EKOLOGI KONSTITUSIONAL (GREEN CONSTUTIONAL) DAN KEDAULATAN WILAYAH DI INDONESIA. Oleh: H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

EKOLOGI KONSTITUSIONAL (GREEN CONSTUTIONAL) DAN KEDAULATAN WILAYAH DI INDONESIA Oleh: H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

Abstract Green Constitusional is a concept contained in the Act of 1945 Amendments, which in Article 33 Paragraph (3) arranged on the environment that must be managed for the benefit of development based on sustainable principles (suistainable) and environment (proenviroment). Green Constitusional concept first introduced by Jimly Asshiddiqie the first time in which this is one of the ideas and developments in environmental protection efforts are put towards environmental rights arrangements in the constitution of the State as a commitment to environmental protection and management. Constitution of the Republic of Indonesia 1945 Amendments also referred to as the supreme law of the land, because in its articles have known or regulating the preservation of nature or has shades of green. This is also confirmed in the Constitutional Court Decision No. 013/PUU-III/2005 dated 12 September 2005 that the politics of Indonesia's forest is in the implementation of human rights in Indonesia today and future generations to gain a healthy environment and in order implementation of national development. Key Word : Ecological Constitution, Sovereignty, Indonesia

A. Latar Belakang. Kesadaran mengenai pentingnya persoalan ekologis dari waktu kewaktu terus berkembang, sehingga akhirnya umat manusia menemukan

kenyataan

bahwa

ekosistem

kita

tidak

bersifat

local,tetapi juga mondial dan global.Inilah yang terjadi dengan fenomena perubahan iklim dunia ( global climate change) dan kini isu lingkungan hidup menjadi demikian penting untuk di perhatikan karena terkait langsung dengan keberlanjutan hajat hidup manusia di dunia, segala bangsa mulai bersatu dan bersepakat untuk bersama-

Ekologi Konstitusional (Green Constutional) ….. (Jawade Hafidz)

533

sama ikut mengendalikan perubahan iklim global ini. Dewasa ini makin banyak istilah yang dikaitkan dengan kata green (hijau), seperti green economy, green policy, green politic, green paper, green jobs, green collar jobs, green market, green festival, green infrastruktur ,green building dsbnya. Dan kini istilah green constitution mulai luas diperbincangkan di pelbagai Negara di dunia. Dalam

konsep

pembangunan

berkelanjutan

(sustainable

development) tersebut, proses pembangunan atau perkembangan (development)

diharapkan

dapat

memenuhi

kebutuhan

masa

sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk kehidupan. Semua aktivitas perekonomian dalam masyarakat maupun kegiatan kemasyarakatan pada umumnya, serta kegiatan social budaya dan social politik, tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan jangka pendek untuk hari ini, jika keuntungan hari ini diperoleh melalui cara-cara atau langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang dapat merusak potensi dan daya dukung alam untuk generasi yang akan datang, maka kegiatan-kegiatan yang dianggap memberi manfaat untuk masa kini itu dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, jika hal itu tercermin dalam perumusan kebijakan berarti kebijakan demikian dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional), jika hal itu tercermin dalam tindakan-tindakan pemerintahan, maka hal demikian juga dapat dikatakan bertentangan dengan UUD 1945. Artinya, pada alam diakui adanya kekuasaan dan hak-hak asasinya sendiri yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun (inalienable rights). Alam diakui memiliki kedaulatannya sendiri. Oleh karena itu, disamping rakyat sebagai manusia yang dianggap berdaulat, alam juga berdaulat. Inilah yang dimaksudkan dengan prinsip Kedaulatan Lingkungan yang juga terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan demikian kita dapat mengatakan

534

Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011

bahwa UUD 1945 juga merupakan konstitusi yang Hijau ( green Constitution ) yang penting disadari dan ditegakan dalam bernegara. Sehingga dengan alam yang berdaulat sendiri dapat terjaga dengan baik, sehingga dengan adanya green constitusional maka kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terjaga dengan baik dan dapat diwariskan kepada anak cucu penerus bangsa. Pasal 25A UUD 1945 amandemen I-IV menegaskan bahwa: ”Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Ciri Nusantara disini menggambarkan adanya rangkaian pulau-pulau dan wilayah perairan dan laut diantara pulau-pulau itu, termasuk segala isi yang terkandung didalam air, daratan, udara yang ada diatasnya. Keseluruhan mekansisme hubungan antara mahkluk ciptaan Tuhan dalam ruang kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia itulah yang disebut sebagai ekosistem yang kita warisi dari generasi ke generasi. Berdasarkan rumusan Pasal 33 ayat (4) terdapat dua konsep terkait dengan ide ekosistem yaitu bahwa perekonomian nasional yang berdasar pada demokrasi ekonomi haruslah mengandung maksud: (1) berkelanjutan, (2) berwawasan lingkungan. Dengan demikian keseluruhan ekosistem seperti yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) sebagaimana ditafsirkan secara ekstensif dan kreatif oleh pelbagai undang-undang di bidang lingkungan hidup haruslah dikelola untuk

