PENGESAHAN INSTANSI
1.
Tempat Prakerin
: KANTOR PENGADILAN AGAMA
BREBES Jl. Yos Sudarso No. 6, Telp/Fax (0283) 671442
2.
Nama Pelaksana
: 1. Ayu Andriyani (3AK)
2. Hening Lignawati (3AK)
Menyetujui dan Mengesahkan Brebes,
September 2011
Mengetahui Ketua Pengadilan Agama Brebes,
Ttd.
Pembimbing,
Ttd.
Drs. H. MASYKURIN HAMID, S.H, MSI
S A Y A D I, S.H, M.H
Nip. 195405141988031018
Nip. 19600010419080302
1
PENGESAHAN SEKOLAH
Tempat Prakerin
: KANTOR PENGADILAN AGAMA BREBES Jl. Yos Sudarso No. 6, Telp/Fax (0283) 671442
Nama Pelaksana
: 1. Ayu Andriyani (3AK) 2. Hening Lignawati (3AK)
Ketua Program
Pembimbing
Ttd
Ttd.
TAFRIDA, S.Pd
HIDAYATI, S.Pd
Mengetahui Kepala SMK Karya Bhakti Brebes
Ttd. H. FATONI, Bsc
2
MOTTO
1.
Kebanggaan yang murni dari seseorang yang bekerja tidak terletak pada jumlah upah, melainkan karena nilai dan hasil karya.
2.
Hidup kita tidak akan pernah berubah menjadi yang lebih baik dari masa yang lalu, jika kita tidak pernah mau merubah kearah perbaikkan.
3.
Jadikan ilmu sebagai panduan beragama, pengalaman sebagai hikmah beragama dan pikiran keindahan beragama.
3
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas terselenggaranya karya tulis pada Kantor Pengadilan Agama Brebes dengan selamat, sehingga penulis karya tulis ini dapat diselesaikan dengan lancer. Adapun tujuan karya tulis ini adalah sebagai syarat untuk menempuh Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karya Bhakti Brebes, tahun ajaran 2011/2012. Dalam hal ini, penulis sangat berterima kasih kepada pihak yang telah member saran-saran sehingga tersusunlah karya tulis ini. 1. Bapak Fatoni, Bsc, selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karya Bhakti Brebes. 2. Bapak Drs. Masykurin Hamid, SH. MSI, selaku Ketua Pengadilan Agama Brebes. 3. Ibu Tafrida, S.Pd, selaku Ketua Program Akuntansi. 4. Ibu Hidayati, S.Pd, selaku Pembimbing Sekolah. 5. Bapak Sayadi, SH, MH, selaku pembimbing Instansi . Selama pengumpulan data-data penulis mendapat bantuan yang sangat berarti dan berguna untuk menyusun karya tulis. Untuk itu, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih.
Brebes,
September 2011
4
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ......................................................................
i
Halaman Pengesahan Instansi .........................................................
ii
Halaman Pengesahan Sekolah .........................................................
iii
Motto ...............................................................................................
iv
Kata Pengantar ................................................................................
v
Daftar Isi .........................................................................................
vi
BAB I PENDAHULUAN .............................................................
1
A. Latar Belakang Prakerin ...................................................... B. Tujuan Praktek Kerja Akuntansi .......................................... C. Hasil Kerja Laporan Standar Kompetensi Akuntansi...........
1 1 1
BAB II SEJARAH SINGKAT PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA BREBES ..............................................................
3
Masa Sebelum Penjajahan ................................................... Masa Penjajahan Belanda .................................................... Masa Pendudukan Jepang .................................................... Masa Sesudah Kemerdekaan Sampai Masa Pemerintahan Orde Baru ............................................................................. E. Masa Pemerintahan Reformasi Pembangunan .................... F. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Brebes ...................
3 3 4 4 6 8
BAB III PENGELOLAAN DOKUMEN.....................................
9
A. B. C. D.
A. Penanganan Surat Masuk dan Surat Keluar ......................... B. Penyimpanan Dokumen ....................................................... C. Penemuan Kembali Dokumen .............................................
