EVALUASI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI KALIMANTAN TIMUR

EVALUASI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI KALIMANTAN TIMUR Suripto 1

Abstract

Education is the right of every citizen. East Kalimantan Province has a 12-year free education program. Gross enrollment ratios Primary School level in 2009 reached 112.30 percent and high school level GER ranked fourth nationally. On the other hand, East Kalimantan Province also has limitations in education facilities and infrastructure. Some barriers are factors such as land area, population distribution is uneven and limited transportation infrastructure. With these achievements and constraints, it is necessary to evaluate the education in East Kalimantan province? Furthermore, in conducting the evaluation used data analysis tools Envelopment Analysis (DEA) model of Banker Charnes and Cooper (BCC) with output orientation. Results Analysis showed that District/Municipality covers a relatively efficient Paser District, Berau District, Manilau District, Balikpapan Municipality, Samarinda Municipality and Bontang Municipality. While the relatively inefficient covering West Kutai District, Kutai Kartanegara District, East Kutai District, Bulungan District, Nunukan District, Penajam Paser District, Tarakan Municipality. District/Municipality that became a reference in the increased efficiency is Paser District, Berau District, Samarinda and Bontang Municipalities. Furthermore, the Municipality of Samarinda is the most efficient evaluation unit and at most be a reference to increased efficiency.

Key Word : evaluasi, pendidikan, efisien dan Kaltim

A. Pendahuluan

Pendidikan layak dan berkualitas adalah hak setiap warga negara. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan hal tesebut. Undang-Undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) nomor 20 tahun 2003 telah memberikan jaminan pada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. UU tersebut mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program wajib belajar (wajar) minimal tanpa dipungut biaya. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) sebesar minimal 20 persen. Oleh karena itu, beberapa pemerintah daerah telah menyelenggarakan program pendidikan gratis, antara lain Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Kalimantan Timur ( Kaltim ), Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi DKI Jakarta, 2 Namun demikian, Penyelenggaran Pendidikan gratis bervariasi pada setiap pemerintah daerah, misalnya Provinasi DKI Jakarta masih membatasi pendidikan gratis untuk sekolah negeri, sedangkan Provinsi Kaltim sudah melaksanakannya untuk sekolah negeri maupun swasta.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kaltim tahun 2008 – 2013, salah satu program pendidikannya adalah perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang bermutu melalui wajar 12 tahun 3. Untuk itu, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran 2009/2010 untuk beasiswa mencapai Rp 94.241.860.000 yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada 24.649 penerima yang berasal dari 14 kabupaten/kota 4. Anggaran tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menganggarkan biaya pendidikan mencapai 20% dari Peneliti Pertama Pusat Kajian kinerja Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara, Jl. Veteran 10 Jakarta Pusat, email : [email protected] atau [email protected] 2 Mendiknas: Pendidikan Dasar Gratis Bisa Dilaksanakan http://www.diknas.go.id/headline.php?id=143 3 program membangun pendidikan di Kalimantan Timur, Orasi Ilmiah Gubernur Kalimantan Timur Pada Upacara Wisuda Um Semester GasaL 2009/2010 http://www.um.ac.id/news/2010/03/348/ 4 Kaltim Salurkan Beasiswa Rp94,241 Mrilia http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=9938&Itemid=831 1

total APBD Kaltim yang telah disepakati bersama dengan DPRD Kaltim, Pemkab/Pemkot beserta DPRD masing-masing.

Pendidikan di Provinsi Kaltim menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan sejak otonomi daerah. Data Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) tahun 2009 menunjukkan bahwa APK SMA/SMK/MA Kaltim telah menunjukkan angka 84% dan menempati urutan ke-empat nasional setelah DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Maluku 5. Hal ini tentunya tidak terlepas dari tersediaya sekolah dan guru di seluruh Kaltim. Jumlah sekolah seluruh jenjang sebanyak 3.500 sekolah dengan 750.000 siswa dan 58.000 guru.

Disisi lain, Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim juga menghadapi kendala keterbatas dalam sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain luasnya wilayah, penyebaran penduduk yang tidak merata dan terbatasnya prasarana trasportasi. Faktor transportasi misalnya belum ada jalan darat yang dapat menghubungkan antar wilayah desa dan kecamatan, khususnya daerah kabupaten. Kondisi geografis yang relatif sulit terjangkau tersebut tentu menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur sehingga penyebaran guru pun menjadi tidak merata 6. Dengan mendasarkan pada prestasi yang telah dicapai dan kendala yang dihadapi Provinsi Kaltim, maka perlu dilakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan pada setiap kabupaten dan kota di Provinsi Kaltim. Evaluasi tersebut penting dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, hasil evaluasi juga dapat dijadikan masukan dalam perencanaan pembangunan pendidikan Provinsi Kaltim selanjutnya.

Evaluasi adalah suatu proses penilaian pada sesuatu. Evaluasi berdasarkan proses dibagi dalam tiga tahap yakni tahap awal, tahap proses dan akhir. Evaluasi tahap awal dilakukan untuk menguji konsep dan rencana pelaksanaan. Evaluasi proses dilakukan untuk mengawal pelaksaan kegiatan supaya sesuai dengan rencana. Evaluasi akhir dilakukan untuk melihat tercapainya tujuan dan dijadikan analisa masukan kegiatan berikutnya. Selanjuntya, tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat efektifas dan efisiensi dari suatu tahapan kegiatan 7.

Evaluasi pendidikan ini merupakan evaluasi tahap akhir. Dimana, evaluasi ini untuk melihat hasil penyelenggaraan pendidikan tahun ajaran 2008/2009. Oleh karena itu, Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan data pembangunan pendidikan di Provinsi Kaltim yang valid dan akurat. Data yang digunakan merupakan data yang disajikan dalam Kalimantan Timur dalam Angka 2009. Alasan penggunaan data tersebut didasarkan atas kenyakinan keakuratan data tersebut, sehingga dengan demikian akan memberikan hasil evaluasi yang juga akurat. Pendidikan di Provinsi Kaltim meliputi pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal antara lain Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP). Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan

Kondisi Terkini Pendidikan Kaltim, Orasi Ilmiah Gubernur Kalimantan Timur Pada Upacara Wisuda Um Semester GasaL 2009/2010 http://www.um.ac.id/news/2010/03/348/ 6 Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Kalimantan Timur, http://mrtoy09.com/index.php?option=com_content&view=article&id=75:isu-isu-kritis-dalam pendidikan&catid=43:artikelku&Itemid=6 7 Suripto, Evaluasi Kinerja Pendidikan Dasar Kabupaten Dan Kota di Provinsi Gorontalo 5

(SMK), Madrasah Aliyah (MA), Perguruan Tinggi, Universitas dan lain sebagainya. Sedangkan, pendidikan non formal antara lain kelompok belajar (kejar) paket A, kejar paket B, kursus dan bimbingan. Oleh karena itu, Evaluasi ini dibatasi pada penyelenggaraan dasar enam tahun yang meliputi sekolah dasar (SD) negeri, SD swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) negeri dan MI swasta pada tahun 2008.

Model evaluasi pendidikan SD dan MI dilakukan secara parsial dan komprehensip. Parsial dilakukan dengan mengevaluasi setiap jenis sekolah, sedangkan secara komprehensip dengan menggabungkan seluruh data sekolah secara bersama-sama. Gambar Alur evaluasi evaluasi seperti pada gambar 1

Gambar 1 Alur Evaluasi Pendidikan SD dan MI di Provinsi Kaltim Evaluasi pendidikan SD dan MI Provinsi Kaltim dilakukan melalui tiga tahap. Tahap satu dilakukan dengan mengevaluasi SD negeri, SD swasta, MI negeri dan MI swasta. Tahap dua dilakukan dengan menggabungkan data SD negeri dan SD swata, MI negeri dan MI swasta di evaluasi secara bersamasama. Tahap tiga dilakukan dengan menggunakan data keseluruhan sacara bersama-sama. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan dari setiap kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan setiap jenis sekolah.

B. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam evaluasi pendidikan SD dan MI di Provinsi Kaltim adalah Data Envelopment Analysis (DEA). Dimana, DEA merupakan salah satu tool yang dapat mengukur tingkat relative efisiensi organisasi dengan membandingkan antara input dengan output (Cooper et al, 2006). 8 Sehingga, hasil evaluasinya adalah menentukan tingkat dan nilai efisien dan tidak efisien DMUs. Oleh karena itu, alat ini dapat digunakan untuk mengukur organisasi publik maupun swasta. Bahkan, Oyama (2008) berpendapat bahwa DEA merupakan salah satu teknik dalam operation research yang cukup sering digunakan dalam sektor publik. Dalam DEA, objek evaluasi disebut dengan Decision Making Unit (DMU). Dengan demikian, DMU dalam evaluasi ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Kaltim. 8

Cooper, William W., Seiford, Lawrence M., and Tone, Kaoru, (2006) Data Envelopment Analysis : A Comprehensive Text With Models, Applications, References and Dea-Solver Software, Springer, New York, USA

Setiap alat analisis memiliki keunggulan dan keterbatasan. DEA sebagai alat analisis memiliki keunggulan antara lain system kerja DEA yang relatif sederhana; memberikan peringkat dan nilai tingkat efisiensi dari setiap DMU; memberikan nilai proyeksi dalam peningkatan efisiensi DMU; serta mampu memberikan referensi DMU yang paling sesuai dalam meningkatkan efisiensinya. Sedangkan limitasi DEA antara lain tidak dapat digunakan dengan angka 0 (nol).

DEA memiliki model dan jenis yang bervariasi. Salah satunya adalah model Banker, Charnes, dan Cooper (BCC), model ini memiliki pilihan orientasi input atau output. Pengukuran dengan orientasi input didasarkan pada upaya pengurangan penggunaan input secara proporsional dengan menjaga tingkat ouput konstan. Sedangkan pengukuran efisiensi teknis dengan orientasi output didasarkan pada upaya peningkatan output secara proporsional dengan menjaga tingkat input yang digunakan konstan. Dalam evaluasi pendidikan SD dan MI Provinsi Kaltim didasarkan pada orientasi output (DEA-BCC Output). Pemilihan model ini didasarkan atas focus yang dihasilkan dalam perbaikan indikator output. Model BCC berorientasi output untuk DMU ke-i secara matematik dinyatakan sebagai sebuah pemrograman linear berikut 9:

max𝐸,𝜆 s.t.

𝐸 𝑋𝜆 ≤ 𝑥𝑖 𝐸𝑦𝑖 − 𝑌𝜆 ≤ 0 𝑒𝜆 = 1 𝜆≥0

dengan E adalah tingkat efisiensi yang akan dihitung dan dimaksimumkan, X dan Y berturut-turut adalah matriks input dan matriks output, xi dan yi berturut-turut adalah vektor kolom ke-i dari matriks-matriks X dan Y yang berkaitan dengan DMU ke-i, e adalah vektor baris yang semua elemennya 1, dan λ adalah vektor kolom dengan elemen-elemen tak negatif. Selanjuntya, Indikator yang digunakan DEA-BCC-output meliputi indikator input dan output. Indikator input meliputi jumlah sekolah (sklh), jumlah guru (gr), sedangkan indikator outputnya adalah jumlah siswa (sw). Pemilihan indikator input didasarkan pertimbangkan indikator tersebut menentukan tingkat efisiensi output. Hal lainnya yakni indikator tersebut merupakan data yang tersaji dalam Kalimantan Timur Dalam Angka 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut menjadi indikator dalam keberhasilan pembangunan pendidikan. Banyak indikator yang dapat menentukan efisiensi penyelenggraan pendidikan antara lain anggaran, siswa, sekolah, kelas, fasilitas dan lain sebagainya. Namun demikian sebagaimana telah dijelaskan diatas dalam evaluasi ini menggunakan data dalam Kalimantan Timur Dalam Angka 2009. Indikator yang digunakan sebagai input adalah jumlah sekolah dan jumlah guru, sedangkan outputnya dalah jumlah siswa. Selanjutnya, proses evaluasi seperti pada gambar 2.

9

Toni Bahtiar, 2009, Materi Metodologi Kajian Evaluasi Pelayanan Dasar, Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan 2009.

Gambar 1 Proses Evaluasi Dengan DEA-BCC-Output

C. Deskripsi Pendidikan SD dan MI Provinsi Kaltim Secara administratif Provinsi Kaltim terbagi menjadi 4 kota dan 10 kabupaten yang meliputi 136 kecamatan dan 1,422 desa/kelurahan. Luas wilayah Provinsi Kaltim adalah 20.865.744 ha yang terbagi daratan seluas 19.844.177 ha dan laut seluas 1.021.567 ha. Kabupaten dan Kota di Provinsi Kaltim meliputi Kabupaten Berau (Kb Br), Kabupaten Bulungan (Kb Blg), Kabupaten Kutai Barat (Kb KB), Kabupaten Kutai Kartanegara (Kb KK), Kabupaten Kutai Timur (Kb KT), Kabupaten Malinau (Kb Mln), Kabupaten Nunukan (Kb Nn), Kabupaten Paser (Kb Pr), Kabupaten Penajam Paser Utara (Kb PPU), Kabupaten Tana Tidung (Kb TT), Kota Balikpapan (Kt BP), Kota Bontang (Kt Btg), Kota Samarinda (Kt Smrd), dan Kota Tarakan ( Kt Tr). Selanjuntya, penyebaran desa dan kelurahan kabupaten dan kota seperti pada grafik 1.

125 Kb Pr

223

Kb KB

227

Kb KK

224

135

Kb KT

109 Kb Br

Sumber : Kalimantan Timur Dalam Angka 2009

108

Kb Mln

81

Kb Blg

Kb Nn

47

Kb PPU

27

53

Kt BP Kt Smrd Kt Tt Jumlah Desa/Kelurahan

Grafik 1 Jumlah Desa/Kelurahan di Provinsi Kaltim

20

15

Kt Btg

Penduduk Provinsi Kaltim pada tahun 2008 sebanyak 3.094.700 jiwa. 10 Penyebaran penduduk tidak merata, Data tahun 2008 menunjukan bahwa Kota Samarida (19,50 persen), Kabupaten Kutai Kartanegara (17,08 persen), Kota Balik Papan (16,50 persen) dan lainnya tersebar dengan kisaran 1 – 6 persen. Bila dibandingkan dengan luas wilayah, maka Kota dengan luas wilayah hanya 1,13 persen ditempati oleh penduduk sebanyak 53,83 persen. Sedangkan luas dan penduduk lainnya tersebar di kabupaten. Penyebaran penduduk tahun 2008 seperti pada grafik 2.

