DPBPR Jakarta,12 Desember 2006 S U R A T E D A R A N. Kepada SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI INDONESIA

No. 8/ 31 /DPBPR

Jakarta,12 Desember 2006

SURAT EDARAN

Kepada SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI INDONESIA

Perihal : Bank Perkreditan Rakyat ------------------------------

Dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656), selanjutnya disebut PBI, perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaan mengenai kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat, selanjutnya disebut BPR, dalam Surat Edaran yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

I.

UMUM 1.

Pengajuan

permohonan

izin,

pengajuan

rencana

dan/atau

penyampaian laporan kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam PBI menggunakan lampiran yang ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

2. Dalam …

2

2.

Dalam hal format permohonan izin, pengajuan rencana dan/atau penyampaian laporan tidak diatur secara khusus dalam Surat Edaran ini maka format tersebut diserahkan kepada masing-masing BPR.

3.

Perhitungan hari dalam rangka pengajuan permohonan izin, pengajuan rencana dan/atau penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam PBI didasarkan pada hari kalender.

II.

KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL 1.

Tata cara dan pelaporan perubahan Anggaran Dasar BPR karena perubahan kepemilikan tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), perubahan Anggaran Dasar wajib dinotariilkan dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Bukti pelaporan perubahan tersebut berbentuk hasil cetak

(print

out)

melalui

Sistem

Informasi

Badan

Hukum

(Sisminbakum) atau tanda terima dari instansi yang berwenang. Bagi BPR berbadan hukum Perusahaan Daerah (PD) dan Koperasi, perubahan Anggaran Dasar dan pelaporannya dilakukan sesuai Peraturan Daerah atau ketentuan Perkoperasian yang berlaku. 2.

BPR menyampaikan laporan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah dipenuhinya aspek ekonomis dan aspek yuridis atas perubahan kepemilikan dimaksud. Yang dimaksud dengan pemenuhan aspek ekonomis dan aspek yuridis adalah:

a. aspek …

3

a.

aspek ekonomis berupa setoran modal oleh pemegang saham BPR yang telah efektif, dan

b.

aspek yuridis berupa pengesahan perubahan kepemilikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota dan perubahan Anggaran Dasar tersebut telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

III. PERSYARATAN ANGGOTA/CALON ANGGOTA DIREKSI DAN PEMENUHAN SERTIFIKASI KELULUSAN 1.

Calon anggota Direksi yang belum berpengalaman di bidang operasional perbankan wajib mengikuti magang paling singkat selama 3 (tiga) bulan pada BPR di bidang pendanaan dan/atau perkreditan dan memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi.

2.

Pemenuhan persyaratan administratif berupa sertifikat kelulusan bagi calon anggota Direksi dalam rangka permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR diatur sebagai berikut: a.

paling sedikit 1 (satu) orang calon anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan, bagi permohonan yang diajukan dalam kurun waktu 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2008.

b.

setiap calon anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan, bagi permohonan yang diajukan sejak tanggal 1 Januari 2009.

3.

Pemenuhan persyaratan administratif berupa sertifikat kelulusan bagi calon anggota Direksi BPR di BPR yang telah melakukan kegiatan usaha diatur sebagai berikut:

a. calon …

4

a.

calon anggota Direksi yang diajukan dalam kurun waktu 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 tidak wajib memiliki sertifikat kelulusan dalam hal BPR telah memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi yang bersertifikat.

b.

calon anggota Direksi yang diajukan sejak tanggal 1 Januari 2009 wajib memiliki sertifikat kelulusan.

4.

Pemberitahuan hasil kelulusan ujian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi berlaku sebagai bukti pemenuhan kewajiban memiliki sertifikat kelulusan.

IV. PEMBUKAAN

KANTOR

BPR

DAN

KEGIATAN

DI

LUAR

KANTOR 1.

Kantor Cabang Dalam rangka pembukaan Kantor Cabang, BPR wajib memiliki teknologi informasi yang memadai. Termasuk dalam pengertian teknologi informasi yang memadai adalah BPR memiliki aplikasi dan/atau sarana yang dibutuhkan dalam pencatatan transaksi kegiatan usaha BPR dan mampu menghasilkan laporan keuangan secara gabungan pada hari yang sama.

2.

Kegiatan Kas di Luar Kantor a.

Kas Mobil, Kas Terapung dan Payment Point 1)

Kegiatan kas di luar kantor dengan menggunakan kas mobil, kas terapung dan payment point adalah kegiatan pelayanan kas meliputi: a)

menerima angsuran kredit, b). menerima …

5

b)

menerima setoran dan melayani penarikan tabungan bagi nasabah,

c)

menerima titipan dana dalam rangka pembukaan rekening tabungan atau deposito,

d)

menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air dan lainnya,

e)

pencairan kredit, tidak termasuk proses persetujuan kredit.

2)

Kegiatan kas di luar kantor dengan menggunakan kas mobil, kas terapung dan payment point tidak diperkenankan melakukan kegiatan pelayanan kas selain yang disebut pada angka 1.

b.

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 1)

Kegiatan kas di luar kantor dengan menggunakan ATM tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) dan peraturan pelaksanaannya.

2)

Dalam hal kegiatan kas di luar kantor dilakukan dengan menggunakan ATM yang diselenggarakan sendiri oleh BPR maka BPR hanya dapat bertindak sebagai prinsipal, penerbit dan technical acquirer (pihak yang menyediakan sarana yang diperlukan dalam pemrosesan kegiatan kas di luar kantor menggunakan ATM).

3) BPR …

6

3)

BPR yang akan bertindak sebagai penerbit kartu ATM wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia,

dengan

mengajukan

permohonan

kepada

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP) dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan BPR (DPBPR) atau Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat, mengenai rencana penyelenggaraan kegiatan kas di luar kantor dengan menggunakan ATM dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan APMK.

Apabila

selain bertindak sebagai penerbit kartu ATM, BPR yang bersangkutan sekaligus akan bertindak pula sebagai prinsipal dan/atau technical acquirer maka kegiatan sebagai prinsipal dan/atau technical acquirer tersebut wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada DASP. Penyampaian permohonan persetujuan sebagai penerbit dan pelaporan sebagai prinsipal dan/atau technical acquirer dimaksud dapat dilakukan dalam satu dokumen secara bersamaan. 4)

Dalam hal kegiatan kas di luar kantor dilakukan dengan menggunakan

ATM

yang

diselenggarakan

melalui

kerjasama dengan bank umum maka BPR dapat bertindak sebagai penerbit kartu ATM atau bukan penerbit kartu ATM (co-branding).

5) Dalam …

7

5)

Dalam hal BPR akan bertindak sebagai penerbit kartu ATM maka BPR wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan

Bank

Indonesia

dengan

mengajukan

permohonan kepada DASP dengan tembusan kepada DPBPR atau KBI setempat, dengan ketentuan sebagai berikut: (a)

Kegiatan penerbitan kartu oleh BPR tunduk kepada ketentuan

Bank

Indonesia

mengenai

APMK

sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1). (b)

Bank umum mitra BPR bertindak sebagai technical acquirer.

