Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Volume 11, No 2, September 2016
P-ISSN 1858-165X E -ISSN 2528-7672
KAJIAN KESESUAIAN PERLAKUAN AKUNTANSI MUDHARABAH DENGAN PSAK NO.105 PADA KOPERASI SYARIAH LAMONGAN
Eny Latifah1, Soeparlan Pranoto2 Endah Susilowati3 1,2,3
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Korespondensi :
[email protected] ABSTRACT
The purpose of this study to determine the extent of accounting conformity of financing in KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran Lamongan as the owner of the funds with SFAS No. 105. This research method with qualitative approach that is interpretive, where enterprise data is analyzed and compared with the concepts and theories to produce systems and methods of good decision making. Method of data validity using triangulation techniques. Research results mudharabah accounting treatment applied by KJKS can be said to be in accordance with SFAS 105, the suitability contained in the recognition, measurement and presentation, but in the disclosure of accounting is not appropriate because there is no disclosure of the allowance, and the recognition of gains is still calculated with projected results due to constraints financing members who are not able to present the books to the owner. Keyword : conformity, mudaraba accounting, SFAS 105
ABSTRAK Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian akuntansi pembiayaan mudharabah di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran Lamongan selaku pemilik dana dengan PSAK Syariah No.105. Penelitian ini dengan pendekatan kualitatif yang bersifat interpretive, dimana data perusahaan dianalisis kemudian dibandingkan dengan konsep dan teori untuk menghasilkan sistem dan metode yang baik dalam pengambilan keputusan. Metode keabsahan data menggunakan tekhnik triangulasi. Hasil penelitian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah yang diterapkan oleh KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dapat dikatakan sesuai dengan PSAK 105, kesesuaian tersebut terdapat pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian, tetapi dalam pengungkapan akuntansi belum sesuai karena tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian, dan pengakuan keuntungan masih dihitung dengan hasil proyeksi akibat kendala anggota pembiayaan yang tidak mampu menyajikan pembukuan kepada pihak pemilik dana. Kata Kunci: Kesesuaian, Akuntansi Mudharabah , PSAK 105
78
Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Volume 11, No 2, September 2016
P-ISSN 1858-165X E -ISSN 2528-7672
kesinambungan
PENDAHULUAN
strandar Salah
satu
Lembaga
dari
rangkaian
akuntansi.
Pengertian,
standar hanya dibuat untuk memenuhi
Keuangan Mikro Syariah (LKMS) non
kepentingan
perbankan yang banyak diminati oleh
Mikro Syariah (LKMS) yang ada saat
masyarakat saat ini adalah Baitul Mal
Lembaga
Keuangan
ini sehingga cukup disisipkan diantara
wat Tamwil (BMT) atau biasa juga
standar
dikenal dengan nama Koperasi Jasa
Adapun alternatif yang kedua adalah
Keuangan Syariah (KJKS). KJKS BMT
membuat
merupakan Lembaga Keuangan Mikro
pengelolaannya
Syariah
yang
beroperasi
prinsip-prinsip Operasional
dengan
Syariah yang
ada
di
konvensional
yang
standar secara
ada.
yang khusus
diarahkan
untuk
Islam.
pengembangan
bisnis
Syariah,
KJKS
konsekuensinya, penyusunan standar
sebagai
mengikuti aturan Al-Qur’an, Al-Hadist
Akuntansi Syariah
dan regulasi pemerintah. KJKS BMT
khusus dan tidak hanya disisipkan di
tidak
bunga
antara standar konvensional yang ada
untuk pengalokasian keuntungan, baik
(misalnya nomor PSAK yang dibuat
dari
ataupun
secara khusus seperti PSAK Syariah
operasional
No 101 tentang Penyajian Laporan
pemilik dana yang berinvestasi dan
Keuangan Syariah, PSAK No 102
pengadaan
untuk
tentang Akuntansi Murabahah, PSAK
mendapatkan keuntungan berupa bagi
No 103 tentang Akuntansi Salam,
hasil.
PSAK No 104 tentang Akuntansi
menggunakan
pihak
KJKS
sistem
BMT
anggota, pada sistem
dana
bertujuan
IAI (Ikatan Akuntan Indonesia)
Istishna,
PSAK
dikelola
No.
