FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA JUMLAH ANTRIAN NASABAH DI TELLER BANK Junaidi

FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA JUMLAH ANTRIAN NASABAH DI TELLER BANK Junaidi ANALISIS EVALUASI KINERJA KARYAWAN PADA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH Dadang Syaputra & Hendry Wijaya PENGARUH BELANJA MODAL DAN TRANSFER TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Abdul Rohman, Afif Fatri Pratama & Ahmad Royhaan PENGUKURAN KINERJA MENGGUNAKAN BALANCE SCORECARD PADA RUMAH SAKIT DI PALEMBANG Ima Andriyani IMPLEMENTASI PSAK 60 SETELAH KONVERGENSI IFRS TENTANG AKUNTANSI PERBANKAN Dwi Yanti PENGARUH MOTIVASI DAN STRES TERHADAP KINERJA AUDITOR Hadli ANALISIS KOMPARATIF KEPUTUSAN PEMBELIAN TIKET KERETA API SECARA EKSTERNAL DAN INTERNAL R.M. Fikri Kailani & Esty Naruliza

JtEgvr7s

I

JURNAL EKONOMI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI

PERSONALIA PENGURUS Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas IBA

Pemimpin Umum

Sri Ermeila, SE,, M.Si.

Pemimpin Redaksi

Dwi Eka Novianty, SE., MM.

1- Dr. Agustina Hanafi, SE,, MBA. 3. Dr. zakaria Wahab

Penyuntinq Ahli

4. Penyunting Pelaksana

Sekretariat & Sirkulasi

Dr Alfitri,

14.Si,

1. Asma Mario, SE,, MM. 2. Esty Naruliza, SE., MP 3. H. Abdul Rohman, SE., M,Si.

4.

Effriyanti, SE., M.Si., Ak.

1.

Nasiruddin Fawindraty, S.Ag. Sumardi Sakti Huriatul Hasanah, SH.

2. 3. 4.

Alamat Redaksi i Laboratorium Pengembangan Akuntansi dan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas IBA Jl. Mayor Ruslan Palembang 30113 Telp (0711) 361710

e-mail e-mail FE

:

jemasi-..lbuibsj0yab99,ssn0 / akuntansi(oiba.ac.id

: manaiemen(oiba.ac.id

PENGANTAR REDAKSI Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembaca JEMASI yang terhormat, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, jurnal yang kita cintai ini dapat terbit kembali . Diharapkan dengan jurnal ini dapat membantu menyebarluaskan hasilhasil penelitian maupun artikel ilmiah yang terkait dengan permasalahan Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi.

JEMASI Vol. 11 No. 2 ini menyajikan hasil penelitian dan artikel ilmiah di bidang Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Edisi JEMASI kali ini memuat hasil penelitian Faktor Penyebab Tingginya Jumlah Antrian Nasabah di Teller Bank oleh Junaidi, Analisis Evaluasi Kinerja Karyawan pada Instansi Pemerintah Daerah oleh Dadang Syaputra & Hendry Wijaya, Pengaruh Belanja Modal dan Transfer terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota oleh Abdul Rohman, Afif Fatri Pratama dan Ahmad Royhaan, Pengukuran Kinerja Menggunakan Balance Scorecard pada Rumah Sakit di Palembang oleh Ima Andriyani, Implementasi PSAK 60 setelah Konvergensi IFRS tentang Akuntansi Perbankan oleh Dwi Yanti, Pengaruh Motivasi dan Stres terhadap Kinerja Auditor oleh Hadli, Analisis Komparatif Keputusan Pembelian Tiket Kereta Api Secara Eksternal dan Internal oleh R.M.. Fikri Kailani dan Esty Naruliza

Demikianlah hasil penelitian dan artikel ilmiah yang dapat kami sajikan dalam Edisi ini. Selamat membaca, mudah-mudahan dapat menambah referensi bagi pembaca. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Desember 2015

Redaksi

ii

JEMASI Vol.11 No.2, Jul-Des 2015

PENGARUH BELANJA MODAL DAN TRANSFER TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Oleh: Abdul Rohman , Afif Fatri Pratama, Ahmad Royhaan 1 Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas IBA [email protected] 1

