EFEKTIFITAS PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN DALAM PENCAPAIAN KINERJA PUSKESMAS DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL IMPLEMENTATION EFFECTIVENESS MANAGEMENT FUNCTIONS IN PERFORMANCE ACHIEVEMENT IN THE DISTRICT HEALTH CENTER DIGOEL Ivone Ria Fianty Rumbrapuk1 , M. Alimin Maidin 2, Syahrir A. Pasinringi2
¹Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel ²Staf Manajemen Administrasi Rumah Sakit FKM Unhas
Alamat Korespondensi : Ivone Ria Fianty Rumbrapuk Jl. Perum Pegawai no 33 Trans Papua Km 3 Tanah Merah Boven Digoel Hp. 081344437246 Emal:
[email protected]
1
Abstrak Cakupan kinerja puskesmas yang rendah menyebabkan perlunya manajemen untuk meningkatkan cakupan tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pencapaian kinerja puskesmas di Kabupaten Boven Digoel. Jenis penelitian ini digunakan adalah penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pihak – pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program kerja di puskesmas di Kabupaten Boven Digoel. Penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi perencanaan (P1) pada proses perencanaan masih ada yang belum efektif karena tidak melibatkan staf, namun dari segi output berupa Planning Of Action (POA) sudah efektif karena semua puskesmas memiliki (POA). Pelaksanaan fungsi pengorganisasian belum efektif karena masih ada beberapa Kepala puskesmas tidak mampu mengorganisir bawahan untuk bekerja sesuai dengan kemampuan karena keterbatasan tenaga dan sarana yang dimiliki. Pelaksanaan fungsi pelaksanaan belum efektif karena masih ada pelaksanaan program berdasarkan pedoman yang ada sesuai tupoksi dan protap. Pelaksanaan kegiatan sering tidak sesuai rencana awal terkadang terdapat beberapa hambatan sehingga waktunya diundur atau dimajukan. Pelaksanaan fungsi pengawasan masih belum efektif karena tidak dilakukan monitoring pelaksanaan program kerja dan supervise. Hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program kerja di PKM pada P2 dan P3 berupa terbatasnya tenaga professional, saran dan prasarana. Kata kunci: Fungsi Manajemen, Puskesmas, cakupan program
Abstract Coverage of the low performance of health centers led to the need for management to increase the coverage. The research aimed to investigate and analyze the effectiveness of the implementation of the management functions in achieving the performance of the Community Health Center In Boven Digoel Regency. The research type was qualitative. The research informants were the who were involved in implementing the work programs of the Community Health Center in Boven Digoel Regency. The research results indicated that the plan implementation (PI) in the planning precess was not yet effective because the staff members were involved, though from the point of view of the output of the Planning of Action (POA) it was effective since all the Community Health Centers had possessed POA. The implementation of the organizational function was not yet effective because some of the chiefs of the health centers were still incapable of organizing their staff members to perform their jobs due to the inadequacy of both the man-powers and the means. The implementation of the functions was also ineffective because of the presence of the program implementation which was still based on the guidelines prescribed in the application of duties (Tupoksi) and SOP. Basides, the activities were not in line with the prevous plans, often there had been constraints; consequently the implementation was delayed or quickened. The implementation of the supervision function was still ineffective because the work program and the supervision were not monitored regularly. Therefore, the constraints faced in implementation of the work programs in the Community Health Centers at P2 and P3 were the inadequate men power. Keywords: Management Functions, health centers, program coverage
2
PENDAHULUAN Salah satu fasilitas kesehatan yang bentuk pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat
adalah
puskesmas.
