FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATANWAKTU PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATANWAKTU PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh: Sella Rachmawati NIM: 1111082000088

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

2015 M / 1436 H

2

3

4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I.

IDENTITAS PRIBADI 1.

Nama Lengkap

: Sella Rachmawati

2.

Tempat, Tanggal Lahir

: Jakarta, 26 April 1994

3.

Alamat

: Jl. Nurul Huda RT. 001/009 No. 50, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11430

4.

Telepon

: 08978375787

5.

Email

: [email protected] / [email protected]

II. PENDIDIKAN 1.

SD Negeri Jatipulo 01 Pagi

Tahun 1999-2005

2.

SMP Negeri 111 Jakarta Barat

Tahun 2005-2008

3.

SMA Negeri 4 Jakarta

Tahun 2008-2011

4.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tahun 2011-2015

III. PENGALAMAN ORGANISASI 1. Pengurus Koperasi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Kepala Divisi Administrasi periode 2014 2. Pengurus Pojok Bursa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Sekretaris periode 2014 3. Pengurus Koperasi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Pengawas Bidang Administrasi Umum periode 2015

vi

ABSTRACT

Factors Affecting Financial Reporting Timeliness of Local Government in Indonesia

This study aims to examine the factors that affect the timeliness of financial reporting of local government in Indonesia. These factors are divided into two major lines: factors relating to local government and politics, also the content of financial statements and managerial competence factor. Factors associated with local government and politics proxied by local independence, regional location and the election of regional heads back. Factors associated with the content of financial statements and managerial competence proxied by position and financial performance areas, audit opinion and audit findings. Samples of this study used the whole autonomous region which issued local government financial reports and audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia as much as 524 of the total 542 local governments. They were obtained from the Audit Board of the Republic of Indonesia. Testing the hypothesis in this study used binary logistic regression. Results of this research reveals that local government and political factors that proxied by self-reliance, the regional location statistically affect the timeliness of financial reporting area in fiscal year 2013. Based on the results of logistic regression (logistic regression) showed that the factor content of the financial statements and managerial competence of government area proxied by the audit opinion and auditor's findings are statistically affect the timeliness of financial reporting area in fiscal year 2013. Keywords: Timeliness, independence, regional location, the election of return, financial position, financial performance, opinions, findings, local government financial reports.

vii

ABSTRAK

Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor- faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Faktorfaktor tersebut dibagi menjadi dua garis besar yaitu faktor yang berkaitan dengan pemerintah daerah dan politik, serta faktor kandungan laporan keuangan dan kompetensi manajerial. Faktor yang berkaitan dengan pemerintah daerah dan politik diproksikan dengan kemandirian daerah, lokasi daerah dan keterpilihan kembali kepala daerah. Faktor yang terkait dengan kompetensi manajerial diproksikan dengan posisi dan performa keuangan daerah, opini audit serta temuan audit. Sampel penelitian ini menggunakan seluruh daerah otonom yang mengeluarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan diaudit oleh BPK sebanyak 524 pemerintah daerah dari total 542 pemerintah daerah. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPK. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi logistik biner. Hasil penelitian ini meunjukkan bahwa bahwa faktor daerah dan politik yang diproksikan oleh kemandirian, lokasi daerah secara statistik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah pada tahun anggaran 2013. Berdasarkan hasil uji regresi logistik (logistic regression) menunjukkan bahwa faktor kandungan laporan keuangan dan kompetensi manajerial pemerintah daerah yang diproksikan oleh opini audit serta temuan auditor secara statistik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah pada tahun anggaran 2013.

Kata kunci: ketepatanwaktu, kemandirian, lokasi daerah, keterpilihan kembali, posisi keuangan, performa keuangan, opini, temuan, LKPD.

viii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb. Segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia” dengan baik. Tak lupa Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman, yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan, cara penguraian, maupun pada pembahasan secara ilmiah. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki oleh penulis. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan, bimbingan, dukungan, semangat dan doa, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, kepada: 1. Kedua orangtua penulis, Bapak Siswanto dan Ibu Dedeh, yang selalu mencurahkan perhatian, cinta dan sayang, dukungan serta doa yang tertuju untukku. 2. Kakak (Wahyu dan Indah) serta adikku (Fajar dan Agung) yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan untuk kesuksesan penulis. 3. Bapak Dr. M. Arief Mufraini LC., MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 4. Ibu Yessi Fitri SE., MSi., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 5. Bapak Hepi Prayudiawan, SE., MM., Ak. CA., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan selaku Dosen Pembimbing II serta Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan pengarahan dan ix

bimbingan baik dalam penulisan skripsi ini maupun dalam 4 tahun terakhir. Terima kasih atas ilmu dan arahan yang telah Bapak berikan selama ini. 6. Bapak Dr. Rini, Ak., CA selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas saran yang diberikan selama proses penulisan skripsi. 7. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang telah membantu penulis dalam memperoleh data penelitian. 8. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan karyawan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis. 9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan dalam tim DEMILULUS 2015 atas segala dukungan dan motivasinya untuk menyelesaikan tugas akhir ditahun 2015 ini. 10. Keluarga besar Akukece (Akuntansi C UIN 2011) terima kasih atas kenangan dalam 4 tahun masa perkuliahan. See You On Top, Guys. 11. Keluarga besar Kopma UIN Syahid Jakarta yang telah memberikan pengalaman dari sisi lain dunia perkuliahan. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah didapat tak lekang oleh waktu. 12. Seluruh teman-temanku UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Angkatan 2011, terima kasih atas doa, semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini. 13. Berbagai pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Jakarta, Agustus 2015

Sella Rachmawati

x

DAFTAR ISI

Halaman Judul ............................................................................................................ i Lembar Pengesahan Skripsi ...................................................................................... ii Lembar Pengesahan Ujian Komprehensif .............................................................. iii Lembar Pengesahan Ujian Skripsi .......................................................................... iv Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah ........................................................... v Daftar Riwayat Hidup .............................................................................................. vi Abstract ..................................................................................................................... vii Abstrak ..................................................................................................................... viii Kata Pengantar ......................................................................................................... ix Daftar Isi .................................................................................................................... xi Daftar Tabel ............................................................................................................. xiii Daftar Gambar ........................................................................................................ xiv Daftar Grafik ............................................................................................................ xv Daftar Lampiran ..................................................................................................... xvi BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1 A. Latar Belakang ........................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah ..................................................................................... 11 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................................. 11 1. Tujuan Penelitian............................................................................... p11 2. Manfaat Penelitian............................................................................... 12 BAB II TINJAUAN PUSTAKA............................................................................... 13 A. Landasan Teori ........................................................................................... 13 1. Teori Keagenan (Agency Theory) ....................................................... 13 2. Teori Lokasi ........................................................................................ 15 3. Teori Kurva Belajar ............................................................................. 17 4. Teori Kepatuhan .................................................................................. 18 5. Keuangan Daerah ................................................................................ 19 6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah............................................... 23

xi

7. Ketepatan Waktu ................................................................................. 25 8. Audit Sektor Publik ............................................................................. 26 B. Keterkaitan Antar Variabel ......................................................................... 29 C. Penelitian Sebelumnya ............................................................................... 36 D. Kerangka Pemikiran ................................................................................... 42 BAB III METODOLOGI PENELITIAN .............................................................. 44 A. Ruang Lingkup Penelitian .......................................................................... 44 B. Metode Penentuan Sampel ......................................................................... 44 C. Metode Pengumpulan Data ........................................................................ 45 D. Metode Analisis Data ................................................................................. 45 1. Definisi Regresi Logistik .................................................................... 46 2. Tahapan Regresi Logistik.................................................................... 46 E. Operasionalisasi Variabel Penelitian .......................................................... 51 1. Variabel Terikat................................................................................... 51 2. Variabel Bebas .................................................................................... 52 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................................. 56 A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian ............................................... 56 B. Hasil Uji Analisis Data Penelitian .............................................................. 58 BAB V PENUTUP .................................................................................................... 70 A. Kesimpulan ................................................................................................. 70 B. Saran ........................................................................................................... 72 Daftar Pustaka ........................................................................................................... 73 Lampiran ................................................................................................................... 78

xii

DAFTAR TABEL No

Keterangan

Halaman

1.1

Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD ......................... 4

2.1

Penelitian Sebelumnya .............................................................................. 37

3.1

Operasionalisasi Variabel ......................................................................... 55

4.1

Jumlah Pemerintah Daerah Otonom (Provinsi, Kabupaten/Kota) ............ 57

4.2

Statistik Deskriptif..................................................................................... 58

4.3

Menilai Keseluruhan Model ...................................................................... 60

4.4

Koefisien Determinasi ............................................................................... 61

4.5

Kelayakan Model Regresi ......................................................................... 61

4.6

Matriks Klasifikasi .................................................................................... 62

4.7

Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik ........................................................ 63

xiii

DAFTAR GAMBAR No 2.1

Keterangan

Halaman

Skema Kerangka Penelitian ........................................................................ 43

xiv

DAFTAR GRAFIK No

Keterangan

Halaman

1.1

Waktu Penyelesaian Pemeriksaan LKPD ................................................. 7

1.2

Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 ...................... 29

xv

DAFTAR LAMPIRAN

No

Keterangan

Halaman

1.

Surat Penelitian ......................................................................................... 79

2.

Data Sampel .............................................................................................. 83

3.

Hasil Output SPSS .................................................................................... 112

xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan merupakan salah satu sarana komunikasi bisnis antara manajemen dan pengguna eksternal mengenai posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, dan arus kas perusahaan (Suharli, 2009:4). Hal ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan menyimpan segala informasi yang dapat digunakan oleh para pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Scott (2012:76) memaparkan bahwa informasi sebagai bukti yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi keputusan individual. Informasi harus memiliki tujuh karakteristik utama yaitu : relevan, andal, lengkap, tepat waktu, dapat dipahami, dapat diverifikasi dan dapat diakses (Romney dan Steinbart, 2009:28) Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) laporan keuangan pada sektor pemerintah berperan dalam menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan

1

selama satu periode. Laporan keuangan digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya pada perundang-undangan. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah yang tercantum dalam SAP menjelaskan bahwa seharusnya laporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: a.

Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;

b.

Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

c.

Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

d.

Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

e.

Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

2

f.

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat bila informasi

yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi para pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan (Hanafi dan Halim, 2005:35). SAP memaparkan bahwa laporan keuangan dikatakan relevan apabila infomasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil mereka di masa lalu. Hal ini berarti bahwa bahwa informasi yang relevan harus memenuhi kriteria : a.

Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b.

Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c.

Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

3

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup

semua

informasi

akuntansi

yang

dapat

mempengaruhi

pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. Seperti hal pelaporan keuangan pada perusahaan publik, pelaporan keuangan pemerintah juga harus dipublikasikan secara tepat waktu. Penyampaian dikatakan tepat waktu adalah ketika pelaporan tersebut disampaikan atau dipublikasikan pada saat yang tepat untuk memungkinkan para pengambil keputusan menggunakannya dalam membuat keputusan (Romney dan Steinbart, 2009:28). Tabel 1.1 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD

Sumber : IHPS BPK 2014 Semester II

4

Tabel diatas menunjukkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan BUMD pada tahun anggaran 2013. IHPS 2014 semester II menyebutkan bahwa BPK berhasil mengungkapkan 5.746 temuan yang didalamnya terdapat 7.329 permasalahan senilai Rp. 4,52 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 1.810 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 5.519 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp. 4,52 triliun. Temuan tersebut ditemukan setelah BPK melakukan pemeriksaan terhadap 479 objek pemeriksaan di pemerintah dan BUMD yang meliputi 69 objek pemeriksaan keuangan, 181 objek pemeriksaan kinerja dan 229 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Hasil temuan pada tabel hanya untuk pemeriksaan yang dilakukan pada semester II tahun pemeriksaan. Hal ini berarti potensi kerugian-kerugian tersebut diakibatkan oleh laporan-laporan pemerintah daerah dan BUMD yang terlambat menyerahkan laporan keuangaannya. Potensi-potensi tersebut dapat diketahui ataupun diminimalisir jika pemeriksaan dijalankan tepat waktu. Untuk memenuhi ketepatan waktu laporan keuangan, manajer dan auditor diharapkan meminimalisasi audit delay (Johnson, 1998). Audit delay merujuk pada rentang waktu antara tanggal akhir tahun finansial entitas sampai dengan tanggal laporan audit (Subekti & Widyanti, 2004). Dalam sektor pemerintahan, ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

5

Negara serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain peraturan perundang-undangan, ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) diatur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2011 sampai dengan 2014 (Semester I), masih terdapat beberapa LKPD yang terlambat disampaikan kepada BPK sehingga menyebabkan mundurnya masa penyelesaian pemeriksaan LKPD. Carslaw dan Kaplan (1991) menjelaskan bahwa audit delay dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu kapan audit dimulai dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit tersebut. Kapan dimulainya audit tergantung kapan laporan keuangan diserahkan kepada auditor. Sehingga lamanya waktu perusahaan menyampaikan laporan keuangan kepada auditor dapat mempengaruhi lamanya audit delay. Penyelesaian pemeriksaan LKPD tertunda akibat dari pemerintah daerah yang terlambat melaporkan LKPD ke BPK. Merujuk pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) pada tahun 2011 sebanyak 158 LKPD (Provinsi, Kabupaten/Kota) yang diselesaikan pemeriksaan oleh BPK pada semester II. Pada tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 94 LKPD dan pada tahun 2013

6

ada sekitar 108 LKPD yang diselesaikan pemeriksaannya pada semester II. Pada 2014 terdapat 68 jumlah LKPD yang diperiksa BPK pada semester II. Grafik 1.1 Waktu Penyelesaian Pemeriksaan LKPD

Sumber : IHPS BPK, data diolah

Berdasarkan

pada

peraturan

yang

telah

disebutkan

sebelumnya

menerangkan bahwa paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, kepala daerah wajib menyampaikan LKPD kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dan selambat-lambatnya dua bulan setelah laporan tersebut diterima dari pemerintah daerah, BPK wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut kepada DPRD sehingga waktu maksimum untuk menghasilkan LKPD audited adalah lima bulan sejak tahun anggaran berakhir. Sehingga LKPD yang diselesaikan oleh BPK terselesaikan pada Semester II (Juni s.d Desember) berarti LKPD tersebut telah mengalami keterlambatan (Lase dan Sutaryo:2014).

