Faktor-faktor yang Terkait dengan Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Nur Berlian VA, Faktor-faktor yang Terkait dengan Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Faktor-faktor yang Terkait dengan Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Nur Berlian VA Peneliti Muda pada Puslitjaknov, Balitbang Kemdiknas

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: 1) memperoleh informasi tentang daerah-daerah yang paling rendah dalam pencapaian Wajar Dikdas; 2)mengkaji faktor-faktor yang terkait dengan rendahnya pencapaian Wajar Dikdas, dan 3) merumuskan alternatif upaya pemecahan masalah penuntasan Wajar Dikdas. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitif terhadap data sekunder dan dipadukan dengan pengumpulan data secara kualitatif melalui pengamatan lapangan di beberapa daerah kasus. Hasil temuan:1) Tingkat pencapaian Wajar Dikdas yang rendah didominasi oleh Kawasan Timur Indonesia (KTI), yaitu dimulai dari tingkat SD/MI, sedangkan di wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI) permasalahannya lebih banyak di tingkat SMP/MTs; 2) faktor-faktor penyebab di setiap daerah cukup bervariasi a.l. faktor 1) kemiskinan penduduk, 2) kesulitan menuju sekolah, 3) kurangnya layanan pendidikan, 4) rendahnya motivasi orangtua dan siswa terhadap pendidikan, 5) kurangnya dukungan pemeritah daerah dan masyarakat terhadap pendidikan, serta 6) faktor sosial budaya; 3) alternatif upaya pemecahan masalah penuntasan Wajar Dikdas perlu didasarkan pada faktor penyebabnya, a.l. perlu penghapusan biaya pendidikan a.l. melalui pola subsidi untuk menghapus/meringankan biaya pendidikan, perlu perluasan program alternatif layanan Dikdas, perlu peningkatan sosialisasi dan penghargaan, perlu pengalokasian anggaran pendidikan dengan memprioritaskan kabupaten yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam program penuntasan Wajar Dikdas. Kata kunci: wajib belajar dan pendidikan dasar Abstract: The objectives of the study were 1) to get information about the areas with the lowest attainment of compulsory basic education (CBE) by provinces and districts, 2) to identify factors related to the low attainment CBE, and 3) to formulate an alternative problem solving efforts in completing CBE. The study based on quantitative approach to secondary data combined with qualitative research data through field observation. The findings of this research are: 1) low attainment of CBE dominated by Eastern Region of Indonesia (KTI), started from primary school level, whereas in the Western Region of Indonesia (KBI) more problems found at the secondary shool level, 2) some factors related to attainment of CBE are proverty, geographic condition, education infrastructure, motivation of parent and student, lack of support from local government and communities to education, and sosio culture of community, 3) problem solution should be based on the factors related to the problem: free basic education, education subsidy for poor people, expanding basic education services, improving socialization about CBE, budget allocation priority for poor districts, and increasing public participation in the completion of CBE program. Key words: compulsory education and basic education

Pendahuluan Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap

pemerintah telah menginstruksikan agar setiap

warga negara kesatuan Republik Indonesia, seperti

warga dapat menempuh pendidikan serendah-

yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar

rendahnya sampai dengan jenjang pendidikan

1945 dan ditindaklanjuti dalam UU Nomor 20

dasar. Hal ini ditegaskan melalui Instruksi Presiden

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Nomor 1, Tahun 1994 tentang Penuntasan Wajib

yang menetapkan bahwa Pemerintah berkewajib-

Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dan

an memenuhi hak setiap warga negara untuk

diharapkan tuntas pada tahun 2004. Namun, karena

memperoleh pendidikan yang bermutu.

Sebagai

terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997, program

memenenuhi hak dasar tersebut,

ini tidak dapat memenuhi target. Oleh karena itu,

upaya untuk

43

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 17, Nomor 1, Januari 2011

penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dijadwal ulang

penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun.

dan ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2008. Hal tersebut ditegaskan dalam Inpres Nomor 5, Tahun

Kajian Literatur

2006 tentang Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas

Pemerataan Memperoleh Layanan

9 Tahun dan Pem-berantasan Buta Aksara. Indikator

Pendidikan

yang digunakan untuk ketuntasan Wajar Dikdas

Pemerataan memperoleh layanan pendidikan

9 tahun adalah APM SD/MI/setara dan APK SMP/

memiliki arti pemberian kesempatan yang sama

MTs/setara secara nasional rata-rata mencapai nilai

kepada setiap orang untuk memperoleh pendidikan.

sekurang-kurangnya 95 persen.

Pemerataan kesempatan untuk memperoleh

Walaupun secara nasional Wajar Dikdas sudah

pendidikan memiliki dua aspek, yakni persamaan

dinyatakan tuntas pada akhir tahun 2008 yang

kesempatan (equality,) dan keadilan (equity).

ditunjukkan oleh pencapaian APM SD/MI/setara

Persamaan kesempatan untuk mem-peroleh

dan APK SMP/MTs/setara sudah di atas 95 persen,

pendidikan mengkaji apakah akses terhadap

namun pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota

pendidikan telah merata, sedangkan keadilan

masih terjadi kesenjangan antar-daerah cukup

dalam memperoleh pendidikan meninjau apakah

tinggi. Pada tingkat provinsi, pencapaian APM

kesempatan memperoleh pendidikan telah sama

SD/MI/setara berkisar dari paling rendah 85,74

antar-berbagai kelompok.

persen (Papua) s.d. paling tinggi 97,12 persen (DKI

dilakukan dengan perbandingan antar-jender (pria/

Jakarta), dan untuk APK SMP/MTs/setara berkisar

wanita), lokasi geografis (desa/kota), dan antara

64,46 persen s.d. 106,85 persen. Sedangkan pada

penduduk yang kaya dan miskin (Purwadi dan

tingkat kabupaten/kota, antara kabupaten dengan

Siswantari, 2002).

