Fax : (061) , P.O Box 1247 Medan 20112

LA P OR A N AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2014

Kata Pengantar ::. Daftar Isi ::. Ikhtisar Eksekutif ::. Pendahuluan ::. Perencanaan dan Penetapan Kinerja ::. Akuntabilitas Kinerja ::. Penutup ::.

PPEEN NG GAAD DIILLAAN NN NEEG GEERRII,, N NIIAAG GAA,, H HAAM M,, PPH HII,, PPEERRIIKKAAN NAAN ND DAAN N TTIIPPIIKKO ORR

MEDAN

Jl. Pengadilan No.8, Telp/Fax : (061) 4515847, P.O Box 1247 Medan 20112

[Type text]

.:: KATA PENGANTAR ::. Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 355A/SEK/KU.01/11/2014, tanggal 28 Nopember 2014 dan surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor W2.U/318/Hkm.01.10/I/2015, tanggal 15 Januari 2015 Perihal: Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015, telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Masing-masing. Kementerian

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

telah

mengeluarkan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2035 yang merupakan penyempurnaan dari Pedoman Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan pada Tahun 2008. Dua Program baru yang ditambahkan dalam Reformasi Birokrasi antara lain adalah penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua program tersebut mulai di implementasikan oleh Mahkamah Agung dan tercakup dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Sebagai

bentuk

kesadaran

dan

mempertanggungjawabkan

amanah

yang

diberikan, Pengadilan Negeri Medan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Medan Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 dalam rangka mewujudkan reformasi peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”.

Medan,

Januari 2015

PENGADILAN NEGERI, NIAGA, HAM, PHI, PERIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN Ketua

SURYA PERDAMAIAN, SH NIP. 19590706.198512.1001 Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: KATA PENGANTAR ::.

i

.:: DAFTAR ISI ::. Kata Pengantar.................................................................................................................

i

Daftar Isi ..........................................................................................................................

ii

Ikhtisar Eksekutif..............................................................................................................

iii

BAB I Pendahuluan ...................................................................................................... A. Latar Belakang ............................................................................................. B. Tugas Pokok dan Fungsi .............................................................................. 1. Tugas ..................................................................................................... 2. Fungsi ................................................................................................ C. Sistematika Penyajian ..................................................................................

1 1 2 2 3 4

BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja ................................................................ A. Rencana Strategis 2010-2014 ...................................................................... 1. Visi dan Misi .......................................................................................... 2. Tujuan dan Sasaran Strategis ................................................................ 3. Program dan Kegiatan ........................................................................... B. Indikator Kinerja Utama .............................................................................. C. Rencana Kinerja Tahunan 2016 ................................................................... D. Penetapan Kinerja Tahun 2015 .................................................................

5 5 5 5 6 9 10 12

BAB III Akuntabilitas Kinerja ...................................................................................... A. Pengukuran Kinerja 2014 .......................................................................... B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ...................................................................... C. Akuntabilitas Keuangan ...............................................................................

14 14 16 26

BAB IV Penutup ......................................................................................................... A. Keberhasilan ................................................................................................ B. Hambatan/Masalah .................................................................................... C. Pemecahan Masalah ...................................................................................

33 33 33 33

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: DAFTAR ISI ::.

ii

.:: IKHTISAR EKSEKUTIF ::.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 201 Mahkamah Agung, merupakan LAKIP awal dari Renstra tahun 2010-2014. Selain dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang dituangkan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 dan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 355A/SEK/KU.01/11/2014, tanggal 28 Nopember

2014

dan

surat

Wakil

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Medan

Nomor

W2.U/318/Hkm.01.10/I/2015, tanggal 15 Januari 2015 Perihal: Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dalam LAKIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama dan disinkronisasikan dengan Rencana Strategis 2010-2014 pada Pengadilan Negeri Medan. Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Medan adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus di pengadilan tingkat pertama dan pemenuhan administrasi perkara yang dimohonkan Banding ke Pengadilan Tinggi Medan, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Maka penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Medan merupakan sasaran strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian output dan outcome kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur kualitas pelayanan, SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Medan. Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung serta penyelarasan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka Penyusunan Laporan

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: IKHTISAR EKSEKUTIF ::.

