Edisi No. 41-Thn IV • Januari 2016
DARI REDAKSI
PembacaBudiman, Pertama-tama, kami ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2016. Semoga di tahun ini kita semua tetap diberikan kekuatan memajukan ICT Indonesia, dan diberikan kesabaran karena hingga kini Indonesia masih sebatas pasar bagi produk dan aplikasi dunia, belum bisa menjadi tuan rumah dari perkembangan ICT yang gegap gempita. Terkait dengan hal itu, di edisi ini kami mengangkat Laporan Utama mengenai telah diselesaikannya petajalan perdagangan online atau e-commerce. Ini penting kami kedepankan mengingat potensi e-commerce di Indonesia yang begitu besar, serta melihat bagaimana kebijakan pemerintah mengenai hal ini. Kebijakan yang tidak pas tentunya akan mempengaruhi potensi tersebut, yang pada muaranya adalah bagaimana e-commcer bermanfaat bagi rakyat Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Selain soal e-commerce, masuknya Netflix ke Indonesia juga kami ulas bersama dengan pengumuman pemerintah mengenai siapa pemenang yang diberikan amanah untuk membangun jaringan serat optik nasional yang lebih dikenal dengan Palapa Ring. Tak ketinggalan, tentunya, berita terhangat lainnya, dari dunia penyiaran, telekomunikasi dan internet. Lewat mimbar ini, dapat kami sampaikan kembali bahwa kami menerima tulisan, opini maupun kritikan pembaca sekalian. Silakan kirim email ke redaksi@ majalahict.com. Tanpa masukan, kritik maupun partisipasi pembaca semua, tentunya majalah yang kita cintai bersama ini bukanlah apa. Selamat membaca,
• Redaksi
DESAIN COVER: ISA
TARIF IKLAN Cover
184 x 50 mm = Rp10 Juta/edisi 50 x 50 mm = Rp5 Juta/edisi
Halaman Belakang Full page = Rp10 Juta/edisi Half page = Rp8,5 Juta/edisi 184 x 50 mm = Rp5 Juta/edisi 50 x 50 mm = Rp1,5 Juta/edisi Halaman Dalam Full page = Rp8,5 Juta/edisi Half page =Rp5 Juta/edisi 184 x 50 mm = Rp2 Juta/edisi 50 x 50 mm = Rp1 Juta/edisi
REDAKSI
Alamat Redaksi: Villa Cemara No. 22 Jl. Sawangan Raya-Depok Email:
[email protected] IKLAN & PROMOSI Email:
[email protected] Telepon: (021) 7750301, Fax. 021- 7756782
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
2
DAFTAR ISI Pemerintah Tetapkan Roadmap E-Commerce....... 4
KPI Jatuhkan Sanksi pada Beberapa TV & Radio........ 27
Pro Kontra Netflix................. 9
Pemerintah Batasi Waktu Pembayaran Izin Penyiaran........................... 29
Moratel-Triasmitra & Pandawa Lima Menangkan Tender Palapa Ring........... 12 Kementerian Kominfo akan Atur Akses Darurat 112...... 14 Kapitalisasi Telkom Tembus Rp 312,98 Triliun................ 17 Pasca Ledakan di Sarinah, 35 Situs & Akun Radikal Diblokir Pemerintah............ 21 ARIM Technologies dan Intech Tawarkan Penangkal Serangan Siber.................. 23 Elevenia Targetkan Transaksi Hingga Rp3,5 Triliun di 2016............................... 25 KPI Menjadi Presiden IBRAF................................ 26 3
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
Dell Luncurkan Produk Consumer & Commercial 2016................................... 30 Program CSR Indosat Ooredoo Raih Penghargaan Padmamitra........................ 31 Datascrip Service Center Raih Penghargaan Lenovo Best Service Center Award..................... 32 Desktop, Notebook dan ‘All-in-One’ PC Terbaru dari HP............................... 33
LAPORAN UTAMA
Pemerintah Tetapkan Roadmap E-Commerce
P
emerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akhirnya menetapkan formalisasi petajalan (roadmap) e-commerce dan penetapannya menjadi program nasional yang akan diluncurkan akhir Januari 2016 ini. Penunjukan PMU (Program Management Unit) yang akan mengkoordinasikan kementerian/lembaga dalam implementasi petajalan dan memantau perkembangan (progress) dari masing-masing
inisiatif di Kementerian/Lembaga lembaga terkait. Rencana peluncuran resmi Peta Jalan e-Commerce Indonesia sebagai program National di akhir bulan Januari 2016. Disampaikan Kepala Informasi dan Humas Kominfo Ismail Cawidu, keputusan itu merupakan hasil dari rapat koordinasi yang diadakan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri PPN Sofyan Djalil, Menteri Keuangan
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
34
LAPORAN UTAMA Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas. Rapat juga dihadiri pejabat-pejabat eselon 1 dan eselon 2 dari kementerian/ lembaga terkait serta wakil Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA), PT. Pos Indonesia, Wakil Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Asperindo. “Formalisasi ini merupakan proses panjang yang telah dimulai sejak diinisiasi pada bulan Desember 2014.” Petajalan e-Commerce merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI agar Industri e-Commerce di Indonesia dapat tumbuh dengan manfaat yang dapat menetap di Indonesia. Inisiatif pembuatan petajalan ini merupakan arahan hasil Rapat Koordinasi Pertama tanggal 6 Maret 2015 yang dipimpin oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Sofyan Djalil,» katanya. Dijelaskannya, petajalan berbasis pemikiran bahwa e-Commerce nasional akan maju apabila dilakukan inisiatif-inisiatif sebagaimana yang dilakukan oleh negara lain yang telah maju e-commerce nya seperti Cina dan Amerika Serikat. Petajalan e-Commerce kemudian disiapkan dengan dibantu oleh konsultan kelas international terkemuka di dunia Ernst & Young yang kemudian bekerja sistematis dan komprehensif memfasilitasi berbagai kementerian dan lembaga serta berbagai stakeholder terkait. “Yang mana pada kesempatan 5
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
pertemuan ini juga hadir Managing Partner yang memimpin prosesproses penyusunan petajalan ini David Rimbo. Fase-fase tersebut meliputi Preliminary guideline kepada kementerian dan lembaga serta stakeholder terkait menjelaskan potensi e-Commerce nasional dan bagaimana e-Commerce dapat berkembang di negara lain,” paparnya. Diuraikan juga oleh Ismail, pengem bangan e-Commerce juga menerap kan lima prinsip dasar dalam meng implementasikan e-Commerce, yaitu seluruh warga Indonesia harus diberi kesempatan untuk mengakses dan melakukan transaksi e-Commerce. Kemudian, seluruh warga Indonesia harus dilengkapi dengan keahlian dan kemampuan untuk memanfaatkan keuntungan dari ekonomi informasi. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus diminimisasi selama proses transisi menuju ekonomi internet dan tambahan lapangan pekerjaan bersih harus positif setelah dikurangi oleh dampak penghancuran kreatif (creative destruction). Kerangka hukum yang jelas harus diterapkan untuk menjamin industri e-Commerce yang aman dan terbuka, termasuk di dalamnya netralitas teknologi, transparansi, dan konsistensi internasional. Pemain nasional, terutama startup dan UKM, harus dilindungi dengan sebaik- baiknya. Bisnis lokal dan pertumbuhan industri nasional harus menjadi prioritas utama. “Dari hasil eksplorasi berbagai stakeholder yang meliputi enam area/problem dan menggunakan lima prinsip dasar di atas, maka akhir menghasilkan sejumlah 31 inisiatif
LAPORAN UTAMA yang bersifat crosscutting antarkementerian, lembaga dan stakeholder lainnya.” Hasil Rancangan petajalan e-commerce kemudian dikonsultasikan kepada setiap kementerian dan lembaga yang terlibat serta kepada stakeholder terkait termasuk Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) dan PT. Pos Indonesia, sehingga solusinya
practicable dan doable. “Apabila 31 inisiatif tersebut diimplementasikan secara disiplin dan tepat waktu dan tepat sasaran, maka diperkirakan nilai transaksi akan mencapai USD 130 miliar pada tahun 2020 dengan syarat implementasi harus sudah dimulai akhir Januari 2016 ini,” pungkas Ismail.