Puskesmas sebagai UPTD dinas kesehatan
menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional dinas kesehatan kabupaten/ kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. Misi puskesmas adalah mendukung tercapainya misi kesehatan nasional serta wilayah puskesmas yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Kemenkes RI, 2009). Penilaian kinerja puskesmas digunakan agar diketahui tingkat pencapaian kunjungan dibandingkan dengan target yang harus dicapainya, dapat melakukan identifikasi dan analisis masalah, mencari penyebab dan latar belakang serta hambatan masalah kesehatan di wilayah kerjanya berdasarkan adanya kesenjangan pencapaian kinerja Puskesmas (Depkes RI, 2006). Dalam rangka peningkatan manajemen di tingkat Puskesmas, maka unsur-unsur manajemen yang terdiri atas perencanaan, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan, pengendalian dan penilaian telah dikernbangkan. Perencanaan adalah proses penyusunan yang sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalahmasalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Tingkat Puskesmas dilakukan dalam 4 tahap yaitu tahap persiapan, tahap analisis situasi, tahap penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan tahap penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) (Hasibuan, 2010). Pemimpin puskesmas merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan demi keberhasilan kinerja puskesmas. Oleh karena itu, seorang pemimpin dituntut memiliki kualitas kepemimpinan yang handal untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan yang akan dihadapi oleh organisasinya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka seorang pemimpin diharapkan mampu menggerakkan orang-orang yang ada dalam sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama. Kepemimpinan tersebut merupakan upaya untuk merealisasikan pelaksanaan manajemen bagi peningkatan manajemen sumber daya bawahan, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Keberhasilan kepemimpinan dimana semua unsur manajemen itu harus mengarah pada tujuan dan nilainilai yang telah disepakati oleh kelompok atau organisasi dalam menghadapi tantangan atau mencapai tujuan puskesmas yang dipimpinnya (Azwar, 2009).
3
Puskesmas Kabupaten Boven Digoel mempunyai cakupan pelayanan yang masih rendah bila dibandingkan dengan standar pelayanan minimal. Hal ini disebabkan tidak ada tenaga bidan, yang ada hanya seorang Kepala Puskesmas. Penyebab lain rendahnya cakupan antenatal adalah terbatasnya pengetahuan ibu, suami dan keluarga tentang pentingnya pelayanan antenatal, serta kurangnya komunikasi dan koordinasi antar puskesmas dalam upaya kesehatan ibu dan anak. Penelitian Sumiati (2012), menyatakan proses perencanaan yang kurang matang, lemahnya koordinasi internal puskesmas menyebabkan cakupan program rendah. penelitian Siriyei ( 2013), yang
menyatakan pelaksanaan fungsi manajemen Pelaksanaan dan
pengendalian (P2) memiliki kategori baik sekitar 50%. Penelitian
Evelyn et al (2012),
menyatakan peran kepala puskesmas dalam sosialisasi dan monitoring serta peran staf dalam pelaksanaan kebijakan belum optimal di puskesmas.
Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan menganalisis efektifitas penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pencapaian kinerja puskesmas di Kabupaten Boven Digoel BAHAN DAN METODE Lokasi dan Desain Penelitian Penelitian ini akan dilaksanakan di puskesmas - puskesmas yang ada di Kabupaten Boven Digoel. Jenis penelitian ini digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dimaksudkan untuk menggambarkan penerapan fungsi- fungsi manajemen dalam pencapaian kinerja puskesmas di Kabupaten Boven Digoel (Notoatmodjo, 2009). Informan Informan dalam penelitian ini adalah : Pihak – pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program kerja di puskesmas di Kabupaten Boven Digoel . Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini instrument dipakai berupa observasi, pedoman wawancara mendalam (in-depth interview) dan dokumen. Analisa Data Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain. Guna menjamin validitas data dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan triangulasi sumber, metode, dan data. Setelah triangulasi dilakukan dengan cara mengkonfirmasikan hasil wawancara dengan data sekunder, dokumen pendukung dan suatu observasi (Sugiyono, 2013).
