FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG (STUDI DI KABUPATEN SUMENEP) Zainuri Moh. Zeinudin Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep
ABSTRAK Gerakan reformasi telah membawa perubahan ke sistem baru , yang merupakan kesepakatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sistem dan budaya demokrasi yang sehat dan sungguh-sungguh . Untuk mendukung gerakan reformasi ini maka lahirlah UU 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Otonomi daerah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan peran pejabat pemerintah daerah dalam mengurus depan rumah , tetapi yang lebih penting juga untuk meningkatkan pengaruh aspirasi pada kebijakan pemerintah daerah yang bersangkutan . Berdasarkan hal tersebut di atas , masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di Sumenep dalam rangka mewujudkan otonomi daerah sebagai diamanatkan oleh undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di Sumenep dalam rangka mewujudkan otonomi daerah sebagai diamanatkan oleh undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah . Sumber data dalam penelitian ini adalah wakil dari pemerintah daerah , anggota parlemen , anggota Komisi , beberapa pejabat partai politik , dan beberapa tokoh masyarakat seharusnya tahu dan terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah di Sumenep . Teknik pengumpulan dokumen dalam penelitian ini melalui wawancara , studi pustaka dan studi dokumentasi. Bahwa pemilihan tahun 2005 pemilih menggunakan hak pilihnya mencapai 578 419 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya , sementara mencapai 215 895 pemilih pada tahun 2010 yang menggunakan hak pilihnya mencapai 562.674 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 321 957 pemilih. Kata kunci: Evaluasi, Pemilihan Langsung.
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA dimaksud. Karena dengan sistem dan
A. PENDAHULUAN Gerakan reformasi telah membawa perubahan
pada
sistem
baru,
budaya politik yang demokratis serta
yaitu
pemerintahan desentralistis yang hendak
kesepakatan untuk menumbuhkan dan
ditumbuhkan dan dikembangkan itu,
mengembangkan sistem
kesempatan akan terbuka luas bagi
dan budaya
demokrasi yang sehat dan
sungguh-
masyarakat
untuk
mengembangkan
sungguh. Para pelopor gerakan reformasi,
potensi dan kreativitas secara optimal
terutama mahasiswa, dan sebagian besar
tanpa
masyarakat percaya bahwa sistem dan
berkreasi dan mengambil inisiatif secara
budaya demokrasi inilah yang akan
relatif
mampu mengatasi berbagi krisis yang
pemerintah yang berlebihan seperti yang
terjadi secara mendasar. Melalui gerakan
terjadi pada masa pemerintahan Orde
ini pula selain dipandang tidak hanya
Baru.
distorsi.
bebas
Mereka
dari
akan
campur
dapat
tangan
akan mampu menyelematkan bangsa di
Kondisi inilah yang didambakan
masa kini dan di masa depan, akan tetapi
oleh masyarakat, yang sebenarnya juga
juga meletakkan dasar yang kokoh bagi
merupakan syarat pokok bagi terciptanya
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
keamanan dan kestabilan yang tidak
bernegara yang sehat. Itulah sebabnya
semu, dan tidak artifisial. Selanjutnya
para reformis, masyarakat dan bangsa
kondisi yang demikian ini pula yang akan
kita semakin menggantungkan harapan
membuka kesempatan bagi masyarakat
yang tinggi terhadap sistem dan budaya
untuk berpartisipasi dalam
politik yang demokratis tersebut. Diundangkannya nomor
22
kehidupan bermasyarakat, berbangsa
Undang-Undang tentang
diketahui bersama bahwa partisipasi
Pemerintahan Daerah dan ditunjang pula
masyarakat yang bukan dimobilisasi
dengan Undang-Undang nomor 25 Tahun
memainkan peranan yang paling penting
1999 tentang Perimbangan Keuangan
dalam
Pusat dan Daerah, beserta perangkat
partisipasi mempunyai korelasi positif
undang-undang pengganti lainnya seperti
yang tinggi dengan rasa memiliki (sense
Undang-Undang
dan
of belonging), dan rasa memiliki juga
Undang-Undang
mempunyai korelasi positif yang tinggi
tentang Pemerintahan yang Bebas dan
dengan rasa tanggungjawab (sense of
Bersih dari KKN, serta undang-undang
responsibility). Dengan perkataan lain,
lainnya, dipandang sebagai kendaraan
peningkatan partisipasi akan memperkuat
Pemilihan
Tahun
Umum,
1999
dan bernegara, seluas-luasnya. Seperti
Kepartaian
sistem
demokrasi.