Tinjauan keadilan ini

kota masih terjadi disparitas cukup tinggi terutama

Walter Scada (2004) dalam Mahdiansyah

untuk APK SMP/setara yaitu 80,45 persen (rata-

(2006) secara jelas membedakan antara equity

rata APK SMP/Setara kabupaten) dan 92,57 persen

dan equality. Lebih jauh dikatakan bahwa equity

(rata-rata APK SMP/Setara kota), sementara untuk

sebagai hak dan equality sebagai persamaan.

APM SD/MI/setara tidak ditemukan perbedaan yang

Equity sebagai hak dapat diterjemahkan sebagai

berarti antara kabupaten dan kota (92,85% dan

sesuatu yang harus diterima dalam jumlah yang

92,57%).

sama oleh setiap elemen. Kemudian equality

Beberapa permasalahan yang muncul dan akan

dapat diartikan sebagai suatu yang benar atau

dijawab melalui penelitian ini adalah 1) Daerah-

senyatanya terjadi. Pada prinsipnya yang diharap-

daerah mana yang memiliki masalah rendahnya

kan oleh semua lapisan adalah equity, namun yang

pencapaian Wajar Dikdas 9 Tahun?, 2) Faktor-faktor

seringkali terjadi dalam kenyataan adalah inequality.

apa yang mempengaruhi rendahnya pencapaian

Hal yang hampir sama disampaikan oleh Lorena

Wajar Dikdas 9 Tahun?, dan 3) Alternatif upaya apa

(2000) bahwa equity adalah memberikan apa yang

yang diperlukan untuk meningkatkan pencapaian

menjadi hak seseorang dan mengakui perbedaan

penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun di daerah yang

tanpa diskriminasi. Kemudian equality merujuk

paling rendah pencapaian Wajar Dikdas?

pada kemiripan antara dua atau lebih, baik secara

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh

kuantitas maupun kualitas.

bahan kebijakan tentang langkah-langkah dan

Menurut Psacharopoulos and Woodhall (1997),

strategi untuk memperkecil kesenjangan pencapaian

equity tidak semata-mata hanya ditujukan pada

Wajar Dikdas 9 Tahun. Secara operasional tujuan

distribusi atau pembagian (sharing) sumber daya di

pengkajian ini adalah: 1) memperoleh informasi

antara individu atau kelompok, namun juga terkait

tentang daerah-daerah yang paling bermasalah

dengan keadilan (justice). Oleh karena itu, berbagai

dalam penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun, 2)

pertimbangan equity hendaknya didasarkan

mengkaji faktor-faktor yang diduga mempengaruhi

pada fakta-fakta dan pertimbangan normative

rendahnya pencapaian Wajar Dikdas 9 Tahun di

tentang bagaimana sumber daya didistribusikan

daerah yang paling bermasalah, dan 3) merumuskan

kepada masyarakat.

alternatif upaya pemecahan masalah penuntasan

pertimbangan akan berbeda yang disebabkan oleh

Wajar Dikdas di daerah paling bermasalah dalam

perbedaan pandangan masyarakat mengenai prinsip

44

Dalam kaitan ini, berbagai


moral dan philosofi. Bahkan, aspek-aspek faktual

penurunan ketidakmerataan akses, alternatifnya

tentang analisis equity akan menyertakan berbagai

adalah dengan membangun sekolah di sejumlah

pertimbangan tentang bagaimana suatu kelompok

area atau menurunkan biaya untuk mengurangi

yang memiliki sumber daya akan didistribusikan

beban bagi masyarakat yang tidak mampu

secara berbeda. Dengan kata lain, analisis tentang

menyekolahkan anak. Di negara lainnya perhatian

bagaimana suatu sumber daya akan didistribusikan

terhadap penurunan ketidakmerataan dalam

tidak dapat berhasil jika populasi pertama kali

partisipasi pendidikan adalah dengan menyediakan

tidak diklasifikasikan ke dalam kelompok yang

insentif bagi masyarakat yang tidak menyekolahkan

saling menguntungkan. Dasar pertimbangan untuk

anaknya.

pengelompokkan bisa menurut usia, jenis kelamin,

Naskah kebijakan sektor pendidikan tahun 1980

strata sosial, tingkat pendapatan, pekerjaan atau

menyarankan bahwa perhatian terhadap akses,

variabel relevan lainnya.

equity, dan efisiensi secara relatif merupakan fungsi

Bukti-bukti untuk beberapa kelompok di

dari tingkat perkembangan pendidikan di suatu

negara-negara berkembang memiliki akses terhadap

negara. Jika angka partisipasi rendah (kurang dari

pendidikan yang lebih baik dibanding lainnya, tetapi

30%), pemerintah terutama akan memberi perhatian

faktor-faktor yang menentukan akses tersebut

pada peningkatan akses dengan memperbanyak

bervariasi di antara negara-negara. Sebagai suatu

sekolah untuk memper-banyak murid. Saat angka

gambaran perbedaan partisipasi pendidikan secara

partisipasi meningkat menjadi 70-80%, perhatian

individu dikelom-pokkan menurut jenis kelamin,

utama menjadi memaksimalkan efisiensi internal

social ekonomi, kota, desa, suku bangsa, bahasa,

dan meyakinkan distribusi pemerataan sumber

dan agama. Sebagai contoh di Malaysia, disparitas

daya. Kebanyakan analisis distribusi pendidikan

terjadi tidak hanya pada laki-laki dan perempuan,

di negara-negara berkembang lebih memberi

serta wilayah geografi, tetapi juga antara suku

perhatian pada indikator kuantitatif.

bangsa Malay dan Cina. Di Sri Lanka, perbedaan

Untuk menunjukkan tingkat pemerataan

etnik dan agama memiliki peran penting dalam

pendidikan digunakan indikator pemerataan.

peranan pendidikan. Di Peru, bahasa merupakan

Indikator adalah angka menunjukkan tingkat

faktor penentu.

