EVALUASI KEBIJAKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA OBLIGASI PADA INDUSTRI REKSA DANA DI INDONESIA

1

EVALUASI KEBIJAKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA OBLIGASI PADA INDUSTRI REKSA DANA DI INDONESIA Candra Nur Budiawan Gunadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal E-mail : [email protected]

Abstrak Dicabutnya ketentuan fasilitas pembebasan pajak Industri Reksa Dana, yang berlanjut dengan dikeluarkan kebijakan pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi pada industri reksa dana. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai Evaluasi Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Bunga Obligasi Pada Industri Reksa Dana dan permasalahan yang timbul akibat dari kebijakan perpajakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapatkan melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah adanya dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pajak penghasilan atas bunga obligasi pada industri reksa dana yakni bagi investor : menurunnya return yang diterima, bagi pengelola investasi : menurunnya jumlah investor, portofolio pengelolaan dana menurun, melemahnya daya saing investasi reksa dana di Indonesia dibandingkan dengan negara lain, bagi emiten obligasi : menurunnya ekspansi perusahaan (emiten obligasi) dalam mengembangkan sektor usahanya, bagi pemerintah : secara tidak langsung akan menurunkan penerimaan negara. Permasalahan yang timbul akibat kebijakan pajak penghasilan atas bunga obligasi pada industri reksa dana adalah timbulnya penolakkan-penolakkan dari pengelola investasi dan pihak lainnya kepada otoritas pajak karena kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap sektor perekonomian serta iklim investasi pada industri reksa dana berbasis obligasi.

Evaluation of Income Tax Policy from Interest on Bond for Mutual Fund Industry in Indonesia

Abstrack Revocation of tax exemption provisions of the Mutual Fund Industry, which continued with policies issued by the imposition of income tax on the interest on the bonds in the mutual fund industry. This study aims to provide an overview of the Policy Evaluation of Income Tax on Bond Interest In Mutual Fund Industry and the problems that arise as a result of the tax policy. The method used was a qualitative study with qualitative data analysis. Qualitative data obtained through the study of literature and in-depth interviews. Results of this study was the impact of tax policy on bond interest income on the mutual fund industry for investors: decreasing returns, for investment managers: the declining number of investors, fund management portfolio declined, weakening the competitiveness of Indonesian investments in mutual funds compared with other countries, for bond issuers: reduced expansion (bond issuer) in developing the business sector, for the government: will indirectly reduce state revenue. Policy issues arising from tax on interest income on a bond mutual fund industry is the emergence of rejection-rejection of investment managers and other parties to the tax authorities because the policy has the potential to cause an impact on the economy and investment climate in bond-based mutual fund industry. Keywords: Evaluation of Tax Policy, Interest on Bonds, Mutual Funds Industry

Evaluasi kebijakan ..., Candra Nur Budiawan, FISIP UI, 2013

2

Pendahuluan

Esensi dari reksa dana adalah portofolio terdiversifikasi dengan menanam modalnya pada instrumen yang beresiko tinggi dan rendah. Portofolio investasi reksa dana terdiri dari berbagai macam surat berharga seperti saham, obligasi, pasar uang atau campuran dari instrumen tersebut. Keuntungan dari melakukan investasi pada reksa dana yaitu dana investor berada ditangan professional ahli yang telah lama berkecimpung di pasar modal dan mampu menerapakan strategi investasi. Sebagai alternatif dalam produk investasi reksa dana merupakan pilihan yang tepat. Reksa dana yang paling banyak ditawarkan saat ini adalah reksa dana pendapatan tetap. Secara garis besar transaksi yang dapat dilakukan oleh reksa dana pendapatan tetap adalah berinvestasi sekurang-kurangnya 80% dari aktiva dalam bentuk efek bersifat utang. Berdasarkan data total kelolaan reksa dana posisi 31 Desember 2012 kepemilikan efek reksa dana pada instrumen obligasi mencapai 42,34% dari total keseluruhan (Government Bonds 25,57%, Corporate Bonds 16,57% dan MTN 0,20%) dan efek saham sejumlah 44,10%. Jika dilihat secara keseluruhan terhadap jumlah pengelolaan tersebut, reksa dana basis obligasi memiliki peranan besar setelah saham dalam menstimulasi pertumbuhan reksa dana di Indonesia. Jika dibandingkan total dana kelola reksa dana dengan simpanan masyarakat di perbankan per Desember 2012 adalah sebesar 5,56% dengan data dana kelolaan reksa dana sebesar Rp166,31 triliun dan simpanan masyarakat di perbankan mencapai Rp2.984 triliun, jumlah tersebut masih relatif kecil. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa behavior masyarakat Indonesia masih bersifat saving society. Dengan behavior masyarakat yang masih saving society tentunya pelaku pasar modal butuh usaha keras untuk menumbuhkan jumlah investor sat ini agar mampu bersaing dengan negara-negara tetangga. Direktur Pengawasan Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fakhri Hilmi mengatakan jumlah investor produk Reksa Dana di Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara berkembang lain di kawasan Asia "Jumlah investor di Indonesia masih sekitar 161 ribu, padahal para pemilik reksa dana di Thailand mencapai 2,5 juta dan Malaysia 15 juta dengan populasi penduduk yang lebih sedikit dari Indonesia," (dikutip dari antara news.com, 20 Maret 2013).


