Fax ( 0518)

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Dharma Praja No. 06 Gunung Tinggi Batulicin Telp/Fax ( 0518) 6076023 e-mail : [email protected]

DAFTAR ISI Halaman Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Lampiran BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

i ii iii iv v

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdikpora Tahun 2012 B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD C. Isu-Isu Penting Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN A. Telaahan Terhadap Program Nasional B. Tujuan dan Sasaran Renja 2014 PENUTUP A. Kaidah Pelaksanaan B. Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN-LAMPIRAN

iii

1 2 3 3 6 9 18 20 20 22 23 25 26

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1 : Realisasi Kinerja Keuangan

7

Tabel 2.2 : Realisasi Sasaran 1 Renstra 2011 – 2015

10

Tabel 2.3 : Realisasi Sasaran 2 Renstra 2011 – 2015

14

Tabel 2.4 : Realisasi Sasaran 3 Renstra 2011 - 2015

16

Tabel 2.5 : Realisasi Sasaran 4 Renstra 2011 - 2015

18

( iv )

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 2.2.1 :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terhadap Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga s.d Tahun 2013

Tabel 2.2.2 :

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Tabel 2.2.4 :

Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2014

Tabel 2.2.5 :

Usulan Masyarakat Terhadap Rencana Program dan Kegiatan pada Pendidikan Pemuda dan Olahraga Th. 2014

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2

LAMPIRAN 3

LAMPIRAN 4

LAMPIRAN 5

:

(v)

KATA PENGANTAR Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan

Kabupaten Tanah Bumbu disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2011 – 2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2011 – 2030

Kabupaten Tanah Bumbu, serta

Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2011 – 2015. Rencana Kerja Tahun 2014 Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan penjabaran dari visi, misi, program, dan kegiatan dalam bentuk rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, nilai–nilai dan faktor–faktor penentu keberhasilan tujuan pembangunan pendidikan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Dengan demikian, Renstra ini berfungsi sebagai pedoman arah

dalam upaya mencapai tujuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu dan menjadi media komunikasi lintas fungsional semua elemen di SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan dan menjabarkan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu Renja ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran

Dinas

Pendidikan

serta

oleh

para

pemangku

kepentingan

(stakeholders) dalam menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengendalian program

pembangunan

bidang

pendidikan

secara

sinergis

dan

berkesinambungan. Batulicin, Januari 2014 Kepala Dinas Pendidikan

Ir. Sartono, M. Si NIP. 19600915 198703 1 018 ( ii )

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar belakang Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahawa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis dan gender. Pemerataan pendidikan yang bermutu akan membekali masyarakat dengan intelektualitas dan keterampilan hidup agar mampu menjadi pelaku dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap

perubahan,

dengan

jenjang

perencanaan

yaitu

perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Rencana kerja (Renja) SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun

berdasarkan

Rencana

strategis

(Renstra)

Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan. Proses penyusunannya melibatkan seluruh

bidang

melalui

beberapa

tahapan

yakni

tahapan

perencanaan dimana masing-masing bidang menentukan dan membuat desain kegiatan-kegiatan prioritas beserta rincian tugas serta rumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran keberhasilah kegiatan, pembiayaan dan waktu. Hasil dari penentuan kegiatan ini diolah dan dimusyawarahkan untuk memastikan sejauh mana keterkaitan

kegiatan

tersebut

dengan

dokumen-dokumen

perencanaan seperti Renstra SKPD, RPJMD dan RPJPD.

RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017

1

Reorientasi

penyelenggaraan

pendidikan

diperlukan

untuk

meningkatkan mutu pendidikan, dalam hal ini pemerintah melalui Undang-undang RI Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menuntut pembangunan pendidikan dioptimalkan di daerah.

Disinilah

peran

Pemerintah

Daerah

melalui

Dinas

Pendidikan melaksanakan otonomi pendidikan dengan mengacu pada empat argumen pokok dalam membuat kebijakan pendidikan yakni Peningkatan mutu, efisiensi Keuangan, efisiensi administrasi dan perluasan akses. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan diselaraskan

dengan

Rencana

Kementrian,

Rencana

Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Provinsi dan Renstra SKPD.

