TESIS
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 27 TAHUN 2011 TERKAIT PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG BAGI PEJALAN KAKI
YOSEFINA DAKU
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
TESIS
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 27 TAHUN 2011 TERKAIT PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG BAGI PEJALAN KAKI
YOSEFINA DAKU NIM. 1390561064
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 27 TAHUN 2011 TERKAIT PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG BAGI PEJALAN KAKI
Tesis Untuk Memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
YOSEFINA DAKU NIM: 139051064
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
ii
iii
Tesis Ini Telah Diuji Pada Tanggal 13 Agustus 2015
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor. 2528/UN.14.4/HK/2015 Tanggal 12 Agustus 2015
Ketua
: Prof.Dr. I Gusti Ayu Agung Ariani, S.H.,M.S.
Sekretaris
: Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, S.H.,M.H.
Anggota
: 1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, S.H.,M.S. 2. Dr. I Ketut Sudantra, S.H.,M.H. 3. Dr.Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H.,M.Hum.,LLM.
iv
v
UCAPAN TERIMA KASIH Salam Sejahtera, Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan penyertaan-Nya, tesis dengan judul “EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 27 TAHUN 2011 TERKAIT
PENYEDIAAN
DAN
PEMANFAATAN
RUANG
BAGI
PEJALAN KAKI ” ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa tidak sedikit hambatan yang dihadapi dalam penyusunan tesis ini. Tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung penulisan tesis ini tidak akan berhasil dengan baik maka Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. I Gusti Ayu Agung Ariani, S.H.,M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dengan perhatian dan kesabarannya membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penyusunan Tesis ini. Terima kasih yang sebesarbesarnya pula kepada Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang juga turut membimbing dan memotivasi Penulis dalam penyusunan Tesis ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Rektor Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada Penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum di Universitas Udayana. Ucapan terimakasih ini juga ditujukan kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K), atas kesempatan yang diberikan kepada Penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H.,M.H. Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua Program Studi Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum.,LL.M., yang merupakan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana dan Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, S.H.,M.Hum.,
vi
yang merupakan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana. Terima kasih juga kepada para penguji tesis yaitu Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, S.H.,M.S., dan Dr. I Ketut Sudantra, S.H.,M.H., atas masukan, saran, dan koreksi dalam penyempurnaan tesis ini. Ucapan terima kasih juga Penulis ucapkan kepada para Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana yang telah mengajar dan mendidik Penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana.
Para pegawai administrasi
Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan, serta
para
pegawai perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah membantu dalam memperoleh literatur yang dibutuhkan selama penyusunan tesis ini. Dalam kesempatan ini juga Penulis ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bali dan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan, juga kepada Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. Terima kasih juga kepada Desak Ketut Putri Yasni, S.H., selaku Kasi Operasional dan Pengendalian pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja, S.T.,M.T., selaku Kepala Bidang Tata Ruang Kota Denpasar, Wayan Lemes Nawa selaku Sekdis Dinas Perhubungan Kota Denpasar, I Made Joni selaku Kasi Penanggulangan Kecelakaan dan Sugiyanto selaku Kasi Patroli dan Pengawasan pada Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Denpasar, dan Dayu Cahriani,S.T., selaku Kasi Pengendalian Operasional Bidang Binamarga pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar. Terima kasih dan persembahan Tesis ini kepada orang tua Penulis, Alm. Mama Agnes Meo, Bapak Laurens Rinu, Bapak Alo Meda, Mama Anik Sunaryati, Kakak Merlin, Adik Ardin, Titho dan Jelty, serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan Tesis ini. Sahabat seperjuangan Ida Puspa Jaya Miha,SH.,MH., suporter manja Abang Romo Eli Wahyu, S.Fil., dan Usno Saputro,S.Fil., yang terbaik Mamoth, sahabat-sahabat
vii
yang telah membantu yaitu Ansi Paga, Santi, Ichon, dan teman-teman lain yang tidak dapat dijabarkan namanya di sini. Teman-teman seperjuangan konsentrasi Hukum dan Masyarakat (Pak I Made Adnyana, SH.,MH., Kak Ngurah Budi Paramartha, SH.,MH., Kadek Julia Mahadewi,SH.,MH., Adi Susila, SH., Bang Rudy Sembiring, SH.) yang selalu memberi semangat serta seluruh teman-teman MH13 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas kebersamaan, semangat serta pengalaman yang telah diberikan selama ini. Sebagai pribadi yang terbatas dan masih harus belajar, Penulis harus mengakui bahwa tulisan ini jauh dari sempurna. Untuk itulah dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik Penulis harapkan demi kesempurnaan Tesis ini. Akhirnya sekali lagi Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dan semoga Tesis ini dapat diterima serta bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.