(c)

BPR dapat bergabung dalam jaringan bersama ATM (shared ATM) melalui bank umum mitra BPR atau merupakan anggota tidak langsung shared ATM.

(d)

Kerjasama antara BPR dan bank umum harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan jaringan ATM bank umum oleh BPR.

6)

Dalam hal BPR bertindak bukan sebagai penerbit kartu ATM (co-branding) maka BPR wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Bank Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada DPBPR atau KBI setempat dengan ketentuan sebagai berikut: (a)

ATM merupakan produk bank umum, sementara BPR merupakan marketing agent.

(b)

Hak, kewajiban dan risiko sebagai penerbit kartu melekat pada bank umum dan tidak dapat diserahkan atau dialihkan kepada BPR. (c) Penyelesaian …

8

(c)

Penyelesaian handling)

pengaduan

merupakan

nasabah

kewajiban

(complaint

Bank

Umum

penerbit kartu ATM. (d)

Perjanjian antara nasabah dengan BPR tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerjasama BPR dengan bank umum (co-branding agreement).

(e)

Perjanjian co-branding paling sedikit memuat: (1)

Hak dan kewajiban bank umum sebagai penerbit kartu,

(2)

Hak dan kewajiban BPR sebagai mitra bank umum (co-brand partner),

(3)

Mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah BPR sebagai pemegang kartu ATM kepada bank umum sebagai penerbit kartu ATM baik secara langsung maupun melalui BPR, dan

(4)

Mekanisme penyelesaian transaksi antara bank umum dan BPR.

3.

Kegiatan Promosi Dalam rangka promosi, BPR dapat menerima titipan dana untuk melayani pembukaan rekening (tidak melayani transaksi kas lainnya) sepanjang: a.

terdapat mekanisme untuk meyakinkan nasabah bahwa penerima titipan adalah orang yang memiliki otorisasi,

b.

jumlah dana yang dititipkan relatif kecil/wajar sebagai saldo awal pembukaan rekening, c. nasabah …

9

c.

nasabah memperoleh informasi secara tertulis bahwa dana tersebut merupakan titipan yang belum merupakan setoran efektif karena penyelesaiannya dilakukan oleh kantor terdekat, dan

d.

kegiatan dimaksud dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

V.

TATA CARA PENETAPAN PENGGUNAAN IZIN USAHA DENGAN NAMA BARU 1.

Permohonan penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki BPR dengan nama yang baru diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak persetujuan perubahan nama dan disertai dengan: a.

alasan perubahan nama, dan

b.

akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang.

2.

Bank Indonesia memberikan persetujuan penggunaan izin usaha dengan nama yang baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.

3.

BPR wajib mengumumkan pelaksanaan perubahan nama kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal persetujuan dari Bank Indonesia dan menyampaikan bukti pengumuman dimaksud paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengumuman.

VI. PEMENUHAN …

10

VI. PEMENUHAN MODAL DISETOR SECARA BERTAHAP 1.

Sanksi berupa larangan penyediaan dana baru bagi BPR yang melanggar ketentuan pemenuhan modal disetor secara bertahap, tidak berlaku bagi pencairan atas fasilitas kredit yang telah disetujui.

2.

Dalam rangka pemenuhan sanksi berupa penutupan jaringan kantor, penghentian kegiatan kas di luar kantor dan penghentian kegiatan usaha

sebagai

Pedagang

Valuta

Asing

(PVA),

BPR

harus

mencantumkan langkah-langkah pemenuhan sanksi tersebut dalam suatu rencana kegiatan tersendiri yang terpisah dari rencana kerja tahunan. 3.

Semua sanksi yang telah dikenakan akibat pelanggaran ketentuan pemenuhan modal disetor secara bertahap menjadi hapus apabila BPR telah memindahkan alamat kantor ke wilayah yang sesuai dengan tahapan pemenuhan modal disetor.

VII. PERIZINAN 1.

Sistem dan Prosedur Kerja Dalam rangka memenuhi persyaratan izin usaha, BPR harus menyampaikan standar operasional dan prosedur kerja yang sekurangkurangnya meliputi: a.

Personalia,

b.

Uraian tugas dan tanggung jawab pengurus dan pegawai,

c.

Pengawasan internal,

d.

Pengelolaan kas,

e.

Penanaman dana dan pemberian kredit, f. Penghimpunan …

11

2.

f.

Penghimpunan dana,

g.

Pembukuan, dan

h.

Pengelolaan dan penyimpanan dokumen.

ANALISIS POTENSI DAN KELAYAKAN a.

Analisis potensi dan kelayakan dalam rangka pendirian BPR, pembukaan Kantor Cabang BPR, dan pemindahan alamat Kantor Pusat/Kantor Cabang BPR dapat dilakukan sendiri oleh pemohon atau oleh konsultan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 40.

b.

Analisis atas potensi dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain meliputi penilaian terhadap: 1)

aspek demografi dan ekonomi wilayah;

2)

jumlah dan pertumbuhan lembaga perbankan, termasuk lembaga keuangan mikro;

3)

rencana kegiatan usaha yang mencakup sumber dana dan penyaluran

dana

serta

langkah-langkah

yang

akan

dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; 4)

proyeksi keuangan setiap bulan untuk 3 (tiga) tahun pertama, sejak BPR melakukan kegiatan operasional; dan

5) c.

perencanaan sumber daya manusia.

Penilaian Bank Indonesia atas analisis studi kelayakan didasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut: 1)

Aspek Non Ekonomis, yang terdiri dari : (a)

aspek umum, dan

(b) aspek …

12

(b) 2)

aspek manajemen.

Aspek Ekonomis, yang terdiri dari: (a)

(b)

aspek pemasaran (1)

competitive advantage,

(2)

potensi dana pihak ketiga,

(3)

potensi kredit UKM,

(4)

persaingan kredit,

(5)

persaingan dana pihak ketiga, dan

(6)

target pasar.

aspek keuangan (1)

Profitability Index (PI) Penilaian PI bertujuan untuk menilai risiko yang dihadapi BPR dalam menjalankan usahanya. PI merupakan perbandingan antara nilai akumulasi Present Value (PV) dengan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh BPR dalam menjalankan usahanya.

(2)

Internal Rate of Return (IRR) Penilaian IRR bertujuan untuk mengetahui tingkat hasil pengembalian internal (tingkat keuntungan) dari BPR yang akan didirikan. IRR merupakan tingkat bunga yang menyamakan investasi awal (I) dengan nilai tunai (PV) dari arus kas masa datang. (3) Break …

13

(3)

Break Event Point (BEP) Penilaian BEP menunjukkan ukuran atau skala bisnis sehingga perusahaan mencapai titik impas.

(4)

Capital Adequacy Ratio (CAR) Penilaian CAR dilakukan berdasarkan jumlah modal yang dimiliki BPR yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan

BPR

dalam menyediakan modal minimum dalam rangka pengembangan usaha dan menanggung risiko kerugian. (5)

Return on Asset (ROA) Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh penghasilan terhadap operasi bisnis

dan

menjadi

ukuran

keefektifan

manajemen. Dihitung berdasarkan laba sebelum pajak selama 12 bulan terakhir dibandingkan dengan rata-rata volume usaha dalam periode yang sama (6)

Biaya Operasi/Pendapatan Operasi (BOPO) Penilaian BOPO bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi operasional BPR yang dihitung berdasarkan

perbandingan

antara

Biaya

Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap Pendapatan …

14

Pendapatan Operasional dalam periode yang sama. (7)

Non Performing Loan (NPL) Penilaian NPL bertujuan untuk mengetahui jumlah nominal kredit dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

3.