Tingkat pendapatan merupakan

pemerataan. Indikator yang sering dipakai untuk

faktor yang signifikan di Columbia, Malaysia dan

menganalisis pemerataan memperoleh layanan

di sejumlah negara angka partisipasi sangat

pendidikan adalah angka partisipasi.

bervariasi antara daerah kota dan desa. Sebagai

Angka partisipasi adalah perbandingan antara

simpulan tentang distribusi pendidikan tergantung

jumlah murid dan jumlah penduduk usia belajar.

pada bagaimana populasi diklasifikasikan dan juga

Penduduk usia Wajar Dikdas 9 Tahun adalah anak

bagaimana partisipasi pendidikan diukur.

umur 7 s.d. 15 tahun. Terdapat dua macam angka

Istilah equity dan equality secara nyata sangat berbeda dari sinonimnya, walaupun kadang-kadang

partisipasi, yaitu: angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM).

suka dipertukarkan, khususnya dalam diskusi

Angka partisipasi kasar adalah perbandingan

tentang distribusi pemerataan memper-oleh layanan

antara jumlah siswa (tanpa mempedulikan

pendidikan. Konsep equity sering diperdebatkan,

umurnya) dengan jumlah penduduk usia sekolah

biasanya terkait dengan isu philosofi dibanding

jenjang tertentu. Jadi, APK SMP/MTs/setara adalah

pertimbangan ekonomi (Psacharopoulos and

perbandingan antara jumlah semua siswa SMP/

Woodhall, 1997).

MTS/setara dengan jumlah penduduk usia SMP/

Perbedaan lain yang perlu diperjelas adalah

MTs/Setara (13 s.d. 15 tahun) di suatu daerah,

akses terhadap pendidikan dan partisipasi, karena

sedangkan angka partisipasi murni (APM) adalah

distribusi enrollment mungkin terkait dengan

perbandingan antara jumlah siswa kelompok umur

sejumlah faktor yang mempengaruhi permintaan

yang relevan dengan jumlah penduduk usia sekolah

pribadi, begitu pun dengan akses terhadap

jenjang tertentu. Dengan demikian, APM SMP/MTs/

pendidikan di daerah yang berbeda atau area

setara adalah perban-dingan antara jumlah siswa

geografi. Misalnya kebijakan pemerintah di beberapa

umur 13 s.d. 15 tahun dengan jumlah penduduk

negara mungkin lebih memperhatikan pada

usia 13-15 tahun.

45


Namun karena terjadi krisis ekonomi pada tahun Wajib Belajar

1997, program ini tidak dapat berjalan sebagai-

Ketentuan tentang Wajar Dikdas dituangkan dalam

mana yang diharapkan, dan akhirnya target tidak

UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang antara lain

tercapai. Oleh karena itu, penuntasan Wajar Dikdas

berbunyi sebagai berikut: 1) Pasal 5, ayat 1: Setiap

9 Tahun dijadwal ulang dan ditargetkan tuntas

warga negara mempunyai hak yang sama untuk

pada akhir tahun 2008. Indikator dan target yang

memperoleh pendidikan yang bermutu; 2) Pasal

digunakan dalam penuntasan Wajar Dikdas adalah

6, ayat 1: Setiap warga negara yang berusia tujuh

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/setara dan

sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat

pendidikan dasar. Pasal 11, ayat 1: Pemerintah

secara nasional mencapai sekurang-kurangnya 95

dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan

persen.

dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga Negara tanpa

Metodologi

diskriminasi; 3) Pasal 11, ayat 2: Pemerintah dan

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif

Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya

melalui analisis data sekunder terhadap data yang

dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap

terkait dengan tingkat pencapaian Wajar Dikdas

warga negara berusia tujuh sampai dengan lima

(APM SD/MI/setara, APK SMP/MTs/setara, jumlah

belas tahun; 4) Pasal 34, ayat 2: Pemerintah dan

dan persentase anak usia Wajar Dikdas yang tidak

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya

sekolah, serta angka melanjut-kan lulusan SD/

wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan

setara ke SMP/setara) dan faktor-faktor yang diduga

dasar tanpa dipungut biaya, 5) Pasal 34, ayat 3:

mempengaruhinya (kemiskin-an, kemampuan fiskal

Wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara

Pemda, motivasi orangtua terhadap pendidikan, dan

yang

pelayanan Dikdas). Data tersebut bersumber dari

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pusat Statistik Pendidikan Balitbang Depdiknas,

Ke t e n t u a n r i n c i t e n t a n g Wa j i b B e l a j a r

Ditjen Pendidikan Agama Islam Depag, dan Badan

selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pusat Statistik. Untuk mendukung analisis data

(PP) No. 47 Tahun 2008.

