PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) Jln. Veteran No. 2 Telp/Fax. (0287) 381570 KEBUMEN Kebumen, 12 Januari 2016 Nomor
: 050/25
Lampiran
: 2 (dua) lampiran : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum SKPD Tahun 2016
Hal
K EPADA Yth. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Kebumen di KEBUMEN
SURAT EDARAN Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan Pemerintahan Daerah, daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD disusun melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, botton up dan top down, mengacu kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan RKPD dilakukan melalui suatu mekanisme perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga perlu dukungan dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat diharapkan terwujud dalam bentuk keterlibatan stakeholders dalam setiap mekanisme pembangunan yang dimulai dari musyawarah rencana pembangunan tingkat desa dan kelurahan (Musrenbangdes/kel), musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan (musrenbangcam) dan musrenbang RKPD kabupaten (Musrenbangkab) agar kualitas perencanaan pembangunan dapat semakin meningkat dan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya penyelenggaraan Forum SKPD sebagai forum untuk klarifikasi hasil musrenbangcam dengan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebelum penyelenggaraan Musrenbangkab. Selanjutnya, guna kelancaran pelaksanaan Forum SKPD, bersama ini disampaikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum SKPD Tahun 2016 yang didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :
1
A. Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan 1. Forum SKPD Kabupaten merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kabupaten. 2. Pelaksanaan Forum SKPD Tahun 2016 dilaksanakan pada bulan Februari 2016 sesuai jadwal yang telah ditentukan. 3. Pelaksanaan Forum SKPD memperhatikan masukan usulan kegiatan hasil musrenbangcam, evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, Rancangan Renja SKPD Tahun 2017, Renstra SKPD dan RPJMD periode terkait dan regulasi-regulasi lain terkait perencanaan pembangunan. Namun demikian, apabila dokumen tersebut diatas ada yang belum tersedia, pelaksanaan Forum SKPD tetap dilaksanakan. 4. Penyelenggaraan forum SKPD dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektivitas sesuai dengan kebutuhan bersama, dan diselenggarakan oleh masing-masing SKPD di bawah koordinasi Bappeda. 5. Jumlah Forum SKPD serta jadwal acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan Bappeda, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi setempat. 6. Bappeda memprioritaskan pembentukan Forum SKPD pada fungsifungsi pelayanan dasar pemerintahan daerah meliputi: pendidikan dasar, kesehatan, prasarana, dan ekonomi masyarakat. B. Tujuan Forum SKPD bertujuan untuk: 1. Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD sebagaimana Rancangan Renja SKPD Tahun 2017 dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbangcam; 2. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD; 3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; 4. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam RenjaSKPD tahun 2017; 5. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD dan prioritas pembangunan daerah pada Rancangan Awal RKPD serta berbagai regulasi yang terkait; C. Unsur-Unsur yang Terlibat 1. Peserta Peserta Forum SKPD terdiri dari para delegasi kecamatan yang ditetapkan dalam forum musrenbangcam, unsur pelaksana teknis SKPD yang bersangkutan, dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
2
