KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PENGURUS KORPRI UNIT TNI AD Sekretariat : Jl. Veteran No. 5 Jakarta 10110 Tlp/fax (021) 3800725
TATA TERTIB SIDANG PEMILIHAN KETUA DEWAN PENGURUS KORPRI UNIT TNI AD TAHUN 2014
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Jenis a. Sidang ini merupakan Sidang Pemilihan Ketua Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AD periode 2015 – 2019. b.
Tujuan: 1) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AD periode 2015 – 2019; dan 2) Menetapkan mandat kepada Ketua terpilih dan anggota formatur untuk menyusun kepengurusan Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AD periode 2015 – 2019.
Pasal 2 Waktu dan Tempat Sidang Pemilihan a. Sidang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 pukul 10.00 s.d. 12.00; dan b.
Tempat penyelenggaraan di lantai 10 Gd. C Mabesad.
BAB II PESERTA SIDANG Pasal 3 Peserta dan Peninjau a.
Peserta terdiri atas: 1)
Seluruh pengurus DPK Unit TNI AD sebanyak 18 (delapan belas) orang; dan
2) Para Ketua DPK Sub Unit Kotama dan Balakpus se Garnisun I Jakarta sebanyak 22 (dua puluh dua) orang. b.
Peninjau terdiri atas : 1)
Ketua KORPRI Kotama dan Balakpus TNI AD di luar Garnizun-1; dan
2)
Ketua KORPRI Korem yang tidak satu Provinsi dengan Kodam.
Pasal 4 Hak dan Kewajiban Peserta a.
Hak Peserta: 1)
Setiap Peserta mempunyai satu hak suara sesuai ketentuan yang berlaku untuk: a)
Memilih dan dipilih sebagai Panitia Sidang Pemilihan; dan
b)
Memilih Ketua DPK Unit TNI AD periode 2015 – 2019.
2) Setiap peserta berhak mengajukan pertanyaan, saran, pandangan, pendapat, dan tanggapan secara lisan yang disampaikan secara singkat, jelas, dan santun yang pelaksanaannya diatur oleh Pimpinan Sidang. b.
Kewajiban Peserta: 1)
Semua peserta yang hadir wajib mengisi daftar hadir;
2) Selama sidang pemilihan berlangsung peserta meninggalkan ruangan tanpa izin pimpinan sidang; dan
tidak
diperkenankan
3) Demi lancarnya pelaksanaan sidang, peserta wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam tata tertib ini. Pasal 5 Hak dan Kewajiban Peninjau a.
Hak Peninjau. Dapat mengikuti sidang pemilihan; dan
b..
Kewajiban Peninjau. Wajib mengikuti tata tertib demi kelancaran jalannyan sidang.
BAB III PANITIA PEMILIHAN
Pasal 6 Pimpinan Sidang a. Pimpinan Sidang adalah Ketua Panitia Pemilihan dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota; b.
Pimpinan Sidang bertugas mengesahkan Tata Tertib Sidang Pemilihan.
c. Pemimpin Sidang bertugas memimpin pelaksanaan Sidang Pemilihan Ketua DPK Unit TNI AD dengan rincian sebagai berikut : 1)
Menyeleksi administrasi Calon Ketua sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2)
Melaksanakan pengundian nomor urut Calon;
3)
Membacakan riwayat hidup singkat para Calon Ketua; dan
4)
Melaksanakan pemilihan Ketua DPK Unit TNI AD periode 2015 – 2019.
BAB IV PEMILIHAN KETUA DAN PEMBENTUKAN PENGURUS PERIODE 2015 – 2019.
Pasal 7 Persyaratan a.
Persyaratan Calon Ketua : 1)
PNS Aktif;
2)
Sehat jasmani dan rohani;
3) Pangkat minimal IV/a dan Pendidikan minimal Sarjana S1 dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta Akreditasi A; 4)
Pernah menjadi Pengurus Korpri;
5) Memiliki kemampuan, komitmen, loyalitas, integritas dan dedikasi yang tinggi terhadap perjuangan organisasi Korpri; 6)
Tidak memiliki catatan Personel; dan
7) Usia maksimal 52 tahun untuk (BUP) 58 tahun dan maksimal 54 tahun untuk Batas Usia Pensiun (BUP) 60 tahun.
b.
Persyaratan Calon Pengurus : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
PNS TNI AD aktif; Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945; Memiliki ilmu pengetahuan yang cukup; Memiliki wawasan yang luas dan minat terhadap Korpri; Memiliki kesadaran akan tugas dan tanggung jawab; Memiliki sifat kebersamaan dan keterbukaan; Diutamakan pernah / sedang menjabat sebagai pengurus Korpri; dan Tidak memiliki catatan personel.
Pasal 8 Mekanisme Pemilihan Calon Ketua a. Terhadap setiap Calon Ketua dilakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan yang telah ditentukan dengan mekanisme sebagai berikut : 1) Seluruh Calon Ketua menyerahkan Riwayat Hidup Singkat dan Surat Pernyataan Kesediaan Dicalonkan kepada Panitia; dan 2) Panitia menyeleksi administrasi dan menetapkan Calon Ketua yang memenuhi persyaratan administrasi. b.
Dilakukan pengundian untuk menentukan nomor urut calon; dan
c. Setiap Calon Ketua wajib menyampaikan visi dan misi (pandangan ke depan tentang organisasi Korpri Unit TNI AD) sesuai dengan nomor urut calon.
Pasal 9 Sidang Pemilihan Ketua a. Dilakukan pemungutan suara dengan sistem satu peserta satu hak suara (one man one vote). b. Calon yang mendapatkan suara 50 persen ditambah satu dari jumlah suara pemilih, terpilih menjadi ketua. c. Apabila tidak ada calon yang memperoleh suara 50 persen ditambah satu, maka diadakan pemungutan suara tahap kedua yang diikuti oleh dua calon yang memperoleh suara terbanyak. d. Apabila hasil pemilihan suara pada tahap ini, kedua calon mendapatkan jumlah yang sama, maka pemilihan calon ketua dilakukan dengan musyawarah yang diikuti oleh : 1) 2) 3)
Pemimpin sidang. Ketua DPK Unit TNI AD periode tahun 2010-2014. Calon Ketua yang memperoleh suara yang sama.
Pasal 10 Mekanisme Pembentukan Pengurus a.
Pembentukan Tim Formatur: 1)
Ketua terpilih sebagai Ketua Tim Formatur.
2)
Anggota Tim Formatur terdiri atas : a)
Ketua DPK Unit TNI AD periode tahun 2010-2014; dan
b)
Peserta sidang yang ditunjuk oleh Ketua Tim Formatur sebanyak 5 orang.
b. Tim Formatur bertugas untuk menyusun pengurus DPK Unit TNI AD periode tahun 2015 – 2019; dan c. Tim Formatur dapat meminta atau menerima usulan calon pengurus dari peserta sidang.
BAB V PENUTUP
Pasal 11 Lain-lain Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib Sidang ini akan diatur dan disampaikan kemudian.
Jakarta,
25
September 2014
PIMPINAN SIDANG PEMILIHAN KETUA KORPRI UNIT TNI AD TAHUN 2014
Ketua
Wawan Winarto, S.Kom
Sekretaris
drg. Dian Nurcahyani
