UU No. 6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2
KEWENANGAN DESA a. kewenangan berdasarkan hak asal usul
Self Governing Community b. kewenangan lokal berskala Desa
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan •. oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai 3 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Desa berwewenang mengatur dan mengurus
Local Self Government Desa tidak berwewenang mengatur tetapi hanya berwewenang mengurus
TATA KELOLA DESA YANG DEMOKRATIS 1. 2. 3. 4.
DANA DESA ALOKASI DANA DESA BAGI HASIL PAJAK DAERAH BANTUAN KEUANGAN
a.
kewenangan berdasarkan hak asal usul;
MUSDES PEMDES
BPD
b. kewenangan lokal berskala Desa;
MASYARAKAT •.
TATA KELOLA DESA YANG DEMOKRATIS BERDASARKAN PRODUK HUKUM DESA
1. ASET DESA 2. SWADAYA MASYARAKAT 3. SDA/SDM/SUMBERDAYA LAINNYA
Desain Kelembagaan Dasar Tata Kelola Desa Prinsip Tata Kelola Desa •
Check and balances antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa.
•
Demokrasi perwakilan + permusyawaran.
•
Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes
Musyawarah Desa (psl. 54) • • •
Kepala Desa (psl. 25 – 53) Perangkat Desa (Pelayanan)
Panitia (ad-hok) BUMDes Lembaga Kemasyarakatan/ Adat
Dipilih langsung
• • • • •
RPJM-Desa Asset Desa Hal-hal Strategis
RPJM-Desa dan RKPDesa APB-Desa Peraturan Desa Kinerja Pemerintah Kerja Sama
Warga/Masyarakat
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (psl. 55 -65)
Dipilih secara Demokratis
Klp. Special Interest
Perwakilan Bagian Wilayah Desa
5
TUJUAN PEMBANGUNAN DESA (Ps 78 UU Desa) Pasal 74 ayat 2 (dan penjelasannya) kebutuhan primer dan pelayanan dasar: Kebutuhan primer: sandang, papan, pangan Pelayanan dasar : pendidikan, kesehatan, infrastruktur
Meningkatkan KUALITAS HIDUP Manusia
Meningkatkan KESEJAHTERAAN Masyarakat Desa
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DESA KUAT, MAJU, MANDIRI, DEMOKRATIS
PEMBANGUNAN DESA (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan)
Mengedepankan Kebersamaan, Kekeluargaan, Kegotongroyongan guna mewujudkan Pengarusutamaan Perdamaian & Keadilan Sosial
PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN
TATA KELOLA DESA YANG DEMOKRATIS
PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA
a. Peningkatan Pelayanan Dasar; b. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan c. Pengembangan Ekonomi Pertanian Berskala Produktif; d. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna e. Peningkatan Kualitas Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat Desa 6
PENGADAAN
Sarana prasarana Desa
PEMBANGUNAN
Sarana prasarana pelayanan sosial dasar
PENGEMBANGAN
Sarana prasarana usaha ekonomi Desa
Sarana prasarana untuk pelestaria n lingkunga n
PEMELIHARAAN
Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam
16
1
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa
2
Pengembangan kapasitas masyarakat Desa
3
Pengembangan ketahanan masyarakat Desa
4
Pengembangan sistem informasi Desa
5
Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas 18
6
7
Dukungan Permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya
8
Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup
9
Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga
10 8 9 11
Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa 19
10
Pembangunan Desa Terpadu UU Desa Pasal 74 ayat (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
PENEGASAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN DESA-PDTT UNTUK MENDUKUNG PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAGI MASYARAKAT DESA MELALUI PERUBAHAN PENGATURAN PENGGUNAAN DANA DESA
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017
Pasal 4 1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2) Priroritas penggunaan dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. 3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa. 4) Prioritas penggunaaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa. Pasal 9 Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang tidak terpisah dari prioritas pembangunan nasional.
Pasal 17A Apabila ada peraturan yang lebih tinggi yang mendorong perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa, maka dapat dilakukan dengan Musyawarah Desa.
14
15
16
AKHIR KATA 1. Pelaksanaan UU Desa ditempatkan dalam konteks desa-desa Indonesia 2. Kualitas pembangunan Desa ditentukan dari tingkat aktivitas warga desa dalam menghadirkan UU Desa dalam kenyataan hidup. 3. UU Desa beserta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar hukum kebijakan publik yang menjamin kepastian hukum bagi Desa dalam mengelola pembangunan desa. 4. Pembangunan Desa ke depan harus kontekstual sesuai struktur/skemata UU Desa dan dinamika politik nasional.
17
TERIMA KASIH
