TINJAUAN PUSTAKA Evaluasi
Evaluasi adalah kegiatan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditentukan (Kaolin, 2000). Menurut Soeharto (1990) Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak kegiatan-kegiatan proyeklprogram sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematik. Menurut Soekirman dkk. (1999) menyatakan evaluasi adalah tahapan dari manajemen program atau proyek, yang dalam beberapa buku dan jumal dibagi dalam dua jenis yaitu : evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Sementara WHO (1990) Evaluasi adalah suatu c a a yang sistematis untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan sekarang untuk meningkatkan perencanaan yang lebih baik d e ~ g a nmenyeleksi secara seksama alternatif-alternatif tindakan yang akan datang.
Dziri beberapa pengertiar, di atas tentang evaluasi, penulis berkesinpulan bahwa yang dimaksud evaluasi adalah suatu proses untuk mengujilmengkaji relevansi, efisiensi, 2fd:tivitzs dan dampak dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh kesesuaii?ya dengall tujuan sebelilm~jrasecara sistenxitis. Evaluasi proyek dapat dilaksanakan pzda waktu-waktu sebagai berikut: (1) pada xvaktu pelaksanaan (evaluasi pada waktu proyek sedang berjalan
=
OHgoing
e~.altiatioiz). ( 2 ) pada waktu penyelesaian (evaluasi akhir proyek
=
terminal
e~.alztation).( 3 ) bsberapa tahun setelah proyek selesai (evaluasi dilakukan pada saat
proyek diperkirakan telah berhasil mencapai dampak lperkembangan secara penuh ex post el-aluntioil)(Soeharto, 1990).
=
Evaluasi sewaktu berjalan adalah evaluasi untuk mengetahui apakah kesinambungan relevansi,
efiesiensi, dan efektifitas kegiatan proyek dapat
dipertahankan, serta untuk mengetahui output, efek dan dampak yang timbul atau mungkin ditimbulkan yang dilakukan pada waktu proyek tersebut sedang berjalan. Evaluasi akhir dilaksanakan 6 sampai 12 bulan setelah proyek berakhir, atau sebelum memulai fase proyek berikutnya, sebagai pengganti ex post evaluation (evaluasi menyeluruh)
pada proyek-proyek yang jangka waktu singkat. Evaluasi menyeluruh
dilaksanakan pada saat perkembangan proyek telah tercapai sepenuhnya yaitu beberapa t&un setelah proyek berakhir, bila manfaat dan dampak yang diharapkan dari proyek telah terealisasi semuanya. Menurut Soekirman dkk. (1999) evaluasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu evaluasi forrnatif dan surnatif. Evaluasi formatif atau monitoring dilakukan selarna prograrnlproyek. masih berlangsung dan iebih bersifat kualitatif. Sedangkan evaluasi sumatif sering dilakukan menjelang atzu akhir program atau proyek selesai . sifarnya kuatitatif dan umunlnyz dengan rancangan yang lebih komplek. T ~ j u a nevsluasi tergmtung untuk apa dan untuk s i q a hasi! evaluasi akan . dirna~hatkan(Soekirman dkk.199Q). Menurut WHO (1990) tujuan evaluasi dalam
pembangunan kesehatan adalah untuk memperbaiki program-program kesehatan dan dinas-dinss untuk melaksanakannya, dan untuk mengarahkan alokasi sumberdaya , tenaga dan dana kepada program-program dan dinas-dinas yang ada saat ini dan di masa mendatang. Jenis evaluasi tergantung pada sifat dampak yang diharapkan dari studi evaluasi akan dilaksanakan. Soekirman, dkk (1999) membagi jenis rancangan studi evaluasi menjadi 5 rancangan studi evaluasi, di antaranya rancangan studi khort,
rancangan studi di antaranya adalah rancangan studi kohort prosfektif; rancangan studi khort retropektif; rancangan studi cross sectional, rancangan studi kelayakan kecukupan program, serta rancangan studi kasus. POSYANDU Sekilas Seiarah dan Perkembangan Posyandu Tumbuh kembarig Posyandu tidak terlepas dari perubahan orientasi pembagunan kesehatan yang melanda dunia saqt itu dengan disepakatinya penfiekatan Primary Health Care (PHC) Sebagai strategi untuk mencapai kesehatan semua. Dokumen penting ini terpatri dalarn dekalarasi Alma ata, Uni Sovyet pada tahun 1978. PHC adalah upaya kesehatan essensial yang secara universal mudah dijangkau dan dapat diterima oleh perorangaii dan keluarga dalam masyarakat, dengan