Editor in Chief Drs. RaswanUdjang, M.Si

JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume 2 No. 1., Mei 2016

ISSN : 2460-1233

Editor in Chief Drs. RaswanUdjang, M.Si Managing Editor TututDewiAstuti S.E., M.Si.,Ak., CA., CTA

Editorial Board Prof. Dr. Indra Bastian, MBA, CMA., Akt (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta) Dr. Greg Shailer, BCom., MCom., FCPA. (The Australian National University Canbera) Dr. Harun Harun, M.Acc, CA (University of Canberra) Dr. Sri Suryaningsum, MS.i, Ak, CA (Universitas Pembangunan Nasional Veteran) Wisnu Haryo Pramudya, SE, M.Si, Ak, CA (Akademi Akuntansi YKPN) Tutut Dewi Astuti, SE, M.Si, Ak, CA (Universitas Mercu Buana Yogyakarta) Rochmad Bayu Utomo, SE, M.Si, Ak, CA (Universitas Mercu Buana Yogyakarta) Nugraeni, SE, M.Sc (Universitas Mercu Buana Yogyakarta) Endang Sri Utami, SE, M.Si, Ak, CA (Universitas Mercu Buana Yogyakarta) Hasim As’ari, SE, MM (Universitas Mercu Buana Yogyakarta) M. Budiantara, SE, M.Si, Ak, CA (Universitas Mercu Buana Yogyakarta) Mushawir, M.Si (Universitas Mercu Buana Yogyakarta) Zaenal Wafa, ST, M.Kom (Universitas Mercu Buana Yogyakarta)

Asistan Editor Drs. Sumarsam DwiRusniwati ALAMAT REDAKSI Pusat Pengembangan Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta Jalan Wates km. 10 Yogyakarta 55753 Telpon (0274) 6498212 pesawat 145 Fax (0274) 6498213 http://ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id Email: [email protected] Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana (JRAMB) diterbitkan oleh Unit Publikasi Ilmiah & HaKI Universitas Mercu Buana Yogyakarta, dimaksudkan sebagai media pertukaran informasi dan hasil penelitian antara staf pengajar, alumni, mahasiswa. JRAMB terbit dua kali setahun. Redaksi menerima naskah yang belum pernah dipublikasikan. Pedoman penulisan naskah untuk JRAMB tercantum pada bagian akhir jurnal ini. Surat-menyurat mengenai artikel yang akan diterbitkan, langganan, keagenan dll, dialamatkan langsung ke alamat redaksi.

i


ISSN : 2460-1233

JURNAL RISET AKUNTANSI MERCU BUANA (JRAMB) Pusat Pengembangan Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta Sekretariat: Jalan Wates Km. 10 Yogyakarta, telpon (0274) 6498212 pesawat 144 email: [email protected] web: www.mercubuana-yogya.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kami bisa menyelesaikan Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana Edisi Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga jurnal edisi pertama ini akhirnya dapat diterbitkan. Redaksi menyadari bahwa jurnal edisi pertama ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya jurnal ini. Semoga jurnal ini memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Yogyakarta, 30 Mei 2016 Redaksi

ii


ISSN : 2460-1233

DAFTAR ISI Anggota Redaksi.................................................................................................................................. Kata Pengantar..................................................................................................................................... Daftar Isi ..............................................................................................................................................

ii iii iv

Analisa Rasio Keuangan (Studi Kasus Pada Industri Farmasi Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2014) Annisa Faktkhul Jannah....................................................................................................................... 1 - 20

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yogyakarta (Studi Kasus Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Atas Lkpd Yogyakarta Tahun 2010-2014 Khususnya Laporan Realisasi Anggaran) Aristyan Jeffri Nugroho, Martinus Budiantara .................................................................................... 21 – 34 Model Prediksi Kepemilikan Manajerial Dengan Teknik Analisis Multinomial Logistik Triska Dewi Pramitasari, Isti Fadah, Hadi Paramu.............................................................................. 35 - 58

Peran Ilmu Audit Forensik Dalam Menangani Kasus Korupsi Pengadaan Alat Simulator Surat Izin Mengemudi (Sim) Gressi Hariyanti ................................................................................................................................... 59 – 81

Analisa Kerugian Negara Dengan Penerapan Audit Investigasi Pada Indikasi Kecurangan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten X Dengan Analisis Fraud Triangle Ifnatul Khasanah .................................................................................................................................. 82 – 104

