EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KELEMBAGAAN SERTIFIKASI SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN : STUDI KASUS DI KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN SELATAN
Oleh :
FAIQOTUL FALAH
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2010
PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul Efektivitas dan Efisiensi Kelembagaan Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Hutan : Studi Kasus di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan ini adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.
Bogor, Februari 2010 Faiqotul Falah NIP E151070274
i
ABSTRACT FAIQOTUL FALAH. Effectiveness and efficiency of the institution on the forest seed source certification: Case study in East Kalimantan and South Kalimantan. Under direction of BRAMASTO NUGROHO AND ISKANDAR Z. SIREGAR The forest and land rehabilitation activities need abundant seed supplies from high quality seed sources. The forest seed sources are classified into 7 level/class according to the source of the genetic material and the quality of the management system. To guarantee the validity of forest seed source class and the products’ quality, Ministry of Forestry issued the seed source certification policy. This paper presents the effectiveness and efficiency of the institution on the forest seed source certification in South and East Kalimantan. This study was conducted by: 1) reviewing the related regulation and implementation; 2) comparative study on the seed source quality by reviewing related research reports; 3) identifying and analyzing stakeholders’ roles; 4) identifying the financial components and analyzing financial feasibility of seed source company, and 5) identifying and analyzing the benefit and information distribution among stakeholders. This study concluded that there are some weaknesses on the policy and its implementation in forest seed source certification before the issuing of Permenhut P.1/2009. Therefore it can not guarantee the validity of the high class seeds sources (ineffective) but effective enough for the certification of low class seed sources. After the issueing of Permenhut No P.1/2009, the seed sources certification would be more effective if only some conditions are fulfilled. The financial analysis showed that seed sources business are feasible and the transaction cost of certification is not significant, indicating that the institution of the forest seed sources certification is efficient. But it could be more efficient if the benefit distribution among the seed traders could be shared in balance, by shortening the traders’ path and empowering the bargaining position of the seed producers. This research also concluded that there is assymetric information among the stakeholders, including the information on the policy, seed technology, and market. The information distribution could be made in a balance by establishing a communication forum among the traders, and optimalyzing the performance of Forest Seeds Institution (BPTH) of Banjarbaru on seed information management.
Keywords : effectiveness, efficiency, institution, forest seed source certification, policy, feasibility
ii
RINGKASAN FAIQOTUL FALAH. Efektivitas dan Efisiensi Kelembagaan Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Hutan : Studi Kasus di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Dibimbing oleh BRAMASTO NUGROHO dan ISKANDAR Z. SIREGAR. Upaya merehabilitasi kawasan hutan dan lahan memerlukan pasokan benih berkualitas dalam jumlah yang memadai, sehingga diperlukan pembangunan sumber benih. Untuk memberikan jaminan mutu sumber benih maka perlu adanya sertifikasi sumber benih tanaman hutan. Klasifikasi sumber benih dibagi menjadi 7 kelas, yaitu 1) Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT), 2) Tegakan Benih Terseleksi (TBS), 3) Areal Produksi Benih (APB), 4) Tegakan Benih Provenans (TBP), 5) Kebun Benih Semai (KBS), 6) Kebun Benih Klon (KBK), dan 7) Kebun Pangkas (KP). Dalam kegiatan sertifikasi sumber benih terdapat aturan main dalam relasi antar beberapa pemangku kepentingan, atau disebut kelembagaan. Suatu kelembagaan dianggap efektif apabila tujuan terbentuknya kelembagaan tersebut tercapai. Secara ekologi, tujuan sertifikasi sumber benih adalah terjaminnya kebenaran klasifikasi sumber benih, sehingga dapat menjamin mutu produk yang dihasilkan dari sumber benih tersebut. Sedangkan secara ekonomi dari sudut pandang pengelola sumber benih, sertifikasi sumber benih diharapkan dapat menghasilkan keuntungan finansial yang seimbang dengan pengorbanan sumberdaya yang telah dikeluarkan (efisien). Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi kelembagaan sertifikasi sumber benih tanaman hutan di propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah memperoleh informasi mengenai : 1) peraturan yang berlaku dalam sertifikasi sumber benih dan implementasinya; 2) realisasi peran para pemangku kepentingan; 3) distribusi informasi dalam kegiatan sertifikasi sumber benih tanaman hutan; 4) kelayakan finansial pengusahaan sumber benih bersertifikat; 5) besarnya biaya sertifikasi sumber benih tanaman hutan; dan 6) distribusi manfaat dalam kegiatan sertifikasi sumber benih tanaman hutan. Penelitian ini dapat membawa manfaat sebagai penyedia informasi dan referensi penelitian yang terkait, bahan penyempurnaan kebijakan sertifikasi sumber benih tanaman hutan, dan bahan penyempurnaan kebijakan sertifikasi sumber benih tanaman hutan. Pengambilan data dilakukan pada bulan Mei dan Juni 2009 di : 1) BPTH Banjarbaru; 2) BPDAS Barito dan BPDAS Mahakam Berau; 3) Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan; 4) Dinas Kehutanan Kab. Tanah Laut, Kab. Balangan, Kab. Penajam Paser Utara, dan Kab. Kutai Kartanegara; 5) Pengelola sumber benih bersertifikat; dan 6) pengada bibit di Kab. Banjar, Kab.Tanah Laut, Kab.Balangan, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Kutai Kartanegara, dan Kota Samarinda. Penelitian ini didahului dengan studi pustaka mengenai kebijakan dan hasil penelitian yang terkait, dilanjutkan pengambilan data primer dengan metode wawancara terstruktur dan observasi
iii
lapangan. Analisis kebijakan yang meliputi analisis isi kebijakan dan implementasinya dilakukan secara kualitatif. Analisis finansial pengusahaan sumber benih bersertifikat dilakukan melalui analisis kelayakan finansial pengusahaan sumber benih, analisis Farmer’s Share (FS), serta analisis distribusi manfaat. Dilakukan pula analisis distribusi informasi secara kualitatif. Hasil penilaian efektivitas sertifikasi sumber benih sebelum penerbitan Permenhut No P.1/2009 adalah sebagai berikut : 1) Untuk sumber benih kelas TBP, KBS, KBK, dan KP sertifikasi belum efektif karena kelemahan pedoman pelaksanaan sertifikasi yang berlaku, serta kualitas staf dan sarana BPTH yang belum kompeten dalam melakukan uji genetis. Hasil penilaian sertifikasi baru efektif apabila melibatkan pakar dalam tim penilai karena memerlukan uji genetis; 2) Untuk TBT, TBS, dan APB penilaian dari BPTH efektif, namun masih mengalami kesulitan dalam pengenalan jenis; 3) Apabila sertifikasi akan dilakukan oleh Dinas sesuai Permenhut P.1/2009, akan lebih efisien dari segi waktu dan tenaga, namun agar dapat diimplementasikan secara efektif ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu : a) Ditjen RLPS sudah mengeluarkan pedoman pelaksanaan sertifikasi dan menyelenggarakan diklat sertifikasi; b) manfaat melakukan sertifikasi harus benar-benar dirasakan oleh Dinas; c) ada persetujuan dari Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan DPR setempat untuk mengalokasikan anggaran bagi sertifikasi perbenihan; d) ada lembaga yang bertugas melakukan akreditasi kepada Dinas; e) tim penilai sertifikasi harus benar-benar melibatkan BPTH dan pakar. Hasil penilaian efisiensi kelembagaan sertifikasi sumber benih tanaman hutan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : 1) Kelembagaan sudah efisien dari sudut pandang pengelola sumber benih bersertifikat. Pengusahaan sumber benih bersertifikat ternyata layak dari segi finansial, dan biaya transaksi sertifikasi yang dikeluarkan tidak signifikan dibanding dengan keuntungan yang diperoleh. Meski demikian pengusahaan sumber benih bersertifikat apabila terjadi penurunan volume penjualan sebesar 20%, atau terjadi kenaikan biaya produksi sebesar 10%, atau kombinasi keduanya; 2) Distribusi manfaat antar pelaku tataniaga ternyata belum seimbang. Farmer’s Share (FS) terbesar dan