EKSISTENSI PERJANJIAN ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) DAN DAMPAKNYA BAGI PERLINDUNGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

EKSISTENSI PERJANJIAN ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) DAN DAMPAKNYA BAGI PERLINDUNGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) Ari Ratna Kurniastuti Peneliti di Lembaga Penelitian SEMERU Jakarta Email: [email protected]

Abstract Journal writing is about the existence of Agreement of the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) and its impact on the legal protection of micro small and medium enterprises (SMEs). It is motivated by the ACFTA agreement that went into effect on January 1, 2010 many local industries including the SMEs gain a tremendous impact, ranging from reduced turnover, to anyone out of business. Seeing as it is a phenomenon that needs to be assessed on the first position of the ACFTA agreement in the Indonesian legal system relating to the case of a legal conflict with national legislation that protects SMEs. The second study is about the ideal form of legal protection for SMEs from the impact of the ACFTA agreement. Key words: legal protection, the micro, small and medium enterprises (smes), treaty of asean china free trade area (ACFTA)

Abstrak Penulisan jurnal ini membahas tentang eksistensi Perjanjian ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) dan dampaknya bagi perlindungan hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya perjanjian ACFTA yang mulai berlaku pada 1 Januari 2010, dimana banyak industri lokal termasuk di dalamnya adalah UMKM mendapatkan dampak yang luar biasa, mulai dari penurunan omset, sampai ada yang gulung tikar. Melihat fenomena demikian maka perlu dikaji mengenai pertama kedudukan Perjanjian ACFTA dalam sistem hukum Indonesia berkaitan dengan terjadinya konflik hukum dengan peraturan perundang-undangan nasional yang melindungi UMKM. Kajian kedua adalah tentang bentuk perlindungan hukum yang ideal terhadap UMKM dari dampak adanya perjanjian ACFTA. Kata kunci: perlindungan hukum, usaha mikro kecil menengah (UMKM), perjanjian Asean-China Free Trade Area (ACFTA)

Latar Belakang

keduanya.1 Sebelum muncul sistem Negara manusia,

pada abad ke 19 sudah ada perdagangan

ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan.

antar suku bangsa, misalnya Marcopolo dari

Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan

Venezia, sekarang lebih dikenal dengan

tukar

Italia dengan Jalur Sutranya. Saat itu

Perdagangan

menukar

adalah

barang

fitrah

atau jasa atau

1 Wikipedia, Perdagangan, http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan, diakses 20 Mei 2012 pukul 12.05 WIB. 184

ARENA HUKUM Volume 6, Nomor 2, Agustus 2013, Halaman 152-289

185

perdagangan sangat bebas, suku bangsa satu

Negara asal yang melintasi perbatasaan

dapat membawa barangnya ke suku bangsa

menuju

lain untuk dijual tanpa dibatasi dengan aturan

dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan

Negara.

perpindahan barang dan jasa, modal tenaga

Di abad 19 sistem di dunia berubah yaitu

mulai

bermunculan

negara-negara

suatu

Negara

tujuan

kerja, teknologi (pabrik) dan merek dagang.3 Perdagangan

internasional

Negara-Negara

negara

internasional baik secara global

rasa

nasionalisme

dan

dan

melibatkan

yang mendahulukan kepentingan politik, dengan

yang

lembaga-lembaga maupun

hukumnya

regional yang mengacu pada ketentuan dan

melindungi kepentingan bangsanya terlebih

prinsip-prinsip hukum internasional yang

dahulu termasuk dalam hal perdagangan.

disepakati dalam General Agreement on

Pada era ini perdagangan antar negara sudah

Tariffs and Trade-World Trade Organization

tidak sebebas era Marcopolo. Untuk dapat

(GATT-WTO

menjual barang dari Negara satu dengan yang

mengikatkan diri menjadi anggota WTO

lain ada aturan tentang dokumen atau bea

maka tunduk pada prinsip–prinsip yang diatur

masuk misalnya, sehingga kemudian istilah

dalam GATT. Walaupun demikian GATT

perdagangan berubah menjadi perdagangan

ini juga memuat ketentuan–ketentuan untuk

internasional.

menyimpangi prinsip dalam GATT-WTO

kebangsaan,

sehingga

sistem

Agreement).

Negara

yang

Kebangkitan nasionalisme dan kodifikasi

Agreement misalnya yang tercantum dalam

pada abad ke-19 hukum dagang itu dimasukkan

artikel XXIV yaitu diperbolehkan adanya

ke dalam undang-undang masing-masing

perjanjian regional antara dua negara atau

negara. Ini menjadi bercampur dengan hukum

lebih untuk mengurangi atau menghapuskan

nasional dan dengan demikian kehilangan

hambatan perdagangan di

karakter

negara

anggota perjanjian regional tersebut, dengan

yang mengambil kontrol atas perdagangan

tujuan meningkatkan perdagangan di kawasan

internasional, hukum perdagangan nasional

tersebut.

universalnya.

Sebagai

yang baru mengatur hubungan ekonomi dan

ASEAN-China

Free

antara sesama

Trade

Area

perselisihan lintas batas yang diselesaikan

(ACFTA) merupakan tindak lanjut dari

dengan mengacu pada hukum internasional

kesepakatan antara negara-negara ASEAN

privat.2

dengan Republik Rakyat China mengenai

Perdagangan kegiatan-kegiatan 2 3

Internasional perniagaan

dari

adalah suatu

Framework Agreement on Comprehensive Economic

Co-operation

between

the

Ana Mercedes Lopez Rodriguez, Lex Mercatoria, School of Law, Departement of Private Law University of Aarhus, 2002. Mohammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 18.

Ari Ratna Kurniastuti, Eksistensi Perjanjian Asean-China Free Trade Area (ACFTA) dan...

186

Association of South East Asian Nations and

garmen, dan plat baja karena produk China

the People’s Republic of China (“Framework

pada sektor ini dari segi biaya produksi

Agreement”), yang ditandatangani di Phnom

murah dan efisien sebab mendapat subsidi

Penh, pada 4 Nopember 2004.4 Framework

dari Pemerintah mereka sehingga harganya

Agreement on Comprehensive Economic

murah. Hal ini membahayakan dari sisi tenaga

Co-operation between the Association of

kerja di Indonesia karena keempat industri

South East Asian Nations and the People’s

tersebut merupakan sektor padat karya yang

Republic of China yang selanjutnya disebut

menyerap banyak tenaga kerja.7

Perjanjian ACFTA berlaku sejak 1 Januari

Kondisi sebagaimana diuraikan di atas

2010. Dasar berlakunya perjanjian ini adalah

tentu saja memberikan dampak

Keputusan Presiden No. 48 Tahun 2004

perekonomian Indonesia dan industri lokal

tentang Pengesahan Framework Agreement

yang ada di Indonesia, salah satunya UMKM.

On Comprehensive Economic Co-Operation

Dalam pembangunan ekonomi Indonesia

Between The Association Of South East

UMKM dianggap sektor yang mempunyai

Asian Nations And The People's Republic Of

peranan penting. Sebagian besar jumlah

China.5

penduduk

ACFTA perdagangan

menggunakan bebas.

