FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA KEBERADAAN KENDARAAN RODA TIGA SEBAGAI ODONG-ODONG DI KABUPATEN SUMENEP MENURUT HUKUM POSITIF
ABSHORIL FITHRY Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja Sumenep
[email protected]
ABSTRAK Kendaraan atau angkutan adalah wahana alat transportasi, baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh mahluk hidup. Kendaraan terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan hewan. Kendaraan bermotor umum adalah kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya. Belum jelas masih apakah odong-odong itu sudah termasuk pada kategori mana, sehingga kalau kita lihat keberadaan odong-odong di kabupaten Sumenep masih belum mengantongi izin. Aturan mengenai tata cara mengubah modifikasi kendaraan bermotor telah diatur sangat jelas di dalam PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan sebagaimana tertuang didalam pasal 1 angka 12 yang berbunyi : “Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor”. Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut akan dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU No. 22/2009”) juncto Pasal 123 ayat (1) huruf b juncto Pasal 131 huruf (e) PP No. 55/2012. Selanjutnya, dalam hal kendaraan bermotor akan melakukan modifikasi maka wajib untuk mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga apabila kemudian kendaraan dimaksud telah diregistrasi Uji Tipe maka instansi yang berwenang akan memberikan sertifikat registrasi Uji Tipe, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Berdasarkan latar belakang itulah, untuk mempermudah pembahasan nanti, maka peneliti mengambil beberapa permasalahan yang ada, yang terangkum didalam rumusan masalah seperti bagaimana eksistensi keberadaan odong-odong yang ada di Sumenep?. bagaimana sanksi yang akan dijatuhkan bagi pemilik kendaraan roda tiga yang telah dimodifikasi menjadi odong-odong. Kata Kunci : Perijinan, odong-odong, modifikasi. sebuah modifikasi dari kendaraan roda tiga
1. PENDAHULUAN Keberadaan
odong-odong
yang
yang dibuat oleh pemiliknya supaya dapat
ada di kabupaten Sumenep sangat banyak,
memuat banyak orang.
hal ini dapat kita lihat tengah-tengah kota
Sebelum membahas lebih lanjut,
seperti di Taman Adipura Kabupaten
peneliti
akan
mengurai
pengertian
Sumenep. Kalau kita cermati sudah jelas
kendaraan dan juga apa yang dimaksud
bahwa odong-odong tersebut merupakan
dengan sarana serta hal-hal lain yang
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 2 September 2014
11
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA berkaitan dengan modifikasi kendaraan
Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
roda tiga sehingga menjadi odong-odong.
sebagaimana tertuang didalam pasal 1 angka 12 yang berbunyi : “Modifikasi
Kendaraan atau angkutan adalah wahana
yang
Kendaraan Bermotor adalah perubahan
digerakkan oleh mesin maupun oleh
terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin,
mahluk hidup. Kendaraan terdiri dari
dan/atau
kendaraan bermotor dan kendaraan tidak
Kendaraan Bermotor”. Setiap kendaraan
bermotor. Kendaraan bermotor adalah
bermotor
setiap kendaraan yang digerakkan oleh
menyebabkan
peralatan mekanik berupa mesin selain
dimensi, mesin, dan kemampuan daya
kendaraan yang berjalan di atas rel.
angkut akan dilakukan penelitian rancang
Kendaraan tidak bermotor adalah setiap
bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor,
kendaraan yang digerakkan oleh tenaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
manusia dan hewan. Kendaraan bermotor
ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang
umum adalah kendaraan yang digunakan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU
untuk angkutan barang dan/atau orang
No. 22/2009”) juncto Pasal 123 ayat (1)
dengan dipungut biaya.
huruf b juncto Pasal 131 huruf (e) PP
tahun
alat
transportasi,
baik
kemampuan
yang
daya
dimodifikasi
perubahan
tipe
angkut
yang berupa
Dalam undang-undang nomor 22
No. 55/2012. Sehingga kalau kita cermati
2009
lebih
angkutan
tentang
jalan,
pasal
lalu 47,
lintas
dan
dijelaskan
lanjut
kendaraan
yang
akan
dimodifikasi harus melihat lebih dalam
tentang kendaraan yaitu :
lagi pada pasal 132 ayat 5 yang berbunyi
(1) Kendaraan terdiri atas :
“Penelitian rancang bangun dan rekayasa
a. Kendaraan Bermotor, dan
Kendaraan Bermotor terhadap Kendaraan
b. Kendaraan Tidak Bermotor
Bermotor yang dimodifikasi sebagaimana
Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
huruf
dimaksud dalam Pasal 131 huruf e paling
a
sedikit meliputi:
dikelompokkan berdasarkan jenis:
a. rancangan teknis;
a. Sepeda motor
b. susunan;
b. Mobil penumpang
c. ukuran;
c. Mobil bus
d. material;
d. Mobil barang; dan
e. kaca, pintu, engsel, dan bumper;
e. Kendaraan khusus.
f. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
Aturan
mengenai
tata
cara
dan
mengubah modifikasi kendaraan bermotor
g. tempat
telah diatur sangat jelas di dalam PP
pemasangan
tanda
nomor
Kendaraan Bermotor.
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 2 September 2014
12
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA Adapun Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi
mengesahkan
dan
mengubah
memberlakukan peraturan yang mengatur
persyaratan konstruksi dan material wajib
tentang kegiatan tentang ijin modifikasi
dilakukan uji tipe ulang. Selain itu, dalam
kendaraan.
hal
telah
sehingga
membuat,
dilakukan
uji
tipe
ulang
2. METODE PENELITIAN
kendaraan bermotor tersebut wajib untuk dilakukan registrasi ulang,
hal
dan
ini
Tipe peneltian yaitu penggolongan
identifikasi
sesuai
kategori
dengan
terhadap
penelitian
serta
bagaimana cara penelitiannya sehingga
ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4)
dapat
UU No. 22/2009.
penelitian yang peneliti ambil disini adalah
Berdasarkan latar belakang itulah,
dengan
mudah
yuridis
maka
perundang-undangan,
mengambil
,
menggunakan tipe penelitian normatif
untuk mempermudah pembahasan nanti, peneliti
diselesaikan
beberapa
yaitu
penelitian
pendekatan
yaitu
menelaah
permasalahan yang ada, yang terangkum
peraturan
didalam
disesuaikan dengan kenyataan yang ada di
rumusan
bagaimana
masalah
Pengaturan
seperti
Modifikasi
perundang-undangan
serta
dalam masyarakat.
Kendaraan Bermotor serta Syarat-syarat
Pendekatan
masalah
yang
untuk dapat dijadikan odong-odong serta
digunakan oleh peneliti menggunakan
bagaimana sanksi yang akan dijatuhkan
penelitian
bagi pemilik kendaraan roda tiga yang
pendekatan Undang-undang. Penulis disini
telah dimodifikasi menjadi odong-odong.
menganalisis kasus yang terjadi dengan
Tujuan dari penulisan ini adalah Untuk
Mendeskripsikan
Yuridis
menggunakan
acuan
Normatif,
pada
yaitu
peraturan
Pengaturan
perundnag-undangan yang ada, seperti
Modifikasi Kendaraan Bermotor serta
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
Syarat-syarat untuk dapat dijadikan odong-
tentang lalu lintas, PP Nomor 55 Tahun
odong dan Untuk mendeskripsikan sanksi
2012,
yang
pemilik
Pengujian Berkala, KM 63 Tahun 1993
telah
tentang Ambang Batas, Perda Nomor 2
akan
kendaraan
dijatuhkan roda
bagi
tiga
yang
dimodifikasi menjadi odong-odong.
Untuk
memberikan
Tahun 1993
tentang
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
Target luaran yang dari penelitian ini
KM 71
Sumber bahan hukumnya pun
Pengetahuan
lebih
banyak
menggunakan
aturan
kepada Masyarakat terutama para pemilik
perundang-undangan. Untuk lebih jelasnya
odong-odong
peneliti bagi menjadi :
dalam
menjalankan
bisnisnya dan Untuk memberikan Motivasi
a. Sumber Bahan Hukum Primer
kepada
b. Sumber Bahan Hukum Sekunder
pemerintah
untuk
secepatnya
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 2 September 2014
13
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA Bahan diperoleh dari peraturan
hukum
primer
disini
hukum
positif
berupa
dipahami sebagai masalah yang diangkat sesuai dengan rumusan masalah.
perundang-undangan.
