No.16/3 /DPTP
Jakarta, 3 Maret 2014
SURAT EDARAN
Kepada SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA DAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)
Perihal
:
Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit Program
Sehubungan
dengan
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
5/20/PBI/2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit Program (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank
Indonesia
Nomor
14/19/PBI/2012
tentang
Perubahan
Atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/20/PBI/2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit Program (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5370), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai pengalihan pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut: I.
UMUM A. Pengalihan pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dalam rangka kredit program dari Bank Indonesia kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk Pemerintah, yaitu: 1. PT...
2
1. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, untuk selanjutnya disebut PT. BTN; dan 2. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), untuk selanjutnya disebut PT. PNM, dilakukan dengan Perjanjian Pengalihan Pengelolaan KLBI. Perjanjian Pengalihan Pengelolaan KLBI dapat diubah secara tertulis sesuai kesepakatan antara Bank Indonesia dengan masing-masing BUMN yang ditunjuk antara lain disebabkan oleh perubahan kebijakan, wewenang
dan tanggung jawab,
serta batas waktu penyampaian laporan. B. KLBI yang dialihkan pengelolaannya meliputi baki debet dan kelonggaran tarik posisi tanggal 16 November 1999 berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Bank Indonesia dan Bank Pelaksana. Yang dimaksud dengan baki debet adalah jumlah KLBI pada posisi tertentu yang telah ditarik Bank Pelaksana dan masih tercatat dalam rekening pinjaman Bank Pelaksana di Bank Indonesia. C. Bank Indonesia tetap memiliki hak tagih atas KLBI yang telah dialihkan kepada BUMN dan memiliki hak tagih atas angsuran KLBI yang telah dikelola oleh BUMN, sampai dengan KLBI dimaksud jatuh tempo dan dilunasi atau dilunasi sebelum KLBI jatuh tempo. Yang dimaksud dengan jatuh tempo KLBI adalah tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran terakhir atau pelunasan KLBI sebagaimana disepakati dalam Surat Persetujuan Kredit (SPK). Dalam hal terdapat SPK individual maka yang menjadi acuan untuk penetapan tanggal jatuh tempo KLBI adalah SPK individual antara Bank Indonesia dengan Bank Pelaksana. D. Bunga atas KLBI yang masih berjalan dan telah dialihkan pengelolaannya kepada BUMN tetap merupakan hak Bank Indonesia dan tetap dihitung dan dibebankan kepada Bank Pelaksana sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. E. Ketentuan...
3
E. Ketentuan KLBI untuk masing-masing skim kredit atau proyek yang berjalan tetap berlaku sampai dengan KLBI jatuh tempo dan dilunasi atau dilunasi sebelum KLBI jatuh tempo. F. Terhadap KLBI yang dialihkan pengelolaannya, Bank Indonesia berwenang untuk: a. memberikan
keputusan
atas
permohonan
pencairan
kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana melalui BUMN, dengan memperhatikan ketersediaan kelonggaran tarik dan kesesuaian dengan SPK proyek yang bersangkutan serta ketentuan yang berlaku; b. memberitahukan keputusan atas permohonan pencairan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana; c. mengadministrasikan KLBI; d. menghitung dan membebankan bunga KLBI yang menjadi hak Bank Indonesia; e. mendebet rekening Bank Pelaksana pada saat jatuh tempo angsuran KLBI dan memindahbukukan angsuran KLBI dimaksud untuk untung rekening BUMN; f. menarik kembali KLBI yang jatuh tempo, KLBI yang dilunasi dan KLBI yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik dari Bank Pelaksana maupun BUMN; g. melakukan
pengawasan
dan
pemeriksaan
terhadap
pelaksanaan pengelolaan KLBI oleh BUMN dan penyaluran KLBI
oleh
Bank
Pelaksana,
termasuk
melakukan
pemeriksaan langsung terhadap proyek yang dibiayai dengan KLBI maupun proyek yang dibiayai dengan KLBI yang disalurkan oleh BUMN; h. mengenakan sanksi dan/atau denda kepada Bank Pelaksana dan atau BUMN dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan Bank
Indonesia
yang
mengatur
kredit
program
dan
pelaksanaan pengalihan; dan i. menyediakan kelonggaran tarik KLBI sesuai SPK dari Bank Indonesia kepada Bank Pelaksana. G. BUMN...
