DRAFT
PERATURAN DIREKTUR JENDRAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN NOMOR : TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN, PELAPORAN DAN VERIFIKASI KEGIATAN PEMANFAATAN HUTAN PADA AREAL KERJA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang
: a.
b.
c.
d.
e.
Mengingat
:
DIREKTUR JENDERAL, bahwa kegiatan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan meliputi penanaman, pemeliharaan, pengolahan dan pemasaran; bahwa pelaksanaan PHPL dalam pemanfaatan hutan yang bertanggung jawab akan mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan, mencegah illegal logging, perambahan dan kebakaran hutan dan meminimumkan laju konversi hutan; bahwa penanaman adalah kegiatan vital untuk penyediaan bahan baku industri kayu, penutupan tajuk, mencegah erosi dan longsor atau penyerapan karbon; bahwa kegiatan b dan c di atas dilaksanakan sekaligus untuk mengadakan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan perbaikan lingkungan hidup; bahwa terhadap kegiatan di atas harus dapat diukur (Measurable), dilaporkan (Reportable) dan diverifikasi (Verifiable) atau MRV dan untuk itu perlu ditetapkan Pedoman Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Kegiatan Pemanfaatan Hutan Pada Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412); 2. Undang – Undang ...
2.
3. 4.
5. 6.
7.
8.
9.
10.
11.
-2Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor140); Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.64/MenhutII/2008; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.14/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat (Berita Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 74, dan Berita Negara Tahun 2009 Nomor 32); Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penerapan dan/ atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Berita Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 128); Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem (Berita Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 273); MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PEDOMAN PENGUKURAN, PELAPORAN DAN VERIFIKASI KEGIATAN PEMANFAATAN HUTAN PADA AREAL KERJA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Izin ...
-31. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH), yang selanjutnya disebut IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran. 2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam yang selanjutnya disebut IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya; 3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri, yang selanjutnya disebut IUPHHK-HTI adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi, melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, dan pemasaran. 4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat, yang selajutnya disebut IUPHHK-HTR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan. 5. Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, selanjutnya disebut Pemegang Izin adalah pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, IUPHHK-HTI dan IUPHHK-HTR. 6. Pemantauan adalah pengamatan dengan mencatat atau mengumpulkan data pengumpulan, menganalisis, dan menyajikan informasi tentang kegiatan pe nanaman pada areal kerja IUPHHK-HA, IUPHHK-RE dan IUPHHK- HTI. 7. Pengukuran adalah kegiatan pengecekan hasil tanaman di tiap blok dan petak dalam areal kerja IUPHHK-HA, IUPHHK-RE dan IUPHHK- HTI, yang meliputi pengukuran persentase tumbuh tanaman per jenis dan kelas umur. 8. Pelaporan adalah kegiatan pengumpulan dan analisis data dan informasi kinerja IUPHHK-HA, IUPHHK-RE dan IUPHHK- HTI. 9. Verifikasi adalah kegiatan untuk mengetahui dan menilai hasil implementasi kinerja IUPHHK-HA, IUPHHK-RE dan IUPHHK- HTI. 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang bina produksi kehutanan. 11. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang bina rencana pemanfaatan hutan produksi. 12. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah provinsi yang bersangkutan. 13. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. 14. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah kepala unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan. Pasal 2 ...
-4Pasal 2 (1)
Kegiatan pemanfaatan hutan oleh pemegang izin harus dapat diukur (measurable), dilaporkan (reportable) dan diverifikasi (verifiable) atau MRV dalam rangka pengamanan investasi bagi Pemegang Izin, serta untuk mendukung kepentingan Pemerintah dalam memantau kemajuan investasi, perluasan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan perbaikan kualitas lingkungan.