FORMAT PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN, PENGAJUAN RENCANA DAN PENYAMPAIAN LAPORAN a.

Pengajuan permohonan izin kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia meliputi: 1)

Permohonan

Persetujuan

Prinsip

Pendirian

BPR,

menggunakan

format

sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran 1; dan 2)

Permohonan Izin Usaha BPR, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.

b.

Pengajuan permohonan izin kepada Bank Indonesia meliputi: 1)

Permohonan menggunakan

Persetujuan format

Pencairan

sebagaimana

Deposito,

tercantum

dalam

Lampiran 3; 2)

Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan BPR, menggunakan

format

sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran 5; 3)

Permohonan Persetujuan Calon Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris BPR, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9; 4) Permohonan …

15

4)

Permohonan

Persetujuan

Prinsip

Pembukaan

Kantor

Cabang, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 13; 5)

Permohonan

Izin

Operasional

menggunakan

format

sebagaimana

Kantor

Cabang,

tercantum

dalam

Lampiran 14; 6)

Permohonan Izin Penerbitan Kartu ATM, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 19;

7)

Permohonan

Izin

Kerjasama

Penyelenggaraan

ATM

dengan Bank Umum, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 20; 8)

Permohonan Persetujuan Prinsip Pemindahan Alamat Kantor

Pusat/Kantor

kabupaten/kota

atau

Cabang provinsi,

keluar

menggunakan

wilayah format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21; 9)

Permohonan Izin Efektif Pemindahan Alamat Kantor Pusat/Kantor Cabang dalam wilayah kabupaten/kota yang sama, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 22;

10) Permohonan Izin Efektif Pemindahan Alamat Kantor Pusat/Kantor Cabang, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 23; 11) Permohonan Penetapan Penggunaan Izin Usaha yang Dimiliki BPR dengan Nama yang Baru, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 28;

12) Permohonan …

16

12) Permohonan Persetujuan Prinsip Perubahan Bentuk Badan Hukum, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 30; 13) Permohonan Pengalihan Izin Usaha BPR dari Badan Hukum Lama kepada Badan Hukum Baru, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 31; 14) Permohonan Penutupan Kantor Cabang, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 33; dan 15) Permohonan Penutupan Kantor Sementara, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 37. c.

Pengajuan rencana kepada Bank Indonesia meliputi: 1)

Rencana Pembukaan Kantor Kas, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 16;

2)

Rencana Pemindahan Alamat Kantor Kas, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 25; dan

3)

Rencana Penutupan Kantor Kas/Kegiatan Kas di Luar Kantor BPR, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 35.

d.

Penyampaian laporan kepada Bank Indonesia meliputi: 1)

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha BPR, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4;

2)

Laporan Perubahan Kepemilikan BPR, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6;

3) Laporan …

17

3)

Laporan Perubahan Komposisi menggunakan

format

Kepemilikan BPR,

sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran 7; 4)

Laporan

Perubahan Modal Dasar BPR, menggunakan

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8; 5)

Laporan Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris

BPR,

menggunakan

format

sebagaimana

tercantum dalam Lampiran 10; 6)

Laporan

Pengangkatan/Penggantian

Pejabat

Eksekutif

BPR, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11; 7)

Laporan

Pemberhentian

menggunakan

Pejabat

format

sebagaimana

Pelaksanaan

Pembukaan

Eksekutif

BPR,

tercantum

dalam

Lampiran 12; 8)

Laporan

menggunakan

format

sebagaimana

Kantor tercantum

Cabang, dalam

Lampiran 15; 9)

Laporan Pembukaan Kantor Kas, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 17;

10) Laporan Pembukaan Kegiatan Kas di Luar Kantor, menggunakan

format

sebagaimana

Pelaksanaan

Pemindahan

tercantum

dalam

Alamat

Kantor

Lampiran 18; 11) Laporan

Pusat/Kantor Cabang, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 24;

12) Laporan …

18

12) Laporan Pemindahan Alamat Kantor Kas, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 26; 13) Laporan Pemindahan Alamat Kegiatan Kas di Luar Kantor, menggunakan

format

sebagaimana

tercantum

dalam

Nama

BPR,

tercantum

dalam

Lampiran 27; 14) Laporan

Pengumuman

menggunakan

format

Perubahan

sebagaimana

Lampiran 29; 15) Laporan Pelaksanaan Pengumuman Perubahan Bentuk Badan

Hukum

Baru

BPR,

menggunakan

format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 32; 16) Laporan

Pelaksanaan

menggunakan

format

Penutupan sebagaimana

Kantor tercantum

Cabang, dalam

Lampiran 34; 17) Laporan Penutupan Kantor Kas/Kegiatan Kas di Luar Kantor BPR, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 36; 18) Laporan Pengumuman Penutupan Sementara Kantor, menggunakan

format

sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran 38; dan 19) Laporan Pelaksanaan Penutupan dan Pembukaan Kembali Kantor, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 39. e.

Batas waktu penyampaian laporan oleh BPR dibuktikan sebagai berikut: 1) berdasarkan …

19

1)

berdasarkan stempel pos atau tanda terima jasa ekspedisi apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa ekspedisi; dan

2)

berdasarkan tanggal penerimaan laporan oleh Bank Indonesia apabila laporan disampaikan secara langsung.

4.

ALAMAT PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN, PENGAJUAN RENCANA DAN/ATAU PENYAMPAIAN LAPORAN a.

Permohonan pendirian BPR ditujukan kepada: 1)

Dewan

Gubernur

Bank

Indonesia

u.p.

Direktorat

Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi BPR yang akan didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Bekasi, Karawang dan Provinsi Banten. 2)

Dewan

Gubernur

Bank

Indonesia

u.p.

Direktorat

Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPR yang akan didirikan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja Kantor Bank Indonesia pada Lampiran 41. b.

Permohonan selain untuk pendirian BPR, pengajuan rencana dan penyampaian laporan ditujukan kepada: 1)

Bank

Indonesia

u.p.

Direktorat

Pengawasan

Bank

Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi BPR yang akan didirikan di wilayah …

20

wilayah

Daerah

Khusus

Ibukota

Jakarta

Raya,

Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Bekasi, Karawang dan Provinsi Banten. 2)

Bank Indonesia u.p. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPR yang berkantor pusat di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam angka 1), dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja Kantor Bank Indonesia pada Lampiran 41.