Denpasar, September 2015 Penulis
viii
ABSTRAK Salah satu fasilitas di jalan bagi pejalan kaki adalah berupa trotoar. Penyediaan trotoar adalah merupakan tanggungjawab pemerintah dan pemanfaatannya adalah dari kesadaran hukum masyarakat. Ruang bagi pejalan kaki dalam kenyataan saat ini kondisinya tidak aman dan pemanfaatannya untuk parkir, berdagang, dan penempatan material bangunan. Kompleksitas suatu kota mengharuskan pengaturan yang menunjang kegiatan masyarakatnya khususnya dalam perlindungan kepada pejalan kaki sehingga dari masalah tersebut maka dirumuskan permalasahan berikut, yaitu:1) Bagaimana efektivitas penerapan Pasal 33 huruf a Perda Nomor 27 Tahun 2011? 2) Bagaimana upaya Pemerintah Kota dalam menerapkan Pasal 33 huruf a? Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Lokasi penelitian di wilayah Kota Denpasar. Penentuan sampel penelitian dengan teknik Non Probability Sampling. Pengolahan data dilakukan dengan menyusun dan mengklasifikasikan data secara sistematis, sehingga dapat menghubungkan data primer dan data sekunder untuk dapat ditafsirkan dari perspektif peneliti disertai dengan analisis teori-teori hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 33 Huruf a terkait penyediaan dan pemanfaatan ruang bagi pejalan kaki dipengaruhi oleh beberapa unsur yang meliputi unsur substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Tingkat efektivitas penerapan dari Pasal 33 Huruf a di Kota Denpasar dinilai cukup efektif. Optimalisasi penerapan penyediaan dan pemanfaatan ruang bagi pejalan kaki dilakukan dengan mengoptimalkan kinerja petugas yang ada, pemanfaatan teknologi dan memaksimalkan fasilitas umum. Kata Kunci : Penyediaan dan Pemanfaatan Trotoar, Pelanggaran Fungsi Trotoar, Pemerintah Kota Denpasar.
ix
ABSTRACT One of the facilities in the pedestrian is in the form of pavement. Provision of pavement is the responsibility of the government and its utilization is of legal awareness. Space for pedestrians in fact when this condition is not safe and its use for parking, trade, and the placement of the building material. The complexity of a city requires that arrangements that support community activities, especially in protection to pedestrians. Based on this problem, this thesis came up with two problems that need to solve; 1. The effectiveness of Article 33 Letter a of Regional Regulation No. 27 of 2011, and 2. Efforts of Denpasar’s Government in implementing Article 33 Letter a of Regional Regulation No. 27 of 2011. This thesis use empirical legal research that base on descriptive analysis. Data which use in this thesis are primary and secondary data which collected by observation, interview, and documented study. The area of research is Denpasar City. This research use non-probability sampling technique. Data processing done by arranging and classifying the data systematically, so as to connect the primary data and secondary data to be interpreted from the perspective of researcher along with analysis of legal theories. The results showed that the application of Article 33 Letter a related provision and utilization of space for pedestrians influenced by several elements that include elements of the legal substance, legal structure, and legal culture.. The effectiveness of the application of Article 33 Letter a in Denpasar considered quite effective. Optimization of the application of the provision and utilization of space for pedestrians is done by optimizing the performance of existing personnel, use of technology and maximize the utilization of public facilities. Keywords : Provision and Sidewalks Utilization, Violation of Sidewalk Function, Government of Denpasar City
x
RINGKASAN Tesis ini membahas mengenai efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 terkait penyediaan dan pemanfaatan ruang bagi pejalan kaki . Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu bab I adalah pendahuluan, bab II gambaran umum, bab III dan IV adalah pembahasan, serta bab V adalah penutup. Bab I menguraikan latar belakang mengenai penyebab munculnya permasalahan dalam penelitian ini. Pelanggaran terhadap pemanfaatan keberadaan trotoar di Kota Denpasar merupakan masalah yang serius seperti berjualan, parkir kendaraan, penempatan papan iklan, bahkan kendaraan yang melintas di atas trotoar yang mana selain melanggar peraturan hukum juga mengancam keselamatan dan kenyamanan para pejalan kaki. Sebagai kota yang mulai berkembang, kegiatan masyarakat Kota Denpasar menjadi sangat beragam. Aktivitas masyarakat menjadi sangat tinggi dengan penggunaan kendaraan. Salah satu cara yang diambil oleh Pemerintah Kota untuk mewujudkan kota yang aman dan nyaman adalah dengan membentuk Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar yang dalam ketentuan Pasal 33 Huruf a yang menyiratkan bahwa trotoar adalah ruang bagi pejalan kaki. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam bab ini juga menguraikan rumusan masalah, ruang lingkup permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, landasan teoritis, kerangka berfikir, dan metode penelitian.
