EKONOMI ISLAM DAN NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) Ariza Fuadi Purbayu Budi Santosa. Universitas Diponegoro

Ariza Fuadi Purbayu Budi Santosa

Ekonomi Islam Dan Negara Kesejahteraan (Welfare State)

EKONOMI ISLAM DAN NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) Ariza Fuadi Purbayu Budi Santosa Universitas Diponegoro email: [email protected] Kata kunci: Ekonomi Islam, Negara Kesejahteraan Islam

Abstrak Secara etimologis, istilah negara kesejahteraan terdiri dari dua kata yaitu kesejahteraan dan negara. Kesejahteraan berarti kemakmuran atau keselamatan. Negara didefinisikan sebagai sebuah lembaga dari masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol hubungan seseorang dan menghasilkan kekuasaan dalam masyarakat. Negara kesejahteraan dilaksanakan pertama kali di Eropa dan Amerika Serikat. Program ini telah dilakukan untuk memperbaiki sistem ekonomi kapitalisme yang lebih mengasihi dan melindungi yang masyarakat berekonomi lemah sebagai akibat dari "kejahatan" kapitalisme. Namun, seiring berjalannya waktu, program negara kesejahteraan yang telah dilakukan oleh kapitalisme belum bekerja untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Kemiskinan dan ketidakadilan masih terjadi sampai sekarang. Ini terjadi sejak kesalahan sistem kapitalisme yang hanya terfokus pada peningkatan pembangunan ekonomi yang mengarah pada eksistensi negara untuk menciptakan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Hal ini berbeda dari negara kesejahteraan Islam yang memberikan konsep yang komprehensif. Selain pengembangan materi, negara kesejahteraan Islam juga berfokus pada aspek material moral yang diikuti oleh peningkatan spiritual di mana kapitalisme tidak terfokus pada hal itu. Tindakan menghubungkan system ini terdiri dari peran negara dan agama sebagai aspek kontrol sosial untuk kesejahteraan manusia.

Keywords: Islamic Economic, Islamic Welfare State

Abstract Etymologically, the term of welfare state consists of two words welfare and state. Welfare means prosperity or safety, and state is defined as an agency of the society that having a power to control the relation of people and produce the symptoms of power within the society. The term of welfare state is often called in bahasa as negara kesejahteraan. Welfare state was conducted firstly in Europe and US. This program has been conducted to improve the economic system of capitalism more compassionate and to protect the weak within the society as the result of “wickedness” of capitalism. However, the program of welfare state, as time goes by, that has been conducted by capitalism has not worked to create prosperity for the people. The poverty and injustice are still happening until now. These are happening since the misleading of capitalism that only focuses on the increase economic development towards the existence of state creating social prosperity within the society. It is different from Islamic welfare state that gives the interrelated comprehensive concept. Besides material development, Islamic welfare state also focuses on the moral material aspect followed by spiritual uplift in which capitalism does not focused on it. This linkage consists of the roles of state and religion as aspects of social control for the human prosperity. Vol. 12 No. 1 Maret 2015



adanya

Pendahuluan Problem ekonomi merupakan suatu

campur

tangan

pihak

pemerintah (Laissez faire). Cara untuk

problem yang universal di mana seluruh

mencapai

dunia menaruh perhatian kepada masalah

masyarakat, maka individu seakan-

ini.

akan dibimbing oleh tangan yang tak

Karena

perhatiannya

ini,

sistem

ekonomi menjadi maju dan berkembang dengan

pesat.

Perkembangan

yang

terbaik

pada

nampak (invisible hand).

sistem

Dasar-dasar

filosofi

Smith

ini

ekonomi ini dengan segala kedahsyatan

kemudian menjadi sistem ekonomi dan

rekayasa teknologi tidak bisa dilepaskan

telah mengakar menjadi ideologi yang

dari

mencerminkan suatu gaya hidup (way of

peran

teknokrat

dan

kreatifitas

kapitalisme.

teknokrat-

Dasar

filosofi

life).

Motif

kepentingan

individu

pemikiran ekonomi kapitalis ini bersumber

kapitalistik yang didorong oleh filsafat

dari tulisan Adam Smith melalui bukunya

liberalisme

An Inquiry into the Nature and Causes of

ekonomi pasar bebas. Kapitalisme ini

the Wealth of Nation yang ditulis pada

kemudian memonopoli hampir seluruh

tahun 1776. Smith (1937) berpendapat

sistem

bahwa:

mengakibatkan

1.

Produksi merupakan sumber utama

komentar yang menggugat kemampuan dari

kekayaan suatu negara, yaitu hasil

sistem

kerjasama tenaga kerja manusia dan

tantangan global.

2.

melahirkan

ekonomi.

pasar

Sistem

ini

munculnya

bebas

sistem

juga

banyak

dalam

menjawab

sumber-sumber daya. Meningkatnya

Gugatan-gugatan yang dimunculkan

ketrampilan dan efisiensi tenaga kerja

oleh para pengamat ini bukannya tanpa

maka kekayaan akan bertambah sejalan

sebab, namun juga pada didasarkan pada

dengan persentase penduduk yang

permasalahan-permasalahan yang muncul

terlibat dalam proses produksi.

bagi perkembangan aktifitas hidup manusia

Manusia melakukan kegiatan ekonomi

dari sistem ekonomi kapitalisme. Beberapa

atas dasar dorongan pribadi untuk

hal tersebut antara lain:

memenuhi kebutuhan hidupnya yang

1.

Sistem

kapitalis

sangat

bergerak sebagai tenaga pendorong

mengagungkan

manusia untuk mengerjakan apapun

kekuatan

asalkan

kompetisi sehingga para produsen

masyarakat

bersedia

membayar. 3.

telah

Setiap

produksi

dalam

sebagai

menentukan

yang paling unggul akan bertahan individu

diperbolehkan

mengejar kepentingannya sendiri tanpa Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis

hidup, sedangkan yang lemah dan


tidak


mampu

bersaing

akan

tersingkir. 2.

untuk

mencapai

keseimbangan

antara

kekuatan negara dan kebebasan individu

Sifat-sifat

kapitalisme

telah

(Naqvi, 2003). Welfare State atau yang

melahirkan beberapa ciri yang kontra

lazim disebut sebagai negara sejahtera

produktif seperti:

merupakan gagasan ideal bagaimana suatu

a. Menolak nilai-nilai akidah, syariat dan

akhlak

yang

mulia,

dan

pengambilan bunga.

negara

melaksanakan

tugasnya

dalam

rangka untuk melayani warga negara menuju tatanan kehidupan yang harmonis

b. Faktor-faktor ekonomi dikuasai dan

dan sejahtera.

didominasi oleh setiap individu.