Adanya

keselarasan

ini

akan

memudahkan

dalam

pengendalian dan evaluasi ketercapaian layanan Pendidikan lebihlebih dalam semangat efisiensi keuangan dan Administrasi sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). B.

Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang–Undang

Nomor

20

Tahun

2003

tentang

Sistem

Pendidikan Nasional; 4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;


2

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 7. Undang-undang Nomor 17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional; 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan standar Pelayanan Minimal; 12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15.Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);


3

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah; 18.Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah; 19.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor … Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021. C.

Maksud dan Tujuan 1. Maksud Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah : a. Sebagai pedoman dalam menentukan dan implimentasi kegiatan-kegiatan dimasing-masing bidang b. Sebagai

dasar

dalam

pelaksanaan,

pengendalian,

pengawasan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan c. Sebagai

dokumen

formal

Dinas

Pendidikan

dan

Kebudayaan 2. Tujuan a. Disemua kegiatan terjadi sinkronisasi, kordinasi dan tercipta komunikasi bagi ketercapaian sasaran kegiatan. b. Terjadi kesatuan pemahaman antar pelaksana kegiatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017

4

D.

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 disusun dalam beberapa bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut : a. Bab I Pendahuluan : Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang,

Landasan

hukum,

maksud

dan

tujuan

serta

sistematika penulisan. Dikemukakan secara ringkas pengertian, proses penyusunan keterkaitan dengan dokumen-dokumen diatasnya serta refrensi hukum sebagai legalitas formalnya. b. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu. Bagian ini memuat review terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun yang akan datang. Sejauh mana target kinerja dapat dicapai dan memenuhi target c. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Bab ini berisi Telaahan terhadap kebijakan Nasional menyangkut arah, kebijakan

dan

prioritas

pembangunan

pendidikan.

Juga

dijelaskan tujuan dan sasaran rencana kerja, uraian garis besar tentang rekapitulasi dan kegiatan d. Bab IV Penutup. Pada bagian akhir dikemukakan point-poin penting yang perlu perhatian serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan diakhiri dengan rencana tindak lanjut dari pelaksanaan rencana kerja ini.


5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja; oleh karena itu dalam melakukan evaluasi kinerja harus berpedoman pada ukuranukuran dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan. Evaluasi kinerja juga merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa datang, sebagai suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja menyediakan informasi mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan, dalam kaitan ini adalah keberhasilan atau kegagalan Dinas Pendidikan dalam mengemban Visi dan Misi. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Evaluasi kinerja berfungsi untuk : 1. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja suatu organisasi 2. Memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Melalui evaluasi kinerja dapat diketahui apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. A.

Evaluasi

Pelaksanaan

Renja

Dinas

Pendidikan

Tahun

Anggaran 2016

Dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2016, secara sederhana dilihat dari dua indikator capaian, yaitu RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017

6

Indikator keluaran (output), yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik, dan kinerja keuangan yaitu perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

1. Dari 11 program, ada 64 (enam puluh empat) kegiatan yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2016, yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdapat 12 (dua belas) kegiatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdapat 1 (satu) kegiatan, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdapat 1 (satu) kegiatan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdapat 1 (satu) kegiatan, Program Pendidikan Anak Usia Dini, terdapat 9 (sembilan) kegiatan, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, terdapat 29 (dua puluh sembilan) kegiatan, Program Pendidikan Menengah, terdapat 6 (enam) kegiatan, Program Pendidikan Non Formal, terdapat 2 (dua) kegiatan, Program Pendidikan Luar Biasa, terdapat 1 (satu) kegiatan, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdapat 1 (satu) kegiatan dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan. Secara keseluruhan untuk capaian indikator output adalah 90,34 %. 2. Dari sisi kinerja keuangan, capaian realisasi adalah 90,32 % dari total pagu anggaran Dinas Pendidikan pada tahun 2016. Adapun realisasi tersebut, seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.1 Realisasi Kinerja Keuangan No I