E-Commerce Terbuka 100% untuk Asing
P
emerintah akhirnya membuka seluas-luasnya liberalisasi perdagangan elektronik atau e-commerce. Tidak tangggung, jika sebelumnya sempat dibuka wacana investasi asing hanya 30 persen, kemudian meningkat 60 persen, keputusa finalnya pemerintah membuka 100 persen untuk investasi asing. Demikian keputusan pemerintah disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. “Ada 31 usulan inisiatif produk e-commerce, dari sisi investasi nanti membuka Daftar Negatif Investasi e-commerce yang sekarang tidak boleh asing, nanti kita buka 100% boleh asing boleh,” ungkap Rudiantara. Meski membuka 100% asing, Rudiantara menjamin e-commerce untuk asing tidak akan mengganggu pasar e-commerce lokal yang sebagian besar tergolong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal itu karena aturan baru e-commerce nantinya akan mengenakan pajak tinggi kepada perusahaan e-commerce asing. “Semangatnya dikembangkan regulasi yang tidak ketat, seperti ikan kalau dikencangin mati, kalau terlalu lunak juga kabur,” ujar Rudiantara. Petajalan yang dikatakan
Kementerian Kominfo telah selesai, diharapkan memihak pada golongan UKM. “Yang utama dari pengaturan e-commerce adalah menumbuhkan bisnis UKM di Indonesia dan mengutamakan pengembangan bisnis lokal,” kata Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru sutadi. Ditegaskan Heru Sutadi, kalaupun pihak asing nantinya ikut bermain di sektor e-commerce maka harus bisa menimbulkan efek positif di sektor UKM. “Kalaupun asing masuk harus investasi, bukan sekadar buka kantor untuk mengajak merchant lokal gabung dan mempermudah yang mau iklan saja,”
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
36
LAPORAN UTAMA sambung mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) itu. Sementara itu, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menyatakan bahwa petajalan atau roadmap mengenai perdagangan online atau e-commerce yang disebutkan akan segera diluncurkan pada akhir bulan ini belum final. Hal itu karena sesungguhnya masih banyak yang harus dibicarakan kembali khususnya mengenai investasi asing. Demikian disampaikan Kepala Bekraf Triawan Munaf. Dijelaskannya, roadmap e-commerce yang dibicarakan antarkementerian dalam rakor di bawah pimpinan Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian belum bersifat final. Hal yang perlu dibicarakan lagi adalah mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI) terkait investasi asing yang dibuka untuk sektor e-commerce. “Belum difinalkan. Masih banyak yang masih dibicarakan lagi tentang misalnya DNI e-commerce. Perlu dilihat
lagi apa yang mesti dibuka,” kata Triawan. Dijelaskannya, pembahasan peta jalan e-commerce tidak menemui hambatan, hanya saja masih banyak hal yang perlu didalami seperti perusahaanperusahaan asing yang diperbolehkan untuk berinvestasi 100 persen di Indonesia serta kesamaan level antara pelaku e-commerce dalam negeri dan luar negeri. Ditambahkan oleh ayah penyanyi Sherina Munaf ini, harus ada keadilan bagi pelaku usaha dalam membayar pajak, misalnya, yang dari luar negeri tidak bayar pajak. “Itu tidak adil. Harus ada peraturan-peraturan yang bisa cepat dilakukan, Menkeu minta cepat karena pajaknya besar sekali kita kehilangan. Mereka tidak dipaksa untuk membentuk badan usaha tetap di sini, jadi mereka harus membentuk BUT supaya mereka bisa bayar pajak dengan transaksi yang mereka dapat dari seluruh Indonesia,” tandasnya.
Rudiantara: Pelaku E-Commerce Cukup Daftar atau Akreditasi
M
enteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan bahwa pelaku usaha e-commerce di Indonesia harus terdaftar atau terakreditasi. Hal ini untuk mendorong perkembangan e-commerce di Indonesia. “Nantinya usaha e-Commerce hanya cukup daftar atau akreditasi saja. Tidak perlu sampai sertifikasi, kita dorong asosiasi yang melakukan itu,” kata Rudiantara di Jakarta.
7
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
Menurutnya, e-Commerce selama tahun 2015 telah mendapatkan perhatian investor dari luar negeri. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo berupaya menyiapkan ekosistem agar e-Commerce dapat lebih berkembang. Menurut Rudiantara, beberapa hal yang disiapkan antara lain jaringan broadband sampai ke pedesaan yang akan sangat membantu, jaringan s upply dan delivery dari kota besar ke kawasan timur seperti Papua
LAPORAN UTAMA dan perlakuan dalam hal pajak. “Kita kementerian fokus banyak kerjaan yang sangat strategis. Ini light touch seperti yang disampaikan oleh Pak Tom Lembong (Menteri Perdagangan),” ujarnya sebagaimana dilansir laman Kementerian Kominfo. Diungkapkan Chief RA, pangsa pasar penggunaan internet terbesar di Indonesia saat ini salah satunya adalah sektor e-commerce. Banyak startup yang berkembang di sektor tersebut dan mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika menggagas Program 1000 Technopreneur. “Kita ingin ada 1000 startup pada 2019. Banyak aktifitas di Indonesia tapi pecah-pecah. Itulah akan kita konsolidasikan juga agar further action-nya hadir,” harap Chief RA. Diungkapkannya juga, pemerintah menargetkan akan muncul 200 technopreneur baru setiap tahun. “Namun kami yakin
akan bisa dapat tumbuh lebih cepat. Dengan menghitung berapa yang harus masuk inkubator, berapa handcutter yang harus dilakukan, dan berapa number of talks participants yang harus diadakan,” yakinnya. Ditandaskan Rudiantara, saat ini kurang lebih sekitar 30 inisiatif dari kementerian yang harus diselesaikan. Pembiayaan yang dibutuhkan sekitar USD6 juta sampai USD7 juta per tahun. Biaya tersebut merupakan biaya patungan antara pemerintah, sektor swasta dan e-Commerce yang sudah maju. “Dimana manfaatnya nantinya tidak saja untuk pemerintah akan tetapi masyarakat secara luas. Kita tahu setidaknya pada tahun 2020 nilai atau value Indonesia bisa mencapai minimal USD130 Miliar dan untuk mencapai angka tersebut yakni dengan mengem bangkan SDM dan harus secara sistematis,” kata Menkominfo.
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
38
LAPORAN KHUSUS
Pro Kontra Netflix L ayanan DVD dan streaming internet on-demand Netlix kini hadir di 130 negara. Dan di antara negara-negara itu, Indonesia termasuk di dalamnya. Peluncuran dilakukan dalam perhelatan CES 2016, di Las Vegas, Amerika Serikat. “Hari ini Anda sedang menyaksikan kelahiran jaringan TV Internet baru global. Dengan peluncuran ini, konsumen di seluruh dunia, dari Singapura ke St Petersburg, dari San Francisco ke Sao Paulo, akan dapat menikmati acara TV dan film secara bersamaan,” kata cofounder dan CEO Reed Hastings. Ditambahkannya, dengan peluncuran secara global, Netflix kini bisa dinikmati oleh masyarakat di 130 negara di seluruh dunia. Walaupun belum mendukung
9
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
Bahasa Indonesia, Netflix tersedia juga dalam bahasa Asia seperti Korea, Jepang dan Cina, serta Arab dan 70 bahasa lainnya. Hastings berjanji untuk menambahkan lebih banyak ke dalam daftar. “Kami akan mendengarkan dan kita akan belajar, secara bertahap menambahkan lebih banyak bahasa, lebih banyak konten dan lebih banyak cara bagi orang untuk terlibat dengan Netflix,” ujarnya. Untuk ‘masa promosi’, Netflix menawarkan satu bulan layanan gratis sampai 7 Februari mendatang. Baru setelah itu, akan dikenakan tarif langganan per bulannya berdasar paket, apakah paket dasar, paket standar (termasuk HD dan konten 1080p) dan juga paket premium (Ultra HD, 2160p). Namun, pelru dicatat bahwa
LAPORAN KHUSUS layanan membutuhkan kecepatan internet minimal 0,5 Mbps, dan kecepatan yang dianjurkan adalah 3,0 Mbps untuk nyaman menonton Standard Definition (SD) film, 5.0 Mbps untuk isi HD, dan 25 Mbps untuk Ultra film HD. Jadi kalau kecepata di bawah itu, maka gambar yang dihasilkan tentu akan tidak sempurna.
Akan Diatur
Layanan Netflix tentunya mengubah pengertian mengenai televisi yang bersifat penyiaran atau broadcasting serta layanan televisi berlangganan yang diberikan beberapa LPB di Indonesia karena layanan diberikan bukan lewat satelit melainkan melalui jaringan internet dan transaksi berlangganan dilakukan di luar Indonesia. Menyikapi hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika akan membuat regulasi yang mengatur layanan Netflix. “Netflix akan diwadahi dari sisi regulasi karena bagaimanapun ada kepentingan masyarakat yang harus diproteksi, terutama dari sisi konten untuk dapat dikontrol,” terang Rudiantara. Ditambahkannya, setelah kontennya dapat dikontrol, pihaknya akan meminta supaya Netflix jadi Badan Usaha Tetap (BUT), karena akan ada di Indonesia. “Setelah kontennya dapat dikontrol, kita akan minta mereka supaya jadi Badan Usaha Tetap (BUT), karena akan ada di Indonesia,” katanya. Masuknya layanan televisi dan
DVD secara streaming melalui Netflix mendapat tanggapan tegas dari Lembaga Sensor Film. Menurut LSF, meski sebagai sebuah keniscayaan, LSF mempunyai tugas untuk memastikan konten film dan iklan yang disebarkan kepada masyarakat harus mendapat tanda lulus sensor. Demikian disampaikan Ketua LSF, Ahmad Yani Basuki. “Dalam beberapa hari terakhir banyak yang menghubungi dan bertanya tentang pandangan LSF tentang hadirnya media penyiaran Netflix di Indonesia. Kehadian media digital streaming Netfilix dan media serupa adalah keniscayaan,” kata Yani. Ditambahkannya, “Oleh karena itu kita sepakat siapapaun harus siap hadapi media seperti ini di masa datang, kita hadapi sesuai tugas pokok dan fungsi masingmasing termasuk LSF dimana LSF wajib memastikan konten film dan iklan yang disebarkan kepada masyarakat harus mendapat tanda lulus sensor,” ujarnya. “Sekali lagi kita ingatkan bahwa UU mengatur film yang akan diedarkan wajib peroleh tanda lulus sensor, diterbitkan LSF setelah penilitan terhadpa film dan iklan film tersebut. Bahkan, film yang lulus sensor untuk layar lebar jika ingin ditayangkan ke media lain harus sensor lagi karena menyangkut media yang berbeda,” jelas Yani. Yani Basuki juga menandaskan, bahwa sensor akan memastikan bahwa film yang disebarluaskan tidak mengandung tayangan yang
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
3 10
LAPORAN KHUSUS mendorong khalayak umum untuk perjudian, narkotika dan zat adiktif lainnya. “Film dan iklan yang melalui berbagai media termasuk Netflix dan sejenisnya sudah melalui proses sensor atau belum? Inilah yang perlu kita perhatikan bersama oleh masyarakat film khususnya, pemerintah atau lembaga regulator lainnya, LSF dan masyarakat,” tegasnya. Yani pun berharap, layanan Netflix perlu mendapat kejelasan apakah sudah terdaftar di Kementerian Kominfo atau belum. Jika belum ada kepastian apakah layanan ini resmi atau tidak, Yani menegaskan agar layanan ini jangan masuk ke Indonesia. Keinginan LSF ini ditolak Kementerian Komunikasi dan Informatika. Seperti disampaikan Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Ismail Cawidu, Kominfo tak akan langsung bertindak reaktif dengan menyegel akses Netflix di Indonesia. “Saya sudah komunikasi dengan Pak Yani Basuki (Ketua Lembaga Sensor Film/LSF) tapi infonya tidak minta Netflix diblokir,” kata Ismail. Dijelaskannya, saat ini Kementeriannya sedang membahas Netflix ini dari kacamata UU Telekomunikasi, UU Penyiaran, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta UU Pornografi.