ABSTRACT This study aims to obtain verifiable explanatory findings on the effects of capital expense and transfer towards financial performance of regency/city in Papua island. The study uses descriptive quantitative method to analyze the effects of capital expense and transfer towards financial performance of regency/city in Papua. This study uses secondary data that obtained from Indonesian financial ministry’s website. Multiple regeression with SPSS 21 is performed to analyze the effects of capital expense and transfer towards financial performance of regency/city in Papua. This study shows that simultaneously there is no significant effect of capital expense and transfer towards financial performance of regency/city in Papua and there are no partialy significant capital expense and transfer towards financial performance of regency/city in Papua. Keywords: Capital expense, transfer, financial performance, Papua island

LATAR BELAKANG Landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, baik dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dana, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Undang-undang No. 32 tahun 2014 dan Undang-undang No. 33 tahun 2014, melalui otonomi diharapkan pemerintah daerah semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daereah yang dilakukan secara ekonomis, efisien,

157


dan efektif atau memenuhi prinsip value for money akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik juga diukur dari kemampuan keuangan daerah yang memadai. Upaya pemerintah untuk daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangan dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah melalui belanja modalserta transfer dari pemerintah provinsi untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di daerah. Infrastruktur dan sarana dan prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat beraktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat. Dengan berambahnya belanja modal modal serta transfer dari pemerintah provinsi maka berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah, harapan ini tentu saja dapat diwujudkan apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Disentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda (Harianto dan Adi 2007, dalam Fajar Nugroho 2012). Tingakat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda ini dapat tercermin dari kesejahteraan ekonomi daerah di provinsi yang ada di Indonesia, dimana rata-rata kemakmuran dan kesejahteraan masih berfokus di pulau jawa dan terlihat perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan pulau papua, yaitu pulau terkaya sekaligus pulau termiskin di Indonesia.

158


Papua, pulau di ujung timur indonesia, terkenal dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, pada saat yang sama, Papua juga banyak memiliki kantong-kantong kemiskinan. Sumber daya alam Papua yang sangat melimpah memang tidak diragukan lagi. Akan tetapi, hal tersebut tidak mampu membuat pulau Papua yang terdiri dari dua provinsi ini untuk beranjak dari kemiskinan, masyarakat masih dirasa sangat jauh dari kemakmuran dan kesejahteraan. Berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) pada bulan september tahun 2014 provinsi Papua dan Papua Barat berada pada urutan pertama dan kedua tertinggi angka kemiskinannya yang tercata relatif tinggi masing-masing yaitu 27,8% dan 26,3%, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengeluaran atau belanja serta kinerja keuangan pada pemerintah daerah Papua tersebut serta peran serta pemerintah pusat yang masih berfokus pada pembangunan di Indonesia bagian barat khususnya pulau Jawa. Menilai kinerja pemerintah daerah melalui beberapa aspek rasio keuangan anggaran, melalui otonomi daerah, menuntut

pemerintah daerah untuk mengelola

keuangan daerahnya secara baik, sehingga berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan melihat Pengaruh Belanja Modal dan Transfer (secara simultas dan parsial) terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Papua”. KERANGKA TEORITIS 1. Belanja Modal Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan

yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat,

meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (PSAP Nomor 2). Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender (PP Nomor 71, 2010). Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama :

159


1. Belanja Modal Tanah Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembeliaan/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan, perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi. Jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai. 5. Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah. 2.

Transfer Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan

kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Transfer ke Daerah ditetapkan dalam APBN, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna 160


Anggaran atas Nama Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran untuk tiap jenis Transfer ke Daerah dengan dilampiri rincian alokasi per daerah. Kebijakan transfer ke daerah dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai tujuan diantaranya : 1. 2. 3. 4. 5. 3.

Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antar daerah. Mendukung prioritas pembangunan nasional yang menjadi urusan daerah. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meningkatkan penerimaan daerah. Memperluas pembangunan infrastruktur daerah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 1 ayat 37 tentang pengelolaan

keuangan daerah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut Mardiasmo (2002:121) sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendealian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. 1. 2. 3. 4. 5.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain (Mardiasmo, 2002:122) : Memberikan pemahamana mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang diinginkan. Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja. Sebagai dasar memberikan penghargaan dan hukuman (reward & punishment) secara obyektif atas pencapaian prestasi. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan masyarakat sudah terpenuhi. Agar dalam menilai kinerja organisasi dapat dilakukan secara obyektif, maka

diperlukan indikator kinerja. Indikator kinerja yang ideal harus terkait pada efisiensi biaya dan kualitas pelayanan. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan indikator value of money yaitu:

161


1.

