KEPUTUSAN.MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 345 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, enimbang
bahwa dalam rangka penataan organisasi Balai Pendidikan dan. Pelatihan Keagamaan sesuai perubahan organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001, maka guna meningkatkan dayaguna dan hasilguna pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan keagamaan dipandang perlu menyempumakan BAB III Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
[engingat
: 1. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, . Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Ked a Departemen sebagaimana telah beberapd kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004; 2. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004; • 3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiclen Nomor 85 Tahun 2002; 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,- Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003; 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pecloman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama;
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/749/M.PAN/4/2004 tanggal 28 April 2004; MEMUT U S KAN : Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN
BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Balai Pendidikan Pelatihan Keagamaan (Balai Diklat Keagamaan) adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian Pengembagan Agama dan Pendidikan Pelatihan Keagamaan (Balitbang Agama dan Diktat Keagamaan), berada di bawah dan bertanggung jawal) 1cepada Kepala Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan; (2) Pembinaan teknis terhadap Balai Diklat dilaksanakan oleh Kepala Pusdikiat Administrasi dan Kepala Pusdikiat Tenaga Teknis Keagamaan sesuai bidang tugas masing-masing dan pembinaan administrasi, dilakukan oleh Sekretaris Badan Litbang Agama dan Diklat .Keagamaan;
(3) Balai Diklat Keagamaan, dipimpin oleh seorang Kepala; (4) Balai Diklat Keagamaan berjunilah. 12 (dua belas) buah yaitu Balai Diklat : Medan, Padang, • Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Manado, Denpasar, Makassar dan Ambon; (5) Nama, kedudukan dan wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan adalah scbagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini; Pasal 2
Balai Diklat Keagamaan, mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis keagamaan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing; Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Diktat Keagamaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan visi, misi, dan kebijakan Balai Diklat Keagamaan; b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi, dan tenaga teknis c. pelayanan di bidang pendidikan dan pelatihan keagamaan; a. penyiapan dan penyajian laporan hasil pelaksanaan tugas Balai Diklat Keagamaan; di e. pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kemitraan dengan satuan organisasi/satuan lingkungan Departemen Agama, dan pemerintah daerah, serta lembaga terkait lainnya; BAB II SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4 (1) Susunan Organisasi Balai Diklat Keagamaan terdiri dart : a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Diklat Tenaga Administrasi; c. Seksi Diklat Tenaga Teknis Keagamaan; d. Kelompok Jabatan Fungsional;
(2) Bagan Organisasi Balai Diklat Keagamaan adalah sebagaimana tersebut dalam ilampiran 11 keputusan ini;
Pasal 5 S bbagian Tata Usaha Balai Diklat Keagamaan, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis d n administrasi bagi satuan kerja di lingkungan Balai Diklat Keagamaan; Pasal 6
S ksi Diklat Tenaga Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan pi • gram, legiatan akademik, kepesertaan dan sarana diktat struktural, diklat kepemimpinan, diklat f gsional dan teknis administrasi. Pasal 7 S ksi Diklat Tenaga Teknis Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan clan pelaksanaan or gram, kegiatan akademik, kepesertaan dan sarana diklat fungsional dan teknis keagamaan. Pasal 8 D lam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Subbagian Tata Usaha Balai D Mat Keagamaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan visi, misi, serta kebijakan Balai Diklat Keagamaan; b. penyiapan program dan anggaran serta pembinaan, pengelolaan dan kordinasi di bidang keuangan dan IKN, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, hukum clan hubungan masyarakat, informasi kedikiatan, administrasi perkantoran dan kerumahtanQgan; c melaksanakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis dan administrasi balai serta penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan. Pasal 9
