DR. ERFEN G.SUWANGTO, M.H (KES.) Departemen Bioetika dan Hukum Kesehatan Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya Jakarta 2016

DR. ERFEN G.SUWANGTO, M.H (KES.) Departemen Bioetika dan Hukum Kesehatan Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya Jakarta 2016

NORMA/KAIDAH KAEDAH SOSIAL KEAGAMAAN/ KEPERCAYAAN

KESUSILAAN

SOPAN SANTUN/ ADAT

HUKUM

UNDANG-UNDANG

KEBIASAAN

YURISPRUDENSI

TRAKTAT/ PERJANJIAN

DOKTRIN

PENGERTIAN/ DEFINISI HUKUM  TIDAK

ADA DEFINISI YG LENGKAP/ SEMPURNA

 BANYAK

PENDAPAT PARA AHLI HK, MASINGMASING DENGAN ARGUMENTASINYA

 HK

DICIPTAKAN UNTUK MEWUJUDKAN KETERATURAN, KETERTIBAN & KEADILAN

 TUJUAN

HK ADL PERLINDUNGAN

PENGERTIAN HUKUM S.M.Amri  HUKUM ADALAH KUMPULAN PERATURAN YANG TERDIRI DARI NORMA DAN SANKSI, YANG BERTUJUAN UNTUK MENGADAKAN KETERTIBAN DALAM PERGAULAN MANUSIA, SEHINGGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN TERPELIHARA

(Y.C.T. SIMORANGKIR, DAN WOERYONO SASTROPRANOTO).  HUKUM

ADALAH PERATURAN-PERATURAN YANG BERSIFAT MEMAKSA, YANG MENENTUKAN TINGKAH LAKU MANUSIA DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG DIBUAT OLEH BADAN-BADAN RESMI YANG BERWAJIB, PELANGGARAN MANA TERHADAP PERATURAN-PERATURAN TADI BERAKIBATKAN DIAMBILNYA TINDAKAN, YAITU DENGAN HUKUMAN TERTENTU

POSITIVISME : JOHN AUSTIN: “LAW AS COMMAND” HUKUM ADALAH:  PERINTAH BERBUAT ATAU TIDAK BERBUAT YANG DIPATUHI OLEH WARGA SEBAGAI SEBUAH KEBIASAAN (HABIT).  PERINTAH DITUJUKAN KEPADA MASYARAKAT PADA UMUMNYA.  DIBUAT OLEH OTORITAS YANG BERDAULAT.

LANJUTAN  YANG

BERDAULAT ADALAH YANG DIPATUHI OLEH WARGA/PENDUDUK.

 YANG

BERDAULAT TIDAK TUNDUK PADA PIHAK LAINNYA

 SANKSI

MENJADI UNSUR PENTING

PEMBEDAAN HUKUM MENURUT SUMBER  Undang-undang

: hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.  Adat (kebiasaan) : peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan pemerintah, tetapi ditaati oleh rakyat, karena yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum.

 Traktat

: hukum yang ditetapkan oleh lebih dari satu negara dalam suatu perjanjian antar negara.  Jurisprudensi : hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.  Doctrine : ajaran para sarjana hukum terkemuka.

LANJUTAN PEMBEDAAN HUKUM

MENURUT WAKTU PEMBERLAKUAN  Ius

Constitutum (hukum positif) : Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.

 Ius

Constituendum (hukum cita) : Hukum yang dicita-citakan atau yang diharapkan dapat berlaku pada waktu yang akan datang.

MENURUT FUNGSI  Hukum

materiil : keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang-orang, menentukan hak dan kewajiban, memerintahkan dan melarang berbagai perbuatan dalam masyarakat. Mis: KUHP

 Hukum

formil (hukum acara) : keseluruhan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan aturan hukum materiil. Mis: KUHAP

LANJUTAN PEMBEDAAN HUKUM

MENURUT BENTUK  Hukum

tertulis : hukum yang tercantum dalam peraturan perundangundangan.

 Hukum

tak tertulis : hukum yang hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis (biasa disebut hukum kebiasaan atau hukum adat).

MENURUT SIFAT  Hukum

memaksa (dwingend recht) : Aturan hukum yang tidak boleh dikesampingkan dengan perbuatan khusus atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

mengatur (regelende recht) disebut juga hukum pelengkap (aanvullend recht) :

 Hukum

 Aturan hukum yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dalam perjanjian  Hukum pelengkap hanya berlaku sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak.