4
G. BUMN wajib mengembalikan KLBI pada saat jatuh tempo, sehingga tidak dimungkinkan adanya perpanjangan jangka waktu KLBI. H. Bank Pelaksana wajib mengembalikan angsuran terakhir KLBI kepada Bank Indonesia pada saat jatuh tempo sebagaimana diperjanjikan dalam SPK dan Akte F. II.
WEWENANG
DAN
TANGGUNG
JAWAB
BUMN
DALAM
PENGELOLAAN KLBI Dalam rangka pengelolaan atas KLBI yang masih berjalan dan pengelolaan hasil angsuran pokok KLBI, BUMN memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. menerima permohonan pencairan kelonggaran tarik dari Bank Pelaksana; 2. menganalisa
persyaratan
teknis
dan
finansial
terhadap
permohonan yang diajukan oleh Bank Pelaksana sesuai SPK dan ketentuan masing-masing skim kredit dan bertanggung jawab atas hasil analisis dimaksud. Permohonan dapat berupa permohonan pencairan kelonggaran tarik, perubahan jadwal pembayaran angsuran, penggantian debitur, dan hal-hal lain yang dapat mengubah SPK dan/atau Akte F yang telah disetujui oleh Bank Indonesia; 3. membuat rekomendasi untuk Bank Indonesia atas permohonan pencairan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana sebagai dasar analisis sebagaimana dimaksud dalam angka 1; 4. untuk dan atas nama Bank Indonesia menerbitkan perubahan SPK dan Akte F dan/atau perubahan jadwal angsuran KLBI dalam hal terjadi pelunasan dini atau terjadi penggantian debitur (novasi) untuk skim KKPA bertahap (multi years) dan PIR Trans Pasca Konversi; 5. memberitahukan
keputusan
atas
permohonan
pencairan
kelonggaran tarik kepada Bank Pelaksana; 6. mengadministrasikan kelonggaran tarik KLBI yang dikelolanya; 7. melaksanakan...
5
7. melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas penyaluran KLBI di masing-masing Bank Pelaksana, sehingga penyaluran KLBI dimaksud mencapai sasaran yang telah ditentukan; 8. melakukan
koordinasi
dengan
Bank
Pelaksana,
sehingga
penyaluran KLBI dimaksud mencapai sasaran akhir secara efektif dan efisien; 9. mengelola hasil angsuran pokok KLBI yang diterima dari masing-masing Bank Pelaksana untuk disalurkan kembali (relending) melalui Bank Pelaksana sampai dengan jatuh tempo KLBI. Penyaluran kembali KLBI dimaksud harus sesuai dengan skim KLBI yang dialihkan kepada masing-masing BUMN dan sesuai dengan ketentuan KLBI masing-masing skim kredit, kecuali ketentuan
yang
mengatur
tata
cara
penyediaan
plafon,
pelimpahan, pelunasan, pengenaan sanksi dan pelaporan. Dalam hal BUMN bermaksud melakukan penyesuaian terhadap ketentuan KLBI diluar hal-hal yang telah disebutkan, BUMN harus
mengajukan
permohonan
kepada
Bank
Indonesia.
Keputusan atas permohonan dimaksud disampaikan oleh Bank Indonesia secara tertulis kepada BUMN; 10. mengupayakan
agar
Bank
Pelaksana
dapat
memenuhi
kewajibannya kepada Bank Indonesia sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, termasuk upaya penagihan terhadap KLBI yang belum dilunasi pada saat jatuh tempo; 11. mengembalikan dana angsuran KLBI yang dikelola pada saat jatuh tempo KLBI. Untuk keperluan tersebut, BUMN wajib menyediakan dana pada rekening giro di Bank Indonesia minimal sebesar kumulatif angsuran KLBI yang telah diterima dan jatuh tempo, pada saat jatuh tempo KLBI; 12. menyampaikan laporan perkembangan penerimaan angsuran, penyesuaian baki debet, penyaluran kembali dan pelunasan KLBI; 13. melakukan...
6
13. melakukan pengamanan kredit dan melakukan konsultasi mengenai hal tersebut kepada Bank Indonesia; dan 14. mengadministrasikan dana KLBI yang telah dialihkan dari Bank Indonesia kepada Bank Pelaksana dan penyaluran KLBI yang dilaksanakan oleh masing-masing Bank Pelaksana. III.
TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN KLBI A. Skim Kredit Dengan Pola Channeling 1. Bank Pelaksana wajib menyampaikan laporan angsuran KLBI kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing skim KLBI. 2. Bank Indonesia mendebet rekening giro Bank Pelaksana atas dasar laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 untuk mengurangi baki debet pinjaman
KLBI Bank
Pelaksana. B. Skim Kredit dengan Pola Executing 1. Bank Indonesia mendebet rekening giro Bank Pelaksana yang ada di Bank Indonesia sesuai dengan jadwal angsuran. 2. Bank Indonesia memindahbukukan angsuran KLBI untuk untung rekening giro BUMN di Bank Indonesia bagi KLBI yang belum jatuh tempo. 3. Untuk pelunasan KLBI yang telah jatuh tempo, hasil pendebetan rekening giro Bank Pelaksana untuk untung Bank Indonesia. 4. Bank Indonesia mendebet rekening giro Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 untuk mengurangi baki debet pinjaman KLBI Bank Pelaksana. C. BUMN dapat mengajukan permintaan secara tertulis untuk mendapatkan dokumen berupa fotokopi warkat pembukuan mutasi transaksi KLBI kepada Bank Indonesia untuk keperluan administrasi kantor BUMN.
IV. TATA...
7
IV.
TATA CARA PEMBAYARAN BUNGA KLBI A. Skim Kredit dengan Pola Channeling 1. Bank Pelaksana wajib menyampaikan laporan penerimaan bunga dari nasabah kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur masing-masing skim KLBI. 2. Bank Indonesia mendebet rekening giro Bank Pelaksana di Bank Indonesia sebesar bunga yang menjadi hak Bank Indonesia berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1. 3. Dalam hal masih terdapat bunga yang belum dilunasi sejak jatuh tempo dan berdasarkan laporan Bank Pelaksana terdapat penerimaan bunga dari nasabah maka Bank Indonesia akan menarik bunga KLBI yang menjadi hak Bank Indonesia. B. Skim Kredit dengan Pola Executing 1. Bank Indonesia mendebet rekening giro Bank Pelaksana sebesar bunga yang harus dibayarkan oleh Bank Pelaksana sesuai dengan ketentuan yang mengatur masing-masing skim KLBI yang berlaku. 2. Penghitungan dan pembebanan bunga KLBI menggunakan tanggal valuta yang sama dengan tanggal pembukuan.
V.
TATA CARA PELUNASAN KLBI A. Skim Kredit dengan Pola Channeling 1. Pada saat jatuh tempo KLBI, Bank Pelaksana wajib menyampaikan
laporan
pembayaran
pelunasan
dari
nasabah yang telah diterima namun belum disetor kepada Bank Indonesia. 2. Bank Indonesia mendebet rekening giro Bank Pelaksana di Bank
Indonesia
berdasarkan
laporan
sebagaimana
dimaksud dalam angka 1. 3. Dalam...
8
3. Dalam hal masih terdapat KLBI yang belum dilunasi pada saat jatuh tempo, Bank Indonesia akan menarik sisa KLBI tersebut berdasarkan laporan pembayaran pelunasan dari nasabah yang disampaikan oleh Bank Pelaksana sampai dengan KLBI tersebut lunas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai masing-masing skim kredit program. Dalam hal ini tidak perlu dilakukan penyesuaian SPK dan Surat Perjanjian Penerusan Kredit (SPPK). B. Skim Kredit dengan Pola Executing 1. Pada saat jatuh tempo KLBI, Bank Indonesia langsung mendebet rekening giro Bank Pelaksana sebesar saldo baki debet yang masih terutang. 2. Pada hari yang sama Bank Indonesia mendebet rekening giro BUMN sebesar jumlah angsuran KLBI yang telah diterima oleh BUMN. C. Pelunasan KLBI Lebih Cepat 1. Pelunasan KLBI lebih cepat oleh debitur dan/atau Bank Pelaksana a. Dalam hal debitur dan/atau Bank Pelaksana melunasi KLBI
sebelum
Pelaksana
tanggal
harus
jatuh
melaporkan
tempo
maka
pelunasan
Bank
tersebut
kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada BUMN, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pelunasan dimaksud. b. Laporan pelunasan KLBI lebih cepat dimaksud paling kurang memuat informasi mengenai tanggal pelunasan, nama skim, nama proyek, nomor SPK, dan jumlah KLBI yang dilunasi. c.