(1 Perpustakaan adalah instalasi di 1ingkungan Balai Diklat Keagamaan; 2 Perpustakaan berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Balai Diklat Keagamaan; (3 Perpustakaan dipimpin oleh Pustakawan yang ditunjuk oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan. Pasal 10 Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penataan dan pemeliharaan bahan pustaka, serta publikasi dan pelayanan perpustakaan; Pasal 11
1 Laboratorium adalah instalasi di lingkungan Balai Diklat Keagamaan;
(2) Laboratorium berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Diklat Keagamaan;
(3) Laboratorium dipimpin oleh laboran yang ditunjuk oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan. Pasal 12
Laboran mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pemilahan, penataan, pemeliharaan dan penyiapan bahan serta pelayanan laboratorium; Pasal 13
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Jenis dan Jumlah tenaga Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) dii:entukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada pada Balai Diklat Keagamaan; (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Dalam menjalankan tugas kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Balai. BAB III TATA KERJA Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Balai Diklat Keagamaan dengan instansi vertikal dan unit pelaksana teknis Departemen Agama, serta pemerintah daerah di wilayahnya. (2) Memelihara hubungan yang serasi dengan seinua instansi vertikal dan unit pelaksana tcknis Departemen Agama, serta pemerintah daerah serta instansi lain yang terkait di wilayahnya; Pasal 15
(1) Kepala Seksi menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Balai melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha; (2) Sub Bagian Tata Usaha menarnpung, rnengolah dan menyusun laporan teknis dan administrasi serta akuntabilitas kinerja Balai Diklat Keagamaan untuk disampaikan kepada Kepala Balai; (3) Dawn menjalankan tugas pejabat fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan; Pasal 16
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan keija;
.Pasal 17 Da am melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan or sasi bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing,:masing wa ib mengadakan rapat secara berkala.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 (1) Pengembangan wilayah Provinsi baru setelah ditetapkan Keputusan ini, keberadaan Provinsi baru tersebut masuk dalam wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan sesuai dengan keberadaan Provinsi induk (2) Perubahan atas kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja nicnurut kep -utusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara; Dengan berlakunya keputusan ini maka ketentuan pada Bab III Keputusan Menteri Agama omor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota•dinyatakan tidak berlaku lagi; Pasal 19 Ke utusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2004 A,GAMA REPUBLIK INDONESIA __.•-
C:o ganIsasicAtatakerjabulai
Lampiran I : Keputusaji Menteri A gania Nomor :3145 NaIlla, 1<edudulcan dan
Kerja
Dalai Diklat ICeagamaan NAMA
KEDUDUKAN
Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan
IvIedan
Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Padang
Padang
WILAYAI-1 KIERJA MELIPUTI PROVINSI I. Sumatera Utara I 2. NAD I. Sumatera 13 rat 2. Riau
3. Jambi
Dalai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Palembang
5
6 7
9
Palembang
2. Kcp. Bangka ficlitunp, I 3. Benglcult, 4. LallIplIfig
13alai Pendidikan clan Pelatihan Keagainaan Jakarta
DKI Jakarta
Sahli Pcnclidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung
Bandung
Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang
Semarang
Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Surabaya
Surabaya
Balai Pcndiclikan dan Pelatihan Keagamaan Banj a rinas in
Banjarmasin
Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Manado
Manado
Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Dcnpasar I
Denpasac
13alai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Makassar
Makassar
i
1. Dcpag Pusat 2. DK! Jakarta 3. Bantcn 4. !Kalimantan Barat
Jawa B a ra t
I
1. Jawa Tdngah 21.‘ Ti.ogyakar( ii Jawa mor
Kalimantan Selz;tan !Kalimantan Tengah 3. Kalimantan Timm-
1 Bali 2. Nusa Tenggara Timm 3. NTB I I. Sulawesi Selatan
2 Sulawesi Tenggara 9 • a(214A/11-2 WITWI3. Sulawesi Tengah C A/mm.4Q)
Balai Pendiclikan dan Pelatihan Keagamaan Ambon
Ambon
I. Maluku 2. Papua
..."-\ Jakarta 14 Jun 004 PUBI) .I .