Pengaruh Dau Dan Pad Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Manggar WUlan Kumala ..................................................................................................................... 105 – 118 Faktor Penentu Ketepatan Waktu Corporate Internet Reporting Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei V.Wiratna Sujarweni, Lila Retnani Utami ........................................................................................... 119 – 137 Pedoman Penulisan Naskah ..................................................................................................................... 120

iii


ISSN : 2460-1233

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus Laporan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Atas LKPD Yogyakarta Tahun 2010-2014 Khususnya Laporan Realisasi Anggaran) Aristyan Jeffri Nugroho1, Martianus Budiantara2 12

Prodi Akutansi, Fakultas Ekonomi, UniversitasMercuBuana Yogyakarta 1 [email protected]

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Yogyakarta. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan belanja daerah. Sedangkan variabel dependennya adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio efisiensi.Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Yogyakarta tahun 2010-2014 yang telah diaudit oleh BPK. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) semua kabupaten/kota dan provinsi DIY. Hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang diukur dengan menggunakan software SPSS 16.Hasil penelitian ini adalah tingkat kekayaan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan belanja daerah juga memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kata kunci: tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah.

FACTORS AFFECTING FINANCIAL PERFORMANCE OF DISTRICT/CITY LOCAL GOVERNMENT OF YOGYAKARTA Case Study of Audit Inquiry Reports of Indonesian Supreme Audit Institution on the 2010-2014 Yogyakarta Local Government Financial Report Especially on the Budget Realization Report Aristyan Jeffri Nugroho1, Martianus Budiantara2 12

Prodi Akutansi, Fakultas Ekonomi, UniversitasMercuBuana Yogyakarta 1 krisnak@gmail,com

Abstract The research aims to find out factors of financial performance of regencies or city local government in Yogyakarta. The independent variables are wealth of local government, dependence on central government, and local government expenditures. On the other hand, the dependent variable is financial performance of local government as measured by the efficiency ratio. The population of this research is local government financial report of Yogyakarta in the period 2010-2014 audited by BPK. The samples are budget realization report of all regencies or city and the province of Daerah Istimewa Yogyakarta. Hypothesis of this research was examined by using multiple regression in SPSS 16 software. The result of this research indicates that wealth of local government has significant positive effect on the financial performance of local government. The dependence on central government has significant positive effect on the financial performance of local government. Then, local government expenditures also have significant positive effect on the financial performance of local government. Keywords: wealth of local government, dependence on central government and local government expenditures, financial performance of local government.

21


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PENDAHULUAN Memasuki era reformasi, Indonesia menerapkan

sistem

desentralisasi

ISSN : 2460-1233

pemerintahan

tahun

2000

Menurut Mahmudi (2010: 2) dalam

yang

Muhibtari (2014) terkait dengan tugas untuk

mensyaratkan perlunya pemberian otonomi

menegakkan akuntabilitas kinerja keuangan,

seluas-luasnya

kepada

pemerintah

daerah

pemerintah daerah bertanggungjawab untuk

termasuk

bidang

keuangan

daerah.

mempublikasikan laporan keuangan kepada

di

pada

(APBD).

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu

pemangku

implementasi dari paradigma hubungan antara

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

pemerintah

Negara

pusat

dan

daerah.Dalam

kepentingan.

menetapkan

Undang-undang

bahwa

laporan

pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran

fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau

(diskresi) untuk mengelola dan memanfaatkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sumber penerimaan daerah yang dimilikinya.

(APBD)

Pemerintah daerah harus mengoptimalkan

keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi

sumber-sumber penerimaan daerah tersebut

Pemerintahan (SAP) yang telah diaudit oleh

agar tidak mengalami defisit fiskal.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggaran merupakan alat akuntabilitas,

disampaikan

Laporan

berupa

Keuangan

Daerah

sebagai

manajemen dan kebijakan ekonomi yang

bentuk

berarti bahwa anggaran merupakan rencana

APBD dapat dilihat dari Laporan Keuangan

keuangan

Pemerintah

masa

datang

yang

mencakup

pertanggungjawaban

laporan

Daerah

(LKPD)

pelaksanaan

yang

telah

harapan manajemen terhadap pendapatan,

diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan

biaya dan transaksi keuangan lain dalam masa

Republik

satu tahun. Hal tersebut terkait dengan

pertanggungjawaban sumber-sumber keuangan

pelaksanaan suatu kebijakan. Suatu kebijakan

daerah dan penggunaannya adalah dengan

akan sulit diwujudkan pelaksanaannya tanpa

Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Unsur

didukung oleh ketersediaan anggaran karena

yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran

anggaran merupakan instrumen utama untuk

meliputi: Pendapatan, Belanja, Transfer dan

melaksanakan kebijakan. Dalam pelaksanaan

Pembiayaan.Sumber penerimaan pendapatan

progam-program dan kebijakan, pemerintah

daerah

daerah

program/kegiatan pemerintah daerah. Belanja

perlu

didukung

dengan

adanya

Indonesia

digunakan

(BPK

untuk

dipergunakan

RI).