(2)
Hasil pemantauan yang memenuhi kriteria MRV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh pemegang izin dan atau pemerintah sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. BAB II PENGUKURAN Bagian Kesatu Hutan Tanaman
(1) (2)
(3) (4)
(5)
Pasal 3 Pengukuran kegiatan penanaman oleh Pemegang Izin dapat dilakukan dengan menggunakan citra satelit dan/atau pengukuran lapangan. Untuk pengukuran dengan citra satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya menggunakan citra satelit dengan resolusi 20 meter dalam rangka stratifikasi dari tipe dan kerapatan tegakan. Berdasarkan hasil stratifikasi tegakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), metode stratified systematic sampling. Pengukuran lapangan dilakukan dengan cara inventarisasi hutan untuk : a. Umur tanaman 1 tahun dengan intensitas 0,2 persen; b. Umur tanaman pada paruh daur dengan intensitas 0,5 persen; c. Umur tanaman pada akhir daur dengan intensitas 1 persen; Dalam hal pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan URKT UPHHK maka tidak diperlukan pengukuran ulang. Pasal 4
(1)
(2)
(3)
Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipetakan secara digital dengan tema Peta Tanaman pada IUPHHK-HTI/HTR sebagai bagian dari peta Rencana Kerja Tahunan (RKT) UPHHK. Peta digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam format digital Shapefile (.shp) dengan sistem koordinat geografis latitude-longitude untuk dapat dipergunakan dalam pemantauan (monitoring) melalui media internet Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara kumulatif mulai dari paruh daur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b sampai pada akhir daur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf c, dengan memuat informasi mengenai Kelas Umur Tanaman dan Jenis Tanaman. Pasal 5
(1)
Peta digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilengkapi dengan tabel register atau atribut yang berisi informasi: a. Nomor blok, b. Luas ...
-5-
(2)
b. Luas blok, c. Nomor petak, d. Luas petak, e. Koordinat pusat petak, f. Jenis tanaman, g. Tahun tanam, h. Persentase tumbuh Persentase tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diukur pada tahun ke-1, pada paruh daur, dan pada akhir daur. Bagian Kedua Hutan Alam Pasal 6
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kegiatan penanaman pada areal IUPHHK-HA/RE berupa penanaman pada tanah kosong, tanaman pengayaan (enrichment planting), tanaman dalam jalur pada sistem Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) atau Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif (TPTII) dapat dilakukan dengan penggunaan citra satelit dan/atau pengukuran lapangan. Pengukuran dengan citra satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan citra satelit bersolusi sekurang-kurangnya 20 meter dalam rangka stratifikasi tegakan berdasarkan perbedaan volume biomassa dan kandungan karbon dengan metode stratified random sampling atau stratified systematic sampling. Pengukuran lapangan pada penanaman di tanah kosong dengan tanaman cepat tumbuh (fast growing species) dilakukan melalui inventarisasi hutan untuk : a. Umur tanaman 1 tahun dengan intensitas 0,2 persen; b. Umur tanaman paruh daur dengan intensitas 0,5 persen; c. Umur tanaman pada akhir daur dengan intensitas 1 persen; Pengukuran lapangan pada penanaman di dalam jalur pada sistem Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) atau Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif (TPTII) dengan tanaman daur panjang dilakukan melalui inventarisasi hutan untuk : a. Umur tanaman 1 tahun dengan intensitas 0,2 persen; b. Umur tanaman 5,10,15 tahun dengan intensitas 0,5 persen; c. Umur tanaman pada akhir daur dengan timber cruising; Dalam hal Pemegang izin telah melakukan IHMB atau merencanakan IHMB pada periode berikutnya, maka inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan c tidak perlu dilakukan; Pasal 7
(1)
Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dipetakan secara digital dengan tema Peta Tanaman pada IUPHHK-HA/RE sebagai bagian dari peta Rencana Kerja Tahunan (RKT) UPHHK-HA/RE. Untuk kelengkapan peta digital sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, setiap Pemegang IUPHHK-HA/RE wajib membuat tabel register.
(2)
Tabel register atau atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sistem silvikultur TPTJ/TPTII berisi informasi : a. Nomor dan tahun blok RKT UPHHK, b. Luas blok, c. Nomor petak, d. Luas ...
-6-
(3)
d. Luas petak, e. Koordinat pusat blok, f. Tahun kegiatan penanaman, Tabel register atau atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penanaman pada tanah kosong berisi informasi : a. Nomor dan tahun blok RKT UPHHK, b. Luas blok, c. Koordinat pusat blok, d. Tahun kegiatan penanaman, Pasal 8
Pengukuran tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 6 dilakukan oleh Tenaga Teknis Penggelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS-PHPL) bidang Timber Cruising, Perencanaan Hutan dan Pembinaan Hutan. Pasal 9 (1)
(2)
(3)
Pengukuran kegiatan pemanenan di IUPHHK-HT atau IUPHHK-HA berupa pemetaan dan pembuatan register mengikuti tata cara penanaman sebagaimana diatur pada Pasal 3 sampai Pasal 6; Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tenaga Teknis Penggelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL) bidang Timber Cruising, Perencanaan Hutan dan Pemanenan Hutan. Pengukuran dan pengujian serta penatausahaan hasil hutan dapat dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Penataan Usaha Hasil Hutan (SI-PUHH on-line) dengan alamat www.puhh.dephut.go.id atau www.puhh.dephut.net. BAB III PELAPORAN
(1)
(2)
(3)
Pasal 10 Dalam hal telah dilakukan pemetaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 6 secara bertahap mulai diserahkan pada 1 April 2010 dan pada akhir Oktober 2010 telah selesai diserahkan dalam bentuk file elektronik oleh Pemegang Izin kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur. Selain diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin harus mengunggah (up load) melalui website map online atau website yang menyediakan fasilitas perpetaan sekurang-kurangnya setiap tahun agar dapat dipantau oleh pihak yang berkepentingan. Unggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pemegang Izin dapat diberikan kepada publik secara terbatas. Pasal 11
(1)
Dalam hal telah dilakukan pengukuran di lapangan dan dibuat register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, secara bertahap mulai diserahkan pada 1 Juni 2010 dan pada 1 Juni 2011 telah selesai diserahkan dalam bentuk file elektronik oleh Pemegang Izin kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.