9 10 10
BAB IV PENUTUP ......................................................................
11
A. KESIMPULAN ................................................................... B. SARAN-SARAN ................................................................
11 12
5
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Prakerin
Praktek kerja industri sangat penting dan merupakan program yang dicanangkan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) guna membekali para siswa dalam menghadapi dunia kerja yang tujuannya untuk menciptakan tenaga kerja yang berpotensi dan mampu bersaing di era globalisasi.
B. Tujuan Praktek Kerja Akuntansi
Tujuan diadakannya Prektek Kerja Industri adalah sebagai berikut : 1. Mengenalkan para siswa pada aspek-aspek usaha yang potensial pada sunia usaha, antara lain melalui pengetahuan tentang 2. Menumbuh kembangkan sikap potensial yang diperlukan siswa dalam memasuki dunia kerja yang sesuai dengan bidangnya. 3. Meningkatkan, memperluas dan memantapkan proses penyerapan teknologi dari lapangan kerja di sekolah. 4. Memberikan suatu peluang penempatan tenaga kerja dan kerja sama dalam dunia kerja. 5. Memberikan kesempatan kepada para siswa untuk memasyarakatkan lingkungan kerja yang sesungguhnya, baik sebagai pekerja maupun sebagai yang disiplin kerja.
C. Hasil Kerja Laporan Standar Kompetensi Akuntansi 1. Informasi yang didapat. Mengetahui tentang pengelolaan transaksi keuangan perkara, dan transaksi keuangan Dipa 2011. Di Pengadilan Agama Brebes, telah dikelola keuangan bagi para pihak atau orang yang berperkara. Di Pengadilan Agama Brebes dengan membayar uang perkara bagi orang yang akan mengajukan gugatan perceraian dll.
6
Dengan pembayaran melalui Bank Muamalat, Kemudian di daftarkan di kasir dan selanjutnya di distribusikan ke buku-buku induk keuangan pekara, buku jurnal keuangan perkara, buku bantu. Dari buku bantu tersebut sebagai pencatat segala transaksi pengeluaran keuangan. Contoh buku-buku di bagian perkara : • Buku induk keuangan perkara. • Buku jurnal perkara. • Buku bantu. Sedangkan buku-buku di bagian pengelolaan Anggaran Negara ( Dipa ) telah ada kas umum, buku Bank, buku bantu, buku rekening Bank. Dalam prakteknya buku-buku tersebut untuk melihat segala transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran anggaran Negara untuk kegiatan operasional kantor Pengadilan Agama Brebes.
2. Informasi yang lain yang di dapat adalah: a. Mengetahui bahwa Brebes merupakan Kabupaten yang memiliki tingkat perceraian yang nomor dua di Jawa Tengah setelah kabupaten Cilacap dengan angka rata-rata 250 perkara setiap bulannya terdiri atas: * Perkara cerai gugat. * Perkara cerai talak. * Dan perkara perdata lainnya. b. Mengetahui bahwa permasalahan perceraian yang terbanyak adalah cerai gugat ( Cerai yang di gugat oleh pihak perempuan terhadap pihak laki-laki.) c. Mengetahui bahwa penyebab perceraian terbanyak adalah permasalahan ekonomi.
7
BAB II SEJARAH SINGKAT PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA BREBES
A. Masa Sebelum Penjajahan
Sebelum Islam datang ke Indonesia, telah ada dua macam peradilan, yaitu Peradilan Perdata dan Peradilan Padu. Peradilan Perdata mengurusi perkara-perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan Peradilan Padu mengurusi yang lainnya.