4
HASIL Tabel 1 menunjukkan bahwa
dari 10 puskesmas
puskesmas yang telah efektif dalam melaksanakan
yang
dinilai, terdapat
tujuh
perencanaan program kerja
yaitu
puskesmas Iniyandit Tanah Merah, Bomakia, Mindiptna, Waropko, Kombut, dan puskesmas Firiwage, sedangkan puskesmas yang masih belum efektif dalam proses perencanaan program kerja adalah puskesmas Arimop, Fofi, dan puskesmas Kouh. Tabel 2 menunjukkan bahwa puskesmas yang telah efektif dalam melaksanakan pengorganisasian dan pelaksanaan program kerja yaitu puskesmas Mindiptna, Kombut, Fofi, dan puskesmas Firiwage. Sedangkan
puskesmas yang masih belum efektif yaitu
puskesmas Iniyandit, Tanah Merah, Bomakia, Arimop, Waropko dan puskesmas Kouh. Tabel 3 menunjukkan bahwa puskesmas yang efektif dalam pengawasan adalah puskesmas Iniyandit, Tanah Merah, Bomakia, Mindiptna dan puskesmas Firiwage. Sedangkan puskesmas yang tidak efektif dalam menjalankan pengawasan adalah puskesmas Kombut, Arimop, Waropko, Fofi dan puskesmas Kouh. Tabel 4 menunjukkan bahwa hambatan yang ditemukan pada puskesmas adalah kurangnya tenaga kesehatan dan sarana. Banyak tenaga yang tidak mampu dengan medan yang sulit dan terpencil, apalagi saranA kurang memadai, insentif yang sangat kurang, dan sulitnya masyarakat meninggalkan adat –istiadat dalam melahirkan, sehingga cakupan KIA tidak maksimal seperti yang diharapkan, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam penggunaan sumber daya.
PEMBAHASAN Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses perencanaan tidak semua puskesmas melibatkan staf, karena kepala puskesmas mampu membuat perencanaan program kerja. Rencana program kerja tersebut akan dibahas dalam mini lokakarya agar semua staf mengetahui apa program kerja puskesmas dan siapa-siapa penanggung jawab kegiatan tersebut. Namun ada juga puskesmas yang tidak melakukan mini lokakarya . Hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga sehingga tidak perlu diadakan mini lokakarya . Waktu pelaksanaan kegiatan, jadwal kegiatan, biaya, manajemen pelaksanaan kegiatannya bagaimana dan semua hal yang menyangkut dari perencanaan pelaksanaan kegiatan, yang sejalan dengan hasil penelitian Ningrum, yaitu perencanaan selalu menjadi pondasi utama dalam pelaksanaan kegiatan guna mendapatkan hasil yang telah ditetapkan.
5
Penelitian ini sesuai dengan penelitian Siriyei (2013), yang menyatakan pelaksanaan fungsi manajemen Perencanaan (P1) memiliki kategori baik di bawah dari 50%. Penelitian Sumiati (2012), menyatakan proses perencanaan yang kurang matang, lemahnya koordinasi internal puskesmas menyebabkan cakupan program rendah Dalam penyusunan perencanaan program kerja, kadang kepala puskesmas
tidak
melibatkan staf atau tidak membahas melalui mini lokakarya, namun ada beberapa kepala puskesmas
yang menyusun program melibatkan staf puskesmas. Ada juga puskesmas
pemekaran atau puskesmas induk yang melaksanakan pembuatan perencanaan program bukan di puskesmas namun di tempat tinggal masing- masing petugas di Ibukota Kabupaten yaitu Tanah Merah. Pembuatan perencanaan program kerja idealnya selalu melibatkan staf dan dibahas saat mini lokakarya di puskesmas tiap bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengorganisasian beberapa puskesmas tidak efektif. Hal ini disebabkan keterbatasan tenaga menyebabkan banyak program dipegang oleh satu orang tenaga, melakukan 2 atau lebih program sehingga
tidak efektif dalam
pekerjaan. Penanggung jawab program, kalau puskesmas induk banyak memiliki tenaga, jadi program-program satu orang, satu program. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ridwan, yang menyatakan pimpinan selaku administrator memiliki tugas yaitu melakukan koordinasi dan mengarahkan seluruh komponen manajemen agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Koordinasi dan pengarahan dilakukan bertujuan agar supaya semua komponen dapat menjalankan tugas mereka sesuai dengan perannya masing-masing demi tercapainya apa yang telah ditetapkan atau yang telah menjadi tujuan awal dari perencanaan tersebut. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya suatu kegiatan yang tanpa diikut sertakan dengan adanya koordinasi, komunikasi dan pengarahan akan mengalami hambatan dalam hal pencapaian tujuan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Baik itu pada bagian unit Gizi, KIA, UKS, dan lainnya selalu mengutamakan koordinasi, pengarahan dan supervisi. Fungsi pelaksanaan program kerja masih kurang efektif karena adanya beberapa program kerja yang tidak mencapai target tau diundur. Penilaian program dilakukan dengan cara melihat hasil cakupan program yang dibandingkan dengan cakupan bulan lalu dan target yang telah dibuat. Pemantauan hasil pelaksanaan kegiatan dibawa dalam pertemuan mini lokakarya