Bentuk

menjalankan

anggaran. Anggaran dalam pemerintah daerah

Daerah

yang berisi rencana keuangan dalam rangka

pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan

pelaksanaan program dan kebijakan adalah

yang

berpotensi

untuk

kesejahteraan masyarakat. 22

dalam

rangka

meningkatkan


ISSN : 2460-1233

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan

relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan

fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskal besar

sumber dalam penerimaan pendapatan daerah.

akan memperoleh alokasi DAU relatif besar.

PAD menggambarkan tingkat kekayaan dalam

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan

suatu

upaya

pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi

menghasikan

layanan dasar umum. Layanan dasar publik

pendapatan secara mandiri. Setiap daerah

yang dimaksud antara lain adalah penyediaan

memiliki potensi daerah dan sumber-sumber

layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan

pendapatan yang berbeda-beda. Semakin besar

infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari

tingkat pendapatan asli daerah diharapkan

kemiskinan.

dapat mendorong peningkatan sumber dana

penyedia DAU akan memantau pemanfaaatan

yang

DAU sehingga dapat mendorong peningkatan

daerah.

pemerintah

PAD

daerah

akan

pelaksanaan

merupakan dalam

digunakan

dalam

program/kegiatan

rangka

pemerintah

Pemerintah

pusat

sebagai

kinerja pemerintah daerah.

daerah. Sehingga nantinya akan terlihat kinerja

Belanja daerah dipergunakan dalam

pemerintah daerah dalam pelayanan publik.

rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang

Karena dengan jumlah PAD yang tinggi, maka

berkaitan dengan pelayanan dasar untuk

akan mendorong pemerintah daerah untuk

meningkatkan

melakukan program/kegiatan pelayanan publik

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 167

baik infrastruktur maupun dari segi pelayanan

ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa belanja daerah

publik lainnya.

digunakan

kesejahteraan

untuk

masyarakat.

melindungi

dan

DAU, menurut UU Nomor 33 Tahun

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

dalam upaya memenuhi kewajiban daerah

pemerintah pusat dan pemerintah daerah

yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan

merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat

pelayanan urusan wajib dan pelayanan lain di

(APBN) yang bertujuan untuk pemerataan

bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan

kemampuan

fasilitas

dimaksudkan daerah

keuangan untuk

dalam

daerah

mendanai

kebutuhan

sosial,

pengembangan

fasilitas sistem

umum,

jaminan

dan sosial.

pelaksanaan

Pengelolaan dan pemanfaatan dana anggaran

DAU

ini

belanja daerah akan menggambarkan tingkat

ketergantungan

kinerja keuangan pemerintah daerah dalam

pemerintah daerah pada pemerintah pusat.

kaitannya dengan ekonomi, efisiensi dan

Alokasi DAU dari pemerintah pusat ke setiap

efektivitas dana APBD. Dari konsep tersebut,

daerah juga berbeda-beda. Bagi daerah yang

dapat

potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan

program/kegiatan

fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU

belanja daerah seharusnya dapat menghasilkan

desentralisasi. menggambarkan

rangka

yang

Penerimaan tingkat

disimpulkan

bahwa

yang

pelaksanaan

terealisasi

dengan

23


ISSN : 2460-1233

output dan outcome yang telah ditetapkan

sama

dalam

kinerja keuangan pemerintah daerah?

visi

dan

misi

program/kegiatan.