7

Seperti yang dilansir dalam finansialbisnis.com bahwa pada tahun anggaran 2012 terdapat 5 daerah yang terkena penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) akibat terlambat melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPP APBD) Tahun Anggaran 2012. Kementerian keuangan akan menunda penyaluran DAU sebesar 25% dari DAU daerah tersebut. Menurut catatan Kementerian Keuangan, sebelumnya terdapat 28 daerah yang terkena sanksi penundaan penyaluran DAU sebesar 25% karena alasan yang sama, tetapi pada akhir 2013 sebanyak 23 daerah telah menyampaikan LPP APBD sehingga sanksi dicabut. Pemberian sanksi ini merupakan salah satu cara untuk mendorong pemerintah agar mempercepat penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sehingga tata kelola keuangan daerah dapat diwujudkan secara transparan dan akuntabilitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyebutkan bahwa daerah harus menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah kepada Pemerintah. Informasi yang disampaikan mencakup: a. APBD dan realisasi APBD b. Neraca daerah c. Laporan arus kas d. Catatan atas laporan keuangan e. Dana dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan f. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah

8

g. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah Informasi keuangan daerah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 31 Agustus tahun berjalan. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan Informasi Keuangan Daerah, maka akan diterbitkan peringatan tertulis oleh Menteri Keuangan. Jika Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya peringatan tertulis tidak menyampaikan informasi maka Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Penjelasan ini sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 tahun 2005. Hingga saat ini, terutama di Indonesia mayoritas pembahasan seputar ketepatan waktu pelaporan keuangan (timeliness) sebagian besar dilaksanakan pada sektor perusahaan go public. Pembahasan topic timeliness ataupun audit delay untuk laporan pemerintah lokal mayoritas berasal dari peneliti luar negeri seperti Corey S. Cagle, Dale L. Flesher dan Annette B. Pridgen (2014) yang meneliti audit report timeliness of united states local governments: an investigation of entities exceeding reporting deadlines di Mississipi Amerika Serikat mengungkapkan bahwa temuan audit dan opini audit sebelumnya berpengaruh pada keterlambatan audit. Selanjutnya jarak antara kantor auditor dan klien juga mengambil peran dalam hal yang menyebabkan timeliness. Lase dan Sutaryo (2014) meneliti tentang pengaruh karakteristik auditor terhadap audit delay laporan keuangan daerah di Indonesia, penelitian ini menyimpulkan bahwa kecakapan profesional auditor dan latar belakang

9

pendidikan auditor mempengaruhi audit delay laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa interaksi antara kecakapan profesional auditor dan penugasan berulang auditor dan interaksi antara kecakapan profesional auditor dengan latar belakang pendidikan auditor mempengaruhi audit delay. Penelitian ini selanjutnya menunjukkan bahwa kecakapan profesional auditor adalah karakteristik paling penting yang diperlukan untuk meminimalkan audit delay. Cohen dan Leventis (2012) yang menyebutkan bahwa audit delay pada pemerintah kota di Yunani dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor politik (kekuatan oposisi dan keterpilihan kembali kepala daerah) keberadaan tim akuntan internal, jumlah temuan audit, ukuran pemerintah daerah, dan populasi penduduk. Payne dan Jensen (2002) melakukan penelitian terhadap audit delay di pemerintah daerah di Amerika bagian tenggara untuk tahun fiskal 1992 dan menemukan bahwa insentif manajemen berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan, keberadaan sistem pelaporan berkualitas tinggi, keterikatan hutang, pengalaman dan reputasi auditor cenderung mengurangi audit delay. Berdasarkan atas pemaparan diatas serta minimnya penelitian yang meneliti ketepatan waktu (timeliness) pelaporan keuangan pada sektor pemerintahan di Indonesia membuat penulis tertarik untuk menelitinya. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Corey S. Cagle dkk (2014), Sandra Cohen dan Sergio Laventis (2013).

10

B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan permasalahan dalam penelitian adalah: 1. Apakah faktor kemandirian daerah berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia? 2. Apakah faktor lokasi daerah berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan di Indonesia? 3. Apakah faktor keterpilihan kembali kepala daerah berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan di Indonesia? 4. Apakah

faktor

posisi

keuangan

daerah

berpengaruh

terhadap

berpengaruh

terhadap

ketepatanwaktu pelaporan keuangan di Indonesia? 5. Apakah

faktor

performa

keuangan

daerah

ketepatanwaktu pelaporan keuangan di Indonesia? 6. Apakah faktor opini daerah berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan di Indonesia? 7. Apakah faktor jumlah temuan daerah berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan di Indonesia? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.

Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris terkait dengan : a. Pengaruh faktor kemandirian daerah terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia

11

b. Pengaruh faktor lokasi daerah terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia c. Pengaruh faktor keterpilihan kembali kepala daerah terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia d. Pengaruh faktor posisi keuangan daerah terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia e. Pengaruh faktor performa keuangan daerah terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia f. Pengaruh faktor opini daerah terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia g. Pengaruh faktor jumlah temuan daerah terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia 2.

Manfaat Penelitian a. Bagi ilmu pengetahuan dan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan LKPD b. Untuk pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dapat melaporkan LKPD secara tepat waktu c. Untuk auditor, penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan LKPD

12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori 1.

Teori Keagenan (Agency Theory) Asimetri informasi merupakan kesenjangan informasi yang tercipta karena adanya perbedaan kepentingan antara principal dan agen. Prinsipal adalah pemilik atau pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi, sedangkan agen adalah pihak yang menjalankan kegiatan dan mengambil keputusan. Hubungan keagenan yang melibatkan kedua pihak (prinsipal dan agen) didefinisikan oleh Jensen dan Meckling (1976) sebagai hubungan kontrak dimana satu orang atau lebih (pemilik/prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan layanan tertentu demi kepentingan prinsipal yang melibatkan pendelegasian beberapa kewenangan pengambilan keputusan. Adanya asimetri informasi ini menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan oleh kesulitan prinsipal untuk memonitor dan melakukan pengendalian terhadap tindakan-tindakan agen. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah: 1.

Moral Hazard, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.

13

2.

Adverse selection, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang

dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989). Pertama adalah masalah keagenan yang timbul pada saat (a) keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan dan (b) merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agen. Permasalahannya adalah bahwa prinsipal tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara tepat. Kedua adalah masalah pembagian resiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko. Dengan demikian, prinsipal dan agen mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda dikarenakan adanya perbedaan preferensi resiko. Manajemen sebagai agen mempunyai tanggung jawab dalam operasional perusahaan sehari-hari dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh manajemen. Dengan demikian, agen lebih banyak mempunyai informasi dibandingkan pemilik. Menurut Lane (2003a) dalam Syukriy Abdullah (2006) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen (Lane,2000:12-13). Hal senada dikemukakan oleh Moe (1984) yang

14

menjelaskan

konsep

ekonomika

organisasi

sektor

publik

dengan

menggunakan teori keagenan. Bergman & Lane (1990) menyatakan bahwa hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Pembuatan dan penerapan kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual, yakni informasi yang tidak simetris (asymmetric information), moral hazard, dan adverse selection (Abdullah:2006). Menurut Moe (1984), di pemerintahan terdapat suatu keterkaitan dalam kesepakatan-kesepakatan principal-agent yang dapat ditelusuri melalui proses anggaran: pemilih-legislatur, legislatur-pemerintah, menteri keuangan-pengguna anggaran, perdana menteri-birokrat, dan pejabatpemberi pelayanan. Hal yang sama dikemukakan juga oleh Gilardi (2001) dan Strom (2000), yang melihat hubungan keagenan sebagai hubungan pendelegasian (chains of delegation), yakni pendelegasian dari masyarakat kepada wakilnya di parlemen, dari parlemen kepada pemerintah, dari pemerintah sebagai satu kesatuan kepada seorang menteri, dan dari pemerintah kepada birokrasi. 2. Teori Lokasi Teori tempat pusat disebutkan oleh Wlater Christaller (1933) dan August Losch (1936), beliau mengembangkan satu teori yang dapat dipergunakan sebagai kerangka analisis untuk membahas hal tersebut. Teori pusat merupakan suatu permukiman yang menyediakan barang dan jasa-jasa bagi penduduk lokal dan daerah belakangnya. Pada teori tempat pusat juga

15

menjelaskan tentang hubungan keterkaitan antara sosial-ekonomi dan fisik yang saling mempengaruhi. Sebuah kota atau pusat merupakan inti dari berbagai kegiatan pelayanan, sedangkan wilayah di luar kota atau pusat tersebut adalah daerah yang harus dilayaninya, atau daerah belakangnya (hinterland). Sebuah pusat yang kecil akan memberikan penawaran pelayanan yang lebih terbatas jika dibandingkan dengan pusat yang lebih besar. Jarak wilayah yang dilayani relatif lebih dekat dengan luasan yang kecil (Knox, 1994). Guna mengetahui kekuatan dan keterbatasan hubungan ekonomi dan fisik suatu kota atau pusat dengan wilayah sekelilingnya, seorang ahli geografi, Walter Christaller, melakukan sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan di Jerman bagian selatan, di daerah perdesaan (Hartshorn, 1980). Dan teori tersebut dinyatakan sebagai teori tempat pusat (Central Place Theory) oleh Christaller. Menurut Christaller, tidak semua kota dapat menjadi pusat pelayanan. Dan pusat pelayanan harus mampu menyediakan barang dan jasa bagi penduduk di daerah dan kawasan sekitarnya. Christaller menyatakan bahwa dua buah pusat permukiman yang memiliki jumlah penduduk sama tidak selalu menjadi pusat pelayanan yang sama penting. Istilah kepusatan (centrality) digunakan untuk menggambarkan bahwa besarnya jumlah penduduk dan pentingnya peran sebagai tempat terpusat (central place).

16

Pada teori Christaller menyebutkan sistem keruangan yang optimum berbentuk heksagonal dengan pusat kegiatan terdapat di tengah pola. Namun Christaller juga menyebutkan bahwa dalam struktur keruangan kota terdapat hirarki, dimana tempat dengan hirarki yang teratas mampu memenuhi kebutuhan tempat di hirarki bawahnya. Semakin tinggi jumlah hirarki kota maka jumlah kota semakin tinggi, begitupun sebaliknya. Berdasarkan penjelasan mengenai teori lokasi industri dan teori pusat pertumbuhan dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki peranan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana penempatan lokasi industri yang tepat dapat memberikan banyak jalan, diantaranya industri yang didirikan dilokasi yang tepat, mampu menyerap tenaga kerja yang ada disekitar lokasi industri khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Selain itu daerah yang menjadi lokasi industri secara otomatis akan mengalami kenaikan pendapatan daerah. Sehingga memungkinkan perekonomian didaerah lokasi industri mengalami peningkatan. 3. Teori Kurva Belajar T.P. Wright memperkenalkan teori kurva belajar (learning curve theory) pada saat meneliti perusahaan pesawat terbang. Wright menyatakan bahwa setiap kali kuantitas output kumulatif menjadi dua kali lipat, maka rata-rata waktu kumulatif per unit berkurang sebesar persentase tertentu (Barber, 2011). Ketika suatu proses atas produk baru dimulai, kinerja seorang pekerja tidak pada tingkat terbaiknya dan fenomena pembelajaran

17

atau proses dimana seorang memperoleh keahlian, pengetahuan dan kemampuan pun dimulai. Pekerja akan membutuhkan waktu yang lebih lama pada saat pertama kali bekerja daripada pekerjaan yang dilakukan kedua atau ketiga kalinya. Dengan pengulangan tersebut maka waktu yang dibutuhkan akan lebih singkat dan akan menuju ke arah perbaikan. Fenomena inilah yang disebut dengan kurva pembelajaran (learning curve). 4. Teori Kepatuhan Menurut Tyler (dalam Fachrurozi, 2014) terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan normanorma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative commitment through morality) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimaty) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

18

Dalam hal ini, pemerintah sebagai pihak yang mengelola dan menjalankan amanah rakyat memiliki keharusan untuk melaporkan pertanggung jawabannya atas keuangan dan operasional daerah tersebut selama satu tahun buku. Hal ini berarti pemerintah mempunyai keterikatan untuk patuh pada peraturan perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 5. Keuangan Daerah Ketergantungan keuangan daerah pada bantuan pemerintah pusat (ratio grants to total operating revenue) seiring dengan cita-cita demokrasi nasional dan proses percepatan pembangunan maka muncul suatu yang dinamakan dengan otonomi daerah. Ini berarti bahwa suatu daerah memiliki sifat yang otonom. Menurut Encyclopedia of Social Science, otonomi adalah “the

legal

self

suffiency

of

social

body

and

its

actual

independence.” Lebih jauh, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, otonomi dapat diartikan sebagai hak untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah. Otonomi diberikan sebagai upaya percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan sesuai tuntutan dan prakarsa masyarakat di daerah

19

bersangkutan. Otonomi mengandung nilai-nilai kepercayaan yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat daerah, sehingga akan meredam potensi terjadinya disintegrasi bangsa. Dalam menjalankan pemerintahannya, terutama hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, Indonesia menganut asas desentralisasi, yang di samping itu terdapat pula asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, hal ini berarti semua urusan, tugas, dan wewenang pelaksanaan pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dengan terselenggaranya otonomi seluas-luasnya maka diperlukan suatu pengaturan secara adil dan selaras mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas atau sejalan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah menganut prinsip money follow function, yang bermakna bahwa pendanaan mengikuti

20

fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masingmasing tingkat pemerintahan. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Sumber pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut. 1.

Pendapatan asli daerah, yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah

sesuai

dengan

potensi

daerah

sebagai

perwujudan

desentralisasi; 2.

Dana perimbangan, yang bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antarpemerintah daerah;

3.