2. Narasumber Narasumber forum SKPD berasal dari Bappeda, Kepala SKPD, Unsur SKPD lain yang terkait, anggota DPRD dari Komisi yang membidangi masing-masing SKPD, LSM dengan bidang kerja sesuai fungsi SKPD, ahli/profesional dari kalangan praktisi maupun akademisi, dan atau unsur lain sesuai kebutuhan. 3. Penyelenggara Tim Penyelenggara terdiri atas unsur SKPD penyelenggara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD. Tugas Tim Penyelenggara adalah sebagai berikut : a. Memfasilitasi penyelenggaraan Forum SKPD b. Menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD. c. Merangkum berita acara penyelenggaraan Forum SKPD. d. Melaporkan kepada Bappeda hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD. D. Masukan/Bahan/Materi/ Informasi Yang Harus disiapkan 1. Rancangan Renja-SKPD sesuai pagu Indikatif SKPD yang merupakan hasil entry melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPER). Adapun entry Renja SKPD melalui SIMPER telah dilakukan sejak awal Desember 2015 dan akan ditutup pada tanggal 28 Januari 2016. Adapun Pagu Indikatif SKPD akan dibagikan pada Minggu III Januari 2016. 2. Daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan hasil Musrenbangcam yang telah dientry oleh kecamatan dan telah divalidasi oleh SKPD melalui SIMPER. Adapun entry Hasil musrenbangcam oleh kecamatan akan ditutup pada tanggal 8 Januari 2016 yang terdiri dari : a. Daftar Usulan yang didanai dengan kuota kecamatan wajib diimplementasikan ke dalam Renja SKPD dan harus dientry bersamaan dengan entry Renja SKPD b. Daftar Usulan yang didanai dengan Kuota SKPD selanjutnya divalidasi oleh SKPD dan hasil validasi dipaparkan pada saat Forum SKPD. Adapun validasi oleh SKPD dapat dimulai pada tanggal 9 Januari 2016 dan ditutup pada tanggal 28 Januari 2016. 3. Daftar Hasil Validasi terhadap Hasil Reses DPRD. Validasi oleh SKPD dapat dilakukan melalui SIMPER mulai tanggal 9 Januari s/d 28 Januari 206. 4. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan 5. Informasi kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi. E. Mekanisme Penyelenggaraan Mekanisme penyelenggaraan Forum SKPD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan Kepala SKPD menetapkan Tim Penyelenggara Forum SKPD;
3
a. Menyiapkan penyelenggaraan Forum SKPD meliputi : jadwal, tempat, peserta, paparan bahan/materi, tata tertib, dan peralatan serta notulen untuk Forum SKPD; b. Menyiapkan bahan Forum SKPD untuk dibagikan kepada peserta sebagai bahan pokok pembahasan sebagai berikut : 1) Tabel Renja SKPD Tahun 2017 hasil entry SIMPER dan telah memuat usulan kegiatan pembangunan dari kuota kecamatan dan dari usulan kecamatan ke SKPD yang telah divalidasi SKPD. Hasil validasi diimplementasikan pada lokasi kegiatan. 2) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Tahun 2017 Sumberdana APBD Provinsi Sektoral yang telah memuat lokasi desa dan kecamatan termasuk usulan dari kecamatan yang tidak divalidasi atau tidak dapat diakomodir pada renja SKPD (keterangan : jika usulan kecamatan tersebut memenuhi syarat untuk di usulkan ke sumber dana provinsi sektoral). Form Usulan dibuat manual mengacu pada Form usulan tahun sebelumnya. 3) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan tahun 2017 Sumberdana APBD Provinsi Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kota atau Bankeu yang memuat lokasi desa dan kecamatan termasuk usulan dari kecamatan yang tidak dapat diakomodir pada renja SKPD (keterangan : jika usulan kecamatan tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan melalui sumberdana provinsi Bankeu). Form Usulan dibuat manual mengacu pada Form usulan tahun sebelumnya. 4) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan tahun 2017 Sumberdana APBN/Tugas Pembantuan(TP) yang memuat lokasi desa dan kecamatan termasuk usulan dari kecamatan yang tidak dapat diakomodir pada renja SKPD (keterangan : jika usulan kecamatan tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan melalui sumberdana APBN/TP). Form Usulan dibuat manual mengacu pada Form usulan tahun sebelumnya. 5) Daftar Validasi terhadap Pokok Pikiran/Hasil Reses DPRD. 6) Tabel Daftar Kegiatan Pembangunan Lintas SKPD c. Mengundang narasumber dan calon peserta Forum SKPD yang berasal dari delegasi kecamatan dan kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan dengan melampirkan bahan Forum SKPD. 2. Tahap Pelaksanaan a. Pendaftaran peserta oleh Tim penyelenggara. b. Acara pembukaan Forum SKPD. c. Pembacaan dan penyepakatan tata tertib. d. Pemaparan dan atau sambutan antara lain:
4