Karena
untuk melancarkan proses demokratisasi
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA rasa memiliki, dan rasa memiliki akan
Nomor 22 tahun 1999. Sebagaimana
meningkatkan pula rasa tanggungjawab.
disadari
Reformasi
demokrasi
juga
bersama,
kepemimpinan
yang
pergantian dilandasai
oleh
mengarahkan masyarakat untuk bertindak
Undang-undang nomor 22 tahun 1999
sebagai subyek, memberikan peran dan
disinyalir banyak mengandung unsur
tanggungjawab yang semakin luas dan
kecurangan.
semakin besar pada masyarakat. Di pihak
Dalam
keterkaitannya
dengan
lain, ia juga berarti bahwa peran dan
pelaksanaan otonomi daerah, Undang-
tanggungjawab
Undang Nomor 22 secara tegas dan jelas
pemerintah
semakin
terbatas sebagai fasilitator dan pelayan
mencantumkan
masyarakat,
otonomi
memelihara
keamanan
bahwa
titik
daerah
tekan
ada
negara, serta memelihara ketentraman
Kabupaten/Kota,
dan ketertiban masyarakat, dan hal-hal
otonomi
lainnya seperti yang diatur oleh undang-
bertanggungjawab. Hal ini membawa
undang yang legitimate.
konsekuensi
Diberlakukannya
melalui
pada
daerah
yang
pada
pelaksanaan luas
dan
penambahan
Undang-Undang
kewenangan yang sekaligus kewajiban
Nomor 32 tahun 2004 yang merupakan
yang diberikan pada pemerintah daerah
pengganti sekaligus penyempurna dari
Kabupaten/Kota
UU Nomor 22 tahun 1999, merupakan
fungsi pelayanannya kepada rakyat.
konkritisasi dari perubahan tersebut.
dalam
menjalankan
Pemilihan Kepala Daerah secara
Dalam Undang-undang tersebut jelas-
langsung
jelas
bahwa
antusias oleh masyarakat, namun dibalik
Gubernur/Walikota/Bupati dipilih secara
antusisme itu terkandung suatu “ujian”
demokratis.
bagi perkembangan
dinyatakan
Selanjutnya
dikeluarkannya
direspon
secara
dan pertumbuhan
Pemerintah
politik lokal. Artinya, prospek pilkada
(PP) Nomor 6 tahun 2005 menjawab
langsung akan dianggap gagal apabila
sinyalemen
tidak mampu membawa perubahan dalam
waktu Kepala
Peraturan
dengan
memang
mengenai
ketidakpastian
penyelenggaraan Daerah
dan
pemilihan
Wakil
Kepala
Daearah secara langsung di negeri ini. Pilkada
langsung oleh sebagian
berdemokrasi bagi masyarakat lokal. Beberapa hal yang dikemukakan di atas, memang masih bisa diperdebatkan. Tetapi intinya adalah, bagaimana pilkada
kalangan dianggap akan menjadi tonggak
secara
bagi lahirnya suatu pemerintahan yang
direkomendasi
lebih baik, dibandingkan pemerintahan
Nomor
yang
Pemerintahan
dihasilkkan
Undang-undang
langsung
32
oleh
yang
telah
Undang-undang
tahun
2004
Daerah
tersebut
tentang tidak
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA melulu ditanggapi sebagai suatu proses
ditutupi dengan sosok calon kepala
bagi pengimplementasian kedaulatan dan
daearah yang diusung ketengah rakyat
partisipasi politik rakyat dalam pemilihan
untuk dipilih.
pemimpin agar kemudian “legitimate”.