C:orgrinisc,:g makerabulai
i
I. Sulawesi Utara 2. Gorontalo 3.. Maluku Utara
•
12
1 Sumalcra Sclatan
AGIL HUSIN r
DON ...:131A
JNA.:WAR
Lampiran II : Keputusan Menteri Agama Nomor : 345
BAGAN OkGANISASI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN
Sub Bagian Tata Usaha
t Seksi Diklat Tenaga Adrninistrasi
Seksi Diklat Tenaga Teknis Keagamaan
Kelompok Jabatan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 20 04 I3LIK INDC
31.1, HUSIN AT,.„IVI-VTNA WA
.93 3 T
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 346 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
_
bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Mi Ai enter mama Nomor Tahun 2001 dan untuk meningkatkan dayaguna dan hasilgun pelaksan.aa n1 tugas di bidang penelitian dan pengembangan agama, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Aliran K erohanian/ Keagamaan, Keputusan Menteri Againa Nomor 13 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi_dan_T_ata_Kerja Balai Penelitian Lektur Keagamaan, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakitan;
engingat : 1. Keputusan Presiden Nornor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004; 2. Keputusan Presiden Nornor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004; 3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002; 4. Keputusan Menteri Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Ort2,anisasi dan Tata Keija Kantor Wilayah Departemen Againa Provinsi clan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dcngan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tabun 2003; Mmperhatikan : 1. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melalui surat Nomor 33/D.II.PAN/6/2002 tanggal 20 Juli 2002 tcntang Pcnetapan keberadaan Jabatan Struktural eselon V pada Pengadilan Agama, Madrasah, Balai Lnbang Agama dan Kandcpag Kabupaten/Kota;
2. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Surat Nomor B/749/M.PAN/4/2004 tanggal 28 April 2004 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Litbang Agama dan Batat Diklat Keagamaan.
MEMUTUSKAN: M etapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PEN GEMBANGAiN AGAMA BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1 Balai Penelitian dan Pengembangan Agama (Balai Litbang Agarna) adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian Pengembangan Agama dan Diklat Keagamaan (Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balitbang Agarna dan Diklat Keagamaan; (2) Pembinaan teknis terhadap Balai Litbang Agarna dilaksanakan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur Keagamaan sesuai bidang tugas masing-masing dan pembinaan adininistrasi oleh Sekretaris Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan; (3) Balai Litbang Agama, dipimpin oleic seorang Kepala; (4) Balai Litbang Agarna berjumlah 3 (tiga) buah yaitu Balai Litbang Agarna Jakarta, Semarang dan Makassar; (5) Nama, kedudukan, dan wilayah kerja Balai Litbang Agarna adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini Pasal 2 Barbi Litbang Agama mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan agama di bidi ng kehidupan beragama, pendidikan agama dan keagamaan serta lektur keagamaan bidang del wilayah kerja masing-masing. Pasal 3
Da am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Litbang Agama me yelenggarakan fungsi: a. perumusan visi, misi, kebijakan teknis dan administrasi Balai Litbang Agama; b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kehidupan beragama, pendidikan agama dan keagamaan serta lektur keagamaan; c. pelayanan kepada masyarakat di bidang data dan basil penelitian dan pengembangan agama;
d. e.
enyiapan dan penyajian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Litbang Agama; . elaksanaan koordinasi dan pengembangan kemitraan dengan satuan organisasi/satuan kerja di ingkungan Departemen Agama, dan pemerintah daerah, serta lembaga terkait lainnya.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 usunan Organisasi Balai Litbang Agama terdiri dari: Subbagian Tata Usaha; . Kelompok Jabatan Fungsional; (2) pagan Organisasi Balai Litbang Agama adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II eputusan ini; Pasal 5 L agian Tata Usaha Balai Litbang Agama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan adm nistrasi bagi satuan organisasi di lingkungan Balai Litbang Agama; Pasal 6
Dal• melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Subbagian Tata Usaha Balai Litb g Agama menyelenggarakan fungsi: a. enyiapan bahan perumusan visi, misi, kebijakan teknis dan administrasi, Balai Litbang gama; . b. .enyiapan program dan anggaran serta Tembinaan pengelolaan dan kordinasi, W. !.)::Ltng euangan dan IKN, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan iasyarakat, informasi, administrasi perkantoran dan kerumahtanggan; c. lengkordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis dan administrasi Balai serta )enyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan; I
Pasal 7
agian Tata Usaha terdiri dari: a. . rusan Perencanaan dan Keuangan; b. rusan Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian; c. rusan Umum. Pasal 8 (1) rusan Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengurusan dan perry capon erencanaan program dan anggaran, pengelolaan lceuangan serta penyiapan dan aporan Balai Litbang Agama; (2)
rusan Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pen; :•• rganisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan kepegawaian Balai Litbang Agama;
(3)
rusan Umum mempunyai tugas mclakukan pengurusan surat menytirat (km saha perlengkapan dan rumah tangga Balai Litbang Agama. T
■ ;ita
Pasal 9 •
(1 Perpustakaan adalah instalasi di Iingkungan Balai Diklat Keagamaan; (2 Perpustakaan berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Balai Diklat Keagamaan; (3) Perpustakaan dipimpin oleh Pustakawan yang ditunjuk oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan. Pasal 10
Pe •ustakaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penataan dan pemeliharaan bal ail puStaka, serta publikasi dan pelayanan perpustakaan; Pasal 1 i (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (2) Jenis dan Jun-dab tenaga Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada pada Balai Litbang Agama; (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. •.