1) Kebijakan pemerintah daerah terkait dengan prioritas pembangunan daerah yang perlu dipedomani dan diperhatikan dalam menyusun Renja SKPD oleh Bappeda; 2) Pemaparan Prioritas Pembangunan berdasar Rancangan Renja SKPD Tahun 2017 secara makro oleh Kepala SKPD. 3) Pemaparan Bahan Pembahasan Forum SKPD sebagaimana pada poin E.1.b.1) s/d 6). Pemaparan dapat dibuat per bidang tugas di masing-masing SKPD. e. Pembahasan/Musyawarah/Tanya Jawab/Diskusi 1) Pembahasan/ Tanggapan dan masukan dari peserta terhadap Pemaparan Bahan Forum SKPD. 2) Tanggapan DPRD selaku narasumber terhadap Reasoning/Penjelasan SKPD mengenai Pokok Pikiran/Hasil Reses DPRD 3) Penjelasan SKPD terhadap tanggapan peserta dan DPRD f. Memilih dan menetapkan 1 orang delegasi Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala Kabupaten untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten. Adapun Tugas delegasi Forum SKPD yaitu membantu Tim Penyelenggara Forum SKPD dalam memutakhirkan rancangan Renja-SKPD dan memperjuangkan kegiatan prioritas RenjaSKPD dalam Musrenbang RKPD Kabupaten. g. Penandatanganan Berita Acara kesepakatan hasil Forum SKPD dengan lampiran sebagaimana pada bahan forum SKPD (poin E.1.b.1) s/d 6) yang telah dibahas dan disepakati forum. F. Laporan Hasil Forum SKPD Keluaran yang dihasilkan dari Forum SKPD dijadikan sebagai laporan hasil Forum SKPD berupa Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD dengan lampiran-lampiran sebagai berikut : 1. Tabel Renja SKPD Tahun 2017 hasil entry SIMPER yang telah memuat usulan kegiatan pembangunan kuota kecamatan dan usulan kecamatan yang divalidasi dan disepakati dalam forum SKPD. Apabila terdapat perbedaan antara bahan forum SKPD dengan hasil kesepakatan Forum SKPD, maka SKPD harus entry revisi Tabel Renja SKPD melalui SIMPER 3 hari setelah Forum SKPD dan berkoordinasi dulu dengan Bappeda 2. Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Tahun 2017 Sumberdana APBD Provinsi Sektoral yang telah memuat lokasi desa dan kecamatan sebagaimana yang dipaparkan dan disepakati peserta forum SKPD. Daftar usulan sudah berdasar hasil entry ke SIPPD Provinsi dengan alamat sippd.jatengprov.go.id dimulai pada minggu III Pebruari 2016. Pemilihaan kegiatan yang akan diusulkan dengan memperhatikan Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Lampiran 2) 3. Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan tahun 2017 Sumberdana APBD Provinsi Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kota atau Bankeu yang memuat lokasi desa dan kecamatan termasuk usulan dari kecamatan sebagaimana yang dipaparkan dan disepakati
5
peserta forum SKPD. Daftar usulan sudah berdasarkan hasil entry ke SIPPD Provinsi dengan alamat sippd.jatengprov.go.id dimulai pada minggu III Pebruari 2016. Pemilihaan kegiatan yang akan diusulkan dengan memperhatikan Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Lampiran 2) 4. Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan tahun 2017 Sumberdana APBN/Tugas Pembantuan(TP) yang memuat lokasi desa dan kecamatan sebagaimana yang dipaparkan dan disepakati peserta forum SKPD. Daftar usulan ini dibuat manual yang akan menjadi dasar entry ke UKPPD. Adapun entry UKPPD menunggu informasi lebih lanjut dari Bappeda Provinsi Jateng. 5. Daftar Validasi terhadap Pokok Pikiran / Hasil Reses DPRD berdasarkan hasil validasi melalui SIMPER. 6. Tabel Daftar Kegiatan Pembangunan Lintas SKPD 7. Daftar delegasi Forum SKPD dan Daftar hadir peserta Forum SKPD Tahun 2016 Selanjutnya keseluruhan laporan tersebut dikirim ke Bappeda dalam bentuk Hard Copy rangkap 2 (dua) paling lambat minggu 4 Februari 2016 atau setelah sippd provinsi jateng di tutup. G. Biaya Pelaksanaan Forum SKPD dibiayai oleh APBD Kabupaten Kebumen yang dibebankan di masing-masing SKPD pada kegiatan atau Sub Kegiatan penyelenggaraan Forum SKPD Tahun 2016 atau pada kegiatan lain yang dapat digunakan untuk membiayai forum SKPD. Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum SKPD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016 untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth: 1. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen; 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen; 3. Para Asisten Sekda Kabupaten Kebumen; 4. Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen; 5. Inspektur Kabupaten Kebumen; 6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
6
Lampiran 1. Format Rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD
BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD KABUPATEN KEBUMEN Pada hari .......... tanggal............ sampai dengan hari .......... tanggal............. bulan............... tahun............ telah diselenggarakan Forum SKPD.......... Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan: 1. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan). 2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum SKPD terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum SKPD, maka pada: Hari/Tanggal Jam Tempat
: : :
Forum SKPD........................................... Kabupaten Kebumen Tahun 2016 MENYEPAKATI 1. Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan sebagaimana yang tercantum pada Tabel 1,2,3,4,5 dan 6 Lampiran I Berita Acara ini; 2. Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum SKPD ..................................................... Kabupaten Kebumen. 4. Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. tanggal ............................................. Pimpinan Sidang (Nama Jabatan Kepala SKPD) Tanda tangan dan stempel
(Nama)
7
Menyetujui, Wakil Peserta Forum SKPD ............................................................ Kabupaten Kebumen NO 1. 2. 3. 4. 5.
Nama
Unsur Perwakilan DPRD* Unsur Bappeda Unsur SKPD Unsur Masyarakat Delegasi Kecamatan
Alamat
Tanda Tangan
8
Lampiran 2. Arah dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Isu Strategis Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2017 Mendasarkan berbagai permasalahan pembangunan di Jawa Tengah, maka isu strategis pembangunan Jawa Tengah Tahun 2017 dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan sangat penting untuk ditangani secara terpadu dan terarah melalui pelibatan atau dukungan seluruh pemangku kepentingan. Penurunan kemiskinan di Jawa Tengah cenderung masih lambat dan sampai dengan bulan Maret Tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 4,577 juta orang (13,58%). Sedangkan jumlah pengangguran pada bulan Agustus Tahun 2015 sebanyak 0,86 juta jiwa (4,99%). 2. Kedaulatan Pangan Permasalahan yang masih dihadapi dalam pencapaian kedaulatan pangan antara lain terganggunya produktivitas pertanian akibat perubahan iklim, gangguan organisme pengganggu tanaman dan alih fungsi lahan pertanian; belum meratanya akses pangan sehingga masih terdapat daerah rawan pangan; belum optimalnya pengolahan dan masih rendahnya daya saing produk pangan lokal; masih tingginya konsumsi beras; semakin berkurangnya minat generasi muda di bidang pertanian. Selain hal tersebut, rendahnya produksi kedelai juga masih merupakan tantangan ke depan yang perlu secara optimal ditingkatkan. 3. Kedaulatan Energi Ketergantungan terhadap energi yang bersumber dari fosil masih cukup besar serta masih terdapat potensi dan sumberdaya energi EBT yang belum dimanfaatkan secara optimal, masih terdapat rumah tangga belum berlistrik terutama di daerah terpencil, pola konsumsi energi masyarakat dan industri masih boros, meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi, dan kurangnya fasilitasi dan apresiasi bagi kelompok-kelompok masyarakat yang memanfaatkan EBT oleh Pemerintah. 4. Pembangunan Infrastruktur Kondisi infrastruktur yang masih belum merata kualitas, kapasitas dan sebarannya utamanya pada prasarana jalan dan jembatan serta irigasi, baik untuk infrastruktur kewenangan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta Desa mengakibatkan sistem jaringan infrastruktur masih belum dapat optimal dalam melayani kebutuhan masyarakat. Selain itu, infrastruktur sebagai pembentuk struktur ruang wilayah masih terkendala belum selesainya secara keseluruhan infrastruktur strategis di Provinsi Jawa Tengah (diantaranya Jalan Tol, JJLS, Bandara A. Yani, 13