Akan tetapi apa yang menjadi tujuan

c. Pemodal-pemodal bank yang besar

ideal dari program welfare state ini tidaklah

mempunyai kuasa yang berlebihan

semulus

atas

seimbangan ekonomi global, kemiskinan,

berbagai

kegiatan

ekonomi

termasuk dalam politik negara. d. Mayoritas

barang produksi

yang

pengangguran

diharapkan.

yang

Ketidak

disertai

dengan

yang

kejahatan telah melanda di hampir seluruh

dihasilkan dengan transaksi riba dan

penjuru dunia. Konsep dan program negara

iklan yang berlebihan.

kesejahteraan bisa dibilang gagal dalam

e. Kapitalisme identik dengan monopoli

mengantarkan umat manusia ke arah

karena kecenderungan pemodal untuk

terwujudnya keadilan, kedamaian, dan

menguasai

segalanya

kesejahteraan bersama dalam kehidupan.

menghapuskan

semua

dan

persaingan

Kegagalan ini dapat dikatakan karena

dengannya.

kesejahteraan menurut paham kapitalisme

Akan tetapi, sistem kapitalisme ini

hanya

bersifat

material

semata.

Sifat

dianggap banyak orang telah melakukan

material ini meliputi pemenuhan kebutuhan

berbagai tindak kejahatan moral, ternyata

dasar

juga memiliki upaya untuk

penghapusan

suatu

program

welfare

melahirkan

state

(negara

kerja,

manusia

dan

bagi

setiap

kemiskinan, distribusi

individu,

kesempatan

pendapatan

dan

kesejahteraan). Program ini bertujuan untuk

kekayaan secara adil di antara seluruh

mengangkat kondisi warga negara yang

rakyat. Sedangkan kesejahteraan spiritual

lemah agar tetap bertahan hidup dan

tidaklah berada dalam konsep dari doktrin

menikmati

paham kapitalisme yang membawa pada

kesejahteraan

masyarakat

kapitalis.

ketenangan dan kebahagiaan hidup, serta

Terminologi Welfare State pertama

kedamaian. Akibatnya, paham kapitalisme

kali digunakan di Inggris pada tahun 1941

ini lebih mengedepankan tujuan duniawi Vol. 12 No. 1 Maret 2015



semata dan tidak memikirkan dari tujuan

dan bahkan di negara muslim kurang begitu

ukhrawi.

mendapatkan perhatian baik oleh para

Meskipun kapitalisme dianggap lebih

sarjana maupun para pemimpin Negara.

unggul dalam hal kinerja ekonomi, akan

Padahal sistem dalam ekonomi Islam bisa

tetapi pemenuhan kesejahteraan material

menjadi

bagi

kemakmuran secara merata.

seluruh

penduduknya

belumlah

sepenuhnya berhasil. Hal ini dapat dilihat

alternatif

untuk

mencapai

Sistem ekonomi Islam, memiliki dua

dari ketidakstabilan ekonomi dunia yang

tujuan:

tercermin pada tingkat inflasi dan tingginya

menciptakan distribusi kekayaan yang adil

pengangguran

secara ekonomi dan sosial. Secara implisit

di

negara-negara

maju

memerangi

dalam

menyebabkan tingginya kesenjangan sosial

pengakuan bahwa umat Islam akan dapat

antara

miskin.

beribadah kepada Allah dengan khusus' jika

negara-negara

kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan baik.

berkembang terjerat beban hutang luar

Negara melakukan hal ini melalui berbagai

negeri

mekanisme

Sementara

kaya

itu,

yang

di

semakin

dan

mengakibatkan

ini

sukarela

adalah

dan

penganut sistem ekonomi kapitalis yang

penduduk

pengertian

kemiskinan

maupun

adanya

wajib.

pembangunan di segala bidang terhambat

Sebagai contoh, zakat merupakan salah satu

karena teralokasi pada pembayaran beban

alat

hutang tersebut.

bermakna, karena mampu mentransfer uang

pendistribusian

kekayaan

yang

Islam sebagai sebuah agama tidak

dari orang kaya ke orang miskin. Selain itu,

hanya dipandang sebagai suatu doktrin

penghapusan riba mencegah eksploitasi

semata, akan tetapi mencakup pandangan

ekonomi yang merugikan kelompok lemah.

hidup secara total. Islam adalah agama

Sebagaimana sejarah menyaksikan,

yang menjunjung tinggi peradaban dan

Islam mengajarkan keseimbangan antara

harkat

kebebasan

martabat

kemanusiaan

yang

ekonomi

individu

dengan

memadukan antara aspek material dan

keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam

spiritual

dan

konteks ini, kehadiran negara diperlukan

Islam

untuk menjamin setiap warganya mampu

atau

keukhrowian. bertujuan

sifat Pada

keduniawian puncaknya,

menciptakan

sebuah

sistem

memenuhi

kebutuhan

hidup

standar.

dimana prinsip keadilan berada di atas

Sebagaimana dipesankan Nabi Muhammad

keuntungan segelintir atau sekelompok

SAW, “Setiap penguasa yang bertanggung

orang yaitu sistem negara kesejahteraan

jawab mengatur urusan-urusan Muslim,

Islami (Islamic welfare state). Sedangkan,

tetapi tidak berjuang dengan keras dan

konsep negara kesejahteraan Islam di Barat Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis



amanah bagi kesejahteraan mereka, tidak

iman dalam setiap aktifitas manusia akan

akan masuk surga bersama mereka.”