Perdagangan

Indonesia yang berpendidikan

prinsip

rendah kegiatan usaha yang dapat dilakukan

bebas

adalah di usaha kecil baik sektor tradisional

tersebut didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan perdagangan, yakni hambatan yang

maupun modern. Peranan UMKM menjadi bagian yang

diterapkan pemerintah dalam perdagangan

diutamakan

antar

tahapan

individual

dan

atau

kepada

perusahaan

dalam

setiap

pembangunan

perencanaan

yang

dikelola

yang berada di negara anggota perjanjian

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan

perdagangan bebas tersebut.6

serta Kementerian Koperasi dan UKM. Akan

Industri manufaktur yang mulai bangkit

tetapi usaha pengembangan yang dilakukan

yang

hasilnya belum memuaskan karena pada

kemudian disingkat KKG mereda harus siap

kenyataannya kemajuan UMKM sangat kecil

menghadapi tantangan baru yaitu Perjanjian

dibandingan kemajuan yang dicapai oleh

ACFTA. Empat industri manufaktur yang

usaha besar.8 Kondisi ini juga dikarenakan

paling terancam adalah tekstil, alas kaki,

kurangnya dukungan pasar.

setelah

4 5 6 7 8

Krisis

Keuangan

Global

Amrie Hakim, Dasar Hukum Pemberlakuan ACFTA, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ lt4b04bef2aa8ee/dasar-hukum-pemberlakuan- acfta, diakses 4 Desember 2012 pukul 12.05 WIB. Ibid. Ibnu Purna, dkk, ACFTA sebagai Tantangan Menuju Perekonomian yang Kompetitif, http://www.setneg. go.id/index.php?option=comcontent&task=view&id=4375&Itemid=29, diakses 7 Mei 2012 pukul 13.00 WIB. Surabaya Pagi, 28 Januari 2010, ACFTA Ancam Empat Industri Padat Karya, hlm. 10 kolom 4-5. Abdul Rosid, Modul Manajemen UKM: UKM di Indonesia dan Peranan UKM, pksm.mercubuana.ac.id/ new/.../files.../31013-3-478126269633.doc, diakses 8 Mei 2012 pukul 13.00 WIB.


187

Persetujuan

Perjanjian

ACFTA

berakibat perdagangan Indonesia

ini

untuk

memberikan

perlindungan

hukum

dengan

terhadap industri di dalam negeri, khususnya

Negara-Negara ASEAN dan China mengalami

UMKM karena mereka mendapatkan dampak

liberalisasi yang artinya mengurangi atau

yang cukup besar dari adanya ACFTA ini,

meniadakan hambatan perdagangan yang

padahal

ada, sehingga tariff (bea masuk) dari produk

kecil yang

Negara peserta ACFTA ini diturunkan atau

atau pegawainya tidak sampai 100 orang,

bahkan ditiadakan. Berdasarkan penelitian

jumlahnya cukup banyak.

World Trade Organization (WTO) tahun 1995,

disimpulkan

bahwa

regionalisme

di

Indonesia dijalankan

UMKM oleh

berskala

perorangan

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis (historical approach),

pendekatan

perdagangan, termasuk free trade area,

perundang-undangan

approach),

ternyata mendorong liberalisme perdagangan

pendekatan konseptual (conceptual approach),

yang memberikan keuntungan pada Negara-

dan pendekatan perjanjian (Treaty approach).

Negara anggota oleh integrasi ekonomi yang

Metode

terjadi.9

dibedakan atas bahan hukum primer dengan

Liberalisasi

perdagangan

(statute

pengumpulan

bahan

hukum

ini

cara Studi Kepustakaan (library research).

yang

Analisis data dilakukan secara normatif

siap dan kuat industrinya sehingga bisa

kualitatif dengan teori untuk memberi arti

mengembangkan

cepat

dan menginterpretasikan setiap bahan hukum

hambatan

yang telah diolah dan kemudian diuraikan

perdagangan yang ada. Akan tetapi saat

secara komprehensif dan mendalam sehingga

negara tersebut industri dan pelaku usahanya

dapat ditarik sebuah kesimpulan.

menguntungkan

memanfaatkan

bagi ekspor

Negara dengan

minimalisasi

belum siap, maka yang ada negara tersebut hanya akan menjadi pasar penjualan bukan tempat

produksi.

Bagaimana

dengan

Indonesia, yang terlihat justru banyak produk China yang membanjiri sejumlah wilayah kota-kota besar sebagai dampak Perjanjian ACFTA, sehingga industri, terutama UMKM Indonesia dibuat kewalahan atas kondisi seperti ini. Melihat kondisi tersebut diperlukan peran pemerintah melalui hukum yang dibuatnya 9

Pembahasan A. Kedudukan Perjanjian ACFTA dalam Sistem Hukum Indonesia Perjanjian ACFTA adalah salah satu bentuk perjanjian Free Trade Area (FTA) yang diperbolehkan menyimpangi Prinsip Most Favoured Nations (MFN) yang diatur dalam Artikel I GATT-WTO Agreement yang menentukan bahwa negara anggota

World Trade Organization, Trading into the Future : Introduction to the WTO. Beyond the Agreements. Regionalism-Friends or Rivals?, http://www.wto.org/english/ thewto_e/whatis_e /tif_e/bey_e.htm, diakses 8 Mei 2012 pukul 13.00 WIB.


tidak

boleh

mendiskriminasikan

188

negara

kembali gagal pada perundingan Jenewa

anggota lainnya. Jika diberikan perlakuan

pada Desember 2009, Pemerintah Indonesia

khusus

(misalnya

“banting stir” dengan menandatangani FTA

dengan menurunkan bea masuk dari salah

pada tingkat regional yaitu AFTA yang

satu produknya), maka perlakuan yang

merupakan FTA antara negara ASEAN

sama juga harus diberikan kepada negara

sendiri dan ASEAN dengan negara lain atau

anggota lainnya.10 Namun penyimpangan ini

kawasan/region yang lain.11

kepada

suatu

negara

dilegalkan dengan ketentuan yang tertuang

Artikel XXIV GATT-WTO Agreement

pada Artikel XXIV GATT-WTO Agreement.

memperbolehkan adanya Customs

Indonesia dan anggota ASEAN yang lain

dan Free Trade Area yang dibentuk dengan

sebagai anggota WTO yang wajib tunduk pada

perjanjian internasional

semua ketentuan WTO juga diperkenankan

persyaratan tertentu yaitu dalam kawasan

untuk membuat perjanjian ACFTA sebagai

regional yang saling berdekatan dan tidak

penyimpangan prinsip WTO.

bertentangan dengan perjanjian yang dibuat

Perbaikan

GATT-WTO

tertentu,

Union dengan

Agreement

setelah perang dunia kedua salah satunya

idealnya terus dilakukan sebagaimana yang

GATT yang kemudian berubah menjadi

dilakukan sejak tahun 1947 dengan tujuan

GATT-WTO Agreement setelah WTO berdiri

menyesuaikan

perkembangan

tahun 1995. GATT yang disusun tahun 1947

perdagangan internasional. Setelah Uruguay

ini merupakan salah satu sarana mencegah

dengan

terdapat

lanjutan

meletusnya perang dunia lagi sebab negara-

Putaran Doha. Putaran Doha ini belum

negara menyadari bahwa perdagangan yang

menghasilkan

menyebaban perang terjadi, maka dibuatlah

Round

perundingan

apa-apa

sampai

sekarang,

belum ada kesepakatan yang bisa didapat

aturan

dari perundingan yang terakhir ini. Putaran

Framework Agreement on

Doha yang tak kunjung selesai padahal perkembangan memerlukan

perdagangan penyesuaian

internasional

internasional.12

Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East

yang

Asian Nations and the People’s Republic of

kemudian memacu negara-negara anggota

China yang dalam tesis ini disebut sebagai

WTO

Perjanjian ACFTA merupakan salah satu

membuat

perjanjian

aturan

perdagangan

perdagangan

bentuk perjanjian internasional.

khusus di wilayah mereka. Pasca

gagalnya

perundingan

WTO

Jika WTO adalah forum kesepakatan

yaitu Doha Round sejak tahun 2005 dan

perdagangan tingkat global, ditingkat regional

10 Artikel I General Agreement on Tariffs and Trade-World Trade Organization (GATT-WTO Agreement). 11 Daeng, dkk, Menggugat Perjanjian Kerjasama ASEAN-China, Global Justice Update, Tahun 7 Edisi Desember 2009, hlm. 77. 12 Pasal 3 artikel XXIV GATT-WTO Agreement.