105
secara
tentang
sebagai lembaga pembuat standar
Akuntansi Mudharabah, PSAK No 106
akuntansi memiliki beberapa alternatif
tentang Akuntansi Musyarakah) yang
dalam menyusun standar akuntansi
telah merevisi PSAK No. 59 tentang
syariah.
Akuntansi Perbankan Syariah.
Alternatif
tersebut
dapat
dilihat dari aspek kekhususan bisnis
Perkembagan
PSAK
setiap
syariah, IAI dapat dihadapkan pada
tahun akan selalu dilakukan sesuai
dua
dengan perkembangan produk syariah
alternatif.
adalah
Alternatif
membuat
pengelolaannya
pertama
standar
yang
yang ada, namun terkait dengan
merupakan
produk mudharabah dari PSAK 2007
79
Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Volume 11, No 2, September 2016
P-ISSN 1858-165X E -ISSN 2528-7672
sampai muncul perkembangan yang
Islam
ada di PSAK 2012 terkait dengan
dijunjung tinggi dalam eksistensinya
produk sukuk
menjadi sangat diperlukan. Dimana
dan terakhir PSAK
dimana
nilai-nilai
Syariah
2015 terjadi perkembagan berkenaan
Akuntansi
menjadi
media
dengan produk syariah, akan tetapi
pertanggungjawaban kepada Tuhan.
mudharabah masih belum mengalami perubahan
atau
perkembangan
Akuntansi Mudharabah
sehingga acuan untuk mudharabah
Menurut
Ascarya
(2011),
masih pada PSAK No. 105 tahun
mudharabah adalah akad bagi hasil
2007.
ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasanya
disebut
shahibul
maal/
menyediakan
modal
KAJIAN LITERATUR
rabbul
Teori agensi
(100%) kepada pengusaha sebagai
Teori
Agency
maal,
menurut
pengelola, biasanya disebut mudharib,
pandangan Islam memberikan suatu
untuk melakukan aktivitas produktif
kejelasan
hubungan
dengan syarat bahwa keuntungan
kerjasama antara manajer (Agent) dan
yang dihasilkan akan dibagi di antara
pemilik (Principal). Triyuwono (1998)
mereka menurut kesepakatan yang
menjelaskan amanah adalah sesuatu
ditentukan sebelumnya dalam akad
yang dipercayakan kepada orang lain
(yang besarnya juga dipengaruhi oleh
untuk digunakan semestinya sesuai
kekuatan pasar).
mengenai
dengan
keinginan
mengamananatkan.
yang
Permasalahan
PSAK No. 105 PSAK
yang timbul dalam penyajian informasi
No.105
merupakan
manajemen
pedoman bagi transaksi Keuangan
memiliki persepsi dan sikap yang
Syariah mudharabah yang merupakan
berbeda
rincian dan pelengkap dari PSAK No.
ketika
principal
dalam
dan
hal
pemberian
informasi yang akan digunakan oleh
59
principal untuk memberikan insentif
syariah. PSAK No.105 terdiri dari tujuh
kepada agent. Hal lain yang membuat
(7) ketentuan: (1)Pendahuluan, berisi:
permasalahan adalah persepsi kedua
(a)
belah
pengakuan, pengukuran, penyajian,
pihak
dalam
menanggung
tentang
tujuan,
akuntansi
untuk
perbankan
mengatur
resiko. Akuntansi yang bernafaskan
80
Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Volume 11, No 2, September 2016 dan
pengungkapan
transaksi
P-ISSN 1858-165X E -ISSN 2528-7672
apabila
pengelola
dana
terbukti
mudharabah. (PSAK 105 paragraf 01).
melakukan pelanggaran terhadap hal-
(b) Ruang Lingkup, untuk entitas yang
hal yang telah disepakati bersama
melakukan transaksi mudharabah baik
dalam akad. (PSAK No. 105, paragraf
sebagai pemilik dana (shahibul maal)
08). Pengembalian dana Mudharabah
maupun pengelola dana (mudharib).
dapat
(PSAK
bersamaan dengan
No.
