DRAFT MARET POS POKMASWAS Page 1 of 20

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PELAPORAN, PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PERAN SERTA POKMASWAS TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN DAN PELANGGARAN PERIKANAN

DRAFT MARET 2015

POS POKMASWAS

Page 1 of 20

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PELAPORAN, PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PERAN SERTA POKMASWAS TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN DAN PELANGGARAN PERIKANAN BAB I PENDAHULUAN 1.

UMUM

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan saat ini dapat secara langsung mampu memberikan kontribusi kepada negara berupa penerimaan devisa, pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja, namun nilai yang dihasilkan dirasakan masih sangat kecil dan belum sebanding dengan potensi yang tersedia apabila dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan sumber daya ikan perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan harus disertai dengan upaya penegakan hukum secara baik dan dipatuhi oleh semua pihak.. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 merupakan landasan hukum pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan yang harus diterapkan secara intensif. Kementerian Kelautan dan Perikanan berkewajiban mempromosikan dan mengembangkan tata kelola perikanan dan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, guna pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mandat ini mencakup isu-isu yang strategis, seperti penyusunan kebijakan di bidang kelautan, pengendalian dan pengawasan terhadap penangkapan ikan yang padat tangkap, penangkapan ikan secara IUU, pengelolaan kawasan konservasi dan pengelolaan tata ruang, pengumpulan dan analisa data guna sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan model rencana pengelolaan perikanan, analisis ekonometrik untuk sektor kelautan dan perikanan serta mempromosikan kesejahteraan masyarakat pesisir jangka panjang. Melihat luasnya wilayah perairan Indonesia dan kompleksnya permasalahan yang terjadi, menuntut peran dan tanggung jawab yang besar yang harus diemban oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan telah melakukan peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan dan penegak hukum di laut. Namun demikian keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah personil pengawasan masih menjadi kendala utama dalam mencapai kinerja pengawasan yang optimal. Potensi peran masyarakat pesisir yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan harus dimanfaatkan dan diberdayakan secara optimal, sehingga terciptanya tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

POS POKMASWAS

Page 2 of 20

2.

3.

MAKSUD DAN TUJUAN a.

Maksud disusunnya Prosedur Operasional Standar pelaporan, pemantauan, pengawasan dan peran serta POKMASWAS terhadap tindak pidana kejahatan dan pelanggaran perikanan adalah sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan peran serta POKMASWAS dalam membantu kegiatan pengawasan.

b.

Tujuannya adalah mewujudkan keseragaman pola pelaporan dan penanganan yang sesuai dengan kaidah – kaidah fungsi pengawasan terhadap sumber daya perikanan dan kelautan, sehingga tidak berlawanan dengan ketentuan peraturan perundangan serta dilaksanakan secara terukur, efisien dan konsisten.

RUANG LINGKUP Ruang lingkup POS ini meliputi langkah-langkah pelaporan, pemantauan dan pengawasan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran perikanan di wilayah kerja POKMASWAS.

4.

LANDASAN HUKUM a. b. c. d. e. f.

g.

h.

i.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PermenKP/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PermenKP/2015 Tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714; Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PermenKP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PermenKP/2015 Tentang Penangkapan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), Dan Rajungan (Portunus Pelagicus Spp.);

POS POKMASWAS

Page 3 of 20

j.

k.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor Per.376/DJ-PSDKP/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan.

BAB II DASAR KEWENANGAN PERAN SERTA POKMASWAS, PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1.

PERAN SERTA POKMASWAS a. Pasal 36 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. b. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan. c. BAB II Ayat (1) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang menyatakan bahwa kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya.

2.

PEMANTAUAN a. Pasal 60 Ayat 2 (b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan bahwa masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

3.

PENGAWASAN a. Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan berserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.

POS POKMASWAS

Page 4 of 20

b. Pasal 38, Pasal 60 Ayat 2 (c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan bahwa pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang dan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 4.