189

forum serupa untuk menetapkan kebijakan perdagangan juga ditetapkan. Ada beberapa

yaitu pengesahan juga diatur di dalamnya. Berdasarkan

Konvensi

Wina

1986

perjanjian dengan area yang lebih kecil,

pengesahan

misalnya The North American Free Trade

Menurut Pasal 2 (1) b Konvensi Wina 1986

Area (NAFTA) antara Amerika, Canada dan

ratifikasi

Mexico, tetapi juga ada kesepakatan yang

konfirmasi formal, penerimaan, persetujuan

bersifat regional seperti The Asia Pasific

dan aksesi. Terdapat perjanjian yang harus

Economic Cooperation (APEC).13

melalui ratifikasi untuk dapat dinyatakan

Perjanjian

adalah

sebagai

pengesahan,

ratifikasi. tindakan

dirumuskan

berlaku dan ada pula yang berlaku tanpa

sebagai kata sepakat antara dua atau lebih

melalui persyaratan ratifikasi biasanya muai

subyek hukum internasional yaitu negara,

berlaku pada saat penandatanganan, yang

tahta suci, kelompok pembebasan, organisasi

dalam perjanjian dirumuskan dengan tulisan:

internasional mengenai suatu obyek tertentu

“The present agreement shall come into

yang

dan

force on the date of its signing”15. Tulisan

tunduk pada atau yang diatur oleh hukum

tersebut apabila diterjemahkan dalam bahasa

internasional.14 Perjanjian ACFTA ini antara

Indonesia artinya “Perjanjian ini mulai

organisasi

berlaku pada tanggal penandatanganan”,

dengan

internasional

diartikan

dirumuskan

secara

internasional

Negara

yaitu

tertulis

yaitu

ASEAN

Republik Rakyat

sehingga apabila perjanjian

internasional

China (China) maka memenuhi pengertian

mencantumkan ini maka sejak perjanjian

perjanjian

tersebut

internasional di atas sehingga

ditandatangani

maka langsung

dapat dikatakan bahwa Perjanjian ACFTA ini

sah untuk berlaku di negara yang telah

adalah merupakan perjanjian internasional.

ditandatanganinya.

Perjanjian Internasional antara negara dengan

organisasi

memiliki

undang-undang

diatur

yang khusus mengatur tentang perjanjian

dalam Vienna Convention on the Law of

internasional yaitu UU No. 24 Tahun 2000

Treaties between States and International

Tentang Perjanjian Internasional yang di

Organizations

International

dalamnya juga mengatur mengenai pengesahan

Organizations (Done at Vienna on 21 March

perjanjian Internasional ke dalam hukum

1986) yang selanjutnya disebut Konvensi

Nasional. Pasal 3 UU No. 24 Tahun 2000

Wina 1986. Dalam

cara

Tentang Perjanjian Internasional menyatakan:

pembuatan, mulai berlaku dan cara berlaku

Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan

or

internasional

Indonesia

between

konvensi

ini

13 Mansour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 212-213. 14 I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional (Bagian 1), Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 13. 15 Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional (Kajian Teori dan Praktik Indonesia), Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 69.


190

diri pada perjanjian internasional melalui

yang bersumber dari perjanjian internasional

cara-cara sebagai berikut: (a) Penandatangan;

dapat diterapkan di dalam hukum nasional

(b) pengesahan; (c) pertukaran dokumen

apabila sudah dijelmakan (ditransformasi)

perjanjian/nota diplomatik; (d) cara-cara lain

ke dalam hukum nasional, secara formal

sebagaimana disepakati para pihak dalam

dan substantif, yaitu menempatkan perjanjian

perjanjian internasional.

internasional yang telah disahkan (ratifikasi)

Politik hukum ratifikasi yang dianut

sebagai bagian dari hukum nasional ini yang

oleh suatu negara sangat dipengaruhi teori

disebut dengan transformasi secara formal,

monisme dan dualisme. Teori monisme

dan mengharuskan adanya legislasi nasional

menyebutkan bahwa hukum internasional

tersendiri

dan

satu

perjanjian internasional yang telah disahkan,

sistem hukum, sedangkan teori dualisme

yang terakhir ini disebut sebagai transformasi

menyatakan

secara substantif16

hukum

nasional bahwa

merupakan

hukum

internasional

untuk

mengimplementasikan

dan hukum nasional merupakan dua sistem

Indonesia sering menggunakan politik

hukum yang terpisah Diantara kedua teori ini

hukum ratifikasi transformasi formal yaitu

mana yang dianut oleh suatu negara maka

UU atau Perpres pengesahannya hanya

politik hukum ratifikasinya akan mengikuti

berisi

teori dasar ini. Kebijakan yang diambil

sebuah perjanjian internasional, sedangkan

Pemerintah dalam hal pengesahan perjanjian

perjanjian internasionalnya menjadi lampiran

internasional, salah satunya adalah memilih

pada UU atau Perpres ini. UU atau Perpres

politik hukum ratifikasi mana yang diterapkan

pengesahan ini tidak berisi transformasi

pada pengesahan perjanjian internasional.

material

Pada dasarnya politik hukum ratifikasi yaitu

internasional yang disahkan. Transformasi

inkorporasi dan transformasi yang didasari

formal ini bisa dikatakan sebagai inkorporasi

pada teori monisme dan teori dualimse.

diam-diam.17

Teori monisme merupakan dasar adanya

menetapkan

atau

Kelemahan

atau

mengesahkan

substantif dari

dari

perjanjian

transformasi

formal

teori inkorporasi, ratifikasi secara inkorporasi

adalah lampiran tidak dianggap peraturan

adalah hukum internasional dapat diterapkan

perundang-undangan

dalam hukum nasional secara otomatis tanpa

dinyatakan sebagai lampiran yang

adopsi khusus. Teori dualisme menjadi

dapat dipisahkan terlebih lagi apabila tidak

dasar dari teori transformasi, ratifikasi secara

diterjemahkan

transformasi yaitu bahwa hukum internasional

Dengan

walaupun

dalam

demikian

Bahasa

yang

sudah tidak

Indonesia.

sering

terjadi

16 Ibid., hlm. 96. 17 Mohd. Burhan Tsani, Status Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional Republik Indonesia (dalam Prespektif Hukum Tata Negara), http://damosdumoli.blogspot.com/2009/03/ status-hukum-internasional-dan_12.html, diakses 11 Januari 2013 pukul 13.00 WIB.


191

masyarakat tidak tahu bahwa perjanjian

termasuk perkebunan merupakan UMKM

internasional yang menjadi lampiran dalam

yang cukup besar jumlahnya di Indonesia,

peraturan perundang-undangan merupakan

dan sektor ini merupakan salah satu yang

suatu ketentuan yang mengikat dan harus

terdampak dengan adanya perjanjian ACFTA

dipatuhi,

perjanjian

ini. Kondisi ini memicu bermunculannya

internasional ini ditransformasikan dalam

peraturan perundang-undangan yang tujuan

suatu UU atau perpres dalam bentuk pasal

memproteksi petani sebagai salah satu bentuk

per pasal.

UMKM.

berbeda

apabila

Status Perjanjian ACFTA dalam sistem

Gubernur

Jawa

Timur

menerbitkan

hukum Indonesia adalah berlaku dikarenakan

Peraturan Gubernur (Pergub) No 78 Tahun

beberapa alasan yang pertama perjanjian ini

2012 yang melarang impor seluruh produk

sudah melalui 3 tahapan yaitu perundingan,

hortikultura masuk ke wilayah Jawa Timur.

penandatanganan

pengesahan.