528,702

Kb Pr

182,745 159,852 Kb KB

Kb KK

506,915 191,728 169,793

Kb KT

Kb Br

59,200

Kb Mln

114,756 132,886 126,354

Kb Blg

Kb Nn

Kb PPU

Kt BP

603,389

Kt Smrd

Kt Tt

184,353 134,027 Kt Btg

Jumlah Penduduk

Sumber : Kalimantan Timur Dalam Angka 2009

Grafik 2 Penyebaran Penduduk Provinsi Kaltim

Selanjuntya dalam bidang pendidikan, Provinsi Kaltim secara umum mengalami perkembangan yang baik. Hal ini dapat dilihat pada Angka Partisipasi Kasar (AKP) jenjang SD tahun 2009 mencapai 112,30 persen 11. Penyebaran Penyebaran Sekolah, Guru dan Siswa SD dan MI Provinsi Kalimantan Timur tahun 2008 seperti pada tabel 1. Tabel 1 Penyebaran Sekolah, Guru dan Siswa SD dan MI Provinsi Kaltim tahun 2008

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KAB/KOTA

Kb Pr Kb KB Kb KK Kb KT Kb Br Kb Mln Kb Blg Kb Nn Kb PPU Kb TT Kt BP Kt Smrd Kt Tr Kt Btg

Sklh 218 218 432 161 151 86 124 125 95 136 198 46 31

Negeri Sw

6,096 23,607 72,427 24,272 22,305 9,861 15,591 19,008 16,383 52,952 71,756 18,247 11,823

Gr

SD

1,345 1,637 4,811 1,876 1,609 702 1,238 1,058 1,045 2,040 3,266 841 478

Sumber : Kalimantan Timur Dalam Angka 2009 10

Sklh 4 5 15 14 5 3 15 5 49 38 16 27

Swasta Sw 496 910 1,954 3,739 1,640 186 1,862 731 10,056 10,820 2,955 9,358

Gr

27 54 109 235 59 32 108 44 604 639 159 452

Sklh 1 2 1 1 1 1 2 -

Negeri Sw 629 583 320 301 215 231 1,363 -

Gr

51 43 23 37 26 40 114 -

MI

Sklh 11 5 21 4 2 1 3 9 4 19 15 5 4

Swasta Sw 1,781 381 2,023 630 513 18 403 1,164 218 3,059 3,904 540 635

Gr

76 43 199 29 9 12 25 12 29 161 145 42 59

Kalimantan Timur Dalam Angka 2009 Penyelenggaraan Pendidikan Wajar 12 tahun, 2009-11-13, http://www.poskotakaltim.com/berita/read/2764masyarakat-kaltim-wajib-bangga.html 11

Berdasarkan Tabel 1, beberapa jenis sekolah pada kabupaten/kota tidak memiliki data seperti MI Negeri di Kb KB, Kb Nn, Kb PPU, Kt Tr, Kt Btg; SD swasta dan MI negeri di Kb Mln; seluruhnya di Kb TT. Dengan tidak tersedianya data tersebut maka kabupaten dan kota bersangkutan tidak dilakukan evaluasi/diabaikan.

D. Analisis

Statistik dan Korelasi SD negeri yang dilakukan evaluasi sebanyak 13 DMUs. Jumlah indikator input sebanyak 2 buah yakni jumlah sekolah dan jumlah guru. Sedangkan indikator outputnya adalah jumlah siswa. Berdasarkan Tabel 1, hasil analisis DEA menunjukan bahwa nilai sekolah maximum 432 unit dan minimum 31 unit, maka nilai average 155.46 unit dengan standard deviasi 97.82 persen. Nilai guru maximum 4.811 orang dan minimum 478 orang, maka nilai average 1.688,15 orang dengan standard deviasi 1.133,26. Nilai siswa maximum 72.427 orang dan minimum 6.096 orang, maka nilai average 28.025,23 dengan standard deviasi 21.683. Selanjuntya korelasi indikator sekolah dengan guru sebesar 0.89, sekolah dengan siswa sebesar 0.64, guru dengan siswa sebesar 0.90.

SD swasta yang dilakukan evaluasi sebanyak 12 DMUs. Jumlah indikator input sebanyak 2 buah yakni jumlah sekolah dan jumlah guru. Sedangkan indikator outputnya adalah jumlah siswa. Berdasarkan Tabel 1, hasil analisis DEA menunjukan bahwa nilai sekolah maximum 49 unit dan minimum 3 unit, maka nilai average 16.33 unit dengan standard deviasi 14.07 persen. Nilai guru maximum 639 orang dan minimum 27 orang, maka nilai average 210,17 orang dengan standard deviasi 216,32. Nilai siswa maximum 10.820 orang dan minimum 186 orang, maka nilai average 3.725,58 dengan standard deviasi 3.802.83. Selanjuntya korelasi indikator sekolah dengan guru sebesar 0.96, sekolah dengan siswa sebesar 0.94, guru dengan siswa sebesar 0.99.

SD negeri dan swasta yang dilakukan evaluasi sebanyak 13 DMUs. Jumlah indikator input sebanyak 2 buah yakni jumlah sekolah dan jumlah guru. Sedangkan indikator outputnya adalah jumlah siswa. Berdasarkan Tabel 1, hasil analisis DEA menunjukan bahwa nilai sekolah maximum 447 unit dan minimum 58 unit, maka nilai average 170,54 unit dengan standard deviasi 98,43 persen. Nilai guru maximum 4.920 orang dan minimum 702 orang, maka nilai average 1.882,15 orang dengan standard deviasi 1.205,44. Nilai siswa maximum 82.576 orang dan minimum 6,592 orang, maka nilai average 31.464,23 dengan standard deviasi 23.901,47. Selanjuntya korelasi indikator sekolah dengan guru sebesar 0.88, sekolah dengan siswa sebesar 0.66, guru dengan siswa sebesar 0.92.

MI Negeri yang dilakukan evaluasi sebanyak 7 DMUs. Jumlah indikator input sebanyak 2 buah yakni jumlah sekolah dan jumlah guru. Sedangkan indikator outputnya adalah jumlah siswa. Berdasarkan Tabel 1, hasil analisis DEA menunjukan bahwa nilai sekolah maximum 2 unit dan minimum 1 unit, maka nilai average 1,3 unit dengan standard deviasi 0,45. Nilai guru maximum 114 orang dan minimum 23 orang, maka nilai average 47.7 orang dengan standard deviasi 28,49. Nilai siswa maximum 1.363 orang dan minimum 215 orang, maka nilai average 520.29 dengan standard deviasi 376,26. Selanjuntya korelasi indikator sekolah dengan guru sebesar 0.68, sekolah dengan siswa sebesar 76, guru dengan siswa sebesar 0.96.

MI Swasta yang dilakukan evaluasi sebanyak 13 DMUs. Jumlah indikator input sebanyak 2 buah yakni jumlah sekolah dan jumlah guru. Sedangkan indikator outputnya adalah jumlah siswa. Berdasarkan Tabel 1, hasil analisis DEA menunjukan bahwa nilai sekolah maximum 21 unit dan minimum 1 unit, maka nilai average 7,92 unit dengan standard deviasi 6,35. Nilai guru maximum 199 orang dan minimum 9 orang, maka nilai average 64,69 orang dengan standard deviasi 60,57. Nilai siswa maximum 3.904 orang dan minimum 18 orang, maka nilai average 1.174,54 dengan

standard deviasi 1.143,35. Selanjuntya korelasi indikator sekolah dengan guru sebesar 0.94, sekolah dengan siswa sebesar 86, guru dengan siswa sebesar 0.82.

MI negeri dan swasta yang dilakukan evaluasi sebanyak 13 DMUs. Jumlah indikator input sebanyak 2 buah yakni jumlah sekolah dan jumlah guru. Sedangkan indikator outputnya adalah jumlah siswa. Berdasarkan Tabel 1, hasil analisis DEAmenunjukan bahwa nilai sekolah maximum 23 unit dan minimum 1 unit, maka nilai average 8,62 unit dengan standard deviasi 6,85. Nilai guru maximum 259 orang dan minimum 12 orang, maka nilai average 90,38 orang dengan standard deviasi 83,95. Nilai siswa maximum 5.267 orang dan minimum 18 orang, maka nilai average 1.454,69 dengan standard deviasi 1.463,53. Selanjuntya korelasi indikator sekolah dengan guru sebesar 0.92, sekolah dengan siswa sebesar 83, guru dengan siswa sebesar 0.92.