LANJUTAN PEMBEDAAN HUKUM

MENURUT KEPENTINGAN  HUKUM PUBLIK : Aturan hukum yang bertujuan mengatur ketertiban hidup bersama dan kepentingan umum yang bersangkut paut dengan hal itu, yaitu aturan-aturan yang diatur dalam : 1. Hukum Internasional. 2. Hukum Tata Negara. 3. Hukum Administrasi Negara. 4. Hukum Pidana. 5. Hukum Acara.  .

 HUKUM

PRIVAT (HUKUM PERDATA) : Aturan hukum yang mengatur saling hubungan pribadi antara orang dan orang yang bersamaan hidup dalam masyarakat. Lingkup Hukum Perdata.  Hukum Perdata dalam arti sempit;  Hukum Perdata dalam arti luas. Hukum Perdata dalam arti sempit plus Hukum Dagang.



Pengertian hk yg paling sederhana adl :

 Tata perbuatan manusia ;

 

“kumpulan atau seperangkat peraturan Hukum”

Maka Hukum Kesehatan adalah : “ kumpulan peraturan hukum tentang kesehatan “

SISTEM HUKUM

Sub Sistem Hk. Perdata Sub Sistem Hk. Adat

Sub Sistem Hk. Pidana

Sub Sistem HTN

Sub Sistem HAN

Sub Sistem Hk. Kesehatan

Sub Sistem Hk. Islam

SISTEM HUKUM 1.

EROPA KONTINENTAL (KODIFIKASI)

2. ANGLO SAKS/ANGLO AMERIKA (COMMON LAW)

SISTEM HK BERSIFAT KONSISTEN Bila terjadi konflik diatasi dengan asas-asas hukum: 1. Lex posterior derogat legi priori (hukum terbaru> hukum sebelumnya) 2. Lex superior derogat legi inferiori.(hukum yang lebih tinggi> hukum yang lebih rendah) 3. Lex specialis derogat legi generali. (hukum khusus>hukum umum) 4. Res judicata pro veritate habetur (putusan hakim harus dianggap benar)

ASAS PER-UU 1.

TIDAK BERLAKU SURUT

2.

MENGENAL HIERARCHIE

3.

TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT

4.

YANG BERLAKU KEMUDIAN MEMBATALKAN YANG TERDAHULU YANG KHUSUS KESAMPINGKAN YANG UMUM

5.

1. PENGERTIAN HUKUM KESEHATAN VAN DER MIJN : YAITU HUKUM YANG BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN PEMELIHARAAN KESEHATAN; MELIPUTI PERANGKAT HUKUM PERDATA, PIDANA DAN TATA USAHA NEGARA



PENGERTIAN

LEENEN : HUKUM KESEHATAN MELIPUTI: - SEMUA KETENTUAN HK YG LANGSUNG BERHUBUNGAN DG PEMELIHARAAN KES & PENERAPAN DR HK PDT, HK PID, & HK ADM DLM HUB TSB. - PULA PEDOMAN INTERNASIONAL, HK KEBIASAAN DAN JUGA JURISPRUDENSI YG BERKAITAN DG PEMELIHARAAN KES, - HK OTONOM, ILMU & LITERATUR, MENJADI SBHK KES. •

PENGERTIAN •

SOERJONO SOEKANTO YAITU HUKUM YANG SECARA KHUSUS BERISIKAN PERANGKAT, KAIDAH MAUPUN KETERATURAN SIKAP TINDAK YANG BERKAITAN DENGAN KESEHATAN

WILA CH SUPRIADI HUKES ADL SEKUMPULAN PERATURAN TTG KESEHATAN, DG TUJUAN UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HK & PERLINDUNGAN HK (= FUNGSI HK PD UMUMNYA)

KESIMPULAN PENGERTIAN HUKUM KESEHATAN ADALAH

SEPERANGKAT KAIDAH YANG MENGATUR SELURUH ASPEK YANG BERKAITAN DENGAN UPAYA DAN PEMELIHARAAN DIBIDANG KESEHATAN.

HUKUM KESEHATAN (HUKUM KEDOKTERAN) & HUKUM KESEHATAN MASYARAKAT

HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM KEDOKTERAN 

HUKUM KEDOKTERAN ADALAH BAGIAN DARI HK KESEHATAN YG TERPENTING, MELIPUTI KETENTUAN YG BERHUBUNGAN LANGSUNG DG PELAYANAN MEDIS.