Dua macam peradilan tersebut muncul akibat dari pengaruh peradaban Hindu yang masuk ke Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri lewat penggunaan istilah “Jaksa “ yang berasal dari India yang diartikan sebagai pejabat yang menjalankan peradilan. Dengan masuknya agama Islam di Indonesia pada abad 7 masehi, maka terjdi perubahan dalam masyarakat dalam kehidupan sehari-hari khusunya dalam pelaksanaan hukum Islam, yang siambil dari norma-norma hukum yang bersumber dari Al Quran dan Hadist serta kitab-kitab Fiqih. Hal ini akan membawa pengaruh besar dalam perkembangan tata hukum di Indonesia. Dari catatan sejarah maka Sultan Agung (Raja Mataram) yang pertama kali mengadakan perubahan di dalam tata hukum di bawah pengaruh Islam. Perubahan ini diantaranya merubah istilah peradilan perdata menjadi peradilan surambi. Begitu pula dengan tempat dan pelaksanaannya yang semula peradilan perdata dilakukan di Stinggil dan dilaksanakan oleh Raja, kemudian dialihkan ke surambi Masjid Agung dan dilaksanakan oleh para penghulu yang dibantu oleh para Alim Ulama. Pada perkembangan berikutnya yaitu pada masa akhir Pemerintahan Mataram muncul tiga macam peradilan yaitu Peradilan Agama, Peradilan Drigama dan Peradilan Ulaga.
Peradilan agama mengadili perkara atas dasar hokum Islam, peradilan drigama mengadili perkara berdasarkan hukum Jawa Kuno yang telah disesuaikan dengan hukum setempat, sedangkan peradilan cilaga adalah semacam pengadilan wasit khusus mengenai sengketa perniagaan. Hal ini terus berlangsung sampai penjajah Belanda / VOC datang ke Indonesia.
B. Masa Penjajahan Belanda
8
Sebagaiman telah dikemukakan bahwa lembaga peradilan Islam sebagai pengadilan hokum yang berdiri sendiri telah ada dan telah mempunyai kedudukan yang kuat di masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dengan munculnya kerajaankerajaan Islam di wilayah nusantara yang melaksanakan hukum Islam dan melembagakan system peradilannya sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan keseluruhan sistem pemerintahan di wilayah kekuasaannya pasa masa pemerintahan Hindia-Belanda. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Badan Peradilan Agama adalah Staatsblad 1882 Nomor 152 Jo Staatsblad 1937 Nomor 116 dan 610 yaitu meliputi agama di seluruh wilayah Jawa dan Madura, sedangkan untuk wilayah luar Jawa dan Madura yaitu Banjarmasin dan Kalimantan Selatan dengan nama kerapatan Qadi untuk pengadilan tingkat pertama, sedangkan untuk tingkat banding bernama kerapatan Qadi Besar. Untuk daerah-daerah lainnya dengan nama Peradilan Agama / Mahkamah Syari’ah untuk tingkat pertama, sedangkan untuk tingkat banding bernama Mahkamah Syari’ah Propinsi.
C. Masa Pendudukan Jepang
Pada masa pendudukan Jepang, Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi mengalami masa kesulitan meslipun tidak berlangsung lama yaitu pada pertengahan Maret 1942 Mahkamah Islam Tinggi harus ditutup tidak diperbolehkan sidang. Begitu pula dengan kantornya disegel. Akan tetapi tidak berapa lama yaitu pada tanggal 18 Mei 1942 Mahkamah Islam Tinggi dibuka kembali dengan nama “Kaikyoo Kootoo Hooin” sedangkan untuk pengadilan agama bernama “Sooryo Hooin”.
