Rencana Strategis Standardisasi Nasional – inisiatif fasilitasi perdagangan dalam penanganan Non-Tariff Barriers” Dr. Zakiyah Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar, BSN Forum Diskusi Perdagangan Internasional APINDO Kamis, 26 Januari 2017
Outline • Background • Understanding of TBT Measures • National Policy on the Implementation of TBT Agreement • Transparency and Notification • Study Cases – Specific Trade Concern Indonesia • Coordination & Information System • Future Challenges
Background ……
Regionalisasi pasar & pasar bebas Hambatan Tarif semakin tidak populer. Technical Barrier on Trade (TBT) menjadi alternatif yang bisa diterima internasional.
Background
Standard code
Understanding of TBT’s Measures AKSES PASAR GLOBAL
• Cakupan – Seluruh Produk termasuk produk Industri maupun produk Pertanian
Lays down product characteristics or their related processes and production methods
Approved by a recognized body
Used to check compliance with technical regulation and standards
• Tidak mengatur Jasa, Pengadaan Pemerintah maupun ketentuan SPS
The Legitimate Objectives
Conformity Assessment (CA) in TBT – Agreement for Trade Facilitation Article 6.1: Member country shall ensure, the results of conformity assessment (CA) procedures accepted by other members Adequate and enduring technical competence of the relevant conformity assessment bodies (CABs) are needed to build confidence in the continue reliability Technical competence of CABs can be achieved by verification of compliance of implementation of relevant international standards or guide recommended by International Standardization Bodies (Accreditation)
7
Peranan Standar Untuk menjamin keamanan, kehandalan, kualitas baik dari suatu barang dan jasa Alat strategis untuk mengurangi biaya dengan meminimasi waste dan error serta meningkatkan produktivitas Alat untuk mengakses ke pasar baru – penetrasi pasar internasional Menyetarakan arena permainan (bisnis) internasional -- “level the playing field” Memfasilitasi perdagangan global yang bebas dan adil
KEBIJAKAN NASIONAL TERKAIT PENERAPAN PERJANJIAN TBT pemeliharaan SNI
perencanaan SNI
perumusan SNI
penerapan SNI secara sukarela
bukti pengawasan; kesesuaian
penetapan SNI
pemberlakuan SNI secara wajib
litbang pembinaan
kebijakan nasional
kerjasama
sistem informasi
akreditasi LPK
LPK melakukan Kegiatan PK
ketertelusuran hasil PK
hasil PK
evaluasi efektifitas
SISTEM STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN
dalam UU No. 20 tahun 2014
TBT NB dan EP (Art 15.2)
Transparency and Notification Prinsip dalam Perjanjian TBT WTO
1. Harmonisasi/Penggunaan Standar Internasional 2. Ekuivalensi 3. Transparansi (Indonesia ditunjuk sebagai Notification Body dan Enquiry Point) 4. Non Diskriminasi 5. MRA
Transparency (Notification) 1. 2. 3. 4.