PELAPORAN a. Pasal 38 dan Pasal 60 Ayat 1 (h) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan bahwa pengawasan oleh Masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang dan melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya. b. Bab III, Ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang menyatakan bahwa masyarakat atau anggota POKMASWAS melaporkan informasi adanya dugaan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan kepada aparat pengawas terdekat seperti Koordinator PPNS, Kepala Pelabuhan Perikanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Satpol-AIRUD (atau Polisi terdekat), TNI-AL terdekat atau Petugas Karantina di Pelabuhan dan PPNS dan Masyarakat pengawas juga dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana perikanan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) atau Kapal Ikan Asing (KIA) serta tindakan ilegal lain dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

BAB III KEANGGOTAAN POKMASWAS Yang dimaksud dengan anggota POKMASWAS adalah: a. Nelayan b. Unsur tokoh masyarakat. c. Unsur tokoh agama. d. Unsur tokoh adat. e. Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat. f. Para nelayan yang menjadi ABK kapal-kapal penangkap ikan. g. Nelayan kecil. h. Masyarakat maritim lainnya. POS POKMASWAS

Page 5 of 20

BAB IV TUGAS POKMASWAS Dalam melaksanakan tugasnya, POKMASWAS mempunyai tugas sebagai: 1. Pemantau kegiatan perikanan; 2. Memantau tindak pidana kejahatan dan pelanggaran perikanan 3. Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan. 4. Mencatat adanya kegiatan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran perikanan 5. Melaporkan dugaan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran perikanan kepada pengawas perikanan atau aparat penegak hukum setempat 6. Menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian sumber daya perikanan 7. Mengiventarisir data potensi sumberdaya perikanan dan kelautan . BAB V PROSEDUR PEMANTAUAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DAN PELANGGARAN PERIKANAN Pemantauan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran perikanan dilakukan dengan memantau jenis kejahatan dan pelanggaran perikanan sebagai berikut: 1.

Jenis tindak pidana kejahatan perikanan. a. Pemantauan Tindak Pidana Kejahatan Perikanan. Melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap kegiatan tindak pidana kejahatan perikanan yang dilakukan oleh: (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. (2) Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan ABK yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan

POS POKMASWAS

Page 6 of 20

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

POS POKMASWAS

peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. Setiap orang yang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia. Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di Laut lepas, yang tidak memiliki SIPI Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI. Setiap orang yang melakukan alih muatan (transhipment) di laut yang tidak sesuai dengan persyaratan.

Page 7 of 20

2.

Pemantauan pelanggaran perikanan. a. Pemantauan Pelanggaran Perikanan. Melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap pelanggaran perikanan yang dilakukan oleh: (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan. (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan. (3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia. (4) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu. (5) Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia. (6) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama ini berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka. (7) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya. (8) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. (9) Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar. (10) Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah. Setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung: a. Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang. b. Mengambil terumbu karang di kawasan konservasi. c. Menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang. d. Menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. e. Melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil.

POS POKMASWAS

Page 8 of 20

f. Menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain. g. Menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun. h. Melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. i. Melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. j. Melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. k. Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. l. Melakukan penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dalam kondisi bertelur. m. Menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. n. Melakukan penangkapan ikan pada sebagian Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714 yang merupakan daerah pemijahan (breeding ground) dan daerah bertelur (spawning ground) seperti pada lokasi gambar terlampir; 3. Pemantauan tindak pidana dan pelanggaran perikanan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penunjang yang tersedia seperti radio komunikasi bergerak, teropong, long boat, GPS dan kompas. 4. Pemantauan tindak pidana dan pelanggaran perikanan oleh anggota POKASWAS dilakukan tanpa penggeledahan atau pemeriksaan kecuali secara bersama dilakukan dengan pihak berwenang. 5. Pada saat anggota POKMASWAS atau masyarakat maritim mendapati tindak kejahatan maupun pelanggaran perikanan pada saat tidak melakukan pemantauan atau sedang aktif bekerja, maka prosedur pelaporan tetap dilakukan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar ini.