kepentingan

berkelanjutan

pembangunan

(suistainable) dan

berdasarkan

berwawasan

prinsip-prinsip

lingkungan

(pro-

environment) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu cukup alasan jika menyebut bahwa UUD 1945 setelah Amandemen I-IV ini sudah bernuansa hijau atau pro lingkungan (green constitution).


535

Secara implisit konsep kedaulatan negara itu terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang mengakui adanya hak kemerdekaan setiap negara dengan menolak tegas adanya kolonialisme dan segala bentuk penjajahan. ”Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”. Memang kedaulatan negara ini mengandung arti bahwa negara haruslah mempunyai sebuah kedaulatan penuh dalam semua aspek kehidupannya. Setiap negara yang merdeka dan bebas dari penjajahan akan dapat memiliki kemandirian dalam semua aspk kehidupan terutama dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga dalam membuat kebijakan, seharusnya pemerintah harus mempertimbangkan aspek kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup.

536


B. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah Ekologi Konstitusional (Green Constutional) dan Kedaulatan Wilayah di Indonesia?

C. PEMBAHASAN Ekologi Konstitusional (Green Constutional) dan Kedaulatan Wilayah di Indonesia. Isu mengenai tanggung jawab negara terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baru mulai disadari serta dilakukan oleh negara-negara di dunia baik negara maju dan negara berkembang

pasca

menurunnya

kualitas

pembangunan lingkungan

dunia secara

yang global.

menyebabkan Salah

satu

permasalahan lingkungan global yang mendapat perhatian dan harus dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini adalah global warming (pemanasan global) yang menyebabkan perubahan iklim. Pemanasan global merupakan permasalahan modern dan rumit. Kemiskinan, ekonomi,

pembangunan

dan

pertumbuhan

penduduk

menjadi

penyebabnya. Bukan hal yang mudah untuk mengatasinya dan apabila tidak mempedulikannya akan membuat keadaan menjadi semakin buruk. Sejak manusia mulai disadarkan akan pentingnya menjaga lingkungan hidup pada dekade 1970-an, upaya untuk melegalisasi lingkungan hidup di dalam hukum negara sudah muncul. Negaranegara di berbagai belahan dunia melakukan legalisasi lingkungan hidup ke dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya. Indonesia baru pada tahun 1997 mengeluarkan UU tentang Lingkungan Hidup (UU No. 23 Tahun 1997). Permasalahan lingkungan hidup terus berlangsung meskipun sudah banyak negara yang membuat Undang-undang tentang Lingkungan Hidup. Legalisasi lingkungan hidup dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dianggap belum cukup untuk menguatkan


537

komitmen negara dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup. Kegagalan ini juga terjadi karena masa jabatan pemerintah yang sangat singkat dan mudahnya dilakukan

perubahan terhadap

Undang-undang dan kebijakan pemerintah lainnya. Sedangkan persoalan lingkungan hidup adalah persoalan yang dampaknya terjadi dalam waktu yang panjang sehingga harus ditanggulangi dengan instrumen yang berlaku lama pula.1 Pandangan Herman Heller menyatakan bahwa pengertian konstitusi

merupakan

rumusan

dari

tiga

tahapan

proses

perkembangan konstitusi antara lain yaitu : 1. Konstitusi dipahami sebagai refleksi kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan politis dan sosiologis serta belum merupakan pengertian hukum. 2. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup ditengah masyarakat dan belum merupakan suatu hukum tertulis. 3. Konstitusi dipahami sebagai suatu naskah tertulis, tertinggi dan berlaku dalam suatu negara setelah orang mulai menulisnya dalam suatu bentuk hukum tertulis.2 Dalam Putusan Nomor 013/PUU-III/2005 bertanggal 12 September 2005 menegaskan bahwa politik hukum kehutaan Indonesia adalah dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi manusia Indonesia

sekarang

dan

generasi

yang

akan

datang

untuk

mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan dalam rangka implementasi

pembangunan

nasional

yang

berkesinam-bungan

(sustainable development) sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, khususnya di bidang pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup. Dalam putusan tersebut MK juga menegaskan bahwa peranan negara dengan hak menguasai atas bumi, air, udara,