VIII. PENUTUP Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 12 Desember 2006. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 6/33/DPBPR tanggal 13 Agustus 2004 perihal Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

SITI CH. FADJRIJAH DEPUTI GUBERNUR DPBPR

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/ 31 /DPBPR tanggal 12 Desember 2006

Lampiran 1 ……………..,…………….…… No. : Lamp : Kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 JAKARTA 10110 Up. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip Pendirian BPR Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip pendirian Bank Perkreditan Rakyat dengan rencana nama ……………………………….. yang berkedudukan di ………………… Kabupaten/Kota …………….… Untuk melengkapi permohonan dimaksud bersama ini kami sampaikan: 1. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar. 2. Daftar calon pemegang saham/calon anggota *) disertai dokumen yang dipersyaratkan. 3. Daftar calon anggota Direksi dan dewan Komisaris disertai dokumen yang dipersyaratkan. 4. Rencana struktur organisasi dan jumlah personalia. 5. Analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR, yang meliputi penilaian terhadap: a. aspek demografi dan ekonomi wilayah; b. jumlah dan pertumbuhan lembaga perbankan, termasuk lembaga keuangan mikro; c. rencana kegiatan usaha yang mencakup sumber dana dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; d. proyeksi keuangan setiap bulanan untuk 3 (tiga) tahun pertama, sejak BPR melakukan kegiatan operasional; dan e. perencanaan sumber daya manusia; 6. Rencana sistem dan prosedur kerja. 7. Fotokopi bilyet deposito sebesar Rp. …………………… (……..………..….) atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. ………………………………….. untuk pendirian BPR ……………………….…….. yang merupakan ……. % (…………. perseratus) dari modal disetor minimum yang dipersyaratkan, yang telah berisi keterangan bahwa pencairan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia. 8. Surat …


Lanjutan Lampiran 1 8. Surat pernyataan dari calon pemegang saham/anggota *) bahwa setoran modal: a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain; dan b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. Demikian permohonan kami.

Nama dan tandatangan calon pemilik

cc : Kantor Bank Indonesia setempat (bagi BPR yang didirikan di luar wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kota Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten) Keterangan: *) coret yang tidak perlu


Lampiran 2 ……………..,………………… No. : Lamp : Kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 JAKARTA 10110 Up. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Perihal : Permohonan Izin Usaha BPR Menunjuk surat Bank Indonesia Nomor …….. tanggal ………. perihal persetujuan prinsip BPR dengan ini kami: Nama BPR : ………………. Alamat : ………………. mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat. Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan: 1. Akta pendirian BPR termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang. 2. Daftar pemegang saham/anggota *) disertai dokumen yang dipersyaratkan**). 3. Daftar susunan anggota Direksi dan dewan Komisaris disertai dokumen yang dipersyaratkan **). 4. Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia. 5. Fotokopi bilyet deposito sebesar Rp. …………………… (……..………..….) atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. ………………………………….. untuk pendirian BPR ……………………….…….. yang merupakan ……. % (…………. perseratus) dari modal disetor minimum yang dipersyaratkan, yang telah berisi keterangan bahwa pencairan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia. 6. Surat pernyataan dari pemegang saham/anggota *) bahwa setoran modal: a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain; dan b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

7. Bukti …


Lanjutan Lampiran 2 7. Bukti kesiapan operasional, antara lain berupa: a. daftar aktiva tetap dan inventaris; b. bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor yang didukung oleh bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan; c. foto gedung kantor dan tata letak ruangan; d. contoh formulir/ warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR; e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR

cc : Kantor Bank Indonesia setempat (bagi BPR yang didirikan di luar wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kota Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten) Keterangan: *) coret yang tidak perlu **) apabila terdapat perubahan


Lampiran 3 ……………..,…………….…… No.

:

Kepada Bank Indonesia Up. *) Perihal : Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor ………. tanggal ………… perihal pemberian izin usaha BPR …………….., dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pencairan Deposito dari modal disetor BPR ……. yang berada pada Bank …………….. dengan alamat …………………. Rincian Deposito tersebut adalah sebagai berikut : No. Seri Deposito/No Atas Nama Dewan No. Rekening Gubernur QQ 1. 2. … ... Total

Nominal (Rp)

Dana tersebut akan kami pergunakan untuk operasional BPR …………………… Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR

Keterangan: *) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR) (bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kota Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau Kantor Bank Indonesia setempat (bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)


Lampiran 4 ……………..,…………….…… No.

:

Kepada Bank Indonesia Up. *) Perihal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha BPR Menunjuk Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor ……….…. tanggal …….… tentang Pemberian Izin Usaha BPR …………….., dengan ini dilaporkan bahwa kami telah memulai kegiatan usaha pada tanggal ………....... Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR

Keterangan: *) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR) (bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kota Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau Kantor Bank Indonesia setempat (bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas), dengan tembusan kepada DPBPR


Lampiran 5 ……………..,…………….…… No. : Lampiran: Kepada Bank Indonesia Up. *) Perihal : Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan BPR Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan kepemilikan BPR yang diakibatkan oleh pengalihan saham/penambahan pemegang saham baru dan/atau pengeluaran saham baru **) dengan keterangan sebagai berikut: A. Kepemilikan BPR saat ini: No. Nama Pemilik Jumlah Lembar Saham 1. 2. Dst Jumlah

Jumlah Nominal (dalam ribuan Rp)

Prosentase (%)

B. Rencana kepemilikan BPR yang baru: No. Nama Pemilik Jumlah Lembar Jumlah Nominal Prosentase Saham (dalam ribuan Rp) (%) 1. 2. Dst Jumlah Untuk melengkapi permohonan tersebut, dengan ini kami sampaikan dokumen yang dipersyaratkan dari calon pemegang saham/calon anggota **). Demikian permohonan kami. DIREKSI BPR Keterangan: *) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR) (bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kota Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau Kantor Bank Indonesia setempat (bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas) **) coret yang tidak perlu


Lampiran 6 ……………..,…………….…… No.

:

Kepada Bank Indonesia Up. *) Perihal : Laporan Perubahan Kepemilikan BPR Menunjuk surat persetujuan Bank Indonesia Nomor ……… tanggal ………, dengan ini kami laporkan bahwa berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham/rapat anggota**) tanggal ..............., telah dilakukan perubahan kepemilikan BPR yang diakibatkan pengalihan saham/penambahan pemegang saham baru dan/atau pengeluaran saham baru**) dengan keterangan sebagai berikut: B. Komposisi kepemilikan BPR yang lama: No. Nama Pemilik Jumlah Lembar Saham 1. 2. Dst Jumlah C. Komposisi kepemilikan BPR yang baru: No. Nama Pemilik Jumlah Lembar Saham 1. 2. Dst Jumlah


Prosentase (%)


Prosentase (%)

Terlampir kami sampaikan dokumen yang dipersyaratkan dalam pelaporan perubahan kepemilikan. Demikian agar maklum. DIREKSI BPR Keterangan: *) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR) (bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kota Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau Kantor Bank Indonesia setempat (bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas) **) coret yang tidak perlu


Lampiran 7 ……………..,…………….…… No.