105,
paragraf
02)
dilakukan
secara
bertahap
distribusi bagi
mencakup
hasil atau secara total pada saat akad
pengaturan perlakuan akuntansi atas
Mudharabah diakhiri. (PSAK No. 105,
obligasi
paragraf
Pernyataan
ini
tidak
syariah
menggunakan
(sukuk)
akad
yang
Mudharabah.
09).
Pengelolaan
Mudharabah
dana
menghasilkan
(PSAK No. 105, paragraf 03).
keuntungan, maka porsi jumlah bagi
(c) Definisi : Mudharabah adalah
hasil
akad kerjasama usaha antara dua
pengelola
pihak dimana pihak pertama (pemilik
berdasarkan nisbah yang disepakati
dana) menyediakan seluruh dana,
dari
sedangkan pihak kedua (pengelola
selama
dana) bertindak selaku pengelola, dan
pengelolaan
keuntungan
menimbulkan
kesepakatan finansial pemilik
dibagi sedangkan
hanya dana.
sesuai kerugian
ditanggung (PSAK
No.
untuk
dana
dana
hasil
usaha
periode
dan
ditentukan
yang
diperoleh
akad,
dana
jika
dari
Mudharabah
kerugian,
maka
kerugian finansial menjadi tanggungan
oleh
pemilik
105,
paragraf 10).
paragraf 04)
pemilik
dana.
(PSAK
No.
105,
(e) Prinsip Pembagian Hasil Usaha, dapat
Pembagian hasil usaha Mudharabah
bertindak baik sebagai pemilik dana
dapat dilakukan berdasarkan prinsip
atau pengelola dana. (PSAK No. 105,
bagi
paragraf 05). Pada prinsipnya dalam
berdasarkan prinsip bagi hasil, maka
penyaluran Mudharabah tidak ada
dasar pembagian hasil usaha adalah
jaminan namun agar pengelola dana
laba bruto (gross profit) bukan total
tidak melakukan penyimpangan maka
pendapatan
pemilik dana dapat meminta jaminan
berdasarkan prinsip bagi laba, dasar
dari pengelola dana atau pihak ketiga.
pembagian adalah laba neto (net
Jaminan ini hanya dapat dicairkan
profit) yaitu laba bruto dikurangi beban
(d)
Karakteristik,
Entitas
hasil
atau
bagi
usaha
laba,
(omzet),
jika
bila
81
Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Volume 11, No 2, September 2016
P-ISSN 1858-165X E -ISSN 2528-7672
yang berkaitan dengan pengelolaan
dimulainya
dana Mudharabah. (PSAK No. 105,
kelalaian atau kesalahan pengelola
paragraf 11).
dana,
(f)
Pengakuan
dan
Pengukuran,
meliputi:
Nilai
investasi
sebelum
mudharabah
usaha
dimulai
disebabkan rusak, hilang atau faktor lain
maka
tanpa
adanya
kerugian
tersebut
diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK No. 105, paragraf 15).Usaha
(a) Akuntansi untuk Pemilik Dana. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. (PSAK No. 105, paragraf 12). Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:1) investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan; 2) investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan: (a) jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. (b) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian; (PSAK No. 105, paragraf 12 dan 13).
turun
usaha
yang
kesalahan
bukan pihak
kelalaian pengelola
atau dana,
maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. (PSAK
mudharabah dianggap mulai berjalan sejak
dana
atau
modal
usaha
mudharabah diterima oleh pengelola dana. (PSAK No. 105, paragraf 16). Investasi mudharabah yang diberikan dalam aset non kas dan aset non kas tersebut mengalami penurunan nilai pada
saat
atau
setelah
barang
dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian
tersebut
tidak
langsung
mengurangi jumlah investasi,namun diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK No.105, paragraf 17). Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh: a) persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi; b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim dan/ atau yang telah ditentukan dalam akad; atau c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (PSAK No. 105, paragraf 18).Akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. (PSAK No. 105, paragraf 19).
No. 105, paragraf 14). Sebagian investasi mudharabah hilang setelah
82
Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Volume 11, No 2, September 2016
P-ISSN 1858-165X E -ISSN 2528-7672
(g) Penghasilan Usaha. Jika investasi
Penyajian.
Pemilik
mudharabah melebihi satu periode
menyajikan
pelaporan, penghasilan usaha diakui
dalam laporan keuangan sebesar nilai
dalam periode terjadinya hak bagi
tercatat. (PSAK No. 105, paragraf 36).
hasil sesuai nisbah yang disepakati.
