DPR TOLAK PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA IMF
tribunnews.com
Rencana
pemerintah
untuk
membeli
obligasi i
yang
dikeluarkan
International
ii
Monetary Fund (IMF) seharga US$1 miliar ditentang Komisi XI DPR. Komisi keuangan dan perbankan menilai pembelian obligasi tersebut harus melalui mekanisme persetujuan DPR karena menggunakan dana dari APBN. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis seusai rapat dengar pendapat bersama Kementerian Keuangan di Komplek DPR-MPR, Senin (2/7). “Seharusnya pemerintah meminta persetujuan DPR sebelum memutuskan untuk memberikan pinjaman kepada IMF,” katanya. Menurut Harry, DPR akan menolak keinginan pemerintah jika alasan yang akan dikemukakan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo dinilai mengada-ada atau sekadar mencari pencitraan. Namun, jika pemerintah memberikan alasan yang rasional maka DPR akan mempertimbangkannya. Harry mengatakan, pada dasarnya seluruh kegiatan pemberian pinjaman yang akan dilakukan pemerintah harus masuk ke dalam skema APBN sehingga pemberian pinjaman ini harus menjadi bagian dari alokasi APBN. “Setahu saya model pemberian pinjaman hanya ke daerah, bukan ke luar negeri," ujarnya. Harry sebenarnya menyayangkan rencana kebijakan pemerintah tersebut. Di tengah menumpuknya utang luar negeri yang mencapai Rp1,944 triliun, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan ingin membantu IMF. Padahal, negara tengah membutuhkan dana besar untuk perbaikan infrastruktur tetapi pemerintah malah mengalokasikan dana ke IMF. “Kita ini negara miskin, kok malah bantu IMF,” katanya merasa heran. Pendapat senada datang dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Pramono Anung Wibowo, Ia mengatakan pemerintah tidak boleh secara sepihak memberikan suntikan modal kepada International Monetary Fund (IMF) tanpa persetujuan DPR.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Page 1
"Konstitusi memerintahkan setiap
suntikan modal, apalagi untuk IMF harus
mendapat persetujuan DPR selaku institusi pemegang hak anggaran. Jadi rencana itu harus dibicarakan dulu dengan Dewan," kata Pramono Anung, Senin (2/7). Menurut Pramono, kalau pemerintah tetap melaksanakan keinginannya itu tanpa persetujuan DPR berarti pemerintah sendiri yang melanggar Undang-Undang dan ini bisa menimbulkan masalah baru antara pemerintah dengan Dewan nantinya. "Apalagi hal ini menyangkut pemberian pinjaman pada lembaga keuangan dunia dalam jumlah yang besar," imbuhnya. Menurut pengamat ekonomi politik, Ichasanudin Noorsy, saat ini ekonomi Indonesia tidak sehat dan miskin. “Ada-ada saja mau bantu IMF," tegas Noorsy. Karena itu Noorsy mempertanyakan rencana Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang mau memberikan bantuan kepada International Monetary Fund (IMF) sebesar 1 miliar dolar AS, dengan alasan menstabilkan ekonomi dunia. Apalagi Indonesia sudah lama dijadikan sebagai sapi perah oleh IMF Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Bambang Brojonegoro, mengatakan presiden belum memutuskan apakah Indonesia akan memberikan pinjaman kepada IMF sebesar US$1 miliar ini. Menurutnya, rencana itu sebelumnya hanya dilontarkan oleh Menkeu. "Memang sebagai anggota IMF selayaknya kita berpartisipasi memberikan pinjaman. Tetapi Presiden akan terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan dalam negeri dan luar negeri, jadi belum ada keputusan," kata Bambang. Bambang mengakui rencana pemerintah memberikan pinjaman kepada IMF telah mendatangkan reaksi penolakan dari kalangan DPR, apalagi hal itu belum pernah dibicarakan di parlemen sebelumnya. Namun, ia menjelaskan bahwa sumber dana pinjaman tersebut bukan berasal dari APBN. “Yang pasti bukan dana dari APBN karena nantinya pemerintah Indonesia selaku negara anggota IMF dapat membeli surat berharga yang dikeluarkan oleh IMF tersebut untuk pengelolaan devisanya masing-masing,” tuturnya. Ia juga mengatakan, jika DPR menyetujui rencana ini, maka yang akan mengambil peranan adalah Bank Indonesia (BI). Dia memastikan tidak ada fresh money yang keluar. Menurut Bambang, uang yang diberikan ke IMF akan menjadi bagian dari aset Indonesia. Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan bahwa dalam pertemuan pimpinan negara-negara G20 di Meksiko beberapa waktu lalu, negara G20 sepakat memberikan pinjaman kepada IMF. Indonesia akan berpartisipasi memberikan dukungan untuk memperkuat modal IMF maksimal sebesar 1 miliar dolar AS dengan alasan untuk menyehatkan ekonomi Eropa dan negara-negara berkembang. "Indonesia melihat ini kesempatan baik, dengan memberikan pinjaman, menunjukkan Indonesia sudah berada dalam posisi ekonomi yang lebih baik," terang Agus. Agus menambahkan, pinjaman tersebut akan menggunakan bagian dari cadangan devisa pemerintah yang ada di Bank Indonesia (BI). Meski begitu, Agus meyakinkan, Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Page 2
komitmen pinjaman kepada IMF itu tetap tercatat sebagai cadangan devisa yang ditempatkan di IMF. Sebagai informasi, berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu per Mei 2012, total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp1.944,14 triliun, naik Rp140,65 triliun dari posisi di akhir 2011 yang nilainya Rp1.803,49 triliun. Jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pada Mei 2012 mencapai 203,26 miliar dolar AS. Jumlah ini naik dari posisi pada akhir 2011 yang mencapai 198,89 miliar dolar AS. Utang pemerintah tersebut terdiri dari pinjaman Rp639,88 triliun dan surat berharga Rp1.304,26 triliun. Sementara rincian pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat hingga akhir Mei 2012 adalah bilateral Rp392,37 triliun, multilateral Rp24,55 triliun, komersial Rp221,33 triliun, dan supplier Rp480 miliar, dan pinjaman dalam negeri Rp1,15 triliun. Sedangkan total surat utang yang telah diterbitkan oleh pemerintah sampai Mei 2012 mencapai Rp1.304,26 triliun, atau naik dibandingkan posisi pada akhir 2011 yang sebesar Rp1.859,43 triliun. Sumber: rimanews.com, 3 Juli 2012 hukumonline.com, 2 Juli 2012 jppn.com, 2 Juli 2012. rmol.co, 29 Juni 2012 tribunnews.com, 28 Juni 2012
Catatan: Cadangan devisa merupakan posisi bersih aktiva luar negeri Pemerintah dan bankbank devisa, yang harus dipelihara untuk keperluan transaksi internasional. Cadangan devisa dikelola oleh Bank Indonesia berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Pengelolaan itu dilakukan dengan melalui berbagai jenis transaksi devisa yaitu menjual, membeli, dan atau menempatkan devisa, emas dan surat-surat berharga secara tunai atau berjangka termasuk pemberian pinjaman. Pengelolaan dan pemeliharaan cadangan devisa didasarkan pada prinsip untuk memperoleh pendapatan yang optimal. Tujuan pengelolaan dan pemeliharaan cadangan devisa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga nilai tukar, dimana menipisnya cadangan devisa akan mengundang spekulasi rupiah dari pada spekulator. Menurut Bank Dunia, peranan cadangan devisa adalah 1. Untuk melindungi negara dari guncangan eksternal. Krisis keuangan pada akhir 1990-an membuat para pembuat kebijakan memperbaiki pandangannya atas nilai dari cadangan devisa sebagai proteksi dalam melindungi dari krisis mata uang. 2. Tingkat cadangan devisa merupakan faktor penting dalam penilaian kelayakan kredit dan kredibilitas kebijakan secara umum, sehingga negara dengan tingkat cadangan devisa yang cukup dapat mencari pinjaman dengan kondisi yang lebih nyaman. 3. Kebutuhan likuiditas untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Page 3