distribusi marjin keuntungan paling seimbang diperoleh pada saluran langsung dan saluran tingkat satu, dengan syarat harga bibit mempertimbangkan adanya sertifikasi sumber benih. Harga bibit yang tidak mempertimbangkan adanya sertifikat membuat nilai FS dan distribusi manfaat yang diperoleh pengusaha sumber benih paling kecil dibanding pelaku tataniaga lain; 3) Distribusi informasi antar pemangku kepentingan ternyata belum merata, meliputi infomasi kebijakan, teknologi perbenihan, dan infomasi pasar. BPTH belum optimal dalan mengelola informasi perbenihan dan mendistribusikannya kepada pelaksana kebijakan di daerah serta pengusaha perbenihan. Disimpulkan pula bahwa pengusahaan sumber benih bersertifikat masih berprospek menghasilkan keuntungan di masa mendatang, dengan syarat sistem sertifikasi tersebut disempurnakan agar efektif, dan perlu didukung kebijakan insentif dari pemerintah. Sertifikasi bertujuan memberikan perlindungan mutu produk kepada konsumen. Apabila sistem sertifikasi tidak disempurnakan (terutama dalam hal pengawasan peredaran benih/bibit), maka manfaat dari sertifikasi tidak dapat diwujudkan karena kurangnya jaminan mutu produk yang
iv
benar-benar dapat melindungi konsumen, sehingga posisi tawar pengelola sumber benih dalam menentukan harga produk menjadi lemah. Apabila hal itu terjadi, maka secara ekologis maupun secara finansial, sertifikasi sumber benih tidak dapat membawa manfaat bagi produsen maupun konsumen. Penelitian ini menghasilkan beberapa butir rekomendasi bagi Ditjen RLPS untuk menyempurnakan sistem sertifikasi sumber benih tanaman hutan, yaitu : 1) Ditjen RLPS segera mengeluarkan pedoman teknis sertifikasi sumber benih, mutu benih, maupun mutu bibit sebagai penjabaran Permenhut P.1/2009, termasuk mengenai distribusi biaya antara Dinas dan pengusaha benih/bibit, besaran pungutan jasa yang diperkenankan, serta akreditasi Dinas yang berhak menerbitkan sertifikat; serta 2) Ditjen RLPS segera menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan untuk tenaga pengawas perbenihan dan penilai sertifikasi untuk staf Dinas. Untuk menyempurnakan sistem pengawasan terhadap peredaran benih atau bibit, disarankan agar Dinas menerapkan sanksi (punishment) tegas yaitu pencabutan izin bagi pengada benih/bibit yang tidak melaporkan produksi dan distribusi benih/bibitnya sehingga peredaran benih/bibit dapat terpantau. Pengelolaan sumber benih bersertifikat ternyata layak dan menguntungkan secara finansial, sehingga disarankan Dinas Kehutanan dapat lebih aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sumber benih, sebab berprospek sebagai sumber pendapatan daerah (PAD). PAD bisa didapat dari pungutan jasa penerbitan sertifikat maupun retribusi, asalkan besarnya proporsional dan tidak memberatkan pengusaha benih. Bagi pelaku tataniaga perbenihan, disarankan agar menbentuk forum komunikasi perbenihan di tingkat propinsi sebagai wahana tukar menukar informasi teknologi, ketersediaan benih dan atau bibit, serta informasi pasar. Sedangkan bagi para peneliti, disarankan agar melakukan penelitian permodelan untuk mengetahui besarnya pungutan jasa penerbitan sertifikasi yang layak bagi pengusahaan sumber benih, serta penelitian yang membandingkan secara teknis kualitas benih dari sumber benih bersertifikat dan non sertifikat. Kata Kunci: efektivitas, efisiensi, kelembagaan, sertifikasi sumber benih tanaman hutan, kebijakan
v
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KELEMBAGAAN SERTIFIKASI SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN STUDI KASUS DI KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN SELATAN
Oleh :
FAIQOTUL FALAH ( E 151070274 )
Tesis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2009
LEMBAR PENGESAHAN Judul Penelitian Nama NRP
: Efektifitas dan Efisiensi Kelembagaan Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Hutan di Wilayah Kalimantan : Faiqotul Falah : E151070274
Disetujui : Komisi Pembimbing
Dr. Ir. Iskandar Z. Siregar, M.For.Sc. Anggota
Dr.Ir. Bramasto Nugroho, M.Si. Ketua
Diketahui
Ketua Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan
A.n. Dekan Sekolah Pascasarjana Sekretaris Program Pascasarjana
Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS.
Dr. Ir. Naresworo Nugroho, MSi.