Pendidikan Dasar 6 tahun yang meliputi SD negeri, SD swasta, MI negeri dan MI swasta yang dilakukan evaluasi sebanyak 13 DMUs. Jumlah indikator input sebanyak 2 buah yakni jumlah sekolah dan jumlah guru. Sedangkan indikator outputnya adalah jumlah siswa. Berdasarkan Tabel 1hasil analisis DEA, menunjukan bahwa nilai sekolah maximum 470 unit dan minimum 62 unit, maka nilai average 179,15 unit dengan standard deviasi 103,84. Nilai guru maximum 5.162 orang dan minimum 714 orang, maka nilai average 1.972,54 orang dengan standard deviasi 1.280,74. Nilai siswa maximum 87.843 orang dan minimum 9.002 orang, maka nilai average 32.918,92 dengan standard deviasi 25.122,66. Selanjuntya korelasi indikator sekolah dengan guru sebesar 0.88, sekolah dengan siswa sebesar 68, guru dengan siswa sebesar 0.93. Nilai Efisiensi DMUs

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

KAB/KOTA

Kb Pr Kb KB Kb KK Kb KT Kb Br Kb Mln Kb Blg Kb Nn Kb PPU Kt BP Kt Smrd Kt Tr Kt Btg

Negeri 0.18 0.56 1.00 0.50 0.54 0.56 0.49 0.70 0.61 1.00 1.00 1.00 1.00

Tabel 2 Nilai Efisiensi DMUs di Provinsi Kalimantan Timur

SD

Swasta 1.00 0.62 0.75 0.78 1.00 x 1.00 0.72 0.66 0.95 1.00 0.82 1.00

Sumber : Hasil Analisis DEA-BCC-Output

Negeri 1.00 x 1.00 1.00 0.63 x 0.61 x x 0.46 1.00 x x

MI

Swasta 0.74 0.29 0.52 0.62 1.00 1.00 0.52 1.00 0.21 0.78 1.00 0.42 0.61

Sekolah Negeri dan Swasta SD MI 0.21 0.81 0.62 0.37 0.90 0.52 0.56 0.83 0.61 1.00 1.00 1.00 0.54 0.61 0.77 1.00 0.68 1.00 1.00 0.76 1.00 1.00 0.94 0.53 1.00 0.57

SD, MI Negeri dan SWasta 1.00 0.82 0.90 0.87 1.00 1.00 0.67 0.95 0.76 1.00 1.00 0.94 1.00

Hasil evaluasi SD negeri pada Tabel 2, DMUs memiliki average of scores sebesar 0.70 atau relative belum efisien. DMUs yang memiliki nilai relative efisien meliputi Kb KK, Kt BP, Kt Smrd, Kt Tr, Kt Btg. Sedangkan yang relative tidak efisien meliputi Kb Pr, Kb KB, Kb KT, Kb Br, Kb Mln, Kb Blg, Kb Nn, dan Kb PPU. Selanjutnya DMU yang menjadi referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kt BP dan Kt Btg.

Hasil evaluasi SD swasta pada Tabel 2, DMUs memiliki average of scores sebesar 0.86 atau relative belum efisien. DMUs yang memiliki nilai relative efisien meliputi Kb Pr, Kt Br, Kb Blg, Kt Smrd, Kt Btg. Sedangkan yang relative tidak efisien meliputi Kb KB, Kb KK, Kb KT, Kb Nn, Kb PPU, Kt BP dan Kt Tr. Selanjutnya DMU yang menjadi referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kb Pr, Kb Br, Kb Blg, Kt Smrd, Kt Btg.

Hasil evaluasi SD negeri dan swasta pada Tabel 2, DMUs memiliki average of scores sebesar 0.75 atau relative belum efisien. DMUs yang memiliki nilai relative efisien meliputi Kb Mln, Kt BP, Kr Smrd dan Kt Btg. Sedangkan yang relative tidak efisien meliputi Kb Pr, Kb KB, Kb KK, Kb, KT, Kb Br, Kb Blg, Kb Nn, Kb PPU dan Kt Tr. Selanjutnya DMU yang menjadi referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kb BP, Kt Smrd dan Kb Btg.

Hasil evaluasi MI negeri pada Tabel 2, DMUs memiliki average of scores sebesar 0.86 atau relative belum efisien. DMUs yang memiliki nilai relative efisien meliputi Kb Pr, Kb KK, Kb KT dan Kt Smrd. Sedangkan yang relative tidak efisien meliputi Kb Br, Kb Blg dan Kt BP. Selanjutnya DMU yang menjadi referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kb Br, Kb Blg, dan Kt BP. Hasil evaluasi MI swasta pada Tabel 2, DMUs memiliki average of scores sebesar 0.67 atau relative belum efisien. DMUs yang memiliki nilai relative efisien meliputi Kb Br, Kb Mln, Kb Nn dan Kt Smrd. Sedangkan yang relative tidak efisien meliputi Kb Pr, Kb KB, Kb KK, Kb KT, Kb Blg, Kb PPU, Kb BP, Kt Tr, dan Kt Btg. Selanjutnya DMU yang menjadi referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kb Br, Kb Blg, dan Kt BP.

Hasil evaluasi MI negeri dan swasta pada Tabel 2, DMUs memiliki average of scores sebesar 0.77 atau relative belum efisien. DMUs yang memiliki nilai relative efisien meliputi Kb Br, Kb Mln, Kb Nn, Kb PPU, dan Kt Smrd. Sedangkan yang relative tidak efisien meliputi Kb Pr, Kb KB, Kb KK, Kb KT, Kb Blg, Kt BP, Kt Tr dan Kt Btg. Selanjutnya DMU yang menjadi referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kb Br, Kb Nn dan Kt Smrd. Hasil evaluasi Pendidikan Dasar 6 tahun yang meliputi SD negeri, SD swasta, MI negeri dan MI swasta pada Tabel 2, DMUs memiliki average of scores sebesar 0.77 atau relative belum efisien. DMUs yang memiliki nilai relative efisien meliputi Kb Pr, Kb Br, Kb Mln, Kt BP, Kt Smrd dan Kt Btg. Sedangkan yang relative tidak efisien meliputi Kb KB, Kb KK, Kb KT, Kb Blg, Kb NN, Kb PPU dan Kt Tr. Selanjutnya DMU yang menjadi referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kb Pr, Kb Br, Kt Btg dan Kt Smrd. Proyeksi Peningkatan Efisiensi DMUs

1. Kb Pr

Hasil evaluasi DEA-BCC-O secara umum menunjukan bahwa Kb Pr telah relative efisien. Data pada Indikator input dan indikator output telah sesuai dengan hasil proyeksi DEA, sehingga tidak memerlukan perubahan data. Nmaun demikian, hasil evaluasi berdasarkan jenis sekolah menunjukan bahwa dua jenis telah relative efisien dan dua lainnya relative tidak efisien (lihat tabel 2). Proyeksi peningkatan efisiensi SD Negeri dan MI Swasta seperti pada Tabel 3. Kb Pr

Sekolah Guru Siswa

Negeri Data Proyeksi 218 89,28 1.345 1.345 6.096 3.4651,97


SD

Tabel 3 Data dan Proyeksi Kb Pr Swasta Data Proyeksi 4 4 27 27 496 496

Negeri Data Proyeksi 1 1 51 51 629 629

MI

Data 11 76 1.781

Swasta

Proyeksi 11 76 2.406.35

SD Negeri Kb Pr untuk meningkatkan efisiensinya dilakukan dengan menambah jumlah siswa dan mengurangi jumlah sekolah. Proyeksi jumlah siswa yang efisien adalah sebanyak 34.651 orang. Sehingga dengan demikian, Kb Pr perlu meningkatkan jumlah siswa sebanyak 28.556 orang atau 468.44 persen. Sedangkan, proyeksi jumlah sekolah yang efisien adalah sebanyak 89,28. Sehingga

dengan demikian, Kb Pr memiliki kelebihan sekolah sebanyak 129 unit atau 59 persen. Selanjutnya, DMUs yang dapat dijadikan referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kt BP dan Kt Btg.