D. Masa Sesudah Kemerdekaan Sampai Masa Pemerintahan Orde Baru
Setelah Indonesia merdeka, atas usul Menteri Agama yang disetujui oleh Menteri Kehakiman, Pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dari Menteri Kehakiman kepada Kementrian Agama melalui Penetapan Pemerintah Nomor 5 sampai dengan tanggal 26 Maret 1946. Peraturan sementara mengatur tentang peradilan agama tercantum dalam verordering tanggal 8 November 1946 untuk Jawa dan Masura. Sementara itu peradilan agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tetap tunduk pada peraturan lama staatsblad 1937 omor 610. Pada tahun 1948 keluarlah undang-undang nomor 14 tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan kehakiman dan kejaksaan. Dalam undang-undang ini, kewenangan Pengadilan Agama dimasukkan dalam Pengadilan Umum secara istimewa diatur dalam pasal 35 ayat (2) dan pasal 33. Lahirnya undang-undag ini mendapat reaksi 9
keras dari berbagai pihak terutama dari para ulama dari Sumatra seperti Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Selatan yang menolak kehadiran undang-undang tersebut. Mereka menginginkan agar Mahkamah Syari’ah yang sudah ada tetap berjalan. Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, maka pada tahun 1964 keluarlah undang-undang nomor 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan undang-undang nomor 14 tahun 1970 dimana dalam pasal 10 undang-undang nomor 14 tahun 1970 tersebut, menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat (4) lingkungan peradilan yaitu : a. Peradilan Umum, b. Peradilan Agama, c. Peradilan Militer, d. Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 1970 tersebut, maka keberadaan peradilan agama semakin kokoh sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia. Bahkan sesuai ketentuan pasal 10 ayat (1) kedudukannya disejajarkan / disetarakan dengan peradilan-peradilan lainnya, seperti peradilan umum / negeri, peradilan mliter dan peradilan tata usaha Negara. Kekokohan
Peradilan
Agama
semakin
menonjol
setelah
disahkan
dan
diundangkannya undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974 tentang perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya pada tanggal 1 April 1975 yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Kemudian disusul lagi dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik beserta peraturan pelaksanaannya. Sejalan dengan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran hokum masyarakat, maka perkara-perkara yang diputuskan Pengadilan Agama banyak yang diminta pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung. Oleh karenanya Mahkamah Agung pada tanggal 26 November 1977 mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 1977 tentang jalan pengadilan dalam memeriksa kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian Mahkamah Islam Tinggi, Kerapatan Qadi Besar maupun Mahkamah Syari’ah Propinsi yang selama itu berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding sekaligus sebagai pengadilan tingkat tertinggi telah terhapus sudah, karena pada tingkat tertinggi (kasasi) telah beralih ke Mahkamah Agung. Pada perkembangan selanjutnya Pemerintah melalui Menteri Agama mengeluarkan keputusannya pada tanggal 28 Januari 1980 dengan nomor 6 tahun 1980 mengenai keseragaman nama untuk peradilan agama, karena selama ini tidak ada keseragaman penamaan peradilan agama sebagai akibat dari perbedaan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu staatsblad 1882 nomor 1952 jo staatsblad 1937 nomor 638 dan 639 dan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957. Berdasarkan keputusan Menteri Agama tersebut, maka untuk pengadilan tingkat agama. Dengan demikian 10
nama-nama Syari’ah, Mahkamah Islam Tinggi, Kerapatan Qadi Besar Maupun Mahkamah Syari’ah Propinsi sudah tidak dipergunakan lagi. Sejalan dengan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, maka untuk memantapkan serta memegang teguh tugas dan fungsi pengadilan dalam jajaran kekuasaan kehakiman, maka pada tanggal 27 Maret 1982 Presiden Republik Indonesia telah mengangkat Ketua Muda Mahkamah Agung urusan lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian urusan tugas pembinaan teknis yustisial terhadap peradilan selama ini dilakukan oleh Departemen Agama, telah beralih menjadi wewenang penuh
oleh Mahkamah
Agung sesuai kehendak undang-undang nomor 14 tahun 1970 itu sendiri. Sebagai puncak dari kekokohan dan kemapanan Badan Peradilan Agama sebagai peradilan Negara adalah dengan disahkannya dan diundangkannya undang-undang nomor 7 tahun 1989 pada tanggal 27 Desember 1989 yaitu tentang susunan kekuasanaan dan hokum acara peradilan agama. Dengan disahkan dan diundangkannya undangundang tersebut maka terpenuhilah sudah kehendak pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang kesetaraan dan kesejajarannya dengan peradilan Negara lainnya. Peradilan Agama telah memiliki eksistensi yang jelas serta kemandirian dalam melaksanakan tugas-tugas kekuasaan kehakiman.