Atas
dasar
itulah
penelitian
Sesungguhnya pemilihan kepala daerah
mengenai masalah pelaksanaan pilkada
secara
yang
langsung, menurut pemikiran penulis
berbasiskan mobilisasi dukungan, tidak
perlu dilakukan guna mencari jawaban
lebih baik dari pada proses pemilihan
terhadap berbagai persoalan yang muncul
melalui system perwakilan. Pemilihan
dalam proses
kepala daerah secara langsung akan
sehingga dapat memberikan berbagai
terasa faedahnya dan efektif apabila
rekomendasi,
dukungan
perkembangan selanjutnya.
langsung
oleh
diberikan
rakyat
kepada
seorang
calon berdasarkan kapasitas calon yang
demokratisasi tersebut
kritik dan saran bagi
Berdasarkan pada hal di atas, maka
sudah diketahui dan program calon
permahalahan
diyakini
dalam penelitian ini dirumuskan sebagai
pemilih
akan
dilaksanakan.
utama
yang
“Bagaimanakan
diangkat
Tidak mudah memang mengkondisikan
berikut:
pilkada secara langsung sebagaimana
pemilihan kepala daerah secara langsung
yang demikian, tetapi harus ada upaya.
di Kabupaten Sumenep? Ada pun yang
Tingkat pencapaian hasil pilkada secara
menjadi sub-sub masalahnya adalah:
langsung dengan menghadirkan seorang
a. Apakah
pemilihan
kepala
daerah
calon kepala daerah yang kapasitasnya
langsung
dan
partisipasi politik rakyat sebagai hak
programnya
akan
mampu
telah
pelaksanaan
mengimplementasikan otonomi daerah
rakyat
secara benar dan tepat sasaran atau
pemimpinnya?
setidaknya
mendekati,
apabila
b. Apakah
untuk
pemilihan
menentukan
kepala
daerah
penyelenggaraan pilkada taat asas dan
langsung
konsisten dengan aturan yang sudah
pemimpin-pemimpin yang aspiratif?
ditetapkan. Meskipun pada beberapa soal aturan
atau
ketentuan
c. Apakah
peraturan
berkembang.
aspirasi
yang
d. Apakah
Tapi hal itu bukanlah
akomodatifnya
perundang-undangan
yang
kepala
daerah
politik di daerah?
langsung
merupakan persoalan yang besar, karena kurang
pemilihan
memunculkan
langsung telah menciptakan stabilitas
perundang-undangan yang ada belum mengakomodasi
telah
meningkatkan
pemilihan telah
kepala
daerah
menghilangkan
praktek politik uang?
ketentuan ada
bias
B.
PEMBAHASAN
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA 1.
Gambaran
Umum
Kabupaten
1.146,927065 KM 2 (54,79%) dan luas kepulauan 946.530508 KM 2
Sumenep Letak
Kabupaten
Sumenep
(45,21%) Sedangkan luas wilayah
yang berada diujung Timur Pulau
perairan Kabupaten Sumenep ±
Madura merupakan Wilayah yang
50.000 Km2.
unik karena selain terdiri wilayah
Adapun
Struktur
Wilayah
daratan juga terdiri dari kepulauan
Administrasi Pemerintah Kabupaten
yang tersebar berjumlah 126 pulau
Sumenep adalah:
(sesuai dengan hasil sinkronisasi
• Kecamatan : 27
luas Kabupaten Sumenep Tahun
o 18 Kecamatan Daratan
2002). Kabupaten Sumenep terletak
o 9 Kecamatan Kepulauan
diantara 113 032 (54"-116 016 (48"
• Kelurahan : 4 Desa : 328
Bujur Timur dan diantara 4 055 (-7
o 242 Desa di Daratan
024 1 Lintang Selatan.