MI Swasta Kb Pr dalam meningkatkan efisiensinya adalah dengan meningkatkan jumlah siswa. Proyeksi jumlah siswa yang efisien adalah 2.407 orang. Sehingga dengan demikian, Kb Pr perlu meningkatkan jumlah siswa sebesar 626 orang atau 35,11 persen. Selanjutnya, DMUs yang dapat dijadikan referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kb Br, Kb Nn dan Kt Smrd.

2. Kb KB

Hasil evaluasi DEA-BCC-O secara umum menunjukan bahwa Kb KB relative belum efisien. Hal ini ditunjukan dengan penyelenggaraan SD negeri dan SD swasta serta MI swasta yang relatif belum efisien (lihat tabel 2). Peningkatan efisiensi jenis sekolah yang relatif belum efisien seperti pada Tabel 4. Kb KB

Sekolah Guru Siswa

Negeri Data Proyeksi 218 109 1.637 1.637 23.607 42.341

SD


Tabel 4 Data dan Proyeksi Kb KB Swasta Data Proyeksi 5 5 54 54 910 1.462

Negeri Data Proyeksi x x x x x x

MI

Data 5 43 381

Swasta Proyeksi 5 41 1.296

SD Negeri di Kb KB untuk meningkatkan efisiensinya dilakukan dengan menambah jumlah siswa dan mengurangi jumlah sekolah. Proyeksi jumlah siswa yang efisien adalah sebanyak 42.341 orang. Sehingga dengan demikian, SD negeri Kb KB perlu meningkatkan jumlah siswa sebanyak 18.734 orang atau 79.36 persen. Sedangkan, proyeksi jumlah sekolah yang efisien adalah sebanyak 109 unit, sehingga terdapat kelebihan sebanyak 109 unit atau 50 persen. Selanjuntya, DMUs yang dapat dijadikan referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kt BP dan Kt Btg. SD Swasta di Kb KB dalam meningkatkan efisiensinya dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah siswa. Proyeksi jumlah siswa yang efisien adalah sebanyak 1.462 orang. sehingga dengan demikian perlu meningkatkan jumlah siswa sebanyak551 orang atau 60,6 persen. Selanjuntya, DMUs yang dapat dijadikan referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kb Pr, Kb Br. MI swasta di Kb KB dalam meningkatkan efisiensinya dapat dilakukan dengan menambah jumlah siswa dan mengurangi jumlah guru. Proyeksi jumlah siswa yang efisien adalah sebanyak 1.915 orang. Sehingga dengan demikian, SD negeri Kb KB perlu meningkatkan jumlah siswa sebesar 915 orang atau 240 persen. Kemudian, Proyeksi jumlah guru yang efisien sebanyak 40 sehingga terdapat kelebihan sebanyak 3 sekolah atau 6 persen. DMUs yang dapat dijadikan referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kt Kb Br dan Kt Smrd.

3. Kb KK

Hasil evaluasi DEA-BCC-O secara umum menunjukan bahwa Kb KK relative belum efisien. Hal ini ditunjukan dengan penyelenggaraan SD swasta dan MI swasta yang belum efisien (lihat tabel 2). Peningkatan efisiensi jenis sekolah yang relatif belum efisien seperti pada Tabel 5. Kb KK

Negeri

SD

Tabel 5 Data dan Proyeksi Kb KK Swasta

Negeri

MI

Swasta

Sekolah Guru Siswa

Data 432 4.811 72.427

Proyeksi 432 4.811 72.427

Data 15 109 1.954


Proyeksi 8 109 2.622

Data 2 43 583

Proyeksi 2 43 583

Data 21 199 2.023

Proyeksi 15 145 3.904

SD swasta di Kb KK dalam meningkatkan efisiensinya dilakukan dengan menambah jumlah siswa dan mengurangi jumlah sekolah. Proyeksi jumlah siswa yang efisien adalah sebanyak 2.622 orang. Sehingga dengan demikian, SD swasta Kb KK perlu meningkatkan jumlah siswa sebesar 668 orang atau 34.18 persen. Sedangkan untuk proyeksi jumlah sekolah yang efisien adalah sebanyak 8 unit, sehingga perlu dilakukan pengurangan sebanyak 7 unit atau 48 persen. Selanjutnya, DMUs yang dapat dijadikan referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kb Br dan Kt Btg. MI swasta di Kb KK dalam meningkatkan efisiensinya dilakukan dengan menambah jumlah siswa dan mengurangi jumlah guru serta sekolah. Proyeksi jumlah siswa yang efisien adalah sebanyak 3.904 orang. Sehingga dengan demikian, SD negeri Kb KK perlu meningkatkan jumlah siswa sebesar 1.881 orang atau 93 persen. Proyeksi jumlah guru yang efisien sebanyak 145 orang, sehingga dengan demikian terdapat kelebihan sebanyak 54 sekolah atau 27.14 persen. Proyeksi jumlah sekolah yang efisien sebanyak 15 unit atau kelebihan 6 unit. Selanjuntya, DMU yang dapat dijadikan referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kt Smrd.

4. Kb KT

Hasil evaluasi DEA-BCC-O secara umum menunjukan bahwa Kb KT relative belum efisien. Hal ini ditunjukan dengan penyelenggaraan SD negeri, SD swasta dan MI swasta yang belum efisien (lihat tabel 2). Peningkatan efisiensi jenis sekolah yang relatif belum efisien seperti pada Tabel 6. Kb KT

Negeri Data Proyeksi Sekolah 161 125 Guru 1.876 1.876 Siswa 24.272 48.634 Sumber : Hasil Analisis DEA-BCC-Output

SD

Tabel 6 Data dan Proyeksi Kb KT Swasta Data Proyeksi 14 14 235 219.8 3.739 4.798


MI

Data 4 29 630

Swasta Proyeksi 4 29 1.019.3

SD negeri di Kb KT dalam meningkatkan efisiensinya dilakukan dengan menambah jumlah siswa dan mengurangi jumlah sekolah. Proyeksi jumlah siswa yang efisien adalah sebanyak 48.634 orang. Sehingga dengan demikian, SD negeri Kb KT perlu meningkatkan jumlah siswa sebanyak 24.362 orang atau 100 persen. Proyeksi jumlah sekolah yang efisien adalah sebanyak 125 unit, sehingga terdapat kelebihan sebanyak 36 unit atau 22,38 persen. Selanjuntya, DMUs yang dapat dijadikan referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kb BP dan Kt Btg.

SD swasta di Kb KT dalam meningkatkan efisiensinya dengan menambah jumlah siswa dan mengurangi jumlah guru. Proyeksi jumlah siswa yang efisien adalah sebnayak 4.798 orang, sehingga SD swasta Kb KT perlu meningkatkan jumlah siswa sebanyak 1.058 orang atau 28,3 persen. Proyeksi jumlah guru yang efisien adalah sebanyak 220 orang, sehingga terdapat kelebihan sebanyak 15 unit atau 6,5 persen. Selanjuntya, DMUs yang dapat dijadikan referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kb Br dan Kt Btg.

MI swasta di Kb KT dalam meningkatkan efisiensinya dengan menambah jumlah siswa. Proyeksi jumlah siswa yang efisien adalah sebanyak 1.019 orang, sehingga MI Swasta Kb KT perlu meningkatkan jumlah siswa sebanyak 389 orang atau 61,79 persen. Selanjutnya, DMUs yang dapat dijadikan referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kb Br dan Kb Nn.