Pengungkapan.
Pemilik
dana
(PSAK No.105, paragraf 20). Kerugian
mengungkapkan
hal-hal
terkait
yang terjadi dalam suatu periode
transaksi mudharabah, tetapi tidak
sebelum akad mudharabah berakhir
terbatas, pada: a. isi kesepakatan
diakui sebagai kerugian dan dibentuk
utama usaha mudharabah, seperti
penyisihan kerugian investasi. Saat
porsi dana, pembagian hasil usaha,
akad mudharabah berakhir, selisih
aktivitas usaha mudharabah, dan lain-
antara: (PSAK No. 105, paragraf 21).
lain;
a.
mudharabah berdasarkan jenisnya;
investasi
dikurangi investasi;
mudharabah
setelah
penyisihan dan
b.
Pengakuan
rincian
mudharabah
jumlah
investasi
kerugian
pengembalian
Koperasi Syariah
investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan
b.
investasi
dana
atau
kerugian.
keuangan
tatanan koperasi
lembaga
yariah
adalah
usaha
lembaga non bank yang tergolong
dapat
sector riil yang usahanya dibina dan
diketahui berdasarkan laporan bagi
diawasi oleh Departemen Keuangan
hasil atas realisasi penghasilan usaha
yang beroperasi dengan sistem syar’i.
dari
Jenis
mudharabah
penghasilan
Dalam
dalam
pengelola
praktik
dana,
tidak
dan
nama-nama
Koperasi
diperkenankan mengakui pendapatan
Syariah di Indonesia sangat beraneka
dari proyeksi hasil usaha. (PSAK No.
ragam dan selalu
105, paragraf 22). Kerugian akibat
dengan Keputusan Menteri Koperasi.
kelalaian atau kesalahan pengelola
Nama
dana
digunakan
dibebankan
pada
pengelola
Koperasi
dana dan tidak mengurangi investasi
adalah
mudharabah.
Keuangan
(PSAK
No.
105,
berganti sesuai
dari KJKS
yang tahun
(Usaha
Jasa
belum dibayar oleh pengelola dan
KJKS
adalah
diakui sebagai piutang. (PSAK No.
Keuangan
2010-2015
(Koperasi
Syariah)
paragraf 23). Bagian hasil usaha yang
sering
atau
Keuangan
UJKS Syariah).
Koperasi
Syariah,
Jasa
Jasa
merupakan
105, paragraf 24).
83
Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Volume 11, No 2, September 2016
P-ISSN 1858-165X E -ISSN 2528-7672
lembaga keuangan yang mengambil
Mudharabah yang ada di Koperasi
badan hukum koperasi, dan sistem
Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul
operasionalnya
Maal wat Tamwil (BMT) Bina Ummat
prinsip-prinsip
mengacu ekonomi
pada syariah.
Sejahtera
(BUS)
Secara konsepsi, KJKS mematuhi
Lamongan
prinsip koperasi, yaitu kesejahteraan
(pemilik dana).
Cabang
sebagai
Paciran
shohibul maal
untuk para anggotanya dan terdapat
Sumber data yang diperlukan
tiga jenis simpanan, yaitu simpanan
dalam penelitian ini adalah: (1) Primer
pokok, simpanan wajib, dan simpanan
(Sumber data utama), yang diperoleh
sukarela.
melalui wawancara langsung dengan
Hubungan lembaga koperasi dengan
anggotanya
menggunakan
mekanisme keuangan syariah, yang terdiri dari empat prinsip transaksi, yaitu prinsip jual beli (menggunakan akad Murabahah, Salam, Istishna), prinsip bagi hasil (menggunakan akad Mudharabah dan Musyarakah), prinsip Sewa (menggunakan akad Ijarah), dan prinsip fee base income atau jasa (menggunakan akad Rahn, Hiwalah, Kafalah, Wakalah, dan jenis akad jasa lain).
