EKSPLOITASI ANAK DIBIDANG EKONOMI DI KABUPATEN ACEH TAMIANG. Oleh:

Jurnal Ilmiah Research Sains VOL. 2. NO. 3 September 2016

EKSPLOITASI ANAK DIBIDANG EKONOMI DI KABUPATEN ACEH TAMIANG Oleh: M. Nurdin, S.H., M.M., M.H. (Ketua) NIDN : 0005115816 Fatimah, S.H., M.H. (Anggota) NIDN : 0006026501 Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, Langsa-Provinsi Aceh.

RINGKASAN Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu pada pasal 28b, dalam hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Pasal 59 menyebutkan bahwa pemerintah dan lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, dalam hal ini termasuk juga anak yang tereksploitasi secara ekonomi. Anak merupakan generasi suatu bangsa kedepan, baik dan maju suatu bangsa kedepan tergantung kepada generasi atau anak-anak saat ini, buruk dan hancur suatu bangsa kedepan juga tergantung dengan generasi anak- anak saat ini, jadi apabila suatu bangsa dan Negara kedepan ingin menjadi Negara yang maju dan bermartabat maka solusinya adalah perbaiki dan menjaga generasi penerus suatu bangsa dan Negara kedepan. Permasalahan yang sangat menyedihkan saat ini banyak anak sebagai generasi penerus masih banyak yang tereksploitasi khususnya eksploitasi secara ekonomi, hal ini akan menjadikan kondisi yang sangat buruk bagi pertumbuhan diri anak baik pertumbuhan fisik, kognitif, emosional dan pertumbuhan social dan moral termasuk identitas kelompok bahkan anak-anak yang tereksploitasi akan terganggu pertumbuhan jiwanya yang akan memberikan dampak negative bagi dirinya. Beranjak dari memikirkan bangsa dan negara ini kedepan, dengan ini peneliti sangat prihatin atas kondisi anak-anak yang tereksploitasi secara ekonomi dimana mereka akan mengantikan kita sebagi pemegang dan penerus Negara ini, kita pasti tidak ingin Negara ini hilang atau dijajah kembali dikarenakan tidak ada penerus yang cerdik pandai, tegas lebih mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau golongan, berahlak mulia taat atas perintah Tuhan YME dan berjiwa kepemimpinan dan berani melawan musuh yang akan menjajah Negara ini.


Penelitian yang digunakan yaitu penelitian Yiridis Normatif dan Yuridis Empiris Hasil penelitian bahwa anak yang ada di Aceh Tamiang masih banyak yang tereksploitasi dibidang ekonomi. Yaitu bekerja sebagai Anak yang meminta-minta masih duduk di bangku SD,Anak yang menjadi penjaga parkir masih duduk di bangku SD ,Anak yang berjualan masih duduk di bangku SD dan SMP,Anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga baru berusia 14 tahun atau baru tamat SMP, Anak yang dipekerjakan sebagai PSK masih berumur dibawah 17 tahun, LATAR BELAKANG Perlindungan terhadap hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konsitusi negara, melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya Pasal 28b. Dalam hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 59 menyebutkan, bahwa Pemerintah dan Lembaga Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban pornografi, anak penyalahan narkotika dan lain sebagainaya, semua menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga Negara.

Beberapa alasan yang mengambarkan dengan jelas i pentingnya perlindungan anak yaitu: 1. Secara Filosofis a. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya juga melekat harkat dan martabat manusia. b. Anak adalah penerus keluarga, tunas bangsa dan generasi bangsa c. Anak berhak tumbuh sebagai manusia yang bertanggungjawab sehingga anak harus mendapatkan perlindungan seluas luasnya untuk berkembang secara optimal. 2. Secara Yuridis a. Pembukaan UUD Negara RI 1945 Negara menjamin kesejahteraan tiap- tiap warga Negara termasuk perlindungan trhadap hak anak. b. Pasal 28B ayat (2) UUD RI 1945 Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.


c. Keperdulian pemerintah terhadap harkat dan martabat anak sudah terlihat sejak tahun 1979 dan UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak d. Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 2 ayat (2) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hokum yang adil serta mendapat kepastian hokum dalam semangat didepan hokum, (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi. e. Konvensi anak yang telah diratifikasi dalam keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990 3. Secara Sosiologis a. Anak belum mampu membela/ melindungi dirinya, karena terlalu banyak orang-orang yang berkuasa disekitarnya. b. Anak belum mengerti cara menyampaikan yang benar untuk setiap perlakuan yang salah yang dilakukan terhadap nya. c. Anak belum memiliki kecerdasan atau pemikiran yang matang sehingga mudah di intervensi oleh orang-orang yang berkuasa disekitarnya.