Hentikan Dulu Netflix
Masyarakat Telematika bersikap dalam menyambut kehadiran Netflix dis eluruh dunia, termasuk Indonesia. Mastel menilai sudah
11
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
seharusnya layanan konten video asal Amerika Serikat itu menuruti aturan yang berlaku di Tanah Air, seperti penyelenggara jasa perfilman dan TV berbayar seperti lainnya. Para pelaku transaksi perdagangan, dan para pelaku kegiatan penyiaran yang jenis usahanya sesuai ketentuan, di mana tertuang pada Perpres No.39 Tahun 2014 tentang Daftar Negatif Investasi Asing. Kemudian, pada Pasal 25 ayat (1) & (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pasal tersebut menjelaskan lembaga penyiaran berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk hukum Indonesia. “Pemerintah perlu menghentikan Netflix sampai memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran Netflix dan konten lain yang serupa, tidak sekedar menambah arus uang masyarakat Indonesia ke luar negeri tanpa memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia sendiri,” kata Ketua Mastel Kristiono. Dengan membolehkan Netflix, maka hal ini akan menambah jumlah perusahaan yang kategori over-thetop (OTT) asing yang memotong berbagai aspek pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Padahal, selama ini pemerintah sangat tegas menegakkan aturanaturan tersebut kepada pelaku industri perfilman, telekomunikasi, penyelenggara penyiaran, ataupun TV berbayar.
LAPORAN KHUSUS
Moratel-Triasmitra & Pandawa Lima Menangkan Tender Palapa Ring
K
ementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan pemenang lelang proyek Palapa Ring. Dari hasil lelang ini, operator pelat merah yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Telkom terpental. Begitu juga dengan operator besar, seperti PT Indosat dan PT XL Axiata. Disampaikan Kepala Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Ismail Cawidu, Paket Barat dimenangkan oleh Konsorsium Mora Telematika Indonesia – Ketrosden Triasmitra. Moratel yang berkembang karena sejak lama menjadi reseller dari PT XL Axiata berkontribusi 90% dalam konsorsium. Sementara itu, kata Ismail, untuk Paket Tengah dimenangkan oleh Konsorsium Pandawa Lima. Konsosium ini terdiri dari lima perusaha, yang meliputi PT LEN, PT Teknologi Riset Global Investama (TRG), PT Sufia Technologies, PT Bina Nusantara Perkasa (BNP) dan PT Multi Kontrol Nusantara. Sedangkan, “Paket Timur ditunda dan perlu dilakukan penyiapan ulang karena kompleksitas profil medan di wilayah Timur,” ungkap Ismail. Sebagaimana diketahui, proyek Palapa Ring adalah proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik nasional yang ditujukan demi pemerataan akses pitalebar (broadband) di Indonesia. Proyek Palapa Ring melayani 57 kabupaten/kota di Indonesia, terdiri dari Paket Barat yang menjangkau wilayah Riau dan Kepulauan Riau (sampai dengan Pulau Natuna) dengan total panjang kabel serat optik sekitar 2.000 km, kemudian Paket
Tengah menjangkau wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara (sampai dengan Kep. Sangihe-Talaud) dengan total panjang kabel serat optik sekitar 2.700 km dan Paket Timur menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua, (sampai dengan pedalaman Papua) dengan total panjang kabel serat optik sekitar 6.300 km. Target penyelesaian Proyek Palapa Ring pada akhir tahun 2018. Pada 1 Januari 2019 mulai beroperasi sepenuhnya. Saat pengumuman yang lolos prakualifikasi pada Agustus 2015 lalu, Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah - Badan Usaha Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring mengumumkan hasil Prakualifikasi meloloskan masingmasing enam perusahaan atau konsorsium untuk tiap paket. Untuk Paket Barat, yang lolos meliputi PT. iForte Solusi Infotek, PT Indosat, Konsorsium Mora Telematika Indonesia Ketrosden Triasmitra, Konsorsium Super Sistem Ultima - Huawei, PT Telkom dan PT XL Axiata. Sementara untuk Paket Tengah, yang lolos adalah PT. iForte Solusi Infotek, PT Indosat, Konsorsium Pandawa Lima, Konsorsium Super Sistem Ultima Huawei, PT Telkom dan PT XL Axiata. Sedangkan untuk Paket Timur yang diloloskan terdiri dari PT. iForte Solusi Infotek, PT Indosat, Konsorsium PT.Matra Mandiri Prima - PT. Hitachi High Technologies Indonesia - PT.Partibandar Utama, Konsorsium Super Sistem Ultima - Huawei, PT Telkom dan PT XL Axiata.
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
3 12
LAPORAN KHUSUS
Pemenang Lelang Itu Izinnya Dicabut
P
emerintah telah mengumumkan pemenang lelang proyek Palapa Ring. Dari hasil lelang ini, Paket Barat dimenangkan oleh Konsorsium Mora Telematika Indonesia – Ketrosden Triasmitra. Sementara untuk Paket Tengah dimenangkan oleh Konsorsium Pandawa Lima. Konsosium ini terdiri dari lima perusahaan, yang meliputi PT LEN, PT Teknologi Riset Global Investama (TRG), PT Sufia Technologies, PT Bina Nusantara Perkasa (BNP) dan PT Multi Kontrol Nusantara. Hanya saja, hal yang aneh terjadi. Dari penelusuran Majalah ICT, ternyata pemenang untuk Paket Tengah ini, izin penyelenggaraan telekomunikasinya telah dicabut Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dari lima perusahaan anggota konsorsium Pandawa Lima, tercatat PT Sufia Technologies kini izin penyelenggaraan telekomunikasinya telah dicabut. Berdasar siaran pers yang dikeluarkan Kementerian Kominfo, PT Sufia Technologies izinnya dicabut sejak 14 Desember 2015. Adapun izin yang dicabut adalah izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal, dan jaringan tetap tertutup, izin yang sangat berkorelasi dengan pembangunan dan pemberian layanan terkait proyek Palapa Ring. Sufia Technologies dicabut izinnya, sebagaimana keterangan Kepala Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Ismail Cawidu adalah karena kelalaian pemenuhan kewajiban. Ismail Cawidu, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo mengakui bahwa posisi PT Sufia
13
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
dalam konsorsium tidak lagi sebagai penyelenggara telekomunikasi. “Posisi penyelenggaran telekomunikasi dilakukan oleh PT Multi Kontrol Nusantara sebagai penyelenggara jaringan tetap tertutup. Selanjutnya keberadaan PT Sufia diserahkan kepada konsorsium,” jelasnya. Meski Ismail menganggap hal ini seolah tidak ada masalah, tender Palapa Ring berjalan di luar kebiasaan Kementerian yang selama ini dikenal mengedepankan asas keterbukaan. Proses dan jadwal lelang yang tidak diketahui publik, tiba-tiba saja menghasilkan pemenang proyek bernilai besar ini. Lihat saja, untuk Paket Barat di 5 kabupaten/ kota di wilayah barat Indonesia sepanjang 1.122 km (laut) perkiraan nilai proyeknya mencapai sebesar US$ 40.392.000, kemudian ada Paket Tengah di 17 kabupaten/ kota di wilayah barat Indonesia sepanjang 1.676 km (laut dan darat) dengan perkiraan nilai proyek sebesar US$ 47.085.000 serta Paket Timur untuk 35 kabupaten/kota di wilayah timur Indonesia sepanjang 5.681 km (laut dan darat) dengan perkiraan nilai proyek sebesar US$ 143.182.000. Proyek ditargetkan dapat menyalurkan layanan pita lebar (broadband) ke pengguna akhir (end user) dengan kecepatan transfer sekurang-kurangnya 10 Mbps di pedesaan dan 20 Mbps di perkotaan yang terintegrasi dengan jaringan milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.