JADI, HK KEDOKTERAN MERUPAKAN HUKUM KESEHATAN DLM ARTI SEMPIT

HUKUM KESEHATAN MASYARAKAT 

ADALAH KESELURUHAN ATURAN HUKUM YG MENGATUR HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT, JUGA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH YG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT



OLEH KARENANYA KEDUDUKANNYA LEBIH PADA HK PUBLIK KHUSUSNYA HK ADMINISTRASI NEGARA

HK KESEHATAN MASYARAKAT 

PADA BIDANG INI, LEBIH BANYAK BERKAITAN DG KEBIJAKAN PEMERINTAH DLM YANKESMAS



SASARANNYA ADALAH DERAJAT KESMAS



PROVIDER : PEMERINTAH

PERSOALAN2 HK YG BERKAITAN DG KESMAS ANTARA LAIN : 1. 2. 3.

KEBIJAKAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR TENAGA KES DLL PERSOALAN KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN OBAT

4.

KEBIJAKAN PEM YG BERHUBUNGAN DG UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

4.

PERSOALAN KEAMANAN PANGAN, KETAHANAN PANGAN & KESEHATAN

5.

USAHA KESEHATAN SEKOLAH

6.

KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DAN KESEHATAN DSB

HUKUM KESEHATAN INDIVIDU  BIASA

DISEBUT SBG HK YANKES ATAU HK. KEDOKTERAN  KRN SECARA KHUSUS YG SDH DIKEMBANGKAN ADALAH HUKUM KEDOKTERAN  MATERI HK INI LEBIH BERKAITAN DG PELAKSANAAN PROFESI  SASARANYA : YANKES DG SISTEM RUJUKAN  MAKA HK KES INDIVIDU LEBIH MEMBAHAS TTG HUB PASIEN-DOKTER-RUMAH SAKIT.

HUKUM KEDOKTERAN ( MENURUT FRED AMELN)  ARTI

LUAS = MEDICAL LAW, YAITU SEGALA HAL YG DIKAITKAN DG PELAYANAN MEDIS, BAIK DOKTER; PERAWAT; BIDAN; DOKTER GIGI, LABORATORIUM (LABORAN) DAN MELIPUTI KETENTUAN HK DI BID MEDIK.

 ARTI

SEMPIT = ARTZ RECHT (JERMAN), YAITU BAG DR MEDICAL LAW, YG MELIPUTI KETENTUAN HK YG HANYA BERHUBUNGAN DG PROFESI DOKTER SAJA.

INTI HK KEDOKTERAN ADL HUB PERDATA ANTARA SUBYEK HK DG SUBYEK HK, YI HUB HK ANTARA PASIEN DG TENAGA KES (DR); HUB HK ANTARA PASIEN DG SARANA KES & HUB HK ANTARA TENAGA KES DG SARANA KES.  SASARANNYA : KES INDIVIDU (SISTEM RUJUKAN)  PROVIDER : PEMERINTAH & MASYARAKT 

KEDUDUKAN HK KESEHATAN 



HK KESEHATAN BERADA PADA RANAH HK PUBLIK, KHUSUSNYA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA PADA BAGIAN LAIN HK KESEHATAN JUGA TERMASUK PADA HK.PRIVAT (PERDATA) DAN HUKUM PIDANA

SEJARAH & LATAR BELAKANG PENTINGNYA HUKUM KESEHATAN

. 

.

PRIESTLY MEDICINE

*

•ERA DIMANA PENYAKIT DIANGGAP SBG GANGGUAN DARI ROH JAHAT

*

•PENGOBATAN DILAKUKAN MELALUI DOA-DOA

*

•MK YG DPT MENGOBATI ADALAH PARA ROHANIWAN (PRIEST) 40

MK PADA ERA INI MASALAH KESEHATAN TERKAIT DENGAN PERSOALAN RELIGIUSITAS SESEORANG. SHG OBYEK HUKUM KESEHATAN ADALAH PELAYANAN KEROHANIAM 41

ERA HAMURABI

*

• BERKEMBANG DI MESIR (KUNO)