Pergub ini ditandatangani tanggal 1 Maret

dalam Keppres

2012 bertujuan membentengi seluruh produk

pengesahannya hanya menjadikan Perjanjian

petani dari serbuan produk hortikultura

ACFTA ini lampiran

dinyatakan

impor. Tidak semua produk dilarang masuk,

dianggap

melainkan berlaku hanya bagi produk yang

transformasi setengah hati atau pengakuan

dimiliki oleh petani Jawa Timur, misalnya

inkorporasi

sembunyi-sembunyi

buah apel, jeruk, mangga, sayur, serta

tetapi tetap bisa dianggap berlaku karena

beberapa produk lainnya. Pelarangan impor

memang kenyataannya Indonesia mengikuti

produk holtikultura ini dalam kurun waktu

transformasi, inkorporasi sekaligus.

sebulan sebelum panen dan dua bulan

dan

Yang kedua meskipun

tidak

dapat

yang

dipisahkan yang

dan

Perjanjian ACFTA dinyatakan berlaku di

Indonesia

sehingga

sudah

setelah panen. Karena itu, meski dilarang,

menjadi

jika impor tersebut masuk tidak saat terjadi

‘undang-undang’ bagi yang membuatnya

panen raya, maka produk hortikultura tetap

termasuk Indonesia. Perjanjian ACFTA yang

saja boleh masuk Jawa Timur18

disahkan dengan Keppres ternyata memiliki

Kondisi pertanian yang terpuruk dengan

dampak yang luas, industri lokal khususnya

adanya Perjanjian ACFTA pada khususnya

UMKM banyak yang gulung tikar atau

dan perdagangan bebas pada umumnya

mengalami penurunan omset sebagaimana

dan melihat pentingnya sektor ini untuk

telah diuraikan di latar belakang yang

masyarakat maka akhirnya juga menggerakkan

menjadi

mengambil

Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan

penelitian tesis tentang ini. Sektor pertanian

mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen)

landasan

penulis

18 Fatkhurrrohman Taufiq, 2 Maret 2012, Jawa Timur Larang Impor Hortikultura, Tempo Interaktif, http:// www.tempo.co/read/news/2012/03/02/180387611/Jawa-Timur-Larang-Impor- Hortikultura, diakses 7 Maret 2013 pukul 13.00 WIB.


192

yang membatasi impor hortikultura dengan

bulan sebelum dan 2 bulan setelah panen

dikeluarkannya Permentan nomer 60 Tahun

raya ini jelas bertentangan dengan Perjanjian

2012 dan Permendag No 60/2012 soal impor

ACFTA

hortikultura. Dalam lampiran Permendag No.

kedalam produk normal yang mengikuti

60/M-DAG/PER/9/2012 Tentang Perubahan

ketentuan perdagangan bebas yang bebas

Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan

bea masuk dan tidak ada pembatasan kuota.

Nomor

Tentang

Pertentangannya adalah Perjanjian ACFTA

Hortikultura

menerapkan prinsip WTO bahwa tidak ada

menyebutkan larangan terhadap 6 buah impor

perbedaan produk lokal dan produk impor,

durian, nanas, melon, pisang, mangga dan

sedangkan pembatasan impor, sehingga bisa

pepaya masuk ke Indonesia. Selain keenam

dikatakan bahwa ini bentuk konflik norma.

30/M-DAG/PER/5/2012

Ketentuan

Impor

Produk

buah tersebut, pemerintah juga melarang impor 4 jenis sayur yaitu kubis, wortel, cabe, kentang, dan 3 Jenis bunga impor yaitu krisan, anggrek, heliconia. Pembatasan ini jika dikaitkan dengan Perjanjian ACFTA ini juga melanggar, sebab Buah-buahan termasuk Early Harvest product (EHP) yang tariffnya sudah 0% sejak 1 Januari 2010 dan juga tidak ada pembatasan kuota. China belum pernah melaporkan untuk menuntut ini, tetapi pelaporan AS menunjukkan bahwa adanya peraturan yang demikian dapat memicu konflik negara

lain

sebab

dengan

mengindikasikan

adanya pengingkaran terhadap perjanjian internasional.

Pembatasan

kuota

atau

kenaikan tariff diberbolehkan dengan syaratsyarat tertentu sesuai dengan Artikel XXIX GATT-WTO Agreement. Adanya

Permendag

dan

Permentan

tentang Pembatasan Impor Hortikulura dan juga Pergub Jatim yang melarang impor buah khas Jatim masuk ke wilayah Jatim pada 1

yang

memasukkan

hortikultura

Pertentangan antara Perjanjian ACFTA dengan

peraturan

perudang-undangan

nasional ini merupakan suatu hal yang mungkin terjadi. Suatu negara yang telah mengesahkan perjanjian internasional, dalam pelaksanaannya di wilayahnya maka akan berhadapan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan nasional yang lain.19 Dalam

menghadapi

hukum

nasional

pertentangan

dan

antara

internasional

ini

membuat negara mengalami dilema apakah akan mengutamakan penerapan perjanjian internasional

dengan

mengesampingkan

hukum nasional atau sebaliknya. Apabila perjanjian dengan

internasional alasan

dikesampingkan

bertentangan

dengan

hukum nasional atau peraturan perundangundangan

nasional

maka

dikhawatirkan

akan terjadi anarki internasional yang bisa merugikan semua pihak, sekaligus juga akan merendahkan nilai-nilai dan tujuan luhur dari perjanjian internasional.20

19 I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional (Bagian 2), Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 275276. 20 Ibid., hlm. 276.


193

Dari uraian di atas maka disimpulkan

artinya perjanjian internasional sebagaimana

bahwa sebaiknya tidak menjadikan hukum

kontrak

nasional sebagai alasan pembenar untuk

mengikat para pihak yang mengadakan

mengesampingkan

perjanjian.22 Perjanjian ACFTA memenuhi

internasional pembenar

suatu

pelanggaran

atau

mengatasnamakan ASEAN tetapi negara

27 Konvensi Wina 1986 tentang Hukum Perjanjian Internasional yaitu “A party may not invoke the provisions of its national law as justification of its failure to perform a treaty”, yang diartikan bahwa salah satu pihak tidak boleh menjadikan ketentuan dalam hukum nasionalnya sebagai pembenar atas kegagalannya dalam melaksanakan suatu perjanjian internasional. Ketentuan Pasal 27 Konvensi Wina menjadi

yang

ini sehingga walaupun pembuat perjanjian

internasional.21 Hal ini sesuai dengan Pasal

ini

perdata

alasan

kegagalan dalam melaksanakan perjanjian

1986

perjanjian

menjadi

ataupun atas

perjanjian

atau

salah

satu

alasan

bahwa adanya Permen dan Pergub yang membatasi impor hortikultura ini tidak bisa dibenarkan sebab justru menimbulkan pelanggaran pada perjanjian internasional

anggotanya dapat dikatakan terikat perjanjian ini. Negara-negara ketika membentuk suatu organisasi internasional didorong oleh satu tujuan atau objek yang sama, yaitu mereka menghendaki bahwa dalam suatu bidang tertentu mereka tidak usah lagi menjalankan sendiri dan bekerja sendirian akan tetapi diwakili oleh suatu badan (entity) yang tampil atas nama mereka.23 Alasan keterikatan ini adalah ASEAN sebagai sebuah institusi regional yang telah mengikat secara hukum karena ditandatanganinya ASEAN Charter, yang secara progresif melakukan liberalisasi perdagangan maupun penanaman modal. 24 ASEAN Charter (Piagam ASEAN) ini ditandatangani tahun 2005 dan disahkan oleh Pemerintah Indonesia dengan UU No. 38

yang meliberalisasikan perdagangan yaitu

tahun 2008 Tentang Pengesahan Charter of

Perjanjian ACFTA atau perjanjian FTA yang

The Association of Southeast Asian Nations.

lain dan perjanjian WTO.