REGULASI
Kementerian Kominfo akan Atur Akses Darurat 112
K
ementerian Komunikasi dan Informatika akan mengatur mengenai penggunaan nomor 112 sebagai akses tunggal dalam keadaan darurat. Pengaturan ini akan diterbitkan dalam Peraturan Menteri Kominfo mengenai Penyelenggaraan Layanan Panggilan Tunggal Darurat. Dijelaskan Kepala Informasi dan Humas Kominfo, Ismail Cawidu, Rancangan Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang terkait keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit, sehingga diperlukan pengaturan penyelenggaraan layanan panggilan tunggal darurat untuk penanganan keadaan darurat. Ditambahkannya, Rancangan Peraturan Menteri ini mengatur antara lain mengenai penanggulangan nomor panggilan darurat 112 untuk layanan panggilan tunggal darurat yang dilaksanakan untuk penanganan keadaan darurat yang meliputi kebakaran, kerusuhan, kecelakaan, bencana alam, penanganan masalah kesehatan, gangguan keamanan dan ketertiban umum serta keadaan darurat lainnya yang disepakati oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat “Layanan panggilan tunggal darurat diselenggarakan di tingkat daerah dan nasional. Pada tingkat nasional, Kementerian Kominfo menyediakan
sistem panggilan darurat di tingkat nasional dengan fungsi sebagai pusat data nasional, sementara di tingkat daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,” kata Ismail. Dalam penyelenggaraan layanan panggilan tunggal darurat, lanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertugasmenyediakan sarana dan/ atau prasarana pendukung untuk Pusat Panggilan Darurat, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam tindak lanjut penanganan layanan panggilan tunggal darurat dan melakukan pengawasan pelaksanaan layanan panggilan darurat di daerahnya. “Kementerian Kominfo menyediakan infrastruktur sistem Pusat Panggilan Darurat yang berupa sistem call center layanan panggilan tunggal darurat dan sarana telekomunikasi layanan panggilan tunggal darurat,” ujarnya. Sementara itu, kata Ismail, penyelenggara jaringan telekomunikasi (penyelenggara jaringan bergerak seluler, penyelenggara jaringan bergerak satelit, dan penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis circuitswitched) wajib menyambungkan panggilan keadaan darurat yang diterima dari masyarakat ke Pusat Panggilan Darurat, menyediakan jaringan dan infrastruktur yang terhubung dengan Pusat Panggilan Darurat dan menginformasikan lokasi dan nomor telepon pemanggil ke Pusat Panggilan Darurat. “Kementerian Kominfo melakukan evaluasi terhadap kinerja Pusat Panggilan Darurat di daerah dan/atau
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
3 14
REGULASI penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan layanan Pusat Panggilan Gawat Darurat kepada masyarakat. Pengenaan sanksi
administratif terhadap penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan dalam Rancangan Peraturan Menteri ini,” tegasnya.
Menkominfo Bolehkan OpenBTS Beroperasi Bebas M
enteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, memberikan keputusan mengejutkan dengan akan membolehkan layanan OpenBTS yang dikembangkan Onno Purbo untuk dapat diimplementasikan di bumi Indonesia. Menurut Rudiantara, regulasi yang ada harus dibuat sesuai dengan kondisinya. “Regulasi itu harus dibuat sesuai dengan kondisi. Untuk itu pemerintah harus memiliki affirmative policy atau kebijakan keberpihakan. Kebijakan tersebut maksudnya dalam konteks penataan. Ketika ada penemuan penting yang dapat memberi kemaslahatan bagi masyarakat, hal tersebut harus dikedepankan,” kata Rudiantara menanggapi mengenai teknologi OpenBTS. Ditegaskan Rudiantara, pihaknya sebagai regulator tidak ingin menjadi penghambat bagi teknologi apa pun. “Kita terbuka. Teknologi apa pun untuk USO tidak akan saya halangi. Saya tidak peduli teknologinya seperti apa, yang penting masyarakat dapat diberikan layanan internet,” tambahnya. Menurutnya, kehadiran OpenBTS dapat menjadi teknologi alternatif dari BTS milik operator seluler yang dari segi feasibility sulit diwujudkan di
15
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan tidak layak secara ekonomi.
3 Syarat
Angin segar yang diberikan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang akan membolehkan teknologi OpenBTS beroperasi, ternyata masih memerlukan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Penggiat ICT Onno W Purbo menyampaikan bahwa ada tiga hal yang diperlukan agar OpenBTS dapat berjalan. Dijelaskan Onno, tiga hal itu menjadi pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah jika pemerintah membebaska OpenBTS beroperasi. “Pertama, siapa yang boleh mengoperasikan ?” kata Onno. Menurut Onno, teknologi OpenBTS sesungguhnya dapat dioperasikan siapapun. Kemudian hal lainnya adalah mengenai penggunaan frekuensi. Pasalnya, frekuensi yang digunakan untuk OpenBTS bisa menggunakan frekuensi 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz dan 1900 MHz. Frekuensi ini saat ini dialokasikan untuk operatoroperator seluler. Selain itu, Onno juga menuntut diberikannya alokasi penomoran. Onno menginginkan ada kode akses
REGULASI mirip operator yang diberikan pada penyelenggara OpenBTS. “Open BTS ini kan dikelola di desa-desa, dan secara struktur, kita mirip sama operator. Kita juga punya SID (seperti
operator,” katanya. Menurutnya, perlunya alokasi kode akses untuk OpenBTS adalah untuk memudahkan pengguna dalam mengidentifikasi pengguna lainnya.
Kominfo Tancap Gas Bikin Aturan Uji Coba Balon Internet T
idak perlu menunggu berlama-lama, setelah Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bertemu dengan Bos Google Sergey Brin, Kementerian Kominfo langsung tancap gas untuk membuat aturan baru mengenai uji coba lapangan rencana menerbangkan balon internet Google di angkasa Indonesia Raya. Memang sesuai apa yang pernah disampaikan Menkominfo, pihaknya tidak akan emmberikan Google ijin telekomunikasi, namun akan mengubah aturan yangada. Walaupun tidak secara spesifik dialamat kan pada balon Google, draft aturan berupa Rancangan Peraturan Menteri tentang Uji Coba Lapangan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Penyiaran untuk Keperluan Masa Depan dibuat dalam rangka penelitian dan penetapan arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran, telekomunikasi, dan informatika di masa depan. Disampaikan oleh Kepala Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Ismail Cawidu, adapun ketentuan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri ini meliputi pengertian uji coba lapangan yang dimaknai sebagai uji coba sistem dan teknologi telekomunikasi, informatika, dan penyiaran untuk keperluan penelitian dan penyelenggaraan di masa depan. “Uji
coba lapangan diselenggarakan dengan tujuan melakukan penelitian aspek teknis dan aspek non-teknis terkait penyelenggaraan telekomunikasi, informatika, dan penyiaran,” kata Ismail. Selain itu, ada aspek teknis terkait penyelenggaraan telekomunikasi, informatika, dan penyiaran, yang meliputi kinerja sistem, alat dan perangkat, perencanaan dan konfigurasi jaringan, standardisasi alat dan perangkat dan kualitas layanan. Sedangkan aspek nonteknis terkait penyelenggaraan telekomunikasi, informatika, dan penyiaran, meliputi model bisnis penyelenggaraan, model regulasi dan kelembagaan, kesiapan para pemangku kepentingan, sosialisasi kepada masyarakat dan mekanisme penyediaan perangkat pendukung. Ditegaskan Ismail, rencana uji coba lapangan sebagaimana disetujui oleh Menteri meliputi instansi, lembaga, unit pelaksana, kegiatan, lokasi atau wilayah, dan waktu pelaksanaan. Selain itu juga, uji coba lapangan bersifat tidak komersial dan kewajiban pembayaran biaya hak penggunaan frekuensi radio tidak berlaku bagi penggunaan spektrum frekuensi radio dalam rangka uji coba lapangan untuk keperluan penelitian.
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
3 16
TELEKOMUNIKASI
Kapitalisasi Telkom Tembus Rp 312,98 Triliun 17
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
P
T Telekomunikasi Indonesia Tbk menutup tahun 2015 dengan gembira. Pasalnya, kini nilai kapitalisasi pasar perusahaan telekomunikasi pelat merah ini menembus angka Rp.312,98 triliun. Angka ini dicapai pada akhir penutupan perdagangan saham, 30 Desember 2015. “Ini menunjukkan kepercayaan investor meningkat karena makro ekonomi membaik dan kinerja perusahaan menjanjikan,” kata Direktur Utama Telkom Alex J Sinaga di Jakarta. Pada akhir penutupan, saham Telkom ditutup dengan nilai Rp.3.105 per lembar, naik tipis Rp.5 dari posisi pembukaan di Rp.3.100 per lembar dengan 40.956.100 saham yang diperdagangkan. Saham Telkom pun selama 2015 menjadi satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk dalam daftar top leader di pasar saham. Diharapkan
TELEKOMUNIKASI pada 2016 ini, kinerja Telkom terus bertumbuh agar bisa membayar kepercayaan yang diberikan oleh pemegang saham. “Tahun depan kita terus berusaha lebih baik,” harap Alex. Di 2016 ini, Telkom menargetkan pendapatan di atas pertumbuhan industri yang berdasarkan prediksi para analis, pertumbuhan industri telekomunikasi pada tahun ini sekitar 9%. Untuk menggenjot pertumbuhan pendapatan, Telkom akan melakukan sejumlah aksi korporasi anorganik. Salah satunya melakukan akuisisi. “Kami tetap berusaha tumbuh di atas angka industri tersebut,” kata Alex. Sementara untuk mencapai target pertumbuhan, akuisisi menjadi salah satu strategi Telkom. “Ada rencana akuisisi perusahaan dari luar, di Asia Pasifik. Tetapi belum bisa diberitahu,” tambahnya.