*

• TERKENAL DG CODE OF HAMURABI

*

• HUKUM KESEHATAN YG BERKEMBANG TERUTAMA ADL HK KESEHATAN LINGKUNGAN 42

CONTOH KETENTUAN HK KESEHATAN

KESLING

KESMAS

• SETIAP ORG YG BETERNAK HEWAN (BABI) HRS MENEMPATKAN KANDANGNYA RADIUS TERTENTU DARI RUMAH TINGGAL

• KESLING MENAJDI JAMINAN BAGI KESMAS, AGAR TDK TERTULAR PENYAKIT MELALUI HEWAN

43

ERA HIPPOCRATES SIAPA

APA

BGMN

• HIPPOCRATES ADALAH SEORANG FILSUF YG KEMUDIAN MENDAPAT SEBUTAN SBG : BAPAK Ilmu Kedokteran DUNIA ” krn BERHASIL MERUMUSKAN SUMPAH DOKTER YG KEMUDIAN DIKENAL DG SUMPAH HIPPOCRATES

• PADA ERA INI ILMU KESEHATAN (ILMU KEDOKTERAN) SDH MULAI MODERN

• NAMUN DEMIKIAN YG BERKESEMPATAN MENJADI DOKTER HANYA KALANGAN ATAS SAJA (ELITIS), TERUTAMA KAUM NINGRAT • SHG HUKUM KESEHATAN JUGA DIKUASAI OLEH MEREKA 44

ERA EDINBURGH ILMU KEDOKTERAN MULAI MEMBUKA DIRI DUNIA DIKUASAI KAUM SAUDAGAR. MEREKA JUGA BERKESEMPATAN MASUK FAK KEDOKTERAN HK KESEHATAN MULAI TERKAIT DENGAN SEKTOR EKONOMI 45

ABAD XIX ILMU KESEHATAN SEMAKIN KOMPLEKS

TEKNOLOGI

KEDOKTERAN

PERALATAN MAKIN CANGGIH

RUMIT

HIGH RSK

METODE PENGOBATAN BERKEMBANG

BERAGAM

HIGH COST

46

FAKTOR BERPENGARUH • TEKNOLOGI

• EKONOMI • SOSIAL • POLITIK • BUDAYA. DLL 47

PROF LEENEN

IPTEK

• BANYAK PENEMUAN , MISALNYA BAYI TABUNG, SUROGATE MOTHER, CANGKOK DSB

BIROKRASI

• HUBUNGAN PELAYANAN KESEHATAN SDH TDK PATERNALISTIK LAGI TAPI SDH KONTRAKSTUAL

ISU HAM

• KONSEP HAK MENENTUKAN DIRI SENDIRI 49

VAN DERMIJN

JASA

KUALITAS

BIAYA

ARAH

SUBYEK YANKES 50

C. KONSEP

NEGARA KESEJAHTERAAN, DIMANA NEG CAMPUR TANGAN SEGALA ASPEK KEHIDUPAN

D. PERUBAHAN PARADIGMA/ KONSEP SEHAT

SEHAT BADAN SEHAT SOSIAL EKONOMI 52

LATAR BELAKANG TERSEBUT MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN HUKUM KESEHATAN

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN SDH TDK BISA DITAWAR LAGI

53

RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN HUKUM KESEHATAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

3. RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN HUKUM KESEHATAN

DISIPLIN ILMU HUKUM

DISIPLIN ILMU KESEHATAN

HK KES INDIVIDU

Ruang Lingkup HK Kes

hk keamanan pangan hk epidemi hk reproduksi hk kesling hk kedokteran hk keperawatan hk kefarmasian hk kebidanan

HK KESMAS

HAKEKAT & FUNGSI HK KESEHATAN

4.HAKIKAT DAN FUNGSI HUKUM KESEHATAN HAKEKAT HUKUM KESEHATAN Adalah penerapan Hukum Perdata, Hukum Pidana  dan Hukum Administrasi Negara 

FUNGSI HUKUM KESEHATAN 5 (lima) fungsi yang mendasar (Jayasuriya), yaitu: 1. 2. 3.

4. 5.

PEMBERIAN HAK, PENYEDIAAN PERLINDUNGAN, PENINGKATAN KESEHATAN, PEMBIAYAAN KESEHATAN, DAN PENILAIAN TERHADAP KUANTITAS DAN KUALITAS DALAM PEMELIHARAAN KESEHATAN.

