EVALUASI PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI. Lusi Evanti

EVALUASI PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI

Lusi Evanti Email: [email protected] Rosinta Ria Panggabean Email: [email protected]

ABSTRAK

Penelitian ini adalah sebuah penelitian studi kasus yang dilakukan di sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pelayanan transportasi di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI dan untuk mengetahui hasil evaluasi terhadap penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI. Objek dalam penelitian ini adalah Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI yang termasuk perusahaan BUMN. Penelitian ini meggunakan metode wawancara dan metode observasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data sekunder dan sumber data primer. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu adaya peraturan-peraturan pada perusahaan yang sudah sesuai dengan peraturan Menteri dan masih ada beberapa peraturan yang belum sesuai dengan peraturan Menteri.

Kata Kunci: Tata kelola perusahaan yang baik (GCG), prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). ABSTRACT This study is a case study conducted at a state-owned company engaged in the transportation services in Indonesia. The purpose of the study was to obtain a picture of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at the Public Company (Perum) DAMRI and to find out the results of an evaluation of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at the Public Company (Perum) DAMRI. Objects in this study is a Public Company (Perum) DAMRI which include stateowned enterprises. This study receipts interview and observation methods. Data used in this study is qualitative data and data sources used in this research is to use secondary data sources and primary data sources. The conclusion of this study is Adaiah regulations on companies that are in accordance with the regulations of the Minister and there are still some rules that have not been in accordance with the regulations of the Minister.

Keywords: Good Corporate Governance (GCG), the principles of Good Corporate Governance (GCG).

PENDAHULUAN Konsep mengenai Good Corporate Governance diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1999 (Kamal, 2011). Good Corporate Governance telah diterapkan di berbagai perusahaan besar di dunia termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu PERUM DAMRI. Pada saat terjadi krisis ekonomi pada tahun1997, isu tentang GCG muncul di Asia yang berdampak pada banyaknya perusahaan yang berjatuhan karena tidak dapat bertahan. Penyebabnya banyaknya perusahaan yang jatuh diantaranya adalah karena tidak dibangun atas landasan yang kokoh sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahan yang baik dan sehat. Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari Good Corporate Governance (Fitrawansyah, 2014) yaitu: Transparency (keterbukaan informasi), Accountability (akuntabilitas), Responsibility (pertanggungjawaban), Independency (kemandirian), Fairness (kesetaraan dan kewajaran). Dalam arti luas GCG berkaitan dengan para stakeholders perusahaan. Dalam penerapannya, GCG akan mengatur hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, serta para stakeholders yang lain. Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik GCG yang ada. Penelitian ini mengacu pada Veronica (2013) yang melakukan penelitian tentang “Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG): Studi Kasus PT PELNI”. Oleh karena itu penelitian ini ingin menguji apakah penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PERUM DAMRI telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu Transparency (keterbukaan informasi), Accountability (akuntabilitas), Responsibility (pertanggungjawaban), Independency (kemandirian), Fairness (kesetaraan dan kewajaran). Menurut teori keagenan jika antar pihak principle (pemilik) dan agen (manajer) memiliki kepentingan yang berbeda, maka akan muncul konflik yang dinamakan konflik keagenan (agency conflict). Pemisahan fungsi antara pemilik dan manajemen memiliki dampak negatif yaitu keleluasaan manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba. Tujuan Penelitian 1. Untuk memperoleh gambaran penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI. 2. Untuk mengetahui hasil evaluasi terhadap penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI. Manfaat Penelitian Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, bagi perusahaan, maupun peneliti lain. 1. Bagi Perusahaan Bagi pihak manajemen perusahaan agar dapat menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan. 2. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan berupa tambahan hasil riset/referensi mengenai penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI. METODE PENELITIAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mengevaluasi Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI. Karakteristik penelitian ini adalah sebagai berikut: Jenis riset ini adalah penelitian kualitatif; Desain penelitiannya terbuka sesuai dengan kondisi sebenarnya yang dijumpai di lapangan; Metode pengumpulan datanya adalah langsung (melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi). Penelitian ini melibatkan seluruh karyawan di Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI sebagai sampel penelitian; Lingkungan penelitiannya adalah lingkungan riil (field research); Unit analisisnya adalah Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI.

HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Penerapan Good Corporate Governance Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI Dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI terdapat beberapa landasan hukum, antara lain yaitu Undang-undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), adanya beberapa Peraturan Pemerintah yang diterapkan oleh Perusahaan Umum DAMRI diantaranya yaitu: 1. Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum), 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 31 Tahun 2002 tentang Perusahaan Umum (Perum) DAMRI, 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Negara, Selain itu ada pula Anggaran Dasar Perum DAMRI, Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri yang terdiri dari: 1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-07/BUM/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan pengawas Badan Usaha Milik Negara, 2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/BUM/2012 tanggal 6 Juli 2012, Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER01/BUM/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Miliki Negara, 3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/BUM/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Miliki Negara, 4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-16/BUM/2012 tanggal 01 Oktober 2012, Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/BUM/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, 5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-19/BUM/2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan Kecurangan. 6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-21/BUM/2012 tentang Pedoman Penerapan akuntabilitas Keuangan Badan Usaha Milik Negara, 7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/BUM/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara. Dan adanya Surat Keputusan Direksi Perum DAMRI yang menyangkut penerapan Good Corporate Governance (GCG) yaitu: 1. Surat Keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor: SK.693/HK.101/DAMRI-2011 Tanggal 27 Desember 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Perum DAMRI, 2. Surat Keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor: SK.417/HK.101/DAMRI-2013 tanggal 05 Juli 2013 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Divisi Regional dan Kantor Cabang Perum DAMRI. Penerapan Good Corporate Governance di Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI dimulai sejak tahun 2013. Dikarenakan sebelum tahun 2013 belum di buatnya pedoman Good Corporate Governance (GCG) seperti Code Of Corporate Governance dan Code Of Condect. Code Of Corporate Governance merupakan salah satu bentuk komitmen antara Dewan Pengawas dan Direksi dalam rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code Of Corporate Governance) ini disusun berdasarkan kompilasi dari prinsip-prinsip korporasi, maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu dan senantiasa sesuai dengan Anggaran Dasar Perum DAMRI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan berbagai ketentuan detail yang terdapat dalam Arahan Pemilik Modal yang ditetapkan dalam Rapat Pembahasan Bersama (RPB) dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik serta praktik-praktik terbaik (best practices) Good Corporate Governance (GCG). Selain itu Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code Of Corporate Governance) ini diharapkan dapat menjamin: 1. Semakin jelasnya tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direksi maupun hubungan kerja diantara kedua organ perusahaan tersebut. 2. Semakin mudahnya bagi organ Dewan Pengawas dan organ Direksi untuk memahami tugas dan

tanggungjawab Dewan Pengawas dan Direksi maupun organ Dewan Pengawas dan organ Direksi. Diharapkan dengan adanya pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code Of Corporate Governance) ini, akan tercipta suatu pola hubungan kerja yang baku dan saling menghormati yang dituangkan dalam piagam-piagam kerja organ Dewan Pengawas maupun dalam kebijakan-kebijakan Direksi bagi organ Direksi. Tujuan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI bertujuan untuk: 1. Mengoptimalkan nilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaanya dan hidup berkelanjutan untuk menciptakan maksud dan tujuan perusahaan. 2. Mendorong Pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan. 3. Mendorong agar organ pendukung perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-udangan serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar perusahaan. 4. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional. 5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. Kesesuian Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Di PERUM DAMRI Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Good Corporate Governance Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 tanggal 06 juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Salah satu perusahaan pemerintah yang menerapkan good corporate governance adalah Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI, pada pasal 2 ayat (1), menyebutkan bahwa BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN. Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka penerapan Good Corporate Governance pada BUMN, Direksi menyusun GCG manual yang memuat manajemen risiko manual, sistem pengawasan intern, pelaporan atas dugaan penyimpangan, tata kelola teknologi informasi dan pedoman perilaku etika (Code of Conduct). Pada tabel 4.1 menyebutkan tentang peraturan-peraturan yang menyangkut penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 tanggal 06 juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance), diantaranya yaitu: 1. Pasal 3 & 4 : Prinsip dan Tujuan 2. Pasal 5 sampai dengan 11 : Pemegang Saham 3. Pasal 12 sampai dengan 18 : Dewan Komisaris 4. Pasal 19 sampai dengan 30 : Direksi 5. Pasal 31 : Auditor Eksternal 6. Pasal 32 sampai dengan 35 : Informasi 7. Pasal 36 & 37 : Keselamatan dan Kesempatan Kerja Serta Pelestarian Lingkungan 8. Pasal 38 & 39 : Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan 9. Pasal 40, 41, dan 42 : Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi 10. Pasal 43 : Program Pengenalan BUMN 11. Pasal 44 : Pengukuran Terhadap Penerapan GCG