3

Jika melihat rasio persentase dana kelolaan reksa dana terhadap PDB kondisinya saat ini masih rendah, berdasarkan data dari Bapepam-LK untuk tahun 2011 hanya 2,2% dari total produk domestik bruto Rp 7.427 triliun. Persentase yang rendah ini makin menggambarkan ketertinggalan industri reksa dana Indonesia dibandingkan negara tetangga, seperti Malaysia yang mencapai 49%, atau Thailand 20% dan Filipina 19,5%. Masalah perpajakan terjadi apabila investor dihadapkan pada struktur pajak yang mengurangi jumlah total return yang sebenarnya dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan saat ini atau untuk diinvestasikan kembali pada masa yang akan datang. Menurut Widoatmodjo (2004) dalam bukunya menyatakan bahwa terdapat sembilan faktor yang mempengaruhi pilihan investasi seseorang adalah salah satunya pajak. Tentunya kebijakan pajak di suatu negara dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi seseorang. Dulunya setiap kali kita membaca brosur sering disebutkan salah satu keunggulan produk reksa dana dibandingkan dengan produk lainnya adalah fasilitas bebas pajak. Bebas Pajak adalah istilah yang digunakan atas fasilitas pembebasan bayar pajak yang diterima oleh reksa dana. Bebas pajak hanya berlaku untuk instrumen obligasi. Jika reksa dana membeli saham atau menempatkan dana di deposito tetap dikenakan pajak seperti investor pada umumnya. Fasilitas bebas pajak hanya berlaku bagi reksa dana 5 tahun pertama sejak penerbitannya. Hal ini menyebabkan ada reksa dana yang berganti nama setiap 5 tahun, bukan lantaran karena reksa dana mau jatuh tempo, akan tetapi jika namanya tetap sama, fasilitas bebas pajak tidak diterima lagi. Jika investor membeli obligasi langsung, maka atas kupon dan atau keuntungan selisih harga obligasi yang diterima, investor akan dikenakan pajak final sebesar 15%. Jika investasi obligasi tersebut dilakukan melalui reksa dana, kewajiban tersebut ditiadakan. Fasilitas bebas pajak ini tidak lama lagi tinggal menjadi sejarah karena berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke empat Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pembebasan pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi oleh reksa dana telah dihapuskan. Pada peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009, ketentuan bebas pajak seluruhnya akan dihapuskan secara bertahap. dengan pemberlakukannya dari tahun 2009 – 2010 tarif pajak 0%, 2011 – 2013 tarif pajak 5%, 2014 dan seterusnya dikenakan pajak 15%


4

Kebijakan perpajakan yang baik ikut menentukan jalannya perekonomian di suatu negara. Dijelaskan bahwa tarif pajak yang tinggi akan menurunkan investasi yang otomatis menekan pertumbuhan ekonomi dan berdampak mengecilnya penerimaan pajak. Tarif pajak yang relatif kecil akan berdampak sebaliknya, investasi melaju, pertumbuhan ekonomi membaik, dan penerimaan negara membesar. Jelas setiap kebijakan perpajakan memiliki dampak ekonomi makro dan aspek sosial lainnya. Menurut Gunadi, “pajak ini mengikuti fenomena kehidupan sosial ekonomi masyarakat”. Di setiap perubahan kehidupan sosial perekonomian masyarakat maka sudah sepantasnyalah bahwa pajak harus mengadakan reformasi kebijakan yang mendukung majunya perekonomian tersebut. Kajian perpajakan yang lebih mendalam dan terperinci meliputi tidak saja pemahaman aturan perundang-undangan, tetapi juga membuat landasan teori ekonomi perpajakan. Bambang Brodjonegoro, Pelaksana tugas BKF, membenarkan adanya pembahasan tarif pajak untuk obligasi reksadana. Pembahasan berkisar kesiapan dan dampak penerapan kebijakan tersebut bagi industri reksadana. Setelah agenda itu usai, baru akan dibahas skema pajaknya. Prinsipnya, jika produk reksadana dinilai sudah berjalan kuat sebagaimana produk investasi di pasar keuangan lainnya, beban pajaknya semestinya sama. "Kalau sudah take off, harusnya tarif yang diberlakukan sama dengan instrumen lain," Fuad Rahmany, Direktur Jenderal Pajak, dalam kesempatan sebelumnya, juga mengatakan, masih akan mempelajari usulan tersebut. Saat ini, besar pajak yang dibebankan masih sebesar 5%.( Kontan online, 9 Maret 2012) Besaran tarif yang dikenakan ternyata memiliki fenomena yang menjadi bahan perdebatan antara pengelola reksa dana (asosiasi pengelola reksa dana) dan otoritas pajak. Sejauh ini pihak pajak berangapan bahwa ketentuan pengenaan pajak yang berlaku bertujuan untuk terciptanya keadilan dalam pemungutan pajak reksa dana. Selain itu, aspek keadilan dengan memperlakukan hal yang sama terhadap instrumen pasar modal, saat ini reksa dana sudah tumbuh subur maka sudah selayaknya mandiri, disamping itu adanya potensi penerimaan pajak yang bersumber dari industri reksa dana. Disisi lain pengelola investasi berangapan bahwa reksa dana ini masih berkembang. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dikemukakan bahwa reksa dana merupakan suatu wadah bagi investor dalam melakukan kegiatan investasi yang salah satunya adalah investasi dalam bentuk obligasi. Dalam transaksi obligasi khususnya pajak penghasilan yang diterima reksa


5

dana di Indonesia saat ini masih terdapat pokok - pokok permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu : 1. Apa dampak-dampak kebijakan pajak penghasilan atas bunga obligasi pada industri reksa dana? 2. Bagaimana kebijakan insentif dengan ketentuan tarif pajak sebesar 5% tetap diberlakukan?

Tinjauan Teoritis

Menurut Winarno (2008, p. 225) Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pula kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasamya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sabelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan. Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Sebagaimana dikutip oleh wibawa (Wibawa, 1994) Dane menyebutkan ada dua tipe evaluasi yaitu: 1. Sumative evaluation, adalah penilaian dampak dari suatu program, disebut juga dengan evaluasi dampak


6

2. Formative evaluation, adalah penilaian terhadap proses dari program, disebut pula evaluasi proses. Dalam Marsuni (2006, p. 37-38) Kebijakan perpajakan dapat dirumuskan sebagai: •

Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara, dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.

•

Suatu tindakan pemerintah dalam rangka memungut pajak, guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara.