Selain berbagai kelebihan diatas, kebijakan untuk mempertahankan cadangan devisa juga memerlukan biaya, saat level cadangan devisa menjadi lebih besar, biaya yang diperlukan juga semakin besar. Membengkaknya cadangan devisa kinerja moneter terekspansi melebihi kapasitas produksi ekonomi yang berakhir pada inflasi. Untuk meningkatkan cadangan devisa, sejak tahun 1970 pemerintah telah menerapkan sistem devisa bebas. Peraturan tentang sistem devisa bebas tersebut dituangkan dalam UndangUndang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar menggantikan Undang-Undang lama yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 1964. Dalam mengelola cadangan devisa ini, Bank Indonesia lebih mengutamakan tercapainya tujuan likuiditas dan keamanan dari pada keuntungan yang tinggi. Walaupun demikian, Bank Indonesia tetap mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di pasar internasional, sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadinya pergeseran dalam portofolio komposisi jenis penempatan cadangan devisa. Dalam pengelolaan cadangan devisa yang optimal, Bank Indonesia menerapkan sistem diversifikasi, baik berdasarkan jenis valuta asing maupun berdasarkan jenis investasi surat berharga. Dengan cara tersebut diharapkan penurunan nilai dalam salah satu mata uang dapat dikompensasi oleh jenis mata uang lainnya atau penempatan lain yang mempunyai nilai yang lebih baik. Posisi cadangan devisa resmi yang dikuasai Bank Indonesia perlu dipertahankan pada tingkat yang wajar. Hal ini terutama untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter serta untuk menghindari terjadinya gejolak kurs mata uang asing dan pelarian modal keluar negeri. Dalam hubungan ini sebagai ukuran yang lazim digunakan oleh rasio cadangan resmi terhadap impor. Jika cadangan devisa itu cukup untuk menutup impor selama tiga bulan pada lazimnya dipandang sebagai titik yang aman, dan jika hanya untuk dua bulan atau kurang, maka akan menimbulkan tekanan terhadap neraca pembayaran. Terkait dengan pendanaan IMF, sumber daya (pendanaan) IMF terutama berasal dari pembayaran iuran kuota (atau modal) dari negara-negara anggota ketika mereka bergabung dengan IMF, atau melalui tinjauan berkala dari kenaikan kuota. Negara membayar 25 persen dari pembayaran iuran kuota mereka dalam bentuk Hak Penarikan Khusus (Special Drawing Rights) atau dalam bentuk mata uang utama, seperti dolar A.S. atau yen Jepang. IMF dapat meminta sisa 75 persen pembayaran kuota dalam bentuk mata uang negara anggota sendiri, yang dapat disediakan untuk pinjaman sesuai kebutuhan. Kuota tidak hanya menentukan jumlah pembayaran iuran sebuah negara, tetapi juga kekuasaaan hak pilihnya; jumlah pembiayaan/pinjaman yang dapat diterima dari IMF, dan bagiannya dalam alokasi SDR. Kuota dimaksudkan untuk mencerminkan secara luas ukuran relatif anggota dalam perekonomian dunia: semakin besar output ekonomi negara, dan juga semakin besar dan lebih bervariasi perdagangannya, maka kuotanya cenderung semakin tinggi. Amerika Serikat, sebagai perekonomian terbesar di dunia, menyumbang IMF paling banyak yaitu 17,6 persen dari total kuota; Palau, terkecil di dunia, menyumbang sebesar 0,001 persen. Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Page 4
Kuota selalui ditinjau secara berkala. Tinjauan kuota paling akhir (kesebelas) dimulai pada bulan Januari 1999, menghasilkan keputusan peningkatan kuota IMF (untuk pertama kalinya sejak tahun 1990) dengan hampir 45 persen hingga mencapai 212 miliar SDR (sekitar $290 miliar). Dalam kondisi yang diperlukan, IMF bisa meminjam dana untuk menambah sumber daya yang tersedia dari kuotanya. IMF memiliki dua rangkaian pengaturan tetap untuk meminjam jika diperlukan supaya dapat menanggulangi ancaman atas sistem moneter internasional: 1. General Arrangements to Borrow—GAB, didirikan di tahun 1962, yang mempunyai 11 peserta (pemerintah atau bank sentral dari Kelompok Sepuluh negara industry dan Switzerland), dan 2. New Arrangements to Borrow—NAB, diperkenalkan di tahun 1997, dengan 25 negara dan lembaga yang ikut berpartisipasi.
i
Obligasi adalah suatu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. ii International Monetary Fund (IMF) adalah organisasi internasional yang bertanggungjawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Page 5