BAB III TATA KERJA
Pasal 12
(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di Iingkungan Balai Litbang Agama, instansi vertikal dan unit pciaksana ._. teknis Departemen Agama, serta pemerintah daerah di wilayahnya. emelihara hubungan yang serasi dengan semua instansi vertikal clan unit pelalcsa... •.,..1,13:1iL, epartemen Agama,dan pemerintah daerah serta instansi lain yang terkait di wilayahnya; Pasal 13
(1) ubbagian Tata Usaha menampung, mengolah dan menyusun laporan teknis clan ac17. erta akuntabilitas kineija Balai Litbang Agama untuk disampaikan kepada Kepala 13::: (2)(Dalam menjalankan tugas pejabat Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala BalL; : '‘ang ersangkutan. Pasal 14
Dal m menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan sat an organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
—xtda
Pasal 15 Da am melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala . satuan org nsasi bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing waj b mengadakan rapat secara berkala. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 engembangan wilayah Provinsi baru setelah ditetapkan Keputusan ini, keberadaan Provinsi aru tersebut masirk dalam wilayah ketja Balai Litbang Agama sesuai dengan keberadaan rovinsi induk; (2) "erubahan atas kedudukan, tugas, f -ungsi, susunan organisasi, dan tata keija menurut k..cputusan i al ditetapkan oleh Menteri Agama setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari 411 enteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara; (3) D
engan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan: eputusan Menteri Agama Nomor 12 Tabun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja alai Penelitian Aliran Kerohanian/Keagarnaan, dan Keputusan Menteri Agana Nomor 13 ahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Lektur Keaganiaan, aian Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata erja Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatm; inyatakan tidak berlaku Iagi. Pasal 17
Kep usan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2004---A--1" MENT
C::orgal isasi&tniakedabalni
MA
BLIK IND( ESIA
Lampiran I : Keputusan Menteri Agama p T Nomor : 346
Nama, Kedudukan, dan Wilayah Kerja Balai Litbang Agama NO. 1
NAMA •
KEDUDUKAN
B3lai Litbang Agama Ja arta
Jakarta
B lai Litbang Agama S marang
Semarang
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Tirnur
Makassar
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kalimantan Timur Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua
. 2
•
3
WILAYAH KERJA MELIPUT1
B. lai Litbang Agama akassar
rRov.
1. Nanggroe Aceh Darussalam 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Riau 5. Jambi 6. Sumatera Selatan 7. Bangka Belitung 8. Bengkulu 9. Lampung 10.DKI Jakarta 11. Jawa Barat 12._Banten
.
Ditetapkan di akarta pada tangg 14 Jkini 2004
• if PUBLIK 1N ONESIA
L MUNAWAR
•
Lampiran II : Keputusan Menteri Agama Nomor : 346
BAGAN ORGANISASI BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA
Sub Bagian Tata Usaha
Urusan Perencanaan dan Keuangan.
Urusan Ortala, Tatalaksana & - Kepegawaian
Urusan. Umum
Ditetapkan di Jakarta Pada tangga 14 Juni 2004 45 MEN
PUBLIK ONFN
IvIt jj\ IA-12r.1( A