Eksploitasi anak secara ekonomi akan menjadikan generasi yang suram untuk kemajuan suatu bangsa, anakanak sebagai pemegang estafet bangsa kedepan menjadi generasi yang lemah dan tidak berkembang baik secara fisik maupun fsikis karena tidak mendapatkan pendidikan secara baik. Anakanak yang tereksploitasi secara ekonomi mereka selalu terbebani dengan pemikiran untuk mendapatkan uang baik untuk kebutuhaan sendiri maupun untuk membantu kebutuhan keluarganya. Fenomena pekerja anak merupakan gambaran betapa kompleks dan rumitnya permasalahan anak. Terlepas dari semua hal tersebut, penghargaan, penghormatan, serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) digaung- gaungkan di penjuru dunia. Sejak awal pendeklarasian HAM, berbagi bentuk peraturan yang bersifat universal telah dikeluarkan dalam rangka mendukung upaya perlindungan HAM di dunia. Upaya perlindungan juga diikuti dengan penegakan hukum demi terselenggaranya HAM yang konsisten. Jika kita berbicara fenomena pekerja anak, maka bidang HAM yang langsung bersinggungan adalah hak anak. Eksplotasi anak dalam Undang-undang perlindungan anak dapat kita lihat dalam Pasal 76i “Setiap Orang dilarang


menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap Anak”. Pasal 88 “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 76 i, dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus juta rupiah)” Adapun permasalahan eksploitasi anak di Kabupaten Aceh Tamiang adalah, banyaknya anak yang bekerja sebagai peminta-minta pada pusat keramaian di Kota Kualasimpang, menjasi PSK, Pembantu Rumah Tangga,berjualan jajanan dan permainan, Jumlah anak yang masih duduk di banngku sekolah dasar (SD) dan telah melakukan aktifitas bekerja di Kabupaten Aceh Tamiang diperkiranan mencapai angka ratusan orang. Dan anak-anak tersebut tidak hanya berada dalam radius perkotaan saja, akan tetapi di sejumlah desa di Kabupaten Aceh Tamiang juga masih terdapat anak yang masih dalam usia ssekolah turut bekerja mencari nafkah. Dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau sekedar untuk mendapatkan tambahan uang saku. Berdasarkan data awal sebagai mana di atas, memang belumlah menggambarkan realitas

jumlah pekerja anak yang sesungguhnya, akan tetapi dari data tersebut dapat digambarkan bahwa ekploitasi anak terhadap bidang ekonomi masih saja terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat dewasa ini. Eksploitasi anak secara ekonomi melanggar Konstitusi Negara Republik Indonesia, undang- undang perlindungan anak dan penegakan hak asasi manusia, Belandaskan hokum positif Indonesia ini peneliti ingin melakukan penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang, dan sejauh ini peneliti sudah melakukan peninjauan awal di Kabupaten Aceh Tamiang bahwa masih ada anak- anak yang berkerja baik siang maupun malam di kabupaten tersebut. RUMUSAN MASALAH Dari latar belakang diatas peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang eksploitasi anak secara ekonomi di Kabupaten Aceh Tamiang adapun permasalahan yang akan peneliti teliti adalah: A. Bagaimana hak anak menurut hokum positif Indonesia? B. Apa factor penyebab yang menyebabkan anak tereksploitasi secara ekonomi di Kabupaten Aceh Tamiang? C. Bagaimana hambatan dan upaya dalam pencegahan eksploitasi anak secara ekonomi di kabupaten Aceh Tamiang?