Pelabuhan Tanjung Emas, Embung, Kereta Api dan PLTU), kelestarian lingkungan dan Penurunan Gas Rumah Kaca perlu semakin diperhatikan termasuk upaya mitigasi, adaptasi dan penanggulangan bencana utamanya peningkatan penanggulangan kekeringan dengan memperbanyak tampungan air /embung. 5. Tata Kelola Pemerintahan, Kondusivitas dan Demokratisasi Tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan terutama dalam setiap pengambilan kebijakan dan kehidupan berdemokrasi. Demikian pula dengan kondusivitas daerah masih perlu untuk dimantapkan dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman sehingga dapat berdampak pada meningkatnya investasi. Selain hal tersebut, perlu ditingkatkan perbaikan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area perubahan (penataan organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cultural set) aparatur. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2017 Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi, maka pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2017 diarahkan untuk “Meningkatkan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah”. Dalam kerangka ini, maka prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2017 ditujukan untuk : 1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan, dengan fokus pada : a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas melalui pengembangan bibit unggul bersertifikat tahan perubahan iklim dan OPT, pengembangan induk dan benih ikan unggul, pengembangan pakan ikan mandiri/pakan lokal, rekayasa dan pemanfaatan teknologi pertanian dan perikanan; validasi RDKK dan pengendalian distribusi pupuk bersubsidi; menjamin ketersediaan BBM bersibsidi untuk nelayan; pengendalian hama terpadu; pengendalian alih fungsi lahan persawahan/ pertanian; peningkatan populasi ternak dengan penyediaan bibit unggul dan pencegahan pemotongan betina produktif; pemanfaatan lahan hutan dibawah tegakan; pembangunan dan peningkatan sarpras pelabuhan perikanan; pengembangan alat tangkap ikan ramah lingkungan; peningkatan kualitas mutu dan perbaikan sistem penyimpanan dan pendistribusian garam rakyat. b. Peningkatan dan produktivitas kedelai antara lain melalui fasilitasi sarana produksi, optimalisasi pemanfaatan lahan dan peningkatan kapasitas petani dengan pelatihan. 14
c. Peningkatan ketersediaan air baku utamanya dengan memperbanyak pembangunan embung/tambungan air sebagai bagian dari “program pembangunan 1.000 embung” serta mendorong dukungan Nasional, Kabupaten/kota dan masyarakat/swasta terhadap program tersebut. d. Peningkatan kondisi jaringan irigasi yang tersinkronisasi dengan Kabupaten/kawasan utama penghasil padi dan sawah LP2B serta mendorong peninngkatan partisipasi masyarakat. e. Peningkatan daya saing produk pangan lokal melalui pengembangan sertifikasi pangan organik, Prima 3 serta penyediaan pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman. f. Revitalisasi Balai Perbenihan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan. g. Peningkatan diversifikasi, distribusi dan aksesibilitas pangan melalui pengembangan pemanfaatan pekarangan; pengembangan diversifikasi pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal; penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan masyarakat, pengembangan lumbung pangan masyarakat, peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat serta pengembangan cadangan pangan Provinsi Jawa Tengah. h. Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan, akses teknologi, sumber-sumber pembiayaan, informasi harga dan akses pasar. i. Peningkatan pelayanan jaringan listrik melalui pembangunan jaringan listrik perdesaan, EBT, sambungan listrik murah, fasilitasi perijinan dan jaringan pelayanan dan akses listrik kepada PLN, fasilitasi dukungan pembangunan PLTU Batang dan Cilacap serta mendorong upaya-upaya untuk hemat energi. 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin, dengan fokus pada : a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, antara lain dengan : 1) Pola sharing program dan pendanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu : Akses layanan pendidikan melalui pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan pola sharing yaitu Pemerintah Provinsi untuk Pendidikan Menengah dan Khusus, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pendidikan Dasar. Akses kesehatan melalui Jamkesda/pembiayaan kesehatan masyarakat miskin non kuota APBN, dengan sharing pembiayaan Pemerintah Provinsi sebesar 40% dan Kabupaten/Kota sebesar 60%. Catatan : Apabila seluruh pembiayaan kesehatan masyarakat miskin sudah ditangani Pemerintah Pusat (universal coverage),