1

www.wikipedia.com/greenconstitutions, diakses tanggal 20 April 2011. Moh. Koesnardi, et.al. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, Jakarta, Cetakan VII, 1988, hlm.65 2

538


dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk hak untuk mengatur, mengusahakan, memelihara dan mengawasi, dimaksudkan agar terbangun lingkungan yang baik dan berkelanjutan (sustainable development) yang ditujukan kepada semua pemangku kepentingan (stakeholders) yang tidak boleh dikurangi atau bahkan diabaikan. Akhirnya MK juga menyuarakan betapa pentingnya peran negara, masyarakat, dan perusahaan yang bergerak dalam ekploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam untuk ikut bertanggung jawab baik secara moral maupun hukum terhadap dampak negatif atas kerusakan lingkungan tersebut. Mungkin belum banyak orang yang memahami, kalau UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama setelah amandemen keempat tahun 2004, telah berwawasan lingkungan, green constitutions. Konstitusionalisasi lingkungan hidup dalam

konstitusi

amandemen

Indonesia

UUD

1945,

sendiri

namun

sudah tidak

dilakukan

banyak

pihak

dalam yang

memperhatikan hal ini secara serius. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan bukti bahwa konstitusi Indonesia adalah Konstitusi Hijau (Green Constitution). Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayananan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia.karena itu, UUD 1945 jelas sangat pro-lingkungan hidup. Sedangkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan

prinsip

berkelanjutan,

kebersamaan,

berwawasan

lingkungan,

efisiensi-berkeadilan, kemandirian,

serta

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi


539

nasional”.3 Terdapat 2 (dua) konsep yang berkaitan dengan ide tentang ekosistem, yaitu bahwa perekonomian nasional berdasar atas demokrasi

ekonomi

dimaksud

haruslah

mengandung

prinsip

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penegakan hukum yang cocok dengan kondisi Indonesia meliputi segi preventif

dan

represif,

terutama

yang memiliki

keterlibatan pemerintah untuk turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan sangatlah rumit, karena hukum lingkungan berdiri di atas titik pertemuan beberapa bidang hukum, seperti administratif, perdata, dan pidana, bahkan kadangkala sampai menyentuh juga hukum pajak, pertanahan, tata negara, dan hukum internasional baik publik maupun privat.4 Konsep green constitutions ini menjadi sangat penting untuk di pahami oleh segenap komponen bangsa indonesia. Pertama, terhadap kondisi kelestarian lingkungan hidup yang kini teramat memprihatinkan, maka sudah seyogyanya kita meletakan dan memperkuat kembali dasar-dasar konseptual mengenai persoalan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ) dengan berwawasan lingkungan. Kedua, Undang Undang Dasar 1945 sebagai the sumpreme law of the land pada dasarnya telah memuat gagasan dasar mengenai kedaulatan lingkungan dan ekokrasi yang dapat disetarakan pula nilai nilainya dengan konsep demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena itu, normanorma hukum lingkungan hidup yang ada didalamnya, secara tegas telah mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan di pelbagai sektor pembangunan untuk patuh dan tunduk kepadanya.sayangnya, hingga kini belum banyak yang mampu

3

www.hukumonline.com/uud1945amandemen/konsepkonstitusihijau, diakses tanggal 20 April 2011. 4 Andi Hamzah, sistem hukum Indonesia, Pt. Grafindo, Jakarta, 2004.