pihak-pihak
perusahaan,
seperti
pimpinan perusahaan, kepala bagian keuangan
dan
bagian
dokumen-dokumen
akuntansi, perusahaan
berupa slip setoran, slip penarikan, catatan pengeluaran dan pemasukan kas, dan laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan sumber dan penggunaan dana ZIS dan Qordhul Hasan dan dokumendokumen
pendukung
lainnya;
(2)
Sekunder (Sumber data kedua), yang diperoleh
dari
studi
kepustakaan,
dengan menggunakan dokumentasi
METODE PENELITIAN digunakan
dan literatur-literatur yang berkaitan
dengan
dengan permasalahan yang terkait
pendekatan kualitatif yang bersifat
dengan penelitian. Informan kunci
interpretive, yang difokuskan pada
(key
Kajian
perusahaan,
Penelitian dalam
yang
penelitian
Kesesuaian
ini
Pernyataan
Informan)
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
(Important
Syariah No.105 tentang pembiayaan
keuangan, dan
adalah
pimpinan
informan
peting
Informan)
adalah
staf
84
Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Volume 11, No 2, September 2016
P-ISSN 1858-165X E -ISSN 2528-7672
besarnya bagi hasil, dan lamanya
HASIL DAN PEMBAHASAN
jangka Pertumbuhan Mudharabah
di
Pembiayaan
KJKS
BMT
Bina
waktu
Pengajuan dibahas
pembiayaan.e.
pembiayaan oleh
kemudian
manajemen
untuk
Ummat Sejahtera Paciran mengalami
diproses dan dianalisis berdasarkan
peningkatan
ini.
5C yaitu: Character, Capacity, Capital,
mudharabah
Collateral dan Condition of economy.
meningkat dari tahun 2014 sejumlah
Menurut Ahmad Abror selaku staf
Rp1.261.189.745,00 dengan anggota
marketing pembiayaan berpendapat
sebanyak
Nominal
di
tahun
pembiayaan
1685
Rp1.419.024,00
2015
orang
menjadi
bahwa di analisis pembiayaan yang
dengan
anggota
ada di BMT Bina Ummat Sejahtera
sebanyak 1986 orang di tahun 2015.
Paciran
Mekanisme pembiayaan mudharabah
Character, capacity, capital, condition
yang ada di KJKS BMT Bina Ummat
of economy dan collateral. Jaminan
Sejahtera
dianggap penting bilamana anggota
Paciran
meliputi proses
yang
diutamakan
adalah
sebagai berikut: a. Anggota datang ke
atau
KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera
dirasa belum mencukupi 4 kreteria
Paciran
yang ada diatas dan pihak BMT
untuk
pembiayaan;
b.
mengajukan Mengisi
formulir
permohonan
pembiayaan
mudharabah;
c. Melengkapi
sendiri
calon
anggota
masih
belum
pembiayaan
yakin
akan
capability dari anggota 100%. Perlakuan Akuntansi Mengenai
data administrasi seperti fotokopi KTP
Pengukuran Pembiayaan Mudharabah
(Kartu Tanda Penduduk) suami-istri,
di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera
fotokopi KK (Kartu Keluarga), fotokopi
Paciran adalah koperasi ini mengukur
surat nikah, fotokopi jaminan, dan
pembiayaan
fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib
uang
Pajak)
d.
kepada anggota pada saat pencairan
untuk
dana yaitu setelah akad pembiayaan
penggalian data bagi pihak BMT
mudharabah disetujui. Pencairan dana
terkait besarnya pengajuan dana dan
berupa uang tunai, bilamana anggota
penggunaan
dana.
yang
berniat
diperoleh
digunakan
untuk
secara berangsur dengan kata lain
menentukan
besarnya
angsuran,
tidak sekaligus diambil semua saat
bagi
Melakukan
Instansi
tertentu;
wawancara
Data
yang
mudharabah
sejumlah
dibayarkan
koperasi
mengambil
dana
tersebut
85
Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Volume 11, No 2, September 2016 dana
telah
koperasi
dicairkan
maka
dana
P-ISSN 1858-165X E -ISSN 2528-7672
oleh
pihak
mudharabah dalam bentuk kas diukur
yang
telah
sebesar jumlah
yang
dibayarkan”.