puskesmas untuk dinilai capaian hasil kegiatan dan diutamakan setiap
permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Siriyei ( 2013), yang
6
menyatakan pelaksanaan fungsi manajemen Pelaksanaan dan pengendalian (P2) memiliki kategori baik sekitar 50%, Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
fungsi pengawasan masih kurang efektif
dilakukan. Hal ini disebabkan kegiatan monitoring dan supervisi jarang dilakukan apalagi untuk puskesmas yang jauh dari kota tidak dilakukan. Pengawasan oleh Kepala Puskesmas
mengenai semua kegiatan evaluasi kinerja
tenaga kesehatan cukup, tetapi beberapa dikategorikan baik, pelaksanaan pengawasan kegiatan puskesmas harus seiring sejalan untuk menghasilkan output dan kinerja yang maksimal. Pengawasan tenaga, alat dan juga obat hanya di kontrol lewat laporan dari puskesmas induk maupun pemekaran, ke Dinas kesehatan kabupaten karena supervise dinas kesehatan ke Puskesmas induk/ pemekaran jarang sekali di lakukan, sehingga untuk mengetahui kekurangan lebih rinci mengenai tenaga, alat kesehatan dan obat dinas kesehatan masih belum pasti dalam perhitungan kebutuhan puskesmas sehingga masih terjadi kekurangan disana sini. Semua kepala puskesmas mengeluh dengan kekurangan tenaga kesehatan , biaya operasional puskesmas yang terlampau kurang , alat dan fasilitas kesehatan lainnya yang sangat minim, dengan melihat sisi geografi Kabupaten Boven Digoel yang sangat sulit dijangkau. Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel mengevaluasi dan
Merencanakan
kembali secara terinci mulai dari Ketenagaan, sarana prasarana kesehatan, pembiayaan operasional puskesmas yang minim (Dana operasional kecil) Monitoring dilakukan untuk mengetahui apakah petugas melakukan tanggung jawab sesuai tupoksi Kepala Puskesmas memonitoring semua tenaga kesehatan dapat bekerja dengan baik. Monitoring adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan suatu program termasuk mengecek secara reguler untuk melihat apakah kegiatan / program itu berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang dilihat atau ditemui dapat diatasi. Supervisi dilakukan dengan harapan agar setiap subdin mengevaluasi dan memantau kegiatan di puskesmas supervisi kepada semua penanggung jawab program dan keuangan, keterbukaan untuk bersama. Kegiatan supervisi kinerja puskesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel dilakukan tidak secara terencana. Supervisi kadang dilakukan 1 tahun
sekali
bahkan ada puskesmas
yang
tidak pernah dilakukan supervisi karena
lokasinya yang jauh. Supervise Dinas kesehatan ke Puskesmas induk maupun puskesmas pemekaran kalaupun ada dapat di hitung dengan jari, hampir di katakan jarang, sehingga program kerja
7
puskesmas
yang sudah dibuatkan dalam bentuk laporan oleh tenaga SP2TP yang
pengirimannya dapat di tempuh dengan transportasi yang mudah, maka laporan tersebut, dapat dengan lengkap di kirim ke dinas kesehatan kabupaten tetapi apabila puskesmas daerahnya sulit oleh transportasi maka kurang lebih trimester baru laporan program tersebut dapat tiba di dinas kesehatan kabupaten (Rapel Laporan Program Puskesmas ), pengawasan akan tenaga kesehatan juga tidak maksimal termasuk jadwal puskesmas keliling dan pengobatan ke kampung-kampung, petugas puskesmas (Kepala Puskesmas maupun staf ) yang absen sampai dengan satu bulan di kota dan tak pernah melaksanakan tugas semuanya jadi kurang di perhatikan oleh bagian kepegawaian. Penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Mu’rifah (2012), di puskesmas Batua Makassar yang menyatakan pelaksanaan evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang tidak diinginkan kemudian diperbaiki sehingga tujuan dapat tercapai sesuai harapan. Penelitian Sumiati (2012), menyatakan proses perencanaan yang kurang matang, lemahnya koordinasi internal puskesmas, keterlambatan pertanggungjawaban dan belum ada pengawasan dan evaluasi kegiatan dari Dinkes Kota Singkawang menyebabkan cakupan program rendah. Penelitian Evelyn (2011), menyatakan peran kepala puskesmas dalam sosialisasi dan monitoring serta peran staf dalam pelaksanaan kebijakan belum optimal di puskesmas.