PP tersebut memuat

sekunder, dilakukan pengumpulan data kualitatif

sembilan bab meliputi: ketentuan umum, fungsi dan

melalui pengamatan lapangan di daerah-daerah

tujuan, penyelenggaraan, pengelolaan, evaluasi,

yang memiliki masalah penuntasan Wajar Dikdas.

penjaminan Wajib Belajar, hak dan kewajiban

Analisis data sekunder dilakukan dengan

masyarakat, pengawasan, dan ketentuan penutup.

diagram scatter plot yang menunjukkan posisi

Pasal 12 dalam PP tersebut dinyatakan bahwa: 1)

provinsi atau kabupaten/kota menurut jumlah

Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar

absolut dan persentase anak tidak sekolah (usia

wajib mengikuti program wajib belajar; 2) Setiap

7-12 tahun untuk SD/setara atau usia 13-15 tahun

warga negara Indonesia yang memiliki anak usia

untuk SMP/setara).

wajib belajar bertanggung jawab memberikan

dikelompokkan ke dalam empat kuadran dengan

pendidikan wajib belajar kepada anaknya; dan 3)

cutting point angka rerata nasional tingkat provinsi

Pemerintah kabupaten/kota wajib mengupayakan

(untuk analisis antar-provinsi) dan angka rerata

agar setiap warga negara Indonesia usia wajib

nasional tingkat kabupaten/kota (untuk analisis

belajar mengikuti program wajib belajar.

tingkat kabupaten/kota). Dengan demikian diperoleh

Posisi tersebut kemudian

Dalam rangka penuntasan Wajib Belajar

empat posisi kuadran, yaitu: kuadran 1, untuk

Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun,

daerah yang memiliki jumlah anak tidak sekolah

Pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) No

tinggi namun memiliki persentase jumlah anak

5 tahun 2006 telah menegaskan tentang Gerakan

tidak sekolah yang rendah; kuadran 2, untuk daerah

Nasional Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9

yang memiliki jumlah dan persentase anak tidak

Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Inpres

sekolah yang tinggi; kuadran 3, untuk daerah yang

tersebut merupakan kelanjutan dari Inpres No. 1

memiliki jumlah anak tidak sekolah yang rendah

Tahun 1994 tentang Penuntasan Wajar Dikdas 9

namun memiliki persentase anak tidak sekolah yang

Tahun yang diharapkan tuntas pada tahun 2004.

tinggi; dan kuadran 4, untuk daerah yang memiliki

46


APM SD/MI/setara untuk mencapai target 95%),

jumlah dan persentase anak tidak sekolah yang

namun bila ditinjau berdasarkan pencapaian pada

rendah. Daerah yang bermasalah adalah daerah

tingkat provinsi dan kabupaten/kota, ditemukan

yang berada di posisi kuadran 1, 2, dan 3. Analisis

banyak daerah yang masih bermasalah terutama

lebih lanjut kemudian dilakukan untuk menemukan

di Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua.

faktor-faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya

Dari daerah yang mengalami permasalahan Wajar

pencapaian Wajar Dikdas.

Dikdas pada tingkat SD/MI/setara, tidak satupun berasal dari wilayah Indonesia bagian Barat. Dengan

Hasil Penelitian dan Pembahasan

demikian dalam hal penuntasan Wajar Dikdas,

Dalam kajian ini layanan Dikdas tingkat SD/setara

khususnya pada tingat SD/MI/setara, pemerintah

didekati dari jumlah dan persentase anak usia 7-12

perlu memberi perhatian yang lebih besar terhadap

tahun yang tidak sekolah. Semakin tinggi nilainya

daerah-daerah di wilayah Indonesia Timur.

berarti layanan SD/setara di daerah tertentu

Dalam kajian ini layanan Dikdas tingkat SMP/

semakin rendah, dan demikian sebaliknya.

MTs/setara didekati dari jumlah dan persentase anak

Berdasarkan diagram scatter plot yang

usia 13-15 tahun yang tidak sekolah. Seperti halnya

menggambarkan posisi provinsi dan kabupaten/

pada tingkat SD/MI/setara, maka semakin tinggi

kota menurut persentase dan jumlah anak usia 7-12

nilainya berarti layanan SMP/MTs/Setara di daerah

tahun yang tidak sekolah, ditemukan 3 provinsi yang

tertentu semakin rendah, dan demikian sebaliknya.

masuk dalam kuadran II atau memiliki persentase

Selain itu, karena untuk masuk SMP/MTs/Setara ada

dan jumlah anak 7-12 tahun tidak sekolah paling

persyaratan harus lulus SD/MI/Setara maka tingkat

tinggi, yaitu Papua, NTT, dan Sulsel, sedangkan

partisipasi pendidikan pada tingkat SMP/MTs/Setara

untuk tingkat kabupaten/kota ditemukan 60

dikaji juga dari angka melanjutkan lulusan SD/MI/

kabupaten. Dari 60 kabupaten tersebut terdapat 8

Setara ke SMP/MTs/Setara.

kabupaten yang paling bermasalah, yaitu kabupaten

Daerah paling bermasalah dalam jumlah dan

yang masuk dalam kuadran II setelah dilakukan dua

persentase anak usia 13-15 tahun tidak sekolah.

kali “pengkuadranan”. Ke delapan kabupaten yang

Ditemukan 6 provinsi yang memiliki persentase dan

paling bermasalah tersebut adalah Sumba Barat,

jumlah anak 13-15 tahun tidak sekolah paling tinggi,

Jeneponto, Biak Numfor, Jayapura, Mappi, Merauke,

yaitu Jabar, Jateng, Banten, Sulsel, Lampung, dan

Puncak Jaya, dan Sarmi. Untuk lebih jelasnya, lihat

Sumsel. Pada tingkat kabupaten/kota ditemukan

Gambar 1 dan 2.

