ETIKA PERILAKU Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo Guru Besar Emeritus FKM, UI Rektor Universitas Respati Indonesia
1. Pengertian Etika Berasal dari bahasa Yunani “ethos” (tunggal) atau “etha” (jamak), yang artinya karakter, watak kesusilaan, adat istiadat atau akhlak. Fungsi etika: ◦ Sebagai subjek : Untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar, buruk atau baik. ◦ Sebagai Objek : cara melakukan sesuatu (moral). Menurut Martin (1993), “etika adalah tingkah laku sebagai standart yang mengatur pergaulan manusia dalam kelompok sosial”. Dalam Kaitannya dengan pergaulan manusia maka etika berupa bentuk aturan yang dibuat berdasarkan adat kebiasan atau akhlak yang berlaku. 2. Etika dan Moral • Moral berasal dari bahasa latin “mos” (tunggal) atau “mores” (jamak), yang artinya adat istiadat atau kebiasaan serta norma yang berlaku. • Moral adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya dalam bermasyarakat. • Sebagai contoh: “Pengacara X itu tidak bermoral…..” maknanya pengacar X itu melanggar norma-norma etis yang berlaku dalam kelompok atau organisasi profesinya. • Menurut Frans Magnis Suseno (1987), “moral adalah nilai-nilai yang mengandung peraturan, perintah dan lain sebagainya yang terbentuk secara turun temurun melalui suatu budaya tertentu tentang bagaimana manusia harus hidup dengan baik”. • Kesimpulan: • Etika = moral adalah pegangan tingkah laku didalam bermasyarakat • Perbedaan moral dan etika: Moral menekankan pada cara melakukan sesuatu. Etika menekankan pada mengapa melakukan sesuatu harus dengan cara tersebut.
3. Mengapa Orang Melanggar Etika? • Kebutuhan Individu
• •
Merupakan faktor utama penyebab terjadinya tindakan tidak etis karena tidak tercukupinya kebutuhan pribadi dalam kehidupan. Tidak ada pedoman Tidak punya penuntun hidup sehingga tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu. Perilaku dan kebiasaan Individu Perilaku kebiasaan individu tanpa memperhatikan faktor lingkungan dimana individu tersebut berada.
4. Perilaku • Sesuatu yang dipersepsikan, dipahami, dipikirkan, dirasakan, dibicarakan dan dilakukan oleh seseorang (Marthin and Pear, 1978). • Respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar atau lingkungan sekitarnya. (BF. Skinner, 1938, 1953). • Batasan operasional: Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka pemenuhan keinginan, kehendak, kebutuhan, nafsu, dan sebagainya. Kegiatan ini mencakup: o Kegiatan kognitif:-------ciptamemikirpengetahuan o Kegiatan afektif: (rasa)-merasasikap (penilaian) o Kegiatan psikomotor (karsa) bertindak-tindakan (practice) 5. Konsep (Teori ) “S.O.R” (Skinner, 1938)
Batasan Perilaku : ◦ Respons organisme terhadap stimulus (rangsangan). ◦ Respons organisme terwujud dalam bentuk: Tertutup: apabila respons tersebut terjadi dalam diri sendiri, dan sulit diamati dari luar (orang lain).--- pengetahuan (knowledge) dan sikap (attitude). (PERILAKU TERTUTUP= COVERT BEHAVIOR) Terbuka: apabila respons tersebut dalam bentuk tindakan yang dapat diamati dari luar (orang lain)---- tindakan atau praktek (practice) (PERILAKU TERBUKA =OVERT BEHAVIOR)
6. Domain Perilaku • Kognitif (Pengetahuan): CIPTA adalah pengertian atau pemahaman orang terhadap obyek (stimulus)
• •
Afektif (Sikap): RASA adalah pendapata atau penilaian sesorang terhadap obyek atau stimulus Konasi (Tindakan=Praksis atau praktek): KARSA adalah tindakan (praksis) sesorang berkaitan dengan obyek atau stimulus
7. Diterminan Perilaku (Skinner, 1953)
8. Contoh: Perilaku Nasionalistik • Adalah perbuatan terpuji yang merujuk nilai-nilai Pancasila sehingga setiap anak bangsa tampil: religius, humanis, patriotik, demokratik, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran. • Terbentuknya perbuatan atau perilaku seperti ini ditentukan atau dipenagruhi oleh: o Faktor internal (biologis dan psikologis); o Eksternal (geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi,dsb). 9. Diterminan Perilaku (Green, 1990)
10. Contoh: Perilaku Petugas Keamanan Lingkungan Yang Baik Predisposing: • Tahu tata cara menjaga keamanan lingkungan • Menguasai peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang tekait dengan keamanan lingkungan
• Telah mengikuti pelatihan-pelatihan kemanan lingkungan Enabling: • Sarana dan prasarana kemanan lingkungan • Alat komunikasi yang memadai Reinforcing: • Sistem “reward” yang memadai • Adanya buku panduan atau “SOP” keamanan lingkungan • Adanya perilaku contoh “role model” petugas keamanan 11. Etika Perilaku • Etika perilaku adalah etika atau norma berperilaku bagi para aggota profesi. • Etika perilaku merupakan sekumpulan tindakan-tindakan etis bagi anggota profesi. • Etika perilaku hakim adalah sekumpulan perilaku bagi profesi hakim. • Etika perilaku hakim: Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009. 12. Etika Perilaku Hakim (10 Prinsip Perilaku Hakim) • Adil • Jujur • Arif dan Bijaksana • Mandiri • Berintegritas Tinggi • Bertanggung Jawab • Menjunjung Tinggi Harga Diri • Berdisiplin Tinggi • Rendah Hati • Profesional 13. Etika Perilaku=Perilaku Profesi • Adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anggota profesi terkait dengan tugas dan fungsinya. • Perilaku seorang profesi juga tidak terlepas dari 3 domain tersebut: o Pengetahuan atau pemahaman terkait dengan pofesinya. o Sikap atau apresiasinya terhadap profesinya o Tindakan atu praksis terkait dengan profesinya. 14. Etika Vs. Hukum • Etika hanya berlaku dilingkungan masing-masing profesi, hukum berlaku untuk umum. • Etika disusun berdasarkan kesepakatan anggota masing-masing profesi, hukum disusun oleh badan pemerintahan. • Etika tidak semuanya tertulis, sedangkan hukum tertulis secara rinci dalam undang-undang atau peraturan pemerintah
•
• •
Sanksi terhadap pelanggaran etika berupa “tuntunan” (biasanya dari organisasi profesinya), sedangkan sanksi pelanggaran hukum adalah “tuntutan” yang berujung pada pidana atau hukuman. Pelanggaran etika diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Etik dari masing-masing organisasi profesi, pelanggaran hukum diselesaikan lewat pengadilan Penyelesaian pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik, sedangkan untuk pelanggaran hukum pembuktiannya memerlukan bukti fisik.