Untuk skim KIK Pasca Konversi PIR-Trans, laporan pelunasan KLBI lebih cepat sebagaimana dimaksud dalam
huruf
b
ditambahkan
informasi
mengenai
jumlah petani, tahap konversi, dan tahun tanam. d. Atas...
9
d. Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia mendebet rekening giro Bank Pelaksana sebesar baki debet KLBI yang dilunasi lebih cepat. e.
Jumlah angsuran pokok KLBI yang telah diterima oleh BUMN akan didebet oleh Bank Indonesia pada saat jatuh tempo KLBI.
2. Pelunasan KLBI lebih cepat karena pembatalan SPK atau hal lain yang dapat membatalkan SPK a. Dalam hal proyek yang dibiayai oleh KLBI dibatalkan oleh
Bank
Indonesia
karena
adanya
pelanggaran
ketentuan atau hal lain yang dapat menyebabkan batalnya SPK maka Bank Indonesia mendebet rekening giro Bank Pelaksana sebesar baki debet KLBI yang dibatalkan. b. Jumlah angsuran pokok KLBI yang telah diterima oleh BUMN didebet oleh Bank Indonesia pada saat jatuh tempo KLBI. Atas dana angsuran KLBI yang telah dikelola BUMN untuk skim KLBI yang dipercepat pelunasannya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 maka Bank Indonesia menerbitkan Surat Penegasan kepada BUMN untuk mengelola angsuran KLBI yang telah diterima BUMN sebelum percepatan pelunasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, sampai dengan jatuh tempo KLBI sesuai dengan masing-masing SPK. Surat Penegasan dimaksud memuat paling kurang: a. nomor SPK; b. Bank Pelaksana; c. skim Kredit; d. nama debitur; e. jumlah angsuran KLBI yang telah diterima BUMN; dan f. tanggal jatuh tempo KLBI sesuai dengan masing-masing SPK. VI. PENYALURAN...
10
VI.
PENYALURAN KEMBALI (RELENDING) ANGSURAN KLBI OLEH BUMN A. BUMN
wajib
menyampaikan
rencana
penyaluran
kembali
(relending) angsuran pokok KLBI yang dikelolanya kepada Bank Indonesia
untuk
1
(satu)
tahun
anggaran
berikutnya
berdasarkan besarnya angsuran KLBI yang akan diterima dan dapat dikelola selama 1 (satu) tahun anggaran tersebut. Rencana
dimaksud
paling
kurang
menyebutkan
rencana
besarnya KLBI yang akan disalurkan kembali. B. Rencana
penyaluran
kembali
KLBI
dihitung
dari
jumlah
angsuran KLBI yang akan diterima oleh BUMN pada tahun anggaran berikutnya, setelah memperhitungkan pelunasan KLBI pada tahun berikutnya dan saldo angsuran KLBI pada tahun sebelumnya. Contoh: Jumlah angsuran KLBI yang akan diterima oleh BUMN A pada tahun 2013 adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sedangkan jumlah pelunasan KLBI yang jatuh tempo pada tahun 2013 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Saldo angsuran KLBI pada tahun 2012 adalah Rp0,00. Berdasarkan data tersebut, maka rencana penyaluran kembali KLBI yang harus disampaikan oleh BUMN A adalah sebagai berikut: (Angsuran yang akan diterima pada tahun 2013) – (pelunasan KLBI tahun 2013) + (saldo angsuran KLBI tahun 2012) Dengan demikian, rencana penyaluran angsuran KLBI adalah: = Rp100.000.000.000,00 – Rp20.000.000.000,00 + Rp0,00 = Rp80.000.000.000,00. C. Dalam hal BUMN merencanakan penyaluran kembali kurang dari perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf B maka:
1. BUMN...
11
1. BUMN menyampaikan rencana penyaluran kembali KLBI kepada
Bank
Indonesia
disertai
dengan
alasan
yang
mendasari rencana penyaluran kembali KLBI dimaksud untuk mendapatkan persetujuan Bank Indonesia. 2. Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan BUMN sebagaimana dimaksud dalam angka 1 maka BUMN hanya akan memperoleh dana kelolaan sebesar rencana penyaluran KLBI. D. Laporan
rencana
penyaluran
kembali
KLBI
sebagaimana
dimaksud dalam huruf A disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada akhir bulan November tahun berjalan. E. Dalam hal akhir bulan November jatuh pada hari libur, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf D dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya. F. Laporan
rencana
penyaluran
kembali
KLBI
sebagaimana
dimaksud dalam huruf A dapat diubah paling banyak 1 (satu) kali dan paling lambat harus diterima oleh Bank Indonesia 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan. G. Penyaluran kembali KLBI oleh BUMN kepada Bank Pelaksana harus sesuai dengan rencana penyaluran yang disampaikan oleh BUMN kepada Bank Indonesia. H. Bank Indonesia akan mengevaluasi realisasi penyaluran kembali KLBI yang dilakukan oleh BUMN untuk posisi akhir tahun atas dasar kompilasi laporan bulanan BUMN. I. BUMN dilarang menyalurkan kembali angsuran KLBI yang dikelolanya selain untuk tujuan kredit atau pembiayaan. J. Ketentuan penyaluran kembali KLBI harus sesuai dengan ketentuan masing-masing skim KLBI. BUMN dapat menetapkan ketentuan mengenai tata cara penyediaan plafon, tata cara pelimpahan, tata cara pelunasan, pengenaan sanksi, dan pelaporan, berbeda dengan ketentuan skim KLBI. K. Perubahan atau penyesuaian ketentuan pemberian KLBI di luar skim KLBI
sebagaimana dimaksud dalam huruf J tidak menunda...
12
menunda pelaksanaan pembayaran kembali KLBI kepada Bank Indonesia pada saat jatuh tempo KLBI. L. Dalam hal diperlukan penyesuaian ketentuan pemberian KLBI di luar skim KLBI sebagaimana dimaksud dalam huruf J, BUMN harus mengajukan permohonan penyesuaian skim KLBI kepada Bank
Indonesia.
Atas
dasar
permohonan
tersebut,
Bank
Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan kepada BUMN. M. Pada saat jatuh tempo KLBI, Bank Indonesia akan mendebet rekening giro BUMN yang ada di Bank Indonesia sebesar jumlah KLBI yang dikelola oleh BUMN. Untuk keperluan tersebut, BUMN wajib menyediakan dana pada rekening giro yang ada di Bank Indonesia minimal sebesar kumulatif angsuran KLBI yang dikelola dan jatuh tempo. N. Dalam hal KLBI jatuh tempo pada hari libur, kewajiban penyediaan dana pada rekening giro BUMN yang ada di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf M dilakukan pada hari kerja sebelumnya. VII.
PELAPORAN A. Bank Pelaksana wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk masingmasing skim kredit program, dengan tembusan kepada BUMN. B. Kantor Pusat BUMN wajib menyampaikan laporan secara bulanan kepada
Bank Indonesia cq. Departemen Pengelolaan
Pinjaman dan Transaksi Pemerintah yang memuat informasi mengenai
penerimaan
angsuran,
penyesuaian
baki
debet,
penyaluran kembali, dan pelunasan KLBI, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
Dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari
libur, penyampaian laporan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya. C. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf B disusun dengan mengacu pada format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II untuk PT. BTN, serta Lampiran III dan Lampiran...
13
Lampiran IV untuk PT. PNM, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. VIII. TATA CARA PENGENAAN SANKSI A. BUMN yang terlambat menyampaikan rencana penyaluran kembali sebagaimana dimaksud dalam butir VI.D
dikenakan
sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap keterlambatan. B. BUMN yang menyalurkan kembali angsuran pokok KLBI yang tidak sesuai dengan rencana penyaluran yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir VI.G dikenakan sanksi berupa tidak dilimpahkannya angsuran KLBI yang diterima dari Bank Pelaksana kepada BUMN sebesar jumlah KLBI yang tidak disalurkan sesuai dengan rencana penyaluran. Contoh: BUMN B menyampaikan rencana penyaluran kembali KLBI tahun
2013
kepada
Rp100.000.000.000,00
Bank
(seratus
miliar
Indonesia rupiah).