Sehingga semakin besar realisasi belanja,

memiliki

Tingkat

pengaruh

kekayaan

terhadap

daerah

dalam

output dan outcome dapat tercapai dengan

penelitian ini digambarkan dengan total PAD

maksimal yang akan menunjukkan tingkat

(Pendapatan Asli Daerah) yang terdiri dari

kinerja keuangan pemerintah daerah.

pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi

Sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap

pengelolaan

pendapatan

hasil

pengelolaan

daerah,

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-

pemerintah daerah dituntut untuk melakukan

lain PAD yang sah.PAD menggambarkan

evaluasi atas kinerja keuangannya. Menurut

kemampuan

Mardiasmo

(2012)

menghasilkan pendapatan secara mandiri.

pemerintah

Semakin besar tingkat pendapatan asli daerah,

menjadi suatu hal yang menjadi fokus

semakin besar juga tuntutan atau kewajiban

perhatian dalam pengelolaan keuangan negara.

pemerintah

Artinya kinerja keuangan dapat menunjukkan

penggunaan

bagaimana kondisi keuangan pemerintah serta

daerah untuk kebutuhan pelayanan publik

kemampuan pemerintah dalam memperoleh

sehingga akan mendorong pemerintah daerah

dan menggunakan dana untuk pembangunan

meningkatkan kinerjanya. Dalam laporan

negara.Berdasarkanpaparandiatas,

realisasi anggaran akan ditunjukkan berapa

makadalampenelitianinidapatditarikrumusanm

jumlah total penerimaan daerah dibandingkan

asalahsebagaiberikut :

dengan anggarannya. Semakin tinggi realisasi

(2007)

menyebutkan

1.

Apakah

keuangan

daerah,

dalam

bahwa

Mirza

kinerja

tingkat

kekayaan

memiliki pengaruh positif

2.

pengungkapan

sumber-sumber

dalam

atas

penerimaan

PAD dibandingkan dengan anggaran akan

terhadap

menunjukkan bagaimana kinerja pemerintah

kinerja keuangan pemerintah daerah?

daerah

Apakah tingkat ketergantungan pada

penerimaan daerah. Sudarsana dan Shiddiq

pemerintah pusat memiliki pengaruh

(2013) di dalam penelitiannya menghasilkan

positif

kesimpulan bahwa PAD memiliki pengaruh

Apakah pengaruh

terhadap

kinerja

keuangan

belanja positif

Apakah

tingkat

dalam

menggali

sumber-sumber

positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap

memiliki kinerja

keuangan pemerintah daerah? 4.

dalam

daerah

daerah

pemerintah daerah? 3.

pemerintah

kekayaan

daerah. Dari uraian tersebut, maka dapat diperoleh hipotesisH1

: Tingkat kekayaan

daerah memiliki pengaruh positif terhadap daerah,

tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah,secara bersama-

kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat

ketergantungan

pemerintah

daerah terhadap pemerintah pusat dalam penelitian ini digambarkan dengan penerimaan

24


ISSN : 2460-1233

dana perimbangan yaitu DAU (Dana Alokasi

ekonomi, efisiensi dan efektivitas dana APBD.

Umum).Alokasi DAU dari pemerintah pusat

Dalam

ke setiap daerah juga berbeda-beda.Bagi

digambarkan dengan total belanja daerah yang

daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi

terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan

kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh

belanja tidak terduga.Sehingga pemerintah

alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah

daerah

yang potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan

mempertanggungjawabkan

fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU

sumber keuangan daerah. Hal ini akan

relatif

mendorong

besar.

Kebutuhan

fiskal

daerah

penelitian

ini,

akan

belanja

dituntut

pemerintah

daerah

untuk

alokasi

belanja

daerah

untuk

berkaitan

dengan

keuangan

daerah.

merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk

meningkatkan

melaksanakan fungsi layanan dasar umum.

pemanfaatan

Layanan dasar publik yang dimaksud antara

Marfiana dan Kurniasih (2013) di dalam

lain adalah penyediaan layanan kesehatan dan

penelitiannya

pendidikan, penyediaan

infrastruktur, dan

bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap

masyarakat dari kemiskinan.

kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari

pengentasan

kinerja sumber

menghasilkan

kesimpulan

Pemerintah pusat sebagai penyedia DAU akan

uraian tersebut, dapat diperoleh hipotesis:

melakukan

H3

pemantauan

terhadap

: Belanja daerah memiliki pengaruh

pemanfaaatan DAU sesuai dengan prioritas,

positif terhadap kinerja keuangan pemerintah

kepentingan dan kebutuhan daerah sehingga

daerah

dapat

mendorong

peningkatan

kinerja

Dari

uraian

hipotesis

diatas,

pemerintah daerah. Marfiana dan Kurniasih

dikembangkan hipotesis berdasarkan pengaruh

(2013) di dalam penelitiannya menghasilkan

secara bersama-sama variabel independen

kesimpulan bahwa DAU berpengaruh terhadap

yaitu

kinerja keuangan pemerintah.

ketergantungan terhadap pemerintah pusat,

Belanja daerah menggambarkan alokasi penggunaan

sumber-sumber

penerimaan

tingkat

kekayaan

daerah,

tingkat

dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah.