SUBYEK HK & OBYEK HK KESEHATAN

SUBYEK & OBYEK HUKUM KESEHATAN  SUBYEK:

TTG SIAPA

 PRIBADI/PERSON  BADAN

HK:

PRIVAT  PUBLIK 

 OBJEKNYA:

TTG APA MENCAKUP SEGALA ASPEK YANG BERKAITAN DENGAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

PERBUATAN HUKUM DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KESEHATAN

PERBUATAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM AKIBAT HUKUM YAITU TIMBULNYA HAK DAN KEWAJIBAN  SEGALA PERBUATAN SUBYEK HUKUM YANG DPT MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM  Contoh :Dokter yg melakukan tindakan medik kepada pasien 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM Perbuatan oleh Subyek hukum, yang melanggar ketentuan hukum dan menimbulkan akibat, berupa kerugian atau sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap subyek hukum lain  Tanggungjawab oleh Subyek Hk yg melanggar Hukum : 

Pidana Perdata Administrasi Negara

ASAS ATAU LANDASAN HUKUM KESEHATAN

LANDASAN HUKUM KESEHATAN ASAS HUKES BERTUMPU PADA:HAK ATAS PEMELIHARAAN KESEHATAN SEBAGAI HAK DASAR SOCIAL (the right to health care)YANG DITOPANG OLEH 2 (DUA) HAK DASAR INDIVIDUAL YANG TERDIRI DARI: - HAK ATAS INFORMASI (the right to information) DAN - HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (the right of self determination). (Hermien Hadiati)



ASAS HK KESEHATAN ADALAH LANDASAN ATAU DASAR YANG MEMBERIKAN ARAH ATAU PEDOMAN BAGI PENGATURAN PELAYANAN KESEHATAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT (PEMBUATAN PERUU) MAUPUN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT



Asas2 tersebut antara lain:      

ASAS KEMANUSIAAN ASAS KEADILAN ASAS KEMANFAATAN ASAS PERSAMAAN ASAS PERLINDUNGAN DAN ASAS2 LAIN YG BERHUBUNGAN DENGAN PELAYANAN PUBLIK DAN PELAYANAN PEMERINTAHAN

PRINSIP/ASAS PERUU BIDANG KESEHATAN  PERIKEMANUSIAAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,  MANFAAT,  USAHA BERSAMA DAN KEKELUARGAAN,  ADIL DAN MERATA,  PERIKEHIDUPAN DALAM KESEIMBANGAN DAN  KEPERCAYAAN PADA KEMAMPUAN DAN KEKUATAN SENDIRI.

SUMBER HUKUM KESEHATAN DAN BENTUK HUKUM KESEHATAN

SUMBER HUKUM KESEHATAN

A.

B.

C.

D.

PerUU, adl peraturan tertulis yg dikeluarkan oleh lbg yg berwenang Yurisprudensi yaitu berupa putusan pengadilan yg sdh punya kekuatan hk yg tetap Konvensi/Kebiasaan sbg peraturan perilaku yg tdk tertulis Doktrin/ajaran ilmu pengetahuan yg berupa teori, konsep, norma yg dpt ditemukan dlm kepustakaan.

BENTUK HUKUM KESEHATAN BENTUK HUKUM KESEHATAN MELIPUTI : 1. TIDAK TERTULIS : HUKUM KEBIASAAN, HUKUM ADAT 2. TERTULIS : PER-UU a. b.

HIERARKHIS ENUNSITIF/ PERATURAN PELAKSANA/TEKNIS

TATA URUTAN/HIERARKHI PERUU BERDASARKAN UU N0.12/2011 UUD’45 TAP MPR UU/ PERPU PP PERPRES PERDA PROPINSI PERDA KAB/KOTA

PERATURAN

TEKNIS

KONKRIT, OPERASIONAL, TEKNIS.  CONTOH : 

 SURAT KEPUTUSAN : MISAL IJIN

PRAKTIK  SURAT TUGAS  SURAT EDARAN  JUKNIS/JUKLAK/ MANLAK/ SOP, DSB

PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN

3 KOMPONEN DLM SISTEM HUKUM KESEHATAN (SCHUYT) 1, KESELURUHAN PERATURAN, NORMA DAN KETETAPAN YANG DILUKISKAN SEBAGAI SISTEM PENGERTIAN, BETEKENISSYSTEEM; 2, KESELURUHAN ORGANISASI DAN LEMBAGA YANG MENGEMBAN FUNGSI DALAM MELAKUKAN TUGASNYA, ORGANISATIES INSTELLINGEN; DAN 3. KESELURUHAN KETETAPAN DAN PENANGANAN SECARA KONKRET TELAH DIAMBIL DAN DILAKUKAN OLEH SUBJEK DALAM KOMPONEN KEDUA, BESLISINGEN EN HANDELINGEN.

KLASIFIKASI PERATURAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG KESEHATAN 1.