o 86 Desa di Kepulauan
Gugusan pulau-pulau yang ada di Sumenep, Pulau yang paling utara
• Rukun Warga (RW) : 1.774 • Rukun Tetangga (RT) : 5.569
adalah Pulau Karamian yang terletak di Kecamatan Masalembu dengan
Luas Pemerintah
Wilayah
Administrasi
Kabupaten
Sumenep
2
jarak ±151 Mil laut dari Pelabuhan
adalah 2.093,457573 km , meliputi:
Kalianget, dan pulau yang paling
Luas Pemukiman: 185,888938 km2
Timur adalah Plilau Sakala dengan
Luas Persawahan: 253,228804 km2
jarak ±165 MiI laut dari Pelabuhan
Luas Hutan: 254,344647 km2
Kalianget. Sumenep memiliki batas-
Luas Perkebunan: 275,161269 km2
batas sebagai berikut:
Luas Tegalan/Ladang: 989,155989
1. Sebelah
selatan
berbatasan
Luas Pertambakan: 72,778416 km2
dengan Selat Madura 2. Sebelah Utara berbatasan dengan
Kabupaten Pamekasan
Tanah
Kosong:
Timur
daerah adalah
Luas Pasir: 2,848638 km2 Secara Geografis, Kabupaten
berbatasan
dengan Laut Jawa / Laut Flores
Sumenep
Rumpur
60,050872 km
3. Sebelah Barat berbatasan dengan
Luas
Luas
2
Laut Jawa
4. Sebelah
km2
Sumenep terbagi atas 2 bagian: 1. Bagian Daratan
Kabupaten
Bagian Daratan, dengan luas
2.093.457573
1.146,927065 km2 terbagi atas 18
KM2, terdiri dari luas daratan
kecamatan,
yaitu
Ambunten,
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA Batang-Batang, Bluto,
Batu
Dasuk,
Putih,
sebanyak
Dungkek,
59.701
Sedangkan
jiwa
(5,73%).
Batuan
merupakan
Ganding, Gapura, Guluk-Guluk,
kecamatan dengan jumlah penduduk
Kalianget,
paling sedikit. (Sumber Pemkab
Lenteng,
Manding,
Pasongsongan, Pragaan, Rubaru,
Sumenep).
Saronggi, batuan, dan Sumenep
Dengan
Kota
Kabupaten
2. Bagian Kepulauan
luas
wilayah
Sumenep
sekitar
2.093,47 km² yang didiami oleh
Bagian Kepulauan, dengan luas
1.0491.915 jiwa, maka rata-rata
946,530508 km2 terbagi atas 9
tingkat kepadatan penduduk Kab
kecamatan,
Sumenep
yaotu
:
Arkasa,
adalah
sebanyak
498
Gayam, Giligenteng, Masalembu,
jiwa/km². Kecamatan yang paling
Nonggunong,
tinggi tingkat kepadatannya adalah
Raas,
Sapeken,
Talango, dan Kangean.
Kec. Kota Sumenep yakni 2.543
Jumlah pulau di Kabupaten Sumenep
sebanyak
126
jiwa/km², dan yang paling rendah
pulau,
tingkat
kepadatan
terdiri atas:
adalah
Berpenghuni: 48 pulau
jiwa/km2.
Tidak Berpenghuni: 78 pulau
2.
Bernama: 104 pulau
Kec
batuan
yakni
446
Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Sumenep
Tanpa Nama: 22 pulau
Pemilihan
Berdasarkan hasil pencacahan
Daerah
Sensus Pendudukan tahun 2010,
langsung
Jumlah
lebih
penduduk
Sumenep
penduduknya
Kabupaten
sementara
adalah
Umum
Kepala
(Pemilukada)
secara
menjadikan
berpartisipasi
menentukan
masyarakat aktif
pilihan
dalam
politiknya.