Hasil Evaluasi Penerapan Prinsip GCG pada Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI Transparancy (Keterbukaan) Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang penerapan praktek Good Corporate Governance. Pengertian transparency adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI telah mengembangkan sistem akuntansi berdasarkan standar akuntansi yang berlaku seperti standar IFRS yang dipakai saat ini. Pada Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI prinsip Transparancy (Keterbukaan) diperlihatkan dalam pengambilan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan keterbukaan dalam mengungkapan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Dalam pelaporannya telah terbukti bahwa prinsip yang diterapkan oleh Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Good Corporate Governance (GCG). 1.

Pasal yang sudah sesuai dengan transparansi pada perusahaan umum DAMRI pasal 5 Bagian Kesatu Hak Pemegang Saham/Pemilik Modal ayat 1 point c tentang memperoleh informasi material mengenai BUMN, secara tepat waktu, terukur, dan teratur. Pasal 6: Bagian Kedua Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), ayat (1) Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, di antaranya: a. Panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dani atau usul-usul itu harus disediakan di kantor Perseroan sebelum RUPS diselenggarakan. c. Informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Persero, khusus untuk RUPS Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); d. Informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Persero yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan; e. Penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung; Pasal 7 yaitu ayat (1) Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud dan ayat (2) Keputusan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik. Pasal 9 bagian ke empat, Bentuk Keputusan Pemegang Saham/Pemilik Modal yaitu ayat (1) Keputusan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Keputusan Menteri selaku pemilik modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan dalam bentuk surat keputusan atau surat biasa, yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat sebagai Keputusan RUPS/Menteri dan ayat (2) Surat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam rangka memberikan keputusan atas usulan yang disampaikan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Pasal 16 bagian kelima, Informasi untuk Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yaitu Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai BUMN dapat diperoleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara tepat waktu, terukur dan lengkap. Pada perusahaan umum DAMRI telah dijalankan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan telah disusun dalam Pedoman GCG pada tugas dan tanggung jawab Direksi yang terdapat pada point ke 20 (dua puluh) yaitu melaporkan informasiinformaasi yang relavan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, antara lain mengenai suksesi/ mutasi/ promosi/ demosi untuk satu tahun tingkat dibawa direksi dan kepala UPT dengan kelas tertentu, Program pengembangan SDM, pertanggungjawaban manajemen risiko, pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina lingkungan (PKBL) dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi. Pasal 32 bagian kesatu, Akses Informasi yaitu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi hams memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai BUMN, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Pada perusahaan umum DAMRI sudah terlampir dalam Pedoman GCG DAMRI tentang kualifikasi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, tanggung jawb, tugas dan hak dari pada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

2.

Pasal yang belum sesuai dengan transparansi pada perusahaan umum DAMRI Pasal 14 Bagian Ketiga, Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ayat (6) Jumlah rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN dan Pasal 24 Bagian Kelima, Rapat Direksi ayat 6 tentang Laporan Tahunan BUMN harus memuat jumlah rapat Direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi. Pada laporan tahunan perushaan DAMRI yang terlihat pada web site DAMRI yaitu www.damri.co.id tidak adanya mencakup jumlah rapat Direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi tetapi hanya mencakup:

Akuntability (Akuntabilitas) Akuntability berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ pendukung sehingga pengelolahan perusahaan terlaksana secara efektif. Beberapa pasal yang terkait dengan akuntabilitas dan sesuai dengan Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI, yaitu: Pada pasal 11, bagian ke enam tentang akuntabilitas pemegang saham atau pemilik modal. Didalam prinsip-prinsip akuntabilitas ini pemimpin diharapkan dapat mempetanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan terbuka, sehingga dapat menerapkan tanggung jawab dan tugas-tugas para organ pendukung sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Pada Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI memilik beberapa organ pendukung yang membantu dalam melaksanakan penerapan Good Corporate Governance (GCG). Organ Pendukung 1.