2.

Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) Ekonomis artinya hermat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien yaitu memiliki daya guna dalam penggunaan sumber daya yang dapat meminimalkan biaya dan pemaksimalan hasil (maximizing benefits and minimizing cost) Indikator kualitas pelayanan (efektifitas) Efektifitas yang dimaksud adalah berhasil dalam arti mencapai berbagai tujuan dan sasaran. Dalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa digunakan dari sebuah laporan keuangan dalam suatu perusahaan, seperti Return of Investment. Hal ini dikarenakan dalam kinerja pemerintah tidak ada net profit. Kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah. Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada

pertanggungjawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi pemerintah saat itu. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Halim, 2002:128), yaitu rasio kemandirian keuangan (otonomi fiskal), rasio efektivitas terhadap pendapatan asli daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan (analisis shift), rasio proporsi pendapatan dan belanja daerah (analisis share). 1.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi fiskal) Rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian = PAD Bantuan PP atau provisi dan pinjaman

2.

Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. 162


Rasio Efektifitas =

3.

Realisasi Penerimaan PAD Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan poternsi rill daerah

Rasio Efisiensi Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen.Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rasio Efisiensi = Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD Realisasi Penerimaan PAD

Penelitian Terdahulu Nama Pengaran Judul g Lili Analisis Syafitri Implementasi (2012) Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Palembang

Ni Luh Dina Selvi Martini, Wayan Cipta dan I Wayan Suwendra (2014) Giddeon Simanulla ng (2013)

Variabel

Kesimpulan

Belanja modal

Pemerintah Kota Palembang saat ini telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan, dapat dilihat dengan perolehan aktiva tetap.

Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006-2012.

PAD, DAU dan DAK menjadi variabel X dan Belanja Modal menjadi variabel Y.

Ada pengaruh positif dan signifikan PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal. Selain itu ada pengaruh dan signifikan dari DAU terhadap DAK.

Pengaruh Belanja Modal, Intergovermental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangani Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau

Variabel X adalah belanja modal, intergoverment al revenue dan pendapatan asli daerah. Sedangkan variabel Y yaitu kinerja

Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, Intergovermental revenue dan PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Secara bersamaan belanja modal, intergovermental revenue dan PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan provinsi kepulauan Riau, 163


pada tahun 2008keuangan. dibuktikan uji determinasi sebesar 2012 96,6%. Ni Luh Pengaruh Belanja Belanja Modal Pertama belanja modal secara Putu Modal Terhadap sebagai signifikan mempengaruhi kinerja Lindri Pertumbuhan variabel X dan keuangan. Kedua hasil analisis Puspitasari Kinerja Keuangan Kinerja jalur menunjukkan bahwa belanja , Made dengan Pendapatan Keuangan modal dapat berpengaruh langsung Pradana Asli Daerah sebagai ke kinerja (PDRB) dan dapat juga Adiputra, sebagai Variabel variabel Y berpengaruh secara tidak secara dan Ni Intervening (Studi langsung yaitu dari Pendapatan Luh Gede Kasus di Asli Daerah lalu kinerja keuangan. Erni Kabupaten Sulindraw Buleleng) ati (2015) Kerangka Pemikiran Dari tinjauan pustaka yang telah disebutkan diatas, maka dapat dibuat kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut: Kinerja Keuangan (Y)

Belanja Modal (X1)

Rasio Kemandirian (Y1) Rasio Efisiensi Anggaran (Y2)

Transfer (X2)

Rasio Efektivitas Anggaran (Y3)

METODE PENELITIAN 1.

Rancangan Penelitian Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas yang 164


digunakan dalam penelitian ini adalah belanja modal (X1), dan transfer (X2). Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dari rasio kemandirian (Y1), rasio efektivitas (Y2), rasio efisiensi (Y3). 2.

Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian adalah belanja modal, transfer, rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi pada pemerintah provinsi di pulau papua: Provinsi Papua dan Papua Barat. 3.

Variable penelitian 1. Klasifikasi Variabel Variabel penelitian diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu variabel terikat (dependen) dan variabel tidak terikat (independen). Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel tidak terikat atau variabel bebas adalah variabel yang berdiri sendiri,yang mempengaruhi variabel lain. Variabel terikat adalah Kinerja pemerintah yang diukur dari rasio kemandirian (Y1), rasio efektivitas (Y2), rasio efisiensi (Y3). Sedangkan variabel bebas adalah belanja modal (X1), transfer (X2). 2. Definisi Konseptual Variabel a. Belanja Modal didefinisikan sebagai pos belanja modal pada laporan realisasi anggaran. b. Transfer didefinisikan sebagai pos transfer pada laporan realisasi anggaran. c. Rasio kemandirian definisikan sebagai pendapatan asli daerah yang dibandingkan dengan pendapatan lainnya selain pendapatan asli daerah. d. Rasio efektivitas didefinisikan sebagai PAD realisasi dibandingkan dengan PAD anggaran. e. Rasio efisiensi definisikan sebagai belanja langsung yang dibandingkan

4. Definisi Operasional Variabel a. Belanja modal didefinisikan sebagai pos belanja modal pada laporan realisasi anggaran yang diukur dengan skala nominal. b. Transfer didefinisikan sebagai pos transfer pada laporan realisasi anggaran yang diukur dengan skala nominal. c. Rasio kemandirian definisikan sebagai pendapatan asli daerah yang dibandingkan dengan pendapatan lainnya selain pendapatan asli daerah yang diukur dengan skala nominal. d. Rasio efektivitas didefinisikan sebagai PAD realisasi dibandingkan dengan PAD anggaran yang diukur dengan skala nominal. e. Rasio efisiensi definisikan sebagai belanja langsung yang dibandingkan dengan PAD realisasi.

165


5.

Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laoran realisasi dan anggaran APBD provinsi Paupa dan Papua Barat yang diperoleh dari laman web Departemen Keuangan Indonesia. 6.

Teknik Analisis Data Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik dengan model analisis bentuk regresi linier berganda.

PEMBAHASAN 1. Rasio Kemandirian Uji Secara Simultan ANOVAa Model

Sum of Squares

df

.001

Mean Square

F

2

.001

Residual .000 2 Total .001 4 a. Dependent Variable: Rasio_Kemandirian

.000

Regression 1

Sig.

2.990

.251b

b. Predictors: (Constant), Transfer, Belanja_Modal Dari table diatas diperoleh hasil sig = 0.251 pada tingkat kesalahan 0.05. Maka sig (0.251) > alpha (0.05) yang berarti H0 diterma, belanja modal dan transfer secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio kemandirian Uji Secara Parsial Coefficientsa Model

Unstandardized Coefficients B

Std. Error .019

.057 (Constant) Belanja_Mod -6.208E.000 1 al 009 Transfer 2.765E-008 .000 a. Dependent Variable: Rasio_Kemandirian

Standardized Coefficients

t

Sig.

Beta 3.003

.095

-.466

-1.215

.348

.572

1.491

.274

166


Hasil uji T belanja modal dan transfer terhadap rasio kemandirian menunjukkan tidak ada pnengaruh signifikan dari kedua variabel tersebut terhadap rasio kemandirian. Hal tersebut dibuktikan dengan t hitung belanja modal (-1.215) dan t hitung transfer (1.491) < t tabel (2.35336) yang berarti tidak ada pengaruh signifikan antara belanja modal dan transfer secara parsial terhadap rasio kemandirian Dari tabel di atas diperoleh Model regresi belanja modal, transfer dan rasio kemandirian adalah sebagai berikut: Y= 0.57-6.208E-009X1+2.765E-008X2 Y: RASIO KEMANDIRIAN X1: BELANJA MODAL X2: TRANSFER 2.