POS POKMASWAS

Page 9 of 20

BAB VI PROSEDUR PENGAWASAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DAN PELANGGARAN PERIKANAN 1. Pengawasan dilakukan dengan persiapan sebagai berikut: a. Mencari informasi tentang kondisi cuaca dan laut. b. Mempersiapkan kapal, mesin beserta bahan bakarnya. c. Mempersiapkan alat bantu pengawasan seperti radio komunikasi bergerak, teropong, senter, kamera, handphone, life jacket/pelampung, buku catatan dan rompi POKMASWAS. d. Berkordinasi dengan Satker PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat dan anggota POKMASWAS, mengenalkan diri kepada petugas mengenai identitas diri (nama, alamat dan nomor HP) dan statusnya sebagai anggota POKMASWAS. e. Lokasi cakupan area pengawasan dilaporkan dan dikordinasikan dengan Satker PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. 2. Pengawasan terhadap tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran perikanan yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) atau Kapal Ikan Asing (KIA) dilakukan dengan mencatat beberapa informasi di bawah ini: a. Jenis kapal (kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan dan/atau kapal penelitian). b. Tanda pengenal kapal (nomor kapal, bendera, nomor lambung, warna kapal). c. Kegiatan kapal (menarik jaring, membongkar dan memindahkan ikan, membuang limbah dan/atau menggunakan cara-cara penangkapan yang merusak ekosistem). d. Data lainnya, misalkan arah kapal. e. Lokasi dimana tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran terjadi. f. Waktu kejadian. g. Bentuk tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran perikanan. 3. Pengawasan terhadap tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran perikanan yang dilakukan oleh seseorang dilakukan dengan mencatat beberapa informasi di bawah ini: a. Lokasi tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran. b. Waktu kejadian. c. Bentuk tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran perikanan. d. . e. Pernyataan saksi tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran perikanan lengkap dengan mencatat nomor telepon dan identitas saksi. f. Kronologis kejadian tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran perikanan. 4. Penyampaian pengaduan dari para nelayan yang menjadi ABK kapal-kapal penangkap ikan dan nelayan-nelayan kecil serta masyarakat maritim lainnya dilakukan sesuai dengan prosedur yang tercantum pada nomor 2 dan 3 prosedur pengawasan ini. 5. Pada saat pengawasan dilakukan dan tertangkap tangan seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran perikanan, anggota POKMASWAS secepatnya dan/atau dalam waktu tidak lebih dari 1 x 24 jam melakukan beberapa kegiatan di bawah ini: a. Menangkap tersangka guna diserahkan berserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik atau kantor Polisi terdekat.