50 kabupaten/kota yang memiliki persentase dan

Kondisi data tersebut menggambarkan bahwa

jumlah anak 13-15 tahun tidak sekolah paling

sekalipun Wajar Dikdas pada tingkat SD/MI/setara

tinggi. Setelah dilakukan dua kali “pengkuadranan”,

secara nasional sudah hampir tuntas (tersisa 0,27%

Gambar 1. Penduduk 7-12 tahun yang belum terlayani di SD/MI (angka absolut dan %) 47

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 17, Nomor 1, Januari 2011 Gambar 3. Posisi Kab/Kota dalam Kuadran II tahap I Menurut Jumlah dan Persentase Penduduk 7-12 Tahun Tidak Sekolah 40 Kab Bogor

35

Jumlah (ribu)

30 25

I

20

II

15 Kab Sumba Barat Kab. Cirebon

10

Kab. Biak Numfor

Kab. Lombok Barat Kab. Lebak Kab. Tegal Kab. Gowa Kota Makassar Kab. Belu Kab. 10.12 Gorontalo Kab. Fakfak

5

Kab. Jayawijaya

0 0

10

20

Kab Merauke

Puncak Jaya Kab.Kab. Jayapura Kab. Mappi Kab. Paniai

Kab. Sarmi Kab Supiori

III

Kab. Pegunungan Bintang

30

40

50

60

70

%

Gambar 2. Posisi Kab/Kota dalam kuadran II tahap I Menurut Jumlah dan Persentase Penduduk 7-12 tahun Tidak Sekolah dari ke 50 kabupaten/kota tersebut ditemukan 16

tidak sekolah, sehingga hal ini akan memberikan

kabupaten yang paling bermasalah karena memiliki

kontribusi yang cukup besar terhadap pencapaian

jumlah dan persentase anak 13-15 tahun tidak

Wajar Dikdas secara nasional.

sekolah paling tinggi, yaitu

Namun, tidaklah

Kabupaten Bogor,

adil apabila daerah-daerah yang memiliki jumlah

Sukabumi, Cianjur, Garut, Cirebon, Karawang,

penduduk sedikit tetapi memiliki persentase anak

Banjarnegara, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes,

usia 13-15 tahun yang tidak sekolah cukup tinggi

Probo-linggo, Bangkalan, Sampang, Lebak, dan

kurang diperhatikan.

Serang.

tersebut, pemerintah juga perlu memberikan

Data tersebut

menggambarkan bahwa

Terhadap daerah-daerah

perhatian cukup besar.

permasalahan Wajar Dikdas pada tingkat SMP/MTs/

Daerah paling bermasalah dalam jumlah dan

setara masih banyak dialami oleh daerah-daerah

persentase lulusan SD/setara yang tidak melanjut-

berpenduduk besar terutama daerah di pulau Jawa.

kan ke SMP/setara.

Kondisi ini berbeda dengan permasa-lahan pada

746.006 orang atau 20,27 persen lulusan SD yang

tingkat SD/MI/setara yang didominasi oleh daerah-

tidak melanjutkan ke SMP. Dari jumlah tersebut,

daerah yang berpenduduk sedikit di Indonesia Timur.

Jawa Barat memiliki jumlah lulusan SD yang tidak

Tidak tampaknya daerah-daerah di Indonesia Timur

melanjutkan paling tinggi yaitu 200.576 orang

yang masuk sebagai daerah yang bermasalah dalam

atau 26,89 persen dari nasional. Sedangkan dari

permasalahan Wajar Dikdas pada tingkat SMP/

persentase ATM, persentase tertinggi ditemukan

MTs/setara disebabkan oleh jumlahnya yang tidak

di Irian Jaya Barat yaitu 35,49 persen, namun

terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah anak

dengan jumlah hanya 3.868 orang (Pusat Statistik

13-15 tahun tidak sekolah yang berada di daerah

Pendidikan, 2006).

Secara nasional terdapat

berpenduduk besar, sehingga ketika dilakukan

Provinsi dan kabupaten/kota di wilayah

perbandingan antar-daerah terutama dalam hal

Indonesia Timur yang berpenduduk relatif sedikit,

jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah

umumnya memiliki masalah Wajar Dikdas dari

maka yang lebih dominan ditemukan adalah daerah-

segi tingginya persentase yang tidak sekolah,

daerah yang berada di pulau Jawa.

sedangkan di Jawa, Sumatera, dan wilayah lain yang

Dalam kaitannya dengan penuntasan Wajar

berpenduduk besar, umumnya menghadapi masalah

Dikdas untuk tingkat SMP/MTs/setara, apabila ke-

dari aspek tingginya jumlah anak yang tidak sekolah.

16 kabupaten tersebut lebih diprioritaskan untuk dituntaskan maka yang paling bermasalah adalah

Faktor-faktor yang terkait dengan rendahnya

karena banyaknya anak usia 13-15 tahun yang

pencapaian Wajar Dikdas 9 Tahun

48



penduduk dan kemiskinan memiliki korelasi paling

pencapaian Wajar Dikdas dalam pengkajian ini

kuat dan signifikan terhadap APM SD/MI. Secara

dianalisis dengan menggunakan data sekunder

rinci periksa tabel berikut.

dan hasil pengamatan lapangan.

Pengkajian

Demikian pula halnya untuk tingkat SMP/

berdasarkan analisis data sekunder sangat

MTs, korelasi paling kuat dengan APK ditemukan

tergantung pada ketersediaan data pada tingkat

untuk variabel tingkat pendidikan dan kemiskinan

provinsi dan kabupaten, sedangkan kajian

penduduk. Secara rinci periksa Tabel 2.

berdasarkan pengamatan lapangan lebih bersifat

Untuk mengetahui lebih jauh kondisi faktor-

kasus tergantung pada karakteristik daerah yang

faktor terkait dengan tingginya jumlah dan

menjadi objek pengamatan.

persentase anak 7-12 tahun yang tidak sekolah

Berdasarkan analisis data sekunder, rendahnya pencapaian Wajar Dikdas dapat dikatkan

di 3 provinsi dan 8 kabupaten paling bermasalah disajikan pada Tabel 3.

dengan faktor-faktor: (i) kemiskinan penduduk; (ii)