1.041.915 jiwa, yang terdiri atas
Dalam hal ini, masyarakat lebih
495.099 jiwa laki-laki dan 546.816
bebas
jiwa perempuan. Dari hasil SP2010
politiknya
tersebut
bahwa
Pada saat Pemilukada, masyarakat
kabupaten
Sumenep sangat partisipatif dalam
masih
penyebaran Sumenep
tampak
penduduk masih
bertumpu
di
menggunakan secara
hak-hak
konstitusional.
menggunakan hak pilihnya. Hal ini
Kecamatan Kota Sumenep yaitu
dibuktikan
dengan
semakin
sebanyak 70.794 jiwa (6.75 %),
meningkatnya
diikuti Kecamatan Pragaan 65.031
masyarakat untuk menggunakan hak
partisipasi
jiwa (5.90 %) dan Kecamatan Arjasa
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA pilihnya
dalam
Pemilukada
di
Sumenep.
lokal. Sedangkan yang kedua adalah cerminan
Walaupun Pemilukada secara langsung
mampu
partisipasi
meningkatkan
masyarakat
Sumenep,
desain
internal
yang
berkembang dari struktur social ekonomi budaya dari masyarakat lokal sendiri.
namun ditengarai pula beberapa
Lahirnya UU No 32 Tahun
persoalan, seperti dugaan terjadinya
2004 membawa perubahan yang
money politik, dugaan terjadinya
fundamental dalam hal pemilihan
kecurangan
proses
Kepala Daerah. Kepala Daerah yang
pendidikan
menurut UU Nomor 22 Tahun 1999
dalam
pemungutan politik
suara,
masyarakat
masih
dipilih oleh dan bertanggungjawab
rendah, dominasi tokoh masyarakat
kepada DPRD, sekarang dipilih
dan
tokoh
mengarahkan
yang
agama
dalam
langsung
oleh
pilihan
politik
Langsung
ini
rakyat. untuk
masyarakat, reduksi kekuasaan yang
kekurangan-kekuarangan
dilakukan
lampau.
oleh
partai
dalam
Sebagai
Pilkada menutupi dimasa
implementasi
penyaluran hak politik masyarakat,
amandemen
dan biaya Pemilukada yang sangat
amandemen yang ke 4) UUD 1945
besar.
terjadi perubahan tentang system
Deskripsi hasil kemajuan awal penelitian
sebagaimana
(sampai
penyelenggaraan
dengan
pemerintahan
yang
negara. Presiden tidak lagi dipilih
diuraikan di atas ini, selanjutnya
oleh MPR tetapi dipilih langsung
akan dipaparkan dan dipresentasikan
oleh rakyat. Demikian juga Kepala
lebih detail dan mendalam pada
Daerah dipilih langsung oleh rakyat,
lapran kemajuan berikutnya.
walaupun dalam UUD 1945 (pasal
Konteks politik lokal tidak bisa
18 (4) amandemen yang ke 2) hanya
dilepaskan dari dua konteks yang
menyebutkan
lingkupannya
Bupati,
nkesatuan
merupakan
system
berinteraksi.
yang
Konteks
satu saling tersebut
adalah struktur politik nasional dan struktur Konteks
politik pertama
otentik
local.
bahwa
Walikota
Gubernur,
dipilih
secara
demokratis. (www.sigit sumarhaen di akses 21 desember 2013) Setidaknya secara
langsung
merupakan
mempunyai
cerminan dari desain eksternal yang
membangun
member implikasi luas pada politik
melalui
proses
pilkada
harus
dokelola
fungsi
ganda:
pemerintah perayaan
(1) lokal
demokrasi
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA prosedural yang lebih bermakna
menggunakan
(partisipasi dan legitimasi) dan (2)
mencapai 578.419 pemilih yang
melancarkan
pendidikan
tidak menggunakan hak pilihnya
(pembelajaran) politik dan perluasan
mecapai 215.895 pemilih sedangkan
ruang publik bagi masyarakat luas.
pada
Satu kesatuan system inilah menjadi
menggunakan
harapan
terwujudnya
mencapai 562.674 pemilih yang
demokratisasi dalam implementasi
tidak menggunakan hak pilihnya
proses pilkada langsung Www.Moh.
mencapai 321.957 pemilih, dari data
Zain A. Gafur di akses 20 desember
tersebut
2013).