POS POKMASWAS

Page 10 of 20

b. Membawa benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran perikanan untuk diserahkan kepada penyelidik atau penyidik atau kantor Polisi terdekat. c. Membawa benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan atau yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran perikanan dan menyerahkannya kepada penyelidik atau penyidik atau kantor Polisi terdekat. d. Membawa benda yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran perikanan dan menyerahkannya kepada penyelidik atau penyidik atau kantor Polisi terdekat. 6. Pada saat anggota POKMASWAS atau masyarakat maritim mendapati tindak kejahatan maupun pelanggaran perikanan pada saat tidak melakukan pengawasan dan atau sedang aktif bekerja, maka prosedur pelaporan tetap dilakukan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar ini. 7. Pengawasan dilakukan tanpa mengganggu ketertiban umum. BAB V PROSEDUR PELAPORAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DAN PELANGGARAN PERIKANAN Pelaporan oleh anggota POKMASWAS dapat dilakukan secara lisan atau verbal dan tertulis maupun menggunakan alat komunikasi lainnya seperti telepon genggam, radio dua arah dan atau menggunakan pesan singkat (SMS Gateway). 1. Pelaporan secara lisan atau verbal dan langsung melaporkan kepada petugas dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Secepatnya setelah menemukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran perikanan, mendatangi Koordinator Pengawas Perikanan dan/atau Kepala Pelabuhan Perikanan dan/atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan/atau Petugas Karantina Pelabuhan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Satpol AIRUD/Polisi terdekat dan/atau kantor TNI Angkatan Laut terdekat. b. Informasi yang diberikan secara lisan dilakukan dengan melakukan persiapan sebagai berikut: a) Membawa identitas diri seperti KTP dan atau kartu anggota POKMASWAS. c. Informasi yang diberikan secara lisan kepada petugas harus menggunakan kata-kata yang jelas mengenai kronologis dan jenis tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran perikanan yang ditemukan. 2. Pelaporan secara tertulis dilakukan dengan membuat laporan menggunakan Formulir Laporan POKMASWAS dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Secepatnya setelah menemukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran perikanan, memberikan Formulir Laporan POKMASWAS kepada Koordinator Pengawas Perikanan dan/atau Kepala Pelabuhan Perikanan dan/atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan/atau Petugas Karantina Pelabuhan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Satpol AIRUD/Polisi terdekat dan/atau kantor TNI Angkatan Laut terdekat. b. Dalam pelaporan secara tertulis, informasi yang perlu disampaikan mencakup beberapa hal sebagai berikut: POS POKMASWAS

Page 11 of 20

a) b) c) d)

Bentuk tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran perikanan. Lokasi tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran. Waktu kejadian. Pernyataan saksi tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran perikanan lengkap dengan mencatat nomor telepon dan identitas saksi. e) Kronologis kejadian tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran perikanan. f) Jenis kapal (kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan dan/atau kapal penelitian). g) Tanda pengenal kapal (nomor kapal, bendera, nomor lambung, warna kapal). h) Kegiatan kapal (menarik jaring, membongkar dan memindahkan ikan, membuang limbah dan/atau menggunakan cara-cara penangkapan yang merusak ekosistem). i) Data lainnya, misalkan arah kapal. 3. Pelaporan menggunakan alat komunikasi lainnya seperti telepon genggam atau radio komunikasi dua arah secara lisan dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) Secepatnya setelah menemukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran perikanan, menghubungi Koordinator Pengawas Perikanan dan/atau Kepala Pelabuhan Perikanan dan/atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan/atau Petugas Karantina Pelabuhan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Satpol AIRUD/Polisi terdekat dan/atau kantor TNI Angkatan Laut terdekat. b) Frekwensi radio dua arah dan nomor telepon untuk Koordinator Pengawas Perikanan dan/atau Kepala Pelabuhan Perikanan dan/atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan/atau Petugas Karantina Pelabuhan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Satpol AIRUD/Polisi terdekat dan/atau kantor TNI Angkatan Laut harus dicatat dan diinventarisir oleh POKMASWAS.. c. Dalam pelaporan menggunakan radio komunikasi dua arah dan atau telepon genggam, informasi yang perlu disampaikan mencakup beberapa hal sebagai berikut: a) Bentuk tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran perikanan. b) Lokasi tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran. c) Waktu kejadian. d) Jenis kapal (kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan dan/atau kapal penelitian). e) Tanda pengenal kapal (nomor kapal, bendera, nomor lambung, warna kapal). f) Kegiatan kapal (menarik jaring, membongkar dan memindahkan ikan, membuang limbah dan/atau menggunakan cara-cara penangkapan yang merusak ekosistem). g) Data lainnya, misalkan arah kapal. 4. Pelaporan menggunakan alat komunikasi lainnya seperti telepon genggam atau radio komunikasi dua arah secara sms atau pengiriman pesan singkat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) Info pelanggaran dan atau Info Kejadian tindak pidana kejahatan dan atau pelanggaran perikanan dikirim melalui sms ke nomor 085 88888 4171 b) Bentuk format sms dilakukan sebagai berikut: 1. Pesan ditulis dengan format I* PESAN ANDA 2. Contoh pengiriman info/laporan kejadian pelanggaran sebagai berikut: I*sebuah perahu melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang di perairan Bengkulu 14/9/11 14:30 POS POKMASWAS