merealisasikan efisiensi dan keadilan dalam

Islam memiliki seperangkat tujuan

hal alokasi dan distribusi sumber daya yang

dan nilai yang mengatur seluruh aspek

bertujuan mengurangi ketidakseimbangan

kehidupan, termasuk di dalamnya aspek

dan ketidakstabilan perekonomian secara

sosial, ekonomi dan politik. Selain sebagai

makro. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

ajaran normatif, Islam juga berfungsi

konsep

sebagai pandangan hidup (World View)

kesejahteraan sebenarnya berbeda dari

bagi segenap para penganutnya. Dari hal

gagasan

ini, tentu saja Islam juga memiliki konsep

Karena konsepnya begitu komprehensif,

ketatanegaraan

negara kesejahteraan dalam Islam bertujuan

yang

berfungsi

untuk

merealisasikan kesejahteran yang sinergis

mencapai

antara kepentingan duniawi dan ukhrowi.

secara

Sistem ekonomi Islam ini sama sekali berbeda dari sistem-sistem yang berlaku karena memiliki akar dalam syari‟ah yang menjadi sumber pandangan dunia sekaligus tujuan-tujuan

dan

strateginya.

Tujuan-

tujuan dari sistem ekonomi Islam ini adalah bukan semata-mata bersifat materi, akan tetapi

didasarkan

pada

konsep

kesejahteraan manusia dan kehidupan yang baik sehingga memberikan nilai sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi

serta

menuntut

suatu

kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan-kebutuhan

materi

maupun

rohani dari seluruh umat manusia. Dimasukkannya unsur iman dalam ekonomi Islam di mana semua keputusan manusia

tanpa

memandang

apakah

keputusan-keputusan itu berkaitan dengan urusan

rumah

tangga,

bidang

usaha,

Islam

yang

mengenai

dicetuskan

kesejahteraan

negara

sebelumnya.

umat

menyeluruh,

manusia sedangkan

kesejahteraan ekonomi hanya sebagaian lapisan (Mannan, 1997). Pengertian Negara Kesejahteraan Definisi

negara

kesejahteraan

(welfare state) sangatlah luas dan beragam. Di satu sisi definisi negara kesejahteraan adalah

keterlibatan

negara

dalam

menyediakan pekerjaan penuh bagi rakyat. Pekerjaan

adalah

sumber

pendapatan

rakyat, jika negara dapat menyediakan pekerjaan secara penuh maka kemiskinan rakyat akan berkurang dan rakyat akan sejahtera. Secara etimologis istilah negara kesejahteraan ini dapat dimaknai sebagai suatu negara yang memberikan jaminan berupa tunjangan sosial (social security benefits) yang luas seperti pelayanan kesehatan

oleh

negara,

pensiun

atau

tunjangan hari tua, tunjangan sakit dan

ataupun pasar. Terintegrasikannya dimensi Vol. 12 No. 1 Maret 2015



pengangguran, dan lain sebagainya (Pass

demokratis

dan Lowes, tth).

Amerika, Australia, dan Selandia Baru

Secara

singkat,

1988).

Inggris,

negara

serta beberapa negara-negara bagian di

kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu

Eropa Barat dan Utara adalah negara-

negara yang mana pemerintah dianggap

negara yang termasuk dalam kategori ini.

bertanggung

standar

Negara-negara bekas Uni Soviet dan “Blok

kesejahteraan hidup minimum bagi setiap

Timur” tidaklah termasuk dalam kategori

warga negaranya. Negara kesejahteraan ini

ini karena mereka tidak termasuk negara-

merupakan

negara demokratis maupun kapitalis.

jawab

istilah

(Spicker,

menjamin

sebuah

model

ideal

pembangunan

yang

difokuskan

pada

peningkatan

kesejahteraan

melalui

Hal ini menjadi menarik karena dapat dikatakan

bahwa

negara

kesejahteraan

pemberian peran yang lebih penting kepada

merupakan jalan tengah dari ideologi

negara dalam memberikan pelayanan sosial

kapitalisme

secara universal dan komprehensif kepada

demikian,

warganya. Negara yang dimaksud di sini

tumbuh subur di negara-negara demokratis

adalah suatu agency (alat) yang mengatur

dan kapitalis, bukan di negara-negara

suatu

sosialis. Di negara-negara Barat, negara

masyarakat

kekuasaan

untuk

yang

mempunyai

mengatur

hubungan-

dari

negara

kesejahteraan

sosialisme.

Namun

kesejahteraan

sering

dianggap

justru

sebagai

„penawar racun‟ bagi kapitalisme dari

hubungan antar manusia. Wujud

dan

negara

dampak negatif ekonomi pasar bebas.

kesejahteraan adalah tunjangan-tunjangan

Karenanya, negara kesejahteraan sering

yang

disebut sebagai bentuk dari „kapitalisme

diberikan

mendukung program

komitmen

oleh

para

negara

keluarga.

kesejahteraan

untuk

Beberapa

antara

lain,

pemberian pensiun kepada orang lanjut usia,

skema

asuransi

dan

bantuan

baik

hati‟

(compassionate

capitalism)

(Suharto, 2006). Menurut negara

Esping-Andersen

kesejahteraan

bukanlah

(1990) suatu

kesehatan, pendidikan, makan di sekolah,

konsep yang menggunakan pendekatan

pengawasan terhadap defisiensi mental,

baku. Negara kesejahteraan pada umumnya

penanganan kelahiran dan pengasuhan ibu

diidentikkan

dengan

ciri-ciri

yang

dan bayi.

mengikutinya

yakni

pelayanan

dan

Marshal

mendefinisikan

negara

kebijakan sosial yang disediakan oleh

kesejahteraan sebagai bagian dari sebuah

negara kepada warganya, seperti pelayanan

masyarakat modern yang sejalan dengan

kesehatan, tunjangan pensiun, pengurangan

ekonomi pasar kapitalis dan struktur politik

kemiskinan, transfer pendapatan. Keduanya

Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis



antara negara kesejahteraan dan kebijakan

perekonomian. Dengan demikian, negara

sosial sering diidentikkan bersama. Akan

diharapkan

tetapi pada dasarnya kuranglah tepat karena

tanggungjawabnya

kebijakan sosial tidaklah mempunyai relasi

ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar

iimplikasi dengan negara kesejahteraan.