15
2)
3) 4)
5)
6)
maka alokasi anggaran dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota hanya untuk pembiayaan buffer/cadangan. Akses infrastruktur pada perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dengan pola sharing penanganan Pemerintah Pusat sebesar 20%, Pemerintah Provinsi sebesar 30% dan Kabupaten/Kota sebesar 50%. Catatan : Apabila proporsi Pusat kurang atau lebih dari 20%, maka penanganan kekurangan perbaikan RTLH akan diperhitungkan secara proporsional antara Provinsi dan Kabupaten/Kota Peningkatan pemenuhan kecukupan pangan, akses pelayanan dan infrastruktur dasar, diutamakan pada Kabupaten/Kecamatan/Desa dengan tingkat kemiskinan tinggi. Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang serta fasilitasi penyelenggaraan pasar murah menjelang lebaran. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi kelompok rentan dan PMKS dengan peningkatan jumlah PSKS, pembinaan kelompok binaan PMKS non Panti, dan fasilitasi pemenuhan dokumen kependudukan bagi kelompok rentan. Pemenuhan layanan kebutuhan dasar PMKS yang tidak produktif dengan pelibatan Pemerintah Daerah, Dasa Wisma (Dawis) serta Dunia Usaha dan Industri (DUDI) didukung dengan data pemetaan dan penyebaran PMKS. Peningkatan pelayanan adminduk bagi kelompok miskin melalui unit layanan penduduk miskin sebagai upaya mempermudah dalam mendapatkan layanan dasar.
b. Peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan masyarakat miskin antara lain : 1) Peningkatan kemampuan berusaha dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal; pembangunan karakter dan jiwa berusaha bagi pemuda; jaminan dan kepastian usaha serta kepastian harga jual/produk; pengembangan Usaha Kecil Menengah; peningkatan kewirausahaan perempuan melalui optimalisasi kelompok Dawis; dan pelibatan DUDI untuk menumbuhkan kesempatan berusaha. 2) Membangun sinergitas dengan dunia usaha, masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam penanganan kemiskinan. c. Pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin, antara lain dengan : 1) Pengembangan wirausaha baru berbasis Usaha Kecil Menengah. 2) Fasilitasi perluasan akses permodalan, pasar dan jaminan harga. 3) Fasilitasi kepengurusan sertifikat hak atas tanah kerjasama dengan BPN sehingga bisa digunakan sebagai agunan pengajuan kredit usaha. 16
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan, dengan fokus pada : a. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan melalui optimalisasi pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan pemberian BOSDA Dikmen dan Diksus; peningkatan sarpras pendidikan guna memenuhi SPM dan SNP utamanya peningkatan ketersediaan SMA/SMK di wilayah kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah; pengembangan kurikulum muatan lokal dengan penambahan substansi kewirausahaan khususnya untuk pendidikan menengah; peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan studi lanjut ke S1/D4 dan pelatihan kompetensi teknis guru dan tendik; pengembangan potensi siswa dan peningkatan mutu lulusan dengan fasilitasi lomba-lomba dan karya ilmiah; optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan program CSR dan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. b. Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan sarana prasarana dan pengembangan layanan perpustakaan daerah; serta pengembangan jaringan kemitraan. c. Peningkatan akses serta mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan; optimalisasi pelaksanaan Bintek, Diklat dan Workshop bagi Tenaga Medis dan Non Medis; optimalisasi peran Dokter dan Bidan PTT; stimulan pemberian bantuan jamban keluarga di kab/kota; Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di 35 kab/kota; serta Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. 4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran, dengan fokus pada : a. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal melalui Pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan kelembagaan Koperasi; perluasan akses pembiayaan dengan pendampingan manajemen dan usaha; peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis, magang serta PKL; serta perluasan pangsa pasar bagi produk koperasi dan UMKM dengan pameran dan promosi. b. Pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja. c. Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha dengan mengoptimalkan perkuatan