Piagam ASEAN ini berisikan garis besar

Kekuatan mengikat ini didukung dengan

haluan kebijakan ASEAN, yang menyebutkan

pandangan bahwa perjanjian internasional

bahwa ASEAN adalah satu kesatuan pasar

digolongkan sebagai sumber hukum formal

bebas.25 Tercantum dalam Pasal 1 ayat (5)

yang

Piagam ASEAN.

merupakan

treaty

contract

yang

21 Ibid. 22 T. May Rudy, Hukum Internasional 1, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 4. 23 T. May Rudy, Hukum Internasional 2, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 110. 24 Daeng, Jebakan ASEAN dalam Komitmen Ambisius 2010, Free Trade Watch: Mewujudkan Keadilan Ekonomi, Volume III, Oktober 2010, hlm. 117. 25 Daeng, Menyoal Pelanggaran Konstitusi dalam ACFTA, Free Trade Watch: Mewujudkan Keadilan Ekonomi, Volume I, April 2011, hlm. 5.


194

Kedudukan perjanjian internasional dalam

safeguard dari dampak perdagangan bebas,

sistem hukum Indonesia secara hierarkis ada

yaitu ancaman kerugian serius pada industri

di atas Pergub karena perjanjian internasional

lokal. Oleh karena itu perlu dirumuskan

ini ketika berlaku maka mengikat secara

perlindungan hukum terhadap UMKM yang

nasional, sedangkan Pergub sifatnya hanya

ideal sehingga tidak bertentangan dengan

regional. Untuk Permen tidak ada dalam

perjanjian internasional yang telah disepakati

tata

sesuai

Indonesia tetapi tetap dapat memberikan

dengan UU No. 12 Tahun 2011 tersebut.

perlindungan dalam konteks hukum normatif

Untuk menentukan posisinya dibandingkan

yang maksimal untuk UMKM.

urutan

perundang-undangan

Perjanjian ACFTA dapat dianalogikan bahwa secara hirarkis Presiden di atas menteri maka

B. Bentuk

Perlindungan

Hukum

bagi UMKM Akibat Berlakunya

Perpres di atas Permen, sedangkan Perjanjian internasional baik sesuai aliran Monisme

Perjanjian ACFTA

maupun Dualisme posisinya di atas Perpres.

Sebelum

adanya

UMKM

ACFTA dengan Keppres No. 48 Tahun 2004

dengan adanya Undang-undang No. 20

yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,

bahwa perjanjian ACFTA ini berlaku maka

dan Menengah. UU ini mengatur kriteria

kedudukannya diakui pada sistem hukum

usaha yang dapat dikatakan sebagai Usaha

nasional,

Mikro, Kecil, dan Menengah, pemberdayaan

adanya

pertentangan

mendapat

ACFTA

Oleh karena itu dengan disahkan Perjanjian

sehingga

sudah

Perjanjian

pengembangan

usaha,

perlindungan

dengan Permen dan Perda yang membatasi

dan

pembiayaan,

larangan buah impor untuk memutuskan

kemitraan. Pengaturan

mana yang lebih berlaku digunakan asas

tersebut menunjukkan adanya perlindungan

Lex Superior derogat lex inferiori. Dengan

hukum terhadap UMKM. Perlindungan ini

diterapkan asas ini maka ini menjadi alasan

didukung dengan peraturan perundangan-

juga bahwa Perjanjian ACFTA dapat lebih

undangan lain yang

diutamakan dibanding Permen dan Pergub

yang setara UU yaitu UU Perbankan, UU

yang bertetangan dengan perjanjian ini.

Pemerintah Daerah, UU Penanaman Modal

mengenai

hal-hal

lebih spesifik baik

permen

dan UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha

sebagaimana dibahas di atas pada dasarnya

Tidak Sehat atau aturan dibawahnya. UU

adalah memberikan perlindungan hukum

perbankan memberikan perlindungan dalam

terhadap UMKM, tetapi pembuat kebijakan

hal permodalan, UU Pemerintah Daerah

melupakan

mekanisme

mengatur tentang salah satu urusan wajib

perlindungan yang diatur dalam Artikel XIX

yang menjadi kewenangan Pemda kabupaten/

GATT-WTO Agreement yang memuat tentang

kota adalah memfasilitasi pengembangan

Tujuan

adanya

bahwa

pergub

ada

dan


195

koperasi, dan UMKM. UU Penanaman

dan pengembaliannya lebih cepat. Pinjaman

modal tentang investasi baik dalam negeri

untuk sektor UMKM sangat tinggi bunganya,

maupun investasi asing untuk UMKM, dan

kondisi ini menyebabkan deindustrialisasi

UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha

yang dampaknya sangat berbahaya, karena

Tidak sehat memberikan perlindungan dari

deindustrialisasi

dumping.

pengangguran di Indonesia yang berdampak

Banyak perlindungan

kendala UMKM

yang yang

membuat sudah

ada

meningkatkan

jumlah

buruk pada kehidupan sosial dan politik serta mengganggu kestabilan makroekonomi. 27

menjadi tidak masalah, hambatan ini bisa

Perlindungan hukum UMKM dari dampak

berasal dari peraturan perundang-undangan

berlakunya perjanjian ACFTA ini sebenarnya

juga. Pembiayaan UMKM mensyaratkan

secara umum sudah diatur pula dalam

adanya jaminan dan ini yang menjadikan

Pasal 3 ayat (8) huruf f Perjanjian ACFTA

kendala untuk UMKM mendapatkan modal.

yang

Seringkali UMKM tidak dapat memenuhi

perdagangan dari dampak adanya perjanjian

persayaratan untuk mendapatkan bantuan

ini

modal

mempertahankan usahanya.

yang tentu saja Artikel XIX GATT-WTO

Sering kali didapati, UMKM Indonesia tidak

Agreement. Selain itu adanya perjanjian

memiliki laporan keuangan yang sistematis,

ACFTA sudah didukung dengan perlindungan

banyak

laporan

hukum yang mengikuti yaitu penurunan tariff

keuangannya. Hal ini menyulitkan perbankan

dengan kategori produk sensitif yang jangka

untuk mempertimbangkan pemberian kredit.

waktu dan besar penurunannya berbeda dari

Biasanya bank akan menolak kredit yang

EHP dan produk normal.28

demi

juga

yang

tidak

ada

diajukan UMKM yang tidak memiliki laporan

adalah

bahwa

mengikuti

pengamanan

ketentuan

WTO,

Produk-produk dalam kelompok Sensitive, akan dilakukan penurunan tarif mulai tahun

keuangan.26 Bank-bank

menyebutkan

di

Indonesia

enggan

2012, dengan penjadwalan bahwa maksimun

memberikan kredit yang justru dibutuhkan oleh

tariff bea masuk pada tahun 2012 adalah 20%

para pelaku usaha untuk menggerakkan roda

dan akan menjadi 0-5% mulai tahun 2018.

ekonomi. Bank enggan menyalurkan pada

Produk sensitif ini antara lain: (1) barang jadi

industri tetapi justru untuk sektor konsumsi dan

kulit yaitu tas, dompet; (2) Alas kaki yaitu

properti dengan alasan resikonya lebih kecil

sepatu sport, casual, kulit; (3) Kacamata;

26 Surabaya Pagi, 18 Februari 2011, Masalah yang Dihadapi dalam Pemberian Kredit Perbankan, hlm. 19 kolom 2-3. 27 Afifah Kusumadara, The Role of Law in Indonesian Economic Development, http://karyatulishukum. files.wordpress.com/2011/06/secured-kedudukan-hukum-sbg-alat- pembangunan-ekonomi.pdf, diakses 1 Maret 2013 pukul 13.00 WIB, hlm. 18-21. 28 Tahapan penurunan tariff ini diatur dalam Departemen Perdagangan Ditjen KPI, Program Penurunan Tarif Bea Masuk, http://www.ditjenkpi.go.id, diakses 13 Maret 2013 pukul 13.00 WIB.


