Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M., C.P.A
Anggota V BPK
Blitar, 30 September 2016 1
UUD 1945 Ayat (1) Pasal 23 E
UU No 17/2003 Keuangan Negara
UU No 1/2004
Perbendaharan Negara
UU No 15/2004
UU No 15/2006
Pemerikasaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KN
Badan Pemeriksa Keuangan
UUD 1945
PRESIDEN
MPR
DPR
DPD
BPK RI
MA
MK
KY
KETUA
WAKIL KETUA
Harry Azhar Azis
Sapto Amal Damandari
ANGGOTA I
ANGGOTA II
ANGGOTA III
ANGGOTA IV
ANGGOTA V
ANGGOTA VI
ANGGOTA VII
Agung Firman Sampurna
Agus Joko Pramono
Eddy Mulyadi Supardi
Rizal Djalil
Moermahadi Soerja Djanegara
Bahrullah Akbar
Achsanul Qosasi
Ketua/Wakil Ketua 7 Anggota
Staf Ahli
Inspektur Utama
AKN I
AKN II
AKN III
Sekretaris Jendral
AKN IV
Kaditama Litbang, Diklat PKN
Kaditama Binbangku m
AKN V
AKN VI
Perwakilan Wilayah Barat
Perwakilan Wilayah Timur
AKN VII
Memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD dan DPRD Untuk keperluan tindak lanjut, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/ Walikota Memeriksa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Memeriksa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Memeriksa BUMN / BUMD Pada hakekatnya seluruh kekayaan Negara pada Pasal 2 UU No.17/2003
1. Menentukan objek pemeriksaan,
pemeriksaan,
merencanakan
dan
melaksanakan
2. Meminta keterangan dan/atau dokumen 3. Melakukan pemeriksaan di tempat 4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi 5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara 6. Menetapkan kode etik pemeriksaan 7. Menggunakan tenaga ahli 8. Membina jabatan fungsional pemeriksa; 9. Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan; dan 10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah
Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat/daerah (termasuk BUMN/D) untuk memberikan pernyataan pendapat tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan terdiri dari 3 buku yaitu : Buku I, memuat Opini BPK Buku II, memuat hasil pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern Buku III, memuat hasil pemeriksaan Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan.
Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria 1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan 2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 4. Efektivitas sistem pengendalian intern Terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK, yakni : 1. Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion) 2. Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion) 3. Tidak Wajar (adversed opinion) 4. Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer of opinion).
•
Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas (3E) yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen;
•
Pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.
•
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
•
Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah :
Pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan seperti pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dan belanja pemerintah, pemeriksaan pemberian subsidi pemerintah.
Pemeriksaan Investigatif
VISI ”Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.”
MISI (1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; (2) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas independen, dan profesional.
•
Pengelolaan Kas – pencatatan tidak tertib, kas tidak dalam penguasaan bendahara,
•
Pengelolaan Aset Tetap – pencatatan tidak tertib dan memadai, tidak didukung dengan
•
Belanja Barang dan Jasa – kurang volume, tidak sesuai spesifikasi, mark up, kelebihan
•
Belanja Subsidi dan Bantuan Sosial, - realisasi belanja tidak sesuai dengan usulan
ketekotan kas, tidak terdapat bukti pertanggungjawaban, kas pada akhir tahun belum disetorkan ke kas daerah. KIB, tidak diketahui keberadaannya, dikuasai pihak lain
pembayaran, biaya perjalanan dinas/honor ganda/tidak sesuai ketentuan, fiktif/tidak dilaksanakan dan tidak didukung laporan pertanggungjawaban.
•
Meningkatkan kemampuan para pengelola keuangan
•
Inventarisasi Aset Tetap secara periodik
•
Meningkatkan kemampuan aparat pengawas daerah
•
Meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah
•
Meningkatkan komitmen para pimpinan dan jajarannya.