•

Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara. Perencanaan suatu kebijakan pajak harus memperhatikan pembatasan dan perbaikan

administrasi harus dilakukan agar implementasi desain kebijakan pajak dapat efektif diterapkan (Faria, 1995, p. 267). Permasalahan di dalam kebijakan pajak terjadi ketika proses penjaminan elastisitas dan responsitivitas dari penghasilan yang potensial (potential revenue) kepada perkembangan ekonomi secara keseluruhan dan tergantung kepada tarif dan basis pajak yang diaplikasikan dan ditetapkan (Faria, 1995, 267). Evaluasi Sumatif (Evaluasi Dampak) Dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan : •

Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan atau tidak diharapkan), dan sejauh mana akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (impact)

•

Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik yang sesuai dengan yang diharapkan ataupun tidak dan apakah akibat tersebut tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (effects) Evaluasi sumatif umumnya dilakukan untuk memperoleh informasi terkait dengan

efektifitas sebuah kebijakan/program terhadap permasalahan yang diintervensi. Evaluasi ini bertujuan untuk: •

Menilai apakah program telah membawa dampak yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga dan lembaga

•

Menilai apakah dampak tersebut berkaitan dengan intervensi program


7

•

Mengeksplore apakah ada akibat yang tidak diperkirakan baik yang positif maupun yang negatif

•

Mengkaji bagaimana program mempengaruhi kelompok sasaran, dan apakah perbaikan kondisi kelompok sasaran betul-betul disebabkan oleh adanya program tersebut ataukah karena faktor lain. Berdasarkan teori ada beberapa alasan rasional dalam pemberian insentif usaha menurut

tulisan yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF) dikutip dari (Nigel A. Chalk, 2001)

adalah Industrial policy, The transfer of proprietary knowledge or technology,

Employment objectives, Training and human capital development, Economic diversification, Access to overseas market, Regional or locational objectives. Namun yang perlu menjadi dasar pertimbangan lain adalah sejauh mana kebutuhan dari industri dan wilayah yang akan diberikan insentif, bagaimana bisnis model dari industri-industri tersebut. Pada umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak yaitu : a. Pengecualian dari pengenaan pajak (tax exemption). b. Pengurangan dasar pengenaan pajak (deducation from the taxable base). c. Pengurangan tarif pajak (reduction in the rate of taxes). d. Penangguhan pajak (tax deferment). (Erly Suandy, 2006, p. 18).

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian ini adalah suatu penelitian evaluasi yang ingin mencari tahu jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini tergolong penelitian cross sectional. Salah satu ciri dari penelitian kualitatif adalah digunakannya metode-metode kualitatif. Metode yang sering digunakan pada penelitian kualitatif adalah pengamatan, wawancara, atau penalahaan dokumen (Lexy J. Moleong, 2007, p. 9). Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut: 1. Studi Kepustakaan (Library Research)


8

2. Studi Lapangan (field research) Sebelumnya peneliti merumuskan pokok permasalahan lalu membuat sistematika penelitian agar penelitian yang dilakukan lebih terarah. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data dan informasi yang sebanyak-banyaknya terkait dengan penelitian baik berupa data empiris maupun hasil wawancara yang relevan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan sejalan dengan pengumpulan data, tidak ada aturan baku untuk menganalisis data kualitatif. Data yang berasal dari wawancara

dianalisis secara deskriptif dan diilustrasikan

dengan contoh-contoh, termasuk kutipan-kutipan dan rangkuman dari dokumen dianalisis secara verbal (Lexy J. Moleong, 2007, p. 36). Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan menelaah berbagai literature untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pengetahuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dapat diterapkan dalam penelitian yang dilakukan. Dalam Penelitian ini, tidak ada site khusus peneliti melakukan penelitiannya karena pengambilan data tidak dilakukan hanya pada satu tempat, yang menjadi site dilakukannya penelitian ini adalah Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan, Direktorat Jendral Pajak, Pengelola Reksa Dana Indonesia, Investor Reksa Dana. Agar penelitian menjadi fokus dan terarah peneliti membatasi penelitian ini hanya mencakup pada evaluasi terhadap kebijakan pajak penghasilan atas bunga obligasi pada industri reksa dana di tinjau dari teori dampak tipe evaluasi summative (evaluasi dampak) yakni mendeskripsikan mengenai dampak atas kebijakan. Peraturan yang digunakan adalah terbatas pada peraturan pemerintah No.16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Obligasi yang diterima reksa dana.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1.

Evaluasi Dampak Pengenaan Pajak Atas Bunga Obligasi Pada Industri Reksa Dana

1.1.

Dampak Yang Diharapakan (positif)

A. Memenuhi keadilan dalam pemungutan pajak Berdasarkan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan salah satunya adalah untuk meningkatkan keadilan pengenaan pajak, dalam pelaksanaan ketentuan tersebut dilakukanlah perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan


9

pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya. Pemerintah menginginkan adanya perlakuan perpajakan yang sama di pasar modal, yang pada akhirnya pemerintah mengeluarkan PP no16 tahun 2009 sebagai langkah awal dalam memenuhi nilai keadilan pemunggutan pajak atas produk pasar modal yakni obligasi. Berdasarkan ketentuan yang dituangkan dalam PP tersebut disebutkan bahwa kedepannya industri reksa dana yang saat ini masih dimanjai dengan fasilitas pajak secara perlahan akan dipersamakan dengan ketentuan pajak obligasi yang berlaku secara umum.