E. Masa Pemerintahan Reformasi Pembangunan
Sepanjang era sebelum masa reformasi keberadaan lembaga peradilan agama (bgitu
pula
dengan
lembaga-lembaga
peradilan
lainnya)
pembinaan
dan
pengawasannya dilakukan oleh dua lembaga yaitu yudikatif dan eksekutif. Di satu sisi, pembinaan teknis dilakukan oleh Mahkamah Agung dan di sisi lain pengaturan organisasi, administrasi dan keuangan oleh Departemen Agama. Hal ini memang aturan dasarnya yaitu undang-undang nomor 14 tahun 1970 dan undang-undang nomor 7 tahun 1989 mengatur demikian. Pada era reformasi keadaan seperti ini dipandang sudah tidak relevan lagi. Untuk itu badan-badan peradilan baik peradilan agama maupun peradilan-peradilan lainnya, pembinaannya sepatutnya hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung baik pembinaan yag menyangkut teknis maupun yang menyangkut organisasi, administrasi dan keuangannya. Untuk terpenuhinya hal tersebut maka telah dilakukan perubahan / perbaikan undang-undang nomor 14 tahun 1970 khususnya pasal 11 yaitu dengan diundangkannya undang-undang nomor 35 tahun 1999 pada tanggal 30 Juli 1999. Dengan demikian maka sejak saat itu pembinaan Badan Peradilan Agama juga peradilan-peradilan lainnya baik yang menyangkut teknis maupun organisasi, administrasi dan keuangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dengan diundangkannya undang-undang nomor 35 tahun 1999 tersebut merupakan peristiwa yang amat bersejarah sebagai tonggak 11
terwujudnya kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman secara utuh di bawah Mahkamah Agung setelah sekian lama pembinaannya dilakukan oleh lembaga kekuasaan yakni kekuasaan eksekutif (Departemen yang bersangkutan) dan yudikatif (Mahkamah Agung). Pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif (Departemen Agama dari Peradilan Agama) yang dikehendaki oleh Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 tidak lain daripada memantapkan posisi Pengadilan Agama pada segi-segi hukum formal dan teknis peradilan sehingga akan terwujud kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan terselenggaranya peradilan yang bebas dari pengaruh dan intervensi eksekutif
12
BAB III PENGELOLAAN DOKUMEN
A. Penanganan Surat Masuk dan Surat Keluar
Surat adalah sarana untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari pihak yang satu kepada pihak yang lainya baik atas nama sendiri maupun atas nama jabatannya dalam sebuah organisasi,instansi maupun perusahaan.jadi penaganan surat adalah
semua
kegiatan
yang
di
lakukan
sejak
penerimaan
surat
masuk,pengolah/penyelesaiannya hingga surat itu di kirim indasannya di simpan. Tata cara penanganan surat masuk dan keluar di pengadilan agama kabupaten brebes adalah sebagai berikut : 1. Penanganan Surat Masuk Setiap surat yang masuk baik dari instansi organisasi atau perusahaan maupun perorangan yang di tunjukan kepada pimpinan maupun staf harus melalui agendaris terlebih dahulu.hal ini di lakukan agar surat-surat yang masuk tercatat dengan baik. Lankah-langkah penanganan surat masuk sebagai berikut : a. Penanganan surat melalui petugas pos/kurir. b. Pencatatan surat masuk - Surat yang bersifat rahasia langsung di sampaikan kepada orang yang bersangkutan - Surat dinas atau surat biasa di catat pada buku agenda surat didisposisi dan surat masuk - Surat-surat lain seperti wartaberita tidak perlu di buka langsung di berikan kepada sebagian atau kepala bagian yang bersangkutan. c. Penyampaian surat masuk - Surat yang di terima petugas agendaris di agendakan dan di ajukan kepada pipinan dengan di lampiri lembar disposisi dan kartu kendali. - Pimpinan akan memberikan lembar disposisi seperti : di arsipkan,di selesaikan ,di teruskan kepada bagian-bagian yang bersangkutan. 13
