EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KELEMBAGAAN SERTIFIKASI SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN : STUDI KASUS DI KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN SELATAN
Oleh :
FAIQOTUL FALAH
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2010
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KELEMBAGAAN SERTIFIKASI SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN STUDI KASUS DI KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN SELATAN
Oleh :
FAIQOTUL FALAH ( E 151070274 )
Tesis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2009
LEMBAR PENGESAHAN Judul Penelitian Nama NRP
: Efektifitas dan Efisiensi Kelembagaan Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Hutan di Wilayah Kalimantan : Faiqotul Falah : E151070274
Disetujui : Komisi Pembimbing
Dr.Ir. Bramasto Nugroho, M.Si. Ketua
Dr. Ir. Iskandar Z. Siregar, M.For.Sc. Anggota
Diketahui
Ketua Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan
A.n. Dekan Sekolah Pascasarjana Sekretaris Program Pascasarjana
Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS.
Dr. Ir. Naresworo Nugroho, MSi.
PRAKATA Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas selesainya proposal penelitian ini dengan baik dan lancar. Proposal penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis untuk mendapatkan gelar Magister Sain pada Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan. Proposal penelitian ini ditujukan untuk menilai efektifitas kelembagaan sertifikasi sumber benih tanaman hutan di Kalimantan dalam menjamin mutu benih tanaman hutan, serta menilai efisiensi distribusi manfaat dan informasi antar pemangku kepentingan yang terkait di dalamnya. Hasil penelitian diharapkan akan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan sertifikasi sumber benih tanaman hutan di Kalimantan. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Bramasto Nugroho, M.Si., dan Bapak Dr. Ir. Iskandar Zulkarnain Siregar, M.For.Sc atas kesediaan memberi bimbingan selama penulisan proposal. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan khususnya kepada rekan-rekan mahasiswa IPH angkatan 2007, serta kepada rekan-rekan mahasiswa pascasarjana di lingkup Fakultas Kehutanan IPB atas dukungan dan bantuan secara langsung maupun tidak terhadap penyempurnaan rencana penelitian ini. Pada akhirnya penulis berharap penelitian ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat sesuai dengan tujuan. Kepada siapapun yang peduli terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan kritik dan saran kepada penulis.
Bogor, Maret 2009 Penulis
PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul Efektivitas dan Efisiensi Kelembagaan Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Hutan : Studi Kasus di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan ini adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.
Bogor, Februari 2010 Faiqotul Falah NIP E151070274
i
ABSTRACT FAIQOTUL FALAH. Effectiveness and efficiency of the institution on the forest seed source certification: Case study in East Kalimantan and South Kalimantan. Under direction of BRAMASTO NUGROHO AND ISKANDAR Z. SIREGAR The forest and land rehabilitation activities need abundant seed supplies from high quality seed sources. The forest seed sources are classified into 7 level/class according to the source of the genetic material and the quality of the management system. To guarantee the validity of forest seed source class and the products’ quality, Ministry of Forestry issued the seed source certification policy. This paper presents the effectiveness and efficiency of the institution on the forest seed source certification in South and East Kalimantan. This study was conducted by: 1) reviewing the related regulation and implementation; 2) comparative study on the seed source quality by reviewing related research reports; 3) identifying and analyzing stakeholders’ roles; 4) identifying the financial components and analyzing financial feasibility of seed source company, and 5) identifying and analyzing the benefit and information distribution among stakeholders. This study concluded that there are some weaknesses on the policy and its implementation in forest seed source certification before the issuing of Permenhut P.1/2009. Therefore it can not guarantee the validity of the high class seeds sources (ineffective) but effective enough for the certification of low class seed sources. After the issueing of Permenhut No P.1/2009, the seed sources certification would be more effective if only some conditions are fulfilled. The financial analysis showed that seed sources business are feasible and the transaction cost of certification is not significant, indicating that the institution of the forest seed sources certification is efficient. But it could be more efficient if the benefit distribution among the seed traders could be shared in balance, by shortening the traders’ path and empowering the bargaining position of the seed producers. This research also concluded that there is assymetric information among the stakeholders, including the information on the policy, seed technology, and market. The information distribution could be made in a balance by establishing a communication forum among the traders, and optimalyzing the performance of Forest Seeds Institution (BPTH) of Banjarbaru on seed information management.