Sehingga

diperoleh

daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam

hipotesis:

rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang

H4

berkaitan dengan pelayanan dasar, pendidikan,

ketergantungan terhadap pemerintah pusat,

kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum

dan belanja daerah secara bersama-sama

untuk

memiiki pengaruh terhadap kinerja keuangan

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat. Pengelolaan dan pemanfaatan dana

anggaran

belanja

daerah

: Tingkat kekayaan daerah, tingkat

pemerintah daerah.

akan

menggambarkan tingkat kinerja keuangan

METODE

pemerintah daerah dalam kaitannya dengan 25

JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume 2 No. 1., Mei 2016 Teknik penelitian

pengumpulan

data

adalah

dengan

ini

dalam cara

mengumpulkan data sekunder. Kuswadi dan Mutiara

(2004)

dalam

Mirza

ISSN : 2460-1233

(2012)

Sumber: Marfiana dan Kurniasih, 2013 Tingkat

ketergantungan

pada

menyebutkan bahwa data sekunder (secondary

pemerintah pusat menggambarkan tingkat

data) yaitu teknik pengumpulan data yang

kemandirian suatu daerah dalam pelaksanaan

dapat digunakan adalah teknik pengumpulan

kegiatan

data dari basis data. Data yang dibutuhkan

ketergantungan ini dapat dilihat dari besarnya

dalam penelitian ini diperoleh dari softcopy

Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah

BPK RI Perwakilan Provinsi DIY.

pusat. Dalam penelitian ini mengacu pada

Populasi dalam penelitian ini adalah

dan

program

daerah.

Tingkat

penelitian yang dilakukan oleh Marfiana dan

daerah

Kurniasih (2013), tingkat ketergantungan pada

kabupaten/kota dan pemerintah Provinsi DIY

pemerintah pusat diproksikan dengan Total

yang telah diaudit oleh BPK RI pada tahun

DAU terhadap Total Pendapatan Daerahnya.

data

keuangan

pemerintah

2010-2014. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dalam penelitian ini terdapat 4 sampel kabupaten, 1 kota dan 1 provinsi yaitu kabupaten Sleman,

Sumber: Marfiana dan Kurniasih, 2013 Belanja

daerah

menggambarkan

Gunungkidul, Kulon Progo, Bantul, Kota

pemenuhan

Yogyakarta dan DIY. Sehingga diperoleh data

diwujudkan

sebanyak 30 (5 tahun anggaran x 6). Teknik

pelayanan urusan wajib dan pelayanan lain di

pengambilan sampel dilakukan dengan teknik

bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan

sampling

fasilitas

jenuh

(sensus)

yaitu

teknik

kewajiban dalam

sosial,

daerah

bentuk

fasilitas

yang

peningkatan

umum,

dan

penentuan sampel bila semua anggota populasi

pengembangan sistem jaminan sosial. Dalam

digunakan sebagai sampel.

hal ini dituntut adanya efisiensi belanja, sehingga realisasi belanja daerah diharapkan

Definisi operasional variabel

dapat diminimalkan sehingga tidak melebihi

a. Variabel Independen

angaran yang ditetapkan. Tingkat belanja

Tingkat

kekayaan

daerah

daerah dalam penelitian ini mengacu pada

menggambarkan kemampuan daerah dalam

penelitian yang dilakukan oleh Sudarsana dan

menggali

Shiddiq (2013) yang memproksikan Realisasi

sumber-sumber

dan

potensi

keuangan di daerahnya. Tingkat kekayaan daerah

dalam

penelitian

ini

Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah.

diproksikan

dengan Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD). 26

Sumber: Sudarsana dan Shiddiq, 2013


ISSN : 2460-1233

b. Variabel Dependen Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sumber: Mahsun, 2014 : 191

Pengukuran kinerja dalam penelitian ini diukur

Kriteria efisiensi adalah:

dengan efisiensi dalam mengelola keuangan

1).

< 100%) berarti efisien

daerah. Pengukuran ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marfiana

dan

mengukur

Kurniasih

tingkat

(2013).

efisiensi

perbandingan antara realisasi biaya untuk memperoleh

pendapatan

dengan

2).

Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti efisien berimbang

Untuk

digunakan

Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x

3).

Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti tidak efisien

realisasi

pendapatan. Sehingga rumus tingkat efisiensi:

Model Penelitian

Gambar 1: Kerangka Penelitian

Tabel 1.Statistik Deskriptif

Sumber: data sekunder diolah, 2016 efisiensi anggaran karena prosentase di bawah

HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif,

100%. Artinya, pemerintah DIY mampu

rata-rata kinerja keuangan pemerintah daerah

menggunakan sumber daya keuangan daerah

kabupaten/kota di Yogyakarta adalah 94,20%.

(output) berupa realisasi belanja daerah untuk

Hasil

kinerja

menghasilkan input atau pemasukan keuangan

keuangan pemerintah berada pada tingkat

daerah yang lebih tinggi atau dengan kata lain,

ini

menunjukkan

bahwa

27


ISSN : 2460-1233

input yang dihasilkan lebih tinggi daripada

51,84%. Hasil ini menggambarkan bahwa

outputnya.

tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat

Tingkat kekayaan daerah yang diperoleh

masih sangat tinggi, karena 50% lebih dari

dari perbandingan antara pendapatan asli

rata-rata total pendapatan daerah diperoleh

daerah

dari dana alokasi umum.

dan

total

menunjukkan

nilai

pendapatan

ini

Tingkat belanja daerah yang diperoleh

porsi

dari realisasi belanja dibandingkan dengan

pendapatan asli daerah adalah tinggi karena

anggaran belanja daerah menunjukkan nilai

pemerintah daerah mampu menghasilkan

90,48%. Hasil ini menggambarkan bahwa

menggambarkan

pendapatan

64,03%.

daerah

bahwa

diatas

Hasil

rata-rata

50%

dari

total

pendapatan daerahnya. Tingkat pemerintah

dengan baik karena tidak melebihi rencana

ketergantungan pusat

pemerintah mampu menggunakan dananya

yang

pada

diperoleh

dari

perbandingan antara dana alokasi umum dan

anggaran belanja. Uji Asumsi Klasik 1.

Uji Normalitas

total pendapatan daerah menunjukkan nilai Tabel 2.Hasil Uji Normalitas

Sumber: data sekunder diolah, 2016 Uji normalitas dalam penelitian ini

bahwa nilai PP Plots terletak di sekitar garis

menggunakan grafik PP Plots. Suatu data akan

diagonal atau tidak menyimpang jauh dari

terdistribusi

nilai

garis diagonal. Sehingga bisa diartikan bahwa

probabilitas yang diharapkan adalah sama

data dalam penelitian terdistribusi secara

dengan nilai pengamatan. Dari grafik terlihat

normal.

secara

normal

jika

Tabel 3.Coefficients

Sumber: data sekunder diolah, 2016 28

JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume 2 No. 1., Mei 2016 2. Uji Multikolinieritas

3.

ISSN : 2460-1233

Uji Heteroskedastisitas

Data dalam penelitian regresi dikatakan

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian

bebas multikolinieritas apabila nilai VIF

ini menggunakan Scatterplot. Pengujian ini

(Variance Inflation Factor)kurang dari 10 dan

digunakan untuk mengetahui apakah data

Tolerance lebih dari 0,1. Berdasarkan hasil

memiliki kesamaan variansi atau tidak. Suatu

tabel di atas semua variabel dalam penelitian

model

memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai

heteroskedastisitas

tolerance lebih dari 0,1 sehingga dapat

variabel independen tidak berpengaruh secara

disimpulkan

signifikan terhadap nilai absolut variabel

bahwa

tidak

terjadi

multikolinieritas.

regresi

dapat jika

dikatakan

bebas

masing-masing

dependen.

Tabel 4.Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: data sekunder diolah, 2016 Berdasarkan

hasil

uji

tidak membentuk pola tertentu. Sehingga dapat

heteroskedastisitas, terlihat bahwa penyebaran

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah

residual adalah tidak teratur. Hal tersebut

heteroskedastisitas dalam model regresi.

dapat dilihat pada plot yang terpencar dan 4.

Uji Autokorelasi Tabel 5.Hasil Uji Autokorelasi

Sumber: data sekunder diolah, 2016 Nilai DW sebesar 1,724 tersebut akan

jumlah variabel independen adalah 3 (k=3)

dibandingkandengan perhitungan nilai tabel

maka diperoleh nilai du 1,6498. Nilai DW

signifikansi 5% . Jumlah sampel 30 dan

1,724 lebih besar dari batas bawah (du) yaitu 29


ISSN : 2460-1233

1,6498 dan kurang dari (4-du) yaitu 2,3502.

berganda. Metode yang digunakan adalah

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak

Stepwise.

terdapat autokorelasi.