Rasio Efektivitas Uji Secara Simultan

Model

ANOVAa df

Sum of Mean Squares Square Regression .165 2 .083 1 Residual .515 2 .257 Total .680 4 a. Dependent Variable: Rasio_Efektivitas b. Predictors: (Constant), Transfer, Belanja_Modal

F

Sig. .757b

.321

Ho diterima sig (0.757) > alpha (0.05) Dari tabel di atas diperoleh hasil sig = 0.757 pada tingkat kesalahan 0.05. Maka sig (0.757) > alpha (0.05) yang berarti H0 diterma, belanja modal dan transfer secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio efektivitas Uji Parsial Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std. Error Beta (Constant) 1.031 .667 Belanja_Mod -3.066E.000 -.103 1 al 008 Transfer 7.310E-007 .000 .456 a. Dependent Variable: Rasio_Efektivitas

t

Sig.

1.546 -.162

.262 .886

.715

.549

167


Hasil uji T belanja modal dan transfer terhadap rasio efektivitas menunjukkan tidak ada penngaruh signifikan dari kedua variabel tersebut terhadap rasio efektivitas. Hal tersebut dibuktikan dengan t hitung belanja modal (-1.62) dan t hitung transfer (0.715) < t tabel (2.35336) yang berarti tidak ada pengaruh signifikan antara belanja modal dan transfer secara parsial terhadap rasio keefektivitasan Dari table diatas diperoleh Model regresi belanja modal, transfer dan rasio efektivitas adalah sebagai berikut: Y=1.031-3.066E-008X1+7.310E-007 Y: RASIO EFEKTIVITAS X1: BELANJA MODAL X2: TRANSFER

SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dapat disimpulkan: 1) Belanja modal dan transfer secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Papua secara keseluruhan dan secara khusus terhadap tingkat kemandirian dan value for money atau efektivitas, efisiensi dan ekonomi, 2) Belanja modal dan transfer tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Papua. Varibel yang digunakan tidak menggunakan variable pengeluaran maka korelasi antara pendapatan dan pengeluaran tidak terjadi. Saran yang dapat diberikan: 1) Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan akutablitias, transparasi, partisipasi sebagai variabel tambahan untuk melengkapi pengukuran kinerja pemerintah daerah, 2) Untuk penelitian selanjutnya dapat mengkaji daerah lain yang masih belum diketahui kinerja keuangan daerahnya, 3) Perlu menggunakan

variable

dependent

lainnya

yang

menggunakan

variable

yang

menunjukkan pengeluaran atau belanja pemerintah atau menggunakan variable yang dihasilkan dari pengeluaran pemerintah tersebut.

168


DAFTAR PUSTAKA Erlina, dkk. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Jakarta: Salemba empat Halim, Abdul dan Kusufi S. Muhammad. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba empat http://data.tnp2k.go.id/?q=content/profil-kemiskinan-di-indonesia http://edukasi.kompas.com/read/2015/05/05/16181081/Papua.Pulau.Terkaya.Sekaligus.T ermiskin.di.Indonesia http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomimakro/kemiskinan/item301, diakses pada tanggal 30 Oktober 2015 http://www.konsistensi.com/2014/06/uji-regresi-sederhana-denganspss.html?showComment=1429001911877, diakses pada 31 Oktober 2015 http://www.spssindonesia.com/2014/01/uji-normalitas-kolmogorov-smirnov-spss.html, diakses pada 30 Oktober 2015 http://www.tnp2k.go.id/id/kebijakan-percepatan/perkembangan-tingkat-kemiskinan/, diakses pada tanggal 30 Oktober 2015 https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Papua, diakses pada 29 Oktober Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi Nugroho, Fajar. 2012. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Daerah sebagai Variabel Intervining (studi kasus pemerintahan Jawa Tengah). Skripsi Diterbitkan. Universitas Diponegoro. Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan. Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran. Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Republik Indonesia No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Jakarta

169


Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Republik Indonesia No.33 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Jakarta Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta Sanusi, Anwar. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba empat Syafitri, Lili. 2012. Analisis Implementasi Belanja Modal pada Pemerintah Kota Palembang. Forum Bisnis dan Kewirausahaan. Teguh, Muhammad. 2014. Metode Kuantitatif Untuk Analisis Ekonomi Dan Bisnis. Jakarta: Rajawali pers

170

FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA JUMLAH ANTRIAN NASABAH DI TELLER BANK Junaidi

Recommend Documents