Nama Kegiatan

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Program Pelayan Administrasi Perkantoran


7

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

185.760.000,00

134.040.883,00

72,16%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

242.000.000,00

172.300.000,00

71,20%

3

Penyediaan jasa administrasi keuangan

447.550.000,00

408.090.000,00

91,18%

4

Penyediaan jasa kebersihan kantor

29.343.500,00

27.347.000,00

93,20%

Penyediaan alat tulis kantor

296.624.100,00

284.221.100,00

95,82%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

209.500.000,00

209.499.172,00

100,00%

5.350.000,00

5.050.000,00

94,39%

25.755.000,00

18.255.000,00

70,88%

1 2

5 6

8

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

9

Penyediaan makanan dan minuman

206.006.000,00

159.811.000,00

77,58%

10

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

863.700.000,00

513.758.125,00

59,48%

Penyediaan Jasa Non PNS

46.954.400.000,00

46.771.903.750,00

99,61%

380.550.000,00

320.676.600,00

84,27%

35.640.000,00

90,23%

90.300.000,00

88.537.500,00

98,05%

78.200.000,00

63.200.000,00

80,82%

1.109.900.000,00

1.102.773.000,00

99,36%

7

11 12

Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

13

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

III

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

14

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

IV

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

15

Daftar usul perhitungan angka kredit ( Dupak ) guru

V

Program Pendidikan Anak Usia Dini

16

Pembangunan gedung sekolah

39.500.000


8

17

Penambahan ruang kelas sekolah

18

226.150.000,00

222.451.000,00

98,36%

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1.101.800.000,00

651.557.000,00

59,14%

19

Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

49.950.000,00

31.899.500,00

63,86%

20

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

203.550.000,00

200.750.000,00

98,62%

21

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

7.300.000,00

0,00

0,00%

1.273.713.000,00

1.270.097.500,00

99,72%

22.637.500,00

0,00

0,00%

110.065.000,00

108.565.000,00

98,64%

22 23

24

VI

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

25

Pembangunan gedung sekolah

1.347.400.000,00

841.506.000,00

62,45%

26


9.289.400.000,00

7.264.274.400,00

78,20%

27

Penambahan ruang guru sekolah

2.928.183.000,00

2.077.657.900,00

70,95%

28

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

5.712.200.000,00

3.317.089.000,00

58,07%

29

Pembangunan pepustakaan sekolah

224.050.000,00

208.525.000,00

93,07%

30

Pembanguna sarana air bersih dan sanitary

223.150.000,00

1.500.000,00

0,67%

31

Pengadaan mebeluer sekolah

1.377.000.000,00

1.233.477.300,00

89,58%

32

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

1.448.111.000,00

908.227.500,00

62,72%

33

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

441.755.000,00

331.995.000,00

75,15%

34

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

31.148.000,00

0,00

0,00%


9

35

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar

79.242.000,00

75.792.000,00

95,65%

36

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

18.671.500,00

18.671.500,00

100,00%

37

Ujian Nasional Pendidikan Dasar Sembilan tahun

370.684.500,00

357.606.792,00

96,47%

38

Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Program DAK Bidang Pendidikan Jenjang SD/SDLB

440.696.000,00

0,00

0,00%

39

Ujian Sekolah SD/MI

316.322.500,00

307.292.180,00

97,15%

40

Penyediaan bantuan operasional pendidik (BOP) jenjang SD/MI

8.015.460.000,00

8.015.460.000,00

100,00%

41

Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu ( SD )

2.009.450.000,00

2.009.450.000,00

100,00%

42

Penyediaan bantuan operasional pendidik (BOP) jenjang SMP/ MTs

4.130.550.000,00

3.948.390.000,00

95,59%

43

Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu (SMP)

2.010.350.000,00

2.010.350.000,00

100,00%

44

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa (SMP)

690.990.000,00

491.190.200,00

71,08%

45

Pembangunan gedung sekolah (SMP)