Pendapatan lain-lain yang memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain yang berasal pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pinjaman daerah. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari

APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut sejumlah literatur, dana perimbangan memiliki makna yang sama dengan pendapatan transfer. Salah satu bentuk pendapatan transfer adalah bantuan (grants). Bantuan (grants) menjadi sumber pendapatan yang utama bagi pemerintah daerah di banyak negara (Bird, 2000; Humes IV, 1991; Wilson dan Game, 1994; Shah, 1994). Istilah lain dari grants yang juga seringkali

21

dipergunakan adalah subsidies atau subventions. Terdapat tiga alasan utama dari penggunaan jenis bantuan ini (Humes IV, 1991: 239) yakni: menambah sumber pendapatan daerah, memenuhi kebutuhan yang berlebihan pendapatan yang terbatas dari area tertentu, dan meningkatkan program tertentu serta menyelipkan kontrol terhadapnya. Realita menunjukkan yang terjadi selama ini adalah masih terdapatnya kesenjangan fiskal vertikal dan kesenjangan fiskal horizontal bagi sejumlah daerah di Indonesia. Kesenjangan fiskal vertikal timbul karena adanya keterbatasan sumber dan kewenangan penerimaan daerah, baik dalam bentuk pajak maupun bukan pajak, serta adanya kebutuhan pengeluaran daerah yang jauh lebih besar. Sedangkan, kesenjangan fiskal horizontal terjadi karena perbedaan kapasitas antardaerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri yang tergantung dari distribusi luas dan besarnya kewenangan atas objek dan basis pajak serta kewenangan sumber-sumber nonpajak. Kesenjangan ini dapat pula terjadi karena adanya perbedaan biaya dan tekanan permintaan atas pelaksanaan fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawab daerah bersangkutan. Hal tersebut tentu berimplikasi pada terjadinya peningkatan kesenjangan pertumbuhan ekonomi antardaerah, kurangnya kemandirian daerah, dan munculnya ketidakpuasan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan dalam rangka menciptakan keadilan dalam pembagian sumber daya bagi kepentingan nasional dan bagi kepentingan daerah. Melalui dana alokasi, pemerintah

22

bertujuan untuk menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan potensi daerah, sehingga daerah dapat membelanjakan dana tersebut untuk kebutuhankebutuhan daerahnya. Dalam dana alokasi ini tidak terdapat batasan mengenai bagaimana dana tersebut dibelanjakan, sehingga daerah dapat dengan leluasa memanfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan yang diinginkan. Namun, masalah yang muncul adalah kemampuan daerah dalam mengelola dana alokasi. Apabila daerah kurang mampu mengelola dana tersebut, maka tidak menutup kemungkinan yang terjadi adalah semakin meningkatnya ketergantungan daerah pada dana perimbangan ini. 6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa laporan keuangan pada sektor pemerintah berperan dalam menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode. Laporan keuangan

digunakan

untuk

melaksanakan

kegiatan

operasional

pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya pada perundang-undangan. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau

23

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari: a.

Pemerintah pusat;

b.

Pemerintah daerah;

c.

Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat;

d.

Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat

pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada: a.

Masyarakat;

b.

Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;

c.

Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan

d.

Pemerintah.

Laporan keuangan pokok terdiri dari: a.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

24

b.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);

c.

Neraca;

d.

Laporan Operasional (LO);

e.

Laporan Arus Kas (LAK);

f.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

g.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

7. Ketepatan Waktu Ketepatan

waktu

pelaporan

keuangan

adalah

rentang

waktu

mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada publik sejak tanggal tutup buku perusahaan (31 Desember) sampai tanggal penyerahan ke Bapepam-LK (Rachmawati, 2008:5). Laporan keuangan yang tepat waktu akan lebih berguna dari pada yang tidak tepat waktu. Setelah informasi yang relevan tersedia lebih cepat, mampu meningkatkan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan, dan kurangnya ketepatan waktu dapat mengurangi informasi dari kegunaannya (Kieso et.al, 2011:47). Terdapat tiga kriteria keterlambatan untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya (Dyer dan Mc Hugh, 1975:4): a.

Preliminary lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir preliminary oleh bursa.

b.

Auditor’s report lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani.

c.

Total lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa.

25

Ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, kepala daerah wajib menyampaikan LKPD kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dan selambat-lambatnya dua bulan setelah laporan tersebut diterima dari pemerintah daerah, BPK wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut kepada DPRD sehingga waktu maksimum untuk menghasilkan LKPD audited adalah lima bulan sejak tahun anggaran berakhir. Ketepatanwaktu laporan keuangan tergantung pada jangka waktu audit karena laporan keuangan tidak dapat diterbitkan sebelum audit selesai dilaksanakan (Johnson,1998). Oleh karena itu, auditor diharapkan untuk melakukan jasa assurance tanpa penundaan (delay), dalam batasan yang diperbolehkan oleh kode profesional dan etika (Carcello et al, 1992; DeAngelo, 1981). 8. Audit Sektor Publik Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan (Arens, 2008). Undangundang No 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan Negara menjelaskan yang dimaksud dengan

26

pemeriksaan (audit)

adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan

evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang

meliputi

perencanaan,

pelaksanaan,

pengawasan,

dan

pertanggungjawaban. Sedangkan tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Audit atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang- Undang di bidang Keuangan Negara yaitu: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Seperti halnya pada auditor swasta, BPK RI juga bekerja berdasarkan standar audit Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). SPKN ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 yang berlaku sejak

27

7 Maret 2007. Pengertian standar auditing adalah suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit. Standar auditing mengandung pula pengertian sebagai suatu ukuran baku atas mutu jasa auditing. Audit yang dilaksanakan oleh BPK terdiri atas audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD berdasarkan pada kriteria: a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan d. Efektivitas sistem pengendalian intern Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion), opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion), opini Tidak Wajar (adversed opinion), dan pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer of opinion). Selanjutnya BPK RI memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut.

28

Grafik 2.1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013

Sumber : IHPS BPK (2014) Opini yang diberikan atas suatu LKPD merupakan cermin bagi kualitas akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan APBD. Adanya kenaikan persentase

opini

wajar tanpa pengecualian

(WTP) secara umum

menggambarkan adanya perbaikan akuntabilitas keuangan oleh pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip yang berlaku (BPK:2014). B. Keterkaitan Antar Variabel Pada penelitian ini, faktor-faktor ketepatan waktu pelaporan LKPD dibagi menjadi dua kelompok model. Kelompok model ini terdiri dari: (1) pemerintahan daerah dan politik - faktor yang berkaitan, (2) kandungan laporan keuangan dan kompetensi manajerial.

29

a.

Pemerintah Daerah dan Politik a. Kemandirian daerah terhadap bantuan pemerintah Ketergantungan keuangan daerah pada bantuan pemerintah pusat (ratio grants to total operating revenue) seiring dengan cita-cita demokrasi nasional dan proses percepatan pembangunan maka muncul suatu yang dinamakan dengan otonomi daerah. Ini berarti bahwa suatu daerah itu memiliki sifat yang otonom. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut sejumlah literatur, dana perimbangan memiliki makna yang sama dengan pendapatan transfer. Salah satu bentuk pendapatan transfer adalah bantuan (grants). Bantuan (grants) menjadi sumber pendapatan yang utama bagi pemerintah daerah di banyak negara (Bird, 2000; Humes IV, 1991; Wilson dan Game, 1994; Shah, 1994). Terdapat tiga alasan utama dari penggunaan jenis bantuan ini (Humes IV, 1991: 239) yakni: menambah sumber pendapatan daerah, memenuhi kebutuhan yang berlebihan pendapatan yang terbatas dari area tertentu, dan meningkatkan program tertentu serta menyelipkan kontrol terhadapnya. Pemerintah masih sangat mengandalkan pada dana berimbang yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan yang telah dikabarkan oleh BPK bahwa 90% pemerintah daerah baik

30

provinsi ataupun kabupaten/kota masih bergantung pada dana perimbangan

ini.

Pemerintah

daerah

mengalokasikan

dana

perimbangan ini untuk tujuan operasional dan investasi. Cohen dan Laventis (2012) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat akan semakin tunduk untuk mematuhi peraturan pemerintah pusat termasuk untuk melaporkan keuangan daerah secara tepat waku. Hal ini dikarenakan terdapat sanksi akan keterlambatan pelaporan keuangan daerah kepada pemerintah pusat yaitu berupa penundaan pencairan dana tahun anggaran berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya tingkat ketergantungan daerah dengan dana perimbangan yang diberikan pemerintah maka pemerintah daerah akan lebih tepat waktu dalam melaporkan LKPD. H1: Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana perimbangan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. b. Lokasi daerah Indonesia merupakan salah satu Negara terbesar didunia. Negara yang terdiri dari ratusan ribu pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan nasional. Belum meratanya pembangunan ini disebabkan karena letak geografis daerah-daerah di Indonesia, hal ini menyebabkan sulitnya akses bagi pemerintah

31

ataupun investor untuk melakukan eksplorasi kekayaan daerah tersebut. Selain itu, belum meratanya pembangunan ditandai dengan belum terpenuhinya kebutuhan yang seharusnya dinikmati rakyat Indonesia. Menurut Nurhadi (2007), minimnya pembangunan pada suatu daerah akan berdampak pada rendahnya aksesibilitas daerah tersebut. Ketika suatu daerah memiliki aksesibilitas yang rendah sebagai akibatnya daerah tersebut akan sulit untuk memperoleh faktor produksi, akses transportasi dan telekomunikasi, serta fasilitas pendidikan berupa universitas-universitas yang mempunyai reputasi salah satunya dalam menghasilkan tenaga akuntan yang cakap dalam pengelolaan keuangan. Pemerataan pembangunan daerah yang belum sempurna tersebut juga tentu menjadi salah satu faktor terhambatnya pelaporan keuangan daerah terutama dari daerah-daerah terpencil dimana mereka kesulitan mengakses informasi ataupun karena faktor minimnya sumber daya manusia yang ada. H2: Jarak lokasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat berpengaruh negative terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah c. Keterpilihan kembali kepala daerah (incumbent) Kepala daerah bertahan (incumbent) yang terpilih kembali diharapkan memiliki pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan dengan kepala daerah yang baru terpilih. Menurut Cohen dan Leventis

32

(2013), kepala pemerintah daerah yang telah berpengalaman memimpin suatu daerah selama lebih dari empat tahun, maka dia akan cukup akrab dengan standar dan prosedur akuntansi serta langkahlangkah persiapan yang diperlukan untuk memfasilitasi prosedur audit. Dengan pengalaman dan pengetahuan tersebut, kepala daerah bertahan diharapkan dapat membuat kebijakan yang mengarah pada perbaikan dalam prosedur akuntansi. Sedangkan jika terpilihnya pemimpin daerah yang baru, ia cenderung akan menginvestigasi masalah keuangan daerah dalam rangka mengungkapkan isu-isu tersembunyi dalam laporan keuangan, dan akan merekrut auditor untuk menyelesaikannya. Antisipasi ini dikhawatirkan akan memperpanjang masa persiapan pelaporan keuangan daerah. H3: keterpilihan kembali kepala daerah berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. 2. Kandungan Laporan Keuangan dan Kompetensi Manajerial a.

Posisi dan Performa Keuangan Dwyer & Wilson (1989) mengembangkan hipotesis bahwa ketepatan waktu pelaporan adalah perangkat yang digunakan oleh pemerintah kota untuk memberikan sinyal bagi kompetensi keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Hal tersebut disampaikan oleh pemerintah dan pejabat terpilih untuk memberikan sinyal kompetensi dan pelayanan kepada masyarakat, investor, dan pengguna lainnya (McLelland & Giroux : 2000). Salah satu keadaan yang memberikan

33

keuntungan bagi manajemen dalam memberikan sinyal kompetensi adalah ketika terdapat pesan baik yang harus disampaikan. Salah satu bagian dari kabar baik adalah performa keuangan yang meningkat. Givoy & Palmon (1982) menjelaskan bahwa keterlambatan pelaporan keuangan sering menjadi pelopor atau pendahulu dari kabar buruk yang akan diterima. Pridgen & Wilder dalam Cagle dkk (2014) mengukur posisi serta performa keuangan dengan menghitung rasio berupa : 1) Total asset : total revenue, perbandingan antara total aset dan total pendapatan digunakan untuk mengukur posisi keuangan 2) Change in net assets : total net assets, perbandingan dari perubahan aset bersih dan total aset bersih digunakan untuk mengukur performa keuangan pemerintah daerah. Rasio-rasio keuangan ini menghasilkan ukuran kebaikan ataupun keburukan dari konten laporan keuangan tersebut. Hal ini mengindikasikan konten laporan yang baik (kabar baik) akan dilaporkan secara tepat waktu. Hal ini disebabkan oleh dua alasan. Pertama, manajemen memberikan sinyal positif secepatnya ataupun secara tepat waktu, jika pelaporan mengalami keterlambatan makan dapat diindikasikan bahwa hal tersebut mengandung sinyal yang buruk. Selain itu, ketepatan waktu pelaporan keuangan juga mengindikasikan kompetensi manajerial yang baik. Staff manajerial

34

yang kompeten di perkirakan mempunyai pengendalian internal yang baik dan memiliki catatan dan fungsi yang lebih baik. H4: Posisi laporan keuangan yang baik berhubungan positif dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. H5: Performa laporan keuangan yang baik berhubungan positif dengan

ketepatan waktu pelaporan keuangan.

b. Temuan Temuan

audit

diterbitkan

ketika

auditee

gagal

dalam

menerapkan hukum dan regulasi serta ketika auditor menemukan masalah

dengan

internal

controll.

Temuan

ini

merupakan

permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh auditor di lapangan. Temuan ini akan meningkatkan risiko pengendalian, prosedur audit serta waktu pelaksanaan audit sehingga berpengaruh terhadap lamanya penyelesaian laporan audit (Cagle dkk, 2014:82). Komunikasi antara auditee dan auditor menjadi lebih intens ketika terdapat permasalahan akuntansi yang bersiat material (Cohen dan Leventis, 2013). Hal ini berarti semakin banyaknya temuan audit akan menambah waktu diskusi antara tim audit pemerintah (BPK) dengan pihak penanggung jawab audit pemerintah daerah sebelum temuan tersebut dilaporkan dalam laporan hasil audit. H6: Temuan audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

35

c. Opini Beberapa penelitian sebelumnya seperti Dwyer & Wilson (1989), McLelland & Giroux (2000) menemukan tidak ada hubungan signifikan antara tipe opini audit dan ketepatan waktu laporan audit. Payne & Jenson (2002) menemukan bahwa opini wajar tanpa pengecualian mempunyai hubungan signifikan dalam memangkas waktu audit. Laitinen (1989) menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) dengan ketepatan waktu pada perusahaan komersial. Menurut McLelland & Giroux, opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) merupakan sebuah pertanda buruk bagi pengguna laporan keuangan. Opini yang diberikan BPK berupa opini selain wajar tanpa pengecualian (WTP) seperti wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar ataupun tidak mengemukakan pendapat dapat dianggap sebuah catatan buruk kinerja keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. H7: Opini WTP laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap

ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah

C. Penelitian Sebelumnya Penelitian sebelumnya mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat di dalam tabel 2.1 pada halaman selanjutnya.