Keywords : effectiveness, efficiency, institution, forest seed source certification, policy, feasibility
ii
RINGKASAN FAIQOTUL FALAH. Efektivitas dan Efisiensi Kelembagaan Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Hutan : Studi Kasus di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Dibimbing oleh BRAMASTO NUGROHO dan ISKANDAR Z. SIREGAR. Upaya merehabilitasi kawasan hutan dan lahan memerlukan pasokan benih berkualitas dalam jumlah yang memadai, sehingga diperlukan pembangunan sumber benih. Untuk memberikan jaminan mutu sumber benih maka perlu adanya sertifikasi sumber benih tanaman hutan. Klasifikasi sumber benih dibagi menjadi 7 kelas, yaitu 1) Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT), 2) Tegakan Benih Terseleksi (TBS), 3) Areal Produksi Benih (APB), 4) Tegakan Benih Provenans (TBP), 5) Kebun Benih Semai (KBS), 6) Kebun Benih Klon (KBK), dan 7) Kebun Pangkas (KP). Dalam kegiatan sertifikasi sumber benih terdapat aturan main dalam relasi antar beberapa pemangku kepentingan, atau disebut kelembagaan. Suatu kelembagaan dianggap efektif apabila tujuan terbentuknya kelembagaan tersebut tercapai. Secara ekologi, tujuan sertifikasi sumber benih adalah terjaminnya kebenaran klasifikasi sumber benih, sehingga dapat menjamin mutu produk yang dihasilkan dari sumber benih tersebut. Sedangkan secara ekonomi dari sudut pandang pengelola sumber benih, sertifikasi sumber benih diharapkan dapat menghasilkan keuntungan finansial yang seimbang dengan pengorbanan sumberdaya yang telah dikeluarkan (efisien). Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi kelembagaan sertifikasi sumber benih tanaman hutan di propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah memperoleh informasi mengenai : 1) peraturan yang berlaku dalam sertifikasi sumber benih dan implementasinya; 2) realisasi peran para pemangku kepentingan; 3) distribusi informasi dalam kegiatan sertifikasi sumber benih tanaman hutan; 4) kelayakan finansial pengusahaan sumber benih bersertifikat; 5) besarnya biaya sertifikasi sumber benih tanaman hutan; dan 6) distribusi manfaat dalam kegiatan sertifikasi sumber benih tanaman hutan. Penelitian ini dapat membawa manfaat sebagai penyedia informasi dan referensi penelitian yang terkait, bahan penyempurnaan kebijakan sertifikasi sumber benih tanaman hutan, dan bahan penyempurnaan kebijakan sertifikasi sumber benih tanaman hutan. Pengambilan data dilakukan pada bulan Mei dan Juni 2009 di : 1) BPTH Banjarbaru; 2) BPDAS Barito dan BPDAS Mahakam Berau; 3) Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan; 4) Dinas Kehutanan Kab. Tanah Laut, Kab. Balangan, Kab. Penajam Paser Utara, dan Kab. Kutai Kartanegara; 5) Pengelola sumber benih bersertifikat; dan 6) pengada bibit di Kab. Banjar, Kab.Tanah Laut, Kab.Balangan, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Kutai Kartanegara, dan Kota Samarinda. Penelitian ini didahului dengan studi pustaka mengenai kebijakan dan hasil penelitian yang terkait, dilanjutkan pengambilan data primer dengan metode wawancara terstruktur dan observasi
iii
lapangan. Analisis kebijakan yang meliputi analisis isi kebijakan dan implementasinya dilakukan secara kualitatif. Analisis finansial pengusahaan sumber benih bersertifikat dilakukan melalui analisis kelayakan finansial pengusahaan sumber benih, analisis Farmer’s Share (FS), serta analisis distribusi manfaat. Dilakukan pula analisis distribusi informasi secara kualitatif. Hasil penilaian efektivitas sertifikasi sumber benih sebelum penerbitan Permenhut No P.1/2009 adalah sebagai berikut : 1) Untuk sumber benih kelas TBP, KBS, KBK, dan KP sertifikasi belum efektif karena kelemahan pedoman pelaksanaan sertifikasi yang berlaku, serta kualitas staf dan sarana BPTH yang belum kompeten dalam melakukan uji genetis. Hasil penilaian sertifikasi baru efektif apabila melibatkan pakar dalam tim penilai karena memerlukan uji genetis; 2) Untuk TBT, TBS, dan APB penilaian dari BPTH efektif, namun masih mengalami kesulitan dalam pengenalan jenis; 3) Apabila sertifikasi akan dilakukan oleh Dinas sesuai Permenhut P.1/2009, akan lebih efisien dari segi waktu dan tenaga, namun agar dapat diimplementasikan secara efektif ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu : a) Ditjen RLPS sudah mengeluarkan pedoman pelaksanaan sertifikasi dan menyelenggarakan diklat sertifikasi; b) manfaat melakukan sertifikasi harus benar-benar dirasakan oleh Dinas; c) ada persetujuan dari Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan DPR setempat untuk mengalokasikan anggaran bagi sertifikasi perbenihan; d) ada lembaga yang bertugas melakukan akreditasi kepada Dinas; e) tim penilai sertifikasi harus benar-benar melibatkan BPTH dan pakar. Hasil penilaian efisiensi kelembagaan sertifikasi sumber benih tanaman hutan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : 1) Kelembagaan sudah efisien dari sudut pandang pengelola sumber benih bersertifikat. Pengusahaan sumber benih bersertifikat ternyata layak dari segi finansial, dan biaya transaksi sertifikasi yang dikeluarkan tidak signifikan dibanding dengan keuntungan yang diperoleh. Meski demikian pengusahaan sumber benih bersertifikat apabila terjadi penurunan volume penjualan sebesar 20%, atau terjadi kenaikan biaya produksi sebesar 10%, atau kombinasi keduanya; 2) Distribusi manfaat antar pelaku tataniaga ternyata belum seimbang. Farmer’s Share (FS) terbesar dan distribusi marjin keuntungan paling seimbang diperoleh pada saluran langsung dan saluran tingkat satu, dengan syarat harga bibit mempertimbangkan adanya sertifikasi sumber benih. Harga bibit yang tidak mempertimbangkan adanya sertifikat membuat nilai FS dan distribusi manfaat yang diperoleh pengusaha sumber benih paling kecil dibanding pelaku tataniaga lain; 3) Distribusi informasi antar pemangku kepentingan ternyata belum merata, meliputi infomasi kebijakan, teknologi perbenihan, dan infomasi pasar. BPTH belum optimal dalan mengelola informasi perbenihan dan mendistribusikannya kepada pelaksana kebijakan di daerah serta pengusaha perbenihan. Disimpulkan pula bahwa pengusahaan sumber benih bersertifikat masih berprospek menghasilkan keuntungan di masa mendatang, dengan syarat sistem sertifikasi tersebut disempurnakan agar efektif, dan perlu didukung kebijakan insentif dari pemerintah. Sertifikasi bertujuan memberikan perlindungan mutu produk kepada konsumen. Apabila sistem sertifikasi tidak disempurnakan (terutama dalam hal pengawasan peredaran benih/bibit), maka manfaat dari sertifikasi tidak dapat diwujudkan karena kurangnya jaminan mutu produk yang
iv
benar-benar dapat melindungi konsumen, sehingga posisi tawar pengelola sumber benih dalam menentukan harga produk menjadi lemah. Apabila hal itu terjadi, maka secara ekologis maupun secara finansial, sertifikasi sumber benih tidak dapat membawa manfaat bagi produsen maupun konsumen. Penelitian ini menghasilkan beberapa butir rekomendasi bagi Ditjen RLPS untuk menyempurnakan sistem sertifikasi sumber benih tanaman hutan, yaitu : 1) Ditjen RLPS segera mengeluarkan pedoman teknis sertifikasi sumber benih, mutu benih, maupun mutu bibit sebagai penjabaran Permenhut P.1/2009, termasuk mengenai distribusi biaya antara Dinas dan pengusaha benih/bibit, besaran pungutan jasa yang diperkenankan, serta akreditasi Dinas yang berhak menerbitkan sertifikat; serta 2) Ditjen RLPS segera menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan untuk tenaga pengawas perbenihan dan penilai sertifikasi untuk staf Dinas. Untuk menyempurnakan sistem pengawasan terhadap peredaran benih atau bibit, disarankan agar Dinas menerapkan sanksi (punishment) tegas yaitu pencabutan izin bagi pengada benih/bibit yang tidak melaporkan produksi dan distribusi benih/bibitnya sehingga peredaran benih/bibit dapat terpantau. Pengelolaan sumber benih bersertifikat ternyata layak dan menguntungkan secara finansial, sehingga disarankan Dinas Kehutanan dapat lebih aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sumber benih, sebab berprospek sebagai sumber pendapatan daerah (PAD). PAD bisa didapat dari pungutan jasa penerbitan sertifikat maupun retribusi, asalkan besarnya proporsional dan tidak memberatkan pengusaha benih. Bagi pelaku tataniaga perbenihan, disarankan agar menbentuk forum komunikasi perbenihan di tingkat propinsi sebagai wahana tukar menukar informasi teknologi, ketersediaan benih dan atau bibit, serta informasi pasar. Sedangkan bagi para peneliti, disarankan agar melakukan penelitian permodelan untuk mengetahui besarnya pungutan jasa penerbitan sertifikasi yang layak bagi pengusahaan sumber benih, serta penelitian yang membandingkan secara teknis kualitas benih dari sumber benih bersertifikat dan non sertifikat. Kata Kunci: efektivitas, efisiensi, kelembagaan, sertifikasi sumber benih tanaman hutan, kebijakan
v
© Hak Cipta milik IPB, tahun 2010
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugkan kepentingan yang wajar IPB Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB
vi