peran serta penuh mereka, dengan biaya yang dapat ditanggung oleh masyarakat dan Negara bersangkutan. (WIIO, 1978). Indonesia jauh sebeium konprensi PHC telah merintis pengembangan PKMD (Pembangunm Kesehatan Masyarakat Desa) di Kabupaten BanjariNegara, Jzwa Tengah pada tahun 1975 (Dirjen Kesmas, 2000). Pembentuksn Posyandu di Indonesia diawali dengan kegiatan yaitu telah berd.irinya pos penimbangan anak balita yang mercpakan bagian dari Program Usaha Perbaikan Gizi Keluarga, kemudian ditambah kegiatan-kegiatan lailmya. Usaha perbaikan gizi di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1963 yang dimulai dengan kegiatan Applien Nutrition Program (ANP) di jawa, sumatera, Bali dan NTB. F A 0 merumuskan ANP sebagai upaya yang bersifat edukatif untuk meningkatkan gizi
8 rakyat terutama golongan rawan dengan peran serta masyarakat setempat dan dukungan dari berbagai instansi secara terkoordinasi. Tahun 1973 diadakan evaluasi kegiatan ANP oleh Sajogyo dan menghasilkan berbagai rekomendasi antara lain perlunya dilanjutkan dan disempurnakan kegiatan tersebut. Pada tahun itu juga pertemuan berbagai instansi nama ANP dirubah menjadi Usaha Perbaikan Gizi keluarga (UPGK). Mulai pelita I1 program perbaikan gizi merupakan program nasional dengan dimasukkannya kebijaksanaan program tersebut dalam Repelita I1 (Soekirman, 2000). .
Pada tahun 1984 dikembangkan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
berdasarkan instruksi bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Kepala BKKBN. Posyandu merupakan kegiatan terpadu di tingkat desa dalam lima kegiatm pokok yaitu : perbaikan gizi, keluarga berencana, kesehatan ibu d m anak, inunisasi dan penaggulangan dizre. Pada tanggal 12 N opember 1986 Pcsymdu dicanangkan oleh presiden Soeharto sebagai suatu strategi nasional pendukung program dasa urarsa anak Indonesia 2 986- 1996 ( D i r j e ~Kesmas, 2000). Peran serta masyarakat itu semakin menampakkan sosoknya, setslah munculnya Posyarldu sebagai salzh satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyasakat (UKMB). Fakta ini inerupakan wujud nyata peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Kondisi ini temyata marnpu memacu milnculnya perbagai bentuk UKMB lainnya seperti POD, Polindes, Pos UKK, Toga, Dana sehat dan lain-lain yang jenis dan jumlahnya terus bertambah (Depkes,1997). Tahun 1990 terjadi terobosan besar dengan keluarnya Inmendagri Nomor 9 fahun 1990 tentang peningkatan pembinaan mutu Posyandu. Isi mendagri antara lain :
kepada seluruh Kepala Daerah untuk meningkatkan mutu pengelolaan Posyandu melalui pengefektifan fbngsi LKMD .dengan mengkoordinasikan dan menumbuhkan peran serta aktif masyarakat dalarn pembangunan kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir ini jumlah dan kualitas Posyandu menurun. Untuk memfungsikan kembali Posyandu pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 41 1.31536lSJ tahun 1990 tenkng revitalisasi Posyandu. Operasionalisasi Posvandu
Posyandu merupakan unit' pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh, dari dan untuk masyarakat, dengan dukungan teknis Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, Departemen Dalarn Negeri, Departemen Agama, BKKBN dan sektor tzrkait iainnya. Tujuannya adalah untuk menururkm angkz kematian bayi dan men~mmnkana q k 2 kematian ibu, rnenuunkan angkz kematizn bayi dan acak balita. (Dirjen Kesmas, 2000). Upaya keterpaduan pelayanan ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkm jangkauan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan
keterpaduan 5 progam tersebut baik dari segi lokasi, sarana maupun kegiatan dalam diri petugas, akan sangat memudahkan dalam memberikan pelayanan. Oleh sebab itu sangat mernilddnkan dalaq mcmberikan pelayanan. Oleh sebab itu sebaiknya Posyandu berada pada tempat yang mudah didatangi masyarakat dan ditentukan oleh masyarakzt itu sendiri seperti di tempat pertemuan RT/RW atau tempat khusus yang dibangun masyarakat (Harianto, 1992). Fungsi Posyandu adalah 1. Sebagai forum komunikasi antar warga mssyarakat.