iii

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun, merupakan sesuatu kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Pengadilan Negeri Medan berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari LAKIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LAKIP yang proporsional dan profesional semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Medan selaku institusi peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan komponen-komponen lainnya. Dengan berakhirnya Tahun 2014, maka LAKIP Pengadilan Negeri Medan Tahun 2014, menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LAKIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Medan disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap “pencapaian kinerja“, (performance result) selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2014, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Medan. Dengan optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Medan diharapkan akan meningkatkan kepercayaan publik dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: IKHTISAR EKSEKUTIF ::.

iv

.:: BAB I - PENDAHULUAN ::. A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Medan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut

dijabarkan

dengan

menyiapkan,

menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB I - PENDAHULUAN ::.

1

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Medan dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan

Negara

meliputi

Asas

Kepastian

Hukum,

Asas

Keterbukaan,

Asas

Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

Kemudian prinsip akuntabilitas

ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang bersih, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Medan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 355A/SEK/KU.01/11/2014, tanggal 28 Nopember 2014 dan surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor W2.U/318/Hkm.01.10/I/2015, tanggal 15 Januari 2015 Perihal: Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing. B. Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tugas Pokok Pengadilan

Negeri/Hubungan

Industrial/Tindak

Pidana

Korupsi

Medan

merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Medan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Medan yang menjadi kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB I - PENDAHULUAN ::.

2

2. Fungsi Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Medan antara lain: 

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.



Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial,

administrasi

peradilan,

maupun

administrasi

umum/perlengkapan,

keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. 

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama

dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum

kesekretariatan serta pembangunan. 

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.



Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan),

dan

administrasi

umum

(kepegawaian,

keuangan,

dan

umum/perlengakapan). 

Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

144/KMA/SK/VIII/2007

tentang

Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

C. Sistematika Penyajian Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut :

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB I - PENDAHULUAN ::.

3

BAB I

Pendahuluan : menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.

BAB II

Perencanaan dan Penetapan

Kinerja :

dijelaskan mengenai rencana

strategis 2010-2014, serta disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan pokok.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja : disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan reaslisasi kinerja), analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran- sasaran organisasi dengan pengungkapan serta penyajian dari hasilhasil pengukuran kinerja) dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV

Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Medan serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB I - PENDAHULUAN ::.

4

.:: BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ::. A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014 1. VISI DAN MISI 1.1 VISI Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Medan. Visi Pengadilan Negeri Medan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG” 1.2 MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan

Negeri/ Niaga/ PHI/ HAM/ Perikanan dan Tipikor

Medan,

adalah

sebagai berikut : 1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. 2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain. 3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat. 4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan. 5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati. 6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan. 2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Medan. Adapun

Tujuan

yang

hendak

dicapai

Pengadilan

Negeri/ Niaga/ PHI/ HAM/

Perikanan dan Tipikor Medan adalah sebagai berikut : 1.

Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ::.

5

2.

Dalam mengurus proses berperkara para pencari keadilan tidak diberatkan tetapi dengan biaya ringan, cepat dan terjangkau.

3.

Publik

percaya

bahwa

Pengadilan

Pengadilan

Negeri/ Niaga/ PHI/ HAM/

Perikanan dan Tipikor Medan dapat memenuhi dan mewujudkan butir 1 dan 2 di atas Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara) 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan 3. PROGRAM DAN KEGIATAN Enam

sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri/ Niaga/

PHI/ HAM/ Perikanan dan Tipikor Medan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dan Khusus Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Medan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana, Pidana Khusus, Perdata, Perdata Khusus, PHI dan Tipikor. 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Pidana Khusus, Perdata, Perdata Khusus, PHI dan Tipikor. 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu. 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ::.

6

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial. 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk. 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa. c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.


7

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014. Tujuan

NO 1

: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Medan dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya penyelesaian perkara.

INDIKATOR KINERJA a. b.

3

putusan

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

100 %

100 %

100 %

X

X

95 %

95 %

95 %

X

X

100 %

100 %

100 %

Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali.

X X X

X X X

80 % 95 % 95 %

80 % 95 % 95 %

80 % 95 % 95 %

a.

Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

X

X

100 %

100 %

100 %

X

X

100 %

100 %

100 %

X

X

100 %

100 %

100 %

X

X

100 %

100 %

100 %

X

X

100 %

100 %

100 %

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

X

X

100 %

100 %

100 %

X

X

100 %

100 %

100 %

X

X

100 %

100 %

100 %

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

X

X

100 %

100 %

100 %

a.