Kebijakan tersebut penting untuk menciptakan perlakuan yang sama (equal

treatment) pada produk dan subjek pelaku pasar modal. Kebijakan perpajakan untuk reksa dana sampai saat ini berbeda dengan instrumen lainnya seperti obligasi dan saham. Melihat kondisi yang demikian tentunya terdapat pandangan yang berbeda antara otoritas pajak dan pengelola investasi menimbulkan pro dan kontra mengenai PPh Pajak Reksa Dana berbasis obligasi. di satu sisi, otoritas pajak berupaya meningkatkan penerimaan dan menerapkan keadilan di bidang keuangan. Di sisi lainnya, banyak yang berpendapat bahwa reksa dana masih perlu insentif untuk berkembang. Dalam hal ini pengelola reksa dana akan mengalami penurunan pendapatan apabila reksa dana dikenakan pajak, disamping itu return yang diterima investor akan mengalami penurunan. Pada awalnya pemerintah membuat kebijakan tersebut diperuntukkan bagi investor kecil, namun pada kenyataannya tidak banyak investor yang mempunyai sedikit dana berinvestasi di reksa dana. Hingga pada akhirnya pemerintah membuat regulasi untuk menghapuskan pembebasan pajak yang sebelumnya telah diberikan. Dengan begitu dapat terciptanya keadilan dalam pemungutan pajak. Keadilan tersebut penting dalam melakukan redistribusi penghasilan atas penghasilan yang diterima reksa dana, kemudian pemerintah mendistribusikannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, aspek keadilan dengan memperlakukan hal yang sama dan standar pola tingkah laku pengelola pasar modal adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar. Pembebasan pajak penghasilan terhadap industri reksa dana dapat pula menimbulkan distorsi. Ketentuan pajak penghasilan reksa dana atas bunga obligasi dikenakan final bertujuan untuk memenuhi kesederhanaan administrasi. Sesuai dengan tujuan reformasi pajak penghasilan yaitu memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan. Biaya administrasi dan kepatuhan (compliance cost) yang kecil, dalam arti setiap kebijakan pajak harus diadministrasikan atau diimplementasikan secara efisien, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Atas penetapan


10

kebijakan perpajakan reksa dana berbasis obligasi tersebut, pemerintah masih berbesar hati memberikan kelongaran waktu untuk pengenaan tarif maksimal, dengan memperhitungkan secara bertahap sebagai step awal 5 tahun pertama diberikan insentif pada tahun 2009-2010 tarif 0% dan 2011-2013 5% .Namun ketika reksa dana telah berkembang dan tumbuh otoritas pajak membuat keputusan dengan menghapuskan insentif pajak tersebut agar terciptanya equaltreatment dalam pasar modal. Maka dengan itu terhitung tahun 2014 besaran pajak yang dikenakan adalah 15%.

B. Memberi Konstribusi Penerimaan Pajak Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa dasar perumusan kebijakan pajak adalah salah satunya sebagai alat penerimaan negara. Dikarenakan pentingnya melakukan pemungutan pajak, maka ketentuannya amanat pada undang-undang. Tujuan utama pemungutan pajak adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat

sebagai keperluan pemerintah untuk membiayai

pengeluaran belanja negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat. Optimalisasi penerimaan pajak dapat ditempuh dengan cara penyempurnaan kebijakan perpajakan. Penyempurnaan kebijakan perpajakan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiscal yang berfungsi dalam membesarkan volume penerimaan APBN tanpa mengabaikan peran pajak dalam mendorong investasi, memperkuat daya saing, dan meningkatkan efisiensi perekonomian. Berdasarkan pemaparan dari otoritas pajak tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pertimbangan pengenaan pajak atas reksa dana berbasis obligasi ini adalah bertujuan untuk menghasilkan sumber penerimaan tambahan untuk ke kas negara. Besar kecilnya pajak yang dihimpun bukan menjadi permasalahan utamanya, namun pandangan otoritas pajak untuk mengarahkan industri reksa dana lebih mandiri dan tidak termanjakan dengan insentif pajak. Dapat kita perhitungkan bahwa potensi pajak yang dapat diterima dari reksa dana ini relatif tidak terlalu besar. Berdasarkan data sajian akan dilakukan estimasi potensi penerimaan pajak atas reksa dana obligasi adalah sebesar Rp.891,6 Miliar diperhitungkan berdasarakan jumlah portofolio efek obligasi dimiliki reksa dana adalah sebesar Rp.74,3 triliun dengan average suku bunga obligasi 8,00% dan pengenaan pajak disesuaikan dengan tarif maksimal 15%.


11

1.2.

Dampak Yang Tidak Diharapakan (Negatif)

A. Terhambatnya Perkembangan Industri Reksa Dana (Menurunnya Minat Investor) Menurut widoatmojo (2004) dikemukana bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan investasi seseorang adalah pengenaan pajak. Besar kecilnya tarif pajak tersebut menjadi pertimbangan keputusan berinvestasi. Hal itu dikarenakan besarnya tarif pajak yang dikanakan dalam instrumen investasi akan berdampak terhadap return yang diterima oleh investor tersebut. Berikut ini akan dibahas mengenai dampak pengenaan pajak terhadap minat investor. Pembahasan tersebut meliputi jumlah investor reksa dana yang masih relatif rendah, pandangan investor mengenai direct investment dibandingkan reksa dana, pandangan investor mengenai perbandingan dengan instrument lain.

a) Jumlah Investor yang Masih Rendah Sebagai salah satu alternatif investasi di pasar modal Indonesia, Reksa Dana saat ini terbilang cukup populer, terutama bagi investor atau calon investor yang tidak punya waktu bahkan pengetahuan cukup mengenai dunia investasi. Sejumlah keunggulan, seperti dana investasi yang terjangkau, diversifikasi aset, beban pajak yang ringan, hingga pengelolaan oleh tim profesional, yakni Manajer Investasi menjadi salah satu pertimbangan mengapa orang membeli Reksa Dana. Seiring pesatnya penyebaran pengetahuan dan informasi seputar investasi di pasar modal, investor pun tampaknya tidak hanya memperhatikan apa yang menjadi keunggulan berinvestasi Reksa Dana dalam memilih suatu produk. Tentu, banyak hal yang diperhatikan dari suatu produk Reksa Dana itu sendiri. Misalnya, kinerja historis, besarnya biaya yang dibebankan, dana kelolaan, bahkan hingga unsur kualitatif lain yang dianggap dapat mempengaruhi prospek kinerja Reksa Dana itu sendiri. Direktur Pengawasan Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fakhri Hilmi mengatakan jumlah investor produk Reksa Dana di Indonesia masih rendah dibandingkan negaranegara berkembang lain di kawasan Asia "Jumlah investor di Indonesia masih sekitar 161 ribu, padahal para pemilik reksa dana di Thailand mencapai 2,5 juta dan Malaysia 15 juta dengan populasi penduduk yang lebih sedikit dari Indonesia," (dikutip dari antara news.com, 20 Maret 2013).