Publikasi sedini mungkin Membentuk NB dan EP Notifikasi artikel 15.2 Notifikasi Rancangan Regulasi Teknis yang berdampak terhadap perdagangan 5. Notifikasi MRA 6. Notifikasi Code of Good Practices
Minimum 60 Hari Masa Komentar (90 hari, jika diperlukan)
Transparency (Notification) Periode 2013-2015
Sumber : TBT Annual Review G/TBT/38/Rev.1
SPECIFIC TRADE CONCERN
STC Raised in 2016 Law No.33/2014 on Halal Products Assurance
Posisi Ofensif STC PALM OIL AND RELATED PRODUCTS- EU RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE, NOTICE OF DATA AVAILABILITY, FOOD LABELING , RUSSIAN HYDROGEN PEROXYDE, SAFETY MILK AND DAIRY PRODUCT TOBACCO PRODUCT TERMASUK PLAIN PACKAGING
NATURAL RUBBERS
NEGARA EU, US, RUSIA
ISU/TOPIK • •
• • •
US, UK, UE, NORWAY,IRELAN D, SINGAPORE, PERANCIS, CANADA, THAILAND CHINA
• •
•
•
Metode perhitungan dalam menentukan sustainability criteria acuan standar internasional dalam perhitungan GHG Emmision serta informasi publik yang dapat diakses untuk mengetahui simulasi perhitungan GHG Black campaign produk2 pangan yang mengandung palm oil Riset analisis
Plain packaging melanggar ketentuan TBT dan TRIPS Agreement Perlakuan yang berbeda (menthol and flavour termasuk cengkeh)
Dokumen yang tidak seragam disetiap custom di China sehingga menyulitkan pihak eksportir Pengenaan pajak yang lebih tinggi terhadap produk yang diekspor ke China
KOORDINASI DAN SISTEM INFORMASI
Pembentukan Komite Nasional Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan Memperkuat koordinasi antar Kementerian/Lembaga termasuk kalangan industri dalam penanganan isu hambatan teknis perdagangan (Technical Barrier to Trade)
Memperkuat dan meningkatkan pasrtisipasi aktif Indonesia dalam forum TBT WTO maupun forum kerjasama lainnya di bidang Standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian Mendukung pemerintah dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang baik (Good Regulatory Practices)
Komnas Penanganan HTP WTO Sekretariat Komnas
KK 1
KK 2
KK 3
KK 4
Komnas Penanganan HTP WTO : 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota
KK 5
KK 6
KK 7
KK 8
Kelompok Kerja : 1. Wakil Tetap (Minimum Ess II) 2. Alternate (Ess III/IV)
KK 9
Merupakan Portal yang di buat oleh Sekretariat WTO
Mengakomodasi adanya informasi terbaru mengenai isu TBT atau SPS yang berkembang saat ini Berfungsi sebagai “alert” bagi pelaku usaha yang memiliki kepentingan dagang ke anggota WTO Mempermudah pencarian notifikasi TBT atau SPS selama 3 tahun terakhir Mempermudah komunikasi antara regulator (K/L) terkait dalam penanganan notifikasi yang berpotensi menghambat perdagangan
Alur Pendaftaran www.epingalert.org
Register
Log in
Not a user yet
Register
Masukkan data : Nama, email, organisasi , password, Tipe Notifikasi, Preferensi pengirimian email
Keuntungan • Dapat menerima “alert” harian mengenai Notifikasi TBT dan SPS dari member WTO sesuai dengan topik, negara, produk atau HS yang diinginkan • Mendapatkan notifikasi jika ada file yang diupload serta jika ada komunikasi antara EP atau kontibutor lainnya.
• Dapat melakukan komunikasi kepada instansi terkait atau melalui Enquiry Point terkait dengan notifikasi tertentu. Komunikasi secara langsung kepada EP negara lain adalah bersifat informal karena komunikasi formal dilakukan antar Enquiry Point • Dapat mencari dan menyimpan Notifikasi selama 3 tahun terakhir
Alur Komunikasi Notifikasi
Register
Pelaku usaha
Not a user yet
Register
Masukkan data : Nama, email, organisasi , password, Tipe Notifikasi, Preferensi pengirimian email
Portal ePing di www.epingalert.org
Tantangan Kedepan Partisipasi aktif dalam menyampaikan trade concern terhadap isu TBT yang menjadi hambatan di negara tujuan ekspor Memperkuat market intelligence Stakeholders engagement (pemerintah dan swasta) Memperkuat koordinasi dan pemanfaatan sistem informasi untuk mengakses informasi kebijakan negara lain Partisipasi aktif pihak swasta dalam memperkuat diplomasi perdagangan Indonesia dengan negara lain Promosi dan edukasi ke stakeholders terkait untuk membuka wawasan terkait isu TBT