Analisis regresi berganda Hasil analisis regresi berganda adalah

Uji Hipotesis Dalam hipotesis

penelitian

menggunakan

ini, analisis

pengujian

sebagai berikut:

regresi Tabel 6.Hasil Uji Regresi Berganda

Sumber: data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan

hasil

analisis

regresi

berganda, maka model persamaan regresi inier berganda adalah sebagi berikut: 30


ISSN : 2460-1233

Y = 34,358 + 0,114 X1 + 0,267 X2 +

maka kinerja keuangan pemerintah daerah

0,428 X3 + e

akan naik sebesar 0,428.

Keterangan: Y

Di bawah ini merupakan penjelasan dari

=

Kinerja

keuangan

pemerintah DIY X1

1. Uji t

= Tingkat kekayaan daerah

(PAD) X2

uji regresi berganda yang telah dilakukan:

Berdasarkan hasil analisis di atas, diperoleh hasil uji t yaitu sebagai berikut:

=

Tingkat

ketergantungan

a. Tingkat kekayaan daerah (PAD)

pada pemerintah pusat (DAU)

Dari uji t diperoleh nilai koefisien

X3

= Belanja daerah

regresi

e

= Error

probabilitas sebesar 0,037. Hipotesis

Persamaan regresi menunjukkan bahwa: 1. Nilai

konstanta

sebesar

34,358

sebesar

0,114

ditolak artinya tingkat kekayaan daerah memilikipengaruh

tingkat

keuangan pemerintah daerah.

daerah,

tingkat

ketergantungan pada pemerintah pusat, dan belanja

daerah

keuanganpemerintah

nilai

ditolak jika nilai probabilitas ≤ 0,05. Ho

menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel kekayaan

dan

b. Tingkat

terhadap

kinerja

ketergantungan

pada

maka

kinerja

pemerintah pusat (DAU)

daerah

sebesar


34,358.

regresi

sebesar

0,267

dan

nilai

2. Nilai koefisien variabel tingkat kekayaan

probabilitas sebesar 0,010. Hipotesis

daerah (PAD) sebesar 0,114 menunjukkan

ditolak jika nilai probabilitas ≤ 0,05. Ho

bahwa saat tingkat kekayaan daerah naik

ditolak artinya tingkat ketergantungan

sebesar satu satuan maka kinerja keuangan

pada

pemerintah daerah akan bertambah sebesar

pengaruh terhadap kinerja keuangan

0,114.

pemerintah daerah.

3. Nilai

koefisien

variabel

tingkat

pemerintah

pusat

memiliki

c. Belanja daerah

ketergantungan pada pemerintah pusat


(DAU) sebesar 0,267 menunjukkan bahwa

regresi

ketika

pada

probabilitas 0,038. Hipotesis ditolak jika

pemerintah pusat naik sebesar satu satuan

nilai probabilitas ≤ 0,05. Ho ditolak

maka kinerja keuangan pemerintah daerah

artinya tingkat ketergantungan pada

akan naik sebesar 0,267.

pemerintah pusat mempunyai pengaruh

tingkat

ketergantungan

4. Nilai koefisien variabel belanja daerah sebesar 0,428 menunjukkan bahwa ketika belanja daerah naik sebesar satu satuan

sebesar

0,428

dan

nilai

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. Uji Signifikansi Simultan F 31


ISSN : 2460-1233

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda

menyimpulkan bahwa tingkat kekayaan daerah

diperoleh nilai probabilitas uji F sebesar

berpengaruh

0,000. Nila probabilitas uji F < 0,05

pemerintah daerah.

menunjukkan bahwa tingkat

2. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada

kekayaan

positif

terhadap

daerah, ketergantungan pemerintah daerah

Pemerintah

dan belanja daerah secara bersama-sama

Keuangan Pemerintah Daerah.

mampu

menjelaskan

variabel

kinerja


Pusat

Dari

3. Uji Koefisien Determinasi (

Terhadap

hasil

sebelumnya,

tingkat

kinerja

Kinerja

pengujian

regresi

ketergantungan

pada

pemerintah pusat yang diperoleh dari dana

)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi

alokasi

diperoleh nilai Adjusted R Square (Adj.

mempunyai

)

umum

(DAU)

pengaruh

secara

signifikan

terhadap

kinerja

daerah.