36

No. 1

Nama Corey S. Cagle, Dale L Flesher, Annette B Pridgen (2014)

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya Metode Penelitian Judul Persamaan Perbedaan Audit Report Variabel yang Variabel yang Timeliness Of sama : berbeda : United States Ketepatanwaktu akuntabilitas, Local pelaporan audit, pembiayaan, jarak kantor auditor dan Governments: An Posisi Keuangan, Investigation Of klien, keahlian Performa Entities Exceeding Keuangan, Opini auditor. Reporting Keuangan, Temuan Sampel yang Deadlines Audit digunakan pemerintah daerah di Mississipi, Amerika Serikat. Analisis menggunakan Ordinary Least Square (OLS)

Hasil Jumlah temuan audit dan penerbitan opini selain WTP memperpanjang waktu penerbitan laporan keuangan

Berlanjut ke halaman berikutnya

37

No. 2

Nama Yediel Lase dan Sutaryo (2014)

Tabel 2.1 (Lanjutan) Metode Penelitian Judul Persamaan Perbedaan Pengaruh Variabel yang Variabel yang Karakteristik sama: berbeda: Auditor terhadap Ketepatanwaktu karakteristik Audit Delay pelaporan auditor (latar Laporan Keuangan keuangan daerah belakang Pemerintah Daerah pendidikan, penugasan berulang, kecakapan profesional auditor) Sampel yang digunakan 127 pemerintah daerah di Indonesia Analisis menggunakan model regresi dengan uji univariat dan multivariate

Hasil Interaksi antara kecakapan profesional auditor dan penugasan berulang auditor dan interaksi antara kecakapan profesional auditor dengan latar belakang pendidikan auditor mempengaruhi audit delay


38

No. 3

Nama Sandra Cohen dan Sergio Laventis (2013)

Tabel 2.1 (Lanjutan) Metode Penelitian Judul Persamaan Perbedaan Effects of Variabel yang Variabel yang Municipal, sama : berbeda: auditing and Kemanidrian Pengalaman political factors on daerah, Lokasi penggunaan audit delay daerah, akuntansi berbasis Keterpilihan akrual, kekuatan kembali kepala oposisi, eksternal daerah akuntan, tim akuntan internal Populasi yang digunakan pemerintah daerah di Yunani Analisis menggunakan Multiple Regression Model

Hasil Kekuatan oposisi, ukuran pemerintah daerah, re-election, populasi, keberadaan tim akuntansi internal, remarks berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan


39

No. 4

Nama Andrew J. McLelland dan Gary Giroux (2000)

Tabel 2.1 (Lanjutan) Metode Penelitian Judul Persamaan Perbedaan An Empirical Variabel yang Variabel yang Analysis of Auditor sama: berbeda: Report Timing by Opini daerah, Ukuran dan Large Temuan audit kompleksitas Municipalities klien, karakteristik audit, kendala peraturan

Hasil Pengungkapan dalam laporan audit dan keberadaan auditor independen berhubungan negative dengan audit delay. Adanya hubungan positif yang signifikan antara audit delay dengan populasi dan keberadaan lembaga audit tambahan


40

No. 5

Nama Dwyer, P. D., & Wilson, E. R. (1989)

Tabel 2.1 (Lanjutan) Metode Penelitian Judul Persamaan Perbedaan Variabel yang Variabel yang An empirical sama: berbeda: insentif investigation of Posisi Keuangan, pemerintah, factors affecting Performa kendala peraturan, the timeliness of Keuangan, Sampel yang reporting by Ketepatanwaktu digunakan 142 municipalities pemerintah daerah di Amerika

Hasil Ketepatan waktu pelaporan keuangan berhubungan pada kandungan laporan keuangan, kompetensi manajerial pemerintah daerah, penggunaan auditor independen.

Sumber: Diolah dari berbagai referensi

41

D. Kerangka Pemikiran Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011 : 60) mengemukakan bahwa Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Kerangka berpikir ini merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun masalah-masalah yang dianggap penting dalam penelitian ini adalah kemandirian daerah, jarak lokasi daerah dengan pemerintah pusat, keterpilihan kembali kepala daerah, posisi keuangan dan performa keuangan daerah, temuan audit, opini audit. Berdasarkan uraian di atas gambaran menyeluruh penelitian ini yang mengangkat penelitian mengenai pengaruh yang terjadi pada ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah disajikan dalam gambar 2.1.

42

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan LKPD

Adanya keterlambatan pelaporan keuangan daerah di Indonesia

Kemandirian daerah (X1) Jarak lokasi daerah dengan Pusat (X2) Keterpilihan kembali kepala daerah (X3) Ketepatan waktu pelaporan keuangan (Y)

Posisi Keuangan (X4) Performa Keuangan (X5) Temuan Audit (X6) Opini Audit (X7) Hipotesis Pengujian Menggunakan Regresi Logistik

Analisis dan Pembahasan

43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu ketepatan pelaporan keuangan daerah. Variabel independen dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu (1) faktor pemerintah daerah dan politik yang diukur melalui tingkat kemandirian daerah, jarak lokasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta keterpilihan kembali kepala daerah tahun sebelumnya. (2) faktor kompetensi manajerial yang diukur melalui posisi dan performa keuangan daerah, temuan audit, opini audit. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) sampai dengan 2013 yaitu sejumlah 548 pemerintah daerah. B. Metode Penentuan Sampel Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota tahun 2013. Sampel yang diambil adalah seluruh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten & kota) yang menyerahkan LKPD audited tahun anggaran 2013 baik yang mengalami keterlambatan ataupun tepat waktu. Pemilihan tersebut dikaitkan dengan kebutuhan sampel yang cukup besar

44

pada penelitian ini. Satu tahun anggaran dipilih karena untuk memfokuskan faktor-faktor ketepatan waktu pelaporan keuangan pada tahun anggaran 2013. C. Metode Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berupa data catatan atau yang telah ada yang merupakan hasil rekap laporan keuangan dan dibuat oleh instansi terkait. Data yang digunakan bersumber dari : 1.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013.

2.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013.

3.

Daftar daerah otonom di Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

4.

Daftar kepala daerah di Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

D. Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan yang diwujudkan dalam bentuk angka. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik dengan bantuan software SPSS 22 yang selanjutnya dianalisis menggunakan Regresi Logistik.

45

Alasan penggunaan alat analisis regresi logistik (logistic regression) adalah karena variabel dependen bersifat dummy. Sedangkan pendekatan keilmuan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan ilmu statistik dengan uji statistik non parametrik. Statistik non parametrik adalah statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan segala asumsi yang melandasi metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal (Gibbons & Chakraborti: 2003). 1.

Definisi Regresi Logistik Regresi logistik adalah bentuk khusus dimana variabel dependennya terbagi menjadi dua bagian atau kelompok (biner). Walaupun formulanya dapat saja lebih dari dua kelompok. Regresi logistik adalah regresi yang digunakan untuk mencari persamaan regresi jika variabel dependennya merupakan variabel yang berbentuk skala. Regresi logistik binari digunakan untuk menemukan persamaan regresi dimana variabel dependennya bertipe kategorial dua pilihan seperti: ya atau tidak, atau lebih dari dua pilihan seperti: tidak setuju, setuju, sangat setuju.

2.

Tahapan Regresi Logistik Tahapan dalam pengujian dengan menggunakan uji regresi logistik (logistic regression) adalah statistik deskriptif dan pengujian hipotesis penelitian, adapun penjelasannya diuraikan dalam paragraf dibawah ini (Ghozali, 2013): a. Statistik Deskriptif Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi (standard

46

deviation), dan maksimum-minimum. Mean digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata dari sampel. Maksimum-minimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. b.

Pengujian Hipotesis Penelitian Estimasi

parameter

menggunakan

Maximum

Likehood

Estimation (MLE). Ho = b1 = b2 = b3 = ... = bi = 0 Ho ≠ b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ ... ≠ bi ≠ 0 Hipotesis nol menyatakan bahwa variabel independen (x) tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel respon yang diperhatikan (dalam populasi). Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menggunakan ɑ = 5%. Nilai ɑ dinyatakan sebagai besarnya tingkat kesalahan yang dapat ditolerir. Umumnya, untuk ilmu sosial, termasuk ekonomi dan keuangan, besarnya a adalah 5%. Kaidah pengambilan keputusan adalah: a.

Jika nilai probabilitas (sig.) < a = 5% maka hipotesis alternatif didukung.

b.

Jika nilai probabilitas (sig.) > a = 5% maka hipotesis alternatif tidak didukung.

47

1) Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) Langkah pertama adalah menilai overall model fit terhadap data. Beberapa test statistik diberikan untuk menilai hal ini. Hipotesis untuk menilai model fit adalah: H0

: Model yang dihipotesiskan fit dengan data

HA

: Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

Dari hipotesis ini kita tidak akan menolak hipotesis nol agar model fit dengan data. Statistik yang digunakan berdasarkan pada fungsi likelihood. Likelihood L dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan menjadi -2LogL. Penurunan likelihood (2LL) menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data. 2) Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) Cox dan Snell’s R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran R2 pada multiple regression yang didasarkan pada teknik estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 (satu) sehingga sulit diinterpretasikan. Nagelkerke’s R square merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan Snell untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai Cox dan Snell’s R dengan nilai maksimumnya. Nilai Nagelkerke’s R dapat diinterpretasikan seperti nilai R2 pada multiple regression. Nilai yang kecil

48

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabelvariabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 3) Menguji Kelayakan Model Regresi Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test sama dengan atau kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga Goodness fit model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. 4)

Matriks Klasifikasi Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan terjadinya ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

49

5) Model Regresi Logistik yang Terbentuk Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik (logistic regression), yaitu dengan melihat pengaruh kemandirian daerah, lokasi daerah, keterpilihan kembali kepala daerah, posisi dan performa keuangan daerah, temuan audit, serta opini auditor yang diterbitkan oleh BPK terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah di Indonesia. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

TIMELINESS = a + ß1 GRANTS + ß2 LOCATE + ß3 INCUMBNT + ß4 POSITION + ß5 PERFORM + ß6 FINDINGS + ß7 OPINION +є dimana: TIMELINESS

= Ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah

a

= konstanta

ß1,2

= koefisien variabel

GRANTS

= kemandirian daerah

LOCATE

= lokasi pemerintah daerah

INCUMBNT

= keterpilihan kembali kepala daerah pada tahun selanjutnya

POSITION

= posisi keuangan daerah

PERFORM

= performa keuangan daerah

50

FINDINGS

= banyaknya temuan audit

OPINION

= opini yang diberikan oleh BPK atas LKPD

є

= error

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian Operasional variable penelitian adalah sebuah konsep yang memiliki penjabaran dari variable yang ditetapkan dalam suatu penelitian dan dimaksudkan untuk memastikan agar variable yang diteliti secara jelas dapat ditetapkan indikatornya (Rukmini,2008). Analisis data pada penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang terdiri dari variabel terikat (dependent variable) variabel bebas (independent variabel). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Timeliness atau ketepatan waktu pelapora keuangan daerah. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat kemandirian daerah, jarak lokasi pemerintah daerah dangan pemerintah pusat, keterpilihan kembali kepala daerah periode sebelumnya, posisi keuangan, performa keuangan, temuan audit, opini audit. 1. Variabel Terikat Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang terikat dan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Melalui analisis terhadap variabel terikat adalah mungkin untuk menemukan jawaban atas suatu masalah (Sekaran, 2006). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan peraturan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran 51

berakhir, kepala daerah wajib menyampaikan LKPD kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dan selambat-lambatnya dua bulan setelah laporan tersebut diterima dari pemerintah daerah, BPK wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut kepada DPRD sehingga waktu maksimum untuk menghasilkan LKPD audited adalah lima bulan sejak tahun anggaran berakhir. Ketepatan waktu diukur dengan metode dummy dengan acuan jumlah hari antara tanggal tutup buku LKPD dengan tanggal penerbitan LHP atas LKPD tersebut (Lase dan Sutaryo :2014), dengan kategorinya adalah bagi pemerintah daerah yang tidak tepat waktu (terlambat) masuk kategori 1 dan pemerintah daerah yang tepat waktu masuk kategori 0. 2.

Variabel Bebas Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat secara positif atau negatif (Sekaran, 2006). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat kemandirian daerah, jarak lokasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, keterpilihan kembali pemerintah daerah periode sebelumnya, posisi keuangan pemerintah daerah, performa keuangan pemerintah daerah, temuan audit, dan opini audit. a.

Tingkat kemandirian pemerintah daerah Tingkat kemandirian pemerintah daerah diukur dengan melihat perbandingan antara jumlah realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan total realisasi pendapatan daerah. Data ini

52

didapatkan

dari

laporan

realisasi

pendapatan

daerah

yang

dipublikasikan oleh pemerintah daerah.

b. Jarak lokasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat Jarak lokasi ini didasarkan dengan pola pemerataan ekonomi dan

pembangunan

di

Indonesia,

dimana

pembangunan

dan

perekonomian Indonesia saat ini berpusat di wilayah Indonesia bagian barat. Data untuk variable ini diukur menggunakan dummy, angka 1 diberikan untuk pemerintah daerah yang berlokasi di wilayah Indonesia bagian barat dan 0 jika di wilayah selain Indonesia bagian barat. c.

Keterpilihan kembali kepala daerah periode sebelumnya Keterpilihan kembali kepala daerah periode sebelumnya dilihat menggunakan data kepala daerah yang terdapat dalam daftar kepala daerah di Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Data untuk variable ini diukur menggunakan dummy, angka 1 diberikan untuk daerah yang dipimpin oleh kepala daerah minimal dua tahun berturut-turut atau tahun sebelum dan pada saat penelitian dipimpin oleh kepala daerah yang sama dan 0 diberikan kepada daerah yang memiliki perubahan kepemimpinan satu tahun sebelum penelitian dan pada tahun penelitian.