Sekretaris Perusahaan

Pasal 29, bagian ke sembilan tentang fungsi sekretaris perusahaan. Perusahaan mengangkat Sekretaris Perusahaan yang bertugas sebagai pejabat penghubungan (liassion officer) antara perusahaan dengan organ pendukung maupun stakeholders. Didalam organ pendukung sekretaris perusahaan ini terdapat beberapa kualifikasi diantaranya yaitu: 1. Sekretaris perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Pengawas. 2. Sekretaris Perusahaan harus memiliki kualifikasi akademisi, kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. 2.

Satuan Pengawas Intern (SPI)

Pada pasal 28, bagian ke 8 (delapan) tentang Satuan Pengawas Intern (SPI). Satuan Pengawas Intern (SPI) memiliki kedudukan dan kualifikasi, tugas dan tanggungjawab, dan terdapat pula piagam yang berkaitan dengan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggungjawab. Beberapa kedudukan dan kualifikasi yang ada di Satuan Pengawas Intern (SPI), diantaranya yaitu: a. SPI mempunyai kedudukan langsung dibawa Direktur Utama untuk menjamin independensi dari kegiatan atau unit kerja yang diaudit. b. Kapala SPI harus memliki kualifikasi akademisi dan kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. c. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Pengawas. 3.

Komite-komite Dewan Pengawas

Dewan Pengawas dapat membentuk komite-komite sebagai pendukung untuk membantu Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta merumuskan kebijakan Dewan Pengawas sesuai ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan. Penetapan pembentukan komitekomite dilakukan dengan Surat Keputusan Dewan Pengawas dan setiap komite diketahui oleh salah satu anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk. Responsibility (Pertanggungjawaban) Responsibility bersadarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 adalah kesesuaian didalam pengelolahan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

1.

Pasal yang sudah sesuai dengan transparansi pada perusahaan umum DAMRI Yang terdapat pada Pasal 15 bagian ke empat, Penilaian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ayat (2) Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar. Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI juga memilik tanggung jawab sosial didalam setiap program dan prosedur yang telah dilakukan, tetapi program yang dijalankan oleh perusahaan DAMRI ini masih tergolong kecil karena baru sebatas program kemitraan dan lingkungan saja untuk saat ini. Sebagai suatu institusi bisnis yang memiliki core business dalam bidang transportasi, Perum DAMRI berorientasi pada peningkatan laba dalam setiap aktivitas bisnisnya. Namun demikian, Perum DAMRI menyadari bahwa keberlanjutan dari keuntungan setiap bisnis dipengaruhi oleh praktik-praktik ketenagakerjaan dan kerja yang layak kepada karyawan di dalamnya, aktivitas menjalin komunikasi baik dengan komunitas di sekitarnya, keberlanjutan dari lingkungan dan faktor-faktor lainnya, sehingga perhatian Perum DAMRI tidak hanya terimplementasi pada faktor keuntungan semata, melainkan juga terhadap aktivitas pengelolaan lingkungan dan penjagaan hubungan baik dengan stakeholdersdi dalamnya. Keberlanjutan dari bisnis Perum DAMRI merupakan faktor fundamental yang menjadi perhatian dari Perusahaan. Menyadari bahwa keberlanjutan dari bisnis ini dipengaruhi oleh aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, Perusahaan berupaya untuk tetap menjaga eksistensi bisnis dengan berlandaskan pada semangat baru memperkuat kebersamaan dalam membangun dan memajukan usaha, termasuk kebersamaan dalam mengambil setiap keputusansebagai landasan aktivitas dalam menjaga keberlanjutan dari bisnis yang dijalankan. Perum DAMRI percaya bahwa melalui aktivitas keberlanjutan yang dikemasi dalam program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan tanggung jawab terhadap pertumbuhan perusahaan tumbuh dan berkembang dari akar yang sama atau dengan kata lain bahwa kepentingan akan keberlanjutan terhadap pertumbuhan perusahaan dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan merupakan dua usaha yang dilakukan oleh Perusahaan yang datang dari visi yang sama dan saling melengkapi. Sebagai tanggung jawab sosial terhadap lingkungan Perum DAMRI menyerahkan bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kegiatan bakti sosial tahun 2013 kepada Badan Tadzkir Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado. 2.