PRAKATA Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas selesainya proposal penelitian ini dengan baik dan lancar. Proposal penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis untuk mendapatkan gelar Magister Sain pada Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan. Proposal penelitian ini ditujukan untuk menilai efektifitas kelembagaan sertifikasi sumber benih tanaman hutan di Kalimantan dalam menjamin mutu benih tanaman hutan, serta menilai efisiensi distribusi manfaat dan informasi antar pemangku kepentingan yang terkait di dalamnya. Hasil penelitian diharapkan akan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan sertifikasi sumber benih tanaman hutan di Kalimantan. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Bramasto Nugroho, M.Si., dan Bapak Dr. Ir. Iskandar Zulkarnain Siregar, M.For.Sc atas kesediaan memberi bimbingan selama penulisan proposal. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan khususnya kepada rekan-rekan mahasiswa IPH angkatan 2007, serta kepada rekan-rekan mahasiswa pascasarjana di lingkup Fakultas Kehutanan IPB atas dukungan dan bantuan secara langsung maupun tidak terhadap penyempurnaan rencana penelitian ini. Pada akhirnya penulis berharap penelitian ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat sesuai dengan tujuan. Kepada siapapun yang peduli terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan kritik dan saran kepada penulis.
Bogor, Maret 2009 Penulis
© Hak Cipta milik IPB, tahun 2010
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugkan kepentingan yang wajar IPB Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB
vi
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KELEMBAGAAN SERTIFIKASI SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN : STUDI KASUS DI KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN SELATAN
FAIQOTUL FALAH E 151070274
Tesis Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2010
vii
Penguji Luar Komisi pada Ujian Tesis : Prof.Dr.Ir. Dudung Darusman, MA.
viii
Judul Tesis
: Efektivitas dan Efisiensi Kelembagaan Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Hutan : Studi Kasus di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan
Nama
:
NRP
: E 151 070 274
Faiqotul Falah
Disetujui Komisi Pembimbing
Dr. Ir. Bramasto Nugroho, MS. Ketua
Dr. Ir. Iskandar Z. Siregar, M.For.Sc. Anggota
Diketahui Ketua Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan
Dekan Sekolah Pascasarjana
Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS
Prof. Dr. Ir. Khairil A Notodiputro, MS
Tanggal Ujian : 19 Februari 2010
ix
Tanggal Lulus :
PRAKATA Alhamdulillah, penulisan tesis ini akhirnya dapat diselesaikan. Selain sebagai syarat dalam memperoleh gelar Magister Sains, kegiatan penelitian dalam penyusunan tesis ini menjadi bagian dalam kegiatan penelitian di instansi dimana penulis bekerja, yaitu di Balai Penelitian Teknologi Perbenihan (BPTP) Samboja. Identifikasi masalah dalam kelembagaan sertifikasi perbenihan telah dilakukan sejak tahun 2007 dan 2008 di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah oleh tim peneliti BPTP Samboja. Hasil temuan mengenai situasi masalah tersebut mendasari dilakukannya penelitian mengenai Efektivitas dan Efisiensi Kelembagaan Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Hutan, dengan mengambil studi kasus di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan yang terkait dalam bidang perbenihan tanaman hutan khususnya para penentu kebijakan perbenihan, serta para akademisi/peneliti pada umumnya. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, meski demikian penulis berharap bahwa tesis ini dapat bermanfaat sesuai harapan. Akhir kata, selamat membaca.
Bogor, Februari 2010
Faiqotul Falah
x
UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian dan penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1.
Dr. Ir. Bramasto Nugroho, MS., dan Dr. Ir. Iskandar Z. Siregar, M.For.Sc atas perannya sebagai komisi pembimbing yang telah banyak mengarahkan dan memberi saran perbaikan.
2.
Prof.Dr.Ir. Dudung Darusman, MA selaku penguji dalam sidang tesis.
3.
Segenap staf dan penunjang Departemen Manajemen Hutan serta Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan IPB atas dukungan dan bantuannya selama penulis menempuh studi dan menyelesaikan penulisan tesis.
4.
Badan Litbang Kehutanan yang telah memfasilitasi terselenggaranya Program Research School bersama dengan Sekolah Pascasarjana IPB.
5.
Ir. Tjuk Sasmito Hadi, M.Sc. selaku Kepala BPTP Samboja beserta seluruh staf atas segala dukungan dan bantuan bagi penulis selama menempuh studi maupun dalam persiapan dan pelaksanaan penelitian tesis.
6.
Tim peneliti Kelembagaan Sertifikasi Sumber Benih BPTP Samboja : Amir Maruf, Tri Atmoko,
Suhardi, dan Mira Kumala Ningsih untuk segala
bantuan dan kerjasamanya dalam pengambilan data penelitian. 7.