dalam tingkat tertentu bagi warganya

Kebijakan sosial bisa diterapkan dengan

(Esping-Andersen, 1990 dalam Triwibowo

tanpa

dan Bahagijo, 2006). Dalam konteks ini,

adanya

negara

kesejahteraan,

mampu

menjalankan

untuk

menjamin

sedangkan negara kesejahteraan akan selalu

negara

membutuhkan

untuk

kebijakan sosial sebagai “penjaminan hak-

(Esping-

hak sosial” (the granting of social rights)

kebijakan

mendukung

sosial

keberadaannya

memperlakukan

Andersen, 1990 dalam Triwibowo dan

kepada

Bahagijo, 2006)

Bahagijo,

Suatu sebagai

negara

negara

bisa

digolongkan

kesejahteraan

apabila

warganya 2006).

penerapan

(Triwibowo Semua

dan

perlindungan

sosial yang dibangun dan didukung negara tersebut

sebenarnya

dibiayai

oleh

terdapat empat pilar utama, yaitu: 1) social

masyarakatnya

melalui

citizenship; 2) full democracy; 3) modern

ekonomi

semakin

industrial relation systems; serta 4) rights

merata, sistem perpajakan dan asuransi,

to education and the expansion of modern

serta

mass education systems. Keempat pilar

(human investment) yang terencana dan

tersebut harus diupayakan terdapat dalam

melembaga.

negara kesejahteraan karena negara wajib

yang

investasi

sumber

produktifitas makmur

daya

dan

manusia

Konsep ini dipandang sebagai bentuk

memperlakukan penerapan kebijakan sosial

keterlibatan

negara

sebagai penganugerahan hak-hak sosial

kesejahteraan rakyat setelah mencuatnya

kepada warganya yang berdasarkan atas

bukti-bukti empirik mengenai kegagalan

basis kewarganegaraan dan bukan atas

pasar (market failure) pada masyarakat

dasar kinerja atau kelas sosial (Triwibowo

kapitalis dan kegagalan negara (state

dan Bahagijo, 2006). Dengan syarat-syarat

failure) pada masyarakat sosialis. Oleh

ekonomi, sosial dan politik tersebut di atas,

karena

tidak semua negara dengan penduduk yang

pentingnya peran negara dalam pelayanan

berpendapatan tinggi tidak dapat dianggap

sosial,

sebagai negara kesejahteraan.

hakekatnya

itu,

dalam

meskipun

negara bukan

memajukan

menekankan

kesejahteraan

pada

merupakan

bentuk

Negara kesejahteraan mengacu pada

dominasi negara. Melainkan, wujud dari

peran pemerintah yang bertanggungjawab

adanya kesadaran warga negara atas hak-

dalam mengelola dan mengorganisasikan

hak

yang

dimilikinya

sesuai

Vol. 12 No. 1 Maret 2015

dengan



prinsip-prinsip demokrasi. Negara diberi

mendapatkan berbagai fasilitas murah dan

mandat untuk melaksanakan kewajibannya

gratis serta tunjangan sosial dari negara.

dalam memenuhi hak-hak warga negara.

Sebelum Perang Dunia I, cikal bakal welfare regimes dimulai oleh tokoh-tokoh

Sejarah Negara Kesejahteraan Sejarah

dari

karismatis dan otoritarian, seperti Bismark

munculnya

negara

kesejahteraan pada umumnya dijelaskan dalam tahun yang berbeda-beda. Akan tetapi dari sekian banyak tulisan tersebut menunjukkan tentang munculnya negara kesejahteraan maupun

baik

dari

implementasinya

segi

gagasan

tertuju

pada

pertengahan abad XX, setelah terjadi great depression. kesejahteraan terminologi

Gagasan pada yang

dari

negara

awalnya

sebagai

menunjukkan

suatu

praktek negara dalam melakukan kebijakan makro

dengan

tujuan

meningkatkan

kesejahteraan sosial.

state dimunculkan pertama kali oleh Uskup Agung York di Inggris sebagai antitesis atas program warfare state (negara perang) di Jerman oleh rezim Nazi Hittler yang sedang memperluas wilayahnya. Negara kesejahteraan atau rezim kesejahteraan regime)

kebijakan

sosial

lebih

dari

sekadar

(Bahagijo,

2006).

Perkembangan welfare state di Eropa Barat pada umumnya sangat terpengaruh dan tidak dapat dilepaskan dari perjuangan kaum buruh. Dari perjuangan buruh itulah masyarakat

di

Von

Tappe

(Austria),

dan

Napoleon III (Perancis), dengan melansir jaminan-jaminan sosial untuk pegawai pemerintah dan kelompok pekerja industri. Di Inggris sistem welfare diawali dengan lahirnya UU Penanggulangan Kemiskinan (Poor Law- 1880-an). Dalam periode kedua sesudah Perang Dunia II, 1945-1990, welfare state merupakan kreasi dan produk demokrasi

multipartai

atau

kebijakan

(koalisi) partai politik yang memerintah untuk menciptakan warga negara dan angkatan kerja yang terdidik dan sehat serta mengurangi kesenjangan sosial ekonomi

Pada tahun 1940an istilah welfare

(welfare

(Jerman),

negeri-negeri

ini

(Bahagijo, 2006). Suharto (2006) dalam tulisannya menjelaskan bahwa pertama-tama negara kesejahteraan dipraktekkan di Eropa dan Amerika Serikat pada abad XIX yang ditujukan untuk mengubah kapitalisme menjadi lebih manusiawi (compassionate capitalism) .Keberadaan sistem welfare state tersebut berakibat negara mempunyai kewajiban untuk melindungi

golongan

lemah dalam masyarakat (Suharto, tt). Welfare state menurut John Maynard Keynes (Klein, 1954) dibentuk dengan tujuan

untuk

mencapai

aspek

full

employment. Keynes menekankan kepada Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis



pemerintah agar dominan dalam semua manajemen permintaan efektif melalui kebijakan fiskal. Akan tetapi di sini Keynes tidak

memberikan

gagasan

mengenai

kriteria untuk mengalokasikan pengeluaran sektor publik sebagai prioritas yang harus dipenuhi.