Page 12 of 20

BAB VI TINDAK LANJUT PELAPORAN 1. Pelaporan yang dilakukan baik secara secara lisan atau verbal dan tertulis maupun menggunakan alat komunikasi lainnya seperti telepon genggam, radio dua arah dan atau menggunakan pesan singkat (SMS) dicatat dalam Formulir Laporan POKMASWAS untuk setelahnya diserahkan kepada Koordinator Pengawas Perikanan dan/atau Kepala Pelabuhan Perikanan dan/atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan/atau Petugas Karantina Pelabuhan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Satpol AIRUD/Polisi terdekat dan/atau kantor TNI Angkatan Laut terdekat dibuat rangkap dua dan salinannya dijadikan arsip POKMASWAS. 2. Setelah anggota POKMASWAS melaporkan dugaan dan atau kejadian tindak pidana kejahatan dan atau pelanggaran perikanan, anggota POKMASWAS dapat menanyakan informasi mengenai status laporan kepada: a. Koordinator Pengawas Perikanan dan/atau Kepala Pelabuhan Perikanan dan/atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan/atau Petugas Karantina Pelabuhan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Satpol AIRUD/Polisi terdekat dan/atau kantor TNI Angkatan Laut terdekat dimana laporan awal didaftarkan. b. Apabila pemeriksaan sudah mencapai tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, anggota POKMASWAS dapat menghadiri sidang pengadilan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan. c. Apabila tindak lanjut ditanyakan menggunakan pesan singkat (SMS) dilakukan dengan format sebagai berikut: Q*PESAN PERTANYAAN dan dikirim melalui sms ke nomor 085 88888 4171.

BAB VII PENGUATAN JARINGAN POKMASWAS 1. POKMASWAS menjalin dan memperkuat kemitraan dengan aparat penegak hukum. 2. Memiliki daftar nama, nomor telepon dan alamat dari petugas penegak hukum terdekat dan daftar tersebut terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan. 3. POKMASWAS dapat menjadi mitra penegak hukum sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

POS POKMASWAS

Page 13 of 20

LAMPIRAN FORMULIR LAPORAN POKMASWAS

Tanggal:

Hari:

NAMA POKMASWAS NAMA PELAPOR ALAMAT PELAPOR NO. HP PELAPOR

TINDAK PIDANA KEJAHATAN DAN/ATAU PELANGGARAN PERIKANAN OLEH PERORANGAN LOKASI KEJADIAN WAKTU KEJADIAN JENIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN / PELANGGARAN

PENGEBOMAN



PENGGUNAAN ALAT TANGKAP TERLARANG PERUSAKAN LINGKUNGAN TRANSHIPMENT

  

LAINNYA

TITIK KOORDINAT KEJADIAN TANDA KHUSUS ATAU IDENTITAS PELAKU SAKSI IDENTITAS SAKSI

JUMLAH PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN DAN/ATAU PELANGGARAN PERIKANAN OLEH KAPAL PERIKANAN LOKASI KEJADIAN WAKTU KEJADIAN JENIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JENIS KAPAL TANDA PENGENAL KAPAL KEGIATAN KAPAL

JUMLAH PELAKU

POS POKMASWAS

Page 14 of 20

KRONOLOGIS KEJADIAN

PENYAMPAIAN LAPORAN LISAN  TULISAN LAPORAN DISAMPAIKAN KEPADA BARANG BUKTI YANG DISERAHKAN



SMS GATEWAY 

DITERIMA OLEH: ________________________ WAKTU _________________ INSTANSI _______________

TANDA TANGAN PENERIMA

POS POKMASWAS

NAMA DAN TANDATANGAN PELAPOR

Page 15 of 20

SKEMA UMUM PROSEDUR PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN POKMASWAS SKEMA UMUM PROSEDUR PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN POKMASWAS TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN DAN PELANGGARAN PERIKANAN