53

d. Posisi keuangan daerah Posisi keuangan daerah diperoleh dari total aset dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Data ini diambil dari laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit. e.

Performa keuangan daerah Performa keuangan daerah tahun berjalan diukur dengan perubahan aset bersih periode berjalan dengan periode sebelumnya dengan total asset dalam periode berjalan. Data untuk variable ini diambil dari laporan keuangan pemerintah daerah yang telah di audit.

f.

Temuan audit Temuan audit diukur dengan menggunakan jumlah temuan yang diungkapkan BPK melalui Ikhstisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) yang diterbitkan per semester setiap tahunnya.

g.

Opini audit Opini audit pemerintah daerah diperoleh dari IHPS BPK. Data untuk variable ini diukur menggunakan dummy, angka 1 diberikan kepada daerah yang menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ataupun WTP dengan paragraph penjelas dan angka 0 diberikan kepada daerah yang menerima opini selain WTP dan WTP dengan paragraf penjelas.

54

Tabel 3.1 Operasional Variabel Variable

Indikator

Skala

Variabel Dependen TIMELINESS

1 jika LKPD dilaporkan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya ; 0 jika lainnya

Dummy

Variabel Independen : Faktor pemerintah daerah dan politik yang terkait

GRANT (+)

Jumlah realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat : total realisasi pendapatan daerah

Rasio

LOCATE (-)

1 jika lokasi pemerintahan daerah berada di wilayah Indonesia bagian barat ; 0 jika lainnya

Dummy

1 jika kepala daerah menjabat selama 2 tahun atau lebih ; 0 jika kurang dari 2 tahun

Dummy

INCUMBT (-)

Kandungan Laporan keuangan dan Kompetensi manajerial POSITION (+)

Total Aset : Total Pendapatan

Rasio

PERFORM (-)

Perubahan aset bersih : Total Aset

Rasio

FINDINGS (-)

Total temuan yang dikeluarkan auditor

Rasio

OPINION (+)

1 jika entitas menerima opini WTP atau WTP-DPP ; 0 jika lainnya

Dummy

55

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian 1) Deskripsi Objek Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah seluruh Indonesia baik itu Provinsi, Kabupaten ataupun Kota tahun anggaran 2013. Seluruh pemerintah daerah dipilih agar penelitian ini dapat mencakup semua tatanan pemerintah yang mengeluarkan laporann keuangan daerah dan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian ini berfokus pada faktor – faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah yang mencakup faktor daerah serta kompetensi manajerial. Faktor daerah dilihat dari kemandirian daerah, lokasi daerah, dan keterpilihan kembali kepala daerah. Kompetensi manajerial dilihat dari posisi dan performa keuangan daerah, temuan audit serta opini yang diterbitkan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Penggunaan data pada tahun anggaran 2013 adalah karena laporan keuangan daerah terbaru yang telah diperiksa oleh BPK adalah tahun anggaran 2013. Alasan penggunaan data hanya satu tahun anggaran adalah karena penelitian ini akan difokuskan pada tahun anggaran tersebut dengan melibatkan sampel data yang cukup

mempresentasikan

seluruh

56

populasi

pemerintah

daerah.

Total jumlah seluruh daerah otonom mengacu pada data yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Selanjutnya sampel yang dipilih mengacu pada pemerintah daerah yang mengeluarkan laporan keuangan didasarkan

pada

Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh BPK. Tabel 4.1 Jumlah Pemerintah Daerah Otonom (Provinsi, Kabupaten/Kota) di Indonesia Provinsi Ditjen Otda 34 Kemendagri 33 IHPS BPK 1 Perbedaan Sumber : Data diolah

Kabupaten

Kota

Total

415

93

542

399 16

92 1

524 18

Jumlah pemerintah daerah berdasarkan data yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sebanyak 415 kabupaten, 93 kota dan 34 provinsi atau setara dengan total 542 daerah. Sedangkan laporan keuangan audit daerah tahun anggaran 2013 berdasarkan IHPS BPK menyebutkan jumlah kabupaten sebanyak 399, kota sebanyak 92 dan provinsi sebanyak 33. Sehingga total daerah yang mengumpulkan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2013 sebanyak 524 daerah. Timbulnya perbedaan ini dikarenakan hanya 524 daerah yang telah menyusun LKPD Tahun 2013. Jumlah sampel yang digunakan adalah 524 laporan keuangan daerah yang telah diudit oleh BPK. Sampel ini hampir memenuhi jumlah populasi dari pemerintah daerah karena pada penelitian ini akan difokuskan pada satu tahun

57

anggaran, sehingga membutuhkan sampel yang tepat untuk mempresentasikan jumlah kesuluruhan pemerintah daerah. B. Hasil Uji Analisis Data Penelitian Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi logistik (logistic regression). Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh variabel independen (kemandirian daerah, lokasi daerah, keterpilihan kembali kepala daerah, performa keuangan daerah, posisi keuangan daerah, temuan audit serta opini audit) terhadap variabel dependen yaitu ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. 1) Hasil Uji Statistik Deskriptif Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diperoleh sebanyak 525 data yang berasal dari tahun anggaran 2013. Tabel 4.2 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics N Grants Position Perform Findings Valid N (listwise)

524 524 524 524

Minimum Maximum ,28 ,01 -1,47 ,0

266,82 76,56 1,00 48,0

Mean 21,5358 2,8679 ,1354 2,277

Std. Deviation 27,24456 4,89986 ,18371 6,4868

524

Sumber : Output SPSS Tabel 4.2 menunjukkan statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian. Berdasarkan Tabel diatas, hasil analisis dengan menggunakan

58

statistik deskriptif terhadap kemandirian daerah (GRANTS) menunjukkan nilai minimum 0,28 nilai maksimum sebesar 266,82 dengan rata- rata sebesar 21,5358 dan standar deviasi sebesar 27,24456. Analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap ukuran posisi keuangan daerah (POSITION) menghasilkan nilai minimum sebesar 0,01 nilai maksimum sebesar 76,56 dengan rata-rata sebesar 2,8679 dan standar deviasi sebesar 4,89986. Selanjutnya ukuran performa keuangan (PERFORM) juga dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar -1,47 nilai maksimum sebesar 1,00 dengan rata-rata sebesar 0,1354 dan standar deviasi 0,18371.

Hasil analisis dengan menggunakan statistik

deskriptif terhadap temuan audit (FINDINGS) menunjukkan nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 48 dengan rata-rata sebesar 2,28 dan standar deviasi 6,487. 2) Hasil Uji Statistik Regresi Logistik Karena variabel dependen bersifat dummy (pelaporan tepat waktu dan tidak tepat waktu), maka pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi logistik. Tahapan dalam pengujian dengan menggunakan uji regresi logistik dapat dijelaskan sebagai berikut (Ghozali, 2013): a. Hasil Uji Kesesuaian Keseluruhan Model (Overall Model Fit) Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 Log Likelihood (-2LL) pada awal (Block Number=0) dengan nilai -2 Log Likelihood (-2LL) pada akhir (Block Number=1). Nilai -2LL awal adalah

59

sebesar 668,900. Setelah dimasukkan ketujuh variabel independen, maka nilai -2LL akhir mengalami penurunan menjadi 520,689. Penurunan Likelihood (-2LL) sebesar 114,211 ini menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

Tabel 4.3 Menilai Keseluruhan Model Iteration Historya,b,c,d Coefficients Iteration

-2 Log likelihood

Const ant

Step 1

GRANTS

LOCATE

INCUM

POSI

PER

FINDI

OPINI

BNT

TION

FORM

NGS

ON

1

532,473

,335

-,012

,680

,270

-,026

-,223

-,074

,786

2

521,140

,381

-,018

,843

,373

-,030

-,390

-,098

1,160

3

520,690

,413

-,020

,859

,392

-,030

-,440

-,103

1,252

4

520,689

,417

-,020

,859

,393

-,030

-,442

-,103

1,256

5

520,689

,417

-,020

,859

,393

-,030

-,442

-,103

1,256

a. Method: Enter b. Constant is included in the model. c. Initial -2 Log Likelihood: 668,900 d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber : Output SPSS

b. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerke R. Square) Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan oleh nilai Nagelkerke R Square. Nilai Nagelkerke R Square adalah sebesar 0,342 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 34,2% sedangkan sisanya sebesar 65,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

60

Tabel 4.4 Koefisien Determinasi Model Summary

Step

Cox & Snell R

Nagelkerke R

Square

Square

-2 Log likelihood 520,689a

1

,246

,342

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber: output SPSS

c. Hasil Uji Kelayakan Model Regresi Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Pengujian menunjukkan nilai Chisquare sebesar 11,591 dengan signifikansi (p) sebesar 0,170. Berdasarkan hasil tersebut, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka model dapat disimpulkan mampu memprediksi nilai observasinya. Tabel 4.5 Kelayakan Model Regresi Hosmer and Lemeshow Test Step

Chi-square

1

11,591

df

Sig. 8

,170

Sumber: output SPSS d. Hasil Matriks Klasifikasi Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah

61

Tabel 4.6 Matriks Klasifikasi

Classification Tablea

Observed Step 1 TIMELINE 0 SS 1

Predicted TIMELINESS Percentage 0 1 Correct 85

91

48,3

31

317

91,1

Overall Percentage

76,7

a. The cut value is ,500 Sumber: output SPSS

Kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah adalah sebesar 91,1%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model regresi yang digunakan, terdapat sebanyak 477 pemerintah daerah yang diprediksi akan melakukan pelaporan keuangan secara tepat waktu dari total 524 pemerintah daerah di Indonesia. Kekuatan prediksi model pemerintah daerah yang melaporkan keuangan daerah tidak tepat waktu adalah sebesar 48,3% yang berarti bahwa dengan model regresi yang digunakan ada sebanyak 253 pemerintah daerah yang diprediksi tidak tepat waktu dalam melaporkan keuangan daerah dari total 524 pemerintah daerah di Indonesia. e. Hasil Uji Regresi Logistik Model regresi logistik yang terbentuk disajikan pada tabel dibawah ini:

62

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik Variables in the Equation B a

Step 1

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

GRANTS

-,020

,006

10,220

1

,001

,980

LOCATE

,859

,235

13,324

1

,000

2,361

INCUMBN T

,393

,237

2,759

1

,097

1,482

POSITION

-,030

,024

1,621

1

,203

,970

PERFORM

-,442

,707

,391

1

,532

,643

FINDINGS

-,103

,021

24,850

1

,000

,902

OPINION

1,256

,284

19,618

1

,000

3,511

Constant

,417

,320

1,694

1

,193

1,517

a. Variable(s) entered on step 1: GRANTS, LOCATE, INCUMBNT, POSITION, PERFORM, FINDINGS, OPINION.

Sumber: output SPSS Hasil pengujian terhadap koefisien regresi menghasilkan model berikut ini: Timeliness = 0,417 – 0,20 GRANTS + 0,859 LOCATE + 0,393 INCUMBNT - 0,30 POSITION – 0,442 PERFORM – 1,03 FINDINGS +1,256 OPINION Berdasarkan

pengujian

regresi

logistik

(logistic

regression)

sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, interpretasi hasil disajikan dalam tiga bagian. Bagian pertama membahas pengaruh kemandirian daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah (H1). Kedua membahas tentang pengaruh lokasi pemerintah daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah.(H2). Ketiga membahas pengaruh keterpilihan kembali kepala daerah pada tahun

63

selanjutnya terhadap ketepatan waktu pelaporan daerah (H3). Keempat membahas pengaruh posisi keuangan daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (H4). Kelima membahas pengaruh performa keuangan daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah (H5). Keenam membahas banyaknya temuan audit yang ditemukan auditor BPK terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah (H6). Ketujuh membahas pengaruh opini yang diberikan oleh BPK terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah (H7). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 1.

Pengaruh kemandirian daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah Variabel GRANTS menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar 0,20 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,001 lebih kecil dari a = 5%. Karena tingkat signifikansi (p) lebih kecil dari a = 5% maka hipotesis ke-1 berhasil didukung. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kemandirian daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Pemerintah sebagai pihak yang mengelola dan menjalankan amanah rakyat memiliki keharusan untuk melaporkan pertanggung jawabannya atas keuangan dan operasional daerah tersebut selama satu tahun buku. Hal ini berarti pemerintah mempunyai keterikatan untuk patuh pada peraturan perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun

64

2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemerintah daerah yang tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat akan semakin tunduk untuk mematuhi peraturan pemerintah pusat termasuk peraturan terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut dimotivasi

adanya

sanksi

kepada

pemerintah

daerah

berupa

penundaan pemberian bantuan apabila pemerintah daerah terlambat menyampaikan laporan keuangan kepada pemerintah pusat. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Cohen dan Laventis (2013). 2. Pengaruh lokasi pemerintah daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah Variabel LOCATE menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0,839 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,000 lebih kecil dari a = 5%. Karena tingkat signifikansi (p) lebih kecil dari a = 5% maka hipotesis ke-2 berhasil didukung. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa lokasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Pemerintah daerah yang mempunyai jarak lebih dekat dengan pemerintah pusat cenderung menjadi pusat dari ekonomi Negara dan mengalami pembangunan serta memiliki sumber daya manusia yang

65

memadai dan berkompeten untuk melakukan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Cohen dan Laventis (2013). 3. Pengaruh keterpilihan kembali kepala daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Variabel INCUMBNT menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0,356 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,130 lebih besar dari a = 5%. Karena tingkat signifikansi (p) lebih besar dari a = 5% maka hipotesis ke-3 tidak berhasil didukung. Penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa keterpilihan kembali kepala daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Kepala pemerintah daerah yang telah memimpin lebih dari satu periode maka dia akan cukup akrab dengan standard dan prosedur akuntansi serta langkah-langkah persiapan yang diperlukan untuk memfasilitasi prosedur audit. Kepala daerah yang terpilih kembali diharapkan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak dibandingkan dengan kepala daerah yang baru terpilih. Dengan pengetahuan dan pengalaman tersebut, kepala daerah diharapkan dapat membuat kebijakan yang mengarah pada perbaikan dalam prosedur akuntansi yang nantinya akan mempercepat proses penyelesaian penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan akan terbit

