EVALUASI PENGGUNAAN LAHAN DI KOTA KEDIRI TAHUN

EVALUASI PENGGUNAAN LAHAN DI KOTA KEDIRI TAHUN 2003 – 2013 Oleh: *Anggita S. E. P Universitas Negeri Malang E-mail: [email protected] Pembimbing: (1) Drs. Sudarno Herlambang, M.Si (2) Satti Wagistina, S.P, M.Si ABSTRAK: Kota Kediri merupakan kota yang ditetapkan menjadi daerah otonomi yang mengatur daerah pemerintahannya sendiri dan terpisah dengan daerah Kabupaten Kediri sejak tahun 1999 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam merespon berbagai isu dan tantangan pembangunan yang aktual dalam era otonomi daerah, maka keberadaan visi penyelenggaraan penataan ruang (pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang) menjadi sangat penting. Hal tersebut diperlukan guna menekan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan lahan agar tetap konsisten sesuai dengan rencana penggunaan lahan dalam RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) yang telah disusun. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan kondisi penggunaan lahan di Kota Kediri berdasarkan RDTRK Kediri Tahun 2003-2013 dan kondisi penggunaan lahan di lapangan (eksisting), (2) mengevaluasi konsistensi (tingkat kesesuaian) penggunaan lahan di Kota Kediri berdasarkan RDTRK tahun 2003-2013 dan peta eksisting tahun 2009, dan (3) mengetahui faktorfaktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian penggunaan lahan di Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan analisis SIG (Sistem Informasi Geografi) yang dilakukan dengan tumpang susun (overlay) peta. Tumpang susun (overlay) dilakukan terhadap peta rencana penggunaan lahan dalam RDTRK Kediri Tahun 2003-2013 dengan peta eksisting tahun 2009 sehingga dapat diketahui konsistensi penggunaan lahan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan persentase 56,3 % dari luas keseluruhan Kota Kediri. Tingkat penyimpangan yang tinggi ini menunjukkan bahwa belum terdapat kesesuaian atau konsistensi (tingkat kesesuaian) penggunaan lahan kawasan perkotaan di Kota Kediri apabila didasarkan pada RDTRK tahun 2003-2013 dan eksisting tahun 2009. Kata kunci: Penataan Ruang, RDTRK, Penggunaan Lahan, Kota

*Anggita S. E. P: Mahasiswa Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang.

A. LATAR BELAKANG Pembangunan wilayah kota tidak hanya disebabkan karena pertumbuhan penduduk. Faktor utama yang menyebabkan pembangunan wilayah kota adalah adanya kebijakan pemerintah pusat tentang berlakunya otonomi daerah yang tentunya menuntut adanya pertumbuhan dan pembangunan wilayah kota di daerah otonom baru. Seperti halnya Kota Kediri, sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, wilayah Kota Kediri menjadi daerah otonomi dan terpisah dari wilayah kabupaten yang lebih dulu ada. Seiring dengan adanya perkembangan, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dinilai sudah tidak efektif lagi, sehingga diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang kemudian menjadi dasar hukum pelaksanaannya dimana otonomi memberikan kebebasan pada pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota untuk mengatur wilayahnya sendiri. Otonomi mendorong daerah untuk memberdayakan sumber daya baik fisik ataupun non fisik yang ada di wilayahnya. Pemberdayaan sumberdaya fisik bertujuan untuk kelangsungan dan kemajuan daerahnya sendiri, sehingga Pemerintah Daerah melakukan pembangunan ruang kota karena seiring dengan perkembangannya, Kota Kediri sebagai daerah otonom dituntut untuk meningkatkan kelengkapan fasilitas dan utilitas kota dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri. Pembangunan inilah yang kemudian menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara penggunaan lahan sesuai rencana dengan keadaan di lapangan (eksisting). Berdasarkan data pada RDTRK, dapat diketahui bahwa penggunaan atau pemanfaatan lahan di Kota Kediri yang diperuntukkan bagi sawah/ tegalan adalah seluas 2.244,64 Ha (35,40%). Penggunaan lahan untuk perumahan 922,50 Ha (14,55%), perdagangan dan jasa 63,69 Ha (2,35%), dan industri dan pergudangan 341,00 Ha (5,38%) dengan jumlah keseluruhan 1327,19 Ha (22,28%), padahal pada data penggunaan lahan eksisting tahun 2009, lahan yang digunakan untuk sawah/tegalan menjadi 3724,61 Ha (58,74%), perumahan 1642,06 Ha (25,89%), perdagangan dan jasa 148,95 Ha (148,95%), dan industri dan pergudangan seluas 176,59 Ha (2,79%). Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan penggunaan lahan di Kota Kediri, sehingga perlu dilakukan tindakan evaluasi penggunaan lahan di Kota Kediri terutama pada tahun 2003-2013. B. TUJUAN PENELITIAN Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan kondisi penggunaan lahan di Kota Kediri berdasarkan RDTRK Kediri Tahun 2003-2013 dan kondisi penggunaan lahan di lapangan (eksisting), (2) mengevaluasi konsistensi (tingkat kesesuaian) penggunaan lahan di Kota Kediri berdasarkan RDTRK tahun 2003-