196

(4) Alat Musik yaitu tiup, petik, gesek;

digantungkan pada masing-masing negara

(5) Mainan misalnya Boneka; (6) Alat Olah

anggota ASEAN

Raga; (7) Alat Tulis; (8) Besi dan Baja;

Pemerintah Indonesia perlu membuat aturan

sesuai

amanat,

maka

(9) Spare part; (10) Alat angkut; (11)

pelaksanaan yang sesuai kepentingan nasional

Glokasida dan Alkaloid Nabati; (12) Senyawa

berdasarkan UUD 1945.30 Berdasarkan pasal

Organik; (13) Antibiotik; (14) Kaca; (15)

ini

Barang-barang Plastik.29 Produk nomor 1-7

membuat peraturan nasional sendiri sebagai

rata-rata merupakan industri padat karya yang

pelaksanaan perjanjian internasional yang

dijalankan oleh UMKM.

telah disetujui ASEAN termasuk Perjanjian

Indonesia memiliki PP No. 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti

maka

sebenarnya

Indonesia

dapat

ACFTA, sehingga peraturan yang dibuat

Dumping,

disesuaikan dengan kepentingan dan kondisi

Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan

nasional tetapi tidak bertentangan dengan

Perdagangan, tetapi

perjanjian internasional yang telah disepakati

mengatur

belum secara detail

sebagaimana

GATT-WTO Agreement, adanya

termasuk dalam hal perlindungan kepada

sehingga

perlu

industri lokal termasuk UMKM di dalamnya. Langkah perlindungan lain yang dapat

perlindungan hukum terhadap industri lokal

ditempuh adalah kebijakan internal yang

termasuk di dalamnya UMKM dalam bentuk

tidak

UU dan disesuaikan ketentuan WTO dan

internasional atau hubungan dengan negara

kepentingan nasional. Untuk memberikan

lain tetapi tetap dapat membantu memberikan

perlindungan

peraturan

perlindungan hukum pada UMKM akibat

perundang-undangan nasional berupa produk

adanya perjanjian ACFTA ini dalam bentuk

hukum diperlukan peran pemerintah.

lain misalnya permodalan, sebab modal salah

5

khusus

XIX

memberikan

Pasal

UU

Artikel

yang

ayat

yang

berbentuk

(2)

ada

kaitannya

dengan

perjanjian

Piagam ASEAN

satu pendukung untuk dapat bersaing. Untuk

menyebutkan Negara-Negara Anggota wajib

itu diperlukan adanya peraturan perundang-

mengambil langkah-langkah yang diperlukan,

undangan yang mengatur pemberian kredit/

termasuk pembuatan legislasi dalam negeri

pembiayaan

yang sesuai, guna melaksanakan ketentuan-

hukum.

ketentuan dalam Piagam ini secara efektif, dan

mematuhi

UMKM

yang

berkepastian

Sampai saat ini belum ada hukum

kewajiban-kewajiban

nasional yang dapat mengakomodasi dan

keanggotaan. Pelaksanaan ASEAN Charter

menjembatani perbedaan kepentingan ini

29 Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ACFTA. 30 Hukum Online, Pengujian UU Ratifikasi Piagam ASEAN Kandas, http://www.hukumonline.com/berita/ baca/lt512cb1408c03e/pengujian-uu-ratifikasi-piagam- asean-kandas, diakses 26 Maret 2013 pukul 13.00 WIB.


197

antara UMKM dan pihak perbankan, sehingga

Penggunaan SNI secara alamiah memang

UMKM masih saja kesulitan mendapatkan

dapat

modal, maka bagaimana dapat bersaing

perdagangan produk, yang bertujuan untuk

dengan produsen dari China. Oleh karena

memastikan bahwa setiap negara memiliki hak

itu

nasional

kedaulatan untuk menyediakan perlindungan

memberikan kemudahan kredit permodalan

yang maksimal.32 Dengan diterapkan SNI

perlu

kepada

perundang-undangan

UKM dengan bunga ringan dan

persyaratan perizinan yang mudah sehingga biaya produksi turun maka harga jual akan bersaing dengan produk China. Selain kebijakan permodalan, perlindungan hukum lain yang dapat ditempuh adalah dengan

penerapan

standarisasi

nasional

barang impor, sehingga SNI tidak hanya lagi

menjadi

hiasan

yang

jika

tidak

dipenuhi tidak ada konsekuensi hukumnya. Standar dalam perdagangan internasional sudah menjadi prasyarat agar suatu produk dapat berkompetisi di pasar global. Negara pengimpor dan konsumen berharap produk yang masuk ke pasar di dalam negerinya dan produk yang digunakan konsumen adalah

produk

yang

berstandar.

Untuk

negara, produk yang berstandar menyangkut

berdampak

terhadap

pembatasan

secara ketat maka tidak ada produk China khususnya yang berbahaya bagi konsumen dan UMKM juga tidak dirugikan akibat kalah bersaing dengan produk impor dari China yang lebih murah tetapi berbahaya. Terdapat dua faktor terpuruknya UMKM yaitu internal yang disebabkan dari dalam internal UMKM itu sendiri dan juga faktor eksternal UMKM baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk penghambat dari dalam negeri, salah satunya adalah kurangnya menghadapi

persiapan

Pemerintah

dalam

kesepakatan-kesepakatan

liberalisasi perdagangan termasuk ACFTA. Sedangkan faktor dari luar negeri salah satunya adalah tidak terbendungnya produk China dengan harga murah, bisa jadi ini salah satu bentuk dumping.33 Teori

perdagangan

bebas

juga

kepentingan umum atau kepentingan publik.

menyebutkan bahwa melindungi produsen

Pasalnya, produk itu akan digunakan oleh

dalam negeri terhadap “dumping” (dumping

masyarakatnya.

Pemerintah

berkanaan dengan menjual di pasar luar

menjaga

produk

agar

berkewajiban

yang

digunakan

negeri dengan harga yang lebih rendah dari

atau dikonsumsi penduduknya bebas dari

harga yang dikenakan di dalam negeri),

bahaya bagi keselamatan atau kesehatan

merupakan hal yang diperbolehkan dalam

penduduknya.31

memberikan proteksi perdagangan.34

31 Adolf, Huala, Labelisasi Standar dalam Menyikapi ACFTA, http://korantempo.com/korantempo/ koran/2010/10/01/Opini/krn.20101001.213309, diakses 12 Maret 2013 pukul 13.00 WIB. 32 Indah Suksmaningsih, Kaidah Internasional dalam Hukum Indonesia: Peluang yang Tidak Dimanfaatkan, Global Justice Update, Tahun ke 7, Edisi 4, Desember 2009, hlm. 101. 33 Ina Primiana, Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 115-116. 34 Dominick Salvatore, Ekonomi Internasional, Erlangga, Jakarta, 1995, hlm. 108.


Dumping ini baik terbukti atau tidak

198

dilakukan oleh negara lain yang mempunyai

dapat memberikan dampak yang sangat besar

ketentuan

terhadap laju pertumbuhan industri produk

pada ketentuan GATT-WTO Agreement yang

yang bersangkutan. Tidak adanya ketentuan

dituangkan dalam UU Nasional.38

anti dumping yang menyeluruh seperti halnya

antidumping

yang

didasarkan

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa

negara lain misalnya Uni Eropa dan AS

peraturan perundang-undangan

maka bagi Indonesia timbul kesulitan untuk

belum representatif melindungi UMKM dan

mengadakan tuduhan kepada negara lain yang

belum terpenuhi unsur kepastian hukum

melakukan dumping ke Indonesia.35 Sudah

sehingga perlindungan hukum yang diberikan

ada PP anti dumping tetapi ini dinilai belum

terhadap UMKM belum maksimal. Oleh

membahas secara komprhensif sebagaimana

karena itu diperlukan peran aktif pemerintah

Uni Eropa dan AS. Pembatasan tindakan

diharapkan dapat mewujudkan hukum yang

bisnis supaya tidak mengarah pada praktek

representatif dalam pembangunan ekonomi

dumping sebaiknya diatur dalam suatu UU

yaitu hukum yang berkepastian sehingga

yang secara eksplisit memasukkan berbagai

dapat

tindakan sebagai perbuatan yang dilarang

preventif

termasuk dumping.36

substansi memerlukan peran aktif pemerintah.