5. Kb Br

Hasil evaluasi DEA-BCC-O secara umum menunjukan bahwa Kb Br relative belum efisien. Hal ini ditunjukan dengan penyelenggaraan SD negeri, dan MI negeri yang belum efisien (lihat tabel 2). Peningkatan efisiensi jenis sekolah yang relatif belum efisien seperti pada Tabel 7. Kb Br

Negeri Data Proyeksi Sekolah 151 107 Guru 1.609 1.609 Siswa 22.305 41.603 Sumber : Hasil Analisis DEA-BCC-Output

SD

Tabel 7 Data dan Proyeksi Kb Br Swasta Data Proyeksi 5 5 59 59 1640 1640


MI

Data 2 9 513

Swasta Proyeksi 2 9 513

SD negeri di Kb Br dalam meningkatkan efisiensinya dilakukan dengan menambah jumlah siswa dan mengurangi jumlah sekolah. Proyeksi jumlah siswa yang efisien adalah sebanyak 41.603 orang. Sehingga dengan demikian, SD negeri Kb Br perlu meningkatkan jumlah siswa sebanyak 19.298 orang atau 86,5 persen. Proyeksi jumlah sekolah yang efisien adalah sebanyak 107 unit, sehingga terdapat kelebihan sebanyak 44 unit atau 29,2 persen. Selanjuntya, DMUs yang dapat dijadikan referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kb BP dan Kt Btg.

MI negeri di Kb Br dalam meningkatkan efisiensinya dilakukan dengan menambah jumlah siswa. Proyeksi jumlah siswa yang efisien adalah sebanyak 475 orang, sehingga MI Swasta Kb Br perlu meningkatkan jumlah siswa sebanyak 174 orang atau 57,64 persen. DMUs yang dapat dijadikan referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kb Br dan Kb Nn.

6. Kb Mln

Hasil evaluasi DEA-BCC-O secara umum menunjukan bahwa Kb Mln telah relative efisien. Tetapi, Kb Mln tidak memiliki data SD swasta dan MI negeri sehingga hanya dua yang dapat dievaluasi yakni SD negeri dan MI swasta. Dalam penyelenggaraan SD negeri yang belum relative efisien dan MI swasta telah relatif efisien (lihat tabel 2). Peningkatan efisiensi jenis sekolah yang relatif belum efisien seperti pada Tabel 8. Kb Mln

Sekolah Guru Siswa

Negeri Data Proyeksi 86 46 702 702 9.861 17.721


SD

Tabel 8 Data dan Proyeksi Kb Mln Swasta Data Proyeksi x x x x x x


MI

Data 1 12 18


SD negeri di Kb Mln dalam meningkatkan efisiensinya dilakukan dengan menambah jumlah siswa dan mengurangi jumlah sekolah. Proyeksi jumlah siswa yang efisien adalah sebanyak 17.721 orang. Sehingga dengan demikian, SD negeri Kb Mln perlu meningkatkan jumlah siswa sebanyak 7.860 orang atau 71,7 persen. Proyeksi jumlah sekolah yang efisien adalah sebanyak 46 unit sehingga terdapat kelebihan sebanyak 40 unit atau 46,44 persen. Selanjuntya, DMUs yang dapat dijadikan referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kb BP dan Kt Btg.

7. Kb Blg

Hasil evaluasi DEA-BCC-O secara umum menunjukan bahwa Kb Blg relative belum efisien. Dalam penyelenggaraan yang relatif belum efisien meliputi SD negeri, MI negeri dan swasta (lihat tabel 2). Peningkatan efisiensi jenis sekolah yang relatif belum efisien seperti pada Tabel 9. Kb Blg

Sekolah Guru Siswa


SD


Tabel 9 Data dan Proyeksi Kb Blg Swasta Data Proyeksi 3 3 32 32 186 186


MI

Data 3 25 403


SD negeri di Kb Blg dalam meningkatkan efisiensinya dilakukan dengan menambah jumlah siswa dan mengurangi jumlah sekolah. Proyeksi jumlah siswa yang efisien adalah sebanyak 31.835 orang, sehingga SD negeri Kb Blg perlu meningkatkan jumlah siswa sebesar 16.243 orang atau 104,2 persen. Proyeksi jumlah sekolah yang efisien sebanyak 82 unit, sehingga terdapat kelebihan sebanyak 42 unit atau 33,8 persen. Selanjuntya, DMUs yang dapat dijadikan referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kb BP dan Kt Btg.

MI negeri di Kb Blg dalam meningkatkan efisiensinya dilakukan dengan menambah jumlah siswa dan mengurangi jumlah sekolah. Proyeksi jumlah siswa yang efisien adalah sebanyak 353 orang, sehingga MI negeri Kb Blg perlu meningkatkan jumlah siswa sebanyak 138 orang atau 64,2 persen. Selanjuntya, DMUs yang dapat dijadikan referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kb Pr dan Kb KT. MI swasta di Kb Blg dalam meningkatkan efisiensinya dilakukan dengan menambah jumlah siswa dan mengurangi jumlah guru. Proyeksi jumlah siswa yang efisien adalah 774 orang, sehingga MI swasta Kb Blg perlu meningkatkan jumlah siswa sebanyak 371 orang atau 92 persen. Proyeksi jumlah guru yang efisien sebanyak 20 orang, sehingga terdapat kelebihan sebanyak 5 sekolah atau 22 persen. Selanjutnya, DMUs yang dapat dijadikan referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kb Br dan Kt Smrd.

8. Kb Nn

Hasil evaluasi DEA-BCC-O secara umum menunjukan bahwa Kb Nn relative tidak efisien. Dalam penyelenggaraan yang relatif tidak efisien meliputi SD negeri dan swasta, sedangkan MI swasta relatif efisien (lihat tabel 2). Peningkatan efisiensi jenis sekolah yang relatif belum efisien seperti pada Tabel 10. Kb Nn

Sekolah Guru Siswa



SD

Tabel 10 Data dan Proyeksi Kb Nn Swasta Data Proyeksi 15 8 108 108 1.862 2.602


MI

Data 9 12 1.164


SD negeri di Kb Nn dalam meningkatkan efisiensinya dilakukan dengan menambah jumlah siswa dan mengurangi jumlah sekolah. Proyeksi jumlah siswa yang efisien adalah sebanyak 27.095 orang, sehingga SD negeri Kb Nn perlu meningkatkan jumlah siswa sebanyak 8.086 orang atau

42.6 persen. Proyeksi jumlah sekolah yang efisien adalah sebanyak 70 unit, sehingga terdapat kelebihan sebanyak 55 sekolah atau 44 persen. Selanjuntya, DMUs yang dapat dijadikan referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kb BP dan Kt Btg.

SD swasta di Kb Nn dalam meningkatkan efisiensinya dilakukan dengan menambah jumlah siswa dan mengurangi jumlah sekolah. Proyeksi jumlah siswa yang efisien adalah sebanyak 2.602 orang, sehingga SD swasta Kb Nn perlu meningkatkan jumlah siswa sebesar 740 orang atau 39,8 persen. Proyeksi jumlah sekolah yang efisien adalah sebanyak 8 unit, sehingga terdapat kelebihan sebanyak 7 unit atau 48,4 persen. Selanjuntya, DMUs yang dapat dijadikan referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kb Br dan Kt Btg.

9. Kb PPU

Hasil evaluasi DEA-BCC-O secara umum menunjukan bahwa Kb PPU relative tidak efisien. Hal ini ditunjukan dalam penyelenggaraan yang relatif tidak efisien meliputi SD negeri dan swasta, serta MI swasta (lihat tabel 2). Peningkatan efisiensi jenis sekolah yang relatif belum efisien seperti pada Tabel 11. Kb PPU

Sekolah Guru Siswa



SD

Tabel 11 Data dan Proyeksi Kb PPU Swasta Data Proyeksi 5 5 44 44 731 1.104


MI

Data 4 29 218


SD negeri di Kb PPU dalam meningkatkan efisiensinya dilakukan dengan menambah jumlah siswa dan mengurangi jumlah sekolah. Proyeksi jumlah siswa yang efisien adalah sebanyak 26.753 orang, sehingga SD negeri Kb PPU perlu meningkatkan jumlah siswa sebanyak 16.383 orang atau 63,3 persen. Proyeksi jumlah sekolah yang efisien adalah sebanyak 69 sehingga terdapat kelebihan sebanyak 24 sekolah atau 27,3 persen. Selanjuntya, DMUs yang dapat dijadikan referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kb BP dan Kt Btg. SD swasta di Kb PPU dalam meningkatkan efisiensinya dilakukan dengan menambah jumlah siswa dan mengurangi jumlah sekolah. Proyeksi jumlah siswa yang efisien adalah sebanyak 1.104 orang, sehingga SD swasta Kb PPU perlu meningkatkan jumlah siswa sebanyak 373 orang atau 51 persen. Selanjuntya, DMUs yang dapat dijadikan referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kb Br dan Kt Btg.