3. PEMBAHASAN
Penelusuran bahan yang dilakukan dengan
Odong-odong
yang
marak
mengkaji ketentuan peraturan perundang-
beroprasi di Taman Bunga antara lain ada
undangan
Undang-undang
yang berupa sepeda yang terdiri dari 4
Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas,
motor kecil, ada juga yang berupa sepeda
PP Nomor 55 Tahun 2012, KM 71 Tahun
motor roda tiga dan bagian bodynya
1993 tentang Pengujian Berkala, KM 63
ditambah
Tahun 1993 tentang Ambang Batas, Perda
berbagai bentuk yang menarik dengan
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi
muatan yang cukup banyak sehingga sekali
Jasa Umum.
jalan bisa muat orang banyak.
khususnya
Bahan hukum sekunder berupa bahan
dari
kepustakaan,
yaitu
ornament
gabus
menjadi
Selain karena bentuk dan hiasan
yang
yang menarik, yang menjadikan odong-
dilakukan dengan mempelajari literatur,
odong motor ini banyak diminati, adalah
buku, karya tulis ilmiah, majalah, atau
karena harga yang relatif murah, yaitu
media lain yang dapat menunjang.
cukup dengan dua ribu rupiah saja orang-
Proses pengumpulan data penulis tempuh
dengan
melakukan
orang sudah bisa menikmati naik odong-
penelitian
odong
kepustakaan yaitu dengan membaca buku-
menikmati
keindahan
kota
Sumenep.
buku literatur dan bahan-bahan hukum lain
Oleh karena itu, odong-odong
dan mengumpulkan bahan-bahan lainnya
yang ada saat ini sudah mengalami
yang berkaitan dengan permasalahan yang
perubahan bentuk, hal ini dimaksudkan
dibahas. Hal ini dilakukan agar nantinya
agar nantinya dapat memuat banyak orang
bisa mendapatkan data-data yang objektif
atau dalam hal ini adalah konsumen. Pada
dan dapat dipercaya. Sehingga nantinya
prinsipnya odong-odong itu diperbolehkan
dari bahan-bahan hukum, baik sekunder
kalau beroperasi pada suatu lokasi wisata,
yang berasal bahan penelitian terhadap
misalkan di dalam area Taman Mini
suatu contoh kasus sehingga nantinya
Indonesia
penulis bisa mengolah dan menganalisa
Malang dan lain sebagainya. Tetapi apabila
data yang ada.
odong-odong sudah beroperasi di jalan
Setelah data terkumpul,
Indah
(TMII),
Jatim
Park
maka
raya maka harus mengikuti atau mentaati
data-data tersebut di analisis. Analisis data
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
yaitu proses penyederhanaan data kedalam
tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.
bentuk yang lebih mudah dibaca dan
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 2 September 2014
14
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA Kalau kita lihat odong-odong yang
odong-odongnya tanpa didampingi oleh
ada di kabupaten Sumenep beroperasi di
bengkel yang sudah ditunjuk oleh menteri.
areal taman bunga serta tidak jarang malah melewati
jalan
raya.
tidak
pada Pasal 50 ayat (1) UU No. 22/2009
dibenarkan karena odong-odong tersebut
mensyaratkan bahwa setiap kendaraan
sudah melanggar masalah peruntukannya.
yang
Odong-odong yang dimodikasi sangat
mengakibatkan
membahayakan
dengan
diwajibkan untuk dilakukan Uji Tipe. Uji
banyaknya jenis odong-odong yang ada
Tipe dimaksud terdiri atas pengujian fisik
serta
untuk pemenuhan persyaratan teknis dan
orang
dimodifikasi
Hal
ini
Selain dari pada itu, merujuk
lain,
sedemikian
rupa
dilakukan
perubahan
tipe
awalnya digunakan untuk mengangkut
landasan
barang dipakai untuk mengangkut orang.
Kendaraan
Perlu diketahui bersama bahwa didalam
lengkap; dan penelitian rancang bangun
pasal 52 Ayat 2 Undang-undang Nomor 22
dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang
Tahun
dilakukan terhadap rumah-rumah, bak
lalu
lintas
dilakukan
maka
laik
tentang
yang
dengan
mengakibatkan sebuah kendaraan yang
2009
jalan
modifikasi
Kendaraan Bermotor
Bermotor dalam
dan
keadaan
menyebutkan bahwa Modifikasi kendaraan
muatan,
bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang
1 tidak boleh membahayakan keselamatan
dimodifikasi tipenya.
berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas serta
merusak
lapis
kereta
terhadap
gandengan,
kereta
Adapun Kendaraan Bermotor yang
perkerasan/daya
dimodifikasi
sehingga
mengubah
dukung jalan yang dilalui. Coba kita
persyaratan konstruksi dan material wajib
cermati bersama bagaimana situasi area
dilakukan uji tipe ulang. Selain itu, dalam
taman bunga ketika sore, jelas sekali lalu
hal
lintas yang ada malah tambah rame serta
kendaraan bermotor tersebut wajib untuk
tambah macet, belum lagi ketika masuk
dilakukan registrasi
suasana bulan ramadhan, odong-odong
ulang,
berseliweran datang silih berganti sehingga
ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4)
tak jarang mengakibatkan kemacetan.
UU No. 22/2009.
telah
dilakukan
hal
ini
uji
dan
tipe
ulang
identifikasi
sesuai
dengan
Setelah kami lakukan penelitian,
Selanjutnya, dalam hal kendaraan
terdapat beberapa odong-odong yang tidak
bermotor akan melakukan modifikasi maka
sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan
wajib
di dalam peraturan perundang-undangan.
kepada menteri yang bertanggungjawab di
Kebanyakan para pengusaha odong-odong
bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan
memesan sendiri atau membuat sendiri
angkutan jalan, sehingga apabila kemudian
untuk
mengajukan permohonan
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 2 September 2014
15
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA kendaraan dimaksud telah diregistrasi Uji
menguji
dan/atau
Tipe maka instansi yang berwenang akan
bagian
kendaraan
memberikan sertifikat
gandengan,
Tipe,
dalam
hal
registrasi ini
Uji
Kementerian
memeriksa
bagian-
bermotor,
kereta
kereta
tempelan,
dan
kendaraan khusus dalam rangka perubahan
Perhubungan.
terhadap persyaratan teknis laik jalan.
Adapun Sertifikat
Tipe
Angka 11 menyebutkan tipe kendaraan
diterbitkan oleh menteri yang bertanggung
bermotor yang selanjutnya disebut Uji
jawab di bidang sarana dan prasarana lalu
Tipe adalah pengujian kendaraan bermotor
lintas dan angkutan jalan. Sedikitnya pada
yang dilakukan terhadap tipe kendaraan
Sertifikat Uji Tipe nantinya memuat
bermotor,
tentang identitas dari pemodifikasi dan hal-
tempelan dan kendaraan khusus sebelum
hal
dimaksud
dibuat dan/atau dirakit dan atau diimpor
dalam Pasal 129 ayat (1) PP No. 55/2012.
secara missal, selanjutnya juga angka 12
Menurut pasal 1 yang dinamakan
menyebutkan bahwa pengujian berkala
lain
Uji
sebagaimana
kereta
gandengan,
kendaraan bermotor adalah kendaraan
kendaraan
yang digerakkan oleh peralatan teknik
disebut uji berkala adalah pengujian
yang berada pada kendaraan itu, sedangkan
kendaraan bermotor yang dilakukan secara
sepeda motor adalah kendaraan bermotor
berkala
beroda dua, atau tiga tanpa rumah-rumah,
bermotor,
kereta
gandengan,
kereta
baik dengan atau kereta samping.
tempelan
dan/atau
kendaraan
khusus.
Sebagai
peneliti,
kami
Masih di dalam pasal 1 angka 9 kendaraan
umum
adalah
kendaraan
bermotor
yang
disediakan
bermotor
terhadap
yang
kereta
selanjutnya
setiap
kendaraan
melakukan
wawancara kepada salah satu petugas
untuk
pengujian
di
daerah
batuan,
beliau
dipergunakan oleh umum dengan dipungut
mengatakan bahwa sampai saat ini tidak
biaya, kalau kita teliti kendaraan roda tiga
ada
yang dipakai serta dijadikan odong-odong
bermotor yang dipakai sebagai odong-
Tanda Nomor Kendaraan Bermotornya
odong
jelas bukan plat kuning (Penumpang
melakukan pengujian berkala, tentu saja
Umum), semua kendaraan roda tiga ber
hal ini bagi kami sangat memprihatinkan
TNKB hitam (pribadi) artinya tidak boleh
karena
digunakan untuk umum apalagi minta
berhubungan
bayaran.