2013 dan peta eksisting tahun 2009, dan (3) mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian penggunaan lahan di Kota Kediri. C. 1. 2. 3.

KEGUNAAN PENELITIAN Bagi peneliti Bagi masyarakat Bagi pemerintah daerah

D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

KAJIAN PUSTAKA Penataan Ruang Rencana Detail Tata Ruang Kota Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kediri Evaluasi Rencana Detail Tata Ruang Kota Kondisi Kualitas Tata Ruang Kota Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi RDTRK Kawasan Kota Penggunaan Lahan Analisis Spasial

E. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode survei dengan analisis SIG (Sistem Informasi Geografi) yang dilakukan dengan tumpang susun (overlay) peta. Tumpang susun (overlay) dilakukan terhadap peta rencana penggunaan lahan dalam RDTRK Kediri Tahun 2003-2013 dengan peta eksisting tahun 2009 sehingga dapat diketahui konsistensi penggunaan lahan yang terjadi. F. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan lahan pada RDTRK dan eksisting berbeda. Perbedaan penggunaan lahan di Kota Kediri terletak pada keberadaan RTH non hijau pada penggunaan lahan eksisting 2009 dan tidak ada pada rencana penggunaan lahan dalam RDTRK/ RTRW tahun 2003-2013. Terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan luasan 3569,9 Ha atau persentase 56,3% dari luas keseluruhan Kota Kediri. Tingkat penyimpangan yang tinggi ini menunjukkan bahwa belum terdapat kesesuaian atau konsistensi (tingkat kesesuaian) penggunaan lahan kawasan perkotaan di Kota Kediri apabila didasarkan pada RDTRK tahun 2003-2013 dan eksisting tahun 2009. Oleh sebab itu, diperlukan adanya revisi rencana tata ruang karena adanya ketidaksesuaian yang membentuk struktur dan pemanfaatan ruang yang berbeda dengan yang sebelumnya direncanakan dalam RDTRK. Khususnya di Kota Kediri, perubahan penggunaan lahan yang terjadi adalah bertambahnya lahan permukiman dan sawah atau tegalan serta berkurangnya kawasan konservasi. Peningkatan luas daerah pertanian terutama