12

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa total investor reksa dana saat ini relatif masih rendah dengan persentase ±0,1% dari jumlah penduduk Indonesia saat ini sejumlah ±250 juta jiwa. Sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak didunia tentunya Indonesia memiliki potensi jumlah investor yang lebih besar. Besarnya potensi belum tentu akan menghasilkan performa yang maksimal, sebagaimana diketahui behavior dari masyarakat Indonesia saat ini masih cenderung kepada saving society. Semestinya dengan ada produk investasi model reksa dana yang konsennya kepada investor retail tentu akan banyak menampung investor kecil, hal itu dikarenakan dana investasi yang ditampung sangat terjangkau.

b) Pandangan Investor Mengenai Direct Investment dibandingkan Reksa Dana Berikut ini disajikan tabel perbandingan antara investasi langsung pada obligasi dibandingkan dengan investasi dengan model reksa dana : Tabel 1 Direct Investment Versus Investasi Reksa Dana Karakteristik Obligasi Investasi yang dilakukan hanya berpegang pada satu obligasi yang dibeli pada penawaran umum atau pasar sekunder

Pembayaran

Reksa Dana Berbasis Obligasi Saham Reksa Dana yang terdiri dari diversifikasi efek obligasi serta efek lainnya.

Berapa kesanggupan selama di atas batas minimal relatif lebih kecil Manajer Investasi memutuskan pilihan aset investasi (ditangani oleh MI yang merupakan profesional dalam investasi) Pembagian keuntungan Penerimaan kupon obligasi secara Investor dapat menginvestasikan periodikal (triwulanan atau bunga yang diterimanya semesteran) (direinvestasikan) atau dibayarkan kepada investor. Likuiditas dalam harus effort untuk mencari pembeli Investor dapat menerima uang penjualan melalui trading di Kustodian Sertal penjualan sehari kemudian, investor Efek Indonesia dapat pula memindahkan investasinya ke reksa dan lain dalam satu kelompok. Biaya Yang Dikeluarkan Biaya relatif lebih rendah Umumnya terdapat biaya pembelian / penjualan kembali (persentase % dari transaksi) Beban Pajak Pajak yang dikenakan 15% dari Dikarenakan pajak dikenakan pada bunga obligasi yang diterima level reksa dana, sejauh ini tarif yang berlaku 5% untuk penghasilan atas bunga obligasi, mulai tahun 2014 efektif 15% Resiko Tinggi dikarenakan investasi yang Lebih rendah, karena terdapat dilakukan kepada satu efek obligasi, diversifikasi efek obligasi sebagai adanya probabilitas default pada aset reksa dana emiten Pengambilan keputusan

Memiliki Batasan Mimimal dengan sejauh ini minimum Rp5 juta Keputusan Investor Sendiri (berpegang kepada skill investor)

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan perjabaran dari perbandingan tersebut bila tarif pajak yang diberlakukan sama antara direct investment dengan reksa dana, maka sudah dapat diperkirakan investor akan lebih cendrung melakukan investasi secara langsung yang lebih memberikan keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan investasi reksa dana.


13

c) Pandangan Investor Mengenai Perbandingan Instrumen Lainnya Berdasarkan teori yang dikemukakan tersebut dapat diketahui bahwa seorang investor tentunya memiliki pandangan dan pengalaman dalam berinvestasi, sehingga dengan demikian perlu setidaknya melakukan invetarisasi perbandingan antara investasi reksa dana dengan produk lainnya sebagai contoh Deposito. Berikut dilakukan peninjauan mengenai perbandingkan antara reksa dana dengan Deposito : Tabel 2 Perbandingan Deposito dan Reksa Dana Karakteristik Pengelola

Bank

Bentuk Hukum

-

Penempatan Investasi

Penyetoran Dana Pokok

Bukti Kepemilikan

Sertifikat Deposito

Penerimaan Hasil Investasi Indikator Hasil Investasi

Jenis/Pilihan yang ditawarkan

Penerimaan dana pokok + bunga Bunga (Fix) untuk jangka waktu tertentu Menyalurkan dalam bentuk portofolio kredit kepada perusaan/perorangan (debitor) dan usaha perbankan lainnya. Perbedaan jangka waktu dengan tingkat bunga yang berbeda-beda

Jangka waktu

1, 3, 6, 12 bulan (pendek)

Yang dilakukan Pengelola terhadap dana investor

Biaya

Pajak

Pendapatan Pengelola

Deposito

Reksa Dana Manajer Investasi (perusahaan Efek & Bank Kustodian) Perusahaan (PT) & Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Pembelian unit penyertaan Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan dan/atau Laporan Bulanan Saldo Unit Penyertaan Hasil Penjualan Unit Penyertaan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit Penyertaan (berfluktuasi) Diinvestasikan kedalam suratsurat berharga seperti saham, obligasi, deposito atau surat berharga lainnya. Saat ini dikategorikan dalam 4 jenis: Pendapatan Tetap (obligasi), Saham Campuran dan Pasar Uang

Tergantung Jenis Reksa Dana: Pasar Uang (pendek < 1 tahun), Campuran (pendek / menengah/ panjang >6 bulan), Pendapatan Tetap (menengah >3tahun), Saham (panjang > 6, 10 tahun) Umumnya tidak ada biaya (kecuali Umumnya terdapat biaya biaya materai atau penerbitan pembelian/ penjualan kembali (% sertifikat deposito, jika ada) dari nilai transaksi) Pajak 20% final atas bunga Keuntungan dari Hasil penjualan deposito kembali dan pembagian keuntungan bukan objek pajak Imbalan jasa pengelolaan Perbedaan (spread) suku bunga yang diterima dari debitur dan suku (Management Fee) berdasarkan bunga yang diberikan kepada persentase (%) dari nilai assset nasabah deposan Reksa Dana yang dikelola

Sumber : hasil olahan peneliti

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikemukakan bahwa investor reksa dana jumlahnya masih sangatlah rendah serta investornya masih terlalu rentan terhadap nilai return yang diberikan, sehingga ketika ekspektasi return investor tidak dapat terpenuhi, maka besar kemungkinan banyak investor yang akan hijrah kepada produk lainnya dengan demikian peluang membangun dan mengembangkan dana investasi melaui model reksa dana ini akan cendrung melambat. B. Menurunnya ekspansi perusahaan (emiten obligasi) dalam mengembangkan sektor usahanya Sejauh ini jumlah kepemilikan reksa dana pada instrumen obligasi ini sudah cukup besar. Dengan penetapan kebijakan tarif pajak atas pendapatan bunga obligasi akan berpengaruh