METODE PELAKSANAAN 1. Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam hal ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum Normatif sering pula disebut sebagai penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian terhadap apa yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau norma dan kaidah. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti ke lapangan dan melakukan wawancara. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian tersebut. 2. Data dan Sumber Data Ada dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder, dengan uraiannya sebagai berikut: a. Data Primer Data primer adalah datadata yang diperoleh secara langsung pada nara sumber atau responden yang bersangkutan. b. Data Sekunder Data sekunder adalah datadata lain yang berhubungan dengan peneliti, berupa bahan-bahan pustaka.

Fungsi data sekunder untuk mendukung data primer. Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian meliputi: a. Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 c. Buku-buku yang berkaitan dengan penulisan d. Karya ilmiah yang berkaitan dengan penulisan Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yaitu: i. Library Research (Penelitian Kepustakaan) Library research adalah penelitian melalui perpustakaan dengan cara membaca, menafsirkan, mempelajari, mentransfer dari buku-buku, makalah-makalah seminar, dan peraturanperaturan yang berhubungan tentang eksploitasi anak khususnya di bidang ekonomi. ii. Field Research (Penelitian Lapangan) Field research adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat langsung kondisi yang sebenarnya di lapangan melalui wawancara kepada orang yang bersangkutan dalam hal eksploitasi anak di bidang


ekonomi, yaitu kepada anak yang bekerja, kepada orang tua yang menyuruh atau membiarkan anaknya berkerja, kepada orang atau perusahaan yang memperkerjakan anak, kepada kepala desa atau jajaranya tempat kediaman anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan kepada masyarakat yang mengetahui adanya anak yang tereksploitasi secara ekonomi di sekitarnya, dan peneliti mengambil bahan-bahan tulisan yang berupa data-data yang dapat digunakan untuk memperkuat penelitian ini HASIL YANG DICAPAI Dewasa ini kita telah banyak menemukan Eksploitasi pada anak yang dilakukan oleh orang tua nya sendiri. Hal ini dilakukan demi kepentingan ekonomi keluarga. Padahal mempekerjakan anak dibawah umur dengan sengaja, merupakan sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak. Pemerasan tenaga anak ini tentu tanpa memperhatikan hak-hak anak dalam mendapatkan perlindungan sesuai perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya. Dengan kata lain eksploitasi anak dapat juga diartikan dengan memanfaatkan anak secara tidak etis demi kebaikan ataupun keuntungan sendiri, orang lain, maupun kepentingan bersama. Dalam survey pekerja anak yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS) pada

tahun 2009, jumlah pekerja anak di Indonesia mencapai 4,1 juta anak atau 6,9 persen dari total 58,7 juta anak Indonesia yang berusia 5-17 tahun. Usianya 5-17 tahun’ yaitu kisaran usia yang seharusnya masih duduk dibangku sekolah. Mengenyam pendidikan. Mendapatkan penghidupan yang layak. Merasakan Hak mereka sebagai anak bangsa yang kelak menjadi penerus para pejuang Negara. Tetapi kenyataannya 4,1 juta anak sudah menyandang status ‘pekerja’. Melihat masalah eksploitasi yang semakin hari semakin marak terjadi di negeri ini. Apakah kita akan diam seolah hal ini biasa terjadi? Membiarkan mereka menjadi mesin pencetak uang yang dimanfaatkan untuk turut serta mengais rezeki, Hak asasi mereka terabaikan. Perlindungan dan kasih sayang seakan jauh dari dunia mereka. Eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua ini tentunya akan menimbulkan akibat-akibat terhadap anak diantaranya yaitu kehilangannya hak anak untuk belajar. Dengan usianya yang masih sangat dibawah umur hal ini tentu saja akan menyita banyak waktu anak untuk belajar. Lalu perilaku anak pun akan sedikit menyimpang, apa yang mereka lihat ketika mereka berada dijalan, akan menjadi contoh perilaku bagi mereka. Misalnya mereka berpikir bahwa mengemis adalah pekerjaan