Tabel 3. menunjukkan bahwa terdapat dua

kapasitas fiskal Pemda; (iii) faktor geografi (jarak

variabel yang sangat menentukan tingginya jumlah

ke sekolah yang jauh); (iv) ketersediaan layanan

dan persentase anak 7-12 tahun tidak sekolah yaitu

pendidikan (rasio jumlah anak usia 7-12 tahun per

kapasitas fiskal dan tingkat pendidikan yang rendah.

ruang kelas SD/MI atau rasio jumlah anak usia 13-

Selain itu, tingginya persentase penduduk miskin

15 tahun per ruang kelas SMP/MTs; dan (iv) tingkat

dan jauhnya jarak ke sekolah juga berpengaruh

pendidikan penduduk.

terhadap angka partisipasi. Tingginya % penduduk

Hasil uji korelasi secara nasional terhadap

miskin banyak ditemukan di Papua, sedangkan

jumlah semua kabupaten/kota dan hanya dengan

untuk sekolah jauh banyak ditemukan di Papua

kabupaten/kota yang memiliki APM lebih rendah

dan Sulawesi Selatan. Di NTT tidak terlalu tampak

ditemukan bahwa faktor tingkat pendidikan Tabel 1. Korelasi antar-variabel yang terkait dengan pencapaian APM SD/MI

Ket

: Data diolah dari sumber data BPS (2006), Pusat Statistik Pendidikan (2006),

dan Depkeu (2006) **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

49


jarak ke sekolah yang jauh antara lain disebabkan

fiskal Pemda, jauhnya jarak ke sekolah, dan

oleh tipologi daerah yang relatif mengelompok,

rendahnya motivasi penduduk terhadap pendidikan

sehingga jarak ke SD/setara relatif tidak masalah,

yang diindikasikan oleh rendahnya tingkat pendidikan

hal ini didukung pula oleh ketersediaan sarana ruang

penduduk. Begitu pun untuk kasus di Kab Puncak

kelas yang memadai.

Jaya, rendahnya pencapaian Wajar Dikdas terkait

Tabel 4. dapat ditafsirkan bahwa rendahnya

dengan keempat faktor seperti yang dialami oleh

pencapaian Wajar Dikdas tingkat SD/MI/setara,

provinsi Papua.

misalnya untuk kasus

di Papua terkait dengan

seperti di Papua maka dapat ditemukan pula faktor-

Dengan penafsiran yang sama

tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya kapasitas

faktor yang terkait dengan rendahnya pencapaian

Tabel 2. Korelasi antar-variabel yang terkait dengan pencapaian APK SMP/MTs

Ket

: Data diolah dari sumber data BPS (2006), Pusat Statistik Pendidikan (2006), dan Depkeu (2006) **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed

Tabel 3. Faktor-faktor yang terkait dengan tingginya jumlah dan persentase anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah di 3 provinsi APK paling bawah

Keterangan: Data diolah dari sumber data BPS (2006), Pusat Statistik Pendidikan (2006), dan Depkeu (2006) 50


Wajar Dikdas tingkat SD/MI/setara di provinsi dan

dengan rendahnya kapasitas fiskal, ketersediaan

kabupaten lainnya yang APK-nya masih rendah.

ruang kelas, jarak ke sekolah yang jauh, dan

Sementara itu, untuk tingkat SMP/MTs/

rendahnya motivasi terhadap pendidik-an yang

setara, faktor-faktor yang dapat dikaitkan dengan

diindikasikan oleh rendahnya tingkat pendidikan

rendahnya pencapaian Wajar Dikdas dapat disimak

penduduk, sedangkan dari faktor kemiskinan tidak

pada Tabel 3 dan Tabel 4. Untuk kasus di provinsi

tampak keterkaitannya karena persentasenya relatif

Sulsel, rendahnya pencapaian Wajar Dikdas terkait

rendah.

Kasus di Kab Sampang agak berbeda,

Tabel 4. Faktor-faktor yang terkait dengan banyaknya dan tingginya persentase anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah di 8 kabupaten APK di bawah 80%

Ket

: Data diolah dari sumber data BPS (2006), Pusat Statistik Pendidikan (2006), dan Depkeu (2006)

rendahnya pencapaian Wajar Dikdas lebih terkait

terjadinya putus sekolah.

dengan tingginya kemiskinan, kapasitas fiskal

Lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP/

yang rendah, dan rendahnya motivasi terhadap

setara ditemukan di tiga kabupaten ini. Adapun

pendidikan, sedangkan dari faktor ketersedian

faktor-faktornya cukup kompleks dan saling

ruang kelas tidak banyak terkait karena memiliki

berhubungan satu sama lain, antara lain: 1) jarak

keadaan sedang.

dari rumah ke SMP/setara sangat jauh (tidak

Selain melakukan analisis data sekunder,

semudah akses ke SD/setara dengan jarak sekitar 3

identifikasi faktor-faktor yang terkait dengan

s.d. 8 km dengan kondisi jalan terjal dan berbatu);

rendahnya pencapaian Wajar Dikdas juga dilakukan

2) orangtua tidak memiliki cukup biaya untuk

berdasarkan pengamatan lapangan di Kabupaten

menyekolahkan anaknya karena untuk memenuhi

Lebak, Sumedang, dan Tasikmalaya. Berdasarkan

kebutuhan sehari-hari saja sangat sulit, biaya

data ini putus sekolah SD hanya ditemukan

yang cukup memberatkan adalah biaya personal

di Kabupaten Lebak, sedangkan di kabupaten

yaitu buku, seragam, transpor, dan uang jajan; 3)

Sumedang dan Tasikmalaya tidak ditemukan.

