UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

PERBANDINGAN POLA KERJA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI INDONESIA DAN INDEPENDENT COMMISSION AGAINST CORRUPTION HONG KONG

TUGAS KARYA AKHIR Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kriminologi

MUHAMMAD FARHAN 0906634901

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI DEPOK JANUARI 2013

1

Universitas Indonesia

Perbandingan pola ..., Muhammad Farhan, FISIP UI, 2013

ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Karya Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

: Muhammad Farhan

NPM

: 0906634901

Tanda Tangan : Tanggal

: 17 Januari 2013



iii



iv

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan juga rahmat-Nya, saya akhirnya dapat menyelesaikan tugas karya akhir ini. Penulisan tugas karya akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial Jurusan Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai permasalahan yang telah begitu berat melanda negeri ini yakni korupsi. Sudah terlalu banyak kerugian dan derita yang dihadapi oleh bangsa ini akibat tangan-tangan kotor para koruptor. Sudah selayaknya Indonesia melakukan gebrakan perubahan baru dalam memberantas korupsi agar akar permasalahan ini dapat benar-benar tercabut. Tugas Karya Akhir ini adalah salah satu upaya penulis dalam kontribusinya pada perubahan negeri ini dalam memberantas korupsi, sesuai dengan kapasitasnya selaku akademisi. Akhirnya, penulis berharap Allah SWT akan berkenan dalam membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis selama ini. Semoga tugas karya akhir ini tidak hanya menjadi sebuah hiasan di jajaran rak buku, namun dapat memberikan kebermanfaatan bagi perubahan Indonesia dan pengembangan ilmu pengetahuan manusia.

Depok, 17 Januari 2013

Penulis



v

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa selesainya Tugas Akhir Ini tidak lepas dari peran mereka yang senantiasa memberikan bimbingan, bantuan, dan dukungan bagi penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 1. Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA, selaku dosen pembimbing yang telah merelakan waktu, tenaga, serta menyumbang pemikirannya yang brilian untukmengarahkan penulis dalam proses penyusunan tugas karya akhir ini 2. Bapak Dr. Ferdinand T. Andi Lolo S.H., LL.M., Ph.D, selaku penguji ahli yang telah memberikan masukan dan kritik yang memperluas pengetahuan penulis dalam menyempurnakan tulisan ini 3. Mas Iqrak Sulihin S.Sos., M.Si., selaku ketua sidang, dan Bang M. Irvan Olii S.Sos., M.Si., selaku sekretaris sidang, yang telah memberikan masukan yang amat berharga bagi penyempurnaan tulisan ini 4. Mbak Dra. Ni Made Martini Puteri, M.Si, selaku pembimbing akademik penulis selama menempuh proses studi kriminologi. Terima kasih atas masukan dan bimbingannya selama ini 5. Mas Arief Effendy, yang selama ini selalu membantu penulis dalam menyelesaikan segala urusan administrasi selama proses studi 6. Orangtua dan adik-adik, yang selalu mendukung penulis dalam menempuh semuanya, baik moral maupun materi. Terima kasih penulis ucapkan sedalamdalamnya. Berkat restu mereka, penulis dapat menyelesaikan studinya 7. Om Fahri Hamzah, sebagai pencetus ide awal topik Tugas Karya Akhir ini, dan pembimbing non formal bagi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Tulisantulisannya sangat menginspirasi selama ini. Terima kasih dan semoga selalu dilindungi oleh Allah SWT 8. Even Apillyadi, anda yang memberi ide tentang Hong Kong bung. Doakan penulis agar segera menyusul kesuksesan anda. Gilang Reffi dan Galih Ramadian Nugroho, terimakasih atas bimbingan teknis pengutipan

dan metode melalui chat. Rahmi

Suci Ramadhani dan Syafiq Al Madihidj, terima kasih atas bantuan membuat abstraknya. Delia Wildianti, terima kasih atas bantuan dalam membuat daftar isinya. 9. Mia Amelinda, rekan bimbingan dan berjuang mengejar deadline. M.Topan Raharjo,



vi

rekan bimbingan dan berjuang yang berpengalaman dalam sidang. Okta Nugraha, rekan berjuang dan rekan mengoreksi revisi. Zikriana Novitia dan Yogi Gunawan yang menonton sidang. 10. Rekan-rekan Mares Club dan Tim Turbulence, Askar, Insan, Ardi, Rachmat, Jodi, Angga, Ovan, Lydia, Rizky, Bagas, serta rekan-rekan Kriminologi 2009 11. Engkau, waktu akan menjawab semua. 12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan tulisan ini



vii

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NPM Program Studi Departemen Fakultas Jenis Karya