Dijelaskannya, saat ini Telkom juga masih tertarik mencari mitra bisnis satelit yang memiliki footprint di Indonesia dan kawasan regional. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan transponder satelit yang semakin meningkat di Indonesia maupun regional. Telkom sendiri sedang menyiapkan satelit untuk dapat diluncurkan menyusul kegagalan peluncuran satelit Telkom 3 beberapa waktu lalu. Proses tender satelit Telkom 3S (substitution) sudah selesai dan satelit saat ini dalam proses penyelesaian oleh Thaes Alenia Space agar dapat diluncurkan pada akhir tahun 2016 atau awal tahun 2017 mendatang. Satelit Telkom 3S berkapasitas 42 transponder yang terdiri atas 32 transponder C-Band dan 10 transponder Ku-Band. Sedangkan Satelit Telkom 4 saat ini masih dalam proses penyelesaian penunjukkan mitra.
XL Kembali akan Lego Menara Telekomunikasi Miliknya P
T XL Axiata Tbk berencana untuk melego sebagian menara telekomunikasinya melalui proses lelang terbuka pada Januari 2016. Demikian disampaikan XL dalam dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Rabu (6/1/2016). “Direksi perseroan akan menjalankan proses lelang terbuka yang terkait dengan rencana transaksi tersebut dan akan mengambil keputusan terkait berdasarkan persetujuan Dewan
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
3 18
TELEKOMUNIKASI Komisaris,” jelas manajemen XL. Perseroan akan menggunakan dana hasil penjualan sebagian menara telekomunikasi tersebut untuk membayar sebagian utang-uutang. Diungkapkan juga, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan serta praktik tata kelola perusahaan yang baik, hanya anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas rencana transaksi itu yang berhak
ikut dalam pengambilan keputusan terhadap rencana itu. Diyakini manajemen XL, rencana transaksi akan masuk dalam transaksi material sesuai dengan ketentuan peraturan Bapepam-LK Np. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Dengan demikian perseroan akan memenuhi dan mematuhi ketentuan di bidang pasar modal mengenai transaksi material itu.
XL dan Indosat Kerja Sama Sharing Network 4G LTE
I
ndosat Ooredoo dan XL Axiata pertengahan Januari ini mengumumkan kerjasama jaringan untuk 4G LTE melalui MORAN (Multi Operator Radio Access Network). Kedua operator akan menggunakan jaringan LTE yang sama di beberapa kota seperti Banyumas, Surakarta, Batam, dan Banjarmasin dan berencana untuk memperluas kerjasama ini untuk beberapa kota lain guna mendukung agenda ekonomi digital di Indonesia. Kerjasama jaringan atau lebih dikenal dengan istilah ‘network sharing’ sudah diimplementasikan di beberapa negara maju – yang memungkinkan para operator untuk memberikan jangkauan jaringan lebih luas. Kerjasama Indosat Ooredoo dengan XL Axiata adalah proyek network sharing LTE pertama di Indonesia. Pelanggan akan merasakan pengalaman yang tidak berbeda dari sebelumnya (seamless) dan akan tetap dapat menikmati layanan yang terbaik
19
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
dari Indosat Ooredoo dan XL Axiata. “Kami senang dapat bekerjasama dengan XL Axiata. Kerjasama ini memperluas jaringan 4G LTE untuk pelanggan kita dan mendukung program Pemerintah membangun ekonomi digital Indonesia. Melalui inisiatif ini kami juga mendukung usaha Pemerintah mengurangi impor dalam mata uang asing serta memungkinkan perusahaan untuk lebih efisien, mengurangi impor komponen dan fokus pada investasi dalam negeri,” ujar Alexander Rusli, Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo. President Director & CEO XL Axiata, Dian Siswarini menyatakan,” Merupakan bagian dari komitmen XL Axiata untuk mendukung upaya Pemerintah dalam percepatan penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang merata di wilayah Indonesia. Kerjasama yang dilakukan antara XL Axiata dan Indosat Ooredoo ini selain mendukung tujuan tersebut
TELEKOMUNIKASI juga sekaligus menjadi upaya untuk mendorong daya saing perusahaan dalam hal meningkatkan efisiensi operasional dengan berbagi penggunaan infrastruktur bersama dan juga membawa keuntungan bagi pelanggan kami, sehingga pada akhirnya akan semakin mempercepat bergulirnya ekonomi digital di Indonesia. Untuk tahap awal, kami memulainya dengan kerjasama jaringan 4G LTE melalui MORAN di beberapa kota, dan kedepannya akan diperluas lagi dengan bentuk kerjasama lainnya yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.” Alexander Rusli menambahkan bahwa rencana network sharing ini sudah dibicarakan sejak dua tahun terakhir. “Kami berharap dengan kolaborasi ini akan dapat memberikan layanan yang lebih baik dengan memberikan jangkauan jaringan yang lebih luas. Kami sudah melihat respons yang baik dari penggunaan layanan LTE dan melalui kerjasama ini kita akan lebih mempercepat pergelaran LTE di seluruh Indonesia, memungkinkan negeri ini sebagai negara dengan pertumbuhan penggunaan 4G
tercepat”, ujarnya. Pada tahap ini network sharing yang dilakukan baru terbatas pada radio access network. Indosat Ooredoo dan XL Axiata berkomitmen melanjutkan kerjasama ini dengan dukungan Pemerintah dengan harapan kerjasama dapat diperluas menjadi core network sharing—ini akan lebih meningkatkan penghematan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat melayani pelanggan pengguna LTE lebih banyak, tentunya dengan kecepatan data yang tinggi dan pengalaman penggunaan layanan yang lebih baik.
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
3 20
INTERNET
Pasca Ledakan di Sarinah, 35 Situs & Akun Radikal Diblokir Pemerintah Website/situs yang Diblokir Tahap I • bahrunnaim.co • dawlahislamiyyah.
wordpress.com • keabsahankhilafah. blogspot.co.id • khilafahdaulahislamiyyah. wordpress.com • tapaktimba.tumblr.com • thoriquna.wordpress.com • tauhiddjihat.blogspot.co.id • gurobahbersatu.blogspot. co.id • bushro2.blogspot.co.id • mahabbatiloveislam. blogspot.co.id • azzam.in 21
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
S
etelah melakukan pengawasan dan menerima laporan dari masyarakat terkait pemilik akun media sosial dan situs yang mendukung aksi pemboman di Jalan MH Thamrin, 14 Januari 2016 kemarin, Kementerian Kominfo memblokir beberapa akun. Akun facebook atas nama Muhammad Subkhan Khalid, Batalion Inghimasi dan Mujahidah Sungai Eufrat sudah diblokir. “Kementerian Kominfo juga menutup sebuah telegram http://telegram.me/jihadmedia01. Akun-akun media sosial tersebut secara jelas mendukung aksi-aksi teror tersebut,” ungkap Kepala Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail Cawidu. Dijelaskan Cawidu, adapun website/situs yang diblokir dilakukan dalam dua tahap. Di tahap pertama, ada 11 situs ditutup. Kemudian, pada tahap kedua dari 27 situs terindikasi berisi konten radikal, 24 situs telah diproses untuk pemblokiran dan tiga situs masih perlu didalami. “Khusus terkait dengan akun dan video bahrunnaim, sejak November 2015, Kementerian Kominfo telah menghapusnya sesuai dengan nama: Muhammad Bahrunnaim
INTERNET Anggih Tantomo. Selain akunakun tersebut, Kominfo juga memblokir akun twitter @ kdmedia16 (radikal) dan @ globalkdi (radikal). Adapun videovideo radikal yg telah diblokir sampai dengan tahun 2015 sebanyak 78 video radikalisme ISIS,” jelas Ismail. Ditambahkannya, “Untuk mendukung penanganan akunakun radikal yg masih tayang di internet kami mengharapkan partisipasi masyarakat dengan melaporkan kepada kominfo melalui email aduankonten@mail. kominfo.go.id,” katanya. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan, Kementerian yang dipimpinnya tidak sekadar asal blokir. “Kominfo tidak sekadar asal saat membloir situs yang memuat konten yang negatif dan sama sekali tidak berkompetensi terhadap konten yang ada internet. Akan tetapi pemblokiran dilakukan melalui Rapat Panel Ahli yang diketuai Kementerian Kominfo,” jelas Rudiantara. Pemblokiran situs itu dilakukan atas dasar atas dasar laporan dari masyarakat dan dibahas oleh panel ini secara berkala melaksanakan reguler meeting. “Sementara untuk situs mengenai permasalahan terorisme ataupun radikalisme Kementerian Kominfo akan memberikan kewenangan/ jalur bypas kepada BNPT dan BIN untuk memblokir langsung situs tersebut,” ungkapnya. Ditambahkan Chief RA, mekanisme pelaporan mengenai pemblokiran mengenai situs yang dianggap berisi konten
negatif yakni bisa langsung Kementerian Hukum dan HAM yang berupa domain dengan url: www dan laporannya bisa diteruskan kepada Kementerian Kominfo dan seterusnya akan dibahas pada Panel. “Untuk yang menggunakan videoplatfom, semisal menggunakan Netflix, Vimeo atau Youtube, memerlukan izin dari penyelenggaranya, apabila memang menayangkan film-film nasional tanpa melalui sensor,” ujar Rudiantara.