KETENTUAN2 YG DIBUAT OLEH PENGUASA, (BERUPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU UMUM);

2.

KETENTUAN2 YG DIBUAT OLEH ORGANISASI PROFESI DAN ASOSIASI KESEHATAN. DAN SARANA KES, (BERUPA PERATURAN INTERNAL BERLAKU BAGI ORGANISASI YBS)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERDAPAT 2 (DUA) KATEGORI, YAITU:

1.

YANG BERSIFAT MENETAPKAN; DAN

2.

YANG BERSIFAT MENGATUR.

KATEGORI MENETAPKAN & OBYEK YG DITETAPKAN: 1. 2. 3.

PENETAPAN IJIN PRAKTIK PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN SURAT KEPUTUAN PENUGASAN;. MATERI MUATAN/OBYEK YG DIATUR, YAITU:

KATEGORI MENGATUR & OBYEK YG DIATUR: 1. 2. 3. 4.

PENGATURAN YANG BERKAITAN DENGAN UPAYA KESEHATAN; PENGATURAN YANG BERKAITAN DENGAN TENAGA KESEHATAN; PENGATURAN YANG BERKAITAN DENGAN SARANA KESEHATAN; PENGATURAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMODITI KESEHATAN.

KEPUTUSAN/ PERATURAN INTERNAL ORGANISASI Macam2 peraturan internal organisasi: A. KODE ETIK PROFESI, B. KODE ETIK USAHA DAN C. PENETAPAN STANDAR PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN.

Prinsip dasar/asas peraturan internal organisasi, 1) 2) 3) 4)

YAITU AUTONOMY, BENEFICENCE, NON MALEFICENCE DAN JUSTICE.

PERATURAN INTERNAL ORGANISASI isi ketentuan: 1. Perintah (gebod) yg merupakan kewajiban umum untuk melakukan sesuatu; 2. Larangan (verbod) yg merupakan kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu; 3. Pembebasan (vrijstelling, dispensatie) berupa pembolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yg secara umum diharuskan. 4. Izin (toesteming, permissie) berupa pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yg secara umum dilarang.

TUJUAN PERATURAN PERUU BIDANG KESEHATAN 1. 2. 3. 4.

5.

Penyelenggaraan ketertiban sosial; Pencegahan dari konflik yang tidak menyenangkan; Jaminan pertumbuhan dan kemandirian penduduk secara individual; Penyelenggaraan pembagian tugas dari berbagai peristiwa yang baik dalam masyarakat; Kanalisasi perubahan sosial.

PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN 

SECARA HIERARKHIS TERSEBAR DIBERBAGI PERATURAN PERUU (LIHAT TATA URUTAN PERUU RI)



SECARA ENUNTIATIF DIBUAT DALAM BENTUK PERATURAN PELAKSANAAN YANG SIFATNYA TEKNIS

PERUNDANG-UNDANGAN  Yang

secara khusus berkaitan dengan Kesehatan al : 1. UU No.36/2009 tentang Kesehatan 2. UU No. 29/2004 ttg Praktik Kedokteran (ctt : Putusan MK No. 4/PUU-V/2007 ttg Pengujian UUPK thd UUD’45) 3. UU NO. 44/ 2009 TTG RUMAH SAKIT 3. Berbagai Peraturan Pelaksana Bidang Kesehatan

. PMK 1419/2005 TTG PRAKTIK DOKTERR YG DIUBAH DG PMK No. 512/2007, TERAKHIR DIUBAH DG PMK 2052/2011 KMK 1239/2001 ttg Registrasi Praktik Perawat yg diubah dg PMK 148/2010  KMK No. 900/VII/2002 TTG Registrasi dan praktik Bidan yg diubah dg PMK 149/2010, SELANJUTNYA DIUBAH DG PMK 1464/2010

. PMK

269/2008 ttg Rekam Medik.

 PMK 290/2008 ttg PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (YG DIKENAL DG Informed Consent) dll

PERUNDANG-UNDANGAN LAIN 

YANG SECARA UMUM TERKAIT AL:  

   

KUHP KUH PERDATA UU No 39/99 ttg HAM UU No 32/2004 ttg Pemerintah Daerah UU No 17/2007 ttg RPJP, dll UU NO. 25/ 2009 TTG PELAYANAN PUBLIK

PEKERJAAN RUMAH 

BACA UU NO. 29/2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN UU NO. 36/2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN DAN BANDINGKAN PERSAMAAN DAN PERBEDAANNYA!