xi
Bab II menguraikan gambaran umum Kota Denpasar dan Perda Nomor 27 Tahun 2011 yang terdiri dari 2 sub bab. Sub bab pertama adalah gambaran umum kondisi Kota Denpasar dan sub bab kedua adalah eksistensi dari Perda Nomor 27 Tahun 2011. Bab III menguraikan mengenai pembahasan dari permasalahan yang pertama dalam penelitian ini, yang terdiri dari 2 sub bab yaitu sub bab pertama adalah membahas mengenai penerapan Pasal 33 Huruf a Perda Nomor 27 Tahun 2011 di Kota Denpasar dan pada sub bab kedua membahas mengenai tingkat efektivitas penerapan Pasal 33 Huruf a di Kota Denpasar. Bab IV menguraikan mengenai pembahasan dari permasalahan yang kedua dalam penelitian ini yaitu membahas upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam menerapkan Pasal 33 Huruf a yang terdiri dari 3 sub sub bab. Bab V merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan dari hasil pembahasan yaitu bahwa penerapan Pasal 33 Huruf a cukup efektif berlaku di masyarakat. Berdasarkan kepada hasil penelitian bahwa masih terdapat pelanggaran yang terjadi dan ketidaktahuan masyarakat akan ketentuan trotoar yang diperuntukan bagi pejalan kaki. Adapun kendala dalam penerapan Pasal 33 Huruf a adalah penegakan hukum yang kurang maksimal, kesadaran hukum dari masyarakat yang rendah, serta fasilitas umum yang kurang mendukung. Dari kendala tersebut upaya dari Pemerintah Kota untuk memaksimalkan fungsi trotoar adalah dengan sosialisasi, peningkatan penertiban dan pengawasan melalui teknologi guna menutupi jumlah petugas yang terbatatas dan berupaya meningkatkan pelayanan fasilitas umum.
