EKONOMI POLITIK SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN (ESL 426 )

EKONOMI POLITIK SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN (ESL 426 ) Dosen: 1. Dr. Ir. Aceng Hidiayat MT (Koordinator) 2. Dessy Rachmawatie SPt, MSi 3. Prima Gandhi SP, MSi

KULIAH 4 : Teori Ekonomi Politik Neoklasik

   

Nilai Subjektif, Utilittas dan Pilihan Rasional (Rational Choice) Property Rights Eksternalitas, Public Goods Monopoli dan Oligopoli 

1

TEORI NILAI SUBJEKTIF, UTILITAS DAN PILIHAN RASIONAL (1)  Berkembang pada awal tahun 1870an sejalan dengan ditemukannya teori nilai subjektif dan teori marginal, yaitu manfaat marginal, produk marginal, permintaan terakhir dan lain-lain  Dari teori dasar tersebut kemudian berkembang teori pilihan rasional (rational choice). Yaitu menganggap manusia makhluk yang selalu menimbang-nimbang dalam menentukan pilihan, dan opsi terpilih merupakan opsi yang dapat memberikan kepuasan maksimum.  Setiap opsi diranking dan pilihan jatuh pada opsi dengan ranking tertinggi  Jika jumlah pilihan terbatas, maka perlu membuat pilihan yang tepat agar tetap dapat memperoleh kepuasan maksimum dari pilihan terbatas tersebut.

2

TEORI NILAI SUBJEKTIF, UTILITAS DAN PILIHAN RASIONAL (2)  Kelangkaan sumberdaya mendorong orang berfikir semakin rasional dalam menentukan pilihan-pilihan, dan memaksa orang untuk menurunkan kepuasannya  Kelangkaan bersifat objektif dan subjektif  Keadaan ini melahirkan economizing behavior (prilaku penghematan) untuk memaksimumkan kepuasan pribadi  Suatu kelompok dikatakan sejahtera jika setiap individu berhasil memaksimalkan kesejahteraanya  Kesejahteraan tersebut bisa dicapai jika antar individu dalam kelompok tersebut saling terkait.  Yaitu :  Tindakan individu berdampak pada individu lain  Setiap individu membuka peluang bagi individu-individu yang lain  Keberadaan pasar membuka banyak pilihan-pilihan

3

PROPERTY RIGHTS (1) Pilihan-pilihan dalam pasar tersebut akan mendorong terjadinya transaksi jika ada hak kepemilikan yang jelas Agenda politik dari ekopol neoklasik memastikan hak kepemilikan (property right) dan dampak transaksi pada pihak lain yang tidak terlibat dalam transaksi

4

PROPERTY RIGHTS (2)  Hak kepemilikan merupakan hak memiliki, menggunakan, mengakses, dan menjual terhadap benda (fisik); non benda seperti ide, rumus, musik dan lain-lain; keahlian, tenaga (melekat dng orang), teknologi dan sarana produksi lain  Pelanggaran terhadap hak kepemilikan merupakan tindakan kriminal  Hak kepemilikan bersifat dinamis, bisa berubah dengan keputusan-keputusan politik  Neoklasik menganggap hak kepemilikan tidak masuk dalam modal ekonomi, sesuatu yang diasumsikan sudah tersedia tanpa upaya dan biaya (biaya transaksi nol)

5

EKSTERNALITAS (1)  Dampak kegiatan transaksi kepada pihak lain yang tidak terlibat dalam transaksi tersebut  Transaksi merupakan syarat optimalisasi kepuasan pribadi dalam kondisi keterbatasan sumberdaya  Pasar tidak selalu optimal karena tidak semua transaksi dapat memberikan eksternalitas positif kepada pihak ketiga, bahkan bisa berdampak negatif  Dalam hal eksternalitas, negara/politik harus turun tangan  Jika pihak yang transaksi untung, masyarakat harus untung  Jika transaksi menimbulkan kerugian bagi masyarakat, masyarakat harus mendapat ganti rugi

6

EKSTERNALITAS (2)  Eksternalitas mengganggu optimalisasi  Jika biaya eksternalitas negatif tidak dimasukan biaya produksi, produsen akan mendapat laba lebih besar, dan menjadi insentif bagi produsen untuk memproduksi lebih banyak barang tersebut  Negara berperan untuk mengoreksi inefisiensi pasar dengan cara mengatur agar keuntungan pribadi selaras dengan kepentingan publik  Instrumen yang dapat diterapkan adalah insentif ekonomi, command and control, dan peradilan.  Insentif ekonomi bisa berupa pajak, denda, dan subsidi  Command and control merupakan regulasi dengan sanksi yang mengikat  Peradilan memperkarakan pihak yang menimbulkan eksternalitas; dengan syarat hak kepemilikan publik sudah terdefiniskan dengan jelas. 7

PUBLIK GOODS (1)  Barang konsumtif kolektif  No scarcity no rivalry seperti hasil penelitian, lampu jalan, mercu suar, keamanan, kebersihan lingkungan, udara di alam terbuka (murni barang publik), atau seperti jalan, taman (kuasi barang publik)  Pendidikan dan kesehatan seharusnya barang publik yang bisa diakses oleh setiap orang  Pasar tidak mampu menyediakan barang kebutuhan seperti ini, karena tidak ada insentif individu berupa keuntungan yang secara ekslusif mengalir kepada individu yang memproduksinya.

8

PUBLIK GOODS (2)  Begitu barang tersedia semua orang dapat menggunakannya, insentif yang diterima produsen, sama dengan insentif yang diterima pihak yang tidak terlibat dalam memproduksinya  Setiap individu memiliki insentif untuk menjadi free rider (penumpang gelap), hanya ikut menikmati  Kondisi seperti ini menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengintervensi  Walaupun tidak semua kebutuhan tersebut disediakan oleh pemerintah

9

MONOPOLI DAN OLIGOPOLI  Monopoli dan oligopoli merupakan suatu kondisi dimana seorang atau beberapa orang menguasai supply sehingga bisa memengaruhi atau bahkan menentukan harga  Hal tersebut merupakan penghianatan terhadap pasar persaingan sempurna dimana dalam pasar persaingan sempurna seharusnya tidak ada individu yang dapat memengaruhi agregat pasar, terutama harga.  Dalam pasar persaingan sempurna total barang individu sangat kecil terhadap total barang yang beredar  Monopoli dan oligopoli hanya boleh dilakukan oleh pemerintah untuk barang strategis menyangkut kepentingan publik  Pangan, energi, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan seharusnya dimonopoli oleh pemerintah  Pangan merupakan hak azasi (right to foods) sehingga pemerintah harus menyediaknya. 10