dicairkan dimasukkan di simpanan si
Karena dalam PSAK 105 tidak tertera
rela milik anggota yang bisa diambil
bahwa
sewaktu-waktu saat dana tersebut
kepada pihak I (KJKS BMT) selaku
benar-benar telah dibutuhkan oleh
pemilik dana kepada pihak II (anggota
anggota
Peneliti
pembiayaan) selaku pengelola dana
dengan
ada ketentuan dana diambil secara
melakukan pembiayaan langsung di
utuh ataukah berangsur, maka perlu
KJKS BMT ini sebesar 50 juta rupiah
adanya evaluasi kembali atas regulasi
dimana dana pencairan pembiayaan
yang tertera di PSAK 105 agar instasi
tidak diambil sekaligus tetapi ada sela
yang menggunakan dasar keuangan
waktu dimana hal ini tertera dalam
tidak mengalami kebimbangan.
pembiayaan.
membuktikan
sendiri
lampiran. Dana
yang
kas
yang
dicairkan
belum
Perlakuan Akuntansi Mengenai
diambil akan dimasukkan kedalam
Penyajian Pembiayaan Mudharabah
simpanan si rela dimana anggota bisa
di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera
mengambil kapan saja.
Paciran
Pihak
sisa
dana
KJKS
BMT
selaku
adalah
pembiayaan
menyajikan
mudharabah
yang
pemilik dana dalam mengakui hal ini
diberikan
tetap
dana
neraca sesuai dengan nilai yang
terlebih
tercatat. Komponen laporan keuangan
tersebut
KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera
mempengaruhi kas KJKS BMT dan
Paciran yang telah dibuat terdiri dari
akan mempengaruhi jumlah
neraca,
akan
pembiayaan dahulu
secara
karena
simpanan adalah
mencairkan
hal
anggota.
KJKS
utuh
saldo
Kesimpulannya
BMT
Bina
Ummat
kepada
total
laporan
anggota
perhitungan
perubahan
kekayaan
catatan
atas
Akuntansi
Laporan
perhitungan
Pembiayaan bertumpu diukur
pengukuran
Mudharabah
bahwa sebesar
dana
kas
jumlah
hasil
usaha, laporan arus kas, laporan
Sejahtera Paciran dalam perlakuan mengenai
dalam
bersih
laporan
serta
keuangan. hasil
usaha
tetap
merupakan laporan keuangan yang
akan
setara dengan laporan laba rugi.
yang
Laporan yang disajikan KJKS BMT
dibayarkan. Hal ini sesuai dengan
Bina
Ummat
PSAK 105 paragraf 13 “ investasi
merupakan
Sejahtera
laporan
yang
Paciran telah
86
Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Volume 11, No 2, September 2016 diringkas
dan
tidak
menyajikan
banyak pos.
P-ISSN 1858-165X E -ISSN 2528-7672
laporan keuangan. Dalam lampiran tersebut Dewan Pengawas Syariah
Penjelasan
atas
pos-pos
mengungkapkan kebijakan akuntansi
laporan keuangan disajikan dalam
yang tidak konsisten dengan prinsip
penjelasan
Syariah yaitu mengenai perhitungan
atas
pos-pos
laporan
keuangan. Hal ini menandakan bahwa
nisbah
KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera
mengungkapkan kebijakan akuntansi
dalam penyajian sama dengan PSAK
mengenai metode penyusutan untuk
105
menilai perolehan aset dalam catatan
paragraf
menyajikan
36
“pemilik
investasi
dana
mudharabah
atas
bagi
laporan
hasil.
Koperasi
keuangan.
Koperasi
dalam laporan keuangan sebesar nilai
mengungkapkan jumlah pembiayaan
tercatat”. Karena pihak pemilik dana
mudharabah
memberikan dana secara utuh di awal
Pendapatan dan beban diungkapkan
perjanjian,
berdasarkan
bilamana
terjadi
pada
neraca.
jenis
menurut
pengambilan dana secara bertahap
karakteristik transaksi dalam laporan
hal ini tidak dicantumkan dalam akad
perhitungan
tetapi dibicarakan secara lisan antara
Pengungkapan
pihak pemilik dana dan pengelola
mudharabah yang ada di KJKS BMT
dana.