540


menerjemahkan maksud dan nilai-nilai lingkungan hidup yang terkandung didalam UUD 1945 tersebut. Green menempatkan

constitution

adalah

konstitusi

perlindungan

lingkungan

negara

sebagai

yang

pertimbangan

penting. Istilah ini diperkenalkan Jimmly Assidiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Ia menyebutkan substansi green constitution itu ditemukan dalam amandemen ke-empat UUD kita, yang dilakukan tahun 2004. Sayangnya, perubahan penting itu jarang diketahui publik, karena kurang sosialisasi dan kurang dipakai dalam kebijakan sehari hari. Salah satu ide dan perkembangan dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan adalah menempatkan pengaturan hak asasi terhadap lingkungan dalam konstitusi negara sebagai komitmen terhadap perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup. Konstitusi hijau (Green Constitution) menjadi salah satu hal yang menjawab berbagai macam kekhawatiran masyarakat berkenaan dengan penurunan fungsi lingkungan sebagaimana penyataan bahwa : “Negeri ini sedang melihat proses kegentingan ekologi yang tak terbendung, bencana ekologis mengancam dimana jutaan rakyat terus bertaruh atas keselamatan diri dan keluarga mereka akibat lemahnya peran negara didalam melindungi keselamatan warga negaranya sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi negara”5 Padahal dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 pasca amandemen,

dikenal

sebagai

pasal

yang

mengatur

tentang

pengelolaan ekonomi. Pada amandemen ke empat, pasal itu ditambah dengan ayat ke empat yang berbunyi : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

kebersamaan,

efisiensi

berkeadilan,

berkelanjutan,

5

Asshiddiqie, Jimly, 2009 Kini Saatnya , Membumikan Konstitusi Hijau, ”Konstitusi Hijau dan Hak Asasi Manusia”, sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kekayaan alam di Indonesia., Sarekat Hijau Indonesia (SHI).


541

berwawasan

lingkungan,

kemandirian,

serta

dengan

menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kata kunci baru yang membuat konstitusi itu bersifat ramah lingkungan adalah berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ancaman kerusakan ekologi bukan isu, tetapi kenyataan di depan mata yang dialami oleh semua umat manusia. Oleh karena itu diperlukan upaya yang mendasar untuk menghadapinya. Satu diantaranya adalah gagasan untuk membuat konstitusi R.I. menjadi lebih hijau atau mempertegas nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekologi dalam UUD 1945, dan hal itu harus dilakukan secara konstitusional. Amandemen V UUD 1945 adalah mekanisme konstitusional untuk dapat memasukkan aspek perlindungan ekologi secara lebih tegas dalam UUD 1945. Artinya jaminan konstitusional perlindungan terhadap ekologis tidak hanya ditempatkan sebagai satu bagian kecil dalam jaminan perlindungan hak asasi manusia dan bagian kecil dari komitmen

pembangunan

ekonomi

nasional,

tetapi

jaminan

perlindungan ekologi harus ditempatkan secara khusus dalam satu pasal tersendiri, agar titik tekan dan mandat konsti-tusional yang diamanatkannya lebih kuat. Untuk melaksanakan mandat konstitusi di atas maka diperlukan suatu lembaga negara yang secara kuat dan tegas mempunyai tugas, kewenangan dan fungsi untuk menjamin dan menjaga perlindungan ekologi. Lembaga negara tersebut secara proporsional dapat mewakili setiap unsur kehidupan alam semesta, untuk melakukan upaya hukum yang terukur dapat melindungi kelestarian ekologi. Menurut Surna T. Djajadiningrat, proses pembangunan berkelanjutan bertumpu pada tiga faktor utama, yaitu: (1) kondisi sumber

daya

alam;

(2)

kualitas

lingkungan, dan

(3)

faktor

kependudukan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak akan bermakna banyak apabila tidak turut memperhatikan aspekaspek yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan

542


haruslah mampu untuk menjaga keutuhan fungsi dan tatanan lingkungan, sehingga sumber daya alam yang ada dapat senantiasa tersedia guna mendukung kegiatan pembangunan baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Untuk menciptakan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (CBESD), maka diperlukanlah pokok-pokok kebijaksanaan yang di antaranya berpedoman pada hal-hal sebagai berikut: a. Pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai dengan daya dukung lingkungannya. b. Proyek

pembangunan

yang

berdampak

negatif

terhadap

lingkungan dikendalikan melalui penerapan Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan

(AMDAL)

sebagai

bagian

dari

studi

kelayakan dalam proses perencanaan proyek. c. Adanya pengutamaan penanggulangan pencemaran air, udara, dan tanah. d. Pengembangan keanekaragaman hayati sebagai persyaratan bagi stabilitas tatanan lingkungan. e. Pengendalian kerusakan lingkungan melalui pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi dan reklamasi bekas pembangunan, serta pengelolaan wilayah pesisir dan lautan. f.