X

X

100 %

100 %

100 %

X

X

100 %

100 %

100 %

b. c.

d. e.

4

5

6

Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya kualitas pengawasan.

2014 95 %

X

d.

Peningkatan aksesbilitas Hakim.

TARGET KINERJA 2011 2012 2013 X 90 % 90 %

X

c.

2

Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

2010 X

a. b.

c.

b.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.


8

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA Pengadilan Negeri Medan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang dapat dilihat sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI/PERIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara) Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1)dikali seratus persen Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

2.

Peningkatan aksesbilitas putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c.

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

4.

Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

PENANGGUNG JAWAB Panitera/ Sekretaris

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris

Laporan dan Tahunan Laporan dan Tahunan

Bulanan Laporan

Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Hakim Majelis


Panitera/ Sekretaris


Panitera/ Sekretaris


Bulanan Laporan

Panitera/ Sekretaris Juru Sita

dan


Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk

Panitera/ Sekretaris Juru Sita

dan


Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris


Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkarapredeo yang masuk

Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris



9

NO

KINERJA UTAMA

5.


6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara zetting plaat Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di wibe site dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

PENANGGUNG JAWAB Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Kepanitera/ Kesekretariatan


Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)

Ketua Pengadilan & Pan/Sek


Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

Ketua Pengadilan & Pan/Sek



10

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 Pada

Tahun 2013, Pengadilan Negeri Medan telah memiliki rencana kinerja tahun

2013 yang tergambar dalam tabel berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 NO 1

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara.

a. b. c. d.

2

3

Peningkatan putusan Hakim.

aksesbilitas Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali. efektifitas penyelesaian

TARGET 7% 100 % 85 % 100 %

80 % 95 % 95 %

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

100 %


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

100 %

5



100 %

6

Meningkatnya pengawasan.

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100 %

4

Peningkatan pengelolaan perkara.

INDIKATOR KINERJA Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

kualitas


100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 %

11

D. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Penetapan

kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Medan, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Negeri Medan, sebagai berikut: PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2015 UNIT ORGANISASI

: PENGADILAN NEGERI MEDAN

TAHUN ANGGARAN

: 2015

NO 1

2

3

4


Peningkatan putusan Hakim.

Peningkatan pengelolaan perkara.

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan. d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

aksesbilitas Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali. efektifitas penyelesaian


TARGET 5% 100 % 80 % 100 %

80 % 95 % 95 %

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

100 %

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak

100 %


100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

12

NO

SASARAN STRATEGIS

5



100 %

6


a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100 %

kualitas

INDIKATOR KINERJA diputus.

TARGET

100 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 32.822.140.000,-


13

.:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Medan tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2014 ini. Dari 6 sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan 16 indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Negeri Medan

telah

melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat

perbaikan di masa yang akan datang. A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014 NO 1

2

3


INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan.

TARGET 95 %

REALISASI 1,46 %

CAPAIAN 1,54 %

100 %

100 %

100 %

95 %

64,10 %

67,47 %

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Peningkatan aksepbilitas Persentase penurunan putusan Hakim. upaya hukum: - Banding

100 %

83 %

83 %

80 %

84,26 %

105,33 %

- Kasasi

95 %

120,48 %

126,83 %

- Peninjauan Kembali.

95 %

90,30 %

95,05% %

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat

100%

51,18 %

51,18 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::.

14

NO

4

SASARAN STRATEGIS

Peningkatan aksesbilitas masyarakat peradilan

terhadap (acces

to

justice) Peningkatan penyelesaian perkara.