- Petugas bagian umum unit pengolahan menuliskan surat ke bagian-bagian yang bersangkutan sesuai isi disposisi pimpinan. - Petugas bagian umum akan membaca isi surat apakah surat itu perlu di tindak lanjuti atat di arsipkan. 2. Penanganan Surat Keluar a. Petugas yang akan mengirim surat keluar menyimpan konsep terleboh dahulu baik mengunakan tulisan tanan aupun mesin ketik. b. Kemudian petugas meminta persetujuan kepada bagian pengolah.jika sudah di anggap benar maka akan di bubuhi paraf. c. Surat akan di ketik oleh staf sebanyak yang di inginkan. d. Staf akan meminta koreksi kepala bagian pengolah setelah surat itu di nyatakan benar,maka langkah selanjutnya di berikan kepada bagian umum untuk di beri stempel. e. Prosedur pengiriman surat keluar Surat yang di kirim di catat pada buku ekspedisi kemudian di masukan ke dalam amplop yang di tulis alamat tujuan dan nomor surat serta di beri stempel surat akan di kirim oleh kurir atau petugas ketempat tujuan. B. Penyimpanan Dokumen Cara penataan arsip di pengadilan agama kabupaten brebes menggunakan sisitim nomor,surat-surat yang akan di klasifikasikan menurut nomor di mana surat itu di terima selanjutnya di masukan ke dalam bak arsip. C. Penemuan Kembali Dokumen Seseorang yang membutuhkan surat-surat atau dokumen yang sudah di arsipkan akan mendatangi petugas arsip atau agendaris di bagian umum untuk mencari arsip yandi perlukan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 1. Lihat arsip di bagian yang bersangkutan 2. Cocokan nomor penyimpananya pada buku agenda 3. Carilah surat pada bak arsip atau filing cabinet sesuai nomor yang di tujukan dalam folder.
14
BAB IV PENUTUP
Atas berkat rahmat Allah SWT yang telah diberikan sehingga penulis dapat membuat dan menyusun laporan ini dengan baik. Penyusun sangat menghargai saran-saran dan kritik yang akan diberikan demi perbaikan dan kesempurnaan laporan yang kami buat. Doa dan harapn sukses dari penyusun selalu menyertai ketekunan belajar para siswa.
A. KESIMPULAN Dari uraian di atas, penyusun dapat menambil kesimpulan mengenai Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Brebes sebagai berikut : 1. Tempat kantor Pengadilan Agama berada di daerah Brebes
2. Bagian-bagian di kantor Pengadilan Agama diantaranya sebagai berikut : a.
Ketua
b.
Wakil Ketua
c.
Majelis Hakim
d.
Kelompok Fungsional Kepaniteraan
e.
-
Panitera Muda Gugatan
-
Panitera Hukum
-
Panitera Permohonan
-
Panitera Pengganti
Kelompok Kesekretariatan -
Kasub Bag. Umum
-
Kasub Bag. Kepegawaian
-
Kasub Bag. Keuangan
3. Hubungan karyawan yang satu dengan yang lain sangat baik.
15
B. SARAN-SARAN
Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan Bapak / Ibu Pembimbing yang ada di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Brebes sehingga kami dapat mengerti sedikit banyak pekerjaan yang kami kerjakan dalam melaksanakan kegiatan Prakerin (Praktek Kerja Industri).
Peliharalah selalu kebersamaan, ketertiban, kerja sama dan utamakan gotong royong sehingga apapun permasalahan yang dihadapi akan lebih mudah atau lebih cepat terselesaikan.
Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak / Ibu Pembimbing dari sekolah yang telah menempatkan kami pada kantor ini, karena semua ini merupakan pengalaman yang sangat bermanfaat dan berguna bagi kami dalam menjalankan pekerjaan bila kami bekerja suatu saat nanti.
16