Pengembangan kebijakan ekonomi yang memuat pertimbangan lingkungan.

g. Pengembanan peran serta masyarakat, kelembagaan, dan ketenagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. h. Pengembangan hukum lingkungan yang mendorong badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa melalui penerapan hukum lingkungan. i.

Pengembangan kerja sama luar negeri dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Hal

ini

untuk

menjaga

kelestarian

dan

kelangsungan

lingkungan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,


543

sehingga tidak lagi potensi sumber daya alam yang kita miliki malah dinikmati oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, negara atau pemerintah harus

memanfaatkan

sumber-sumber

kekayaan

dengan

tetap

memelihara sebagaimana mestinya. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan cara mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) cabang-cabang

produksi

yang

penting

bagi

negara

dan/atau

menguasai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.6 Ketika sumber daya alam suatu daerah dikelola dengan baik dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, maka rakyat disekitarnya pasti juga akan mendukung. Jangan sampai rakyat negara ini mengalami kemiskinan dan kelaparan, dimana jika sumber daya alam daerah tempat tinggalnya ini jika dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tersebut, maka stabilitas social maupun budaya pasti juga akan berpengaruh. Hal ini akan berkaitan erat dengan ancaman atau potensi suatu daerah untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia karena ketidakpuasan dengan pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam yang tidak adil. Bisa kita lihat seperti halnya di papua, tambang emas yng dikelola pihak asing yang sudah bertahun-tahun dan berjuta-juta kubik emas yang telah dieksplorasi. Jika dulu para pengambil keputusan negara ini mempunyai kesadaran mengenai tata kelola lingkungan, maka kejadiannya tidak akan seperti ini. Lahan yang bekas tambang 6

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

544


nantinya pasti akan rusak dan tidak dapat digunakan lagi, sehingga mempengaruhi ekosistem daerah tersebut. Belum lagi penggundulan hutan di pulau Kalimantan yang dilakukan oleh cukong dari negara asing, sudah semakin menipis wilayah hutan dipulau itu. Padahal Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, akan tetapi sekarang wilayah hutannya semakin berkurang. Berkenaan dengan Negara harus memberikan dorongan kepada setiap orang dan badan hukum untuk melindungi alam dan harus mempromosikan sikap penghormatan kepada semua elemen dalam satu kesatuan ekosistem tidak diatur secara tegas dalam konstitusi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan diatur pula dalam berbagai Undang-Undang di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal negara harus melakukan prinsip kehatihatian dan mengadakan pembatasan dalam semua aktivitas yang dapat mengarah kepada pemusnahan spesies, perusakan ekosistem atau menyebabkan perubahan permanen pada sirkuk alam di atur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah yang lebih teknis seperti ketentuan mengenai kewajiban bagi kegiatan usaha untuk melakukan analisis mengenai dampak Lingkungan (AMDAL). Bisa diambil hikmah dari tulisan diatas, bahwa pengelolaan lingkungan hidup akan sangat berpengaruh dengan kedaulatan wilayah di Republik Indonesia, karena jika pengelolaan sumber daya alam digunakan sepenuhnya untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat banyak, kesenjangan sosial akan terhindari dan jumlah penduduk miskin akan berkurang. Sehingga stabilitas dan ketahanan nasional serta kedaulatan wilayah di Republik Indonesia akan terus terjaga. Memang kedaulatan negara ini mengandung arti bahwa negara haruslah mempunyai sebuah kedaulatan penuh dalam semua aspek kehidupannya. Setiap negara yang merdeka dan bebas dari


545

penjajahan akan dapat memiliki kemandirian dalam semua aspk kehidupan terutama dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kedaulatan negara juga tercermin dalam Pasal 30 ayat (3) UUD 1945: Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut,