10 2. Sebagai wadah alih teknologi antara petugas kesehatan dengan kader kesehatan
dan antara kader dengan masyarakat p e n p j u n g Posyandu. 3. Sebagai wadah alih kelola kegiatan Posyandu
4. Sebagai wadah partisipasi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam upaya penerapan pelayanan (Riza, 1989). Posyandu pada hakikatnya melaksanakan kegiatan terpadu yaitu : KIA, KB, Gizi, Imunisasi dan p e n a n g g ~ l a n gdiare. ~ Macam pelayanan yang diberikan dan kualitasnya bervariasi dari suatu daerah ke daerah lain dan satu Posyandu ke Posyandu lain variasi antara 2 sampai 5 kgiatan narnun pelayanan gizi selalu diberikan disetiap Posyandu (Junadi,1989). Soetopo (1981) dalam penelitiannya menyatakan ada empat kompoilen keberhasilan Posyandu adalah sebagai berikclt : 1. Peran serta masyarakat dalam ha1 kese'natan selalu &if dalam kegiatm Posyandu. 2. Peran serta puskesmas, BKKBN yaitu h j u n g a n tenaga Puskesmas dan BKKBN menentukan kualitas pelayanan Posymdu karena merekalah yang memenuhi standar teknis dalam peiayman imunisasi, perneriksaan ibil harnil, penmggulangan diare d m pengobam lai,mya. 3: Peran serta instansi non kesehatan yaitu BKKBN'peran serta pemuka masyarakzt
khususnya ketua RT, RW LSM lainnya. Peranan mereka diharapkan dalam memobilisasi kemampuan masyarakat untuk penyediazn sarana kegiatan posyandu, mendorong kehadiran ibu pada hari H. 4. Karakteristik pelayanan kesehatan meliputi : pendidikan ibu, pekerjaan Kepala Keluarga, dan penghasilan keluarga.
Penelitian Nuhamara (1997) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya Posyandu telah membawa dampak yang amat luas.yang dapat digolongkan dalam tiga
1. Berkembangnya Posyandu telah mendorong tumbuhnya UKBM lainnya seperti
POD (Pos Obat Desa), Polindes (Pondok Bersalin Desa), dana sehat dll.
2. Instansi Posyandu yang menguat membuat setiap program bahkan diri sektor lain, beramai-ramai memanfaatkan Posyandu
sebagai
"Entry
Point"pe1aksana
programnya. 3. Makin banyaknya jurnlah Posyandu mendorong terjadinya variasi tingkat
perkembangan yang beragarn. Keberhasilan pecyelenggaraan Posyandu dalam masyar&at
dipengaruhi oleh
berbagk faktor yang saling berkaitan dan salah satu diantaanya kecukupan dan mutu kader (Depkes
RI & CWICEF, 1492). Hasil penelitiai Eddy (2000) menyatakan
variable kernampuan kader, sarana, supervisi dan pembinaan desa berhubungan bermakna dengan cakupm penimbangan. Penelitian Sibuea (1992) nlenemukan 'oah\va fakrtor -ai& status perkawinan, pembinaan, imtalan serta cakupan I(B berhubungan dengan drop out kader Posyandu. Menuiut Dij e n Kesmas (2000) Kader Posyandu setislp Posyandu sekurangkurangnya mempunyai lima orang kader. Setiap Posyandu mempunyai wilayah kerja yang melayani 100 balita atau 120 Kepala Keluarga atau sesuai kemampuan petugas dan keadaan setempat seperti kendaraan, jarak antar sub kelompok di wilayah kerjanya (Depkes, 1986). Pelayanan dasar bagi anak balita meliputi : pemberian imunisasi, pendidikan dan penyuluhan kesehatan dan gizi pada ibu, pemantauan berat
12
badan anak secara teratur, pelayanan antenatal, pemberian suplemen zat gizi, menciptakan lingkungan yang bersih, penyediaan fasilitas stimulasi perkembangan mental dan kecerdasan anak dan menyediakan oralit untuk mengurangi bahaya penyakit diare. Pelayanan dasar dapat dilaksanakan melalui Posyandu, Puskesmas, program kesehatan keluarga dan program lain. Berbagai lembaga pelayanan dasar tersebut diupayakan dapat terjangkau baik secara fisik maupun ekonomi (Soekirman, 2000).