8
KESIMPULAN DAN SARAN Pelaksanaan fungsi perencanaan (P1) pada proses perencanaan masih ada yang belum efektif karena tidak melibatkan staf, namun dari segi output berupa Planning Of Action (POA) sudah efektif karena semua puskesmas memiliki (POA). Pelaksanaan fungsi pengorganisasian belum efektif karena masih ada beberapa Kepala puskesmas tidak mampu mengorganisir bawahan untuk bekerja sesuai dengan kemampuan karena keterbatasan tenaga dan sarana yang dimiliki puskesmas, sehingga satu petugas memegang beberapa program kerja. Pelaksanaan fungsi pelaksanaan belum efektif karena masih ada pelaksanaan program sering tidak sesuai rencana awal terkadang terdapat beberapa hambatan sehingga waktunya diundur atau dimajukan. Pelaksanaan fungsi pengawasan masih belum efektif karena tidak dilakukan monitoring dan supervisi untuk mengetahui apakah petugas melakukan tanggung jawab sesuai tupoksi. Hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program kerja di PKM pada P2 dan P3 yaitu tenaga kurang, sarana dan prasarana kurang memadai, supervisi dan monitoring juga kurang serta sikap masyarakat yang masih kuat adat istiadatnya. Penelitian ini menyarankan agar kepala puskesmas dalam menyusun perencanaan melibatkan staf, dan memberi tugas kepada bawahan sesuai dengan kemampuannya sehingga program kerja dapat berjalan dengan baik. Agar dinas kesehatan rajin melakukan supervisi dan monitoring ke puskesmas, agar petugas membuat laporan kegiatan
9
DAFTAR PUSTAKA Azwar, A. (2009). Pengantar Administrasi Kesehatan, Binarupa Aksara, Jakarta. DepKes RI. (2006). Standar Manajemen Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan,Direktorat Yan Kep. Dirjen Yan. Med, Jakarta Evelyn M, Trisnantoro L, Zaenab NS. (2012). Evaluasi Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan Di Tiga Puskesmas Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol. 01, No. 3 September 2012 Hasibuan, H.M. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Bumi Aksara, Jakarta. Kemenkes RI. (2009). Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2010. 2014. Jakarta. Mu’rifah. (2012). Analisis Kinerja Pelayanan pada Puskesmas Batua Makassar.. Jurnal MKMI vol.2 no.5. Notoatmodjo, S. (2009). Metode Penelitian Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta. Sirinei Irenius. (2013). Faktor determinan rendahnya pencapaian cakupan standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Puskesmas Mojo Kota Surabaya Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif R@D, Rineka Ciota Jakarta. Sumiati Sri. (2013). Evaluasi Pengelolaan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Berdasarkan Pendekatan Sistem di Kota Singkawang Kalimantan Barat Tahun 2012
10
Tabel 1. Efektifitas fungsi perencanaan (P1) di puskesmas Kabupaten Boven Digoel Tahun 2014 No 1 2
Puskesmas PT, 39 tahun Iniyandit NP, 37 tahun Tanah Merah
3
BM, 46 tahun Bomakia
4
TK, 54 tahun Mindiptna EA, 26 Tahun Kombut DM, 45 tahun , Arimop KA, 50 tahun Waropko BN, 32 tahun Fofi FY, 29 tahun , Firiwage BR, 50 tahun Kouh VM, 50 tahun kadis
5
6
7 8