24 Situs yang Diblokir Kementerian Kominfo • https://abdulloh7.wordpress.com/ • http://ruju-ilalhaq.blogspot.co.id/ • http://fursansyahadah.blogspot.co.id/ • https://karawangbertawhid.wordpress.com/ • http://terapkan-tauhid.blogspot.co.id/ • https://arrhaziemedia.wordpress.com/ • http://syamtodaynews.xyz/ • https://anshardaulahislamiyahnusantara. wordpress.com/ • http://jihadsabiluna-dakwah.blogspot.co.id/ • http://kupastajam.blogspot.co.id/ • https://mabesdim.wordpress.com/ • http://anshorullah.com/ • http://ajirulfirdaus.tumblr.com/ • http://batalyontauhidwassunnahwaljihad. blogspot.co.id/ • http://anshoruttauhidwassunnahwaljihad. blogspot.co.id/ • https://jalanallah.wordpress.com/ • https://religionofallah.wordpress.com/ • http://daulahislamiyyah.is-great.org/ • http://ummatanwahidatan.is-great.org/ • http://metromininews.blogspot.co.id/ • http://al-khattab1.blogspot.co.id/ • http://fadliistiqomah.blogspot.co.id/ • https://daulah4islam.wordpress.com/ • www.muharridh.com
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
3 22
INTERNET
ARIM Technologies dan Intech Tawarkan Penangkal Serangan Siber
P
engguna internet di Indonesia yang terus meningkat merupakan sumber potensial bagi dunia usaha. Namun pertumbuhan yang tinggi tersebut juga mengundang datangnya ancaman siber canggih para peretas yang ingin mencuri data rahasia perusahaan. Menurut data yang dirilis oleh Akamai (State of The Internet Report), Indonesia menempati urutan ke dua di dunia dalam hal serangan siber. Posisi pertama ditempati China, disusul Amerika Serikat, Turki dan Rusia. Pada kuartal pertama tahun 2013, Indonesia menjadi sumber serangan siber sebanyak 21 persen, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,7%. Riset tersebut juga diperkuat oleh data dari Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (SIRTII) yang menyatakan bahwa pada 2014, Indonesia mengalami serangan siber sebanyak 48,4 juta. Kondisi ini tentu membahayakan khususnya bagi pertumbuhan dunia usaha di Indonesia. Untuk itu, ARIM Technologies bekerja sama dengan PT
23
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
Jaringan Intech Indonesia dengan melakukan penanda tanganan kerja sama yang dilakukan di Hotel Le Meridien Jakarta pada hari Selasa (12/01), memperkenalkan Managed Securit Service Provider (MSSP). MSSP merupakan penyedia layanan untuk menge lola perangkat/ piranti keamanan dan sistem, antara lain: deteksi intrusi, virtual private network, enkripsi, spam blocking, pemindaian kerentanan, uji coba keamanan siber, prevensi kehilangan data, forensik data dan layanan anti virus. “Kami ingin mem– perkenalkan teknologi yang inovatif, yang dapat menyesuaikan dengan ancaman siber yang semakin berkembang. Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung perusahaanperusahaan lokal untuk fokus pada
INTERNET pertumbuhan bisnis mereka tanpa khawatir dengan ancaman siber yang dapat merusak,” kata Ivan Goh, CEO dan Co-founder ARIM Technologies. Dikatakan Ivan, meskipun teknologi keamanan membantu perusahaan membuat terobosan untuk menangkal kejahatan siber, namun perusahaan kerap terjebak dalam paradoks; tidak menempatkan orangorang dan proses yang tepat untuk memaksimalkan kelebihan-kelebihan yang ada di dalamnya. Selain itu, perusahaan juga perlu berpikir layaknya penyerang untuk melindungi diri dari kejahatan siber. Dengan Cyber Kill Chain model, memudahkan perusahaan untuk mempelajari karakter dari penyerang. Sementara itu Managing Director PT Jaringan Intech Indonesia, Mei Sen, juga menyambut baik kerjasama ini. Menurutnya, dengan pengetahuan dan pengalaman di bidang piranti lunak untuk korporasi dipadu
dengan keahlian di bidang keamanan siber kelas dunia, akan lahir program-program yang dapat membantu keamanan siber di era kebangkitan ekonomi online di Indonesia. PT Jaringan Intech Indonesia berpengalaman selama 15 tahun di bidang piranti lunak dan infrastruktur jaringan untuk korporasi, sedangkan ARIM Technologies dengan inovasinya, memiliki kemampuan teruji di bidang keamanan siber. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan salah satu pilihan solusi untuk menangkal ancaman siber yang terus berkembang baik cara maupun metode dan teknologinya demi mendukung majunya dunia usaha di Indonesia.
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
3 24
INTERNET
Elevenia Targetkan Transaksi Hingga Rp3,5 Triliun di 2016
S
itus jual beli Elevenia menargetkan nilai transaksi hingga Rp. 3,5 triliun pada 2016. Jumlah tersebut bakal mengalami kenaikan tiga kali lipat dibandingkan 2015. Hingga akhir 2015, Elevenia telah memiliki lebih dari dua juta anggota. Tak hanya itu, di Elevenia telah terdaftar lebih dari 26.000 seller, baik individual, perusahaan, maupun global dengan lebih dari 2,6 juta produk yang tersedia. Menurut James Lee, Chief Executive Office (CEO) Elevenia, pihaknya sangat senang dengan pencapaian Elevenia hingga akhir tahun 2015. Dalam setiap hari, rata-rata Elevenia memiliki 20 ribu transaksi. Jika ada program khusus, seperti Elevenia Day, jumlah transaksi bisa naik hingga %300. “Tentunya, semua inovasi dan program kami tidak akan berhenti di sana. Kami akan terus melakukan inovasi karena kami optimistis bisa mencapai target GMV Rp 3,5 triliun pada tahun 2016,” kata James. Ditambahkannya, tahun 2016 akan banyak kejutan dan terobosan dari Elevenia untuk konsumen.
25
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
Salah satunya adalah menyediakan barang-barang dengan harga yang paling rendah di antara pemain lain. “Kami sangat percaya bahwa konsumen kini sudah sangat pintar dan paham mengenai dunia belanja online. Di satu sisi, kami senang mengetahui hal tersebut. Di sisi lain, ini merupakan pecutan bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi mereka. Tahun depan, Elevenia menjamin akan menjadi e-commerce yang menyediakan barang-barang dengan harga paling rendah di antara pemain yang lain,” jelasnya. Mengenai tren belanja online pada 2016, diprediksi James bahwa 2016, akan semakin banyak peritel online baru yang bermunculan. “Hal ini tak bisa dipungkiri bahwa masyarakat sudah semakin paham mengenai kenyamanan berbelanja online. Pasar Indonesia masih sangat hijau dan sangat berpotensial untuk digarap. Para peritel online akan bermain sangat agresif dengan berbagai aktivitas dan layanan yang dimilikinya,” pungkasnya.
PENYIARAN
KPI Menjadi Presiden IBRAF K
omisi Penyiaran Indonesia (KPI) dipercaya menjadi Presiden IBRAF (OIC Broadcasting Regulathory Authority Forum). Hal itu ditetapkan dalam pertemuan tahunan IBRAF yang berlangsung di Jeddah 1213 Januari 2016 lalu. Dalam kesempatan tersebut Ketua KPI Judhariksawan, hadir didampingi Komisioner KPI Pusat lainnya, Danang Sangga Buwana, Amiruddin dan Azimah Subagijo. IBRAF sendiri merupakan forum diskusi serta tukar menukar informasi dan pengalaman terkait media dan regulasinya, di negara-negara anggota OKI. Mengingat sifatnya hanya merupakan forum diskusi, maka tidak mengikat secara hukum maupun politik. Dalam pertemuan tahunan keempat ini, IBRAF membahas isu digitalisasi penyiaran dan regulasi media online di masing-masing negara. Mengikuti pembagian negaranegara OKI yang terdiri atas 3 (tiga) wilayah yakni, Asia, Timur
Tengah dan Afrika, maka kedudukan Presiden IBRAF juga dilakukan bergilir tiap setahun sekali. Turki pernah menjadi Presiden IBRAF pertama mewakili wilayah Asia merangkap sebagai Sekretaris Jenderal sampai sekarang, kemudian Arab Saudi menjadi Presiden kedua mewakili Timur Tengah, dan terakhir Maroko menjadi Presiden IBRAF ketiga mewakili Afrika. Hingga saat ini, keanggotaan IBRAF telah mencapai 21 negara, ditambah Benin, Burkina Faso, Gambia, Malaysia, dan Mozambik yang keanggotaannya ditetapkan pada pertemuan keempat ini. Pada tahun 2016 ini, jabatan Presidensi menjadi giliran wilayah Asia. Indonesia, melalui KPI diberi amanah dan dipercaya secara aklamasi untuk menjadi Presidensi IBRAF dan memimpin forum ini selama setahun. KPI diharapkan dapat menyelenggarakan pertemuan tahunan IBRAF pada Oktober 2016 mendatang. Dalam pertemuan itu pula, serah terima jabatan Presidensi IBRAF dilakukan secara simbolik dari Amina Lemrini (Maroko) kepada Judhariksawan, Ketua KPI Pusat. Atas kepercayaan yang diberikan peserta IBRAF kepada KPI, Judha mengharapkan dukungan agar dapat memberikan yang terbaik.