17
jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan standar mutu produk lokal. d. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja; perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; perbaikan iklim serta penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan. e. Peningkatan kemampuan dan produktivitas kerja serta peningkatan etos kerja untuk meningkatkan kondisi kerja yang kompetitif; perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; program magang kerja; perbaikan iklim serta penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan f. Peningkatan realisasi dan persebaran investasi di Jawa Tengah dengan pemberian kemudahan perizinan melalui PTSP, pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, peningkatan promosi, membangun citra positif potensi dan peluang investasi Jawa Tengah. g. Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan daya tarik destinasi wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata. 5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan fokus pada: a. Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan menuju Jawa Tengah bebas lubang dengan ruas tuntas utamanya pada ruas-ruas jalan strategis serta menjaga kondisi baik meningkat dari tahun 2016. b. Peningkatan penanganan banjir pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali-Comal utamanya di S. Bodri, Kendal, Blukar, Damar, Bulanan, Meduri, Bremi, Pemali, Comal serta mendorong pada Wilayah Sungai kewenangan Pusat utamanya di Sungai Bengawan Solo, BKT, Serang, Juwana, Lusi, Wulan, Kabuyutan, Cisanggarung, Gelis, Piji, Logung, Mangkang, progo, Wawar, Tipar, Serayu, Citanduy, Cibereum, Cikonde, Luk Ulo dan sabuk pantai di wilayah Pantura. c. Memfasilitasi percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pembangunan infrastruktur strategis di Jawa Tengah diantaranya Jalan Tol (Bawen-Solo, Pejagan-Semarang); JJLS; Bandara Internasional A. Yani Semarang; Pelabuhan Tanjung Emas; Waduk (Logung, Pidekso, Gondang, Kuningan); DI Slinga Purbalingga; Reaktivasi KA; Jalan Nasional (antara lain Pelebaran Klampok - Banjarnegara, WangonTemanggung, Tegal – Purwokerto). d. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih utamanya percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pengembangan SPAM Regional (Bregas, Keburejo); pelibatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan serta pengelolaan air bersih. e. Peningkatan pelayanan transportasi publik dan keselamatan utamanya percepatan operasionalisasi Angkutan massal anglomerasi Kedungsapur (koridor Semarang - Bawen); keselamatan lalu lintas 18
angkutan jalan dan fasilitasi percepatan rencana Bandara Wirasaba Purbalingga. f. Menurunkan beban pencemaran akibat pembuangan air limbah melalui Program Penilaian Kinerja Perusahaan dan Program Kali Bersih, Pembangunan IPAL di sentra-sentra IKM dan Peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM. g. Peningkatan mitigasi dan penanganan pasca bencana melalui Peningkatan dan pemeliharaan saluran air; rehabilitasi dan konservasi Daerah Aliran Sungai termasuk lahan kritis dan kawasan pesisir; Penangan darurat pasca banjir/longsor. h. Percepatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA Regional). 6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, dengan fokus pada : a. Perbaikan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area perubahan, yaitu : 1) Penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran antara lain melalui penyusunan produk hukum daerah bidang kelembagaan, fasilitasi usulan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah dan UPT, dan penataan Lembaga Non Struktural. 2) Penataan Tatalaksana meliputi Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance melalui Penerapan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi; Peningkatan sarana PTSP; penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi; Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) pelayanan publik. 