:

Kepada Bank Indonesia Up. *) Perihal : Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan BPR Dengan ini kami laporkan bahwa pada tanggal ………telah dilakukan perubahan komposisi kepemilikan BPR yang diakibatkan adanya penambahan modal disetor/tanpa penambahan modal disetor **) sebagai berikut: C. Kepemilikan BPR sebelum perubahan: No. Nama Pemilik Jumlah Lembar Saham 1. 2. Dst Jumlah


D. Kepemilikan BPR setelah perubahan: No. Nama Pemilik Jumlah Lembar Jumlah Nominal Saham (dalam ribuan Rp) 1. 2. Dst Jumlah Terlampir kami sampaikan dokumen yang dipersyaratkan

Prosentase (%)

Prosentase (%)

Demikian agar maklum. DIREKSI BPR

Keterangan: *) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR) (bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kota Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau Kantor Bank Indonesia setempat (bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas) **) coret yang tidak perlu


Lampiran 8 ……………..,…………….…… No. : Lamp : Kepada Bank Indonesia Up. *) Perihal : Laporan Perubahan Modal Dasar BPR

1. 2.

Sehubungan dengan perubahan modal dasar BPR, dengan ini kami sampaikan: risalah rapat umum pemegang saham/ rapat anggota **) perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang yang kami terima dari Notaris pada tanggal ………………………. Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR



Lampiran 9 ……………..,…………….…… No. : Lamp : Kepada Bank Indonesia Up. *) Perihal : Permohonan Persetujuan Calon Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris BPR **) Dengan ini kami mengajukan calon anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris BPR**) sebagai berikut: 1. Direksi: Nama ……………….. ………………. 2. Dewan Komisaris: Nama ……………….. ………………. ……………….

Jabatan ……………………………. ……………………………. Jabatan ……………………………. ……………………………. …………………………….

Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR



Lampiran 10 ……………..,…………….…… No. : Lamp : Kepada Bank Indonesia Up. *) Perihal : Laporan Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris BPR**) Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham/rapat anggota **) pada tanggal ……. telah diangkat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris **) dengan susunan sebagai berikut: Pengurus

Jabatan

Nama Pengurus Lama Baru

Direksi Dewan Komisaris

Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan risalah rapat umum pemegang saham/risalah rapat anggota **), perubahan anggaran dasar yang telah dinotariilkan serta bukti pelaporan perubahan anggaran dasar kepada instansi yang berwenang. Demikian agar maklum. DIREKSI BPR



Lampiran 11 ……………..,…………….…… No.

:

Kepada Bank Indonesia Up. *) Perihal : Laporan Pengangkatan/Penggantian **) Pejabat Eksekutif BPR Dengan ini kami melaporkan pengangkatan/penggantian **) Pejabat Eksekutif BPR yaitu: Nama Jabatan ……………….. ……………………………. Terlampir kami sampaikan surat pengangkatan dan pemberian kuasa sebagai Pejabat Eksekutif (bagi Pemimpin Cabang) dari Direksi BPR, disertai dokumen yang dipersyaratkan. Demikian agar maklum. DIREKSI BPR



Lampiran 12 ……………..,…………….…… No. : Lamp : Kepada Bank Indonesia Up. *) Perihal : Laporan Pemberhentian Pejabat Eksekutif BPR Menunjuk surat Bank Indonesia No………..tanggal ……….. tentang penolakan pengangkatan Pejabat Eksekutif, dengan ini kami laporkan pemberhentian Pejabat Eksekutif sebagai berikut: Nama ……………….. ……………….. ………………..

Jabatan ……………………………. ……………………………. …………………………….

terhitung sejak ……………… ……………… ………………

Terlampir kami sampaikan fotokopi surat pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pejabat Eksekutif BPR. Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR



Lampiran 13 ……………..,…………….…… No. : Lamp : Kepada Bank Indonesia Up. *)

Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang dengan alamat ……………. Kabupaten/Kota .................., sesuai dengan rencana kerja tahunan BPR kami. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan: 1. analisis potensi dan kelayakan pembukaan Kantor Cabang sebagai berikut: a. seluruh aspek analisis potensi/kejenuhan b. aspek penetapan lokasi, sasaran pasar yang jelas dan perencanaan SDM 2. bukti setoran modal **). Demikian permohonan kami. DIREKSI BPR

Keterangan: *) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR) (bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kota Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau Kantor Bank Indonesia setempat (bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas) **) apabila diperlukan.


Lampiran 14 ……………..,…………….…… No. : Lamp : Kepada Bank Indonesia Up. *) Perihal : Permohonan Izin Operasional Kantor Cabang Sehubungan dengan surat Bank Indonesia No. ………. tanggal ……… perihal persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang, dengan ini kami mengajukan permohonan izin operasional Kantor Cabang dengan alamat ……………. Kabupaten/Kota ………….. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan rencana persiapan operasional antara lain berupa: a. daftar aktiva tetap dan inventaris; b. bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa gedung kantor atau nota kesepakatan penggunaan gedung kantor; c. foto gedung kantor dan tata letak ruangan. Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR



Lampiran 15 ……………..,…………….…… No. : Lamp : Kepada Bank Indonesia Up. *) Perihal : Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Cabang Berdasarkan surat Bank Indonesia nomor ………….. tanggal …………..perihal izin operasional Kantor Cabang dengan ini kami laporkan bahwa Kantor Cabang kami di ……………………….. telah beroperasi sejak tanggal ………………….. Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR




Perihal : Rencana Pembukaan Kantor Kas Sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan, dengan ini kami mengajukan rencana pembukaan Kantor Kas di ……………….. Kabupaten/Kota ……………………. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan bukti kesiapan Kantor Kas berupa: a. daftar aktiva tetap dan inventaris; b. bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa gedung kantor atau nota kesepakatan penggunaan gedung kantor; c. foto gedung kantor dan tata letak ruangan; Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR




Perihal : Laporan Pembukaan Kantor Kas Sehubungan dengan surat Bank Indonesia No. ……….. tanggal ……… perihal penegasan pembukaan Kantor Kas, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah melaksanakan pembukaan Kantor Kas di …………. Kabupaten/Kota …………... sejak tanggal ……….. Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR




Perihal : Laporan Pembukaan Kegiatan Kas di Luar Kantor Sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan, dengan ini kami laporkan pembukaan Kegiatan Kas di Luar Kantor sebagai berikut: No 1 2 3

Jenis Pelayanan Kas**) Kas mobil/kas terapung Payment Point Anjungan Tunai Mandiri

Lokasi

Sejak Tanggal

Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR



Lampiran 19 ……………..,…………….…… No. : Lamp : Kepada Bank Indonesia Up. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Perihal

: Permohonan Izin Penerbitan Kartu ATM

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin untuk memperoleh persetujuan penerbitan Kartu ATM. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan *): 1. Rencana Kerja Tahunan. 2. Hasil analisis bisnis atas penyelenggaraan Kegiatan Kas di Luar Kantor menggunakan ATM yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun kedepan. 3. Bukti kesiapan perangkat hukum. 4. Bukti kesiapan penerapan manajemen risiko. 5. Bukti kesiapan operasional. Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR

cc : Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR) (bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kota Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau Kantor Bank Indonesia setempat (bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas) Keterangan : *) Kelengkapan persyaratan mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/59/DASP tanggal 30 Desember 2005 perihal Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.