POKMASWAS

PEMANTAUAN

PENGAWASAN

TINDAK PIDANA KEJAHATAN PERIKANAN

PELANGGARAN PERIKANAN

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT LAPORAN

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT LAPORAN

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT LAPORAN

POS POKMASWAS

PENGADILAN PERIKANAN

TINDAKAN OLEH APARAT

PELAPORAN

TERTULIS MENGGUNAKAN FORMULIR LAPORAN

LISAN MENGGUNAKAN RADIO ATAU HP ATAU MENGHADAP

SMS GATEWAY

· KOORDINATOR PPNS · KEPALA PELABUHAN PERIKANAN · KEPALA DKP · PETUGAS KARANTINA · KAPAL INSPEKSI PERIKANAN · SATPOL AIRUD/ POLISI TERDEKAT · TNI AL TERDEKAT · PPNS

· KOORDINATOR PPNS · KEPALA PELABUHAN PERIKANAN · KEPALA DKP · PETUGAS KARANTINA · KAPAL INSPEKSI PERIKANAN · SATPOL AIRUD/ POLISI TERDEKAT · TNI AL TERDEKAT · PPNS

085 88888 4171

Page 16 of 20

SKEMA PROSEDUR PEMANTAUAN POKMASWAS

SKEMA PROSEDUR PEMANTAUAN POKMASWAS

·

TINDAK PIDANA KEJAHATAN PERIKANAN

· ·

·

PEMANTAUAN

SEDANG MELAKUKAN PEMANTAUAN

·

Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran Kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Setiap orang yang melakukan alih muatan (transhipment) di laut yang tidak sesuai dengan persyaratan

POKMASWAS IDENTIFIKASI

PELAPORAN ·

MENGGUNAKAN SARANA PENUNJANG

SEDANG AKTIF BEKERJA

· · ·

PELANGGARAN PERIKANAN ·

· · · · · · · ·

POS POKMASWAS

Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang Menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain Melakukan penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dalam kondisi bertelur dan ukuran yang tidak sesuai dengan Peraturan. Menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets)

KOORDINATOR PPNS KEPALA PELABUHAN PERIKANAN KEPALA DKP PETUGAS KARANTINA KAPAL INSPEKSI PERIKANAN SATPOL AIRUD/POLISI TERDEKAT TNI AL TERDEKAT PPNS

Page 17 of 20

SKEMA PROSEDUR PENGAWASAN POKMASWAS

SKEMA PROSEDUR PENGAWASAN POKMASWAS

MENCATAT

TINDAK PIDANA KEJAHATAN PERIKANAN

PENGAWASAN

POKMASWAS

· · · · ·

PERSIAPAN KONDISI CUACA MEMPERSIAPKAN KAPAL MEMPERSIAPKAN ALAT BANTU KORDINASI DENGAN SATKER MELAPORKAN LOKASI PENGAWASAN

IDENTIFIKASI

Tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran perikanan yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) atau Kapal Ikan Asing (KIA)

· · · · ·

· ·

Tanda pengenal kapal Kegiatan kapal Data lainnya, misalkan arah kapal. Lokasi dimana tindak pidana kejahatan dan/ atau pelanggaran terjadi. Waktu kejadian Bentuk tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran perikanan

PELAPORAN

IDENTIFIKASI

MENCATAT · Lokasi kejadian

PELANGGARAN PERIKANAN Tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran perikanan yang dilakukan oleh seseorang

· · · · ·

· · · · · · · ·

POS POKMASWAS

Jenis kapal

Waktu kejadian Kegiatan kapal Tanda-tanda khusus identitas pelaku Pernyataan saksi dan identitas saksi Bentuk tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran perikanan

KOORDINATOR PPNS KEPALA PELABUHAN PERIKANAN KEPALA DKP PETUGAS KARANTINA KAPAL INSPEKSI PERIKANAN SATPOL AIRUD/ POLISI TERDEKAT TNI AL TERDEKAT PPNS

Page 18 of 20

SKEMA PROSEDUR PELAPORAN POKMASWAS

SKEMA PROSEDUR PELAPORAN TERTULIS POKMASWAS

TERTULIS

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

MENGGUNAKAN FORMULIR LAPORAN POKMASWAS

·

Bentuk tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran perikanan. Lokasi tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran. Waktu kejadian.