Pasal yang belum sesuai dengan pertanggungjawaban pada perusahaan umum DAMRI. BAB XII, Pengukuran Terhadap Penerapan GCG ayat 1 point a. penilaian (assessment) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun; Pada perusahaan umum DAMRI sendiri penerapan GCG terbentuk pada tahun 2013 dan baru berjalan kurang lebih selama 1 tahun lamanya, dikarenakan sebelumnya Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI belum adanya Pedoman Good Corporate Governance (GCG) sehingga untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun belum dapat dijalankan secara maksimal. Independency (Kemandirian)

Pengertian Independency berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER09/MBU/2012 adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undngan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pada pasal 23 bagian keempat, Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi yaitu pengelolaan stakeholders diarahkan pada kepentingan bisnis perusahaan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan serta memperhatikan skala prioritas dan saling menghargai (mutual respect) sehingga tercapai keseimbangan dan keharmonisan anatara: a. Dimensi bisnis yang berotoritas pada penciptaan nilai (value creation) dan kepuasaan pelanggan. b. Dimensi sosial yang menyangkut aspek etika usaha dan tanggungjawab sosial perusahaan, kondisi kesehatan dan keselamatan serta keserjahteraan pekerja dan aspek sosial kemasyarakatan. c. Dimensi lingkungan yang mengarahkan perusahaan untuk memperhatikan aspek kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup disekitar unit kerja. Pengelolaan stakeholders berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu transparancy, akuntability, responsibility, independency, fairnes.

Hak stakeholders dapat timbul secara hukum karena pemberlakuan peraturan perundangundangan, perjanjian atau kontrak atau karena nilai etika atau norma dan tanggungjawab sosial perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak stakeholders dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh perusahaan, antara lain melalu pemberian informasi yang relevan dan penting secara transparan, akurat dan tepat waktu dengan mekanisme komunikasi yang sehat dan beretika. Perusahaan menciptakan kondisi yang memungkinkan stakeholders berpartisipasi dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu perusahaan mempunyai mekanisme untuk menampung dan menindaklanjuti saran dan keluhan dari stakeholders. Fairness (Kewajaran) Pengertian Fairness berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER09/MBU/2012 adalah keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada BAB IX Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) pasal 38 dan pasal 39, Perusahaan Umum DAMRI telah membuat peraturan-peraturan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan benturan kepentingan. Benturan kepentingan dapat terjadi, apabila: 1. Melakukan transaksi atau menggunakan harta perusahaan untuk kepentingan diri senidri, keluarga atau golongan. 2. Menerima atau memberikan hadiah atau manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya didalm perusahaan. 3. Memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan diluar perusahaan. 4. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan perusahaan mitra atau calon mitra lainnya. 5. Mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai dengan derajat ketiga dengan anggota direksi dan anggota Dewan Pengaawas. Terjadinya benturan kepentingan ini juga dapat dicegah dan diungkapkan dengan beberapa cara pengukapan adanya benturan kepentingan, diantaranya yaitu: 1. Anggota Direksi dan Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada pemilik modal tentang situasi atau kondisi yang menunjukan indikasi adanya benturan kepentingan yang dihadapi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya situasi atau kondisi tersebut. 2. Pemilik modal meneliti situasi atau kondisi yang menunjukann indikasi adanya benturan kepentingan yang dilaporkan dimaksud dan dalam waktu paling lambat 5(lima) hari kerja mengambil keputusan untuk mengatasi hal tersebut. 3. Para pekerja wajib melaporkan kepada Direksi melalui atasannya secara berjenjang tentang situasi atau kondisi yang menunjukan indikasi adanya benturan kepentingan yang dihadapi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya benturan kepentingan. 4. Direksi meneliti situasi atau kondisi yang menunjukan indikasi adanya benturan kepentingan yang dilaporkan dimaksud dan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja mengambil keputusan untuk mengatasi hal tersebut. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan gambaran penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI yaitu: 1. Landasan Hukum, 2. Peraturan Pemerintah, 3. Peraturan Menteri, dan 4. Surat Keputusan Direksi. Sedangkan hasil evaluasi terhadap penerapan Good Corporate Governance (GCG) Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI atas penyesuaian pelaksanaan GCG terhadap diberlakukannya Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012, Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER09/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Maka dengan hasil penelitian ini penulis mendapatkan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1.