Lampiran 20 ……………..,…………….…… No. : Lamp : Kepada Bank Indonesia Up. *) Perihal : Permohonan Izin Kerjasama Penyelenggaraan ATM dengan Bank Umum Dengan ini kami mengajukan permohonan izin untuk memperoleh persetujuan kerjasama penyelenggaraan Kegiatan Kas di Luar Kantor dengan menggunakan ATM yang diselenggarakan melalui kerjasama dengan Bank ……. Untuk melengkapi permohonan dimaksud bersama ini kami sampaikan **): 1. Rencana Kerja Tahunan. 2. Hasil analisis bisnis atas penyelenggaraan Kegiatan Kas di Luar Kantor menggunakan ATM yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun kedepan. 3. Fotokopi perjanjian kerjasama penyelenggaraan ATM. 4. Bukti kesiapan penerapan manajemen risiko, sekurang-kurangnya meliputi risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko reputasi. Demikian permohonan kami. DIREKSI BPR

Keterangan: *) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR) (bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kota Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau Kantor Bank Indonesia setempat (bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas) **) Kelengkapan persyaratan mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/59/DASP tanggal 30 Desember 2005 perihal Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.



Perihal : Permohonan Persetujuan Pusat/Kantor Cabang **)

Prinsip

Pemindahan

Alamat

Kantor

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor pusat/Kantor Cabang **) yang semula beralamat di ......... Kabupaten/Kota ……. menjadi beralamat di ……… Kabupaten/Kota ………., dengan alasan ……………… Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan: 1. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kantor pusat/Kantor Cabang **) ; 2. analisis atas potensi dan kelayakan pendirian kantor pusat/Kantor Cabang **) di tempat kedudukan yang baru yang mencakup: a. seluruh aspek analisis potensi/kejenuhan b. aspek penetapan lokasi, sasaran pasar yang jelas dan perencanaan SDM; 3. bukti setoran modal ***). Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR

Keterangan: *) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR) (bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kota Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau Kantor Bank Indonesia setempat (bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas) **) coret yang tidak perlu ***)apabila diperlukan


Lampiran 22 ……………..,…………….…… No. : Lamp : Kepada Bank Indonesia Up. *) Perihal : Permohonan Izin Efektif Pemindahan Alamat Kantor Pusat/Kantor Cabang**) Berdasarkan surat Bank Indonesia No…………tanggal……….perihal persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor pusat/Kantor Cabang **), dengan ini kami mengajukan permohonan izin efektif pemindahan alamat kantor dimaksud. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan dokumen berupa: 1. bukti pengumuman kepada masyarakat; 2. bukti kesiapan kantor termasuk sarananya, antara lain berupa: a. daftar aktiva tetap dan inventaris; b. bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor yang didukung oleh bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan; c. foto gedung kantor dan tata letak ruangan; d. contoh formulir/ warkat; e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR



Lampiran 23 ……………..,…………….…… No. : Lamp : Kepada Bank Indonesia Up. *) Perihal : Permohonan Izin Efektif Pemindahan Alamat Kantor Pusat/Kantor Cabang **) Dengan ini kami mengajukan permohonan izin efektif pemindahan alamat kantor pusat/Kantor Cabang **) yang semula beralamat di .…...…………… menjadi beralamat di ………………………. dengan alasan ………………………………

1. 2. 3. 4.

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan: alasan pemindahan alamat kantor; bukti pengumuman kepada masyarakat ; rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban; bukti kesiapan kantor termasuk sarananya, antara lain berupa: a. daftar aktiva tetap dan inventaris; b. bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor yang didukung oleh bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan; c. foto gedung kantor dan tata letak ruangan; d. contoh formulir/ warkat; e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Demikian permohonan kami. DIREKSI BPR



Lampiran 24 ……………..,…………….…… No. : Lamp : Kepada Bank Indonesia Up. *) Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor Pusat/Kantor Cabang**) Berdasarkan surat Bank Indonesia Nomor………..tanggal………..tentang izin efektif pemindahan alamat kantor pusat/Kantor Cabang **), dengan ini kami laporkan perpindahan alamat kantor pusat/Kantor Cabang **) pada tanggal ……………… dengan data sebagai berikut : Alamat lama Alamat baru

: …… Kabupaten/Kota ……. Telp. …… Telex …….. Fax ………. : …… Kabupaten/Kota ……. Telp. …… Telex …….. Fax ……….


DIREKSI BPR



Lampiran 25 ……………..,…………….…… No. : Lamp : Kepada Bank Indonesia Up. *) Perihal :

Rencana Pemindahan Alamat Kantor Kas

Dengan ini kami beritahukan bahwa pada tanggal ……………. kami akan melaksanakan pemindahan Kantor Kas dengan data sebagai berikut: Alamat lama : …… Kabupaten/Kota ……. Telp. …… Telex …….. Fax ………. Alamat baru : …… Kabupaten/Kota ……. Telp. …… Telex …….. Fax ………. dengan alasan …………………………………. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan bukti kesiapan Kantor Kas di tempat yang baru. Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR



Lampiran 26 ……………..,…………….…… No. : Lamp : Kepada Bank Indonesia Up. *) Perihal :

Laporan Pemindahan Alamat Kantor Kas

Sehubungan dengan surat Bank Indonesia No. ……… tanggal ………..perihal penegasan pemindahan alamat Kantor Kas, dengan ini kami memberitahukan bahwa pada tanggal ……………. kami telah melaksanakan pemindahan Kantor Kas dengan data sebagai berikut : Alamat lama : …… Kabupaten/Kota ……. Telp. …… Telex …….. Fax ………. Alamat baru : …… Kabupaten/Kota ……. Telp. …… Telex …….. Fax ………. Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR



Lampiran 27 ……………..,…………….…… No.

:

Kepada Bank Indonesia Up. *) Perihal : Laporan Pemindahan Alamat Kegiatan Kas di Luar Kantor Dengan ini kami laporkan pemindahan alamat Kegiatan Kas di Luar Kantor sebagai berikut: No 1 2

Kegiatan Kas**) Payment Point Anjungan Tunai Mandiri

Lokasi Lama

Lokasi Baru

Sejak Tanggal


DIREKSI BPR

Keterangan: *) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR) (bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kota Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau Kantor Bank Indonesia setempat (bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas) **) Coret yang tidak perlu



Perihal : Permohonan Penetapan Penggunaan Izin Usaha yang Dimiliki BPR dengan Nama yang Baru Dengan ini kami beritahukan bahwa BPR kami telah memperoleh pengesahan perubahan nama dari instansi berwenang, dari yang semula bernama …………….berubah menjadi ………….……….. sejak tanggal ………… dengan alasan ……………. Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami mohon kepada Bank Indonesia untuk memberlakukan izin usaha PT/PD/Kop **) BPR ……….………. (nama BPR lama) kepada PT/PD/Kop **) BPR …………………… Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang dan contoh formulir/warkat yang akan digunakan. Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR




Perihal : Laporan Pengumuman Perubahan Nama BPR Sehubungan dengan surat Bank Indonesia No……… tanggal……….. perihal persetujuan penetapan penggunaan izin usaha BPR dengan nama baru, dari yang semula bernama PT/PD/Kop **) BPR …….. menjadi PT/PD/Kop **) BPR ……….., dengan ini kami sampaikan bukti pengumuman perubahan nama berupa guntingan surat kabar/foto kopi pengumuman di kantor BPR. Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR

Keterangan: *) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR) (bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kota Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau Kantor Bank Indonesia setempat (bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas) **) Coret yang tidak perlu



Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip Perubahan Bentuk Badan Hukum Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR dari …………. menjadi ……………. dengan alasan ……………… Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan: 1. rancangan akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar; 2. rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru; 3. daftar calon anggota Direksi dan dewan Komisaris disertai dokumen yang diperlukan; 4. data kepemilikan disertai dokumen yang diperlukan. Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR



Lampiran 31 ……………..,…………….…… No. : Lamp : Kepada Bank Indonesia Up. *) Perihal : Permohonan Pengalihan Izin Usaha BPR dari Badan Hukum Lama kepada Badan Hukum Baru Sehubungan dengan surat Bank Indonesia No. ………. tanggal ……….. perihal persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR dari PT/PD/Kop**) menjadi PT/PD/Kop**), dengan ini kami mengajukan permohonan pengalihan izin usaha dari PT/PD/Kop **) BPR ……….. menjadi PT/PD/Kop **) BPR ……………. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan rencana persiapan operasional antara lain berupa: 1. akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang; 2. daftar calon anggota Direksi dan dewan Komisaris disertai dokumen yang dipersyaratkan, dalam hal terjadi penggantian; 3. data kepemilikan disertai dokumen yang dipersyaratkan, dalam hal terjadi perubahan; 4. akta berita acara pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru; 5. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota badan hukum lama yang menyetujui perubahan bentuk hukum dan pembubaran badan hukum lama. Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR




Perihal : Laporan Pelaksanaan Pengumuman Perubahan Bentuk Badan Hukum Baru BPR Sehubungan dengan surat Bank Indonesia No. ………. tanggal ………perihal persetujuan perubahan bentuk badan hukum baru BPR, dengan ini kami beritahukan bahwa kami telah mengumumkan perubahan bentuk badan hukum baru BPR. Terlampir bukti pengumuman perubahan bentuk badan hukum baru BPR berupa guntingan surat kabar/pengumuman di seluruh kantor BPR. Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR




Perihal : Permohonan Penutupan Kantor Cabang Dengan ini kami mengajukan permohonan penutupan Kantor Cabang yang beralamat di ……………………… Kabupaten/Kota ……………………. dengan alasan …………………………………………… Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah serta pihak-pihak lain. Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR




Perihal : Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor Cabang Berdasarkan surat Bank Indonesia No. …………. tanggal ………… perihal izin penutupan kantor cabang BPR, dengan ini kami laporkan bahwa Kantor Cabang BPR kami yang beralamat di ………………... Kabupaten/Kota …………. telah kami tutup sejak tanggal ……….. Untuk tertibnya bersama ini kami sampaikan bukti pengumuman berupa guntingan surat kabar/foto kopi pengumuman di seluruh kantor BPR. Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR




Perihal : Rencana Penutupan Kantor Kas/Kegiatan Kas di Luar Kantor BPR **) Dengan ini kami beritahukan bahwa kami akan melakukan penutupan Kantor Kas/Kegiatan Kas di Luar Kantor BPR **) yaitu: No. 1 2 3 4

Jenis **) Kantor Kas Kas mobil/kas terapung Payment Point Anjungan Tunai Mandiri

Lokasi

Pada Tanggal

dengan alasan ………. (sebutkan masing-masing). Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR




Perihal : Laporan Penutupan Kantor Kas/Kegiatan Kas di Luar Kantor BPR **) Dengan ini kami beritahukan bahwa kami telah melakukan penutupan Kantor Kas/Kegiatan Kas di Luar Kantor BPR **) yaitu: No. 1 2 3 4

Jenis **) Kantor Kas Kas mobil/kas terapung Payment Point Anjungan Tunai Mandiri

Lokasi

Pada Tanggal

Terlampir kami sampaikan bukti pengumuman mengenai rencana penutupan Kantor Kas/Kegiatan Kas di Luar Kantor BPR**) berupa guntingan surat kabar/foto kopi pengumuman di seluruh kantor BPR sebelum pelaksanan penutupan dimaksud. Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR




Perihal : Permohonan Penutupan Kantor Sementara Dengan ini kami mengajukan permohonan penutupan kantor pusat/Kantor Cabang**) yang beralamat di ……….…….. Kabupaten/Kota ……..…….. dengan alasan …….………………..…, selama ……….. hari. Selanjutnya kami akan membuka kembali kantor pusat/Kantor Cabang**) dimaksud pada tanggal ……………… Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR




Perihal : Laporan Pengumuman Penutupan Sementara Kantor Menunjuk surat Bank Indonesia No. …………. tanggal ………… perihal persetujuan penutupan sementara kantor pusat/Kantor Cabang **) dengan ini kami sampaikan bukti pengumuman penutupan sementara kantor pusat/Kantor Cabang **) yang beralamat di …………………… Kabupaten/Kota ……………….. Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR



Lampiran 39 ……………..,…………….…… No.

:

Kepada Bank Indonesia Up. *)

Perihal : Laporan Pelaksanaan Penutupan dan Pembukaan Kembali Kantor Menunjuk surat Bank Indonesia No. …………. tanggal ………… perihal persetujuan penutupan sementara kantor pusat/Kantor Cabang **) dengan ini kami melaporkan pelaksanaan penutupan sementara kantor pusat/Kantor Cabang **) yang beralamat di ……………… Kabupaten/Kota …………….. sejak tanggal ……… sampai dengan tanggal ……….. dan telah dibuka kembali sejak tanggal ……………… Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR



Lampiran 40 ANALISIS POTENSI DAN KELAYAKAN A

ANALISIS POTENSI

1

Demografi dalam 2 tahun terakhir (kabupaten/kota)

a. b. c. d. 2

Jumlah penduduk; Jumlah penduduk yg bekerja; Pertumbuhan penduduk Kepadatan penduduk

Ekonomi wilayah (kabupaten/kota)

a. Perbandingan antara perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota dengan perkembangan PDRB propinsi, sekurang-kurangnya selama 2 tahun terakhir; b. Pendapatan per kapita, sekurang-kurangnya selama 2 tahun terakhir; c. Sektor ekonomi potensial penyumbang PDRB; d. Jumlah dan pertumbuhan pengusaha kecil (terinci menurut sektor ekonomi) 3

Jumlah dan pertumbuhan kelembagaan, sekurang-kurangnya selama 3 tahun terakhir (Kabupaten/Kota)

a. b. c. d. 4

Data Perbankan, (Kabupaten/Kota)

a. b. c. d. e. f. 5

KC/KCP Bank umum, BPR BRI Unit, termasuk unit layanan mikro dan lembaga sejenis. KSP dan lembaga keuangan mikro lainnya, apabila ada sekurang-kurangnya

selama

3

tahun

terakhir

Jumlah dan pertumbuhan tabungan dan deposito bank umum Jumlah dan pertumbuhan tabungan dan deposito BRI Unit Jumlah dan pertumbuhan tabungan dan deposito BPR Jumlah dan pertumbuhan Kredit Usaha Kecil (KUK) Bank Umum Jumlah dan pertumbuhan Kredit BPR Jumlah dan pertumbuhan Kupedes untuk BRI Unit Desa dan kredit umum untuk BRI Unit Kota (KCP BRI)