Dra.Dida Syamsuwida, M.Sc., Ir. Nurhasybi, Dr. Budi Leksono, dan Dr.Arif Nirsatmanto dari Balitbang Dephut untuk apreasiasi, saran, dan informasi yang sangat berguna untuk pelaksanaan penelitian ini.
8.
Seluruh pihak yang telah berperan dalam memberi informasi dan saran dalam pelaksanaan penelitian ini : BPTH Banjarbaru, Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kehutanan Kab. Tanah Laut, Kab. Hulu Sungai Tengah, dan Kab. Balangan, Kalimantan Selatan, Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Kutai Kartanegara, BPDAS Barito, BPDAS Mahakam Berau, Manajemen PT. Inhutani III, PT ITCI Kartika Utama, PT Graha Kaltim Sentosa, PT. Karunia Sanjaya Makmur, Tectona Group, CV Girilusindo Landscape, LSM Gaharu Persada, dan KT Meratus Sejahtera, serta seluruh pengada bibit yang menjadi informan penelitian ini.
xi
9.
Teman-teman seperjuangan peserta program S2 Research School angkatan 2007 untuk persahabatan, dukungan, dan kerja sama selama penulis menempuh studi S2 di IPB.
10.
Rekan-rekan mahasiswa S2 IPH angkatan 2007 untuk pertemanan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan penulisan tesis ini.
11.
Suami dan putra tercinta, Kurniadi Wahyudianto dan Tangguh Ahmad Fadhil Kurnia, beserta keluarga di Semarang dan Cibinong untuk semua dukungan, bantuan dan kesabaran selama penulis menempuh studi S2, melaksanakan penelitian di Kalimantan, dan menyelesaikan penulisan tesis di Bogor.
xii
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Semarang, 25 Juni 1977 sebagai anak keempat dari pasangan Yusuf Ruh Hayat dan Fathimatuzzahra. Penulis menyelesaikan pendidikan SD hingga SMA di Semarang.
Pendidikan Strata 1 ditempuh di
Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (lulus tahun 2001). Penulis pernah bergiat sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dan pendidikan lingkungan bersama Yayasan Relung, Yogyakarta, antara tahun 1999 hingga 2002. Sejak tahun 2003, penulis bekerja sebagai peneliti pada Loka Litbang Satwa Primata Samboja (Kalimantan Timur), sebuah instansi di bawah Badan Litbang Kehutanan Departemen Kehutanan Pada tahun 2007, Loka Litbang Satwa Primata berubah menjadi Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Samboja. Penulis berkesempatan mendapatkan Diploma dalam Environmental Management dari Maastricht School of Management, The Netherlands, pada tahun 2006 dengan beasiswa dari Tropenbos-Huygens. Tahun 2007, penulis berkesempatan menempuh pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan, Institut Pertanian Bogor, atas beasiswa dari Program Research School Badan Litbang Kehutanan. Penulis menikah dengan Kurniadi Wahyudianto, dan dikaruniai seorang putra yang diberi nama Tangguh Ahmad Fadhil Kurnia.
xiii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR SINGKATAN . I. PENDAHULUAN A. B. C. D.
Latar Belakang Situasi Masalah Rumusan Masalah Tujuan Penelitian 1. Tujuan Umum 2. Tujuan Khusus E. Hipotesis F. Ruang Lingkup G. Manfaat Penelitian
Halaman xiv xvii xviii xix xx 1 1 2 6 8 8 8 9 9 9
II. TINJAUAN PUSTAKA A. Kelembagaan B. Batasan Operasional Beberapa Istilah dalam Bidang Perbenihan C. Kebijakan Pemerintah terkait Perbenihan Tanaman Hutan D. Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Hutan E. Para Pemangku Kepentingan F. Konsep Tataniaga G. Biaya Transaksi
11 11
III METODOLOGI PENELITIAN A. Waktu dan Lokasi Penelitian B. Alur Penelitian C. Analisis Data 1. Analisis isi kebijakan 2. Analisis implementasi kebijakan sertifikasi sumber benih a. Analisis terhadap hasil penilaian sertifikasi sumber benih b. Analisis terhadap implementasi mekanisme sertifikasi c. Analisis peran para pemangku kepentingan 3. Analisis kesenjangan 4. Penilaian efektivitas kelembagaan sertifikasi sumber benih