Untuk meningkatkvl kegiatan Posyandu Menteri
Kesehatan (2000)
mengajukan 9 kegiatan yang perlu yaitu : 1. Pemberdayaan kader sebagai motor penggerak Posyandu melalui kegiatan
revitalisasi Posyandu, sehingga kader dapat mengelolanya secara handal. 2. Memperluas jangkauan pelayanaii Posyandu terutarna kegiatan di luar hari pcsyandu, dengm cara kunjungan rurnah oleh kader atau kegiatan lainnya.
3. Penetapan prioritas sasaran Posyandu misalnya anak usia di bawah tiga tahun di mana lnereka temasuk golongan paling rawan. 4. Membentuk pengelola Posyandu di tingkat desa agar dapat melakiian kerjasarxa
di antara Posyandu dan membuat jaringan yang dapat sinergis. 5 . Posyandu sebagai wadah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang telah
memiliki 5 kegiatan utarna dapat dikembangkan sesuai situasi misalnya memasukkan pencegahan infeksi saluran pernafasan akut yang banyak diderita anak balita.
6. Peranan bidan di desa dalam pelapanan kesehatan sederhana dan penggerakan masyarakat.
.
13 7. Melanjutkan pelaksanaan JPS-BK (Jaring Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan) melalui kegiatan revitalisasi Posyandu dan pemberantasan penyakit menular. 8. Pelatihanlpenyegaran kader, penggerakan tokoh masyarakat dan penggalangan
pendanaan masyarakat untuk kegiatan kesehatan. 9. Pendataan dan pemberian penghargaan bagi kader kesehatan lestari yaitu kader yang telah mengabdi secara terus menerus selama 10 tahun atau lebih. Penghargaan dapat berupa pemberian piagam, pelatihan, studi banding, kartu sehat, kartu diskon, pemberdayaan ekonomi kader, atau wujud lainnya sesuai situasi setempat. Menurut Depkes RI (1999), Posyandu dapat digolongkan pada 4 tingkatan berdasarkan pada beberapa indikator. Secara ringkas kriteria pengkategorian Posyandu dapat di Iihat pada Tabel 1. Tabel 1. Tingkat Kemandirian Posyandu
(
No
i
( Indikator I Frek. Periimbangan
Pratama
Madya
1. m r a t a kader tugas
5. ( 6. 7. 1 8.
/
/
Purnama
Mandiri
2 8 kali
2 50 %
Cakupan KIA 1 Cslkupan Imunisasi 1 Program tarnbahan Cakupan ciana sehat I
< 50 % <50%
2 50 %
< 50 ?h
r 50 %
2 50 %
I I
(+>
Posyandu tingkat pratcrnza adalah Posyandu yang masih belum mantap, kegiatannya belun~bisa rutin tiap bulan. Posyandu pada tingkat madya sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per-tahun, dengan rata-rata jumlah kader 5 atau lebih tetapi cakupan program utalnanya (KB,KIA,Gizi dan Inunisasi) masih
14
rendah, yaitu kurang dari 50 % ini berarti, kelestarian kegiatan Posyandu sudah baik tetapi masih rendah cakupannya. Posyandu pada tingkat purnama adalah Posyandu yang frekuensi pelaksanaannya lebih d a i 8 kali pertahun, rata-rata jumlah kader yang bertugas 5 orang atau lebih, dan cakupan program utamanya (KB, KIA, Gizi dan Imunisasi) lebih dai 50 %, serta yang masih sederhana. Pada Posyandu mandiri, sudah dapat dilakukan kegiatan secara teratur, cakupn program utama sudah bagus, ada program tambahan dan dan sehat telah menjangkau lebih dari 50 % KK. Kodyat (1998) menjelaskan bahwa pelayanan di Posyandu diupayakan dan dikelola oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat dan berakar pada masyarakat pedesaan, terutama oleh organisasi wanita termasuk PICK. Dengan semakin meluasnya Posyandu di hampir semua desa, maka pelayanan gizi di pedesmn makin dekat dan makin terjangkau cleh keluarga. Dengan keterpaduan peiayanan kesehatan dasar khusilsnya ibu d m an&, Posyandcl akan merupakan iljung iombak dalam penanggulangan maalah gizi. Kegiatan pelayanan gizi di Posyandu meliputi : 1. Pemmtauan pertumbuhan d m perkembangan anak baiita antara lain dengan
penimbang2z berat badan secara teratur sebulm sekali. 2. Pemberian paket pertolongan gizi berupa tablet besi untuk ibu hamil d m
pemberian kapsul yodium untuk ibu hamil, ibu nifas (menyusui) dan anak balita pada daerah ran-an GAKY serta pemberian Vitamin A pada anak balita dan ibu nifas.