kemampuan belajar anak yang rendah, didukung

Jika dikaitkan dengan kondisi daerah, Kabupaten

oleh rendahnya motivasi orangtua terhadap

Lebak masih relatif banyak daerah yang terpencil

pendidikan (karena terkait juga dengan faktor

bahkan suku terasing (suku Baduy). Faktor-faktor:

ekonomi), dan pengaruh temannya yang juga tidak

1) keadaan geografis, jarak dengan sekolah, 2)

sekolah; 4) pandangan orangtua bahwa pendidikan

tidak adanya akses kendaraan umum ke sekolah,

bukan merupakan kebutuhan pokok, tamat SD saja

3) orangtua

sudah cukup karena banyak juga lulusan pendidikan

tidak sanggup membiayai, tingkat

pendidikan orangtua, 4) dorongan orangtua, 5)

tinggi yang menganggur.

rendahnya motivasi belajar anak, dan 6) rendahnya

Hasil pengumpulan data kualitatif di beberapa

kemampuan belajar anak menjadi alasan/penyebab

lokasi kecamatan yang memiliki pencapaian Wajar 51


Tabel 5. Faktor-faktor yang terkait dengan banyak dan tingginya persentase anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah di 6 provinsi dengan APK belum tuntas

Ket : Data diolah dari sumber data BPS (2006), Pusat Statistik Pendidikan (2006), dan Depkeu (2006)

Tabel 6. Faktor-faktor yang terkait dengan banyak dan tingginya persentase anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah di 16 kabupaten APK rendah

Ket: Data diolah dari sumber data BPS (2006), Pusat Statistik Pendidikan (2006), dan Depkeu (2006)

52


Dikdas yang masih rendah menunjukan bahwa putus

kabupaten yang paling bermasalah, yaitu Kabupaten

sekolah SMP ditemukan di Kabupaten Lebak dan

Sumba Barat, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten.

Sumedang, sedangkan di kabupaten Tasikmalaya

Biak Numfor, Kabupaten. Jayapura, Kabupaten.

tidak ditemukan. Melalui hasil pendalaman kasus

Mappi, Kabupaten. Merauke, Kabupaten. Puncak

di kabupaten Lebak diketahui faktor penyebab

Jaya, dan Kabupaten Sarmi.

terjadinya anak putus sekolah adalah 1) jauhnya

Untuk anak usia 13-15 tahun, ditemukan 6

jarak sekolah dengan tempat tinggal (sekitar 3 s.d.

provinsi yang memiliki persentase dan jumlah anak

8 km) dengan kondisi jalan umumnya terjal dan

13-15 tahun tidak sekolah paling tinggi, yaitu Jabar,

berbatu, 2) tidak tersedia akses kendaraan umum ke

Jateng, Banten, Sulsel, Lampung, dan Sumsel.

sekolah, 3) orang tua tidak sanggup membiayai, 4)

Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota ditemukan

orangtua kurang memahami arti pendidikan karena

50 kabupaten/kota yang memiliki persentase dan

tingkat pendidikan mereka juga rendah, sehingga

jumlah anak 13-15 tahun tidak sekolah yang tinggi.

dorongan orang tua untuk menyekolahkan anaknya

Dari ke 50 kabupaten/kota tersebut terdapat 16 kab

sangat kurang, 5) rendahnya motivasi belajar anak,

yang memiliki persen-tase dan jumlah anak 13-

dan 6) rendahnya kemampuan belajar anak menjadi

15 tahun tidak sekolah paling tinggi, yaitu Bogor,

alasan terjadinya putus sekolah SD. Sedangkan di

Sukabumi, Cianjur, Garut, Cirebon, Karawang,

kabupaten Sumedang, putus sekolah siswa SMP

Banjarnegara, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes,

a.l. disebabkan oleh faktor: 1) rendahnya motivasi

Probo-linggo, Bangkalan, Sampang, Lebak, dan

orang tua untuk menyekolahkan anak ke tingkat

Serang.

SMP, 2) motivasi belajar anak yang rendah, dan


3) kemampuan belajar anaknya yang juga rendah.

pencapaian Wajar Dikdas di provinsi dan kabupaten

Alternatif upaya pemecahan masalah rendahnya pencapaian Wajar Dikdas. Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mempercepat pencapaian Wajar Dikdas perlu didasarkan pada faktor-faktor yang dihadapi oleh setiap daerah yang bersangkutan.

Faktor-faktor tersebut bersifat khas

tergantung pada karakteristik dan kasus yang dihadapi oleh setiap daerah yang bersangkutan. Secara rinci alternatif upaya pemecahan yang disarankan disajikan pada bagian rekomendasi kebijakan. Simpulan dan Saran Simpulan Provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Indonesia Timur pada umumnya memiliki masalah Wajar Dikdas dari segi tingginya persentase anak usia pendidikan dasar yang tidak sekolah. Sedangkan di wilayah Jawa dan Sumatera atau daerah yang memiliki jumlah penduduk cukup tinggi, umumnya menghadapi masalah karena tingginya jumlah anak yang tidak sekolah (angka absolut). Berdasarkan pertimbangan kedua aspek (persentase dan angka absolut), maka ditemukan 3 provinsi yang memiliki persentase dan jumlah anak 7-12 tahun tidak sekolah paling tinggi, yaitu provinsi Papua, NTT, dan Sulsel. Pada tingkat kabupaten/kota ditemukan 7

yang APK-nya masih rendah adalah 1) kemiskinan penduduk; 2) kesulitan menuju sekolah (faktor geografi yang kurang mengun-tungkan); 3) kurangnya layanan pendidikan; 4) rendahnya motivasi orangtua & siswa terhadap pendidikan; 5) kurangnya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pendidikan; serta 6) faktor sosial budaya yang kurang mendukung terhadap pendidikan. Saran Kebijakan U p aya - u p aya ya n g p e r l u d i l a k u k a n u n t u k mempercepat pencapaian Wajar Dikdas perlu didasarkan pada faktor-faktor yang dihadapi oleh setiap daerah yang bermasalah.