partisipasi
bagi
Sebagaimana
yang
hak
Tahun
pilihnya
2010
yang
hak
pilihnya
menunjukkan
bahwa
masyarakat
disampikan oleh anggota DPRD
dalam
Kabupaten Sumenep
partisipatif, namun terjadi angka
persatuan
dari partai
pembangunan
(PPP)
pilkada
sumenep
langsung
cukup
penurunan dari tahun 2005 dengan
Jauhari Yasin mengatakan bahwa
tahun
dalam
kemungkinan bahwa hasil pilkada
pilkada
meningkatkan
langung partisipasi
Jelas rakyat
2010
langsung
ini
dalam
membentuk
karena pada saat ini di era reformsi
pemimpin
dan demokratisasi jelas rakyat harus
sepenuhnya terpenuhi karena ada
sepenuhnya
indikasi
menentukan
yang
menunjukan
aspiratif belum
menggunakan
pemimpinya untuk kesejarteran dan
politik
keadilan bersama di daerah. Rakyat
tujuannya untuk menjadi kepala
sebagai pemilik otoritas tertinggi
daerah,
akan
disamapaikan oleh informan tersebut
memilih
secara
langsung
pemimpinnya, tidak seperti selama ini
hanya
dalam
mencapai
sebagaimana
yang
di atas.
sistem
Sutoro Eko dalam tulisannya
kadang-kadang
(Pilkada secara langsung/konteks,
rakyat sering dikebiri (wawan cara
proses dan implikasi) ada beberapa
pada tanggal 09 Desember 2013).
keunggulan pilkada dengan model
sebagai
demokratis
perwakilan
menggunakan
uang
praktik
yang
perbandingan
langsung sebagaimana
pilkada data
dari
pemilihan
secara
langsung.
sumenep
Pertama, pilkada secara langsug
Komisi
memungkinkan proses yang lebih
Pemilihan Umum (KPU) Sumenep
partisipatif,
dengan
melibatkan
yang memberikan data bahwa pada
partisipasi
pilkada Tahun 2005 pemilih yang
yang lebih luas, bukan sekedar
masyarakat konstituen
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA melibatkan segelintir orang secara
sebagai anggota DPRD Kabupaten
oligarkis dalam DPRD. Partisipasi
Sumenep Ibu Endang, bahwa dalam
jelas akan membuka voice, akses
pemilihan kepala daerah langsung
dan Kontrol masyarakat yang lebih
akan
kuat terhadap arena dan actor yang
pemimpin
terlibat
pilkada.
dengan nilai-nilai yang hidup dalam
Dengan bahasa yang lebih utopis,
masyarakat daerah. (wawan cara
partisipasisecara
pada tanggal 12 Desember 2013).
dalam
proses
langsung
memunculkan yang
aspiratif
prakondisi
untuk
mewujudkan
kedaulatan
rakyat
politik
dan
sebagai kemajuan penting yang bisa
Proses
dicapai oleh bangsa Indonesia diera
memungkinkan
transisi yang sedang berlangsung.
kontrak social antara
Makna terpenting dari pemilihan
pemerintahan.Kedua, partisipatif terjadinya kandidat,
partai
dinilai
daerah
banyak
pihak
dan
langsung
tersebut
konstituen. Kontrak social adalah
pertama,
merupakan
sebuah proses yang mempertemukan
konstitusional
antara visi kandidat dan mandat dari
sebagai
konstituen melalui mediasi partai
rakyat. kedua, pelembagaan politik
poltik.