26 26 27 29 30 30 30 30 31 31 31
xiv
12 14 17 21 23 25
Halaman 5. Analisis rantai informasi 6. Analisis finansial tataniaga benih a. Analisis kelayakan pengusahaan sumber benih bersertifikat b. Analisis Farmer’s Share c. Analisis penyebaran marjin tataniaga d. Analisis biaya transaksi 7. Penilaian efisiensi kelembagaan sertifikasi sumber benih IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hasil Observasi Kondisi Terkini B. Efektivitas Kelembagaan Sertifikasi Sumber Benih 1. Analisis isi terhadap kebijakan sertifikasi sumber benih a. Standar khusus sumber benih b. Mekanisme penerbitan sertifikasi sumber benih 2. Analisis implementasi kebijakan setifikasi sumber benih a. Analisis terhadap hasil penilaian sertifikasi b. Analisis terhadap implementasi mekanisme sertifikasi sumber benih c. Analisis peran d. Prospek implementasi Permenhut No P.1/2009 3. Analisis kesenjangan 4. Penilaian efektivitas kelembagaan sertifikasi sumber benih C. Efisiensi Kelembagaan Sertifikasi Sumber Benih 1. Analisis kelayakan finansial dan biaya transaksi sertifikasi sumber benih 2. Analisis sensitivitas 3. Jalur tataniaga benih dan distribusi manfaat 4. Analisis distribusi informasi 5. Penilaian efisiensi kelembagaan sertifikasi sumber benih D. Sintesis Penilaian Efektivitas dan Efisiensi Sertifikasi Sumber Benih E. Pembelajaran dari Sistem Sertifikasi Sumber Benih Departemen Pertanian F. Prospek Pengusahaan Sumber Benih Bersertifikat di Masa Mendatang G. Permenhut No P.72/2009 sebagai Revisi Permenhut No P.1/2009 H. Permasalahan dan Alternatif Solusi dalam Sertifikasi Sumber Benih
31 32 32 32 33 34 34 35 35 35 36 36 42 49 49 51 54 56 58 60 61 61 67 69 76 79 80 82 83 86 87 91
xv
Halaman V.
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan B. Saran DAFTAR PUSTAKA . LAMPIRAN
xvi
91 92 94 97
DAFTAR TABEL Halaman 1. Peraturan perundangan yang terkait dengan perbenihan tanaman hutan
15
2. Tahapan, sumber data, dan metode penelitian
27
3. Hasil analisis biner mengenai ada tidaknya ketentuan yang menjamin kebenaran kelas sumber benih dalam kebijakan yang berlaku
38
4. Perbandingan mekanisme sertifikasi berdasar Keputusan Ditjen RLPS No 101/Kpts/V/2002, Peraturan Ditjen RLPS No 3/PTH-V/2007, dan Permenhut No 01/2009
48
5. Rata-rata pertumbuhan dan bentuk batang, serta tingkat perolehan perbaikan genetik berdasarkan kelompok sumber benih pada uji genetik A.mangium umur 2 tahun di tiga lokasi
50
6. Hasil telaah database penilaian sertifikasi SB kelas TBP, KB, dan KP yang dilakukan oleh BPTH Banjarbaru
52
7. Matrik analisis peran parapihak dalam kegiatan sertifikasi sumber benih tanaman hutan di Kalimantan
54
8. Kesenjangan antara aturan yang berlaku dengan realisasi kegiatan sertifikasi sumber benih
59
9. Hasil penilaian efektivitas sertifikasi sumber benih
60
10. Karakteristik pengelola sumber benih yang menjadi informan penelitian
62
11. Hasil analisis kelayakan finansial pengusahaan sumber benih bersertifikat
64
12. Hasil analisis sensitivitas kelayakan finansial pengusahaan sumber benih bersertifikat
67
13. Distibusi manfaat dalam tipe saluran satu tingkat
70
14. Distribusi manfaat dalam tipe saluran dua tingkat
72
15. Distribusi manfaat dalam tipe saluran tiga tingkat
73
16. Distribusi informasi dalam kegiatan sertifikasi sumber benih 17. Problema dan rekomendasi solusi dalam kegiatan sertifikasi sumber benih tanaman hutan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan
76 88
xvii
DAFTAR GAMBAR Halaman 1. Skema masalah dalam sertifikasi sumber benih tanaman hutan
5