P1 (perencanaan ) semua rencana program dibicarakan dalam mini lokakarya sehingga staf terlibat dalam pembahasan POA tersebut permasalahan perencanaan puskesmas sudah diancang-ancang sebelum penyusunan POA tahunan baik BOK/OP di mini lokakarya puskesmas , namun ketika pembacaan alokasi dana pada saat raker jauh dari harapan kami. Oleh karena itu kami memperioritaskan program sesuai dana yang ada kegiatan yang harus diutamakan sesuai identifikasi permasalahan, perencanaan tersebut disosialisasikan di tingkat mini lokakarya dan dibuatkan usulan kegiatan penyusunan POA melibatkan semua unsur staf dan diangkat sebuah permasalahan yang akan diajukan ke dalam daftar kegiatan permasalahan yang sering menonjol dalam perencanaan adalah upaya menurunkan angka kunjungan pasien permasalahan cakupan program yang rendah dan tenaga kesehatan yang kurang
Kriteria Penilaian proses kegiatan rasional dan sistemik dalam menetapkan keputusan, kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka usaha mencapai tujuan secara efektif dan efisien meliputi penentuan sasaran, prosedur kerja, tujuan kegiatan dan target pencapaian
Kesimpulan efektif efektif
efektif
efektif efektif
kadang tidak dilakukan mini lokakarya berhubungan staf sering tinggalkan tempat tugas
tidak efektif
penyusunan POA dilakukan setiap tahun dengan melibatkan staf dan dibahas dalam minilokakarya
efektif
merumuskan permasalahan dana program kerja dalam mini lokakarya, manajemen merencanakan program melalui kerjasama tim, dan komunikasi pimpinan bawahan 9 melakukan mini lokakarya puskesmas tiap bulan guna saling bertukar pikiran untuk menentukan prioritas masalah yang bersifat mendesak, gawat atau berkembang 10 dalam penyusunan POA atau URK tidak ada kebersamaan yang membuat pimpinan saja tanpa melihat permasalahan /kendala yang ada di puskesmas, tidak ada mini lokakarya dan kerjasama tim Kadis Semua kasus dalam mengidentifikasi masalah terkait dengan penyelenggaraan manajemen puskesmas, sebenarnya sudah dapat disusun oleh mereka dengan melihat situasi kondisi dari masing-masing puskesmas., apa yang menjadi usulan dari puskesmas semua hanya dibuat sebagai RPK/POA. Sementara usulan (RUK) hanya menjadi bagian dari catatan yang diarsipkan saja oleh masing-masing puskesmas, penanggung jawab program, kalau puskesmas induk banyak memiliki tenaga, jadi program-program satu orang, satu program. Sedangkan puskesmas terjauh 1 orang rangkap pekerjaan jadi kadang laporan ada, kadang tidak ada pelaksanaan program belum sesuai rencana Kesimpulan : sebagian puskesmas telah melakukan perencanaan yang efektif namun sebagian lainnya masih tidak efektif
efektif efektif tidak efektif
11
Tabel 2. Efektifitas fungsi Pengorganisasian dan pelaksanaan (P2) di puskesmas Kabupaten Boven Digoel Tahun 2014 No 1 2
Puskesmas PT, 39 tahun Iniyandit NP, 37 tahun Tanah Merah
P2 (pengorganisasian dan pelaksanaan ) Kriteria kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan posyandu rutin proses mengatur penanggung jawab program sudah berjalan namun masih ada kendala-kendala yaitu belum menempatkan memahami sistem proyeksi, sehingga cakupan belum semuanya baik, pelaksanaan kegiatan di orang –orang puskesmas sesuai rencana, untuk 3 BM, 46 tahun Bomakia terkadang terdapat beberapa hambatan sehingga waktunya diundur atau dimajukan pelaksanaan 4 TK, 54 tahun Mindiptna kegiatan organisasi puskesmas berjalan dengan baik dan sesuai tupoksi, mengambil keputusan program dan lambat dan terlalu dewasa pencapaian 5 EA, 26 Tahun Kombut setiap kegiatan dilaksanakan sesuai rencana tujuan. 