Aspek

merupakan

full

bentuk

employment

penolakan

ini

Keynes

terhadap teori Adam Smith bahwa full employment

dijamin

secara

otomatis

(invisible hand) (Klein, 1954).

1. Basic Imperatives Kesejahteraan dalam Islam dapat tercapai melalui prinsip-prinsip yang tidak bisa ditinggalkan. Cara pandang Islam yang dalam hal ini berorientasi pada sebuah kesejahteraan masyarakat tidaklah dapat dipahami tanpa sebuah komunitas yang terorganisir dan diatur sesuai dengan ajaran Islam. Al-Qur‟an sendiri dengan tegas mengutuk sebuah kekacauan dan anarkisme sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-

Negara Kesejahteraan dalam Sistem

Baqarah ayat 205 “Dan apabila ia berpaling

Ekonomi Islam

(dari kamu), ia berjalan di bumi untuk

Islam memiliki

merupakan seperangkat

agama

yang

tujuan

untuk

mengadakan merusak

kerusakan

padanya,

tanam-tanaman

ternak,

dari aspek sosial, ekonomi, dan politik.

kebinasaan".

Sebagai ajaran normatif, Islam memiliki

menekankan akan perlunya suatu otoritas

peran

dan aturan dalam sebuah masyarakat

seluruh

pandangan

penganutnya.

hidup

Oleh

bagi

karenanya,

Islam tentu saja memiliki suatu konsep tersendiri

seimbang

menyukai

Muhammad

juga

Muslim. Ajaran Islam yang menekankan akan

untuk

pentingnya suatu otoritas dan organisasi

kesejahteraan

yang

sangatlah mempengaruhi pola pikir politik

kepentingan

duniawi

para tokoh muslim dunia. Beberapa tokoh

antara

Muslim dunia seperti Abu Ya‟la dan Al-

maupun ukhrowi. Menurut

Nabi

tidak

bertujuan

yang

merealisasikan

Allah

binatang

mengatur seluruh aspek kehidupan baik

sebagai

dan

dan

dan

Chapra

(1980),

negara

Mawardi. Dua ulama kontemporer dari

kesejahteraan dalam sistem ekonomi Islam

Baghdad

merupakan suatu program yang berkaitan

karakteristik suatu negara yang ideal adalah

dengan

dalam

negara yang mempraktekkan kedaulatan

melaksanakan fungsi-fungsi negara yang

dan hal ini merupakan sesuatu yang sangat

bertujuan menciptakan kesejahteraan umat.

dibutuhkan dalam sebuah negara. Lebih

Kebijakan-kebijakan

lanjut Al-Mawardi menyatakan bahwa

kebijakan

makro

tersebut

dalam beberapa aspek, yaitu:

dijelaskan

ini

menerangkan

bahwa

keberadaan seorang imam atau pemimpin Vol. 12 No. 1 Maret 2015



sama pentingnya dalam memperjuangkan

manusia. Secara ekplisit, dalam ayat-ayat

kebenaran dan akuisisi ilmu pengetahuan.

al-Qur‟an,

Bahkan Ibn Khaldun secara lebih tegas

diterangkan dalam berbagai ragam seperti

menekankan bahwa pelembagaan dalam

hayātan thayyibatan (fostering of good life)

suatu negara merupakan kewajiban yang

dan juga falah (welfare), ketentraman,

harus ditegakkan dan dikelola oleh setiap

kemudahan

muslim. Hal ini senada dengan apa yang

generasi

disampaikan oleh Ibn Taymiyah, Syah

sebagainya. Nash dalam al-Qur‟an, Hadits,

Waliyullah, dan beberapa tokoh Muslim

dan tulisan para ilmuwan Muslim tentang

dunia (Chapra, 1980).

fungsi negara kesejahteraan dalam negara

Islam oleh karenanya memandang suatu negara merupakan sebuah instrumen

pokok

kedaulatan negara

suatu

inilah

tersebut

negara.

Melalui

tujuan-tujuan dapat

suatu

terealisasi.Akan

dalam yang

Nabi

hidup

sejahtera,

banyak

bernegara, dan

lain

Islam (Islamic State) sangatlah ditekankan dan diutamakan oleh Nabi.

dalam rangka untuk merealisasikan tujuantujuan

kerahmatan

Selain itu sistem politik Islam juga telah

mengklaim

kesejahteraan

berorientasi

manusia.

Hanya

pada saja

perbedaannya terletak pada dasar filosofis

tetapi Islam memandang bahwa kedaulatan

yang

tersebut tidaklah absolut. Apapun dan

manusianya.

Dalam

hal

ini

dalam bentuk apapun kedaulatan ini pada

membedakan

secara

jelas

dan

hakikatnya merupakan mutlak milik Allah

perbedaan

SWT Orientasi kedaulatan dalam sebuah

komprehensif dan konsisten dengan konsep

negara haruslah sejalan dengan kehendak

human nature. Seseorang manusia tidak

Tuhan,

menurut

hanya diciptakan dari matter tetapi juga

kehendak rakyat banyak. Kedaulatan ini

dihembuskan di dalamnya dengan Divine

diwujudkan dalam aturan-aturan Tuhan

Spirit (spirit ketuhanan).

tidak

boleh

hanya

menyangkut

pada

mendasar

kesejahteraan

tersebut

Islam khas secara

(Divine Law) yang dinyatakan dalam al-

Matter dan Divine Spirit ini secara

Qur‟an pada surat Yusuf ayat 40 serta

bersamaan tertanam pada setiap makhluk

diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW

Allah SWT yang memiliki kebebasan

dalam Sunnah sebagai misi kenabian.