14

terhadap tumbuh dan kembangnya industri reksa dana, juga berkorelasi dengan produktifitas perusahaan emiten obligasi itu sendiri. Hal tersebut secara tidak langsung berdampak pada volume konstribusi reksa dana pada instrumen obligasi akan flat dan cendrung akan menurun sehingga akan mengurangi permintaan obligasi. Dengan demikian kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap penyerapan dana emisi obligasi, yang selanjutnya dana hail emisi tersebut diperuntukkan sebagai penguatan modal bagi perusahaan emiten obligasi untuk berekspansi dan mencapai profitabilitas yang baik. Ketua

Asosiasi

Pengelola

Reksa

Dana

Indonesia

(APRDI)

Abiprayadi

Riyanto memaparkan bahwa dampak positif bila pengenaan pajak reksa dana berbasis obligasi tetap di level 5% adalah mendorong proyek-proyek infrastruktur. Sebab, proyek infrastruktur yang pada umumnya memiliki kebutuhan dana jangka panjang akan memiliki kepastian dana. Bila proyek tersebut berjalan, peningkatan ekonomi bukan suatu yang mustahil. “Bila perekonomian bertumbuh, pendapatan pemerintah pun akan bertambah.”

C. Melemahnya daya saing investasi reksa dana di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Peningkatan produk domestik bruto (PDB) dapat meningkatkan ekspetasi masyarakat dalam berinvestasi. Salah satunya yakni dengan berinvestasi pada reksa dana yang dapat memberikan tingkat pengembalian (yield) yang tinggi. Berikut ini disajikan perbandingan persentasi dana kelolaan Reksa Dana terhadap PDB di beberapa negara ASEAN , dengan rincian: Grafik 1 Persentase Dana Kelolaan Reksa Dana Terhadap PDB Tahun 2011

Sumber : http://finance.detik.com (15 Oktober 2012)

Presentase dana kelolaan reksa dana terhadap PDB juga masih rendah. Hingga 2011 hanya 2,2% dari total produk domestik bruto Rp 7.427 triliun. Presentarse yang rendah ini makin menggambarkan ketertinggalan industri reksa dana Indonesia dibandingkan negara tetangga,


15

seperti Malaysia yang mencapai 49%, atau Thailand 20% dan Filipina 19,5%. Masalah perpajakan terjadi apabila investor dihadapkan pada struktur pajak yang mengurangi jumlah total return yang sebenarnya dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan saat ini atau untuk diinvestasikan kembali pada masa yang akan datang. Kebijakan perpajakan di suatu negara dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi (widoatmodjo,2004) Disamping tantangan terhadap pengenaan tarif pajak maksimal, industri reksa dana Indonesia kedepannya juga akan bersaing dengan negara-negara ASEAN. Pada tahun 2015, Asean berwacana akan membuka cross boarder offering. Dengan demikian akses dalam melakukan penawaran instrumen investasi antar negara ASEAN akan lebih aktif. Sebagai salah satu produk investasi pasar modal tentunya industri reksa dana akan mengalami pasang surut ketika mulai terdapatnya competitor dalam pemasaran produk. Sebagai langkan dalam memberikan upaya dukungan dan perlindungan kepada industri reksa dana dalam negeri, harapannya pemerintah berbijaksana kembali merancang regulasi yang memberikan dukungan dan perlindungan kepada industri reksa dana dari dampak persaingan global. Mengingat reksa dana tersebut merupakan salah satu penopang siklus aliran dana untuk sektor rill yang akan berpengaruh terhadap perekonomian bangsa. Serta kebijakan yang masih dirasa memberatkan industri reksa dana, perlu untuk dikaji kembali, agar tidak terhambatnya kemajuan industri reksa dana dalam negeri. Karena sebagai perbandingan dengan negara-negara ASEAN untuk pertumbuhan reksa dana Indonesia tergolong lambat dan masih kurang produktif yang tergambarkan dengan rasio terhadap PDB yang saat ini masih dibawah angka 3%, sedangkan Malaysia sudah 49%, Thailand 20% dan Filipina 19,5%.

2.

Studi Evaluasi Kebijakan Pajak Reksa Dana Berbasis Obligasi Dengan Tarif Pajak Berlaku Selanjutnya 5%

Saat ini tarif pajak penghasilan atas penghasilan obligasi bagi reksa dana adalah sebesar 5%. Dengan Besar tarif tersebut, pihak pengelola investasi berpendapat tarif tersebut lebih fair dengan kondisinya saat ini. Dimana pihak pengelola sendiri mengupayakan agar reksa dana berbasis obligasi ini dapat tumbuh dan berkembang serta menguatkan pondasi pemodal retail yang nantinya akan mendukung aliran dana ke pasar modal yang berujung pada pembangunan sektor riil.


16

Dikutip dari buku Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi yang ditulis oleh (Dr Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Dr R Imam Mukhlis, 2012) “Kebijakan perpajakan yang baik ikut menentukan jalannya perekomian di suatu negara. Dijelaskan bahwa tarif pajak yang tinggi akan menurunkan investasi yang otomatis menekan pertumbuhan ekonomi dan berdampak mengecilnya penerimaan pajak. Tarif pajak yang relatif kecil akan berdampak sebaliknya, investasi melaju, pertumbuhan ekonomi membaik, dan penerimaan negara membesar. Jadi, jelas setiap kebijakan perpajakan memiliki dampak ekonomi makro dan aspek sosial lainnya”. •

Motif Insentif Yang Diberikan Dengan kebijakan pajak untuk tarif sebesar 5% harus ada tujuan motif pemberiannya.