6 DM, 45 tahun , Arimop penanggung jawab puskesmas masih lemah dalam mengatur dan membuat keputusan untuk menyelenggarakan perencanaan puskesmas, kegiatan sering dilaksanakan tidak sesuai rencana awal 7 KA, 50 tahun Waropko melaksanakan mini lokakarya dan membagi masing-masing tupoksi untuk pertanggung jawab, kurang kerjasama antara staf, tidak semua kegiatan program berjalan dengan baik 8 BN, 32 tahun rapat antara pimpinan dan seluruh staf membahas kegiatan yang akan dilaksanakan, menunjuk Fofi salah satu staf sebagai penanggung jawab saling bekerjasama, keterbukaan baik pimpinan maupun staf, saling memahami dan tidak egois, perhatian manajemen sangat penting, membagi staf untuk penanggung jawab 9 FY, 29 tahun , Firiwage pengorganisasian puskesmas dengan menentukan penanggung jawab dari pelaksanaan setiap program pelayanan dasar puskesmas 10 BR, 50 tahun Kouh kurang berjalan maksimal karena tidak ada koordinasi, kurang tenaga. lintas sektor tidak berjalan Kadis mengidentifikasi masalah terkait dengan penyelenggaraan manajemen puskesmas, sebenarnya sudah dapat disusun oleh mereka dengan melihat situasi kondisi dari masing-masing puskesmas. Hanya saja sistem keuangan daerah, telah mempagukan dana khusus untuk suatu SKPD dengan besaran pagu anggaran yang sudah dipatok khusus, sehingga apa yang menjadi usulan dari tingkat puskesmas semua hanya dibuat sebagai RPK/POA. Sementara usulan (RUK) hanya menjadi bagian dari catatan yang diarsipkan saja oleh masing-masing puskesmas Kesimpulan : sebagian puskesmas telah melakukan pengorganisasian dan pelaksanaan kerja efektif namun sebagian lainnya masih tidak efektif
Kesimpulan tidak efektif tidak efektif
tidak efektif efektif efektif tidak efektif tidak efektif efektif
efektif tidak efektif
1
Tabel 3. Efektifitas fungsi Pengawasan (P3) di puskesmas Kabupaten Boven Digoel Tahun 2014 No 1
Puskesmas PT, 39 tahun Iniyandit
P3 (pengawasan) selalu kami lakukan kerjasama, Kepala Puskesmas memonitoring semua tenaga kesehatan dapat bekerja dengan baik, melakukan supervisi kepada semua penanggung jawab program 2 NP, 37 tahun Tanah evaluasi kinerja tenaga kesehatan cukup, tetapi beberapa dikategorikan baik, pengawasan Merah cukup baik, supervisi kegiatan puskesmas sudah berjalan 3 BM, 46 tahun Bomakia pengawasan oleh Kepala Puskesmas mengenai semua kegiatan, hasil dari kegiatan puskesmas di monitoring dan dievaluasi kembali 4 TK, 54 tahun Mindiptna pengawasan selalu dilakukan pada setiap kegiatan di puskesmas , monitoring dilakukan untuk mengetahui apakah petugas melakukan tanggung jawab sesuai tupoksi 5 EA, 26 Tahun Kombut monitoring secara formal, supervisi jarang dilakukan 6 DM, 45 tahun , Arimop kurang adanya pengawasan kegiatan , kurang adanya pencatatan yang baik 7 KA, 50 tahun Waropko program TB belum terlaksana dengan baik, tidak sesuai target karena tenaga laboratorium tidak ada, jurim kurang, cakupan KIA tidak mencapai target, semua kegiatan harus dilakukan mini lokakarya untuk evaluasi bulan berikut 8 BN, 32 tahun kegiatan supervisi dinkes sangat kurang karena daerah yang sulit dijangkau Fofi memanfaatkan kader bahkan sektor-sektor lainnya