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
26
PENYIARAN Siarkan Berita Tidak Akurat tentang Ledakan di Thamrin dan Tampilkan Gambar Mayat
KPI Jatuhkan Sanksi pada Beberapa TV & Radio
K
27
Majalah IC T
omisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada3 (tiga) lembaga penyiaran televisi dan 1 (satu) lembaga penyiaran radio, atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) KPI 2012 dalam peliputan ledakan yang terjadi di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat (14/1). Televisi yang mendapatkan sanksi adalah TVONE, Indosiar dan INEWS, sedangkan radio yang dijatuhkan sanksi adalah ELSHINTA. Pada stasiun TVONE , KPI menemukan pelanggaran P3 & SPS saat program jurnalistik “Breaking News” menampilkan visualisasi mayat yang tergeletak di dekat Pos Polisi Sarinah yang merupakan lokasi ledakan peristiwa ledakan. Gambar tersebut ditayangkan tanpa adanya penyamaran (blur), sehingga terlihat secara jelas. Selain itu, pada program ini pula ditampilkan informasi yang tidak akurat tentang “Ledakan Terjadi di Slipi, Kuningan, dan Cikini”. Kalimat yang tampil di layar ini, meskipun kemudian dikoreksi, tentunya telah menimbulkan keresahan masyarakat. Hal ini melanggar prinsip-prinsip jurnalistik tentang akurasi berita serta larangan menampilkan gambar korban atau mayat secara detil. Munculnya gambar mayat juga ditemukan KPI pada program jurnalistik “Patroli” yang disiarkan stasiun televisi
No. 41 Januari 2016
PENYIARAN Indosiar pada pukul 11.05. KPI mendapati adanya tampilan potongan gambar yang memperlihatkan visualisasi mayat yang tergeletak di dekat Pos Polisi Sarinah yang merupakan lokasi peristiwa ledakan. Gambar tersebut ditayangkan tanpa disamarkan (blur) sehingga terlihat secara jelas. KPI menilai penayangan tersebut tidak layak dan tidak sesuai dengan etika jurnalistik, serta mengakibatkan ketidaknyamanan terhadap masyarakat yang menyaksikan program tersebut. Visualisasi mayat korban ledakan juga ditemukan pada program Breaking News di INEWS TV. Selain itu, program ini juga menampilkan informasi yang tidak akurat “Ledakan Juga Terjadi di Palmerah”. Padahal berita tentang ledakan di tempat lain itu tidak benar. Sementara untuk stasiun radio ELSHINTA, didapati beberapa kali menyampaikan berita bahwa terjadi ledakan di beberapa lokasi selain yang terjadi di kawasan Sarinah, Thamrin. KPI menilai telah terjadi pelanggaran prinsip jurnalistik seperti yang telah diatur dalam P3 & SPS oleh keempat lembaga penyiaran ini. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, telah dilayangkan KPI kepada lembaga penyiaran yang disebut di atas. KPI berharap, penjatuhan sanksi ini dapat dijadikan pelajaran bagi lembaga penyiaran lainnya. P3 & SPS KPI sudah jelas mengatur hal-hal mana yang dapat muncul di televisi dan radio pada peliputan musibah. Lembaga penyiaran harus menyadari fungsi yang diembannya dalam penyelenggaraan penyiaran, yakni memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab. Hingga saat ini, KPI masih terus melakukan pemantauan dan verifikasi terhadap siaran di televisi dan radio lainnya, terkait peliputan ledakan ini.
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
3 28
PENYIARAN
Pemerintah Batasi Waktu Pembayaran Izin Penyiaran
Kepala Informasi dan Humas Kominfo, Ismail Cawidu dalam keterangan tertulisnya Ditambahkannya, pemohon IPP yang telah disetujui dalam FRB dan telah melakukan pembayaran biaya izin prinsip melampaui tanggal jatuh tempo diwajibkan melunasi denda administratif sebesar dua persen per bulan, paling lambat sepuluh hari kerja setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran. “Jika tidak memenuhi ketentuan dimaksud, akan dianggap dianggap mengundurkan diri dan Keputusan FRB batal demi hukum,” unculnya permasalahan katanya lagi. permohonan Izin Sementara itu, pemohon IPP yang Penyelenggaraan Penyiaran telah dinyatakan lulus dalam Evaluasi (IPP) bagi pemohon yang Uji Coba Siaran (EUCS) namun belum melakukan pembayaran biaya belum melakukan pembayaran IPP sesuai ketentuan peraturan biaya Izin Tetap hingga melampaui perundang-undangan, membuat jatuh tempo pembayaran yang Menteri Komunikasi dan Informatika ditetapkan, wajib melunasi Biaya menerbitkan Keputusan Menteri Izin Tetap paling lambat sepuluh Nomor 21 Tahun 2016 tentang hari kerja setelah diterbitkannya Batas Waktu Pembayaran Izin Surat Pemberitahuan Kewajiban Penyelenggaraan Penyiaran. Pembayaran Biaya Izin Tetap. Keputusan Menteri Kominfo “Jika tidak memenuhi ketentuan Rudiantara, pemohon IPP yang dimaksud, dianggap mengundurkan disetujui dalam Forum Rapat diri dan Keputusan EUCS bagi Bersama (FRB) tetapi belum Pemohon yang bersangkutan batal memenuhi kewajiban pembayaran demi hukum,” ujar Ismail. biaya Izin Prinsip hingga melampaui Adapun pemohon IPP yang telah jatuh tempo pembayaran yang dinyatakan lulus dalam EUCS dan ditetapkan, wajib melunasi Biaya telah melakukan pembayaran biaya Izin Prinsip dan denda administratif izin tetap melampaui tanggal jatuh sebesar dua persen per bulan paling tempo, akan diterbitkan IPP. lambat sepuluh hari kerja setelah “Denda administratif sebesar dua diterbitkannya Surat Pemberitahuan persen per bulan atas keterlambatan Kewajiban Pembayaran Biaya Izin pembayaran IPP akan ditagihkan Prinsip. pada saat penerbitan SPP Biaya Izin “Jika tidak memenuhi ketentuan Tetap tahun kedua sesuai dengan dimaksud, akan dianggap mengundur ketentuan peraturan perundangkan diri dan Keputusan FRB batal undangan,” pungkas Ismail. demi hukum,” demikian disampaikan
M
29
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
GALERI
Dell Luncurkan Produk Consumer & Commercial 2016
D
ell Indonesia memperkenalkan jajaran produkproduk consumer dan commercial terbaru, menawarkan rangkaian solusi teknologi lengkap untuk memenuhi kebutuhan komputasi konsumen ritel dan profesional yang bekerja mobile. Melengkapi deretan lini produk Dell yang telah menerima banyak penghargaan, portofolio terbaru ini meliputi laptop dan desktop Inspiron, laptop XPS 13 dan 15, laptop Vostro seri 5000 terbaru, serta laptop seri Latitude,
workstation Precision dan PC bisnis OptiPlex terbaru. Semua perangkat terbaru ini adalah koleksi produk terlengkap yang diperkenalkan Dell, yang sudah dilengkapi dengan prosesor Intel Core generasi ke-6 dan sistem operasi Windows 10 untuk menjamin pengalaman komputasi terbaik bagi para konsumen. “Tahun 2015 lalu adalah tahun yang luar biasa bagi Dell dan kami bangga kami dapat menghadirkan deretan inovasi produk yang menawan ini hari ini. Dell terus membentuk masa depan dan peran PC dalam memenuhi kebutuhan komputasi pelanggan kami,” ujar Catherine Lian, Country Manager, Dell Indonesia. “Investasi yang dilakukan Dell di lini bisnis ini sangat signifikan, memungkinkan kami menghadirkan inovasi-inovasi terbaru dan desain-desain cantik yang memperbaharui peran PC – baik seri 2-in1 yang sangat mobile, laptop, maupun desktop, semuanya dirancang untuk memberikan pengalaman komputasi terbaik yang pernah ada.”
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
3 30
GALERI
Program CSR Indosat Ooredoo Raih Penghargaan Padmamitra keseimbangan antara People (manusia), Planet (bumi/alam) dan Profit (bisnis) yang sering disebut dengan Triple Bottom Line. Ripy Mangkoesoebroto, Chief Human Resources Officer Indosat Ooredoo mengatakan, “Kami bangga mendapatkan penghargaan Padmamitra dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan ini merupakan salah satu pengakuan bahwa program CSR yang kami laksanakan ndosat Ooredoo, melalui secara konsisten dan serangkaian program berkelanjutan, telah tanggung jawab sosial dirasakan manfaatnya perusahaan (corporate oleh masyarakat dan social responsibility - CSR) pemerintah daerah, yang telah dilaksanakan, khususnya DKI Jakarta. mendapatkan penghargaan Kami berharap melalui Padmamitra dari berbagai program CSR pemerintah Provinsi DKI perusahaan akan dapat Jakarta dengan didukung meningkatkan kualitas oleh Forum CSR Provinsi hidup masyarakat. Sejalan DKI Jakarta untuk kategori dengan visi menuju “Perusahaan Swasta perusahaan telekomunikasi yang menyelenggarakan digital terdepan di program CSR menurut Indonesia, kami ingin Keberlanjutan Program”. mendorong terciptanya Indosat Ooredoo dinilai masyarakat digital telah berperan aktif Indonesia agar kemudahan dalam pembangunan teknologi informasi melalui kegiatan CSR semakin dapat dirasakan yang menciptakan oleh banyak orang.”