sebesar Atas
dasar
evaluasi yang dilakukan Bank Indonesia, realisasi penyaluran kembali KLBI yang dilakukan BUMN B selama tahun 2013 ternyata hanya mencapai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah). Atas pelanggaran tersebut, BUMN B dikenakan sanksi berupa tidak dilimpahkannya angsuran KLBI yang
diterima
dari
Bank
Pelaksana
sebesar
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). C. BUMN yang menyalurkan kembali angsuran KLBI yang tidak sesuai dengan tujuan kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam butir VI.I dikenakan sanksi berupa: 1. penarikan kembali angsuran KLBI yang disalurkan oleh
BUMN di luar tujuan kredit atau pembiayaan dengan cara mendebet rekening giro BUMN yang ada di Bank Indonesia sebesar angsuran KLBI yang disalurkan oleh BUMN di luar tujuan kredit atau pembiayaan; dan 2. kewajiban…
14
2. kewajiban membayar sebesar suku bunga Jakarta Interbank
Offered Rate (JIBOR) overnight ditambah 200 bps dikalikan jumlah angsuran KLBI yang disalurkan di luar tujuan kredit atau pembiayaan, dan dihitung selama pelanggaran. Contoh 1: Berdasarkan pemeriksaan Bank Indonesia pada tanggal 1 Februari 2013, diketahui bahwa BUMN A telah melakukan pelanggaran berupa penggunaan angsuran KLBI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditempatkan dalam bentuk deposito terhitung sejak tanggal 3 Desember 2012. Atas temuan Bank Indonesia tersebut, BUMN A menghentikan penempatan deposito pada tanggal 1 Februari 2013
dan Bank Indonesia telah melakukan penarikan
angsuran
KLBI pada
pelanggaran tersebut,
tanggal
20
Februari
2013.
Atas
BUMN A dikenakan sanksi sebagai
berikut: a. penarikan kembali angsuran KLBI dengan cara mendebet rekening giro BUMN A yang ada di Bank Indonesia pada tanggal 20 Februari 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan b. kewajiban membayar sebesar: ((suku bunga JIBOR overnight tanggal 3 Desember 2012 + 200 bps)/360) X jumlah hari pelanggaran (sejak tanggal 3 Desember 2012 s.d tanggal 1 Februari 2013 (61 hari)) X Rp1.000.000.000,00 Dengan demikian, perhitungan sanksi adalah:
(Suku bunga JIBOR360overnight + 200 bps ) X jumlah hari X nominal = ((4,16840%+2%)/360) X 61 X Rp1.000.000.000,00 = Rp10.452.011,11 Contoh 2: Berdasarkan pemeriksaan Bank Indonesia pada tanggal 1
Februari
2013,
diketahui
bahwa
BUMN
B
telah
melakukan pelanggaran berupa penggunaan angsuran KLBI…
15
KLBI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditempatkan dalam bentuk deposito terhitung sejak tanggal 3 Desember 2012. Atas temuan tersebut, BUMN B tidak menghentikan penempatan deposito dan Bank Indonesia melakukan penarikan angsuran KLBI pada tanggal 20 Februari 2013. Atas pelanggaran tersebut, BUMN B dikenakan sanksi sebagai berikut: a. penarikan
kembali
angsuran
KLBI
dengan
cara
mendebet rekening giro BUMN B yang ada di Bank Indonesia pada tanggal 20 Februari 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan b. kewajiban membayar sebesar: ((suku bunga JIBOR overnight tanggal 3 Desember 2012 + 200 bps)/360) (sejak tanggal
tanggal 20
1
X jumlah hari pelanggaran
Desember
Februari
2012
2013
sampai (80
dengan
hari))
X
Rp1.000.000.000,00 Dengan demikian, perhitungan sanksi adalah:
(Suku bunga JIBOR360overnight + 200 bps ) X jumlah hari X nominal = ((4,16840%+2%)/360) X 80X Rp1.000.000.000,00 = Rp13.707.555,56 D. BUMN yang menyalurkan kembali angsuran KLBI tidak sesuai dengan ketentuan skim KLBI sebagaimana dimaksud dalam butir VI.J. dikenakan sanksi berupa tidak dilimpahkannya angsuran KLBI dari Bank Pelaksana yang seharusnya dapat dikelola oleh BUMN sebesar jumlah KLBI yang disalurkan tidak sesuai dengan ketentuan skim KLBI. Contoh: Berdasarkan pemeriksaan Bank Indonesia pada tanggal 1 Februari 2013, diketahui bahwa BUMN A telah melakukan pelanggaran
berupa
penggunaan
angsuran