yang bisa membantu dalam program kerja 9 FY, 29 tahun , Firiwage pelaksanaan pengawasan kegiatan puskesmas harus seiring sejalan untuk menghasilkan output dan kinerja yang maksimal, monitoring kinerja tenaga kesehatan puskesmas dengan menekankan kehadiran dan profesionalitas tenaga kesehatan 10 BR, 50 tahun Kouh tidak ada pengawasan kinerja tenaga kesehatan , tidak ada monitoring program, supervisi tidak dilakukan Kadis kegiatan pengawasan dan pertanggung jawaban ada dari dinas kesehatan namun tidak rutin. Semuanya disesuaikan dana yang ada khusus monitoring, supervisi, kadang diselenggarakan kadang tidak. namun ketika DPA/anggaran tersebut keluar atau disahkan, kembali dilihat kemampuan dana yang ada Kesimpulan : sebagian puskesmas telah melakukan pengawasan yang efektif namun sebagian lainnya masih tidak efektif
Kriteria menilai hasil pekerjaan, dan menghindari penyimpangan agar para staf dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian tujuan program kerja
Kesimpulan efektif efektif efektif efektif tidak efektif tidak efektif tidak efektif
tidak efektif efektif
tidak efektif
2
Tabel 4. Hambatan dalam pelaksanaan program kerja di puskesmas Kabupaten Boven Digoel Tahun 2014 No Puskesmas
Hambatan
Kriteria Penilaian
1
PT, 39 tahun Iniyandit
2
NP, 37 tahun Tanah Merah
ada pengetahuan baru yang seharusnya sudah dilaksanakan tetapi karena belum tahu sehingga belum dilaksanakan jumlah tenaga yang kurang, lebih banyak perempuan dn IRT
3
BM, 46 tahun Bomakia
kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam penggunaan sumber daya, kurangnya peralatan dan kesadaran untuk pemeriksaan KIA
Hal – hal yang menghambat pelaksanaan progam kerja puskesmas sehingga tidak terlaksana atau tidak mencapai target
4 5
TK, 54 tahun Mindiptna EA, 26 Tahun Kombut
6
DM, 45 tahun , Arimop
7 8
KA, 50 tahun Waropko BN, 32 tahun Fofi
9
FY, 29 tahun , Firiwage
tenaga tata usaha tidak ada, sarana transportasi kurang, adatistiadat masyarakat kurang tanggapannya petugas kesehatan dalam bidang-bidangnya, kurang tenaga bidan, jarak jauh, medan sulit ditempuh, pelatihan yang kurang tentang KIA banyak tenaga yang tidak mampu dengan medan yang sulit dan terpencil, apalagi saran kurang memadai, insentif yang sangat kurang, bagi tenaga yang tempat tugasnya jauh , sarana dan prasarana tidak memadai, tenaga kebidanan yang tidak merata di puskesmas dan sulitnya masyarakat meninggalkan adat –istiadat dalam melahirkan, sehingga cakupan KIA tidak maksimal seperti yang diharapkan kurangnya tenaga dan sarana banyak tenaga yang tidak mau dengan medan yang sulit apalagi saran yang kurang memadai, insentif yang sangat kurang, tenaga bidan yang tidak merata di puskesmas , masyarakat yang masih menganut adat dan sangat sulit untuk dirubah perlu adanya peningkatan kompetensi bagi petugas kesehatan agar dapat menjalankan program dengan baik, kurangnya sarana dan belum memadai untuk menarik minat masyarakat berkunjung ke puskesmas
10 BR, 50 tahun Kouh kurangnya tenaga dan sarana kesimpulan : hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program kerja di PKM pada P2 dan P3 yaitu tenaga kurang, sarana dan prasarana kurang memadai, supervisi dan monitoring juga kurang serta sikap masyarakat yang masih kuat adat istiadatnya