Faktor-faktor

tersebut bersifat khas tergantung pada karakteristik dan kasus yang dihadapi oleh setiap daerah yang bersangkutan. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut. Upaya pemecahan masalah tingginya anak usia Wajar Dikdas tidak sekolah karena tingginya tingkat kemiskinan: 1) Pembebasan segala jenis pungutan di sekolah terutama bagi anak dari keluarga miskin; 2) Sebagai konsekuensi dari usulan butir 1), maka pemerintah perlu menyediakan subsidi untuk segala keperluan sekolah terutama bagi sekolah yang siswanya banyak berasal dari keluarga miskin,

53


seperti beasiswa miskin, dan beasiswa untuk SMP Terbuka; 3) Pemberian subsidi ke sekolah

Upaya pemecahan masalah tingginya anak

selama ini telah ditutupi oleh pemerintah Pusat

usia Wajar Dikdas tidak sekolah karena kurangnya

dalam bentuk BOS, sedangkan untuk membantu

p e r h a t i a n Pe m d a t e r h a d a p p e m b a n g u n a n

meringankan biaya pribadi siswa, terutama bagi

pendidikan: 1) pengalokasian anggaran pendidikan

siswa miskin, maka perlu adanya upaya-upaya

dari Pusat ke Kabupaten dengan memprioritaskan

terutama dari pemerintah daerah, dan pihak

kabupaten yang memiliki kapasitas fiskal yang

sekolah melalui kerjasama dengan komite sekolah;

rendah, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK); 2)

4) Pola subsidi pada butir 1) s.d. 3) lebih banyak

peningkatan partisipasi masyarakat dalam program

ditujukan bagi anak usia Wajar Dikdas yang saat

penuntasan Wajar Dikdas.

ini sudah bersekolah, sedangkan bagi anak yang tidak/belum bersekolah karena putus sekolah, tidak

Pustaka Acuan

melanjutkan, atau belum sekolah sama sekali belum

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1994 tentang

tersentuh.

Untuk itu perlu diupayakan pola-pola

pemberian subsidi bagi anak usia Wajar Dikdas yang belum/tidak bersekolah agar bisa masuk sekolah. Upaya pemecahan masalah tingginya anak

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Jakarta: Sekretariat Negara. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan

usia Wajar Dikdas tidak sekolah karena sulitnya

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

akses menuju sekolah.

dan Pemberantasan Buta Aksara. Jakarta:

Sulitnya akses menuju

sekolah terutama lebih banyak terjadi pada tingkat SMP/setara, sedangkan untuk akses menuju SD/setara pada umumnya relatif sudah baik.

Untuk itu disarankan agar pemerintah

Sekretariat Negara. Lorena, Aguilar, Lic. 2000. Definitions of Equity and Equality, Pop Planet, Juli 2000. Mahdiansyah, 2006. Studi Pemerataan Perguruan

perlu bekerjasama dengan masyarakat setempat

Tinggi, Fakultas, dan Program Studi

berupaya menyediakan layanan pendidikan SMP/

Antar-Wilayah Indonesia Sesuai dengan

setara yang mudah terjangkau atau dekat dengan

Kebutuhan Masing-Masing. Jakarta:

pemukiman penduduk, seperti halnya akses menuju SD. Program yang selama ini telah berjalan seperti

Puslitjaknov, Balitbang Depdiknas. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008

pembukaan SD-SMP Satu Atap, SMP Terbuka,

tentang Wajib Belajar. Jakarta:

dan Paket B jumlahnya masih terbatas dan belum

Depdiknas.

menjangkau semua daerah kantong yang memiliki

Pusat Statistik Pendidikan, 2006. Statistik

banyak lulusan SD yang tidak melanjutkan. Layanan

Persekolahan SD 2005/2006. Jakarta:

program ini masih belum meluas sampai ke setiap

Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang

pemukiman penduduk seperti halnya SD, namun

Depdiknas.

masih terbatas di pusat kecamatan atau desa. Dengan demikian kampung-kampung lain yang

____, 2006. Statistik Persekolahan SMP 2005/2006. Jakarta: Pusat Statistik

memiliki jarak cukup jauh dengan pusat kecamatan

Pendidikan, Balitbang Depdiknas.

atau desa masih perlu memperoleh layanan program

____, 2006. Indonesia Educational Statistics in

ini.

Brief 2005/2006. Jakarta: Pusat Statistik Upaya pemecahan masalah tingginya anak usia

Wajar Dikdas tidak sekolah karena rendahnya motivasi

Pendidikan, Balitbang Depdiknas. Psacharopoulos, G. and M. Woodhall. 1997.

orangtua terhadap pendidikan: 1) peningkatan

Education for Development. New York:

sosialisasi tentang pentingya pendidikan; 2)

Oxford University Press for The World

pemberian penghargaan bagi daerah-daerah yang

Bank.

cukup berhasil dalam menuntaskan program Wajar Dikdas.

Selain itu karena rendahnya motivasi

juga terkait dengan faktor lain yaitu rendahnya kemampuan ekonomi, maka pemecahan masalah dapat diintegrasikan dengan faktor tersebut.

54

Purwadi, Agung dan Siswantari. 2002. Analisis


Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan. Seri Analisis Kebijakan Pendidikan, Buku 3. Jakarta: Puslitjak, Depdiknas. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: DPR RI. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.

55

Faktor-faktor yang Terkait dengan Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Recommend Documents