dan

Angkatan

mempertahankan,

Udara

melindungi,

sebagai dan

alat

negara

memelihara

bertugas

keutuhan

dan

kedaulatan negara. Rumusan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 tersebut mencerminkan bahwa NKRI memiliki suatu kedaulatan negara yang mana kedaulatan negara yang tercermin dalam kedaulatan wilayah dijaga oleh TNI. Akan tetapi jika pengelolaan lingkungan tidak diatur sedemikian rupa dan dikelola secara professional demi kesejahteraan rakyat, maka TNI pun tidak cukup, dimana Negara Indonesia ini adalah bersifat madani. Diharapkan dengan adanya norma perlindungan terhadap lingkungan di dalam konstitusi secara otomatis akan menjadi pedoman tidak hanya dalam penyusunan undang-undang organiknya namun juga segala tindakan dan macam laku dari para pemangku kebijakan, baik itu pemerintah, pihak swasta, ataupun masyarakat. Kaitan antara Green Constitution dengan kedaulatan lingkungan yang erat hubungannya dengan Ekokrasi. Gagasan kedaulatan lingkungan ini menjadi pelengkap khazanah teori kedaulatan sudah ada selama ini. Dalam sejarah, umat manusia manusia sudah mengela gagasan Kedaulatan Tuhan yang dikaitkan dengan Teokrasi, gagasan Kedaulatan Rakyat yang dikaitkan dengan Demokrasi, gagasan Kedaulatan Hukum yang dikaitkan dengan Nomokrasi. Maka perlunya Indonesia membentuk Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup

yang

penyidikan,

diharapkan dan

memiliki

penuntutan

kewenangan

terhadap

kejahatan

penyelidikan, lingungan.

Kewenangannya seperti yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Kosupsi. Tetapi beliau menyampaikan tidak perlu dibuat pengadilan khusus untuk kasus lingkungan. Kejahatan lingkungan ditangani oleh

546


Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup untuk dibawa ke pengadilan umum.7

D. KESIMPULAN Konsep green constitutions ini menjadi sangat penting untuk di pahami oleh segenap komponen bangsa indonesia. Pertama, terhadap kondisi kelestarian lingkungan hidup yang kini teramat memprihatinkan, maka sudah seyogyanya kita meletakan dan memperkuat kembali dasar-dasar konseptual mengenai persoalan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ) dengan berwawasan lingkungan. Kedua, Undang Undang Dasar 1945 sebagai the sumpreme law of the land pada dasarnya telah memuat gagasan dasar mengenai kedaulatan lingkungan dan ekokrasi yang dapat disetarakan pula nilai nilainya dengan konsep demokrasi dan nomokrasi. Sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 pasca amandemen, dikenal sebagai pasal

yang

mengatur

tentang

pengelolaan

ekonomi.

Pada

amandemen ke empat, pasal itu ditambah dengan ayat ke empat yang berbunyi : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kata kunci baru yang membuat konstitusi itu bersifat ramah lingkungan adalah berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, norma-norma hukum lingkungan hidup yang ada didalamnya, secara tegas telah mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan di pelbagai sektor pembangunan untuk patuh dan tunduk kepadanya. Hal ini untuk menjaga kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup demi 7

Jimly Assidiqi, Green Constitution : Nuansa Hijau Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PT. Grafindo, Jakarta, 2009.


547

kesejahteraan rakyat Indonesia dan warisan untuk generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Kesejahteraan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang baik akan membuat stabilitas dan ketahanan nasional yang mantap, sehingga keutuhan dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap tegak dan utuh.

548


DAFTAR PUSTAKA Andi Hamzah, 2004, Sistem Hukum Indonesia, PT. Grafindo, Jakarta. Asshiddiqie, Jimly, 2009, Kini Saatnya Membumikan Konstitusi Hijau, ”Konstitusi Hijau dan Hak Asasi Manusia”, sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kekayaan alam di Indonesia., Sarekat Hijau Indonesia (SHI). Asshiddiqie, Jimly, 2009, Green Constitution “Nuansa Hijau UndangUndang Dasar Negara esRepublik Indonesia Tahun 1945, Rajawali Press. Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pertama,Kedua, Ketiga dan Keempat dalam www.setneg.go.id Moh. Koesnardi, et.al. 1988, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, Cetakan VII, hlm.65 Jakarta, Pengantar Jimmly Asshiddiqie dalam Mahkamah Konstitusi ,2002, Ketentuan UUD, UU dan peraturan Mahkamah Konstitusi di 78 Negara, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI,Jakarta. Rights for Nature , dalam www.greenchange.org. Soemantri, Sri, 2006, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2009, cetakan kesembilan, Mahkamah Konstitusi, Jakarta www.wikipedia.com/greenconstitutions, diakses tanggal 20 April 2011. www.hukumonline.com/uud1945amandemen/konsepkonstitusihijau, diakses tanggal 20 April 2011. www.google.co.id


549

EKOLOGI KONSTITUSIONAL (GREEN CONSTUTIONAL) DAN KEDAULATAN WILAYAH DI INDONESIA. Oleh: H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

Recommend Documents