123.450.000,00

0,00

0,00%

46

Penambahan Ruang Kelas (SMP)

2.452.000.000,00

2.040.310.000,00

83,21%

47

Penambahan Ruang Guru (SMP)

462.950.000,00

436.738.000,00

94,34%

48

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (SMP)

2.122.400.000,00

1.830.154.500,00

86,23%

49

Pembangunan Perpustakaan (SMP)

28.700.000,00

0,00

0,00%

50

Pembangunan ruang serba guna / aula (SMP)

20.900.000,00

0,00

0,00%

51

Rehabilitasi sedang / berat ruang kelas (SMP)

907.200.000,00

444.901.000,00

49,04%

52

Pengadaan Mebeleur Sekolah (SMP)

640.200.000,00

573.022.800,00

89,51%

53

Pembangunan sarana air bersih dan sanitari (SMP)

349.950.000,00

119.026.000,00

34,01%


10

VII

Program Pendidikan Menengah

54


55

447.200.000,00

360.400.000,00

80,59%

Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

9.450.624.400,00

9.450.300.000,00

100,00%

56

Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

1.204.950.000,00

1.201.800.000,00

99,74%

57

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

28.397.500,00

58

Ujian nasional pendidikan menengah

236.450.000,00

141.330.456,00

59,77%

59

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa *)

589.025.000,00

488.410.000,00

82,92%

VIII

Program Pendidikan Non Formal

60

Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

74.540.000,00

41.450.000,00

55,61%

61

Pengembangan pendidikan keaksaraan

274.210.000,00

241.070.000,00

87,91%

IX

Program Pendidikan Luar Biasa

62

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa*)

71.944.000,00

21.145.000,00

29,39%

X

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

63

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

141.617.000,00

134.469.500,00

94,95%

XI

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

64

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

200.262.000,00

198.262.000,00

99,00%

115.091.387.500

103.951.992.658

90,32%

Jumlah

B.

10.325.500,00

36,36%

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kriteria pengukuran capaian kinerja yang digunakan adalah target kinerja sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya. Sasaran strategis RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017

11

merupakan spesifikasi dari tujuan, maksudnya ialah bahwa untuk dapat mencapai tujuan tersebut terlebih dahulu harus dicapai sasaran-sasaran

yang

ditetapkan.

Oleh

karenanya

sasaran

dirumuskan untuk jangka waktu yang lebih pendek. Sasaransasaran ini dijabarkan secara detil dan terperinci dalam Rencana Kerja Tahunan yang terdiri dari beberapa kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan. Rencana tindakan ini bersifat operasional artrinya mencerminkan kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu. Sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2016 – 2021 adalah diuraikan sebagai berikut : 1.

Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat.

2.

Meningkatkan

Mutu

Pendidikan

pada

Jenjang

PAUD,

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat. 3.

Mengembangkan kualitas seni dan budaya daerah serta melestarikan sejarah dan kepurbakalaan.

Dari tiga sasaran strategis tersebut selanjutnya ditetapkan indikator kinerjanya, yaitu : 1.

Meningkatnya APK PAUD,

2.

Meningkatnya APK SD/MI,

3.

Meningkatnya APK SMP/MTs,

4.

Meningkatnya APK Non Formal,

5.

Meningkatnya APS SD/MI,

6.

Meningkatnya APS SMP/MTs,

7.

Meningkatnya APM SD/MI,

8.

Meningkatnya APM SMP/MTs,

9.

Meningkatnya Persentase desa memiliki minimal 1 lembaga PAUD,

10. Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah, 11. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah, 12. Meningkatnya Persentase Guru PAUD berkualifikasi S1 PAUD, RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017

12

13. Meningkatnya Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1, 14. Meningkatnya Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S1, 15. Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik, 16.

Meningkatnya Jumlah Guru Mengikuti Diklat ke Khususan (OSN),

17.

Meningkatnya Jumlah Guru Mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah,

18.