3) Penataan peraturan perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif, serta selaras melalui Penerapan kebijakan peraturan perundang-undangan; pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran peraturan daerah; Pemantauan dan evaluasi efektivitas Perda/Perkada secara periodik. 4) Peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera melalui penghitungan kebutuhan pegawai dengan analisis jabatan dan ABK, penyusunan peta jabatan, penetapan nomenklatur jabatan fungsional umum, pengadaan pegawai dengan selesi/tes CAT dan sistem permbinaan karier yang terbuka. 5) Peningkatan Pengawasan pelaksanaan pembangunan yang bebas KKN melalui Pengimplementasian aksi PPK yang difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran; penerapan SPIP, pembangunan Zona Integritas, transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah, penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media, 6) Peningkatan Akuntabilitas dengan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi melalui Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi; pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 19
pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan 7) Peningkatan Pelayanan publik dengan Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat melalui Peningkatan kualitas pelayanan berupa kecepatan, kemudahan dan kepastian serta transparansi proses perizinan; Peningkatan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi; penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sertifikasi ISO 9001:2008; Optimalisasi fungsi SPIP sebagai media pengawasan. 8) Pembentukan mindset dan cultural set aparatur yang memiliki integritas dan kinerja tinggi melalui peningkatan prioritas perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik dan pengembangan budaya kerja. b. Peningkatan partisipasi masyarakat terutama dalam setiap pengambilan kebijakan dan kehidupan berdemokrasi. c. Pemantapan kondusivitas wilayah dari gangguan resiko sosial dan antisipasi dampak pelaksanaan Pilkada. d. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah. e. Gerakan revolusi mental guna mengembalikan nilai-nilai luhur Pancasila melalui pengembangan seni, budaya daerah dan olahraga serta menghidupkan kembali budaya gotong royong dan handarbeni. f. Penataan administrasi kependudukan guna optimalisasi pembangunan berbasis administrasi kependudukan melalui fasilitasi dan sosialisasi masyarakat. Sebagai suatu kesatuan wilayah, sektor dan sistem pembangunan di Jawa Tengah, selain hal tersebut di atas diharapkan pula dukungan dari Kabupaten/Kota untuk dapat memprioritaskan program/kegiatan pembangunan pada Tahun 2017 yaitu : 1) Meningkatakan kondisi baik prasarana jalan dan jembatan utamanya di Kabupaten Magelang, Kendal, Sukoharjo, Batang, Grobogan, Banyumas, Kudus, Jepara, Blora, Klaten, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Kebumen, Pati, Karanganyar, Rembang, Purworejo, Tegal dan Kota Magelang. 2) Meningkatan kondisi baik jaringan irigasi utamanya di Kabupaten Blora, Grobogan, Tegal, Banyumas, Batang, Purbalingga, Semarang, Brebes, Jepara, Cilacap, Kota Semarang dan Salatiga. 3) Dapat mendukung “Program Pembangunan 1.000 Embung” dengan membangun/revitalisasi embung/tampungan air sesuai kewenangan Kabupaten/Kota utamanya untuk mendukung air baku pertanian dan air minum masyarakat di wilayah rawan kekeringan. 5) Dukungan dan fasilitasi untuk percepatan pembangunan infrastruktur starategis di Provinsi Jawa Tengah. 6) Dukungan untuk mendorong petani menanam kedelai.
20
7) Meningkatkan upaya-upaya untuk pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian utamanya di sawah LP2B. 8) Usulan Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota dan Desa pada Tahun 2017 diharapkan untuk diprioritaskan pada : a) Pembangunan/revitalisasi embung/tampungan air, peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan penanggulangan banjir. b) Penanganan infrastruktur desa utamanya pada desa miskin dengan katagori kuning dan merah. c) Merupakan kewenangan Kabupaten/Kota atau Desa (Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa), sudah siap secara teknis dan dapat diselesaikan pada tahun berkenaan serta tidak duplikasi anggaran dengan sumber dana lainnya.
21