Pada

kasus

dumping

yang

pernah

memberikan maupun

yang

polister

keseimbangan

Asosiasi

Poliester

perlindungan represif

hukum

yang

secara

Azas-asas utama dari hukum ekonomi

dilakukan Korsel dan Taiwan atas serat Indonesia,

yang ada

meliputi

3

hal

yaitu

kepentingan,

(1) (2)

asas asas

Indonesia (API) menyampaikan keberatan

pengawasan publik, dan (3) asas campur

kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri,

tangan Negara terhadap kegiatan ekonomi.39

dan cara penyelesaian kasusnya melalui jalur

Azas ini didukung oleh John Maynard

Kadin masing-masing negara.37

Keynes yang menyatakan sebuah keharusan

Pengalaman

tersebut

menandakan

campur tangan atau intervensi Negara melalui

bahwa pengaturan dumping yang bersifat

kebijakan fiskal dan moneter.40 Syarat utama

parsial tidak dapat menyelesaikan masalah

untuk menjamin sistem ekonomi yang fair

secara tuntas. Sebenarnya kasus ini dapat

untuk pengusaha besar maupun pengusaha

diselesaikan melalui jalur sebagaimana yang

kecil dan masyarakat pada umumnya adalah

35 Sukarmi, Regulasi Anti di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 5. 36 Ibid., hlm. 6. 37 Ibid. 38 Ibid. 39 Sri Rejeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 13. 40 Johnny Ibrahim, Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum: Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum, Putra Media Nusantara & ITS Press, Surabaya, 2009, hlm. 27.


199

perlu adanya peran pemerintah yang sangat

adalah stability bahwa

canggih yang merupakan kombinasi dari

keseimbangan dan berlaku sama di hadapan

prinsip

kepentingan-kepentingan

non

dalam

intervention

bisnis

hukum menjaga yang

saling

individu dan prinsip campur tangan pemerintah

bertentangan.

dalam bentuk pembentukan

hukum yang

yaitu akibat suatu hukum dapat diprediksi

mengatur sistem ekonomi.41 Peran pemerintah

ke depannya. Hal ini penting bagi semua

sebagaimana diuraikan di atas menurut Adam

pelaku ekonomi. Yang ketiga fairness atau

Smith merupakan bentuk intervensi.42

yang dapat disamakan dengan keadilan

Dalam

teori

perdagangan

bebas,

yaitu

Yang

kedua

predictability

persamaan di depan hukum dan

proteksi perdagangan diperbolehkan dengan

standar sikap pemerintah diperlukan untuk

beberapa alasan, salah satunya mendorong

memelihara mekanisme pasar dan mencegah

industri-industri dalam negeri agar mapan

birokrasi yang berlebihan, adil untuk semua

dan tumbuh hingga efisien (the infant-

pihak dalam pembangunan ekonomi. Yang

industry agreement).43 Infant industry yang

keempat adalah educative artinya bermuatan

dimaksud dalam teori ini adalah UMKM,

pendidikan. Dan yang kelima atau terakhir

maka berdasarkan teori ini sudah menjadi

adalah transparency sehingga aturan hukum

kewajiban

untuk

dapat diketahui oleh seluruh pihak, berlaku

memberikan perlindungan terhadap UMKM.

sama bagi semua pihak dan dapat diramalkan

Yang pertama kali dapat dilakukan adalah

akibat hukumnya.45

Pemerintah

Indonesia

dengan membuat hukum yang berkepastian.

Perlindungan hukum ideal ini diharapkan

Hal ini sejalan dengan pemikiran Adam

dapat memberikan perlindungan preventif

Smith bahwa hukum tidak dapat dipisahkan

supaya tidak terjadi hal yang dapat merugikan

dari anasir ekonomi44.

UMKM kaitannya dengan adanya Perjanjian

Dalam membentuk perlindungan hukum

ACFTA sebagaimana fokus kajian tesis ini.

ideal terhadap UMKM dari dampak adanya

Hukum yang kondusif untuk pembangunan

Perjanjian

perlu

ekonomi salah satunya adalah predictable

pembentukan

yaitu dapat memprediksi dampak kedepannya

peraturan perundang-undangan yang baik

sehingga sebaiknya juga dapat merumuskan

dan 5 syarat hukum yang kondusif untuk

perlindungan

pembangunan

adanya mekanisme penyelesaian masalah

ACFTA,

memperhatikan

pemerintah

asas-asas

ekonomi

yaitu

pertama

hukum

represif

dengan

41 A. Sonny Keraf, Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 226. 42 Mikhael Dua, Filsafat Ekonomi: Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama, Kanisius, Yogyakarta, 2008, hlm. 54. 43 Dominick Salvatore, Op.cit., hlm. 108. 44 Jonker Sihombing, Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 3. 45 Ibid., hlm. 2.


200

atau sengketa dari yang timbul dari adanya

ACFTA ini lampiran yang dinyatakan tidak

Perjanjian ACFTA.

dapat dipisahkan dan dianggap transformasi

Sedangkan bentuk perlindungan hukum

setengah hati atau pengakuan inkorporasi yang

yang ideal terhadap UMKM dari dampak

sembunyi-sembunyi tetapi tetap bisa dianggap

berlakunya

berlaku

perjanjian

ACFTA

adalah

karena

memang

kenyataannya

pertama safeguard adalah poin penting dalam

Indonesia

perlindungan hukum industri lokal termasuk

inkorporasi sekaligus. Berkaitan

UMKM sehingga sebaiknya artikel XIX

terjadi konflik hukum dengan peraturan

GATT-WTO Agreement ini ditransformasikan

perundang-undangan

pada sebuah UU sebagai payung hukum atas

UMIM maka kedudukan Perjanjian ACFTA

perlindungan kepada industri lokal. Kedua

ini

yaitu Perbaikan regulasi pemberiaan kredit/

alasan,

pembiayaan terhadap industri lokal, termasuk

Pasal 27 Konvensi Wina 1986 dinyatakan

UMKM di dalamnya, sehingga ada dukungan

perundang-undangan nasional tidak boleh

secara hukum juga untuk bersaing pada era

dijadikan alasan pembenar atas pelanggaran,

perdagangan bebas akibat Indonesia menjadi

kegagalan perjanjian internasional dan/atau

anggota WTO atau karena keikutsertaan

mengesampingkan perjanjian internasional.

Indonesia dalam beberapa perjanjian FTA.

Kedua Perjanjian ACFTA ini menjadi hukum

Ketiga adalah adanya koreksi atas perda atau

organisasi internasional yang wajib ditaati

permen yang bertujuan memberikan proteksi

oleh anggotanya karena dalam perundingan

terhadap industri lokal secara umum maupun

Perjanjian ACFTA, ASEAN tampil atas nama

UMKM yang bertentangan dengan perjanjian

negara anggota ASEAN, sehingga walaupun

internasional termasuk ACFTA. Hal ini

ada

bertujuan untuk mencegah adanya peraturan

bertentangan maka Perjanjian ACFTA secara

proteksi yang bertentangan dengan perjanjian

normatif harus didahulukan.

internasional lagi sebab ada model proteksi sesuai artikel XIX GATT-WTO Agreement.