Berdasarkan evaluasi penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada bab sebelumnya, penulis dapat memberikan kesimpulan yaitu penerapan tata kelola perusahaan pada Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Nomor : PER-09/MBU/2012. Antara lain : a. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang di terapkan oleh PT. Jamsostek (Persero), sudah sepenuhnya memenuhi pasal 3. b. Tujuan dari penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN, sudah sesuai dengan pasal 4. c. Berdasarkan pasal 5, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 11 sudah sesuai dengan ketentuan tersebut mengatur mengenai pemegang saham. d. Ketentuan Dewan Komisaris dalam menjalani tugasnya disesuaikan berdasarkan pasal 12, pasal13 dan pasal 15 sampai dengan pasal 18. e. Berdasarkan pasal 19, pasal 20, pasal 22, pasal 23, pasal 25, pasal 27 sampai dengan pasal 30 sudah sesuai dengan kebijakan tersebut mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Direksi. Dalam kebijakan tersebut diatur pula ketentuan unit kerja yang dapat membantu kinerja Direksi antara lain manajemen risiko, sistem pengendalian intern, pengawasan intern, fungsi sekretaris perusahaan dan tatakelola teknologi informasi. f. Sesuai dengan pasal 31, Dewan Komisaris PT. Jamsostek (Persero) telah menunjuk Auditor Eksternal melalui Komite Audit. g. Pada pasal 32 sampai dengan 35 yang dilakukan oleh Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI tentang Pengaturan mengenai akses informasi, kerahasiaan infomasi, keterbukaan infomasi, kepemilikan informasi dan Intangible Asset sudah sesuai. h. Sesuai dengan pasal 36 dan 37, mengatur mengenai keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan serta kesempatan kerja yang sama. i. Dengan pasal 38 dan 39 mengatur ketentuan yang membahas mengenai hubungan dengan pemangku kepentingan (Stakeholders) dan sudah sesuai dengan penerapannya. j. Berdasarkan ketentuan pasal 40, dan 41. Ketentuan yang mengatur mengenai etika berusaha, anti korupsi dan donasi. Salah satu aksi dari penerapan pasal ini, Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI telah melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas dan Antisuap rutin pada setiap tahunnya.

2.

Berdasarkan evaluasi penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada bab sebelumnya, penulis dapat memberikan kesimpulan yaitu beberapa penerapan tata kelola perusahaan pada Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI belum sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Nomor : PER-09/MBU/2012. Antara lain : a. Pada pasal 14 ayat 6, belum terlaksana dengan baik karena Didalam laporan tahunan DAMRI belum dibuatnya jumlah rapat dan kehadiran anggota dewan Komisaris atau Dewan pengawas dan belum adanya susunan pada perusahaan damri. b. Pasal 24 bagian kelima, Rapat Direksi ayat (6) belum sesuai dengan peraturan perundangundangan karena Belum dibuatnya pada masing-masing anggota direksi. c. Pasal 44 ayat 1 point a belum sesuai karena belum diterapkan karena pada perusahaan umum DAMRI sendiri prinsip GCG baru diterapkan pada tahun 2013, dan baru berjalan selama 1 (satu) tahun.

Saran Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI, maka penulis mengajukan saran yang dapat dijadikan pertimbangan dan masukan yang bermanfaat bagi Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI untuk menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance secara maksimal dan bagi peneliti selanjutnya. 1. Bagi perusahaan DAMRI a. Sebaiknya didalam Laporan Tahunan DAMRI dicantumkan mengenai jumlah rapat dan kehadiran anggota dewan Komisaris atau Dewan pengawas. b. Sebaiknya didalam Laporan Tahunan DAMRI dicantumkan mengenai jumlah rapat Direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi. c. Sebaiknya PERUM DAMRI mencantumkan mengenai penilaian (assessment) yang dapat diterapkan pada tahun-tahun berikutnya. 2.

Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan meneliti lebih lanjut dari hasil kesimpulan penelitian ini yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2011 dan Nomor : PER-09/MBU/2012.

DAFTAR REFERENSI Buku Ahmad Juanda. 2009. Analisis Konseptual Good Corporate Governance. Naskah Ghalai Indonesia: Bogor. Muh Arief Effendi. The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi. Jakarta: Penerbit Salemba. 2009. Noor, Juliansyah, S.E., M.M., 2013, Penelitian Ilmu Manajemen: Tinjauan Filosofis dan Praktis/PMG. Kencana, Prenada Media Group. Setia Tunggal, Hadi, S.H., 2013, Internal Audit & Corporate Governance. Harvarindo. Sutojo dan Altridge, E. J. 2008. Good Corporate Governance – Tata Kelola Perusahaan yang Sehat. Jakarta. PT. Damar Mulia Pustaka. Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja. PT. Raja Grafindo Parsada: Jakarta. Widjaja Tunggal, Amin, AK, CPA, MBA. 2013. Dasar-Dasar Pengendalian Internal & Corporate Governance. Harvarindo. Fitrawansyah, SE., AK., M.AK., CA. 2014. Fraud & Auditing. Mitra Wacana Media. Jurnal Ahmad Sanusi (2012). Good Governance Practices In E-Recruitment Adoption In Nigerian Public Service, Degree Of Doctor Of Philosophy Universiti Utara Malaysia. Mariana Veronica (2013). Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance: Studi Kasus PT. PELNI (Persero), University Bina Nusantara. Jakarta. Marsha Mochran (2013). Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance Di PT. Jamsostek (Persero), University Bina Nusantara. Jakarta. Mathias M. Siems. (2010). Convergence in Corporate Governance: A Leximetric Approach. Final version published in The Journal of Corporation Law Vol. 35 (2010), pp. 729-765”. Pirzada, K. and Ahmed, M. (2013). Corporate governance quality in organization and its impact on key stakeholders (A case study of Attock Cement Public Limited Company Pakistan). Global Business and Economics Research Journal, Vol. 2(5): 66-74. Syeda Saima Shabbir (2012), The Role of Institutional Shareholders Activism in the Corporate Governance of Pakistan Journal of Humanistics & Social Sciences ISSN 2009 – 4612 2012, Volume 1 (2), 1-23. Tika Amelia (2012). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Satuan Pengawasan Intern Di PT KF, University Bina Nusantara. Jakarta. Vivi Sulvianti (2013). Implementation Of The Principles Of Good Corporate Governance Of PT. Pelita Jaya Prima In Tarakan, Universitas Mulawarman. Wardani Diah Kusuma, 2008. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan di Indonesia, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/BUM/2012 tanggal 6 Juli 2012, Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER01/BUM/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Miliki Negara. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewewenangan pemerintah dan kewewenangan provesi sebagai daerah otonom. Surat Keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor: SK.417/HK.101/DAMRI-2013 tanggal 05 Juli 2013 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Divisi Regional dan Kantor Cabang Perum DAMRI. Surat Keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor: SK.693/HK.101/DAMRI-2011 Tanggal 27 Desember 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Perum DAMRI. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Internet www.damri.co.id ( Laporan Tahunan), 19 Juni 2014 http://papers.ssrn.com/sol3/displayjournalbrowse.cfm, 17 Mei 2014http://www.bpkp.go.id/ (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan), 6 Juni 2014 RIWAYAT PENULIS Lusi Evanti lahir di Palembang, 21 September 1992. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara Jurusan Akuntansi dan Keuangan dengan peminatan auditing pada tahun 2014. Rosinta Ria Panggabean lahir di Jakarta, 23 November 1973. Menamatkan pendidikan S1 di FEUI dan S2 di Magister Akuntansi FEUI. Saat ini menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Jurusan Akuntansi dan Keuangan.