MI swasta di Kb PPU dalam meningkatkan efisiensinya dilakukan dengan menambah jumlah siswa dan mengurangi jumlah sekolah. Proyeksi jumlah siswa yang efisien adalah sebanyak 1.019 orang, sehingga SD swasta Kb PPU perlu meningkatkan jumlah siswa sebanyak 801 orang atau 368 persen. Selanjuntya, DMUs yang dapat dijadikan referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kb Br, Kb Nn dan Kt Smrd.

10. Kt BP

Hasil evaluasi DEA-BCC-O secara umum menunjukan bahwa Kt BP telah relative efisien. Secara parsial penyelenggaraan yang relatif tidak efisien meliputi SD swasta, serta MI negeri dan swasta (lihat tabel 2). Peningkatan efisiensi jenis sekolah yang relatif belum efisien seperti pada Tabel 12.

Kt BP

Sekolah Guru Siswa


SD


Tabel 12 Data dan Proyeksi Kt BP

Swasta Data Proyeksi 49 36 604 604 10.056 10.546


MI

Data 19 161 3.059


SD swasta di Kt BP dalam meningkatkan efisiensinya dilakukan dengan menambah jumlah siswa dan mengurangi jumlah sekolah. Proyeksi jumlah siswa yang efisien adalah sebanyak 10.546 orang, sehingga SD swasta Kt BP perlu meningkatkan jumlah siswa sebanyak 490 orang atau 4,9 persen. Sedangkan untuk proyeksi jumlah sekolah yang efisien sebanyak 36 sehingga terdapat kelebihan sebanyak 13 unit atau 26,7 persen. Selanjuntya, DMUs yang dapat dijadikan referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kt Smrd dan Kt Btg.

MI negeri di Kt BP dalam meningkatkan efisiensinya dilakukan dengan menambah jumlah siswa dan mengurangi jumlah sekolah. Proyeksi jumlah siswa yang efisien adalah sebanyak 508 orang, sehingga MI negeri Kt BP perlu meningkatkan jumlah siswa sebanyak 277 orang atau 120 persen. Selanjuntya, DMUs yang dapat dijadikan referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kb Pr dan Kb KT.

MI swasta di Kt BP dalam meningkatkan efisiensinya dilakukan dengan menambah jumlah siswa dan mengurangi jumlah sekolah. Proyeksi jumlah siswa yang efisiensi adalah sebanyak 3.904 orang, sehingga MI swasta Kt BP perlu meningkatkan jumlah siswa sebanyak 845 orang atau 27,6 persen. Proyeksi jumlah sekolah yang efisiensi adalah sebanyak 15 orang, sehingga perlu pengurangan sebanyak 4 unit atau 21 persen. Proyeksi jumlah guru yang efisiensi adalah sebanyak 145 orang, sehingga perlu pengurangan sebanyak 16 orang atau 10 persen. Selanjutnya, DMUs yang dapat dijadikan referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kt Smrd.

11. Kb Smrd

Hasil evaluasi DEA-BCC-O secara umum menunjukan bahwa Kt Smrd telah relative efisien. Secara parsial juga telah menunjukan relatif efisien (lihat tabel 2). Peningkatan efisiensi jenis sekolah yang relatif belum efisien seperti pada Tabel 13. Kt Smrd Sekolah Guru Siswa



SD

Tabel 13 Data dan Proyeksi Kt Smrd Swasta Data Proyeksi 38 38 639 639 10.820 10.820


12. Kt Tr

MI

Data 15 145 3.904


Hasil evaluasi DEA-BCC-O secara umum menunjukan bahwa Kt Tr relative belum efisien. Secara parsial penyelenggaraan yang relatif tidak efisien meliputi SD swasta dan MI swasta (lihat tabel 2). Peningkatan efisiensi jenis sekolah yang relatif belum efisien seperti pada Tabel 14. Tabel 14 Data dan Proyeksi Kt Tr

Kt Tr

Sekolah Guru Siswa


SD


Swasta Data Proyeksi 16 11 159 159 2.955 3.604


MI

Data 5 42 540


SD swasta di Kt Tr dalam meningkatkan efisiensinya dilakukan dengan menambah jumlah siswa dan mengurangi jumlah sekolah. Proyeksi jumlah siswa yang efisien adalah sebanyak 3.604 orang, sehingga SD swasta Kt Tr perlu meningkatkan jumlah siswa sebanyak 649 orang atau 22 persen. Proyeksi jumlah sekolah yang efisien adalah sebanyak 11 unit, sehingga terdapat kelebihan sebanyak 5 unit atau 33.8 persen. Selanjuntya, DMUs yang dapat dijadikan referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kb Br dan Kt Btg. MI swasta di Kt Tr dalam meningkatkan efisiensinya dilakukan dengan menambah jumlah siswa dan mengurangi jumlah guru. Proyeksi jumlah siswa yang efisien adalah sebanyak 1.296 orang, sehingga MI swasta Kt Tr perlu meningkatkan jumlah siswa sebanyak 756 orang atau 134 persen. Proyeksi jumlah guru yang efisien adalah sebanyak 40 orang, sehingga perlu pengurangan sebanayk 2 orang atau 4 persen. Selanjuntya, DMUs yang dapat dijadikan referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kb Br dan Kt Smrd.

13. Kb Btg

Hasil evaluasi DEA-BCC-O secara umum menunjukan bahwa Kt Btg relative belum efisien. Secara parsial penyelenggaraan yang relatif tidak efisien yakni MI swasta (lihat tabel 2). Peningkatan efisiensi jenis sekolah yang relatif belum efisien seperti pada Tabel 15. Kt Btg

Sekolah Guru Siswa


SD


Tabel 15 Data dan Proyeksi Kt Btg Swasta Data Proyeksi 27 27 452 452 9.358 9.358


MI

Data 4 59 635


MI swasta di Kt Btg dalam meningkatkan efisiensinya dilakukan dengan menambah jumlah siswa dan mengurangi jumlah guru. Proyeksi jumlah siswa yang efisien adalah 1.035 orang, sehingga MI swasta Kt Btg perlu meningkatkan jumlah siswa sebanyak 400 orang atau 63 persen. Proyeksi jumlah guru yang efisien adalah sebanyak 30 orang, sehingga perlu pengurangan sebanyak 29 orang atau 49,3 persen. Selanjuntya, DMUs yang dapat dijadikan referensi dalam peningkatan efisiensi adalah Kb Br dan Kt Smrd. Clauster Peningkatan Efisiensi

Berdasarkan data proyeksi DEA diatas, peningkatan efisiensi DMUs dapat di clauster seperti Tabel 16. Kb / Kt

Kb Pr Kb KB

sklh x x

Negeri Gr √ √

Sw x x

SD

Tabel 16 Clauster Efisiensi Indikator sklh √ √

Swasta Gr √ √

Sw √ x

sklh √ -

Negeri Gr √ -

Sw √ -

MI

sklh √ √

Swasta Gr √ x

Sw x x

Kb KK √ Kb KT x Kb Br x Kb Mln x Kb Blg x Kb Nn x Kb PPU x Kt BP √ Kt Smrd √ Kt Tr √ Kt Btg √ Keterangan : : Tidak dievaluasi X : Relatif tidak efisien √ : Relatif efisien