(2)
Data dan informasi tabel register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melengkapi peta sebagaimana dimaksud pada Pasal 9. (3) Dalam ...
-7(3)
Dalam hal peta, data dan informasi telah lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 11 ayat (2) diunggah (up load) oleh Pemegang Izin paling lambat 1 Mei 2011.
(4)
Unggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara terbatas berupa batas areal kerja, tata ruang areal kerja (dhi hasil deleniasi makro dan deleniasi mikro) dapat diberikan kepada publik. BAB IV VERIFIKASI Pasal 12
(1) (2) (3)
Pada prinsipnya verifikasi dilakukan oleh WASGANIS PHPL-CANHUT dan WASGANIS PHPL-BINHUT. Dalam hal diperlukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak ketiga independen yang diakreditasi oleh lembaga akreditasi independen. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Direktur Jenderal sebagai bahan pembinaan Pemegang Izin. BAB V PENGGUNAAN TEKNOLOGI KAMERA DIGITAL DAN PESAWAT TERBANG ULTRA LIGHT
(1)
(2)
Pasal 13 Dalam hal Pemegang Izin menggunakan kamera digital untuk pengukuran, pelaporan, dan verifikasi kegiatan penanaman dapat menggunakan kamera digital dengan spesifikasi : a. Kamera memiliki kemampuan geotag/berkoordinat (GPS); b. Memiliki kemampuan unggah langsung (direct upload) ke website map online atau website yang menyediakan fasilitas perpetaan; Hasil pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah oleh Pemegang Izin ke website map online atau website yang menyediakan fasilitas perpetaan; Pasal 14
(1)
(2)
Dalam hal Pemegang Izin akan memetakan hasil pemotretan kegiatan penanaman dengan menggunakan kamera digital sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, dapat menggunakan pesawat ultra light atau pesawat lain dengan kemampuan terbang rendah untuk menghindari tutupan awan. Hasil pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah oleh Pemegang Izin ke website map online atau website yang menyediakan fasilitas perpetaan; Pasal 15
Dalam hal diperlukan set-up alat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14 pemerintah dan atau Pemegang Izin dapat bekerjasama dengan pihak ketiga penyedia jasa konsultasi penggunaan teknologi kamera digital dan ultra light yang tersedia di dalam negeri.
BAB VI ...
-8BAB VI SEDIAAN KARBON (CARBON STOCK) Pasal 16 (1)
Kegiatan penanaman oleh Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan pasal 6 dapat diperhitungkan sebagai bagian upaya mitigasi perubahan iklim dalam bentuk penambahan sediaan karbon (carbon stock). (2) Perhitungan sediaan karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan sumber karbon (carbon pool) yaitu biomassa hidup, bahan organik mati, dan karbon tanah. (3) Sumber karbon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berasal dari biomassa hidup terdiri dari : a. Biomassa atas tanah yaitu semua biomassa dari vegetasi hidup di atas tanah, termasuk batang, tunggak, cabang, kulit, serta buah/biji. b. Biomassa bawah tanah yaitu semua biomassa dari akar yang masih hidup. (4) Bahan organik mati terdiri dari : a. Kayu mati yaitu semua biomasa kayu mati, baik yang tegak, rebah, maupun di dalam tanah. b. Serasah yaitu semua biomasa mati dengan ukuran > 2 mm dan < 10 cm, rebah dalam berbagai tingkat dekomposisi. (5) Bahan organik tanah yaitu semua bahan organik tanah dalam kedalaman tertentu (30 cm untuk tanah mineral). Pasal 17 (1) (2)
Perhitungan penambahan sediaan karbon (carbon stock) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) tingkatan (TIER). Tingkatan (TIER) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : a. Tingkatan Tipe Sederhana (TIER I), yaitu menggunakan data pertumbuhan riap tahunan (MAI/Mean Annual Increment) atau sediaan karbon (carbon stock) berdasarkan data statistik yang ada (default value) untuk tanaman pokok, tanaman unggulan, tanaman kehidupan, tegakan hutan alam di areal perlindungan pada IUPHHK-HTI/HTR atau pada tanaman di areal kosong, jalur tanaman (jalur bersih), jalur antara (jalur kotor), tanaman pengayaan (enrichment planting), permudaan alami, tegakan di dalam areal perlindungan