66

tepat waktu. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Cohen dan Laventis (2013). 4. Pengaruh posisi keuangan daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah Variabel POSITION menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar 0,030 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,206 lebih besar dari a = 5%. Karena tingkat signifikansi (p) lebih besar dari a = 5% maka hipotesis ke-2 tidak berhasil didukung. Penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa posisi keuangan daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Cagle & Fisher (2014) yang tidak menemukan bukti kuat bahwa posisi keuangan daerah mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. 5. Pengaruh performa keuangan daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Variabel PERFORM menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar 0,458 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,517 lebih besar dari a = 5%. Karena tingkat signifikansi (p) lebih besar dari a = 5% maka hipotesis ke-3 tidak berhasil didukung. Penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa performa keuangan daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Cagle & Fisher (2014) yang tidak menemukan bukti kuat bahwa

67

performa keuangan daerah mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. 6. Pengaruh opini audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Variabel OPINION menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 1,248 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,000 lebih kecil dari a = 5%. Karena tingkat signifikansi (p) lebih besar dari a = 5% maka hipotesis ke- berhasil didukung. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa opini yang diterima oleh pemerintah daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh McLelland dan Giroux (2000) bahwa opini unqualified (Wajar Tanpa Pengecualian) merupakan sebuah kabar bagus yang harus dikabarkan secepat mungkin. Payne dan Jensen (2002) mengindikasikan bahwa opini selain WTP mengindikasikan adanya tambahan prosedur yang dibutuhkan selama pelaksanaan audit yang akan meningkatkan audit delay yang berarti menyebabkan pelaporan keuangan tidak tepat waktu. 7. Pengaruh temuan audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah Variabel FINDINGS menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar -0,104 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,000 lebih kecil dari a = 5%. Karena tingkat signifikansi (p) lebih kecil dari a = 5%

68

maka hipotesis ke-4 berhasil didukung. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa opini yang diterima oleh pemerintah daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Menurut Cohen dan Laventis (2013), komunikasi antara auditan dengan auditor akan lebih intens ketika terdapat permasalahan akuntansi yang bersifat material. Banyaknya temuan audit akan menambah waktu diskusi temuan baik di intern tim auditor maupun antara auditor dan klien. Cagle et al. (2014) menyatakan bahwa banyaknya temuan audit sebagai salah satu ukuran dari kabar yang akan dilaporkan secara tepat waktu. Temuan audit mengindikasikan tentang kompetensi manajerial. Semakin besar temuan audit yang menunjukkan lemahnya kompetensi manajerial maka akan memakan waktu yang banyak dalam pelaporan keuangan. Whittered (1980) menemukan bahwa waktu akan meningkat jika kualifikasi semakin besar. Hal ini dikarenakan auditor akan melakukan prosedur

audit

tambahan

ketika

mereka

menemukan

dugaan

ketidakwajaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Cohen dan Laventis (2013) Cagle et al.(2014).

69

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pada pelaporan keuangan pemeriintah daerah di Indonesia. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor pemerintah daerah dan politik serta faktor kompetensi manajerial pemerintah daerah. Faktor pemerintah daerah dan politik diproksikan dengan kemandirian daerah, lokasi daerah dan keterpilihan kembali kepala daerah. Faktor yang terkait dengan kompetensi manajerial diproksikan dengan posisi dan performa keuangan daerah, opini audit serta temuan audit yang dilakukan oleh BPK. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik dengan program Statistical Package for Social Science (SPSS) Ver. 22. Data sampel perusahaan sebanyak 524 pemerintah daerah yang telah mempunyai laporan keuangan yang telah di audit oleh BPK mencakup pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota pada tahun anggaran 2013. Hasil pengujian dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diringkas sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil uji regresi logistik (logistic regression) menunjukkan bahwa faktor kemandirian daerah berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan daerah di Indonesia dengan nilai signifikansi sebesar 0,001

70

2. Berdasarkan hasil uji regresi logistik (logistic regression) menunjukkan bahwa faktor lokasi daerah berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan daerah di Indonesia dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. 3. Berdasarkan hasil uji regresi logistik (logistic regression) menunjukkan bahwa faktor keterpilihan kembali kepala daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan daerah di Indonesia dengan nilai signifikansi sebesar 0,097. 4. Berdasarkan hasil uji regresi logistik (logistic regression) menunjukkan bahwa faktor posisi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan daerah di Indonesia dengan nilai signifikansi sebesar 0,203. 5. Berdasarkan hasil uji regresi logistik (logistic regression) menunjukkan bahwa faktor posisi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan daerah di Indonesia dengan nilai signifikansi sebesar 0,532. 6. Berdasarkan hasil uji regresi logistik (logistic regression) menunjukkan bahwa faktor opini audit daerah berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan daerah di Indonesia dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. 7. Berdasarkan hasil uji regresi logistik (logistic regression) menunjukkan bahwa faktor jumlah temuan audit daerah berpengaruh terhadap

71

ketepatanwaktu pelaporan keuangan daerah di Indonesia dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. B. Saran Penelitian terkait dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah dimasa yang akan datang diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih berkualitas dengan mempertimbangkan saran dibawah ini: 1. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan variabel kontrol seperti ukuran pemerintah yang diproksikan melalui banyaknya kabupaten/kota dalam suatu provinsi untuk mengukur besarnya ukuran pemerintah provinsi. Begitu pula untuk mengukur ukuran pemerintah ditingkat kabupaten/kota menggunakan banyaknya kecamatan/desa di daerah tersebut. Hal ini karena keberagaman ukuran daerah di Indonesia. 2. Pengukuran terhadap variabel ketepatan waktu pada penelitian selanjutnya diukur dengan menghitung lamanya waktu audit delay laporan keuangan daerah dengan laporan auditor. Sehingga dapat diketahui berapa rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk menyampaikan LKPD. 3. Penggunaan variabel dari sudut pandang auditor eksternal dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat diketahui pula faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. 4. Memperluas tahun penelitian sehingga dapat digambarkan faktor-faktor

yang mempengaruhi ketepatan waktu secara umum untuk jangka panjang.

72

DAFTAR PUSTAKA

Abdurachmat, Idris dan Maryani, E.1997. Geografi Ekonomi. Institut Kerguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung. Adi, P. H. (2006). Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah. Dalam Simposium Nasional Akuntansi IX Padang. Almilia, Luciana Spica dan Vieka Devi. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prediksi Peringkat Obligasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta”. Simposium Nasional Manajemen. Antara Jatim.2014. Ketergantungan Pemda atas dana Perimbagan Sangat Tinggi. http://www.antarajatim.com/lihat/berita/134898/ketergantungan-pemdaatas- dana-perimbangan-sangat-tinggi. diakses tanggal 20 Maret 2015. Belkaoui, Ahmed Riahi.2007.Accounting Theory 5th Edition, Jakarta: Salemba Empat. Badan Pemeriksa Keuangan .2014.Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester I _______________________.2014.Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester II _______________________.2007. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Cagle, C. S., Flesher, D. L., & Pridgen, A. B. 2014. Audit Report Timeliness Of United States Local Governments: An Investigation Of Entities Exceeding Reporting Deadlines. Working Paper Cagle, C., Pridgen, A., 2012. Audit Quality in County Governments: Evidence from Audit Findings. Working Paper. Carslaw, C., Mason, R., Mills, J., 2007. Audit Timeliness of School District Audits.Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management19 Cohen, S., & Leventis, S. 2013. Effects of municipal, auditing and political factors on audit delay. In Accounting Forum Vol. 37. Elsevier.

73

Dinas Pendapatan provinsi Jawa Barat.2014. Melepas Ketergantungan Dana Pusat.http://dispenda.jabarprov.go.id/2014/08/07/melepas-ketergantungandana-pusat/. diakses tanggal 20 Maret 2015 Djojodipuro, Marsudi. 1992. Teori Lokasi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dwyer, P. D., & Wilson, E. R. 1989. An empirical investigation of factors affecting the timeliness of reporting by municipalities. Journal of Accounting and Public Policy. Dyer, J. C. And McHugh, A. J. 1975. The Timeliness of The Australian Annual Report”. Journal of Accounting Research 13. Evans, J., Patton, J., 1987. Signaling and Monitoring in Public Sector Accounting. Journal of Accounting Research 25 (Supplement), 130-158. Finansial Bisnis.2013.Telat Laporkan LPP APBD 5 Daerah Kena Sanksi dari Kemenkeu.http://finansial.bisnis.com/read/20131230/9/194798/tel at laporkan-lpp-apbd-5-daerah-kena-sanksi-dari-kemenkeu. Tanggal akses 4 Agustus 2015 Ghozali, Imam. 2012. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenegoro. Halim, A., & Abdullah, S. 2006. Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah. Hamid Abdul. 2012.Buku Panduan Penulisan Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: UIN. Hanafi, Mamduh M. dan Abdul Halim. 2005. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. Johnson, L. E., 1998. Further evidence on the determinants of local government audit delay. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management.. Johnson, L., Davies, S., Freeman, R., 2002. The Effect of Seasonal Variations in Auditor Workload on Local Government Audit Fees and Audit Delay. Journal of Accounting and Public Policy.

74

Jensen, M. C. dan Meckling, W. H. 1976. Theory of Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics.3. Kemendagri.2013.17 Daerah Kena Sanksi DAU. http://www.kemendagri.go.id/news/2013/03/22/17-daerah-kena-sanksiDAU. Tanggal akses 4 Agustus 2015 Lane, Jan-Erik. 2003b. Relevance of the principal-agent framework to public policy and implementation. University of Geneva and National University of Singapore. Working paper. Lase, Yediel dan Sutaryo. 2014.Pengaruh Karakteristik Auditor terhadap Audit Delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Simposium Nasional Akuntansi XVII Kuncoro, H. 2007.Fenomena Flypaper Effect pada kinerja keuangan pemerintah daerah kota dan Kabupaten di Indonesia.Simposium Nasional AkuntansiX. Maarif, M.S, Tanjung, H. 2003. Teknik-Teknik Kuantitatif Untuk Manajemen. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta Masli, L. 2008. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Jakarta: STIE STAN IM. McLelland, A., Giroux, G., 2000. An Empirical Analysis of Auditor Report Timing by Large Municipalities. Journal of Accounting and Public Policy19. Mead, D.2011. GASB Research Brief: The Timeliness of Financial Reporting by State and Local Governments Compared with the Needs of Users. Norwalk, CT:Governmental Accounting Standards Board. Moe, T. M. 1984. The new economics of organization. American Journal of Political Science 28. Mohamad, Marziana, Wan Mohammad Taufik, Mohmad Sakarnor Deris. 2012. Audit Delay in Local Authorities: An Exploratory Study in Kedah, Perak and Kelantan. International Conference on Economics, Business Innovation vol 32. Singapore : IACSIT Press Muluk, Khairul. 2009. Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Surabaya: ITS Press. 75

Nuryadin, D., Sodik, J., & Iskandar, D. 2000. Aglomerasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Peran Karakteristik Regional Di Indonesia. Payne, J., Jensen, K., 2002. An Examination of Municipal Audit Delay. Journal of Accounting and Public Policy 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah Pramusinto, Agus (ed). 2009. Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik. Yogyakarta: GAVA MEDIA. Romney, Marshall B dan Paul Jhon Steinbart. 2009.Accounting Information Systems: International Edition, 11th Edition, USA: PearsonPrentice Hall. Respati, Novita Weningtyas. 2004. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Jurnal Maksi No 4. Scott William. R. 2012. Financial Accounting Theory 6th Edition, Canada: Prentice Hall Canada Inc. Suharli, Michell. 2009. Pelaporan Keuangan, Sesuai Dengan Prinsip Akuntansi. Jakarta: Grasindo. Sekaran, Uma. 2007. Research Methods For Business.Jakarta: Salemba Empat. Solo

Data Service. 2008. Melepas Ketergantungan Dana Pusat.http://dispenda.jabarprov.go.id/2014/08/07/melepas-ketergantungandana-pusat/.diakses 20 Maret 2015

Undang-Undang Republik Indonesia Pemerintahan Daerah.