yang lazim dengan cepat mendapat uang tanpa bekerja. Selain itu yang lebih dikhawatirkan adalah mereka akan mencontoh perilaku anak jalanan lain seperti berbahasa kasar, bertengkar, merokok di usia anakanak dan perilaku buruk lainnya. Dalam kasus eksploitasi anak yang semakin marak terjadi di Indonesia peran orang tua memang sangat penting. Orang tua sebagai pelindung dari anak seharusnya mampu memberikan perlindungan yang nyata bagi anak bukan malah secara tidak langsung menjadikan anak sebagai pekerja sedini mungkin. Biarkan mereka bebas bermain, jangan perkenalkan mereka di dunia yang seharusnya belum mereka masuki. Selain peran orang tua yang sangat penting. Peran pemerintah pun tidak kalah pentingnya. Untuk menghindari adanya eksploitasi yang dilakukan orang tua terhadap anak pemerintah harus memberikan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat bahwa eksploitasi terhadap anak bukanlah tindakan yang dibenarkan. Bahkan sudah jelas disebutkan dalam undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, permasalahan pekerja

anak sesungguhnya merupakan persoalan yang serius, dilihat dari jumlahnya, lokasi kerjanya, bentuk pekerjaannya, cara kerjanya maupun akibat-akibat yang ditimbulkan dari mereka bekerja. Berdasarkan data Dinas Sosial Propinsi NAD, tahun 2006 jumlah pekerja anak berusia 10-14 tahun mencapai 19.299 orang. Jumlah tersebut ditambah dengan 736 anak yang diidentifikasi sebagai anak jalanan dan 50.994 sebagai anak terlantar. Sementara data Badan Pusat Statistik NAD tahun 2005, dari 460,896 anak berusia 10-14 tahun 17,279 dikategorikan sebagai pekerja anak. Penelitian Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Agustus-September 2006, di Kota Banda Aceh, periode AgustusSeptember 2006, diidentifikasi sebanyak 110 orang anak-anak yang bekerja di jalanan dengan berbagai jenis pekerjaan seperti pengemis, pemulung, penyemir sepatu dan pedagang asongan. Sementara pada penelitian PKPA periode Oktober-Desember 2006 di tujuh kabupaten/kota di Provinsi NAD, ditemukan sekitar 1.000-1.500 anak-anak yang bekerja di sektor perikanan dan 500-750 diantaranya bekerja dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Diantara pekerjaan berbahaya yang dilakukan anakanak adalah menyelam untuk menangkap lobster, gurita dan tripang, menembak ikan, bekerja di


kapal-kapal pukat serta memancing ikan di laut dalam. Di Kabupaten Simeulue, penelitian PKPA, OktoberDesember 2006, ditemukan anakanak yang bekerja baik secara langsung atau tidak langsung pada sektor rekontruksi seperti mengangkat pasir dan batu dari pantai ke lokasi pembangunan, mengangkat kayu dari gunung dengan upah Rp. 2.500,-/batang maupun sebagai buruh bangunan. Pada penelitian PKPA bekerjasama dengan ILO-IPEC, UNICEF dan Dinas Sosial Propinsi NAD terhadap anak-anak korban konflik di 5 kabupaten di Propinsi NAD (Maret 2007) juga ditemukan adanya kecenderungan anak-anak korban konflik untuk bekerja, karena mereka putus sekolah atau akibat orang tua kurang mampu secara ekonomi. Bahkan anak-anak yang masih sekolah, ditemukan sudah memiliki persepsi tentang dunia kerja yang menghasilkan uang, baik sebagai cara untuk mencapai cita-cita maupun sebagai pilihan ketika mereka terpaksa putus. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai

dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya Pengertian lain dari eksploitasi anak adalah memanfaatkan anak secara tidak etis demi kebaikan ataupun keuntungan orang tua maupun orang lain Beberapa jenis eksploitasi anak menurut diantaranya adalah : a. Perdagangan Manusia (Trafficking in Person) b. Perbudakan (Slavery) c. Prostitusi Anak (Child Prostitution) d. Buruh Anak/Pekerja Anak (Child Labour) e. Anak Jalanan (Children Of The Street) Dampak Eksploitasi Terhadap Anak Menurut Baquale & Myers (dalam Usman & Nachrowi) yaitu : a. Pertumbuhan Fisik b. Pertumbuhan Kognitif c. Pertumbuhan Emosional d. Pertumbuhan sosial dan Moral termasuk rasa identitas kelompok, kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain, dan kemauan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Pengertian Pekerja Anak (BuruhAnak) Pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya atau untuk orang lain yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.


Dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia sebenarnya telah disebutkan dan di akui bahwa anak – anak pada hakikatnya berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mereka seyogianya tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi secara dini.ii Namun demikian, akibat tekanan kemiskinan, kurang animo orang tua terhadap arti penting pendidikan, dan sejumlah factor lain, maka secara sukarela maupun terpaksa anak menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga yang penting.

Selanjutnya adalah si Putri(nama palsu) dengan temannya yang dipekerjakan dengan si Akek sebagai pekerja PSK semuanya masih dibawah umur 17 tahun .

Adapun masalah eksploitasi anak dibidang ekonomi di Kabupaten Aceh Tamiang Adalah banyaknya anak yang berkerja sebagai pemintaminta, pembantu rumah tangga, berdagang atau berjualan dan dipekerjakan sebagai PSK.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu pada pasal 28b, dalam hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Pasal 59 menyebutkan bahwa pemerintah dan lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, dalam hal ini termasuk juga anak yang tereksploitasi secara ekonomi.

Hasil penelitian anak jalanan di kabupaten acah tamiang termasuk dalam kata gori anak yang tereksploitasi secara ekonomi dengan usia masih duduk di bangku SD, dikarenakan ia bekerja juga untuk memenuhi kebutuhanya dan iii memberikan kepada keluarganya. Selain itu anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga setelah tamat SMP yang masih berusia 14 tahun, ia mengaku karena orang tua tidak sanggup membiayainya lagi dan terpaksa ia masuk SMA harus merantau ke luar propinsi namun disayangkan ternyata bukan uang yang didapat tetapi ia hamil dengan pacarnya.

Banyak anak yang masih usia SD yang bekerja sebagai pemintaminta, berjualan di pasar, dan menjaga parkir. Hasil tim dalam melakukan penelitian tentang eksploitasi anak di bidang ekonomi dapat di simpulkan bahwa masih banyak anak yang tereksploitasi di bidang ekonomi. KESIMPULAN

Anak yang meminta-minta masih duduk di bangku SD Anak yang menjadi penjaga parkir masih duduk di bangku SD Anak yang berjualan masih duduk di bangku SD dan SMP


Anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga baru berusia 14 tahun atau baru tamat SMP

-----------Konsep Deversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana, Usu Press, Medan 2010

Anak yang dipekerjakan sebagai PSK masih berumur dibawah 17 tahun Pemerintah

Aminah Aziz, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Usu Press, Medan 1998

SARAN

Wissy Trisna, Peradilan Dalam Perkara Pidana, Pustaka Bangsa Press, Medan 2011

Agar pemerintah lebih memperhatikan anak karena anak merupakan generasi sutu bangsa DAFTAR PUSTAKA Suharto,K 2005 .Eksploitasi Terhadap Anak & Wanita. Jakarta, CV. Intermedia 1 http://www.gunadarma.ac.id/library/a rticles/graduate/psychology/2007/Arti kel_10502032. pdf Usman, H.Nachrowi,.2004 Pekerja Anak di Indonesia (Kondisi, Determinan & Eksploitasi).: Jakarta, Grasindo Bogong suyanto, 2003, Masalah Sosial Anak, Jakarta, Kencana, Halaman 340 http://pkpaaceh.blogspot.com/2008/0 3/akses-pendidikan-dan-pekerjaanak-di.html Liza Agnesta Krisna” Pertangungjawaban Pidana Guru Dalam Memberikan Hukuman Terhadap Murid”, Samudra Keadilan Jurnal Hukum Unsam, Vol. 9, 1 januari- Juni 2014, Langsa Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Aditama, Bandung 2009

i

Liza Agnesta Krisna” Pertangungjawaban Pidana Guru Dalam Memberikan Hukuman Terhadap Murid”, Samudra Keadilan Jurnal Hukum Unsam, Vol. 9, 1 januari- Juni 2014, Langsa Halaman 24 ii Bogong suyanto, 2003, Masalah Sosial Anak, Jakarta, Kencana, Halaman 340 iii Wawancara dengan dinas pemberdayaan perempuan dan anak

EKSPLOITASI ANAK DIBIDANG EKONOMI DI KABUPATEN ACEH TAMIANG. Oleh:

Recommend Documents