pada IUPHHK-HA dengan sistem TPTI atau TPTJ/TPTII/SILIN. b. Tingkatan Tipe Medium (TIER II) yaitu menggunakan data pertumbuhan riap tahunan (MAI/Mean Annual Increment) atau sediaan karbon (carbon stock) berdasarkan data inventarisasi lapangan atau data sekunder dan studi yang ada untuk tanaman pokok, tanaman unggulan, tanaman kehidupan, tegakan hutan alam di areal perlindungan pada IUPHHK-HTI/HTR atau pada tanaman di areal kosong, jalur tanaman (jalur bersih), jalur antara (jalur kotor), tanaman pengayaan (enrichment planting), permudaan alami, tegakan di dalam areal perlindungan pada IUPHHK-HA dengan sistem TPTI atau TPTJ/TPTII/SILIN.
c. Tingkatan ...
-9c. Tingkatan Presisi Tinggi (TIER III), yaitu menggunakan data pertumbuhan riap tahunan (MAI/Mean Annual Increment) atau sediaan karbon (carbon stock) berdasarkan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pengukuran periodik petak ukur permanen atau menggunakan “model growth and yield” seperti DIPSIM (Dipterocarp Forest Growth Simulation Model), SYMFOR (Silviculture and Yield Management for Tropical Forest), YSS (Yield Simulation System) atau model alometrik yaitu pendugaan potensi karbon berdasarkan kondisi lokal untuk tanaman pokok, tanaman unggulan, tanaman kehidupan, tegakan hutan alam di areal perlindungan pada IUPHHK-HTI/HTR atau pada tanaman di areal kosong, jalur tanaman (jalur bersih), jalur antara (jalur kotor), tanaman pengayaan (enrichment planting), permudaan alami, tegakan di dalam areal perlindungan pada IUPHHK-HA dengan sistem TPTI atau TPTJ/TPTII/SILIN; (3) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c dapat menggunakan kombinasi penginderaan jauh (remote sensing) dan inventarisasi lapangan (terestris). (4) Desain metode inventarisasi/parameter juga diukur sebagaimana tercantum pada lampiran 1 peraturan ini. Pasal 18 Upaya peningkatan sediaan karbon (carbon stock) selain dari kegiatan penanaman, permudaan, dan pengayaan (enrichment planting) oleh Pemegang Izin, dapat diperhitungkan dari upaya konservasi sediaan karbon melalui kegiatan Reduced Impact Logging (RIL), penekanan laju deforestasi dalam areal kerja, dan upaya perlindungan hutan di dalam areal kerja. Pasal 19 Dalam hal sediaan karbon (carbon stock) hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh Pemegang Izin akan diperdagangkan (carbon trade), pemegang izin dapat menggunakan MRV sesuai Guideline AFOLU (Agriculture Forestry and Other Land-use), IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) atau standar-standar lain yang dikembangkan untuk Voluntary Carbon Market seperti diatur dalam lampiran II Permenhut P.36/MenhutII/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung. BAB VI MRV NASIONAL Pasal 20 (1) (2)
Pemegang Izin melaporkan hasil MRV kepada Direktur Jenderal setiap tahun sekali; Berdasarkan hasil laporan MRV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk diteruskan ke Koordinator Nasional (KORNAS) MRV di Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebagai bagian kontribusi pengurangan emisi atau penambahan sediaan karbon Indonesia terkait pelaporan ke UNFCC (United Nations Framework Convention one Climate Change).
BAB VII ...
- 10 BAB VII KETENTUAN LAIN Pasal 21 Hasil perhitungan peningkatan sediaan karbon (carbon stock) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diperdagangkan oleh Penyusunan Proyek (project development) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penerapan Dan Atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung. BAB IX KETENTUAN PENUTUP PASAL 22 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : DIREKTUR JENDERAL,
DR. Ir. ING. HADI DARYANTO, DEA NIP 19571020 198203 1 002 Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Kehutanan RI; 2. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan; 3. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan; 4. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; 5. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial; 6. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan; 7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