Meningkatnya Jumlah Guru Memperoleh Penghargaan,

19. Meningkatnya Jumlah SD dengan Capaian IP SPM diatas 60%, 20. Meningkatnya Jumlah SMP dengan Capaian IP SPM diatas 60%, 21. Meningkatnya Persentase PAUD minimal terakreditasi B, 22. Meningkatnya Persentase SD minimal terakreditasi B 23. Meningkatnya Persentase SMP minimal terakreditasi B, 24. Meningkatnya Persentase PKBM minimal terakreditasi B, 25. Meningkatnya Persentase LKP minimal terakreditasi B 26. Meningkatnya Nilai rata-rata UASBN SD, 27. Meningkatnya Nilai rata-rata Ujian Nasional SMP, 28. Meningkatnya Nilai Indeks Integritas UN SMP, 29. Meningkatnya Angka Putus SD, 30. Meningkatnya Angka Putus SMP, 31.

Meningkatnya Jumlah Group Kesenian,

32.

Meningkatnya Jumlah Pagelaran Seni Budaya,

33.

Meningkatnya Jumlah Seni Budaya Lokal,

34.

Meningkatnya Jumlah Peninggalan Sejarah Daerah,

35.

Meningkatnya Jumlah Situs Purbakala

36. Meningktanya Jumlah Museum Daerah

Adapun capaian kinerja sesuai dengan Renstra Tahun 2016 – 2021, yang telah diimplementasikan dalam program dan kegiatan tahun 2016 adalah sebagai berikut . Sasaran 1 :

Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan pada Jenjang

PAUD,

Pendidikan

Dasar

dan

Pendidikan Masyarakat; Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran 1, dapat digambarkan sebagai berikut : RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017

13

Tabel 2.2 Indikator

Target

realisasi

%

APK PAUD APK SD/MI APM SMP/MTs APK Non Formal APS SD/MI APS SMP/MTS APM SD/MI APM SMP/MTs Persentase desa minimal memiliki 1 lembaga PAUD

60,52% 117,10% 94,20% 91,72 99,45 77,89% 99,40% 75,21% 93,29%

70,33% 106,39% 98,88% 91,89% 99,74% 78,40% 99,37% 74,80% 95,33%

116,21% 90,85% 104,97% 1,00% 1,00% 100,65 99,97 99,45 102,19

Perluasan akses pendidikan merupakan pilar kebijakan yang diarahkan untuk memperluas daya tampung satuan pendidikan, dengan

tujuan

akhir

agar

semua

masyarakat

mempunyai

kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan sejumlah program perluasan akses pendidikan sebagai implementasi dari kebijakan pokok perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Sehingga secara tidak langsung dari pencapaian yang diperoleh dari implementasi tersebut,

menunjukkan

adanya

peningkatan

kinerja

Dinas

Pendidikan, walaupun secara keseluruhan belum maksimal sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. a. APK PAUD yang tercapai pada tahun 2016 sebesar 70,33% dari target 60,52%. b. APK SD/MI yang tercapai tahun 2016 sebesar 106,39 % dari target 117,10 %. c. APK SMP/MTs yang tercapai tahun 2016 sebesar 98,88 % dari target 94,20 %. d. APM SD/MI yang tercapai tahun 2016 sebesar 99,37 % dari target 99,40 %. e. APM SMP/MTs yang tercapai tahun 2016 sebesar 74,80 % dari target 75,21 %. f. APK SMA/MA/SMK/Paket C yang tercapai pada tahun 2016 sebesar 63,80 % dari target 80,69 %. RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017

14

g. APM SMA/MA/SMK yang tercapai pada tahun 2016 sebesar 46,85 % dari target 50,65 %.