Bina Ummat Sejahtera telah sesuai Perlakuan Akuntansi Mengenai
Pengungkapan Mudharabah Ummat
Pembiayaan
di
KJKS
Sejahtera
mengungkapkan utama
usaha
BMT
Paciran isi
Bina adalah
kesepakatan
mudharabah
hasil
usaha. pembiayaan
dengan PSAK 105 paragraf 37 yaitu “ isi
kesepakatan
mudharabah,
utama
seperti
porsi
usaha dana,
pembagian porsi dana, pembagian hasil
usaha,
aktivitas
usaha
seperti
mudharabah, dan lain-lain,…” hal ini
porsi dana, pembagian hasil usaha,
sudah tertera dalam formulir surat
dan aktivitas usaha mudharabah yang
perjanjian
tercantum pada akad pembiayaan
mudharabah yang terdiri dari 14 pasal.
mudharabah.
Koperasi
mengungkapkan dalam
laporan
pengawasan
kegiatan usaha.
Dewan
koperasi Hasil
atas
Mengenai Pengakuan Mudharabah
Kesesuaian
Akuntansi di
pembiayaan
KJKS
Pembiayaan BMT
Bina
Pengawasan
Ummat Sejahtera Paciran dengan
Syariah dicantumkan dalam lampiran
PSAK No. 105. Dapat disimpulkan
87
Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Volume 11, No 2, September 2016 bahwa
belum
seluruh
praktik
P-ISSN 1858-165X E -ISSN 2528-7672
pengakuan
beban
105.
Namun,
dengan
PSAK No. 105. Praktik pengakuan
praktik
akuntansi yang terdiri dari pengakuan
pembiayaan mudharabah mengenai
investasi,
pengakuan
kerugian,
No.
sesuai
pengakuan akuntansi sesuai dengan
pengakuan
PSAK
telah
pengakuan
akuntansi
keuntungan
belum
pengakuan piutang dan pengakuan
sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.
beban telah sesuai dengan PSAK No.
105 karena pengakuan keuntungan
105.
dihitung bukan dari laporan keuangan
Namun,
praktik
pengakuan
akuntansi pembiayaan mudharabah
namun
mengenai
keuntungan
kendalanya KJKS BMT Bina Ummat
belum sesuai dengan PSAK No. 105.
Sejahtera tidak mampu menyajikan
Keterbatasan dari sulitnya koperasi
laporan
mampu
pengakuan
atas
mempraktikkan
pengakuan
dana
mengenai
pengakuan
dengan
akuntansi
keuntungan dengan PSAK No.105
hasil
keuangan karena
proyeksi
bagi
jenis
catatan
dan
pengelola
usaha
mikro
transaksi
tanpa
akuntansi
yang
pembukuan.
adalah karena anggota pembiayaan
Perlakuan
mudharabah KJKS BMT Bina Ummat
diterapkan KJKS BMT Bina Ummat
Sejahtera tidak mampu menyajikan
Sejahtera
Paciran
laporan
pengukuran
akuntansi
dana
keuangan karena
dengan
bagi
mikro
pembiayaan mudharabah telah sesuai
transaksi
tanpa
PSAK
pembukuan
No.
Bina
akuntansi
yang
diterapkan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran selaku shohibul
pengakuaan
Ummat
mengenai
Perlakuan
(pemilik
105.(3)
Perlakuan
akuntansi yang diterapkan KJKS BMT
KESIMPULAN
maal
terhadap
usaha
jenis
catatan
pengelola
mengenai
dana)
mengenai
akuntansi
terhadap
pembiayaan mudharabah yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang, dan
terhadap
Sejahtera
Paciran
penyajian
akuntansi
pembiayaan
mudharabah
telah sesuai dengan PSAK No. 105. (4)
Perlakuan
akuntansi
yang
diterapkan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera
Paciran
pengungkapan pembiayaan sesuai
mengenai
akuntansi
terhadap
mudharabah
dengan
PSAK
No.
belum 105,
ketidaksesuaian tersebut yaitu tidak
88
Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Volume 11, No 2, September 2016 adanya
pengungkapan
penyisihan
kerugian investasi mudharabah dan pengungkapan
kerugian
akibat
penurunan nilai aktiva mudharabah.