keselamatan
Angka 10 KM 71 Tahun 1993 menyebutkan
Pengujian
satupun
dari
melakukan
pengujian
pemilik
kendaraan
pengujian,
ini
nantinya
langsung konsumen.
apalagi
akan dengan
Memang
di
Sumenep sampai saat ini belum ada
Kendaraan
kejadian kecelakaan seperti yang terjadi di
bermotor adalah serangkaian kegiatan
kota-kota
lain,
pertanyaannya
adalah
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 2 September 2014
16
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA apakah kita akan menunggu sampai terjadi
menggunakan peralatan pengujian
kecelakaan
yang tersedia
dulu
baru
mau
diadakan
pengujian kendaraan bermotor. Persyaratan
e. Hasil uji berkala kendaraan harus
umum
pengujian
berkala kendaraan bermotor.
akurat dan dapat dipertanggung
Didalam
jawabkan
pasal 2 menyebutkan bahwa: 1. Pelaksanaan
uji
f. Fasilitas dan peralatan pengujian
berkala
kendaraan
harus dipelihara/dirawat dengan baik
bermotor dimaksudkan untuk
secara periodic sehingga semua
a. Memberikan jaminan keselamatan
fasilitas dan peralatan pengujian
secara teknis terhadap penggunaan
selalu dalam kondisi layak pakai
kendaraan bermotor di jalan
g. Peralatan pengujian harus dilakukan
b. Melestarikan
lingkungan
dari
kemungkinan
pencemaran
yang
diakibatkan
oleh
kalibrasi secara periodic h. Kapasitas fasilitas dan peralatan
penggunaan
pengujian
kendaraan bermotor di jalan c. Memberikan
pelayanan
harus
diupayakan
sebanding dengan jumlah kendaraan umum
wajib uji pada wilayah pelayanan
kepada masyarakat
yang bersangkutan.
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana
3. Untuk mencapai tujuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 huruf a dan
dimaksud dalam ayat 1 huruf c, maka:
huruf b, maka
a. Besarnya
a. Setiap unit pelaksana uji berkala kendaraan dilengkapi
bermotor dengan
yang
sama dan seragam untuk seluruh
dan
Indonesia
peralatan pengujian b. Pemilihan jenis, tipe,
pengujian
dipungut dari masyarakat harus
harus
fasilitas
biaya
b. Tidak boleh memungut biaya dari kapasitas,
masyarakat dalam bentuk apapun,
jumlah, dan tehnologi peralatan
selain
biaya
pengujian
pengujian harus dilakukan secara
ditetapkan
cermat dan tepat
Menteri Perhubungan
dengan
yang
Keputusan
c. Pengujian dilakukan oleh tenaga
c. Penetapan besarnya biaya pengujian,
penguji yang memiliki kualifikasi
disamping tidak didasarkan atas
teknis tertentu
perhitungan
d. Pengujian harus dilakukan sesuai
dimaksudkan
yang
keuntungan
ditetapkan
biaya
investasi dan operasional juga tidak
prosedur dan tata cara serta dilokasi telah
pengembalian
dengan
untuk materiil
memperoleh dan
atau
finansiil
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 2 September 2014
17
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA d. Setiap unit pelaksana pengujian kendaraan
bermotor
ke kalianget terdapat odong-odong yang
harus
dinaiki oleh para pegawai negeri untuk ke
dilengkapi dengan papan informasi
kantornya, ketika peneliti wawancarai
yang ditempatkan pada tempat-
ternyata itu memang dicarter setiap pagi
tempat yang mudah terlihat dan
dan siang untuk pulang. Berikut bunyi
dapat
oleh
pasal 308 Undang-undang Nomor 22
pemohon yang memuat besarnya
tahun 2009 dipidana dengan pidana
biaya yang dipungut dalam rangka
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau
pengujian kendaraan bermotor dan
denda paling banyak Rp500.000,00 (lima
prosedur
ratus ribu rupiah), setiap orang yang
dibaca
setiap
saat
pengujian
kendaraan
bermotor
mengemudikan
e. Setiap tenaga penguji yang sedang melaksanakan
tugas
Kendaraan
Bermotor
Umum yang:
harus
a. Tidak
memiliki
izin
mengenakan tanda kualifikasi teknis
menyelenggarakan angkutan orang
penguji
dalam trayek sebagaimana dimaksud
f. Jumlah
dan
kualifikasi
tenaga
dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;
penguji harus diupayakan sebanding b. Tidak
dengan jumlah kendaraan yang diuji
pelaksana
tidak
pengujian
pertama
Tidak
odong-odong beroperasi tidak memiliki izin angkutan orang, odong-odong pada
angkutan
khusus
berat
dan
alat
barang
sebagaimana
Pasal 173.