15. Profesi Dan Etika Profesi • Profesi (profesio=pengakuan) adalah suatu tugas atau kegiatan fungsional dari suatu kelompok tertentu dalam melayani masyarakat. • Etika Profesi adalah merupakan norma-norma, nilai-nilai, atau pola tingkah laku kelompok profesi tertentu dalam memberikan pelayanan atau “jasa” kepada masyarakat. • Profesi Hakim adalah sekumpulan tugas fungsional didalam melakukan pelayanan hukum terhadap “clients” atau masyarakat. 16. Profesionalisme • Profesionalisme adalah suatu paham yang mencitakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkan keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan -- serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut -- untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah gelapnya kehidupan (Wignjosoebroto, 1999). • Prinsip profesionalisme adalah untuk tetap mempertahankan idealisme yang menyatakan bahwa keahlian profesi yang dikuasai bukanlah komoditas yang hendak diperjual-belikan sekedar untuk memperoleh nafkah, melainkan suatu kebajikan yang hendak diabdikan demi kesejahteraan umat manusia. 17. Honorarium, bukan Upah Kalau didalam peng-amal-an profesi yang diberikan ternyata ada semacam imbalan (honorarium) yang diterimakan, maka hal itu semata hanya sekedar "tanda kehormatan" (honour) demi tegaknya kehormatan profesi, yang jelas akan berbeda nilainya dengan pemberian upah yang hanya pantas diterimakan bagi para pekerja upahan saja. 18. 3 Watak Profesionalisme Tiga watak kerja yang merupakan persyaratan dari setiap kegiatan pemberian "jasa profesi" (dan bukan okupasi) ialah a. bahwa kerja seorang profesional itu beritikad untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti, dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah materiil; b. bahwa kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan/atau pelatihan yang panjang, ekslusif dan berat; c. bahwa kerja seorang profesional -- diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral -harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama didalam sebuah organisasi profesi.
19. 7 Syarat Pekerjaan Profesional • Pekerjaan tersebut adalah untuk melayani orang banyak (umum) • Bagi yang ingin terlibat dalam profesi dimaksud, harus melalui pendidikan atau pelatihan yang cukup lama dan berkelanjutan • Adanya kode etik dan standar yang ditaati berlakunya di dalam organisasi tersebut • Menjadi anggota dalam organisasi profesi dan selalu mengikuti pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh organisasi profesi tersebut • Mempunyai media/publikasi yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan anggotanya • Kewajiban menempuh ujian untuk menguji pengetahuan bagi yang ingin menjadi anggota • Adanya suatu badan tersendiri yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengeluarkan sertifikat 20. Siapakah Kaum Profesional itu? • Awalnya: para dokter dan guru -- khususnya mereka yang banyak bergelut dalam ruang lingkup kegiatan yang lazim dikerjakan oleh kaum padri maupun juru dakhwah agama -dengan jelas serta tanpa ragu memproklamirkan diri masuk kedalam golongan kaum profesional (PROFESI) • Bagaimana dengan jaksa, pengacara, hakim, akuntan, dsb. apakah termasuk profesional (PROFESI)? 21. Organisasi Profesi • Kaum profesional secara sadar mencoba menghimpun dirinya dalam sebuah organisasi profesi a. yang cenderung dirancang secara eksklusif b. yang memiliki visi dan misi untuk menjaga tegaknya kehormatan profesi, c. mengontrol praktek-praktek pengamalan dan pengembangan kualitas keahlian/ kepakaran, serta d. menjaga dipatuhinya kode etik profesi yang telah disepakati bersama 22. Kode Etik • Kode etik adalah suatu aturan tertulis tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh semua anggota profesi dalam menjalankan pelayanannya terhadap “client” atau masyarakat. • Kode etik pada umumnya disusun oleh organisasi profesi yang bersangkutan. • Kode etik tidak mengatur “hak-hak” anggota, tetapi hanya “kewajiban-kewajiban” anggota. 23. Ruang Lingkup Kode Etik Ruang lingkup kewajiban bagi anggota profesi atau “isi” Kode Etik Profesi pada umumnya mencakup: • Kewajiban umum • Kewajiban terhadap “Client” • Kewajiban terhadap Teman Sejawatnya. • Kewajiban terhadap Diri Sendiri