DAFTAR PUSTAKA Adiwarman A.Karim. 2008. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT.Raja Grafindo. Adnan, Akhyar. 2009. Akuntansi Syariah. Jakarta: Salemba Empat. Amalia, Euis. 2009. Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Isalam : Penguatan LKM dan UKM di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Andrian. 2010.Perbankan Syariah,Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum.Jakarta: Salemba Empat. Ascarya. 2011. Akuntansi Mudharabah. Jakarta: Gema Insani. Burhanuddin S. 2009. Hukum Kontrak Syariah.Yogyakarta: UII Press. Bungin, burhan. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Fashri. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT.Grafindo Persada Hasbi, Hasan. 2010. Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Jakarta: Gramata Publising.
P-ISSN 1858-165X E -ISSN 2528-7672
Ikatan
Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan Per 1 September 2007. Jakarta: Salemba Empat. Ikatan Akuntan Indonesia 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.105 Akuntansi Mudharabah. Jakarta: Salemba Empat. Muhammad, dan Suwiknyo, Dwi. 2009. Akuntansi perbankan Syariah. Yogyakarta: Trust Media. Muhammad. 2008. Pengantar Akuntansi Syariah, Edisi 2. Jakarta: Salemba empat. Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman. 1992. Analisa Data Kualitatif, Jakarta : UI-Press. Newman, W.L.2003. Social Research Methods: Qualitative and th Quantitative Approaches,5 ed Boston, USA: Allyn and Bacon. Nurhayati, Sri & Wasilah. 2009. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Hizazi, Achmad, dan Rahayu, Sri. 2012. analisis penerapan akuntansi syariah di BMT ALIslah Jambi. Lexy J. Moleong. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan X. Bandung: Remaja Rosdakarya. Soraya. 2011 “analisis kesesuaian perlakuan akuntansi mudharabah dengan PSAK 105 studi 4 BMT di Jakarta Selatan”. Vol 02(1):14-27. Muslihah, Siti. 2012. “Mekanisme dan pencatatan akuntansi pada
89
Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Volume 11, No 2, September 2016 pembiayaan mudharabah dengan sistem potong gaji di BMT Walisonggo Papaadayan Semarang. Vol 09(2):32-46. Erawait, Rani. 2012 .Analisis akad pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat studi kasus KJKS BMT Umat sejahtera Abadi Rembang. Asri,Kurniasari. 2013. Evaluasi penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah dengan PSAK 59 dan PSAK 105 pada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta. Bimo, Haryo.2013. Perlakuan atas pembiayaan mudharabah pada BMT Syariah studi kasus penerapan PSAK 105 pada BMT Bina Tanjung Jember dan BMT UGT Sidogiri Cabang Wuluhan. Rosilawati.2013. Analisis perlakuan akuntansi tabungan mudharabah pada BMT AlKautsar Samarinda. Mawarid, Husnul. 2014. Analisis Penerapan standar Keuangan No.105 tentang pembiayaan mudharabah pada laporan keuangan KJKS Kalbar Madani Pontianak. Sarae. Mohammed dan Mustafa Mohd Hanefah. (2013) "The need of accounting standards for Islamic financial institutions: evidence from AAOIFI", Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 4 Iss: 1, pp.64 – 76. From
P-ISSN 1858-165X E -ISSN 2528-7672
http://dx.doi.org/10.1108/17590 811311314294. Smolo, Edib dan M.Kabir hasan. (2011) "The potentials of mushārakah mutanāqisah for Islamic housing finance", International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management,Vol.4Iss:3,pp.237 258.Fromhttp://dx.doi.org/10.1 108/17538391111166476 Sri Nurhayati &Wasilah. 2011. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Syafi’I, Muhammad Antonio, 2001.Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani. Triyuwono, Iwan. 1998. Trust (Amanah) Management and Accounting Implication, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol.1,No.1 Januari 1988. Tulus T.H. Tambunan. 2009. UMKM di Indonesia, cetakan pertama. Bogor: PT. Ghalia Indonesia. Yusuf, Muhammad. Wiroso. 2011. Bisnis Syariah. Jakarta: Mitra Wacana Media. E-book. Wiyono, Slamet dan Maulamin, Taufan, Mamahami Akuntansi Syariah di Indonesia, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013. Wiroso. 2009. Produk Perbankan Syariah. Jakarta: LPFE Usakti. E-Book Wiroso, Akuntansi Transaksi Syariah, Jakarta: IAI, 2011 www.depkop.go.id, 28/08/2015,(22:19:11)
90