5


6


kualitas

INDIKATOR KINERJA waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

18,73 %

18,73 %

100%

32,25 %

32,25 %

100%

100 %

100 %

100%

100 %

100 %


15

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Negeri Medan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut: Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 6 (enam) indikator kinerja yaitu: 1. MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA A. Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase mediasi yang diselesaikan ditargetkan 90% dari jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 270 perkara perdata dan yang berhasil selesai melalui proses mediasi sebanyak 4 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah sebesar 1,6 %. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja Persentase mediasi yang diselesaikan

Target

Realisasi

95 %

1,46 %

% 1,54 %

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase mediasi yang diselesaikan adalah 1,46% /90 % x 100 % = 1,54 %, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 1,54 % dari target yang ditetapkan 90% tidak sesuai dengan yang diinginkan dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab, diantaranya faktor para pihak yang bersengketa bersikukuh pada keinginan dirinya yang tidak mau menerima keinginan dari pihak lawan sehingga peran mediasi dalam pelaksanakan upaya damai tidak tercapai. B. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase sisa perkara yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah sisa perkara tahun 2013, sebanyak 4723 perkara dapat diselesaikan di tahun 2014 dimana sebanyak 1787 perkara merupakan sisa perkara 2013, sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :


16

No. 1.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

100%

100%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100% dari target yang ditetapkan. C. Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 95% dari jumlah perkara yang masuk, di tahun 2014 sebanyak 4.580 perkara yang masuk dan dapat diselesaikan sebanyak 2936 perkara. sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah sebesar 64,10 %. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan

Target

Realisasi

95%

64,10%

% 67,47 %

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan adalah 64,10/ 95 x 100% = 67,47 %, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 67,47 % dari target yang ditetapkan sebesar 95%. D. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2014 sebanyak 4.580 perkara, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah sebesar 8747 perkara. sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah sebesar 83% Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan

Target

Realisasi

%

100%

83%

83%

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan


17

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah 83 / 100 x 100% = 83%, sehingga pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 83% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

2. PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM Sasaran yang tersebut di atas mempunyai indikator kinerja yaitu Perbandingan Persentase tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali tahun 2014 dengan tahun 2013. Persentase penurunan upaya hukum Banding di targetkan sebesar 80 %, Kasasi di targetkan sebesar 95%, dan Peninjauan Kembali di targetkan sebesar 95 %, dari perkara yang putus di tahun 2014 sebanyak 2.941 perkara, yang mengajukan upaya hukum banding sebesar 415 perkara, kasasi sebesar 318 Perkara dan PK sebesar 48 perkara sehingga prosentase capaian tahun 2014 untuk upaya hukum banding adalah 84,26%, upaya hukum Kasasi adalah 120,48% dan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah 90,30%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut : No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1.

Persentase tidak mengajukan upaya

80 %

84,26 %

105,33 %

95 %

120,48 %

126,83 %

95 %

90.30 %

95,05 %

hukum Banding 2.

Persentase tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

3.

Persentase tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah 84,26/80 x 100% = 105,33%, Kasasi adalah 120,48/95 x 100% = 126,83%, dan Peninjauan Kembali adalah 90,30/95 x 100% = 95,05%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 antara lain : -

Banding sebesar 105,33 % dari target yang ditetapkan sebesar 80%.

-

Kasasi sebesar 126,83 % dari target yang ditetapkan sebesar 95%.

-

Peninjauan Kembali sebesar 95,05 % dari target yang ditetapkan sebesar 95%.


18

3. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 5 (lima) indikator kinerja yaitu A. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap ditargetkan 100% dari jumlah perkara banding, kasasi dan PK yang diterima 1145 perkara dan yang disampaikan secara lengkap sebanyak 586 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah sebesar 51,18%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No. 1.

Indikator Kinerja Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang

Target

Realisasi

Capaian

100%

51,18%

51,18%

disampaikan secara lengkap

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah 51,18 / 100 x 100% = 51,18%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 51,18% dari target yang ditetapkan 100%. B. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 4.568 perkara dan yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis sebanyak 4.568 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis

Target

Realisasi

Capaian

100%

100%

100%


19

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

C. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 4.568 perkara dan yang penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak sebanyak 4.568 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat

Target

Realisasi

Capaian

100%

100%

100%

waktu, tempat dan para pihak

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%. D. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 3.405 perkara dan yang pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat sebanyak 3.405 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat

Target

Realisasi

%

100%

100%

100%


20

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%. E. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 4.568 perkara dan ratio Majelis Hakim terhadap penyelesaian perkara sebanyak 4.568 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No. 1.

Indikator Kinerja Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Target

Realisasi

%

100%

100%

100%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

4. PENINGKATAN AKSEPBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCESS TO JUSTICE) PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu A. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan. Tidak ada perkara prodeo yang masuk pada tahun 2014. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No. 1.

Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Target

Realisasi

%

100%

100%

100%


21

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

B. Persentase Perkara Yang Dapat Diselesaikan Dengan Cara Zetting Plaat. Persentase Perkara Yang Dapat Diselesaikan Dengan Cara Zetting Plaat ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 7 24 perkara dan persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat sebanyak 724 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No. 1.

Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Dapat Diselesaikan Dengan Cara Zetting Plaat

Target

Realisasi

%

100%

100%

100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

C. Persentase Amar Putusan Perkara (yang menarik perhatian masyarakat) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Kerja Sejak Diputus. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus di targetkan sebesar 100 %, dari perkara yang masuk di tahun 2014 sebanyak 4 .5 6 8 perkara dan diputus sebanyak 2.936 perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus sebesar 550 perkara sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah sebesar 18,73 %. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :


22

No. 1.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

100%

18,73%

Capaian

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam

18,73%

waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah 18,73 / 100 x 100% = 18,73%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 18,73% dari target yang ditetapkan 100%. 5. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti di targetkan sebesar 100%, dari jumlah permohonan eksekusi sebanyak 62 berkas pada tahun 2014, tercatat sebanyak 20 permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah sebesar 32,25%. Pencapaian target indikator Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No. 1.

Indikator Kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang

Target 100%

Realisasi 32,25%

% 32,25%

berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah 3 2 ,25/100 x 100% = 32,25%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 32,25% dari target yang ditetapkan 100%.


23

6. MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu : 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti di targetkan sebesar 100 %, dari jumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2014 sebanyak 16 pengaduan, yang ditindaklanjuti sebanyak 16 pengaduan, sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No. 1.

Indikator Kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti

Target

Realisasi

%

100%

100%

100%

Ukuran capaian indikator kinerja pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah 100/100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti di targetkan sebesar 100 %, dari jumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2014 sebanyak 1 pengaduan, yang ditindaklanjuti sebanyak 1 pengaduan, sehingga prosentase capaian tahun 2014 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Target

Realisasi

%

100%

100%

100%


24

Ukuran capaian indikator kinerja pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah 100/100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2013 yang terdiri dari : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. 2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum yang hanya meliputi Belanja Barang

Jumlah anggaran DIPA (01) seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 31.032.950.000,- (Tiga Puluh Satu Miliar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sementara jumlah anggaran DIPA (03) seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1,175,447,000,- (Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanpa adanya Revisi. Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Medan tahun Anggaran 2014 rincian pagu awal, pagu revisi dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut: 1. DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI I.

Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas

Tehnis

Lainnya

Mahkamah Agung No

KEGIATAN

PAGU AWAL

PAGU REVISI

REALISASI

%

1

BELANJA PEGAWAI

Rp 29,306,042,000

Rp 29,306,042,000

Rp 25,198,867,327

85.99%

2

BELANJA BARANG

Rp 1,726,908,000

Rp 1,726,908,000

Rp 1,557,107,283

90.17%

JUMLAH

Rp 31,032,950,000 Rp 31,032,950,000 Rp 26,755,974,610 86.22%


25

Rp30,000,000,000 Rp25,000,000,000 Rp20,000,000,000 PAGU AWAL PAGU REVISI

Rp15,000,000,000

REALISASI Rp10,000,000,000 Rp5,000,000,000 RpBELANJA PEGAWAI

1.

BELANJA BARANG

Belanja Pegawai Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, uang makan, dan lembur. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp 29,306,042,000,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Enam Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) . b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2014 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp 25,198,867,327,- (Dua Puluh Lima Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 85,99 % (Delapan Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Sembilan Persen). c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi

tercatat

total

sisa

pagu

belanja

pegawai

sebesar

Rp.4,107,174,673,- (Empat Miliar Seratus Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 14,01 % (Empat Belas Koma Nol Satu Persen) dari total pagu yang tersedia. 2.