peran substansial rakyat sebagai
Kontrak
politik
langsung
kepala
sesuai
merupakan
dalamkonteks
Pemilihan
pemimpin-
social
memang
subjek
janji,
diharapkan
sebagai
pembelajaran
untuk
akuntabilitas
pemerintah
arena
menempuh lokal
atas
hukum,
lain
pengakuan hak
pemegang
bukanlah tempat untuk mengobral melainkan
antara
rakyat
kedaulatan
dan
ketiga,
terciptanya
keseimbangan politik makro dan mikro
dalam
kehidupan
kepada masyarakat. Ketiga, proses
ketatanegaraan, sebagaimana yang
pilkada secara langsung memberikan
diamatkan dalam Undang-Undang
ruang dan pilihan yang terbuka bagi
No. 32/2004 tentang Pemerintah
masyarakat
untuk
Daerah. Dalam hal ini anggota
menentukan calon pemimpin mereka
DPRD dari partai amanat nasional
yang
(PAN)
lebih
konstituen
hebat(
memiliki
Ibu Dwita Andriani juga
kapasitas, integritas dan komitmen
membenarkan bahwa dalam pilkada
yang kuat) dan Legitimate dimata
akan membangaun stabilitas politik
masyarakat.
di
Senada
dengan
hal
daerah
tersebut apa yang disampaikan oleh
indonesia
fungsionaris partai golkar yang juga
Pelaksanaan
secara
khusus
pada Pilkada
dan
umumnya. langsung
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA merupakan moment penting untuk
DAFTAR PUSTAKA
menjaring pemimpin yang lebih baik. (wawancara pada tanggal 15 Desember 2012). Tetapai dalam pilkada langsung ditengarahi masih banyak menggunakan praktik politik uang seperti yang di ungkapkan oleh Jauhari
Yasin
sehingga
banyak
konflik yang terjadi di masyarakat karena olah para colon kepala daerah yang selalu menghamburhamburkan uang untuk mencapai tujuan
kekuasaanya,
selain
itu
masyarakat sebenarnya belum siap untuk
melaksanakan
pilkada
langsung dimana pendidikan politik masyarakat (wawancara
masih pada
minim. tanggal
9
Desember 2013)
C. PENUTUP Dalam pemilahan kepala daerah langsung di kabupaten sumenep masyarakat
lebih
bebas
menggunakan hak-hak politiknya secara konstitusional. Pada saat Pemilukada, masyarakat Sumenep sangat
partisipatif
dalam
menggunakan hak pilihnya. Hal ini dibuktikan
dengan
partisipasi
masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya Sumenep.
dalam
Pemilukada
di
Basri, Faisal H. 1999. “Otonomi Daerah Untuk Mengokohkan Indonesia Sebagai Negara Bangsa. Jurnal Otonomi. Volume 1. Oktober 1999. Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2002. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Moleong, Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatatif. Rosdakarya. Bandung. Nazir, M., 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta. Saleh, Abdul Azis. 2000. “Pengelolaan Konflik Sosial Sebagai Dinamika Masyarakat dan Upaya Antisipasi Kemungkinan Disintegrasi Bangsa”. Makalah. disampaikan pada Seminar Disintegrasi Bangsa : Masalah dan Solusi Pengelolaan Konflik Sosial Sebagai Dinamika Masyarakat dan Upaya Antisipasi Kemungkinan Disintegrasi Bangsa. Padang. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Wahab, Abdul dan Solichin. 1997. Analisis Kebijaksanaan Negara. Bina Aksara. Jakarta Widjaja, A.W. 1993. Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undangundang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan). PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik (Teori dan Praktek). Media Presindo. Yogyakarta.
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Zuhro,Siti. 1999. “Masa Depan Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan: Perjuangan Panjang Menegakkan Otonomisasi. Jurnal Otonomi. Volume 1. Oktober 1999. Sutoro Eko, pilkada secara langsung konteks, proses dan implikasi, bahan diskusi dalam exper meeting “mendorong partisipasi public dalam proses penyempurnaan UU. No. 22/ 1999 di DPR-RI" yang diselenggarakan oleh yayasan Harkat bangsa, Jakarta, 12 januari 2004 dan IRE Yogyakarta. http://www.Indomedia.com/bposd/032005/10/ opini.htm. Kamis, 10 Maret 2005 http:///www.ntt-online.org/2005/08/17/0pinipilkada-langsung-awal-dari-sebuahakhir/ www.pemkabsumenep.co.id./Pemkab Sumenep.
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