xii
DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL DALAM .......................................................................... i HALAMAN PERSYARATAN GELAR .............................................................. ii LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................. iii HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI ............................................... iv SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ...................................................... v UCAPAN TERIMA KASIH ............................................................................... vi ABSTRAKSI ...................................................................................................... ix ABSTRACT .......................................................................................................... x RINGKASAN ..................................................................................................... xi DAFTAR ISI ................................................................................................... xiii DAFTAR TABEL ............................................................................................ xvi BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang .................................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah ............................................................................. 10 1.3 Ruang Lingkup Masalah .................................................................... 11 1.4 Tujuan Penelitian ............................................................................... 12 1.4.1 Tujuan Umum ......................................................................... 12 1.4.2 Tujuan Khusus ....................................................................... 12 1.5 Manfaat Penelitian ............................................................................ 12 1.5.1 Manfaat Teoritis ....................................................................... 12 1.5.2 Manfaat Praktis ........................................................................ 12 1.6 Orisinalitas Penelitian ....................................................................... 13 1.7 Landasan Teoritis dan Kerangka Berpikir .......................................... 16 1.7.1 Landasan Teoritis ..................................................................... 16 1.7.2 Kerangka Berpikir .................................................................... 27 1.8 Metode Penelitian .............................................................................. 28 1.8.1 Jenis Penelitian ........................................................................ 28 xiii
1.8.2 Sifat Penelitian ........................................................................ 28 1.8.3 Jenis Pendekatan ..................................................................... 28 1.8.4 Data dan Sumber Data ............................................................ 30 1.8.5 Teknik Penentuan Lokasi Penelitian ..........................................31 1.8.6 Teknik Penentuan Informan dan Responden .............................33 1.8.7 Teknik Pengumpulan Data ...................................................... 34 1.8.8 Pengolahan dan Analisis Data ................................................. 35 BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KOTA DENPASAR DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DENPASAR TAHUN 2011-2031 TERKAIT RUANG BAGI PEJALAN KAKI 2.1 Gambaran Umum Kota Denpasar .................................................... 37 2.1.1 Demografi Kota Denpasar ...........................................................38 2.1.2 Ruang Bagi Pejalan Kaki Atau Trotoar ......................................40 2.2 Eksistensi Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011............................49 2.2.1 Asas Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 ..49 2.2.2 Efektivitas Sebagai Eksistensi Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar .......................................................................................55 2.2.3 Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar ...................................................60 BAB III
EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 33 HURUF a PERDA NOMOR 27 TAHUN 2011 DI KOTA DENPASAR
3.1 Penerapan Pasal 33 Huruf a Di Kota Denpasar .................................... .75 3.1.1 Substansi Hukum ...........................................................................79 3.1.2 Struktur Hukum ............................................................................91 3.1.3 Budaya Hukum .................................................................... 106 3.2 Tingkat Efektivitas Penerapan Pasal 33 Huruf a Perda Nomor 27 Tahun 2011 Di Kota Denpasar .......................................................... 114 3.2.1 Substansi Hukum ........................................................................ 115
xiv
3.2.2 Struktur Hukum .......................................................................... 116 3.2.3 Budaya Hukum ........................................................................... 117 BAB IV UPAYA-UPAYA PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM MENERAPKAN PASAL 33 HURUF a NOMOR 27 TAHUN 2011 DI KOTA DENPASAR 4.1 Kendala Pemerintah Kota Denpasar Dalam Menerapkan Pasal 33 Huruf a Perda Nomor 27 Tahun 2011 ................................................ 122 4.1.1 Faktor Struktur Hukum ......................................................... 123 4.1.2 Faktor Budaya Hukum .......................................................... 124 4.2 Upaya Pemerintah Kota Denpasar Dalam Menerapkan Pasal 33 Huruf a Nomor 27 Tahun 2011 Di Kota Denpasar.................................... 125 4.2.1 Sosialisasi ............................................................................. 129 4.2.2 Penertiban dan Pengawasan....................................................... 132 4.2.3 Pengoptimalan Fasilitas Umum ................................................ 136 BAB V
PENUTUP 5.1 Kesimpulan ......................................................................................... 144 5.2 Saran ..................................................................................................... 145
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 147 LAMPIRAN TABEL ...................................................................................... 155 LAMPIRAN GAMBAR .................................................................................. 156 DATA INFORMAN ....................................................................................... 178 DATA RESPONDEN ..................................................................................... 179
xv
DAFTAR TABEL 1. Tabel 1. Lebar Jaringan Pejalan Kaki Sesuai dengan Penggunaan Lahan 2. Tabel 2. Lebar Tambahan Trotoar 3. Tabel 3.Indikator Mutu dan Spesifikasi Suatu Peraturan Atau UndangUndang 4. Tabel 4. Hubungan Antara Nilai Dasar Hukum Dengan Landasan Dalam Pembuatan Substansi Hukum 5. Tabel 5. Skala Penilaian Tingkat Efektivitas 6. Tabel 6. Bobot Penilaian Terhadap Indikator Kesadaran Hukum 7. Tabel 7. Tingkat Pengetahuan Hukum Masyarakat 8. Tabel 8. Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat 9. Tabel 9. Tingkat Sikap atau Perilaku Hukum Masyarakat 10. Tabel 10. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat
xvi