sendiri,

tetapi

tetap

harus

selalu

Misi kenabian ini mengarah pada

bertanggung jawab dan merespon dalam

suatu komitmen atau tanggung jawab untuk

setiap perbuatanya dengan merujuk pada

meraih kesejahteraan umat manusia yang

petunjuk-petunjuk Allah SWT (Divine

didefinisikan dalam al-Qur‟an bahwa nabi

Guidances) untuk membedakan antara yang

diutus untuk menjadi rahmat bagi semua

benar dengan yang salah. Kewajiban bagi




setiap manusia adalah menjalankan setiap

idealisme Islam. Dan terakhir, negara

perintah-Nya sebagai wakil Allah di muka

seharusnya menekankan norma-norma dan

bumi.

nilai-nilai

Islam tersebut

dengan

aturan

Sebagai

agama,

Islam

telah

yang sesuai

perundangan

dan

menekankan secara komprehensif tentang

membentuk aturan yang dapat menghukum

nilai-nilai moral, sehingga sebuah negara

bagi setiap pelanggaran sehingga mereka

Islam tidak dapat dilepaskan dari etika

dapat berfungsi sebagai pencegah dalam

dalam bermasyarakat sebagai wujud yang

setiap pelanggaran (Chapra, 1980).

responsif bahwa Islamic Welfare State menciptakan

dan

kebutuhan

kesejahteraan warga. Para pemikir politik

merupakan

dan hukum Islam harus menekankan makna

dipisahkan dari pemenuhan kebutuhan

moral dalam Islam pada setiap kebutuhan

spiritual, selain dari pemenuhan kebutuhan

untuk membuat peraturan-peraturan atau

material. Oleh karena itu, di samping

perundang-undangan dalam suatu negara

menyiapkan

guna menciptakan tatanan yang Islami.

kehidupan spiritual umat manusia melalui

Akan tetapi hal ini bukan berarti bahwa

para

negara Islam adalah polisi negara yang

menyediakan sumber-sumber daya alam

memaksa jalan hidup atau pola hidup

bagi kehidupan material umat manusia.

seseorang

spirit

moral-religius

Lebih lanjut, pemenuhan kebutuhan-

dengan

kekuatanya

kepada

aturan-aturan tertentu. Nilai-nilai

dasar

manusia

bagian

yang

yang

halal

tak

dapat

petunjuk-petunjuk

nabi-Nya,

Allah

bagi

SWT

juga

Terdapat dua prinsip fundamental dalam sumber daya, yaitu:

spritual

Islam

a) Sumber daya yang diberikan oleh Allah

direalisasikan ke dalam setiap individu dan

SWT diperuntukkan kepada setiap umat

masyarakat,

manusia dan tidak dibeda-bedakan ke

negara

haruslah

berusaha

dalam tiga pedoman utama. Pertama, negara haruslah mengembangkan kondisi-

dalam grup atau kelas tertentu. b) Sumber daya tersebut diarahkan untuk

kondisi yang kondusif dalam penciptaan

kesejahteraan

keadaan

menanamkan

umum, setidaknya dalam bentuk usaha

kepedulian dan kesetiaan terhadap moral-

untuk penghapusan kemiskinan dan

moral Islam pada generasi selanjutnya.

pemenuhan kebutuhan material dasar

Kedua, negara Islam haruslah membentuk

semua manusia (Chapra, 1980).

rumah

yang

umat

manusia

sistem pendidikan dalam bentuk yang Islami sehingga institusi pendidikan dapat menghasilkan

generasi

yang

2. Fungsi-Fungsi Ekonomi

memiliki Vol. 12 No. 1 Maret 2015

secara



Negara Islam atau yang mayoritas penduduknya bertindak

adalah

untuk

kebijakan,

Muslim

membuat

khususnya

penyesuaian atau harnonisasi antara tujuan

dapat

spiritual (spiritual uplift) dan kesejahteraan

kebijakan-

sosial (social welfare) dan meningkatkan

berkaitan

standar hidup manusia; dan yang terakhir,

yang

dengan ekonomi untuk memaksimalkan

menghindari

fungsi ekonomi secara komprehensif dalam

membangkitkan

bingkai kesejahteraan sosial. Spesifikasi

kelebihan permintaan dan mengarahkan

elemen-elemen

dasar

fungsi-fungsi

kepada peningkatan penggangguran atau

ekonomi

negara

kesejahteraan

inflasi.

dalam

menjadi sangatlah penting. Berikut ini merupakan

elemen-elemen

dasar

yang

pengurangan

atau

b) Stabilitas Nilai Uang Riil

atas

fungsi-fungsi tersebut.

kondisi-kondisi

Salah satu permasalahan yang cukup serius di era kontemporer ini adalah

Dan

terjadinya inflasi yang terus menerus

Pekerjaan

diikuti dengan turunnya nilai riil dari mata

Dengan Tingkat Pertumbuhan Yang

uang dan aset moneter. Stabilitas nilai mata

Tinggi.

uang merupakan sesuatu hal yang harus

a) Pengentasan Penciptaan

Kemiskinan Lapangan

Sumber ekonomi yang terdapat di

menjadi tujuan utama tidak hanya dalam

muka bumi ini merupakan karunia dan

pertumbuhan ekonomi jangka panjang,

amanah dari Allah SWT kepada seluruh

tetapi

umat manusia. Oleh karenanya sudah

kesejahteraan ekonomi. Menurut Chapra,

menjadi kewajiban bagi setiap manusia

salah satu hal yang dapat menekan tingkat

untuk mengelolanya dengan baik untuk

inflasi adalah dengan mengontrol harga dan

mencapai

subsidi pada bahan makanan dan barang-

manusia

kesejahteraan di

muka

bagi

bumi.

seluruh Hal

ini

juga

2000).

pertama, berusaha melakukan pengentasan

c)

dan

pemenuhan

semua

kebutuhan

dasar

manusia;

kedua,

keadilan

dan

barang pokok yang dikonsumsi (Chapra,

berimplikasi kepada setiap manusia untuk:

kemiskinan

untuk

Hukum dan Tata Tertib Hukum dan tata tertib merupakan

bagian

yang

sangat

penting

dalam

pemanfaatan secara penuh dan efisien

menjalankan fungsi negara untuk mengatur

terhadap seluruh sumber daya manusia dan

dan melindungi masyarakat berkenaan

alam untuk mencapai tingkat pertumbuhan

dengan

ekonomi yang optimum atau penempatan

miliknya. Hukum dan tata tertib di sini

yang

merupakan

maksimum

atau

tinggi

untuk

menyediakan marjin (kelebihan) untuk Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis

perlindungan

determinan

hidup

dan

utama

hak

dalam

pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta


kebahagian


dan

kesejahteraan

setiap

merusak

daripada

membantu

individu.