Nomor

32

Tahun

2004

Tentang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

76

Wahyuningsih, Menik. 2012. Pola dan Faktor Penentu Nilai Lahan Perkotaan di Kota Surakarta dalam eprintsundip. http://eprints.undip.ac.id/4088/1/Naskah_TA.pdf. Diakses 3 Juni 2015. Yani, Ahmad. 2009. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers

77

LAMPIRAN

78

LAMPIRAN SURAT PENELITIAN

79

80

81

82

LAMPIRAN 1 DATA SAMPEL

83

Tabel 1 : Tabulasi Variabel Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Prov. Aceh Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Barat Daya Kab Aceh Besar Kab Aceh Jaya Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tamiang Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bener Meriah Kab. Bireuen Kab. Gayo Lues Kab. Nagan Raya Kab. Pidie Kab. Pidie Jaya Kab. Simeulue

Timeliness 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0

Grants 7,04 14,12 15,48 11,19 22,07 19,44 24,80 14,73 8,46 23,09 19,92 13,80 24,67 10,10 24,04 15,84 12,21 34,21 30,47

Locate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Incumbnt Position Perform Findings Opini 1 1,89 0,06 0 0 1 4,68 -0,05 0 0 1 2,05 0,11 0 0 1 2,76 0,42 0 1 1 2,77 0,20 0 0 0 2,03 0,08 0 0 1 2,19 0,23 8 0 1 2,10 0,11 0 0 1 2,85 0,09 0 0 1 3,31 0,08 0 0 1 2,69 0,10 0 0 1 3,19 0,14 0 0 1 2,49 0,11 0 0 1 1,97 0,09 0 0 1 2,29 0,24 0 0 1 2,13 0,13 0 1 1 1,80 0,06 0 0 0 1,34 0,18 0 0 1 2,63 0,12 14 0

84


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kota Banda Aceh Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kota Sabang Kota Subulussalam Prov. Sumatera Utara Kab. Asahan Kab. Batubara Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Humbang Hasundutan Kab. Karo Kab. Labuhanbatu Kab. Labuhanbatu Selatan Kab. Labuhanbatu Utara Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Nias Barat

Timeliness 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

Grants 5,73 8,78 16,77 13,87 39,36 0,79 21,12 24,14 22,66 5,35 33,01 17,18 14,39 20,62 23,07 21,67 17,27 9,36 43,65

Locate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Incumbnt Position Perform Findings Opini 1 4,88 0,23 0 1 1 2,09 0,13 0 1 1 1,65 0,13 0 0 1 0,49 0,07 0 1 0 2,11 0,13 0 1 0 1,97 0,10 0 0 1 2,27 0,39 0 0 0 1,50 0,19 0 0 0 2,42 0,10 0 0 0 2,03 0,05 0 0 1 2,18 0,18 0 1 1 2,34 0,11 0 0 1 2,26 0,10 0 0 1 2,34 0,28 0 0 1 2,06 0,25 0 0 0 1,94 0,15 0 0 1 2,49 0,09 0 0 1 3,68 0,34 0 0 1 1,60 0,30 9 0

85


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kab. Nias Selatan Kab. Nias Utara Kab. Padang Lawas Kab. Padang Lawas Utara Kab. Pakpak Bharat Kab. Samosir Kab. Serdang Bedagai Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Binjai Kota Gunung Sitoli Kota Medan Kota Padangsidimpuan Kota Pematangsiantar Kota Sibolga Kota Tanjungbalai

Timeliness 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0

Grants 18,53 43,27 20,54 30,53 40,20 16,72 17,16 13,50 10,70 29,98 20,07 29,11 12,45 42,38 1,71 16,07 10,65 14,36 14,20

Locate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


86


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kota Tebing Tinggi Prov. Sumatera Barat Kab. Agam Kab. Dharmasraya Kab. Kep. Mentawai Kab. Lima Puluh Kota Ka. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Barat Kab. Pesisir Selatan Kab. Sijunjung Kab. Solok Kab. Solok Selatan Kab. Tanah Datar Kota Bukittinggi Kota Padang Kota Padang Panjang Kota Pariaman Kota Payakumbuh

Timeliness 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Grants 9,07 1,30 18,99 16,82 17,55 25,85 21,21 13,90 19,16 20,52 16,30 26,22 22,01 12,97 8,56 6,15 9,02 21,82 9,00

Locate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Incumbnt Position Perform Findings Opini 1 1,01 -0,86 0 0 1 2,79 0,08 0 1 1 2,78 0,12 0 0 1 2,22 0,14 0 0 1 2,38 0,13 0 0 1 1,95 0,11 0 0 1 0,89 -1,47 0 1 1 2,99 0,06 0 1 1 2,60 0,13 0 0 1 1,39 0,05 0 1 1 2,57 0,11 0 0 1 1,85 0,11 0 0 1 2,58 0,41 0 0 1 1,07 0,29 0 0 1 3,49 0,04 0 1 0 3,05 0,26 0 0 0 2,02 0,08 0 1 0 2,27 0,14 0 0 1 2,02 0,01 0 0

87


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kota Sawahlunto Kota Solok Prov. Riau Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hulu Kab. Kampar Kab. Kepulauan Meranti Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Siak Kota Dumai Kota Pekanbaru Prov. Jambi Kab. Batang Hari Kab. Bungo Kab. Kerinci

Timeliness 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1

Grants 10,48 16,98 1,56 15,99 18,20 18,33 13,37 24,19 24,92 17,68 22,50 21,62 5,52 5,91 4,35 1,74 0,74 10,68 20,65

Locate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Incumbnt Position Perform Findings Opini 0 2,15 0,10 0 0 1 3,11 0,12 0 0 1 3,76 0,08 0 1 1 3,63 -0,13 33 1 0 2,81 0,08 17 0 1 3,34 0,44 24 0 1 2,72 0,12 0 0 1 2,89 0,68 0 1 1 2,85 0,08 0 0 1 2,79 0,06 0 1 1 4,02 0,10 16 0 1 2,44 0,12 0 1 1 4,65 0,05 0 1 1 3,14 0,09 0 0 1 3,30 0,12 0 0 1 2,58 0,12 0 1 0 2,11 0,17 0 1 1 2,07 0,10 0 0 0 2,10 0,05 0 0

88


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Prov. Sumatera Selatan Kab. Banyuasin Kab. Empat Lawang Kab. Lahat Kab. Muara Enim Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Ogan Ilir Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Ogan Komering Ulu Selatan

Timeliness 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1

Grants 19,35 18,53 25,29 19,00 29,48 22,10 6,74 21,44 1,69 18,07 26,41 13,99 13,34 25,99 18,76 42,11 17,71 17,48 33,13

Locate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


89


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kab. Ogan Komering Ulu Timur Kota Lubuklinggau Kota Pagar alam Kota Palembang Kota Prabumulih Prov. Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Tengah Kab. Bengkulu Utara Kab. Kaur Kab. Kepahiang Kab. Lebong Kab. Mukomuko Kab. Rejang Lebong Kab. Seluma Kota Bengkulu Prov. Lampung Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan

Timeliness 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1

Grants 19,67 16,22 19,65 3,35 13,11 2,23 22,74 53,08 21,90 43,47 24,29 35,12 1,03 16,07 32,30 13,08 0,78 23,12 10,68

Locate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Incumbnt Position Perform Findings Opini 1 1,71 0,14 0 1 0 2,34 0,15 0 1 0 2,86 0,13 0 0 0 2,46 0,21 0 1 0 2,79 0,14 0 1 1 1,72 0,05 0 1 1 1,93 0,09 0 0 1 1,77 0,14 0 1 1 2,98 0,06 0 1 1 2,14 0,11 0 1 1 3,14 -0,05 0 0 1 3,28 0,11 0 1 1 2,38 0,12 0 1 1 2,34 0,11 0 0 0 2,46 0,14 0 0 0 2,36 0,08 0 0 1 1,79 0,10 0 0 1 2,62 0,13 0 1 1 1,99 0,12 0 0

90


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Timur Kab. Lampung Utara Kab. Mesuji Kab. Pesawaran Kab. Pringsewu Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Tulang Bawang Barat Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Prov. Kepulauan Bangka Belitung Kab. Bangka Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Belitung Kab. Belitung Timur

Timeliness 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1

Grants 18,73 32,76 22,90 36,04 29,42 20,91 33,53 17,85 50,86 30,35 3,52 7,45 2,08 11,82 11,80 266,82 11,70 5,84 8,66

Locate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


91


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kota Pangkalpinang Prov. Kepulauan Riau Kab. Bintan Kab. Karimun Kab. Kepulauan Anambas Kab. Lingga Kab. Natuna Kota Batam Kota Tanjungpinang Prov. DKI Jakarta Prov. Jawa Barat Kab. Bandung Kab. Bandung Barat Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Garut

Timeliness 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1

Grants 6,19 2,13 5,42 2,60 28,54 22,59 29,77 1,73 7,24 0,43 0,55 5,37 7,30 1,79 2,40 16,35 7,18 7,63 9,94

Locate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


92


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kab. Indramayu Kab. Karawang Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kota Bandung Kota Banjar Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cimahi Kota Cirebon Kota Depok Kota Sukabumi Kota Tasikmalaya Prov. Jawa Tengah

Timeliness 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Grants 10,21 3,01 12,57 10,32 6,58 11,64 7,31 7,87 5,68 1,95 7,79 1,79 2,33 3,99 3,75 2,27 3,67 5,57 0,62

Locate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


93


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang

Timeliness 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Grants 11,25 5,46 6,32 11,97 7,89 11,75 6,62 9,12 9,52 9,36 7,34 11,37 8,60 13,70 8,11 7,10 8,47 7,33 9,60

Locate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Incumbnt Position Perform Findings Opini 1 2,32 -0,42 0 1 0 2,81 0,08 0 1 1 2,32 0,07 0 0 1 1,78 0,21 0 0 1 1,76 0,13 0 1 1 1,49 0,18 0 0 1 1,75 -0,66 0 0 1 1,90 0,18 0 0 1 1,52 0,12 0 0 1 3,14 0,03 0 1 0 1,84 0,11 0 0 1 2,01 0,06 0 0 1 2,18 0,03 0 0 1 3,62 0,06 0 0 0 2,47 0,24 0 1 0 1,85 0,11 0 0 1 1,19 0,16 0 0 1 2,01 0,20 0 0 1 1,82 0,09 0 0

94


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal Prov.D.I. Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Gunungn Kidul

Timeliness 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Grants 8,61 91,05 7,27 5,28 8,77 5,76 8,66 9,04 12,05 8,71 4,89 4,76 1,23 1,93 3,57 3,02 1,12 5,63 13,45

Locate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


95


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kab. Kulon Progo Kab. Sleman Kota Yogyakarta Prov. Jawa Timur Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto

Timeliness 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Grants 9,23 3,21 2,39 0,50 12,91 9,29 12,42 8,27 14,00 2,63 3,36 7,36 7,62 9,08 10,44 12,83 12,95 8,38 5,75

Locate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


96


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kota Batu Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang

Timeliness 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Grants 9,18 15,06 15,30 12,10 5,46 9,75 11,52 15,12 2,11 13,00 14,15 14,19 5,66 8,82 8,70 7,41 5,75 7,43 3,66

Locate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Incumbnt Position Perform Findings Opini 0 1,23 -0,42 0 1 1 1,57 0,10 0 1 1 1,46 -0,06 0 1 0 2,07 0,21 0 0 0 1,66 0,12 0 1 1 1,87 0,05 0 1 0 1,85 0,11 0 1 0 3,34 0,09 0 0 1 3,23 0,12 0 1 1 1,86 0,13 0 0 1 2,00 0,11 0 0 1 1,60 0,14 0 0 1 2,44 0,09 0 0 0 1,20 0,11 0 1 1 2,04 0,13 0 0 1 3,10 -0,22 0 1 0 2,83 0,09 0 0 1 4,82 0,27 0 0 0 3,44 0,09 0 1

97


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya Prov. Banten Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan Prov. Bali Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana

Timeliness 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Grants 6,56 7,72 7,62 0,88 0,51 9,91 18,13 3,13 1,67 2,74 12,09 2,13 1,69 0,61 0,28 11,39 7,67 2,90 9,86

Locate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Incumbnt Position Perform Findings Opini 0 2,59 0,06 0 0 1 2,40 0,08 0 0 0 2,36 0,07 0 1 1 7,15 0,06 0 1 1 2,05 0,16 0 0 0 3,37 0,08 0 0 1 1,58 0,20 0 0 1 2,16 0,14 0 1 0 2,45 0,18 0 1 1 2,59 0,12 0 1 0 1,83 0,45 0 0 0 2,46 0,12 0 1 1 2,13 0,18 0 0 0 1,48 0,11 0 1 1 2,32 0,21 0 0 1 1,02 0,05 0 0 1 0,99 -0,03 0 0 0 1,20 0,11 0 0 1 2,08 0,14 0 0

98


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Lombok Utara Kab. Sumbawa Kab. Sumbawa Barat Kota Bima Kota Mataram Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende

Timeliness 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0

Grants 5,16 9,54 3,88 1,35 1,77 16,48 23,05 7,76 9,00 13,67 8,96 13,05 15,90 33,24 5,11 3,55 19,31 12,17 15,31

Locate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Incumbnt Position Perform Findings Opini 1 1,15 0,18 0 0 0 1,04 0,09 0 0 1 1,98 0,10 0 0 1 2,14 0,13 0 1 0 4,69 0,54 0 1 1 2,06 0,11 0 0 1 0,16 0,10 0 0 1 1,29 0,11 0 0 1 2,00 0,14 0 1 0 1,73 0,12 0 0 1 1,63 0,39 0 0 1 2,38 0,07 0 1 1 3,06 0,21 0 0 0 1,89 -0,01 0 0 1 3,01 0,08 0 0 0 2,39 0,07 0 0 0 1,74 0,12 13 0 0 1,71 0,12 12 0 0 33,88 0,09 0 0

99


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kab. Flores timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Timur Kab. Nagekeo Kab. Ngada Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Prov. Kalimantan Barat

Timeliness 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grants 20,48 16,68 19,81 13,17 13,41 27,02 26,87 15,14 26,84 24,96 11,39 16,77 28,71 24,43 16,31 0,96 32,82 9,08 1,42

Locate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


100


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kab. Bengkayang Kab. Kapuas Hulu Kab. Kayong Utara Kab. Ketapang Kab. Kubu Raya Kab. Landak Kab. Melawi Kab. Pontianak Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sekadau Kab Sintang Kota Pontianak Kota Singkawang Prov. Kalimantan Tengah Kab. Barito selatan Kab. Barito Timur Kab. Barito Utara Kab. Gunung Mas

Timeliness 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Grants 27,64 32,98 41,87 9,62 12,54 21,86 31,84 14,97 21,25 15,10 15,18 15,01 3,65 11,59 1,55 27,09 38,72 21,47 25,65

Locate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Incumbnt Position Perform Findings Opini 1 2,54 0,13 0 0 1 2,64 0,11 0 0 0 1,89 0,19 0 0 1 3,10 0,09 0 0 1 1,58 0,35 0 0 1 2,88 0,13 0 1 1 2,26 0,14 0 0 1 1,88 0,00 0 0 1 2,02 0,13 0 0 1 1,42 -1,43 0 0 1 2,53 0,15 0 1 1 0,14 -0,17 0 1 0 2,96 0,12 0 1 1 2,44 0,12 0 0 1 3,34 0,09 0 0 1 2,08 0,13 0 0 0 1,59 0,11 0 0 0 3,04 0,18 0 0 1 2,91 0,11 0 0

101


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kab. Kapuas Kab. Katingan Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kab. Lamandau Kab. Murung Raya Kab. Pulang Pisau Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Selatan Kab. Balanga Kab. Banjar Baru kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru Kab. Tabalong

Timeliness 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Grants 23,29 19,31 8,84 7,88 28,37 32,96 34,94 37,89 28,55 12,92 0,72 21,33 5,41 24,38 14,50 15,55 15,60 10,26 23,68

Locate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


102


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Timur Kab. Berau Kab. Bulungan Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Timur Kab. Paser Kab. Penajam Paser Utara Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Kota Tarakan Kab. Malinau Kab. Nunukan

Timeliness 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Grants 10,12 9,88 20,65 8,33 6,67 0,91 9,21 14,96 22,07 14,30 35,56 16,93 20,67 4,15 9,51 4,78 131,41 16,46 14,37