penggunaan untuk sawah/ tegalan merupakan hal yang jarang terjadi pada kawasan kota, tetapi hal ini justru terjadi pada Kota Kediri. Undang-undang otonomi baru yang memisahkan daerah pemerintahan Kota Kediri dengan Kabupaten Kediri menyebabkan Kota Kediri harus dapat mengembangkan daerahnya sendiri. Kabupaten Kediri merupakan daerah yang menempatkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan karena wilayahnya yang dominan dengan kawasan pertanian. Berlatar belakang riwayat tersebut, Kota Kediri bermaksud mengembangkan sendiri kawasan pertaniannya yang semula mengandalkan Kabupaten Kediri. Berdasarkan survei lapangan dan digitasi peta serta hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa terjadinya ketidaksesuaian penggunaan lahan di Kota Kediri khususnya pada BWK B memiliki pola persebaran teratur. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya alih fungsi lahan permukiman menjadi daerah perdagangan dan jasa yang memiliki pola linier di sepanjang jalan Dhoho pada Kecamatan Kota, Kota Kediri. Pengelompokan atau aglomerasi kawasan perdagangan dan jasa tersebut dapat terjadi salah satunya karena faktor lokasi strategis. Lokasi strategis yang merupakan daerah aglomerasi perdagangan dan jasa berada di pusat kota tepatnya terdapat di Jalan Dhoho, Kecamatan Kota, Kota Kediri pada BWK (Bagian Wilayah Kota) B. Terjadinya aglomerasi (pengelompokan atau pemusatan fasilitas pada daerah tengah) perdagangan dan jasa dapat menyebabkan persebaran kawasan perdagangan dan jasa tidak merata. Ketika kawasan perdagangan dan jasa tidak merata, maka perkembangan tiap BWK akan berbeda satu dengan yang lain sehingga kemudian menimbulkan disparitas pembangunan. Disparitas pembangunan yang dimaksud adalah kesenjangan antara daerah yang telah dilakukan pembangunan (kawasan perdagangan dan jasa) dengan daerah yang belum. Kesenjangan dapat terjadi pada BWK A dan C yang bukan merupakan daerah pusat perdagangan dan jasa seperti pada BWK B. Hal itu menyebabkan kesulitan pemenuhan kebutuhan masyarakat di BWK A dan C karena faktor keterjangkauan. Secara umum, perkembangan daerah dan ekonomi masingmasing BWK akan berbeda. Upaya mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan cara pembangunan kawasan perdagangan dan jasa pada BWK yang belum mengembangkannya. Pada BWK A sudah mulai dikembangkan pada daerah sepanjang Kelurahan Bandar Kidul, Bandar Lor, Sukorame, Ngampel, dan Mrican, yang berpola linier, sedangkan pada BWK C hanya terdapat sebagian kecil di Kelurahan Pesantren. Adanya ketidaksesuaian disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah sebagai berikut: a. Menurut Pemerintah Daerah 1) Kurang optimalnya koordinasi antar dinas terkait penataan ruang maupun antara pemerintah dengan masyarakat terkait penggunaan lahan di Kota Kediri.

2) Kepentingan pihak ketiga/ swasta (investor/developer) atau pengguna lahan yang bertentangan dengan peruntukan lahan. 3) Penegakan hukum yang kurang tegas dan konsisten serta lemahnya pengawasan terhadap penyelenggaraan RDTRK Kediri. 4) Kurangnya sosialisasi, informasi, dan pengetahuan terkait penggunaan lahan dari pemerintah kepada masyarakat. 5) Tidak adanya konsistensi dalam pelaksanaan RTRW dan RDTRK. b. Menurut tokoh masyarakat 1) Tidak adanya sosialisasi dari pemerintah baik mengenai rencana tata ruang maupun IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dan pentingnya pemahaman dan pengetahuan tentang hal tersebut. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya masyarakat yang belum mempunyai IMB terutama di daerah pedesaan seperti Kelurahan Ngronggo, Rejomulyo, Blabak, Manisrenggo, dan lainlain. Adapun masyarakat yang mengetahui mengenai IMB tetapi tidak memilikinya karena biaya pemrosesannya yang mahal dari pemerintah. 2) Kurang adanya inisiatif dan tindakan tegas dari pemerintah mengenai ketidaksesuaian penggunaan lahan. Adanya pembangunan mall besar seperti Ramayana Mall (Sudirman Square) yang belum memiliki IMB sebelum dan saat melakukan pembangunan. Hal itu yang kemudian menimbulkan konflik sosial (protes) oleh mahasiswa peduli lingkungan terhadap pihak developer. 3) Tidak ada koordinasi antara pemerintah dan masyarakat mengenai rencana tata ruang sehingga masyarakat tidak dapat berpartisipasi di dalamnya, bahkan masyarakat merasa asing dengan adanya rencana tata ruang. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang tata ruang di kotanya sendiri (terutama masyarakat pedesaan) apalagi mengenai perencanaan, pemanfaatan, dan pengendaliannya. Kurangnya pengetahuan tersebut menyebabkan masyarakat berlaku seenaknya. G. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Perbedaan penggunaan lahan di Kota Kediri terletak pada keberadaan RTH non hijau pada penggunaan lahan eksisting 2009 dan tidak ada pada rencana penggunaan lahan dalam RDTRK/ RTRW tahun 2003-2013. Pergeseran penggunaan lahan untuk sawah/tegalan terjadi pada tahun 2010 dengan peningkatan luas dari tahun 2009. 2. Penggunaan lahan kawasan perkotaan di Kota Kediri berdasarkan RDTRK tahun 2003-2013 dan 2009 belum konsisten. Terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan luasan 3569,9 Ha atau persentase 56,3% dari luas keseluruhan Kota Kediri.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian penggunaan lahan di Kota Kediri di antaranya adalah (a) kurang optimalnya koordinasi antar dinas terkait penataan ruang maupun antara pemerintah dengan masyarakat terkait penggunaan lahan di Kota Kediri; (b) kepentingan pihak ketiga/ swasta (investor/developer) atau pengguna lahan yang bertentangan dengan peruntukan lahan; (c) penegakan hukum yang kurang tegas dan konsisten serta lemahnya pengawasan terhadap penyelenggaraan RDTRK Kediri, (d) kurangnya sosialisasi, informasi, dan pengetahuan terkait penggunaan lahan dari pemerintah kepada masyarakat; (e) tidak adanya konsistensi dalam pelaksanaan RDTRK Kediri. 2. Saran Berdasarkan kesimpulan dan analisis yang telah diuraikan di atas dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: 1. Adanya koordinasi terutama antara Bappeda dengan Dinas Tata Ruang dan BPN untuk membahas lebih intensif mengenai analisis dan pertimbangan dalam penggunaan lahan serta mempertahankan konsistensi penggunaan lahan agar tidak menimbulkan dampak sosial dan lingkungan. 2. Dilakukan revisi secepatnya terhadap ketidaksesuaian yang terjadi pada rencana penggunaan lahan dengan melibatkan seluruh bagian BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) yang dapat menjadi filter dan pertimbangan dalam menyusun perencanaan tata ruang sebelum disosialisasikan kepada masyarakat. 3. Perlu penanganan lebih intensif terhadap faktor-faktor yang berperan dalam menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian penggunaan lahan di Kota Kediri di antaranya (a) diberlakukan sanksi/ denda bagi penggunaan yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan lahan yang telah disusun, (b) penegakan sistem hukum dengan tegas dan konsisten serta pengawasan terhadap penyelenggaraan RDTRK Kediri (perombakan sistem menjadi lebih ketat oleh pemerintah), (c) meningkatkan sosialisasi mengenai rencana tata ruang atau penggunaan lahan (penyuluhan/ publikasi) dan IMB (penertiban jalur IMB sesuai prosedur) kepada masyarakat disertai analisis mengenai dampak lingkungan akibat ketidaksesuaian penggunaan lahan, (d) adanya konsistensi terhadap pelaksanaan RTRW/ RDTRK didasari dari kesadaran dari pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. H. DAFTAR RUJUKAN Alemina, Eva, et. al. 2011. Penyimpangan Penggunaan Lahan di DAS Krueng Aceh Berdasarkan Zona Agroekologi. Jurnal diakses tanggal 15 Februari 2012. Banda Aceh: Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala. Badan Pusat Statistik Kota Kediri. 2003. Kota Kediri Dalam Angka Tahun 2003. Kediri: Badan Pusat Statistik Kota Kediri.