Nilai

angka

positif.

sebesar 0,627 atau mendekati angka 1.

keuangan

pemerintah

Sehingga dapat diartikan bahwa variabel

probabilitas

menunjukkan

independen

Sehingga hasil tersebut mendukung hipotesis

daerah,

berupa

tingkat

tingkat

kekayaan pada

awal bahwa tingkat ketergantungan pada

dan belanja daerah

pemerintah pusat mempunyai pengaruh positif

ketergantungan

pemerintah pusat

dalam

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

menjelaskan kinerja keuangan pemerintah

hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian

daerah yaitu sebesar 62,7% , sedangkan

yang dilakukan oleh Marfiana dan Kurniasih

sisanya 37,3% dijelaskan oleh faktor lain.

(2013) yang menyimpulkan bahwa tingkat

memiliki

pengaruh

yang

kuat

ketergantungan pada pemerintah pusat yang 1. Pengaruh

Tingkat

Kekayaan

Daerah

diperoleh dari DAU memiliki pengaruh positif

Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Daerah

3. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja

Dari sebelumnya,

hasil

pengujian

tingkat

kekayaan

regresi daerah

Keuangan Pemerintah Daerah. Dari

hasil

pengujian

regresi

belanja

daerah

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

sebelumnya,

kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

probabilitas

kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai

menunjukkan

angka

positif.

tingkat


probabilitas

bahwa tingkat kekayaan daerah mempunyai


pengaruh positif terhadap kinerja keuangan

bahwa belanja daerah mempunyai pengaruh

pemerintah

positif terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah.

hasil

penelitian

ini

menunjukkan

daerah.

Sudarsana

penelitian yang dilakukan oleh Marfiana dan

32

Shiddiq

(2013)

yang

penelitian

ini

positif.

mendukung penelitian yang dilakukan oleh dan

hasil

angka

mendukung


ISSN : 2460-1233

Kurniasih (2013) yang menyimpulkan bahwa

daerah Yogyakarta. Hasil analisis data ini

belanja daerah mempunyai pengaruh positif

mendukung hipotesis awal penelitian.

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 4. Pengaruh Secara Bersama-sama Tingkat

4. Tingkat

kekayaan

daerah,

tingkat

ketergantungan pada pemerintah pusat, dan

Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan

belanja

daerah

secara

pada Pemerintah Pusat, dan Belanja Daerah

memiliki

Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah


pengaruh

bersama-sama

terhadap

kinerja

Daerah Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan

dalam

model

pengaruh

secara

variabel

dependen.

mempunyai

bersama-sama

terhadap

Berdasarkan

uji

signifikansi simultan F, tingkat kekayaan daerah,

tingkat

DAFTAR PUSTAKA Adhiantoko, Hony. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta

ketergantungan

pada

pemerintah pusat, dan belanja daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap

Anggraini, Yunita dan B. Hendra Puranto. 2010. Anggaran Berbasis Kinerja. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat

kinerja keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN Dari

hasil

penelitian ini

dapat

diambil

kesimpulan yaitu: 1. Tingkat

kekayaan

daerah

memiliki

Marfiana, Nandhya dan Lulus Kurniasih. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Diambil dari: http://www.jp.feb.unsoed.ac.id. (10 Oktober 2015)

pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah

Yogyakarta.

Hasil

analisis data yang dilakukan mendukung hipotesis awal penelitian. 2. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis data ini mendukung hipotesis awal

Mirza, Rifka Amalia. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005-2010, Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang Muhibtari, Astriana Nabila. 2014. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta

penelitian. 3. Belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap

kinerja

keuangan

pemerintah

Ritonga, Irwan Taufiq dan Ehrmann Suhartono. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah

33

JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume 2 No. 1., Mei 2016 Rustiyaningsih, Sri dan Intan Immanuela. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah. Diambil dari:http://id.portalgaruda.org. (23 Oktober 2015) Santosa, Purbayu Budi dan Ashari. 2005. Analisis Statistik dengan Microsoft Excel & SPSS. Yogyakarta: ANDI Sudarsana, Hafidh Susila dan Shiddiq Nur Rahardjo. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.Diambil dari:http://id.portalgaruda.org. (19 Oktober 2015) Yani, Ahmad. 2008. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: Rajagrafindo Persada . 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual

34

ISSN : 2460-1233

. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual . 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah . 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah . 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . 2014. Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD. Diambil dari: http://www.djpk.kemenkeu.go.id. (30 September 2015)

Editor in Chief Drs. RaswanUdjang, M.Si

Recommend Documents