Sasaran 2 :

Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat;

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran 2, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3 No

Indikator

Target

realisasi

%

1 2 3 4 5 6

Rata-rata lama sekolah Harapan lama sekolah Persentase Guru PAUD berkualifikasi S1 PAUD Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1 Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S1 Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik Jumlah Guru Mengikuti Diklat ke Khususan (OSN) Jumlah Guru Mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah Jumlah Guru Memperoleh Penghargaan Jumlah SD dengan Capaian IP SPM diatas 60% Jumlah SMP dengan Capaian IP SPM diatas 60% Persentase PAUD minimal terakreditasi B Persentase SD minimal terakreditasi B Persentase SMP terakreditasi minimal B PKBM yang terakreditasi Lembaga kursus dan Pelatihan yang terakreditasi Nilai rata-rata ujian SD Nilai rata-rata ujian SMP Nilai Indeks Integritas UN SMP Angka Putus SD Angka Putus SMP

8,78 11,38 51,31% 82,74% 94,56% 1150

7,38 11,42 43,96% 91,03% 93,00%

84,05 100,35 85,68 110,02 98,35

18,24% 61,66% 68,67%

61,56 113,89 117,73

69,46 58,89 100 0,12 0,21

99,23 100,82 100,00 150,00 53,85

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

50 231 18 116 27 29,63% 54,14% 58,33% 1 70 58,41 100 0,08 0,39

Dalam konteks pendidikan pengertian mutu mengacu pada dua hal yakni pada proses pendidikan dan hasil (outcome) pendidikan. Untuk

tercapainya

target

diatas

Dinas

Pendidikan

harus

memfasilitasi dan mendorong beberapa hal sebagai berikut : 1) RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017

15

Perhatian harus ditekankan pada proses dengan terus menerus mengumandangkan peningkatan mutu. 2) Memastikan bahwa setiap sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai. 3) Adanya harapan dan keinginan yang kuat dari semua komponen sekolah( Kepala Sekolah, guru, siswa dan staf . 4)Evaluasi terus menerus terhadap aspek akademik, administrasi dan pemanfaatan hasilnya untuk perbaikan mutu. 5) Dukungan yang kuat dari orang tua siswa dan masyarakat. Disemua jenis dan jenjang pendidikan tingkat pendidikan minimal yang harus dimiliki guru adalah Diploma IV atau S1 dengan sendirinya diharapkan jumlah guru yang bersertifikasi juga dapat ditingkatkan. Namun secara umum dari target yang diharapkan, terhadap peningkatan kualifikasi guru pada tahun 2016 telah menunjukkan hasil peningkatan yang cukup signifikan, artinya bahwa keinginan dari pendidik untuk mengikuti pendidikan peningkatan kualifikasi ke S-1, khususnya pada satuan pendidikan SD telah meningkat dari tahun ke tahun.

Sebagai tolok ukur akan kualitas sebuah proses pendidikan dilakukan evaluasi untuk penjaminan dan pengendalian mutu satuan pendidikan

yang mengacu pada Standar Nasional

Pendidikan. Data diatas cukup menggembirakan sebagian besar sekolah telah terakreditasi ini diperlukan pembinaan secara intens agar dapat dipertahankan secara berkelanjutan

Sasaran 3 :

Mengembangkan daerah

serta

kualitas

seni

melestarikan

dan

budaya

sejarah

dan

kepurbakalaan; Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran 3, dapat digambarkan sebagai berikut :


16

Tabel 2.4 No 31 32 33 34 35 36

Indikator

Target

Jumlah Group Kesenian Jumlah Pagelaran Seni Budaya Jumlah Seni Budaya Lokal Jumlah Peninggalan Sejarah Jumlah Situs Purbakala Jumlah Museum Daerah

realisasi

%

108 17 15 15 2

Secara jelas tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan terhadap Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

s.d Tahun 2014, dapat dilihat pada

Lampiran Tabel 2.2.1 dan Tabel 2.2.2.

C.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 1.

Isu-Isu Strategis Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa terhadap kinerja pelayanan Dinas Pendidikan tahun sebelumnya dan capaian kinerja pelayanan yang sudah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, maka beberapa isu penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, antara lain : a.

Menyediakan layanan pendidikan yang luas, merata, dan terjangkau pada semua jenis dan jenjang pendidikan melalui pembebasan pembiayaan bagi masyarakat.

b.