Badan Pusat Statistik Kota Kediri. 2008. Kota Kediri Dalam Angka Tahun 2008. Kediri: Badan Pusat Statistik Kota Kediri. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. 2008. Kota Kediri Dalam Angka Tahun 2008. Kediri: Badan Pusat Statistik Kota Kediri. Badan Pusat Statistik Kota Kediri. 2009. Kota Kediri Dalam Angka Tahun 2009. Kediri: Badan Pusat Statistik Kota Kediri. Badan Pusat Statistik Kota Kediri. 2010. Kota Kediri Dalam Angka Tahun 2010. Kediri: Badan Pusat Statistik Kota Kediri. Bappeda Kota Kediri. 2002. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri 20032013. Kediri: Pemkot Kediri. Bappeda Kota Kediri. 2002. Rencana Detail Tata Ruang Kota Kediri 20032013. Kediri: Pemkot Kediri. Bappeda Kota Kediri. 2010. Album Peta Kota Kediri 2010 (Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan). Kediri: Pemkot Kediri. Badruddin, Syamsiah. “Teori dan Indikator Pembangunan”. (Online), (http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertianpembangunan/, diakses tanggal 13 Desember 2012). Branch C. Melville. 1995. Perencanaan Kota Komprehensif: Pengantar dan Penjelasan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Budiharjo, Eko. 1996. Tata Ruang Perkotaan. Bandung: PT. Alumni. Dakhlan. “Letak Geologis I Letak Geomorfologis I Letak Geografis I Letak Maritim”. (Online), (http://iptekdakhlan.blogspot.com/2009/07/letakgeologis-i-letak-geomorfologis-i.html, diakses tanggal 25 Februari 2012). Daldjoeni, N. 1999. Geografi Kota dan Desa. Bandung: PT. Alumni. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. 2010. Data Kependudukan Kota Kediri Tahun 2010. Kediri: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kota Kediri. 2010. Data Curah Hujan Kota Kediri Tahun 2001-2010. Kediri: Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kota Kediri. Dinas Penataan Ruang (website). “Pengertian Tata Ruang Kota”. (Online), (http://www.penataanruang-sumut.net/referensi/pengertian-tata-ruangkota, diakses tanggal 13 Desember 2011). Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. 2008. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan. Kediri: Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri. Direktorat Jendral PHKA Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 1999. “Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan”. (Online), (http://www.ditjenphka.go.id/kawasan/kk.php, diakses tanggal 29 Juli 2012). DPR RI (website). “Masalah Perkotaan Disebabkan Inkonsistensi Pemerintah Dalam Rencana Tata Ruang”. (Online), (http://dpd.go.id/2010/07/masalah-perkotaan-disebabkan-inkonsistensipemerintah-dalam-rencana-tata-ruang, diakses tanggal 13 Desember 2011).