2. Pohon masalah dalam penelitian Kelembagaan Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Hutan
8
3. Skema fungsi peran para pemangku kepentingan dalam perbenihan tanaman hutan
22
4. Jalur peredaran benih di Kalimantan untuk keperluan proyek pemerintah dalam rehabilitasi lahan
22
5. Jalur peredaran benih di Kalimantan untuk keperluan non proyek pemerintah dalam rehabilitasi lahan
23
6. Alur penelitian
29
7. Hubungan antara berbagai aspek kebijakan dalam sertifikasi sumber benih
36
8. Skema prosedur sertifikasi sumber benih tahun 2002 – 2007
43
9. Prosedur sertifikasi sumber benih kelas TBP, KBS, KBK, dan KP menurut Peraturan Ditjen RLPS No P.3/ 2007
45
10. Prosedur sertifikasi sumber benih menurut Permenhut No P.1/ 2009
47
11. Hubungan antar aktor dalam kegiatan sertifikasi sumber benih
55
12. Jalur tataniaga tipe saluran langsung 13. Jalur tataniaga tipe saluran satu tingkat
69 69
14. Jalur tataniaga saluran dua tingkat 15. Jalur tataniaga saluran tiga tingkat
72
16. Pertukaran informasi antar pelaku perbenihan
79
17. Sintesis penilaian efektivitas dan efisiensi sertifikasi sumber benih tanaman hutan
81
xviii
73
DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1. Data Sumber Benih di wilayah Kalimantan hingga tahun 2008 97 2. Data Sumber Benih di wilayah Kalimantan hingga tahun 2009
100
3.
Hasil wawancara dengan BPTH Banjarbaru
104
4.
Rekapitulasi hasil wawancara dengan Dinas-dinas Kehutanan
106
5.
Hasil wawancara dengan pengelola sumber benih yang belum mengajukan sertifikasi Standar lembaga dan sarana penilaian sertifikasi menurut Permenhut P.1/2009 Kesenjangan antara standar khusus sumber benih dalam Permenhut No P.1/2009 dengan kondisi ideal Rekapitulasi hasil wawancara dengan pengelola sumber benih mengenai persepsi tentang Permenhut P.1/2009 Analisis finansial pengusaha sumber benih bersertifikat
111
6. 7. 8. 9.
10. Rekapitulasi hasil wawancara dengan pengelola sumber benih mengenai aspek informasi perbenihan 11. Analisis sensitivitas
xix
112 114 116 118 130 133
DAFTAR SINGKATAN
APB
:
Areal Produksi Benih
Balitbanghut
:
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
BCR
:
Benefit and Cost Ratio
BPDAS
:
Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
BPTH
:
Balai Perbenihan Tanaman Hutan
BPTH
:
Balai Penelitian Teknologi Perbenihan
BUMN
:
Badan Usaha Milik Negara
BUMD
:
Badan Usaha Milik Daerah
BUMS
:
Badan Usaha Milik Swasta
DAS
:
Daerah Aliran Sungai
Dephut
:
Departemen Kehutanan
Deptan
:
Departemen Pertanian
Dit.PTH
:
Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan
Dirjen RLPS
:
Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
Ditjen RLPS
:
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
FS
:
Farmer’s Share
GKS
:
Graha Kaltim Sentosa
GL
:
Girilusindo Landscape
GNRHL
:
Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
HA
:
Hutan alam
HD
:
Hutan Desa
HKm
Hutan Kemasyarakatan
HT
:
Hutan tanaman
HTI
:
Hutan Tanaman Industri
HTR
:
Hutan Tanaman Rakyat
INH III
:
Inhutani III
IRR
:
Interest Rate of Return
ITCIKU
:
ITCI Kartika Utama
IUPHHK- HT
:
Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
xx
KBK
:
Kebun Benih Klon
KBP
:
Kebun Benih Pangkas
KBS
:
Kebun Benih Semai
KP
:
Kebun Pangkas
KT MS
:
Kelompok Tani Meratus Sejahtera
LSM GP
:
Lembaga Swadaya Masyarakat Gaharu Persada
MARR
:
Minimum Attractive Rate of Return
Menhut
:
Menteri Kehutanan
NPV
:
Net Present Value
Pemda
:
Pemerintah Daerah
Permenhut
:
Peraturan Menteri Kehutanan
Permentan
:
Peraturan Menteri Pertanian
PP
:
Peraturan Pemerintah
SB
:
Sumber Benih
SK
:
Surat Keputusan
TBS
:
Tegakan Benih Terseleksi
TBT
:
Tegakan Benih Teridentifikasi
UU
:
Undang-undang
xxi