mengikuti

lebih

transformasi,

yang

diutamakan

melindungi

dengan beberapa

pertama

yaitu

dengan

perundang-undangan

sesuai

dengan

nasional

yang

Perlindungan hukum nasional terhadap UMKM

sudah

ada

sebelum

Perjanjian

ACFTA berlaku, diatur secara khusus dengan

Simpulan

UU No. No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha

Perjanjian ACFTA berlaku dalam sistem

Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu dalam hal

hukum Indonesia karena beberapa alasan

pemberdayaan dan pengembangan usaha,

yaitu perjanjian ini sudah melalui 3 tahapan

pembiayaan dan kemitraan. Perlindungan

yaitu perundingan,

hukum atas

penandatanganan dan

UMKM dalam ketiga hal

pengesahan, dan meskipun dalam Keppres

tersebut didukung oleh UU Perbankan,

pengesahannya hanya menjadikan Perjanjian

UU Pemerintah Daerah, UU Penanaman


201

Modal

dan

UU

Antimonopoli

dan

Perjanjian ACFTA ini merugikan UMKM,

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adanya

hal ini dikarenakan tidak adanya kepastian

perjanjian ACFTA sudah didukung dengan

hukum terbukti ada perundang-undangan

perlindungan hukum yang mengikuti yaitu

nasional yang berbenturan dengan Perjanjian

penurunan tariff dengan kategori produk

ACFTA. Inti dari perlindungan hukum yang

sensitif

yang jangka waktu dan besar

ideal adalah kepastian hukum dan tidak

penurunannya berbeda dari EHP dan produk

bisa lepas dari campur tangan pemerintah.

normal, selain itu safeguard dari berlakunya

Untuk mewujudkan perlindungan hukum

Perjanjian ACFTA ini juga mengikuti Artikel

yang ideal diperlukan sebuah hukum yang

XXIX GATT-WTO Agreement. Perlindungan

kondusif untuk pembangunan ekonomi yang

hukum yang ada belum dapat memberikan

memenuhi 5 syarat yaitu stable, predictable,

perlindungan yang maksimal terbukti dampak

fair, educative, dan transparent.

DAFTAR PUSTAKA Buku A.

Ina Primiana, 2009, Menggerakkan Sektor

Sonny

Keraf,

1998,

Etika

Bisnis:

Tuntutan dan Relevansinya, Kanisius,

Riil UKM dan Industri, Alfabeta, Bandung. Johnny

Yogyakarta.

Ibrahim,

Pendekatan

2009,

Ana Mercedes Lopez Rodriguez, 2002,

Ekonomi Terhadap Hukum: Teori

Lex Mercatoria, School of Law,

dan Implikasi Penerapannya dalam

Departement of Private Law University

Penegakan Hukum, Putra Media

of Aarhus.

Nusantara & ITS Press, Surabaya.

Damos Dumoli Agusman, 2010, Hukum Perjanjian

Internasional

(Kajian

Teori dan Praktik Indonesia), Refika Aditama, Bandung. Dominick

Salvatore,

1995,

Ekonomi

Internasional, Erlangga, Jakarta. I Wayan Parthiana, 2002, Hukum Perjanjian Internasional (Bagian 1), Mandar Maju, Bandung. ,

2005,

Hukum

Perjanjian

Jonker Sihombing, 2000, Peran dan Aspek Hukum

dalam

Pembangunan

Ekonomi, Alumni, Bandung. Mansour Fakih, 2001, Runtuhnya Teori Pembangunan

dan

Globalisasi,

Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Mikhael Dua, 2008, Filsafat Ekonomi: Upaya

Mencari

Kesejahteraan

Bersama, Kanisius, Yogyakarta. Mohammad

Sood,

2011,

Hukum

Internasional (Bagian 2), Mandar

Perdagangan

Internasional,

Maju, Bandung.

RajaGrafindo Persada, Jakarta.


Sri Rejeki Hartono, 2007, Hukum Ekonomi Indonesia,

Bayumedia,

Malang.

General Agreement on Tariffs and TradeWorld Trade organizaton.

Sukarmi, 2002, Regulasi Anti di

Kovensi Wina 1986.

Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan

Sinar Grafika, Jakarta. T. May Rudy, 2006, Hukum Internasional 1, , 2009, Hukum Internasional 2, Refika

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli

Aditama, Bandung, 2009.

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jurnal Daeng,

Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Refika Aditama, Bandung, 2006.

202

Undang-undang Republik Indonesia Nomor Menggugat

dkk,

Perjanjian

Kerjasama ASEAN-China, Global Justice

Update Tahun 7, Edisi 4,

Desember 2009.

Internasional Undang-undang R e p u b l i k Indonesia

Daeng, Jebakan ASEAN dalam Komitmen Ambisius 2010, Free Trade Watch: Mewujudkan

24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

Keadilan

Ekonomi,

Volume III, Oktober 2010.

Nomor 34

Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Daeng, Menyoal Pelanggaran Konstitusi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor

dalam ACFTA, Free Trade Watch:

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

Mewujudkan

Kecil, dan Menengah.

Keadilan

Ekonomi,

Volume I, April 2011.

Peraturan Menteri

Indah Suksmaningsih, Kaidah Internasional

Keuangan

(PMK)

Nomor 117/PMK.011/2012 tentang

dalam Hukum Indonesia: Peluang

Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam

yang Tidak Dimanfaatkan, Global

Rangka ACFTA.

Justice Update, Tahun 7, Edisi

4,

Desember 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Piagam ASEAN.

Surat Kabar Surabaya Pagi, 28 Januari 2010, ACFTA

Framework Agreement On Comprehensive

Ancam Empat Industri Padat Karya.

Economic Co-Operation Between The

Surabaya Pagi, 18 Februari 2011, Masalah

Association Of South East Asian

yang Dihadapi dalam Pemberian

Nations And The People's Republic

Kredit Perbankan.

Of China.

203


Naskah Internet

Regionalism-Friends

Mohd. Burhan Tsani, Status H u k u m

http://www.wto.org/english/ thewto_e/

Internasional dan P e r j a n j i a n Internasional Nasional (dalam

dalam Republik

Indonesia

http://www.hukumonline. lt4b04bef2aa8ee/

dasar-hukum-pemberlakuan-acfta. ACFTA

Timur-Larang-Impor-Hortikultura. Indonesian Economic Development, http://karyatulishukum.files.wordpress.

Amrie Hakim, Dasar Hukum Pemberlakuan

dkk,

http://

Afifah Kusumadara, The Role of Law in

org/wiki/Perdagangan.

Purna,

Larang Impor Hortikultura,

news/2012/03/02/180387611/Jawa-

Wikipedia, Perdagangan, http://id.wikipedia.

Ibnu

Taufiq, Jawa Timur

Fatkhurrrohman

http://damosdumoli.

internasional-dan_12.html.

com/klinik/detail/

whatis_e.

w w w. t e m p o . c o / r e a d /

blogspot.com/2009/03/status-hukum-

ACFTA,

Rivals?,

Hukum Tata

prespektif

Negara),

Hukum

or

sebagai

Tantangan Menuju Perekonomian

com/2011/06/secured-kedudukanhukum-sbg-alat-pembangunanekonomi.pdf. Departemen

Perdagangan

Program

Penurunan

Ditjen Tarif

KPI, Bea

Masuk, http://www.ditjenkpi.go.id.

yang Kompetitif, http://www.setneg.

Hukum Online, Pengujian UU Ratifikasi

go.id/index.php?option=comcontent&t

Piagam ASEAN

http://

ask=view&id=437 5&Itemid=29.

www.hukumonline.com/berita/baca/

Abdul Rosid, Modul Manajemen UKM:

lt512cb1408c03e/pengujian-uu-

UKM di Indonesia dan Peranan UKM, pksm.mercubuana.ac.id/new/.../ files.../31013-3-478126269633.doc. World Trade Organization, Trading into the Future: Introduction to the WTO.

Beyond

the Agreements.

Kandas,

ratifikasi-piagam-asean-kandas. Adolf, Huala, Labelisasi Standar dalam MenyikapiACFTA, http://korantempo. com/korantempo/koran/2010/10/01/ Opini/krn.20101001. 213309.

EKSISTENSI PERJANJIAN ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) DAN DAMPAKNYA BAGI PERLINDUNGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Recommend Documents