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ x x x x x x √ √ √ √

x √ √ √ x √ x √ x √

√ x √ √ √ √ √ √ √ √

x x √ √ x x √ √ x √

√ √ √ √ √ √ -

√ √ √ √ √ √ -

√ √ x x x √ -

x √ √ √ √ √ √ x √ √ √

x √ √ √ x √ √ x √ √ x

x x √ √ x √ x x √ x x

Berdasarkan tabel 16, besaran DMUs yang perlu melakukan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Kaltim berdasarkan jenis sekolah seperti pada Tabel 17.

sklh 8 / 13 61,5%

Negeri 13 DMUs Gr 0 / 13 0%

SD

Tabel 17 Besaran DMUs dalam peningkatan efisiensi Swasta 12 DMUs Gr 1 / 12 8,3%

Negeri 7 DMUs Gr 0/7 0%

MI

Sw sklh Sw sklh Sw sklh 8 / 13 4 / 12 6 / 12 0/7 3/7 2 / 13 61,5% 33,3% 50% 0% 42,9% 15,4% Sklh : 12 / 25 atau 48% Sklh : 2 / 20 atau 10% Gr : 1 / 25 atau 4% Gr : 5/20 atau 25% Sw : 12 / 25 atau 56% Sw : 12 / 20 atau 60% Sklh : 14 / 45 atau 31%; Gr : 9/ 45 atau 20%; S w : 26 / 45 atau 58%

Swasta 13 DMUs Gr 2/ 13 38,5%

Sw 9 / 13 69,2%

Berdasarkan Tabel 17, maka gambaran peningkatan efisiensi DMUs di Provinsi Kaltim sebagai berikut : •

•

•

•

Pengurangan sklh SD negeri sebanyak 61,5 persen, SD swasta sebanyak 33,3 persen dan MI swasta sebanyak 15,4 persen. Selanjuntya jika dilihat secara gabungan SD negeri dan swasta maka pengurangan sklh sebanyak 48 persen dan MI negeri dan swasta sebanyak 10 persen. Hal ini berarti sklh MI relatif efisien dibandingkan dengan SD. Pengurangan gr SD negeri nol persen, SD swasta sebanyak 8,3 persen dan MI swasta sebanyak 38,5 persen. Selanjuntya jika dilihat secara gabungan SD negeri dan swasta maka pengurangan gr sebanyak 4 persen dan MI negeri dan swasta sebanyak 25 persen. Hal ini berarti sklh SD relatif efisien dibandingkan dengan MI. Penambahan sw SD negeri sebanyak 61,5 persen, SD swasta sebanyak 50 persen dan MI negeri sebanyak 42,9 persen, MI swasta sebanyak 69,2 persen. Selanjuntya jika dilihat secara gabungan SD negeri dan swasta maka penambahan sw sebanyak 56 persen dan MI negeri dan swasta sebanyak 60 persen. Hal ini berarti sklh SD relatif efisien dibandingkan dengan MI. Secara keseluruhan, DMUs di Provinsi Kaltim yang perlu melakukan efisiensi dengan pengurangan sklh 31 persen, pengurangan guru sebanyak 20 persen dan penambahan siswa sebanyak 58 persen.

Kondisi gambaran pendidikan SD dan MI tersebut sejalan dengan penyebaran penduduk yang tidak merata di Provinsi Kaltim. Untuk itu diperlukan penataan pemukiman masyarakat dalam wilayah tertentu untuk lebih mempermudah jangkauan pada sarana pendidikan. Sehingga hal tersebut akan meningkatkan partisipasi dalam pendidikan dasar. Sedangkan untuk pengurangan sekolah dan guru merupakan hal yang sulit untuk diimplementasikan. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan tentang penyebaran guru khususnya pengawai negeri di Provinsi Kaltim sehingga lebih merata.

Selanjuntya, DMUs yang dapat di menjadi referensi dalam peningkatan efisiensi penyelenggaraan pendidikan SD dan MI seperti pada Tabel 18.

•

Negeri

Kt Smrd (8 DMUs)

Tabel 18 Referensi Peningkatan Efisiensi DMUs

SD • • • •

Swasta

Kb Pr (2 DMUs) Kb Br (6 DMUs) Kt Smrd (1 DMUs) Kt Btg (5 DMUs)

• •

Negeri

Kb Pr (3 DMUs) Kb KT (3 DMUs)

MI • • •

Swasta

Kb Br (7 DMUs) Kb Nn (3 DMUs) Kt Smrd (9 DMUs)


Berdsarkan Tabel 18, Kt Smrd merupakan DMUs yang paling banyak menjadi referensi dalam peningkatan efisiensi, kemudian disusul oleh Pr dan Br, selanjuntya Kt Btg, Kb KT dan Kb Nn.

E. Penutup

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: •

•

• •

Hasil evaluasi secara komprehensip menunjukan bahwa sebanyak 6 DMUs telah efisien meliputi Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Manilau, Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang. Sedangkan, 7 DMUs relative belum efisien meliputi Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Timur, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Tarakan. Hasil evaluasi secara parsial menunjukan bahwa SD negeri sebanyak 5 DMUs relatif efisien dan 8 DMUs relatif belum efisien; SD Swasta sebanyak 5 DMUs relatif efisien dan 7 DMUs relatif belum efisien dan 1 DMU tidak dievaluasi; MI Negeri sebanyak 4 DMUs relatif efisien dan 3 DMUs relatif belum efisien dan 6 DMU tidak dievaluasi; dan MI Swasta sebanyak 4 DMUs relatif efisien dan 9 DMUs relatif belum efisien; DMUs yang menjadi rujukan dalam peningkatan efisiensi meliputi Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kota Bontang dan Kota Samarinda. Kota Samarinda merupakan DMU yang relatif paling efisien dan paling banyak menjadi rujukan dalam peningkatan efisiensi.

Daftar Pustaka Cooper, William W., Seiford, Lawrence M., and Tone, Kaoru, (2006) Data Envelopment Analysis : A Comprehensive Text With Models, Applications, References and Dea-Solver Software, Springer, New York, USA BPS Kalimantan Timur, (2010) Kalimantan Timur Dalam Angka 2009, BPS Kalimantan Timur, Samarinda Bappeda Kalimantan Timur, (2008) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2009 – 2013, Samarinda Bahtiar, Toni, (2009), Materi Metodologi dan Alat Analisis Kajian Evaluasi Pelayanan Dasar, Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan, Jakarta. (tidak publikasi) Suripto, (2010) Evaluasi Kinerja Pendidikan Dasar Kabupaten Dan Kota di Provinsi Gorontalo, Jakarta (belum dipublikasi) http://www.diknas.go.id/headline.php?id=143 : Mendiknas: Pendidikan Dasar Gratis Bisa Dilaksanakan) http://www.um.ac.id/news/2010/03/348/ : Program membangun pendidikan di Kalimantan Timur, Orasi Ilmiah Gubernur Kalimantan Timur Pada Upacara Wisuda Um Semester GasaL 2009/2010 http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=9938&Itemid=831 : Kaltim Salurkan Beasiswa Rp 94,241 Miliar http://www.um.ac.id/news/2010/03/348/ : Kondisi Terkini Pendidikan Kaltim, Orasi Ilmiah Gubernur Kalimantan Timur Pada Upacara Wisuda Um Semester GasaL 2009/2010 http://mrtoy09.com/index.php?option=com_content&view=article&id=75:isu-isu-kritisdalampendidikan&catid=43:artikelku&Itemid=6 : Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Kalimantan Timur, http://www.poskotakaltim.com/berita/read/2764-masyarakat-kaltim-wajib-bangga.html: Penyelenggaraan Pendidikan Wajar 12 tahun. http://kaltim.bps.go.id/ http://www.bappedakaltim.com/download-center/rpjm/RPJM-Provinsi-Kaltim-2009---2013/

EVALUASI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI KALIMANTAN TIMUR

Recommend Documents