·

INDENTIFIKASI TINDAK PIDANA KEJAHATAN/PELANGGARAN PERIKANAN

POKMASWAS

CARA PELAPORAN

· ·

Tanda-tanda khusus atau identitas terduga pelaku. Pernyataan saksi tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran perikanan. Kronologis kejadian.

· · · · ·

Jenis kapal. Tanda pengenal kapal.

MENYERAHKAN FORMULIR LAPORAN KEPADA: · · · · · · ·

Koordinator Pengawas Perikanan dan/atau Kepala Pelabuhan Perikanan dan/ atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan/atau Petugas Karantina Pelabuhan dan/ atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/ atau Satpol AIRUD/Polisi terdekat dan/ atau kantor TNI Angkatan Laut terdekat

Kegiatan kapal. Data lainnya, misalkan arah kapal.

·

SKEMA PROSEDUR PELAPORAN SECARA LISAN MENGGUNAKAN TELEPON ATAU DATANG MELAPOR

MENGGUNAKAN RADIO KOMUNIKASI/HP SECARA LISAN MENGGUNAKAN ALAT KOMUNIKASI

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

· · · ·

POKMASWAS

INDENTIFIKASI TINDAK PIDANA KEJAHATAN/PELANGGARAN PERIKANAN

CARA PELAPORAN

· · · ·

Bentuk tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran perikanan. Lokasi tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran. Waktu kejadian. Tanda-tanda khusus atau identitas terduga pelaku. Jenis kapal.

BERKOMUNIKASI DAN MELAPOR KEPADA:

Tanda pengenal kapal.

·

Kegiatan kapal. Data lainnya, misalkan arah kapal.

· · ·

DATANG MELAPOR

POS POKMASWAS

DATANG MELAPOR · Informasi yang diberikan secara lisan dilakukan dengan melakukan persiapan sebagai berikut: · Membawa identitas diri seperti KTP dan atau kartu anggota POKMASWAS. · Informasi yang diberikan secara lisan kepada petugas harus menggunakan katakata yang jelas mengenai kronologis dan jenis tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran perikanan yang dijumpai.

· · ·

Koordinator Pengawas Perikanan dan/atau Kepala Pelabuhan Perikanan dan/ atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan/atau Petugas Karantina Pelabuhan dan/ atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/ atau Satpol AIRUD/Polisi terdekat dan/ atau kantor TNI Angkatan Laut terdekat

Page 19 of 20

SKEMA PROSEDUR PELAPORAN MENGGUNAKAN SMS GATEWAY

SMS GATEWAY

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

·

POKMASWAS

INDENTIFIKASI TINDAK PIDANA KEJAHATAN/PELANGGARAN PERIKANAN

CARA PELAPORAN

·

·

Info pelanggaran dan atau Info Kejadian tindak pidana kejahatan dan atau pelanggaran perikanan dikirim melalui sms ke nomor 085 88888 4171 Bentuk format sms dilakukan sebagai berikut: Pesan ditulis dengan format I* PESAN ANDA Contoh pengiriman info/ laporan kejadian pelanggaran sebagai berikut: I*sebuah perahu melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang di perairan Bengkulu 14/9/11 14:30

KAPAL PENGAWAS DAN UNIT TERKAIT

Apabila tindak lanjut ditanyakan menggunakan pesan singkat (SMS) dilakukan dengan format sebagai berikut: Q*PESAN PERTANYAAN dan dikirim melalui sms ke nomor 085 88888 4171.

085 88888 4171

POS POKMASWAS

Page 20 of 20