Belanja Barang


26

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp. 1,726,908,000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah). b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2014 anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 1,557,107,283,- (Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 90,17% (Sembilan Puluh Koma Tujuh Belas Persen). c. Sisa Anggaran Pelaksanaan. Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 169,800,717,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 9,83% (Sembilan Koma Delapan Puluh Tiga Persen) dari total pagu yang tersedia. Sisa pagu tersebut disebabkan karena tidak terserapnya anggaran Langganan Listrik dan Telepon. 2. DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum No

KEGIATAN

1

Belanja Barang

Rp 241,117,000

Rp 241,117,000

Rp 209,391,535

86.84%

2

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Rp 455,130,000

Rp 455,130,000

Rp 443,196,000

97.38%

3

Belanja Perjalanan Biasa

Rp 436,000,000

Rp 436,000,000

Rp 400,384,550

91.83%

4

Belanja Jasa Profesi

Rp

Rp

Rp

70.83%

JUMLAH

PAGU AWAL

43,200,000

Rp 1,175,447,000

PAGU REVISI

43,200,000

REALISASI

30,600,000

%

Rp 1,175,447,000 Rp 1,083,572,085 92,18%


27

500000000 450000000 400000000 350000000 300000000

250000000

PAGU AWAL

200000000

PAGU REVISI

150000000

REALISASI

100000000 50000000 0

Belanja Barang

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Belanja Perjalanan Biasa

Belanja Jasa Profesi

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional

persidangan peradilan, penyelesaian administrasi perkara (yang

sederhana dan tepat waktu) di tingkat pertama dan banding, penyampaian berkas perkara kasasi, pk, dan grasi yang lengkap dan tepat waktu, pemanfaatan fungsi zetting plaatz / sidang di tempat, pelaksanaan posbankum dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

1. Belanja Barang a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Negeri Medan sebesar

Rp. 241,117,000,- (Dua Ratus Empat Puluh

Satu Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah). b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2014 anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 209,391,535,- (Dua Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 86,84 % (Delapan Puluh Enam Koma Delapan Puluh Empat Persen). c. Sisa Anggaran Pelaksanaan.


28

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja bahan sebesar Rp. 31,725,465,- (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 13,16 % (Tiga Belas Koma Enam Belas Persen) dari total pagu yang tersedia. 2. Belanja Barang Non Operasional Lainnya a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp. 455,130,000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah). b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2014 anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 443,196,000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 97,38 % (sembilan Puluh Tujuh Koma Tiga Puluh Delapan Persen). c. Sisa Anggaran Pelaksanaan. Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 11,934,000,(Sebelas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 2,62 % (Nol Koma Nol Empat Persen) dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Perjalanan Biasa a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp. 436,000,000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah). b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2014 anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 400,338,550,- (Empat Ratus Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 91,83 % (Sembilan Puluh Satu Koma Delapan Puluh Tiga Persen). d. Sisa Anggaran Pelaksanaan. Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 35,615,450,- (Tiga


29

Puluh Lima Juta Enam ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 8,17 % (Delapan Koma Tujuh Belas Persen) dari total pagu yang tersedia. 4. Belanja Jasa Profesi a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Negeri Medan

sebesar

Rp. 43,200,000,- (Empat Puluh Tiga Juta

Dua Ratus Ribu Rupiah). b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2014 anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 30,600,000,- (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 70,83 % (Tujuh Puluh Koma Delapan Puluh Tiga Persen). e. Sisa Anggaran Pelaksanaan. Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 12,600,000,- (Dua Belas Juta Enam ratus Ribu Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 29,17 % (Dua Puluh Sembilan Koma Tujuh Belas Persen) dari total pagu yang tersedia.


30

.:: BAB IV – PENUTUP ::.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Medan Tahun 2014 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Tahun Anggaran 2014 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Medan Tahun 2013 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

A. KEBERHASILAN Keberhasilan yang telah dicapai antara lain : 1. Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan; 2. Meningkatnya kualitas kerja pegawai; 3. Bertambahnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional peradilan. B. HAMBATAN/MASALAH Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain: 1. Adanya faktor-faktor penghambat penyelesaian perkara di lapangan (terutama pada saat pelaksanaan eksekusi); 2. Kurangnya jumlah pegawai sehingga terjadi penumpukan pekerjaan; 3. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana peradilan yang memadai.

C. PEMECAHAN MASALAH Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara : 1. Pada saat pelaksanaan eksekusi dilakukan koordinasi dengan pihak keamanan; 2. Mengusulkan/meminta penambahan jumlah pegawai; 3. Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana melalui RKA-KL tahun 2016 dan 2017.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014 | .:: BAB IV – PENUTUP ::.

31

Fax : (061) , P.O Box 1247 Medan 20112

Recommend Documents