Perlu
Pelanggaran yang kedua adalah
diketahui bersama bahwa sepeda motor
terdapat pada pasal 288 ayat 1 Undang-
roda tiga tersebut hanya diizinkan untuk bukan
menyelenggarakan
izin
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam
akhirnya bisa berbentuk kalajengking,
barang
memiliki
c; atau menyimpang dari izin yang
dimodifikasi sedemikian rupa yang pada
mengangkut
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf
dasarnya adalah kendaraan roda tiga yang
kereta dan sebagainya.
trayek
huruf b;
terdapat
pada pasal 308 yang pada prinsipnya
baby,
dalam
dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1)
kendaraan bermotor terletak di tingkat II. Pelanggaran
izin
menyelenggarakan angkutan orang
dan peralatan pengujian Unit
memiliki
undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu kalau
orang
kita cermati odong-odong yang berkeliaran
sedangkan odong-odong dipergunakan
di Kabupaten Sumenep tidak memiliki
untuk mengangkut orang, bahkan ketika
Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)
peneliti melintasi jalan antara kalimook
yang sesuai dan tidak memiliki tanda
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 2 September 2014
18
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA nomor kendaraan. Dalam hal ini jelas
yang beroperasi tidak ada satupun yang
sekali
melakukan uji tipe, mereka memodifikasi
bahwa
odong-odong
tersebut
melanggar Pasal 288.
sendiri kendaraan mereka sedemikian rupa
Pelanggaran yang ketiga terdapat
sehingga membentuk bermacam-macam
pada pasal 289 yaitu tidak menggunakan
yang
sabuk keselamatan, sabuk keselamatan
sebagainya yang dapat membahayakan
yang dimaksud yaitu sabuk keselamatan
orang lain.
sopir
serta
penumpang
yang
seperti
kereta
api,
dan
lain
ada
Pada pasal 277 Setiap orang yang
disebelahnya, pada kasus odong-odong
memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta
tersebut terdapat banyak sekali yang tidak
gandengan, dan kereta tempelan ke dalam
menggunakan sabuk pengaman, hal ini
wilayah Republik Indonesia, membuat,
dikarenakan odong-odong hanya bersifat
merakit, atau memodifikasi Kendaraan
hiburan sehingga pemilik odong-odong
Bermotor yang menyebabkan perubahan
beranggapan sabuk pengaman tersebut
tipe, kereta gandengan, kereta tempelan,
tidak diperlukan yang diatur dalam Pasal
dan kendaraan khusus yang dioperasikan
290.
di dalam negeri yang tidak memenuhi Pelanggaran yang keempat adalah
terdapat
pada
penggunaan dasarnya
pasal
helm
kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud
291
tentang
dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan
standard.
Karena
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
adalah
atau denda paling banyak Rp24.000.000,00
odong-odong
itu
kendaraan bermotor, maka yang dasarnya
(dua puluh empat juta rupiah).
adalah sepeda motor roda tiga seharusnya pengendara
sepeda
motor
itu
Setiap kendaraan bermotor pada
harus
umumnya
dan
seharusnya
dilengkapi
Tanda
Nomor
Kendaraan
menggunakan helm berstandar nasional
dengan
Indonesia (SNI), setelah itu penumpang
Bermotor, hal ini tidak terjadi ketika kita
yang ada di dalamnya harus menggunakan
mengamati odong-odong yang ada di
juga helm berstandar nasional Indonesia,
Kabupaten Sumenep, semuanya tidak ada
tapi pada kasus odong-odong tidak ada
yang memasang Tanda Nomor Kendaraan
yang
berstandar
BErmotor. Hal ini jelas sudah melanggar
nasional Indonesia sekalipun sudah ada
pasal 280 Undang-undang Nomor 22
aparat didepannya. Berikut adalah bunyi
Tahun 2009 tentang lalu lintas dan
pasalnya
angkutan jalan yang berbunyi Setiap orang
menggunakan
Pada
helm
pelanggaran
berikutnya
yang mengemudikan Kendaraan Bermotor
mengacu pada pasal 50 ayat 1 yaitu
di Jalan yang tidak dipasangi Tanda
tentang kewajiban Uji tipe. Odong-odong
Nomor
Kendaraan
Bermotor
yang
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 2 September 2014
19
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA ditetapkan
oleh
Kepolisian
Negara
kepentingan
serta
keselamatan
orang
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
banyak, pelanggaran seperti ini sudah jelas
dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan
tercantum
pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan
berbunyi Pasal 286 Setiap orang yang
atau denda paling banyak Rp500.000,00
mengemudikan
(lima ratus ribu rupiah).
beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak
Selain itu juga karena lemahnya
didalam
memenuhi
pasal
286
Kendaraan
persyaratan
yang
Bermotor
laik
jalan
penindakan oleh aparat, maka pengendara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
odong-odong tersebut banyak yang tidak
ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana
memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM),
dengan pidana kurungan paling lama 2
meraka beranggapan bahwa mereka hanya
(dua) bulan atau denda paling banyak
mengendarai sebuah mobil mainan yang
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
tidak mungkin akan diberi tindakan oleh petugas,
petugaspun
membiarkan
para
4. KESIMPULAN
cenderung
pengendara
Pelaksanaan perjanjian pengangkutan
odong-
tidak
sesuai
dengan
asas
kebebasan
odong ini untuk beroperasi meski sudah
berkontrak karena perjanjian pengangkutan
banyak pelanggaran yang sudah dilakukan,
menggunakan
ketika seseorang sudah tidak memiliki
didalam pembuatannya ditentukan oleh
Surat Izin Mengemudi jelas sekali bahwa
pihak pengangkut dan pihak pengirim
sudah melanggar pasal 281 Undang-
hanya bisa menerima tanpa mempunyai
undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu
kebebasan untuk mengubah isi perjanjian.
lintas dan angkutan jalan yang berbunyi
Dalam perjanjian pengangkutan terdapat
Setiap
mengemudikan
tiga unsur dari asas kebebasan, berkontrak
Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak
yang tidak terpenuhi yaitu kebebasan
memiliki
Mengemudi
untuk menetapkan isi perjanjian, bentuk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
perjanjian, dan cara membuat perjanjian.
ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan
Sedangkan unsur yang terpenuhi hanya
paling lama 4 (empat) bulan atau denda
kebebasan untuk membuat atau tidak
paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta
membuat perjanjian dan kebebasan dengan
rupiah).
siapa akan membuat perjanjian.
orang
Surat
Karena
yang
Izin
odong-odong
perjanjian
baku
yang
tersebut
Sumber Jatibaru tidak mencantumkan
tidak diuji kelayakannya maka tidak ada
klausula dalam perjanjian baku yang
yang tahu apakah kendaraan tersebut layak
dibuatnya tentang tanggung jawabnya
untuk dikemudikan atau tidak, karena jelas
memberikan
sekali bahwa hal ini menyangkut tentang
kerugian akibat kesalahannya dalam proses
ganti
rugi
jika
muncul
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 2 September 2014
20
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA pengangkutan. Jika muncul gugatan dari
PERUNDANG-UNDANGAN
pihak pengirim yang menderita kerugian maka
Sumber
Jatibaru
akan
menyelesaikannya
dengan
cara
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Cet 1, Citra Umbara, Bandung.
musyawarah. Sedangkan tanggung jawab Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
perusahaan angkutan Panca Kobra Sakti jika muncul kerugian yang diakibatkan
KM 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala.
karena kesalahannya hanya sebatas yang tertera
dalam
perjanjian
baku
yang KM 63 Tahun 1993 Tentang Ambang Batas.
dibuatnya. Panca Kobra Sakti hanya bersedia membayar ganti rugi sebesar 10
KM 9 Tahun 2004 Tentang Pengujian Tipe.
kali biaya pengangkutan saja.
Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
5. REFERENSI Buku Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. C.S.T. Kansil, 1995, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan, Cet. 1, PT Rineka Cipta, Jakarta. Peter Mahmud Marsuki, 2005, Penelitian Hukum, Cet 1, Persada Media, Jakarta. Sugiono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet. 16, Penerbit Alfabeta, Bandung. Soerjono Soekamto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta. Suwardjoko P. Warpani, 2002, Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan, ITB
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 2 September 2014
21