15 3. Pemberian makanan tambahan sumber energi dan protein bagi anak balita KEP,
jenis makanan disesuaikan dengan keadaan setempat dan sejauh mungkin tanggung jawab keluarga dan masyarakat sekitar. Penyelenggaraan Posyandu dilaksanakan dengan pola lima meja, sebagaimana kegiatan pos penimbangan dalarn rangka UPGK yang diintegrasikan kedalam Posyandu (Tim Pengelola UPGK Tk. Pusat, 1999). Pola lima meja tersebut terdiri dari Meja 1 : Pendaftaran. Meja 2 : Penimbangan. Meja 3 : Pencatatan/pengisian
KMS. Meja 4 : Penyuluhan tentang gizi dan kesehatan pribadi. Meja 5 : Pelayanan kesehatan dan KB oleh tenaga professional seperti pemberian imunisasi, pelayanan KIA, KB, dan pemberian bubuk oralit serta rujukan. Pada pelayanan Posyandu im
dilakukan oleh kader dan petugas kesehatan. Khususnya meja 1 sarnpai 4 merupakan kegiatan LTGK di posyandu. Sedangkan kegiatan UPGK di luar jadwal Posyandu seperti kegiatan pemanfaatan pekarangan, motivasi d m penggerkan UPGK melalui jalur agama, BKKBN, dan PMT. Partisipasi masyarakat berkaitan erat dengan ikut sertanya masyarakzt dalam nlemikirkarl ha: yang perlu dijalankan serta cara-cara pelaksanazin kegiaian yang akan dilakukan bersarna anggota masvarakat lain. Suwandono (1989) inengemukakan bahwa di dalarn pelaksanaan Posyandu ada tiga komponen utama yang sahgat berperan. yaitu peran serta masyarakat (kader dan tokoh masyarakat), peran petugas Puskesmas dan KB. dan peran sektor lainnya. Dengan tidak mengurangi pentingnya peran dari komponen lainnya, maka komponen peran serta masyarakat pada prinsipnya harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :
a
16 1. Ikut serta dalam mengambil keputusan dan kegiatan yang dirnulai dari penjajakan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi prograrnlkegiatan.
2. Mendapatkan keuntungan yang merata untuk kelompok sesuai dengan kegiatan yang ada.
3. Mengutamakan prinsip kegotong-royongan/kerelawanandan tidak ada paksaan.
4. Merangsang diri sendiri/kelompok untuk peningkatan kemampuan dan kegiatan yang akhimya mencapai kemandirian.
5. Berkesinambungan. Kasmita (2000) dalam penelitian di Surnatera Barat menemukan bahwa jika tokoh masyarakat
berperan
rnembantu
kelancaran
pelaksanaan
Posyandu,
maka
berpengaruh positif terhadap pelaksanaan Posyandu. Pelaksananan Posyandu tidak terlepas dari sarana d m dana. Penelitian Huragalung (1 995j mendapatkan Sahwa posyandu teladan nemiliki tingkat pencapaian program, penyelenggaraan kegiatan dan perm serta pengguna Posyandu letih baik. dar! Posyandu bukan teladan Ini berarti Posyandu yang lebih lengkap ke~iatansararlaja iebih menarik ibu-ibu untuk ciatar~gke Posyandu. Penelitian di 4 desa di
S T B menemukan bahwa makanan tarnbahan (PMTj umumnya
diselenggarakan atas baniuan penierintah atau pihak luar. Namun ditemukan beberapa Posyandu >.an,omenyelenggarakan PMT atas biaya swadaya berupa bantuan kas desa, majlis ta'lim atau jimpitan beras (Tjukami, Hidayat, Luciasari & Tato, 2000). Nuhsmara (1997) juga menemukan bahwa bantuan proyek untuk Posyandu msmpun).ai arldil yang besar dalam upaya memfungsjkan Posyandu, meningkatkan partisipasi mas>~arakatnamun setelah proyek berakhir maka ketiga indikator tersebut
.