: Muhammad Farhan : 0906634901 : Kriminologi : Kriminologi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Tugas Karya Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Perbandingan Pola Kerja Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dan Independent Commission Against Corruption Hong Kong beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format- kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok Pada tanggal : 17 Januari 2013 Yang menyatakan

(...............................................................) Muhammad Farhan



viii

ABSTRAK Nama Program Studi Judul

: Muhammad Farhan : Kriminologi : Perbandingan Pola Kerja Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dan Independent Commission Against Corruption Hong Kong

Tugas karya akhir ini membahas perbandingan pola kerja yang dilakukan oleh lembaga antikorupsi di Indonesia dan Hong Kong yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Independent Commission Against Corruption (ICAC). Penulisan ini dilakukan untuk mengetahui pola kerja apa yang membedakan antara kedua lembaga sehingga ICAC dianggap lebih berhasil dalam memberantas korupsi daripada KPK. Dengan demikian, maka dapat diketahui langkah evaluasi apa yang dibutuhkan oleh KPK. Hasil penulisan menyarankan bahwa diperlukan adanya penyempurnaan undang-undang pendukung KPK, penyusunan ulang rencana strategi KPK secara efektif dan efisien, serta penyempurnaan pola kelembagaan di dalam tubuh KPK. Kata kunci: pola kerja, korupsi, pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Independent Commission Against Corruption

ABSTRACT Name Major Title

: : :

Muhammad Farhan Criminology The Comparison of Work Pattern on Corruption Eradication by Indonesia Corruption Eradication Commission and Hong Kong Independent Commission Against Corruption

This paper discusses the comparison of work pattern among the anti-corruption institutions in Indonesia and Hong Kong, known consecutively as Corruption Eradication Commission (KPK) and Independent Commission Against Corruption (ICAC). This paper aims to determine the differences of work pattern between those two institutions as ICAC is deemed to achieve better results in combating corruption than KPK. Thus, the discussion of this paper is able to find out the evaluation steps which should be done by KPK. The results suggest that the legislation supporting the KPK is need to be improved. In addition, redesigning KPK's strategic plans is necessary to be done effectively and efficiently, as well as improvement in institutional pattern within KPK's body. Keywords: work pattern, corruption, corruption eradication, Komisi Pemberantasan Korupsi, Independent Commission Against Corruption



ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....................................................................................................... i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ..................................... ....................... ii LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................................ iii KATA PENGANTAR .......................... .......................................................................... iv UCAPAN TERIMA KASIH.............................. .............................................................. v LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ....................................... vii ABSTRAK ............................................................... ...................................................... viii DAFTAR ISI ................................................................................................................... ix DAFTAR TABEL............................................................................................................ xi 1.

PENDAHULUAN ................... ............................................................................ 1 1.1 Latar Belakang ............................................................... ................................. 1 1.2 Permasalahan ....................................................................... ........................... 5 1.3 Rumusan Masalah ........................................................................................... 6 1.4 Tujuan Penulisan ............................................................................................. 6 1.5 Signifikansi Penulisan .. .................................................................................. 6 1.5.1 Signifikansi Akademis ................................................................ ......... 6 1.5.2 Signifikansi Praktis ..................................................................... ......... 7 1.6 Metode Analisis ............................................................................................... 7 1.7 Sistematika Penulisan ................................. .................................................... 8

2.

KAJIAN LITERATUR ..... ................................................................................. 9 2.1 Pola Kerja ........................................................................................................ 9 2.1.1 Pengertian Pola Kerja .................................................................... ....... 9 2.2 Korupsi........................................................................................................... 10 2.2.1 Pengertian Korupsi ..................................................................... .......... 10 2.2.2 Penyebab Korupsi ....................................................................... ......... 12 2.2.3 Dampak Korupsi ......................................................................... ......... 14 2.3 Pemberantasan Korupsi ................................................................................... 15 2.4 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)... ......................... 18

3.