Karena terdapat diskriminasi tarif dengan produk investasi lainnya. Berdasarkan teori ada beberapa alasan rasional dalam pemberian insentif usaha menurut tulisan yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF) dikutip dari (Nigel A. Chalk, 2001) yang kiranya termasuk dalam ranah motif diberikannya insentif pajak atas reksa dana berbasis obligasi adalah industrial policy , employment objectives, economic diversification, access to overseas market. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut: Pertama yaitu industrial policy, Alasan dari diberikannya insentif usaha adalah guna mendorong majunya industri yang ada dalam suatu negara, karena diharapkan dengan adanya insentif usaha maka para pelaku industri besar / retail berminat untuk menanamkan modalnya (berinvestasi) di negara yang bersangkutan dan selanjutnya dapat menjadi katalis guna memajukan industri dalam negeri. Pada dasarnya pemerintah menginginkan suatu kebijakan yang ideal agar memberikan konstribus positif terhadap perkembangan negara. Jika dikaitkan dengan kebijakan yang mendasari diberikannya insentif pajak bagi industri reksa dana atas pembebasan pajak penghasilan bunga obligasi yang diterima oleh reksa dana adalah agar berkembangnya industri reksa dana. Kedua yaitu employment objectives, diharapkan dengan adanya insentif usaha yang dapat mengajak para investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara maka dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat terutama apabila investasi tersebut merupakan investasi yang menyerap banyak tenaga kerja. Dalam hal ini berkaitan dengan reksa dana sebagai salah satu pemain dalam pasar obligasi yang dapat memberikan konstribusi kepada sektor


17

industri yang membutuhkan pembiayaan sebagai emiten, yang melakukan emisi obligasi dalam memperoleh pendanaan, yang mana salah satunya dana yang bersumber dari investasi efek yang dilakukan oleh perusahaan reksa dana pada instrumen obligasi. Hal itu dapat dilihat pada mekanisme berikut: Gambar 1 Mekanisme Kegiatan Reksa Dana

Sumber : hasil olahan peneliti

Dari mekanisme transaksi di atas dapat kita ketahui bahwa pendanaan yang disalurkan dari reksa dana kepada emiten obligasi akan diperuntukkan sebagai penguatan modal atau pertumbuhan perusahaan emiten tersebut, dengan berkembangnya perusahaan emiten tersebut dapat menimbulkan multiplier effect yakni meningkatnya industri yang bersangkutan, implikasi kepada pihak-pihak terkait, terbukanya lahan pekerjaan baru, secara tidak langsung menimbulkan potensial penerimaan pajak baru juga. Ketiga yaitu economic diversification, dengan masuknya para investor baru maka diharapkan dapat menimbulkan diversikasi ekonomi bagi negara tersebut sehingga kemungkinan adanya penambahan sektor-sektor industri baru dapat tumbuh lebih banyak. Reksa dana obligasi tidak hanya memberikan manfaat secara langsung kepada emiten maupun investor tetapi juga secara tidak langsung akan memberikan manfaat bagi industri pasar modal dan bagi pertumbuhan ekonomi karena turut menjadi salah satu penopang berputarnya roda perekonomian, yakni sebagai intermediary (perantara) yang menyediakan sumber dana bagi kegiatan investasi. Keberhasilan penggalangan dana masyarakat untuk tujuan investasi ini pada akhirnya akan berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang berorientasi pada penggunaan sumber dana dalam negeri. Keempat yaitu access to overseas market, dengan adanya insentif usaha maka para investor baik dari pihak domestik maupun dari pihak asing akan tertarik untuk menanamkan


18

modalnya di negara yang bersangkutan, apabila investor asing ini mulai memasuki industri dalam negeri maka kemungkinan besar investor asing tersebut akan melakukan perdagangan internasional, sehingga diharapkan dapat membuka akses pasar internasional terhadap negara yang bersangkutan. Dengan adanya akses ke pasar internasional ini maka diharapkan dapat mendorong kegiatan bilateral atau multilateral kerjasama dengan negara yang bersangkutan. Tanpa disadari kemajuan perekonomian Indonesia pada masa-masa ini sebenarnya telah diakui oleh lembaga pemeringkat internasional. Iklim investasi Indonesia yang semakin baik telah berhasil mengangkat peringkat utang Obligasi Pemerintah (Government Bond) Indonesia oleh lembaga rating Moody’s menjadi Baa3, yang berarti masuk ke level investment grade atau kategori layak investasi. Lembaga pemeringkat Fitch juga telah menaikkan peringkat "foreign currency long term" (tingkat risiko untuk berinvestasi di suatu negara dalam jangka panjang) Indonesia dari BB+ menjadi BBB-. Peringkat rating ini secara langsung merefleksikan ketahanan pertumbuhan ekonomi Indonesia, rendahnya rasio utang publik, penguatan likuiditas eksternal serta terdapatnya kerangka makro ekonomi yang bijak dan prudent. (Majalah Indonesian Tax Review, edisi Oktober 2012). Reksa dana memberikan akses bagi setiap pemodal untuk berinvestasi dengan kriteria yang telah ditetapkan, dengan penguatan permodalan khususnya pemodal retail baik domestic ataupun asing, hal itu tentunya juga akan memberikan stimulus terhadap iklim investasi di Indonesia serta memicu dalam melakukan akses perdagangan international. Alasan-alasan pemberian fasilitas pajak seperti yang telah diuraikan diatas merupakan suatu penilaian untuk menetapkan layak atau tidaknya suatu industri untuk diberikan fasilitas pajak penghasilan. Perumusan mengenai bidang usaha yang dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan tersebut dilakukan mengingat tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam rangka pemberian fasilitas pajak penghasilan. Sehingga dengan penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa alasan diberikannya insentif pajak masih tetap terpenuhi. •

Bentuk Insentif Yang Diberikan Dapat kita ketahui secara historical penghasilan reksa dana berbasis obligasi dahulunya

dikecualikan dari pengenaan pajak atau disebut tax exemption. Jika dengan pengenaan tarif tersebut sebesar 5%, maka bentuk insentifnya adalah pengurangan tarif pajak.