perkembangan rasa persaudaraan seperti

d) Keadilan Sosial dan Ekonomi

yang ajaran Islam harapkan. Hal ini

Dalam Islam, sesama muslim adalah

dikarenakan bahwa semua sumber daya

bersaudara tanpa membedakan aspek kaya

alam diberikan Allah SWT kepada seluruh

miskin, hitam putih, dan lain sebagainya.

makhluk, sehingga tidak ada alasan untuk

Hal

menggunakannya

yang

perbedaan

menjadi di

pedoman

mata

Allah

dasar

hanyalah

di

antara

beberapa

golongan.

keimanan, karakter, dan hubungan manusia

Oleh karenanya Islam menekankan

secara horizontal dan vertikal. Ajaran Islam

keadilan distribusi dan menggabungkannya

ini bagi setiap orang di masyarakat tidak

ke dalam agenda-agenda untuk redistribusi

bermakna kecuali jika diikuti dengan

pendapatan dan kesejahteraan sehingga

keadilan sosial sehingga setiap orang akan

setiap individu terjamin standar hidupnya.

memperoleh giliran untuk berkontribusi

Keadilan distribusi ini tidaklah dapat

kepada masyarakat dan tidak dieksploitasi

diartikan bahwa setiap individu menerima

oleh masyarakat lain.

kekayaan dan pendapatan negara secara

Keadilan sosial ekonomi, pemerataan

sama rata. Keadilan ini harus disesuaikan

pendapatan, dan kesejahteraan merupakan

dengan

kontribusi

bagian yang tidak terpisahkan dalam Islam

negara.

Berkaitan

yang didasarkan pada konsep keadilan dan

sangatlah toleran terhadap ketidaksamaan

persaudaraan atau ukhuwah (Chapra, 1997).

pendapatan

Hal ini berbeda dengan sistem kapitalis

diciptakan tidak sama dalam karakter,

yang

bakat, dan jasanya kepada Negara (Chapra,

menerapkan

sistem

pemerataan

pendapatan dan keadilan sosial ekonomi

1980).

dan

f)

tidak

didasarkan

pada

landasan

spiritual dan persaudaraan. e)

dengan

karena

Hubungan

kepada

ini,

semua

Islam

manusia

Internasional

dan

Pertahanan Nasional Meningkatnya perkembangan umat

Perlindungan Sosial dan Keadilan Distribusi

seseorang

Muslim di seluruh dunia menjadikan

Mengingat komitmen Islam dalam

negara Islam atau yang berpenduduk

persaudaraan sesama manusia dan keadilan

mayoritas Muslim memiliki kewajiban dan

sosial dan ekonomi, ketidakadilan dalam

tanggung

pendapatan dan kesejahteraan hanyalah

memberikan kontribusi kepada masyarakat

akan merusak spirit Islam itu sendiri.

yang

Ketidakadilan semacam ini akan lebih

spiritual dan material umat. Jika sumber

jawab

berkaitan

untuk

dengan

berusaha

peningkatan




daya alam yang dimiliki negara tersebut

pendapatan dari sumber daya alam, pajak,

memungkinkan

hal

dan pinjaman luar negeri. Zakat adalah

tersebut, sudah seharusnya negara mampu

salah satu instrumen yang diperlukan dalam

mengurangi kesulitan dan meningkatkan

semua

penataan

pengembangan dalam pelayanan di seluruh

sosial.

Akan

negara.

mengatakan

bahwa

diperkenalkan,

maka

untuk

Prinsip-prinsip

melakukan

dalam

kebijakan

jaminan tetapi

perlindungan

banyak

yang

bila

zakat

semua

penataan

tersebut dalam hubungan internasional

jaminan sosial

adalah sebagai berikut:

Anggapan ini tidak berdasar dan salah

1.

Kooperatif terhadap semua kontribusi

sasaran karena zakat bukan merupakan

kebajikan

pengganti dari berbagai model pembiayaan

dan

kesalehan

serta

tidak diperlukan lagi.

menahan diri dari perbuatan dosa.

mandiri yang dibuat masyarakat modern

Bekerja

untuk

untuk menyediakan perlindungan asuransi.

kesejahteraan umat karena semua

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri

orang adalah keluarga besar Tuhan.

yang menjadi kewajiban moral bagi orang

Kedua hal tersebut merupakan hal

kaya untuk membantu mereka yang miskin

mendasar yang harus ada dalam hubungan

dan terabaikan. Zakat tidak menghilangkan

antar negara dan antar masyarakat yang

kewajiban pemerintah untuk menciptakan

hidup dalam negara Islam dengan segala

kesejahteraan melainkan hanya membantu

tanggung jawab yang universal. Negara-

untuk menggeser tanggung jawab ini

negara Muslim memiliki tanggung jawab

kepada masyarakat (Chapra, 2001)

2.

untuk

secara

positif

mempertahankan

ideologi

Kelompok sumber daya persediaan

keislamannya, solidaritas yang lebih besar

yang lain adalah pendapatan dari sumber

dan kooperatif di semua lapangan untuk

daya

meningkatkan persatuan, martabat umat,

dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh

dan

penduduk,

kebesaran

Islam.