DPR RI (website). “Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman”. (Online). (www.penataanruang.net/taru/hukum/UU_4_1992.pdf, diakses tanggal 29 Juli 2012). DPR RI (website). “Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan”. (Online). (www.budpar.go.id/.../4636_1364UUTentangKepariwisataannet1.pdf, diakses tanggal 29 Juli 2012). Hidayati. 2000. Penataan Ruang dan Perkembangan Paradigma Pembangunan. Jakarta. Ibrahim, S. 1998. Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Terpadu. Jakarta: Dir. Bipram, Dirjen Bangde, Depdagri. Kantor Kecamatan Kota, Kota Kediri. 2010. Monografi Kecamatan Kota, Kota Kediri. Kediri: Kantor Kecamatan Kota, Kota Kediri Kantor Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. 2010. Monografi Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Kediri: Kantor Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Kantor Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. 2010. Monografi Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Kediri: Kantor Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Karmisa, I, et Al. 1990. Administrasi Lingkungan (Tata Ruang). Jakarta: Kantor Menteri Negara. Masyhari, Nanang. “Berita Jatim: Unibraw Kediri Pilih di Barat Sungai”. (Online), (http://www.beritajatim.com/detailnews.php/11/Pendidikan_&_Kesehat an/2011-1112/117565/Unibraw_Kediri_Pilih_di_Barat_Sungai_Brantas, diakses tanggal 10 Januari 2012). Menteri Pekerjaan Umum. “Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan”. (Online). (www.penataanruang.net/taru/nspm/11/bab5.pdf, diakses tanggal 2 Maret 2012). Pemerintah Kota Kediri. 2010. Sosialisasi Undang-Undang RI No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kediri: Dinas Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Kediri. Pamudji, S. 1985. Pembinaan Perkotaan di Indonesia. Jakarta: PT. Bina Aksara. Pannekoek, A.J. 1949. Garis-garis Besar Geomorfologi Pulau Jawa. Terjemahan oleh Budio Basri. 1989. Jakarta: FMIPA-UI. Rico, Handiman. “Kebijakan Nasional dalam Perencanaan tata Ruang”. (Online), (http://www.bakosurtanal.go.id/bakosurtanal/kebijakannasional-dalam-perencanaan-tata-ruang, diakses tanggal 1 Januari 2012). Ryadi, Slamet. 1984. Tata Kota. Surabaya: PT. Bina Indra Karya. Salim, Emil. 1999. Kota Berkelanjutan. Bandung: PT. Alumni. Salim, Emil. 1990. Kualitas Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Kantor Menteri Negara. Santoso, Djoko. “Metode Penentuan Kemampuan Lahan untuk Alokasi Pemanfaatan Ruang”. (Online),

(http://www.scribd.com/doc/54585932/11/Evaluasi-KesesuaianPenggunaan-Lahan, diakses tanggal 15 Februari 2012). Sumarmi. 2007. Geografi Pengembangan Wilayah. Malang: UM Press. Taufik, M, et. Al. 2009. Evaluasi Perencanaan Tata Guna Lahan Wilayah Perkotaan (Studi Kasus Kec.Lowokwaru, Kota Malang). Jurnal diakses tanggal 15 Februari 2012. Surabaya: Program Studi Teknik Geomatika FTSP ITS.

Gambar 1 Peta Rencana Penggunaan Lahan di Kota Kediri Tahun 2003-2013

Gambar 2 Peta Penggunaan Lahan (Eksisting) Kota Kediri Tahun 2009

Gambar 3 Peta Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan di Kota Kediri