Meningkatkan kualitas dan relevansi layanan pendidikan melalui peningkatan kualifikasi, kompetensi pendidik, dan sarana pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan.


17

c.

Memberikan kepastian dan jaminan memperoleh layanan pendidikan melalui kerjasama dunia usaha dan dunia industri.

2.

Tantangan dan Hambatan Pelayanan SKPD Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.. a.

Tantangan dan Hambatan internal antara lain: 1).

Sarana Prasarana yang belum memadai

2).

Sistem kerja yang belum optimal

3).

Administrasi yang belum tertib

4).

Pengetahuan dan pemahaman tehadap perudangundangan relatif rendah

5). b.

Semangat dan etos kerja belum maksimal

Tantangan dan Hambatan eksternal antara lain: 1)

Masyarakat dan dunia usaha belum berperan secara aktif dalam pembangunan pendidikan,

2)

Masih

sangat

terbatasnya

biaya

operasional

pendidikan di sekolah-sekolah terutama di tingkat TK dan SD. 3)

Pendidikan anak usia dini belum terlaksana dengan baik

4)

Dampak modernisasi dan globalisasi semakin nyata

5)

Kepastian hukum di kalangan masyarakat belum terjamin

6)

Perkembangan dan perubahan kurikulum belum mampu diikuti dengan cepat

7)

Akses

informasi

dan

komunikasi

di

bidang

pendidikan masih sangat terbatas RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017

18

D.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2016 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, banyak terdapat perbedaan baik

pada

target

capaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program dan kegiatan Dinas Pendidikan. Namun tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas program dan kegiatan dan hasil capaian pada tahun sebelumnya.

E.

Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Dalam rangka menyamakan pandangan tentang bagaimana penyusunan Renja SKPD yang komprehensif dan dapat sesuai dengan kebutuhan lokal, selain itu agar perencanaan dapat tepat guna dan tepat sasaran, yang selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu, maka perlu adanya penelaahan terhadap usulan masyarakat atau dalam konteks perencanaan disebut dengan perencanaan bottom up.

Usulan dari masyarakat ini biasanya diakomodir melalui kegiatan musrenbang secara berjenjang, yang selanjutnya di rekapitulasi untuk dimasukkan dalam renja SKPD.

Adapun usulan dari

masyarakat untuk dimasukkan dalam Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017.


19

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan pendidikan (education policy) adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dalam visi dan misi pendidikan dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu. Proses formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan tidaklah steril dari aneka pengaruh eksternal yang komplek. Kompleksitas persoalan pendidikan misalnya menyangkut seberapa jauh semua golongan masyarakat memiliki akses yang sama untuk memperoleh pendidikan ?. Apakah pendidikan telah dapat melayani secara merata terhadap semua masyarakat ?. Mengapa mutu pendidikan belum dapat beranjak secara signifikan, seberapa besar relevansi program pendidikan dengan dunia usaha ?.

Bagaimana

upaya

efisiensi

penyelenggaraan

pendidikan.

Kebijakan apa yang sedang dan akan dilaksanakan, bagaimana cara perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan dst. Arah Kebijakan pembangunan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka

Panjang

(RPPNJP)

dijabarkan

dalam

empat

tema

pembangunan pendidikan yaitu priode 2005-2009 fokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi. Priode 2010-1015 fokus pada

penguatan

pelayanan.

Priode

2015-2020

fokus

pada

penguatan daya saing regional dan priode 2020-2025 fokus pada penguatan daya saing Internasional.

Sebagai implementasi dari tema-tema pembangunan priode 20102015 tersebut Kementrian Pendidikan Nasional telah menjabarkan nya dalam lima isu pembangunan yaitu, peningkatan ketersediaan layanan

pendidikan,

peningkatan

keterjangkauan

layanan

pendidikan, peningkatan kualitas dan relevansi layanan pendidikan, RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017

20

peningkatan Kesetaraan memperoleh layanan pendidikan dan peningkatan kepastian dan keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. B.