I
31
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
GALERI
Datascrip Service Center Raih Penghargaan Lenovo Best Service Center Award
S
ervice Center Exclusive Lenovo yang dikelola oleh PT Primalayan Citra Mandiri (Datascrip Service Center), salah satu anak perusahaan PT. Datascrip, meraih penghargaan Lenovo Best Service Center Award 2015 untuk kategori “Excellent in Service Level and Customer Satisfaction”. Penghargaan yang diberikan oleh PT Lenovo Indonesia ini merupakan
Yogyakarta, Surabaya dan Bandung, dan akan segera dibuka di kota Semarang dan Medan. Pemberian penghargaan Best Service Center Award ini berdasarkan hasil survei bentuk apresiasi sekaligus kepuasan pelanggan, inovasi layanan, perbaikan mengukur mitra Lenovo dalam memberikan layanan dan standar variabel penilaian yang dilakukan purna jual. Datascrip Service Center secara konsisten mulai dari kecepatan analisa telah dipercaya sebagai kerusakan, kecepatan salah satu authorized reparasi, hingga kontrol partner untuk mengelola layanan purna jual produk- kualitas perbaikan. “Keberhasilan meraih produk Lenovo sejak 1 Lenovo Best Service Januari 2014. Saat ini Center Award 2015 telah ada empat tempat untuk kategori Excellent Service Center Exclusive in Service Level and Lenovo yang dikelola Customer Satisfaction Datascrip Service Center, ini menunjukan kualitas yaitu di kota Jakarta, Datascrip Service Center dalam mengelola layanan purna jual Lenovo yang sangat baik. Kami memahami pentingnya menjaga kualitas pelayanan karena pelanggan adalah aset yang harus dijaga. Prestasi ini tentunya semakin memotivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di tahun-tahun berikutnya,” ujar Budianto Iskandar – Direktur Layanan Purna Jual Datascrip.
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
3 32
BEDAH GADGET
Desktop, Notebook dan ‘All-in-One’ PC Terbaru dari HP
H
P Inc. mengumumkan jajaran desktop, notebook dan allin-one (AiO) PC Pro Series yang terbaru. Didesain untuk bisnis-bisnis di segala ukuran, keluaran terbaru dari HP Inc. ini sangat menarik dan cocok untuk usaha kecil dan menengah (UKM) dimana para UKM ingin menemukan cara-cara baru untuk mendorong produktivitas, mengatasi berbagai ancaman keamanan dan mengelola biaya TI. Printer dan PC HP Pro 400 Series yang terbaru didesain sesuai dengan berbagai kebutuhan tersebut. “Para pelanggan telah meberitahu keluhan mereka pada kami tentang bagaimana membuat keputusan-keputusan teknologi yang penting dengan keterbatasan biaya yang nantinya akan berimbas pada keamanan dan produktivitas bisnis mereka,” ujar Subin Joseph, President Director, HP Inc. Indonesia. “HP Inc. menawarkan dukungan pelanggan dan akses pada solusi kelas komersial
33
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
BEDAH GADGET seperti pada jajaran PC dan printer HP Pro Series terbaru kami, memberikan mereka kemampuankemampuan bisnis kapanpun mereka butuhkan dengan biaya yang terjangkau.” Seperti pada bisnis-bisnis lainnya, UKM menghadapi lingkungan yang terus berubah dengan cepat di mana teknologi digunakan sebagai aset kompetitif. Saat batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi bias, bisnis-bisnis juga harus tetap menarik perhatian dan mempertahankan tenaga kerja millennial yang terus tumbuh dan memungkinkan gaya kerja yang makin mobile dan makin terkolaborasi. UKMUKM membutuhkan teknologi yang didesain untuk sebuah bisnis modern, yaitu perangkat yang bisa dikoneksikan dengan mudah dan mendorong kolaborasi antarpekerja, semua itu tanpa membutuhkan kabel atau perlengkapan tertentu. Desktop, notebook dan AiO Pro Series dari HP Inc. menyediakan paket teknologi kelas enterprise bagi para UKM dengan harga terjangkau dalam desain konsumer terbaru yang dituntut oleh para tenaga kerja millennial. Perangkat-perangkat ini telah
melewati proses Total Test dari HP Inc., termasuk pengujian selama lebih dari 120.000 jam untuk membantu memastikan desain tersebut dapat bertahan terhadap penggunaan untuk kerja dan di rumah secara terus menerus. PC Pro Series ini dilengkapi dengan desain keamanan dan kemampuan pengelolaan kelas dunia untuk memberi rasa tenang kepada UKM dalam melindungi data dan perangkat bisnis kritikal mereka. HP BIOSphere menawarkan perlindungan tingkat BIOS dari firmware perangkat saat start up sistem dan update BIOS, dan HP Client Security memberikan otentikasi multi faktor dan enkripsi hard drive untuk menjaga data sensitif tetap aman.
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
3 34
BEDAH GADGET Jajaran PC Pro Series ini termasuk notebook seri HP ProBook 400 G3 diperuntukkan bagigaya kerja yang mobile, dengan desain yang tipis, ringan, dan tangguh yang disediakan dalam ukuran diagonal layar 13, 14, 15 dan 17 inci dan fitur-fitur keamanan built-in seperti HP BIOSphere, TPM dan pilihan pindai sidik jari. HP ProBook 440 G3 kini 17 persen lebih tipis dan 12 persen lebih ringan dari generasi sebelumnya, sangat penting bagi pengguna yang terus menerus mobile. Seri ProBook 400 dilengkapi dengan prosesor Intel Core Generasi 6 atau AMD APU A-series Generasi 6, sampul berwarna Gravity Black yang lembut, keyboard aluminum yang kuat, dan HP Premium Keyboard tahan tumpahan air. Notebok tersebut menawarkan pilihan konfigurasi yang bervariasi untuk memperkaya pengalaman, termasuk pilihan layar FHD, layar sentuh dan batarai yang tahan lama. Baik HP ProOne 400 G2 AiO dan HP ProDesk seri 400 menggunakan prosesor Intel Core Generasi 6 untuk performa dan kekuatan maksimum. HP ProOne 400 G2 AiO terbaru ini sepenuhnya didesain kembali untuk menawarkan fleksibilitas yang sangat luas bagi UKM dengan desain yang keren dan hemat ruang dan merupakan AiO komersial dari HP Inc. pertama yang memiliki sampul belakang berwarna, manajemen kabel built-in, dan berbagai pilihan bentuk pengoperasian misalnya dari layar berdiri hingga bisa sepenuhnya datar di atas meja, sehingga para pengguna dapat memilih sudut pandang dan interaksi terbaik di atas meja mereka atau ketika 35
Majalah IC T
No. 41 Januari 2016
berkolaborasi dan presentasi dalam sebuah grup. Layar 20 inci ProOne 400 juga mengoptimalkan fiturfitur Windows 10 dan kolaborasi kerja dioptimalkan dengan HP Noise Reduction Software, sebuah Webcam 1MP HD terintegrasi dan panel sentuh10-point opsional. Seri ProDesk 400 tersedia dalam berbagai ukuran, termasuk pilihan small form factor atau micro tower, semuanya dioptimalkan pada performa dan harga yang terjangkau. HP ProDesk 400 G3 Small Form Factor kini 40% lebih kecil dibandingkan generasi sebelumnya. Perangkat ini muat ditempatkan pada ruang kerja yang lebih kecil tetapi tetap memiliki kekuatan komputasi seperti ProDesk 400 G2 Microtower. Platform HP ProDesk 400 G3 Microtower menawarkan solusi desktop berperforma tertinggi, yang bisa diperluas dengan harga terbaik dari HP Inc. kepada berbagai jenis UKM. Seri HP ProBook 400, termasuk HP ProBook 430 G3, HP ProBook 440 G3 dan HP ProBook 450 G3 telah tersedia sejak Januari 2016 dengan harga mulai dari Rp.7.500.000. Seri HP ProDesk 400 G3 MicroTower telah tersedia sejak bulan Januari 2016 dengan harga mulai dari Rp.7.499.000 termasuk monitor LED 18,5 inci. Sedangkan HP ProDesk 400 Small Form Factor akan tersedia pada bulan Januari 2016 dengan harga mulai dari Rp.9.799.000 termasuk monitor LED 18,5 inci. Sementara itu, HP ProOne 400 G2 AiO telah tersedia sejak bulan Januari 2016 dengan harga mulai dari Rp.8.199.000.
Anda memiliki aplikasi, konten maupun produk terkait teknologi informasi dan komunikasi? Ingin beriklan dan diketahui pembaca Majalah ICT dalam dan luar negeri? an
gka n a l n a t a p kesem
ini
N A L K I R E B S I T GRA
atk Ayo manfa
Selama DUA BULAN di MAJALAH ICT Kirimkan informasi aplikasi, konten dan produk Anda ke
[email protected]
Syarat dan Ketentuan
•
Redaksi berhak menentukan besaran iklan dan menyesuaikan dengan etika periklanan • Redaksi berhak untuk menentukan edisi penayangan dan memilih iklan yang akan ditayangkan sesuai dengan segmen, visi dan misi Majalah ICT • Iklan gratis hanya diberikan maksimal untuk dua bulan atau dua edisi e-paper Majalah ICT dan bisa tidak berurutan • Beriklan gratis di Majalah ICT ini hanya berlaku sepanjang tahun 2016.
Beriklan Manfaatkan
Gratis
di MAJALAH ICT