Locate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incumbnt Position Perform Findings Opini 1 2,94 0,30 0 1 0 2,34 0,18 0 1 0 2,50 0,11 0 0 1 2,78 0,16 0 0 1 2,67 0,24 0 1 0 2,38 0,08 14 0 1 3,41 -0,09 0 0 1 3,54 0,09 0 0 1 2,98 0,21 11 0 1 3,54 0,13 33 1 1 2,70 0,19 22 0 1 3,05 0,13 0 1 0 3,02 0,11 0 0 1 2,86 0,14 0 1 1 3,47 0,11 0 0 1 4,08 0,15 0 0 1 4,83 0,08 0 1 1 3,25 0,10 0 0 1 3,93 0,14 0 0

103


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kab. Tana Tidung Prov. Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Kab. Bolaang Mongondow Selatan Kab. Bolaang Mongondow Timur Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Kepulauan Sangihe Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Kab. Minahasa Selatan Kab. Minahasa Tenggara Kab. Minahasa Utara Kota Bitung Kota Kotamobagu Kota Manado Kota Tomohon Prov. Sulawesi Tengah Kab. Banggai

Timeliness 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1

Grants 27,07 1,61 28,25 45,39 38,89 37,43 18,24 29,80 44,94 24,16 35,98 50,89 13,90 10,81 28,87 4,58 32,08 2,20 13,59

Locate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


104


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kab. Banggai Kepulauan Kab. Buol Kab. Donggala Kab. Morowali Kab. Parigi Moutong Kab. Poso Kab. Sigi Kab. Tojo Una-Una Kab. Tolitoli Kota Palu Prov. Sulawesi Selatan Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. Gowa Kab. Jeneponto Kab. Kep. Selayar

Timeliness 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Grants 41,81 17,56 17,85 21,80 23,66 23,43 47,13 19,55 27,15 5,97 0,90 20,86 14,47 14,76 21,59 28,41 8,57 41,45 25,71

Locate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incumbnt Position Perform Findings Opini 1 2,73 0,13 0 0 1 2,25 -0,02 0 1 1 2,09 0,13 0 0 0 2,09 0,12 0 0 0 1,97 0,10 0 0 1 2,00 -0,04 0 0 1 1,59 0,14 0 1 1 2,55 0,11 0 0 1 3,80 0,19 0 0 1 1,75 0,15 0 1 0 2,33 0,01 0 0 0 2,60 0,10 0 1 1 3,30 0,07 0 0 0 1,81 0,08 0 1 1 1,19 0,09 0 0 0 2,23 0,10 0 1 1 2,07 0,09 0 0 0 2,18 0,09 0 0 1 3,04 0,09 0 0

105


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kab. Luwu Kab. Luwu Timur Kab. Luwu Utara Kab. Maros Kab. Pangkajene dan Kepulauan Kab. Pinrang Kab. Sidenreng Reppang Kab. Sinjai Kab. Soppeng Kab. Takalar Kab. Tana Toraja Kab. Toraja Utara Kab. Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Pare-pare Prov. Sulawesi tenggara kab. Bombana kab. Buton

Timeliness 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Grants 21,60 5,55 18,39 9,84 7,78 15,08 18,10 26,46 17,64 16,57 15,59 30,03 13,16 2,81 10,48 7,38 2,82 21,77 33,43

Locate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incumbnt Position Perform Findings Opini 1 1,84 0,01 0 0 1 2,82 0,12 0 1 1 2,13 0,07 0 1 1 2,01 0,14 0 1 1 1,23 0,14 0 1 1 22,64 0,90 0 0 0 3,06 -0,08 0 0 0 3,21 0,06 0 0 1 1,98 0,05 0 0 1 2,12 0,07 0 0 1 2,23 0,09 0 0 1 1,35 0,21 0 0 1 1,24 0,15 0 0 0 4,15 0,04 0 0 0 2,16 0,13 0 1 0 3,02 0,07 0 1 0 3,46 0,41 0 1 1 1,50 0,25 0 0 1 2,48 0,12 0 0

106


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA kab. Buton utara kab. Kolaka kab. Kolaka utara kab. Konawe kab. Konawe selatan kab. Konawe utara kab. Muna kab. Wakatobi Kota Baubau Kota kendari Prov. Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Utara Kab. Pohuwato Kota Gorontalo Prov. Sulawesi Barat Kab. Majene

Timeliness 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1

Grants 43,92 17,90 24,35 33,89 29,80 23,46 35,50 24,99 17,06 8,62 3,90 19,27 24,74 12,30 36,42 14,09 5,91 5,97 26,07

Locate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incumbnt Position Perform Findings Opini 1 2,33 0,21 0 0 0 2,76 0,08 0 0 1 2,41 0,16 0 0 0 2,28 0,07 0 0 1 1,98 0,17 0 0 1 2,00 0,16 0 0 1 1,53 0,17 0 0 1 2,62 0,13 0 1 1 1,93 0,16 0 1 1 3,93 0,62 0 1 1 0,17 0,14 0 1 1 2,20 0,15 0 1 1 1,79 0,14 0 0 1 2,39 0,08 0 1 0 2,13 0,12 0 0 1 2,26 0,12 0 0 1 2,20 -0,05 0 0 1 1,07 -0,04 29 0 1 2,09 0,08 0 1

107


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kab. Mamasa Kab. Mamuju Kab. Mamuju Utara Kab. Polewali Mandar Prov. Maluku Kab. Buru Kab. Buru Selatan Kab. Kepulauan Aru Kab. Maluku Barat Daya Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kota Ambon Kota TuaL Prov. Maluku Utara Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Selatan

Timeliness 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1

Grants 57,83 23,76 30,15 24,52 4,08 43,39 158,74 52,50 46,17 40,63 19,65 25,48 122,95 48,03 11,80 33,25 6,56 46,01 20,48

Locate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incumbnt Position Perform Findings Opini 0 1,59 0,19 0 0 1 1,97 0,20 0 0 1 1,82 0,11 0 0 1 1,34 0,17 0 0 1 3,03 0,01 32 0 1 2,19 1,00 22 0 1 1,53 0,22 18 0 1 1,84 0,20 0 0 1 1,28 0,33 0 0 1 2,07 0,12 0 0 0 2,00 -0,13 35 0 1 1,98 0,12 27 0 1 1,90 0,61 16 0 1 2,81 0,10 0 0 1 1,57 0,11 0 0 1 36,34 0,18 0 0 1 1,82 0,22 0 0 1 1,60 0,14 0 0 1 1,63 0,09 0 0

108


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Timur Kab. Halmahera Utara Kab. Kepulauan Sula Kab. Pulau Morotai Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Prov. Papua Kab. Asmat Kab. Biak Numfor Kab. Boven Digoel Kab. Deiyai Kab. Dogiyai Kab. Intan Jaya Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya Kab. Keerom Kab. Kepulauan Yapen Kab. Lanny Jaya

Timeliness 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0

Grants 16,68 5,41 4,92 28,25 71,51 14,94 34,52 11,74 30,32 42,68 37,79 131,73 106,56 114,04 19,55 28,48 61,18 30,88 133,71

Locate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


109


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kab. Mamberamo Raya Kab. Mamberamo Tengah Kab. Mappi Kab. Merauke Kab. Mimika Kab. Nabire Kab. Nduga Kab. Paniai Kab. Pegunungan Bintang Kab. Puncak Kab. Puncak Jaya Kab. Sarmi Kab. Supiori Kab. Tolikara Kab. Waropen Kab. Yahukimo Kab. Yalimo Kota Jayapura Prov. Papua Barat

Timeliness 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Grants 185,03 63,88 50,41 15,58 9,30 42,97 185,62 92,00 73,69 49,90 150,78 121,29 54,29 81,05 108,04 42,01 221,13 7,77 22,86

Locate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


110

Tabel 1 : Tabulasi Variabel Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia NO. 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Kab. Fakfak Kab. Kaimana Kab. Manokwari Kab. Maybrat Kab. Raja Ampat Kab. Sorong Kab. Sorong Selatan Kab. Tambrauw Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kota Sorong

Timeliness 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grants 35,62 42,72 50,68 53,70 34,75 18,90 40,11 116,39 46,74 70,61 12,56

Locate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incumbnt Position Perform Findings Opini 1 2,45 0,15 16 0 1 2,53 0,14 0 0 1 2,38 0,10 9 0 1 1,34 0,33 18 0 1 2,27 0,12 11 1 1 2,22 0,17 19 0 1 2,83 0,16 11 1 1 1,69 0,33 13 0 1 2,07 0,30 15 0 1 2,58 0,14 0 0 1 2,45 0,12 0 0

Keterangan : Kode Dummy

Variabel 1 Timeliness

Tepat Waktu

Locate

Incumbnt

Wilayah Indonesia Barat Kepala daerah lama

Opini

WTP - WTP DPP

0 Tidak Tepat Waktu

Wilayah Indonesia Tengah & Timur Kepala daerah baru Selain WTP - WTP DPP

111

LAMPIRAN 1 HASIL OUPUT SPSS

112

Descriptives

Descriptive Statistics N Grants Position Perform Findings Valid N (listwise)

Minimum Maximum

524 524 524 524

,28 ,01 -1,47 ,0

266,82 76,56 1,00 48,0

Mean 21,5358 2,8679 ,1354 2,277

Std. Deviation 27,24456 4,89986 ,18371 6,4868

524

Logistic Regression

Case Processing Summary Unweighted Casesa N Percent Selected Cases Included in 524 100,0 Analysis Missing Cases 0 ,0 Total 524 100,0 Unselected Cases 0 ,0 Total 524 100,0 a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. Dependent Variable Encoding Original Internal Value Value 0 0 1 1

113

Block 0: Beginning Block Iteration Historya,b,c Coefficient s -2 Log Iteration likelihood Constant Step 0 1 668,975 ,656 2 668,900 ,682 3 668,900 ,682 a. Constant is included in the model. b. Initial -2 Log Likelihood: 668,900 c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001. Classification Tablea,b Predicted TIMELINESS Percentage Observed 0 1 Correct Step 0 TIMELINE 0 0 176 ,0 SS 1 0 348 100,0 Overall Percentage 66,4 a. Constant is included in the model. b. The cut value is ,500

Step 0 Constant

Variables in the Equation B S.E. Wald df ,682 ,092 54,321 1

Sig. Exp(B) ,000 1,977

114

Variables not in the Equation Score df Step 0 Variables GRANTS 50,719 LOCATE 46,163 INCUMB ,548 NT POSITION 3,197 PERFOR 6,873 M FINDING 69,310 S OPINION 38,651 Overall Statistics 135,597

1 1

Sig. ,000 ,000

1

,459

1

,074

1

,009

1

,000

1 7

,000 ,000

Block 1: Method = Enter Iteration Historya,b,c,d Coefficients GRAN LOCA INCU POSIT PERF FIND OPINI TS TE MBNT ION ORM INGS ON -,012 ,680 ,270 -,026 -,223 -,074 ,786 -,018 ,843 ,373 -,030 -,390 -,098 1,160 -,020 ,859 ,392 -,030 -,440 -,103 1,252 -,020 ,859 ,393 -,030 -,442 -,103 1,256 -,020 ,859 ,393 -,030 -,442 -,103 1,256

Iterati -2 Log Const on likelihood ant Step 1 532,473 ,335 1 2 521,140 ,381 3 520,690 ,413 4 520,689 ,417 5 520,689 ,417 a. Method: Enter b. Constant is included in the model. c. Initial -2 Log Likelihood: 668,900 d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001.

115

Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square df Sig. Step 1 Step 148,211 7 ,000 Block 148,211 7 ,000 Model 148,211 7 ,000

Model Summary -2 Log Cox & Snell Nagelkerke Step likelihood R Square R Square a 1 520,689 ,246 ,342 a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001. Hosmer and Lemeshow Test Step Chi-square df Sig. 1 11,591 8 ,170

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test TIMELINESS = 0 TIMELINESS = 1 Observed Expected Observed Expected Total Step 1 1 43 46,084 9 5,916 52 2 37 32,650 15 19,350 52 3 23 24,073 29 27,927 52 4 23 17,479 29 34,521 52 5 8 13,924 44 38,076 52 6 14 12,371 38 39,629 52 7 13 10,923 39 41,077 52 8 9 9,339 43 42,661 52 9 4 5,477 48 46,523 52 10 2 3,680 54 52,320 56 116

Classification Tablea

Observed Step 1 TIMELINE 0 SS 1 Overall Percentage a. The cut value is ,500

Step 1

a

Predicted TIMELINESS Percentage 0 1 Correct 85 91 48,3 31 317 91,1 76,7

Variables in the Equation B S.E. Wald df -,020 ,006 10,220 1 ,859 ,235 13,324 1

Sig. Exp(B) ,001 ,980 ,000 2,361

GRANTS LOCATE INCUMB ,393 ,237 2,759 1 ,097 1,482 NT POSITION -,030 ,024 1,621 1 ,203 ,970 PERFORM -,442 ,707 ,391 1 ,532 ,643 FINDINGS -,103 ,021 24,850 1 ,000 ,902 OPINION 1,256 ,284 19,618 1 ,000 3,511 Constant ,417 ,320 1,694 1 ,193 1,517 a. Variable(s) entered on step 1: GRANTS, LOCATE, INCUMBNT, POSITION, PERFORM, FINDINGS, OPINION.

117

Step 1

Constant GRANTS LOCATE INCUMBN T POSITION PERFORM FINDINGS OPINION

Correlation Matrix GRANT LOCAT INCUMBN POSITIO Constant S E T N 1,000 -,476 -,622 -,520 -,156 -,476 1,000 ,320 -,079 ,011 -,622 ,320 1,000 ,087 -,018

PERFOR FINDING OPINIO M S N -,222 -,098 -,250 -,115 -,074 ,066 -,016 ,030 ,082

-,520

-,079

,087

1,000

-,009

-,001

,012

,024

-,156 -,222 -,098 -,250

,011 -,115 -,074 ,066

-,018 -,016 ,030 ,082

-,009 -,001 ,012 ,024

1,000 -,170 ,003 ,021

-,170 1,000 -,030 ,021

,003 -,030 1,000 ,039

,021 ,021 ,039 1,000

118

119

FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATANWAKTU PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Recommend Documents