19

•

Potensi Penerimaan Pajak Mengembangkan kebijakan-kebijakan perpajakan diarahkan untuk meningkatkan

kapasitas fiskal guna mendukung dan memperkuat sumber-sumber pendanaan APBN tanpa mengabaikan peran pajak dalam mendorong investasi, meperkuat daya asing, dan meningkatan perekonomian. Menurut Mansury, sangat penting di negara berkembang untuk memusatkan upaya pada peningkatan penerimaan pajak yang secara politis bisa diterima dan tidak membebani sistem perpajakan dengan berbagai tugas diluar tugas untuk mengumpulkan penerimaan. Jika dilihat dari besaran tarifnya, tentu nilai 5% adalah lebih kecil tertimbang 15%. Dengan mengaplikasikan besar pajak 5% tentunya secara langsung akan menyumbangkan besaran pajak sebesar 5% dari penghasilan yang bersumber dari obligasi. Disamping itu secara tidak langsung penerimaan pajak dari sektor lain pun berpotensi meningkat, karena pendanaan dari dana obligasi berfungsi dalam mengembangkan usaha emiten. Bila usaha emiten meningkat tentunya variabel penghasilanpun akan meningkat, sehingga volume penarikan pajak pun akan meningkat.

Kesimpulan

1. Evaluasi Dampak kebijakan pajak penghasilan atas bunga obligasi pada industri reksa dana di Indonesia, disusun menjadi dua bentuk dampak yaitu : a. Dampak yang diharapan (Positif) •

Memenuhi keadilan dalam pemungutan pajak

Otoritas pajak menerbitkan kebijakan perpajakan atas industri reksa dana agar terciptanya equaltreatment dalam pasar modal. Maka dengan itu terhitung dari tahun 2014 besaran pajak yang dikenakan adalah 15%. •

Memberi Konstribusi Penerimaan Pajak

Salah satu pertimbangan pengenaan pajak atas reksa dana berbasis obligasi ini adalah bertujuan untuk menghasilkan sumber penerimaan tambahan untuk ke kas negara. Besar kecilnya pajak yang dihimpun bukan menjadi permasalahan utamanya, namun pandangan otoritas pajak untuk mengarahkan agar industri reksa dana lebih mandiri.


20

b. Dampak yang tidak diharapakan (negatif) •

Menurunnya minat investor

Jumlah investor reksa dana yang terdaftar saat ini masih relatif sedikit dengan perbandingan 0,1% persen dari jumlah penduduk Indonesia. Adanya pandangan Investor untuk melakukan direct investment dibandingkan melalui reksa dana, Adanya pandangan investor yang cendrung akan memilih alternatif instrumen investasi lainnya. Dengan demikian dapat diproyeksikan kebijakan pajak tersebut akan menurunkan minat investor. •

Menurunnya ekspansi perusahaan dalam mengembangkan sektor usahanya.

Dengan menurunnya supply dana dari industri reksa dana kepada pasar modal obligasi, akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap nilai pendanaan perusahaan emiten obligasi. Dengan demikian ekspansi dan pengembangan usaha akan menjadi lambat. •

Melemahnya daya saing investasi pada reksa dana di Indonesia dibandingkan dengan negara lain.

Dengan melihat pertumbuhan Nilai Aset Bersih reksa dana berbasis obligasi saat ini sudah mencapai Rp35 triliun dengan rasio kelolaan reksa dana terhadap PDB saat ini yakni 2,2%. Tingkat rasio tersebut jika diperbandingkan dengan negara seperti Malaysia, Thailand dan Filipina masih tergolong relatif rendah. 2. Dalam menganalisis ketentuan tarif 5% yang selanjutnya diberlakukan, disimpulkan skema kebijakan insentif yang sesuai dengan industri reksa dana saat ini adalah diskrimisasi tarif atau reduce rate tetap dapat diberlakukan. Melihat motif pemberian insentif pajaknya masih terpenuhi, disamping itu struktur transaksi reksa dana dan out put yang dihasilkan yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional serta berorientasi pada penggunaan sumber dana dalam negeri khususnya pemodal retail.

Saran

1. Dengan mempertimbangkan dampak-dampak yang ditimbulkan atas kebijakan perpajakan reksa dana, diusulkan kepada Pemerintah untuk mengkaji kembali penetapan tarif pajak penghasilan 15% atas bunga obligasi pada industri reksa dana, dengan tujuan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian secara global.


21

2. Dengan itu disarankan kepada pemerintah untuk tetap memberikan insentif pajak berupa pengurangan tarif (diskriminasi tarif) yang tetap diberlakukan tarif pajak 5% Sejauh ini peranan industri reksa dana berbasis obligasi sangat penting dengan menciptakan membentuk multipier effect positif pada pertumbuhan ekonomi. Bila kapasitas volume dan investor retail telah menguat dan reksa dana telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat, dan pola masyarakat sudah menjadi investment society , maka insentif pajak dapat dilepaskan secara perlahan-lahan.

Daftar Referensi Books: Erly Suandy. (2006). Perencanaan Pajak, Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Faria, Angelo G.A. and M.Zohto Yocelik. (1995), The Interrelationship Between Tax Policy and Tax Administration. Marsuni, Lauddin. (2006) Hukum dan Kebijakan Pepajakan di Indonesia, Yogyakarta: UII Press. Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi penelitian kualiatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. Nigel A. Chalk. (2001) “Tax incentives in The Philippines: A Regional Perspective”, IMF Working Paper. Sawidji Widoatmodjo. (2004) . Jurus Jitu Go Public, Jakarta : Penerbit Elex Media Komputindo. Wibawa, Samodra, Yuyun. P dan Agus Pramusinto (1994). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada,. Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik : Teori & Proses (Edisi Revisi).Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo.

Internet: http://www.antaranews.com/, diunduh 20 Maret 2013 http://www.kontan.co.id/, diunduh 9 Maret 2013

News Paper and Magazine: Harian Bisnis Indonesia, edisi 2 Februari 2011. Harian Bisnis Indonesia, edisi 1 Juni 2012.


EVALUASI KEBIJAKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA OBLIGASI PADA INDUSTRI REKSA DANA DI INDONESIA

Recommend Documents