KLBI
sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang disalurkan untuk pemberian kredit konsumsi kepada karyawan sehingga tidak sesuai…
16
sesuai dengan skim KLBI yang ditetapkan. Atas pelanggaran tersebut, BUMN A dikenakan sanksi berupa angsuran KLBI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Bank Pelaksana tidak dilimpahkan kepada BUMN A. E. BUMN yang tidak dapat menyediakan dana pada rekening giro yang ada di Bank Indonesia sebesar kumulatif angsuran KLBI yang terutang sebagaimana dimaksud dalam butir VI. M. dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga JIBOR overnight ditambah 200 bps dikalikan jumlah KLBI terutang, yang dihitung selama pelanggaran. Contoh: Skim KLBI jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pada tanggal tersebut, saldo rekening giro BUMN B hanya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). BUMN B baru dapat menyediakan kekurangan dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2013. Atas pelanggaran tersebut, BUMN B dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar: ((suku bunga JIBOR overnight tanggal 31 Januari 2013 + 200 bps)/360) X jumlah hari pelanggaran (sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 (29 hari)) X Rp300.000.000,00. Dengan demikian, perhitungan sanksi adalah:
(Suku bunga JIBOR360overnight + 200 bps ) X jumlah hari X nominal = ((4,18960% + 2%)/360) X 29 X Rp300.000.000,00 = Rp1.495.820,00 F. Bank Pelaksana yang tidak melaporkan pelunasan KLBI lebih cepat sebagaimana dimaksud dalam butir V.C.1 dikenakan sanksi
kewajiban
membayar
sebesar
suku
bunga
JIBOR
overnight ditambah 200 bps dikalikan jumlah angsuran KLBI yang dilunasi lebih cepat, dan dihitung selama pelanggaran.
Contoh…
17
Contoh: Bank Pelaksana A tidak melaporkan pelunasan lebih cepat untuk skim KLBI yang debiturnya melakukan pelunasan lebih cepat pada tanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bank Pelaksana A baru melaporkan pelunasan kepada Bank Indonesia pada tanggal 1 Februari 2013. Atas pelanggaran tersebut, Bank Pelaksana A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar: ((suku bunga JIBOR overnight tanggal 3 Desember 2012 + 200 bps)/360) X (jumlah hari pelanggaran tanggal 3 Desember 2012 sampai dengan
yang dihitung sejak tanggal 1 Februari
2013 (61 hari)) X Rp100.000.000,00. Dengan demikian, perhitungan sanksi adalah:
(Suku bunga JIBOR360overnight + 200 bps ) X jumlah hari X nominal = ((4,16840% + 2%)/360) X 61 X Rp100.000.000,00 = Rp1.045.201,11 G. BUMN yang terlambat menyampaikan laporan yang memuat informasi mengenai penerimaan angsuran, penyesuaian baki debet, penyaluran kembali, dan pelunasan KLBI sebagaimana dimaksud dalam
butir VII.B
dikenakan sanksi kewajiban
membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap keterlambatan. H. Pengenaan sanksi kewajiban membayar dilakukan oleh Bank Indonesia cq. Departemen Pengelolaan Pinjaman dan Transaksi Pemerintah dengan cara mendebet rekening giro masing-masing BUMN atau Bank Pelaksana di Bank Indonesia. IX.
PENUTUP Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat
Edaran
Bank
Indonesia
Nomor
5/30/BKr
tanggal
18 November 2003 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/28/BKr tanggal 9 Juli 2004 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No.5/30/BKr Tanggal
18
November
2003
Perihal
Pelaksanaan
Pengalihan
Pengelolaan…
18
Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit Program, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Surat Edaran
Bank
Indonesia ini
mulai
berlaku
pada
tanggal 3 Maret 2014 Agar
setiap
pengumuman
Surat
orang Edaran
mengetahuinya, Bank
memerintahkan
Indonesia
ini
dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
HILZAHRA PHENI KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN TRANSAKSI PEMERINTAH