Masing-masing

alam

itu

sendiri

sedangkan

yang

negara

harus

wajib

negara juga bertanggung jawab untuk

mengelola pendapatan-pendapatan tersebut

mempromosikan

dan tidak boleh diselewengkan atas nama

misi

perdamaian

dan

pertahanan (Chapra, 1980).

individu atau kelompok. Di samping itu,

3. Penyediaan Sumber Daya

pajak sebagai sumber daya yang lain

Berbagai sumber daya yang dapat dijadikan

persediaan

dirancang

secara

modern.

mencapai

Pemenuhan kebutuhan infrastruktur sosial

dapat

dan fiskal secara besar-besaran, percepatan

diklasifikasikan ke dalam kelompok zakat,

pembangunan akan dapat terealisasi dengan

kesejahteraan

suatu

dalam

haruslah

negara




baik dengan sumber pendapatan pajak yang

bingkai negara kesejahteraan Islam pun

mencukupi. Sedangkan sumber daya yang

juga belum menunjukkan keberhasilannya.

lain adalah dari pinjaman luar negeri bagi negara-negara muslim di saat terjadi defisit fiskal. Keempat jenis kelompok persediaan inilah yang diperlukan oleh negara untuk mensejahterakan rakyatnya (Chapra, 1980). Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa setiap negara Islam wajib melakukan program negara kesejahteraan secara komprehensif sehingga terjadi relasi antara politik dengan ekonomi dengan merujuk pada aturan-aturan Islam, sehingga tercipta kesejahteraan umat. Akibatnya, negara kesejahteraan Islam ini tidak dapat hanya

dideskripsikan

program

dari

kebijakan

aspek

ekonomi

dan saja,

sebagaimana program negara kesejahteraan kapitalis, tetapi juga meliputi pada aspek spiritual agar tercipta kesempurnaan Islam dalam menciptakan kesejahteraan umat baik di dunia dan akherat.

Islam

ini,

sayangnya,

pada

kenyataannya belum sepenuhnya teruji dalam suatu kondisi yang konkrit di suatu negara. Konsep-konsep ini belum memiliki suatu bukti riil tentang keberhasilannya atas korelasi

antara

kebijakan

politik

dan

ekonomi dalam suatu negara Islam untuk mewujudkan suatu kesejahteraan umat. Prinsip-prinsip

dan

tugas-tugas

yang

negara

kesejahteraan

merupakan terjemahan dari welfare state. Welfare

dapat

kesejahteraan,

diartikan

sedangkan

sebagai

state

berarti

negara atau suatu alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan

manusia

dalam

masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam suatu masyarakat. Secara kesejahteraan

lebih dapat

luas,

negara

dimasukan

dalam

kajian ilmu politik dan ekonomi. Dalam perspektif politik, negara kesejahteraan adalah suatu negara atau pemerintahan yang mempromosikan kesejahteraan umum (public welfare) melalui berbagai macam program seperti kesehatan, pendidikan, kompensasi pensiun,

Konsep negara kesejahteraan dalam ekonomi

Kesimpulan Istilah

Sedangkan

pengangguran, perumahan, dalam

dan

perspektif

jaminan lain-lain. ekonomi,

negara kesejahteraan adalah suatu sistem ekonomi

yang

mengkombinasikan

keunggulan-keunggulan kapitalisme dan sosialisme

dalam

model

penguasaan

kepemilikan pribadi yang dipraktekkan suatu pemerintah untuk membuat suatu perundang-undangan tentang program yang luas mengenai kesejahteraan sosial dan masyarakat.

mengacu pada norma-norma Islam dalam




Konsep negara kesejahteraan dalam sistem ekonomi Islam merupakan suatu konsep tersendiri yang bertujuan untuk merealisasikan seimbang

antara

kesejahteraan

yang

kepentingan

duniawi

maupun ukhrowi. Secara implisit dalam

_______________. 2000, Islam dan Tantangan Ekonomi, terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, Surabaya: Risalah Gusti. _______________. 2001, The Future of Economics: An Islamic Perspective, Jakarta: Shari‟ah Economics and Banking Institute (SEBI).

pengertian ini adalah adanya pengakuan bahwa umat Islam akan dapat beribadah kepada Allah secara fokus dan total jika kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan baik. Akibatnya

Negara,

penyelenggaraan

terkait

Negara

dengan

kesejahteraan

bertanggung jawab untuk merealisasikan kebutuhan ini melalui berbagai mekanisme

Esping-Andersen, G. 1990.Three World of Welfare Capitalism, Oxford: Oxford University Press. Klein, Lawrence R. 1954, The Keynesian Revolusion, New York: Macmillan. Mannan, Abdul. 1997, Ekonomi Islam, Teori dan Praktik, terj. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

sukarela maupun wajib. Daftar Pustaka Bahagijo, Sugeng. 2006, Mimpi Negara Kesejahteraan, http://www.theprakarsa.org/index.p hp?act=dtlpub&id=2008121417483 3, diakses tanggal 8 September 2011. Chapra, M. Umar. 1980, “The Islamic Welfare State and Its Role in the Economy”,dalamStudies in Islamic Economics, ed. Khurshid Ahmad,Leicester, UK: The Islamic Foundation. _______________. 1997, Al-Qur’an Menuju Sistem Moneter yang Adil, terj. Lukman Hakim, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. _______________. 2000, Islam dan Pembangunan Ekonomi, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Institute.


Naqvi, Haedar. 2003, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Pas, Christopher dan Lowes, Bryan. tt, Collins Kamus Lengkap Ekonomi, terj. Tumpal Rumapea dan Posman Halolo Jakarta: Pustaka Erlangga Smith, Adam. 1937, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, New York: The Modern Library. Spicker, Paul. 1988. Principles of Social Welfare an Introduction to Thinking about the Welfare State, Routledge. Suharto, Edi. 2006, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, cet. ketiga, Bandung: Alfabeta ___________. tt, “Welfare State dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial”, http://www.policy.hu/suharto/modul


_a/makindo_40.htm, tanggal 13 Oktober 2011.


diakses

___________. tt, Globalisasi, Kapitalisme Dan Negara Kesejahteraan: Mengkaji Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia, http://www.policy.hu/suharto/modul _a/makindo_08.htm, diakses tanggal 20 Oktober 2011. ___________. tt, Welfare State dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, http://www.policy.hu/suharto/modul _a/makindo_40.htm, diakses tanggal 8 September 2011. Triwibowo, Darmawan dan Bahagijo, Sugeng. 2006, Mimpi Negara Kesahteraan, Jakarta: Pustaka LP3ES.


EKONOMI ISLAM DAN NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) Ariza Fuadi Purbayu Budi Santosa. Universitas Diponegoro

Recommend Documents