Data Lembaga Keuangan Mikro (Kabupaten/Kota), sekurang-kurangnya selama 3 tahun terakhir

a. Jumlah dan pertumbuhan simpanan KSP dan lembaga keuangan mikro lainnya apabila ada b. Jumlah dan pertumbuhan pinjaman KSP dan lembaga keuangan mikro lainnya apabila ada


Lanjutan Lampiran 40 B

ANALISIS KELAYAKAN

1

Penetapan lokasi

a. Status kepemilikan gedung (beli/sewa) b. Informasi lokasi strategis (kedekatan dengan pasar, sekolah, pusat industri, pasar, perumahan) dalam 2 tahun terakhir (kabupaten/kota) 2

Sasaran pasar yg jelas

a. Sumber dana (fokus jumlah dan sasaran penghimpunan dana, misalnya pedagang, pelajar, pegawai) b. Penanaman dana (calon penerima dana yang potensial misalnya, kecil, pedagang, buruh, pegawai)lokasi 3

Proyeksi keuangan, selama 3 tahun secara bulanan meliputi:

a. arus kas b. neraca c. laba rugi d. NPL (dalam nominal) e. BEP f. Rasio ROA g. Rasio BOPO h. Rasio CAR selama 7 tahun secara tahunan, meliputi: i. Profitability Index j. Internal Rate of Return Asumsi : pendapatan, biaya, permodalan *) 4

Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Jumlah b. Kualifikasi (pendidikan, pengalaman kerja di perbankan, range gaji pengurus dan pegawai) c. Rencana pengembangan dan pelatihan 5

Persiapan sistem dan prosedur (sistem teknologi informasi, sistem akuntansi, perencanaan Standard Operating Procedure/SOP)

*) termasuk informasi mengenai perkembangan rata-rata suku bunga perbankan (Bank Umum, BPR, BRI Unit Desa dan KSP dengan lembaga keuangan mikro lainnya)


Lampiran 41 WILAYAH KERJA KANTOR PUSAT DAN KANTOR BANK INDONESIA No 1

Nama Kantor Kantor Pusat Bank Indonesia

Alamat Kantor Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10350

2

KBI Ambon

Jl. Raya Pattimura No.7 Ambon

3

KBI Balikpapan

4

KBI Banda Aceh

Jl. Jend. Sudirman No.20, Balikpapan 76111 Jl. Cut Meutia No.15, Banda Aceh

5

KBI Bandarlampung

6

KBI Bandung

7

KBI Banjarmasin

8

KBI Batam

9

KBI Bengkulu

10

KBI Cirebon

11

KBI Denpasar

Jl. W.R. Supratman 1, Denpasar

Provinsi Bali

12

KBI Jayapura

Provinsi Irian Jaya

13

KBI Jambi

14

KBI Jember

Jl. Dr. Sam Ratulangi No.9, Jayapura Jl. Jend, Ahmad Yani, Telanaipura Jl. Gajah Mada No.224, Jember

Jl. Hasanuddin No.38, Bandar Lampung 35211 Jl. Braga No.108, Bandung 40111

Jl. Lambung Mangkurat No.15, Banjarmasin 70111 Jl. Engku Putri Batam Centre, Batam 29432 Jl. Jend. Ahmad Yani, Bengkulu Jl. Yos Sudarso No.5-7, Cirebon

Wilayah Kerja DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kota Ambon. Kabupaten Pasir, Kota Balikpapan

Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Pidie, Kota Banda Aceh, Kota Sabang Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten/Kota Sukabumi, Kabupaten Sumedang Provinsi Kalimantan Selatan

Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau Timur, Natuna, Kota Batam Provinsi Bengkulu

Kabupaten Kabupaten

Kabupaten/Kota Cirebon, Indramayu, Kabupaten Kabupaten Majalengka

Kabupaten Kuningan,

Provinsi Jambi Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo Halaman 1 dari 3


No 15

Nama Kantor KBI Kediri

Alamat Kantor Jl. Brawijaya No.2, Kediri

16

KBI Kendari

17

KBI Kupang

18

KBI Lhokseumawe

Jl. Sultan Hasanuddin No. 150, Kendari 93122 Jl. Tom Pello No.2, Kupang Jl. Merdeka No.1, Lhokseumawe 24312

19

KBI Makassar

20

KBI Malang

21

KBI Mataram

22

KBI Medan

23

KBI Manado

Jl. 17 Agustus, Manado

24

KBI Padang

25

KBI Palangka Raya

26

KBI Palembang

27

KBI Palu

28

KBI Pekanbaru

Jl. Jend. Sudirman No.22, Padang Jl. Diponegoro No.17, Palangkaraya 73111 Jl. Jend. Sudirman No.510, Palembang Jl. Sam Ratulangi No.23, Palu Jl. Jend. Sudirman No.464, Pekanbaru

Jl. Jend. Sudirman No.3, Makasar Jl. Merdeka Utara No.7 / Jl. Merdeka Timur No.1, Malang Jl. Pejanggik No.2, Mataram 83126 Jl. Balai Kota No.4, Medan

Wilayah Kerja Kabupaten/Kota Blitar, Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung Provinsi Sulawesi Tenggara

Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Aceh Jeumpa, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara. Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Lumajang, Kabupaten/Kota Malang, Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten/Kota Probolinggo Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Asahan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Binjai, Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kota Tanjung Balai, Kota Tebingtinggi Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo Provinsi Sumatera Barat Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan hulu, Kabupaten Siak, Kota Halaman 2 dari 3


No

Nama Kantor

Alamat Kantor

29

KBI Pontianak

30

KBI Purwokerto

31

KBI Samarinda

Jl. Rahadi Usman No.3, Pontianak Jl. Jend. Gatot Subroto No. 98, Purwokerto 53116 Jl. Gajah Mada No.1, Samarinda

32

KBI Semarang

Jl. Imam Bardjo SH No.4, Semarang

33

KBI Sibolga

Jl. Kapten Maruli Sitorus No.8, Sibolga 22513

34

KBI Solo

Jl. Jend. Sudirman No.4, Solo

35

KBI Surabaya

Jl. Pahlawan No.105, Surabaya

36

KBI Tasikmalaya

37 38

KBI Ternate KBI Yogyakarta

Jl. Sutisna Senjaya No.19, Tasikmalaya 46112 Jl. Jos Sudarso, Ternate Jl. Panembahan Senopati No.4-6, Yogyakarta 55121

Wilayah Kerja Dumai, Kota Pekanbaru. Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Bulungan Selatan, Kabupaten Bulungan Timur, Kabupaten Kutai, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kota Tarakan Kabupaten Blora, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten/Kota Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten/Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten/Kota Semarang, Kabupaten/Kota Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kota Salatiga Kabupaten Nias, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kota Sibolga. Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karang Anyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kota Solo Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten/Kota Mojokerto, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, Kota Surabaya Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Maluku Utara Daerah Istimewa Yogyakarta

Halaman 3 dari 3

DPBPR Jakarta,12 Desember 2006 S U R A T E D A R A N. Kepada SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI INDONESIA

Recommend Documents