Tujuan dan Sasaran Renja 2017 Untuk tercapainya tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 telah disusun beberapa kegiatan

berdasarkan

beberapa

pertimbangan

yang

rasional,

prioritas dan unggulan dan disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki. Tujuan dan sasaran Rencana kerja ini diarahkan pada keberhasilan, ketercapaian, prestasi, dan berdimensi kinerja. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan program dan kegiatan antara lain a. Kebijakan Pemerintah daerah bidang pendidikan berdasarkan rumusan-rumusan

dalam

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah (RPJM) yang disesuaikan dengan visi misi pemerintah daerah b. Sekala

prioritas,

yakni

kegiatan-kegiatan

dengan

tingkat

kepentingan untuk direalisasikan sangat tinggi c. Sejauh

mana

dampak

kegiatan

tersebut

bagi

kemajuan

pendidikan d. Efisiensi dan efektifitas kegiatan, menyangkut pembiayaan, pengelolaan dan pelaksanaan e. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya

Sebagai ikhtiar untuk merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran pendidikan, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 dibagi dalam 7 (tujuh) program utama dan 2 (dua) program penunjang. Masingmasing program tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Program Pendidikan Anak Usia Dini 3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) tahun 4. Program Pendidikan Non Formal 5. Program Pengembangan Pendidikan Luar Biasa RENJA DISDIKBUD TAHUN 2017

21

6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7. Program Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Penunjang antara lain: 1. Program pelayanan administrasi, perkantoran 2. Program peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan-kegiatan

yang

telah

dirumuskan

tersebut

dalam

perjalanannya terkadang mengalami pergeseran waktu pelaksanaan dan pembiayaan, dikarenakan adanya penyesuaian dan penetapan anggaran dan dinamika kebijakan (regulasi), dengan menyesuaikan sekala prioritas. Hal ini memang diatur sedemikian rupa agar lebih fleksibel dengan dinamika kebijakan dan pembiayaan. Gambaran khusus tentang rencana kerja tahun 2014 yang memuat program dan kegiatan dapat dilihat dari Lampiran 5, Tabel 3.1.


22

BAB IV PENUTUP

Substansi rencana kerja ini adalah bagaimana semua program dan kegiatan telah direncanakan, sehingga seluruh kebijakan-kebijakan pendidikan dapat dilaksanakan. Dalam pelaksanaan rencana kerja perlu dilihat konsistensi kegiatan, sekala prioritas dan ketersediaan anggaran, dan

kebijakan

pemerintah,

Usaha-usaha

efisiensi

dan

efektifitas

pelaksanaan kegiatan menjadi fokus pelaksana kegiatan. A.

Kaidah Pelaksanaan a. Tata kelola Implementasi Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menuntut pengembangan sistem dan tata kelola tersendiri. Perlu dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan kegiatan, mencakup kegiatan penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP), sosialisasi dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan b. Pengendalian dan pengawasan Pengendalian terhadap implementasi Renja dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggung jawab masingmasing dilakukan

bidang. melalui

Sistem

pengawasan

pengendalian

internal

operasional

yang dan

efektif

finansial,

manajemen resiko, sistem informasi manajemen dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola implementasi renja sesuai dengan sistem tata kelola pemerintah daerah.

c. Sistem pemantauan dan evaluasi Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam renja dengan hasil yang dicapai.


23

Prinsip Pemantauan dan evaluasi antara lain dilakukan sebagai berikut : 1. Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan evaluasi 2. Pelaksanaan dilakukan secara efektif 3. Dialakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses

serta

berpengalaman

dalam

melaksanakan

pemantauan dan evaluasi; 4. Dilakukan secara terbuka dan transparan 5. Pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal 6. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dan berbasis indikator kinerja. B.

Rencana Tindak Lanjut Rencana Kerja ini disosialisasikan disemua hirarki organisasi agar terjadi kesatuan pemahaman. Menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan disemua jenjang

Kepala Dinas Pendidikan

Ir. Sartono, M. Si NIP. 19600915 198703 1 018


24

Fax ( 0518)

Recommend Documents