cenderung mulai menurun kembali. Hal ini karena kegiatan penyuluhan masyarakat dan pembinaan kader berkurang pula. Adapun faktor yang cukup berperan terhadap kesinambungan Posyandu adalah jumlah kader aktif dan kunjungan petugas Puskesmas.
Revitalisasi Posvandu
Pada tanggal 3 maret 1999, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 41 1.315361SJ tentang "revitalisasi Posyandu". Secara umum revitalisasi Posyandu adalah pemberdayaan Posyandu sebagai salah satu upaya untuk meminimalisasi darnpak krisis ekonomi pada penurunan status gizi dan kesehatan ibu dan anak. Revitalisasi Fosyandu bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kinerja Posyandu agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan status gizi dan derajat kesehatan ibu dan an&: memantapkan sistem pelayanan icesehatan dalam rangka p e m b a ~ ~ a n ,
kualitas manusia serLa meningkatkan kernampuan organisai kemasyarakatan dalam kemandirian untuk kescjahteraannya. Yegiat2n reviralisasi Posyandu pada dasarnya meliputi seluruh Posyandu, decgan perhazian utama pada Posyandu pratnma
dan madya. R-evitalsasi
dilaksanakan dengan berbagai strategi, diantaranya melalui pengelompokan kegiatan pelayanan di Posyandu, meningkatkan frekuensi kegiatan Posyandu, refungsionaiisasi organiszsi Posyandu: pemberdayaan LKMD, pemberdayaan kader, penyediaan fasilitas operasional Posyandu, mengupayakan kegiatan yang memiliki daya tarik agar sasaran selalu datang pada setiap kegiatan Posyandu, mobilisasi sumberdaya
18
masyarakat, mengaktifkan kembali pokjanal Posyandu dan memanfaatkan potensi yang ada di berbagai tingkatan administratif pemerintah guna kepentingan Posyandu. Pengorganisasian revitalisasi Posyandu dilaksanakan mulai dari tingkat Dusunl lingkungan RWRT, tingkat desa/kelurahan, tingkat kecarnatan, tingkat kabupaten/kotarnadya, tingkat propinsi, sampai tingkat pusat meliputi : kedudukan, susunan organisasi, serta mekanisme kerja. Kegiatan pelayanan di Posyandu dalam revitalisasi Posyandu dikelompokkan ke dalam dua kategori paket pelayanan yaitu :
1. Paket kegiatan pelayanan minimal, yaitu paket kegiatan yang hams dilaksanakan di semua Posyandu, karena sangat penting dalam upaya untuk mengurangi dampak krisis ekonomi terhadap status gizi dan derajat kesehatm ibu dan anak. Paket ini terdiri dari 5 program utania yaitu : a.
Pertaikm gizi, termasuk paket PMT.
b.
Kesehatan ibu dan anak (KIA)
c.
Keiuargz Berencana (KS)
d.
Jmunhasi: rermasuk pematxauan lcasus lumpuh layuh
e.
Penm~gulangan penyakit diare (P2-diarej dan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).
2. Paket tambzhan sesuai kebutuhan (optional), yaitu paket kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Posyandu di samping paket kegiatan pelayanan, sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan Posyandu. Paket ini antara lain meliputi : a.
Program samijaga dan perbaikan lingkungan pemukiman
b. Perkembangan anak, termasuk kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)
19 c. Penanggulangan penyakit endemis setempat, misalnya gondok. Demam
Berdarah Dengue (DBD), malaria, dll. d. Usaha kesehatan Gigi Masyarakat Desa (UKGMD)
Berdasarkan paket tersebut kegiatan yang dilakukan dalam rangka revitalisasi adalah kegiatan utama (Pelatihan, pelayanan, penggerakan masyarakat) dan kegiatan pendukung ( pengadaan sarana Posyandu, pemberdayaan ekonomi kader dan keluarga
sasaran, penghargaan kepada kader serta kunjungan rumah keluarga sasaran).