POLA KERJA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN INDEPENDENT COMMISSION AGAINST CORRUPTION .................. ..................................... 22

3.1 Pola Kerja Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi .............................. ......................................... 22 3.1.1 Latar Belakang KPK dan Korupsi di Indonesia........... .............. 22 3.1.2 Strategi KPK........................................... .............................................. 23 3.1.3 Pola Kerja KPK....................................... .............................................. 29 3.2 Pola Kerja Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Independent Commission Against Corruption ................................................................... 39 3.2.1 Latar Belakang ICAC dan Korupsi di Hong Kong ............... ............... 39 3.2.2 Strategi ICAC........................................................................................ 43 Universitas Indonesia


x

3.2.3 Pola Kerja ICAC ................................................................................... 48 4.

ANALISIS PERBANDINGAN POLA KERJA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN INDEPENDENT COMMISSION AGAINST CORRUPTION ............. ............ 57 4.1 Dasar Hukum dan Proses Pembentukan .. ...................................................... 57 4.1.1 Dasar Hukum.. ..................................................................................... 57 4.1.2 Latar Belakang dan Proses Pembentukan ............................................ 60 4.2 Struktur Organisasi............................................... ........................................... 63 4.2.1 Struktur Lembaga.................................................................................. 63 4.2.2 Rencana Strategis Organisasi ................................................................ 66 4.2.3 Strategi Teknis ...................................................................................... 69 4.3 Strategi Umum Jangka Panjang ....................................................................... 76 4.4 Hasil Kerja ....................................................................................................... 77 4.4.1 Ringkasan Laporan Tahunan (2007-2011)............................................ 77 4.4.2 Penilaian Kinerja (Corruption Perception Index)..... ............................ 86 4.5 Tantangan yang Dihadapi... ............................................................................ 87

5. PENUTUP......................... .......................................................................................... 89 5.1Kesimpulan ...................................................................................................... 89 5.2 Saran ................................................................................................................ 90 DAFTAR PUSTAKA……………………………………………..…………...... ......... 92



xi

DAFTAR TABEL Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 4.5 Tabel 4.6 Tabel 4.7 Tabel 4.8 Tabel 4.9 Tabel 4.10 Tabel 4.11 Tabel 4.12

Perbandingan Dasar Hukum.. .................................................................. 57 Perbandingan Latar Belakang dan Proses Pembentukan.. ...................... 60 Perbandingan Struktur Lembaga..................................... ......................... 63 Perbandingan Rencana Strategis Organisasi................... ......................... 66 Perbandingan Strategi Teknis......................................... ......................... 69 Perbandingan Strategi Umum Jangka Panjang................. ....................... 76 Perbandingan Hasil Penindakan dan Operasi............. ............................. 77 Perbandingan Hasil Pencegahan................................ .............................. 79 Perbandingan Hasil Pendidikan dan Hubungan Masyarakat. .................. 82 Perbandingan Jumlah Pegawai dan Anggaran.......... ............................... 84 Perbandingan CPI.................................................. ................................. 86 Perbandingan Tantangan yang Dihadapi........................... ...................... 87



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Korupsi merupakan permasalahan yang menimpa hampir setiap negara yang ada di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Masalah korupsi telah melanda Indonesia sejak Indonesia berada di bawah kekuasaan penjajah. Menurut Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, korupsi adalah sebuah penyakit kronis yang ada di Indonesia. Menurutnya, masalah ini sudah sampai pada taraf kronis disebabkan permasalahan ini sudah sangat lama terjadi bahkan sejak zaman VOC berkuasa di Indonesia (finance.detik.com, 2011). Sampai saat ini, setelah Indonesia merdeka dan telah melewati berbagai era pemerintahan mulai dari orde lama, orde baru, hingga era reformasi, korupsi secara nyata tetap terjadi. Pemerintah tentu saja tidak tinggal diam terkait dengan permasalahan korupsi. Dalam salah satu bukunya, Fahri Hamzah mengemukakan bahwa perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia telah berlangsung sejak lama. Sejak masa pemerintahan Orde Lama, sebenarnya telah ada strategi pemerintah dalam rangka penanganan korupsi, meskipun tidak diketahui apakah strategi tersebut ada dengan didasari oleh niat untuk mencari dukungan politik, meningkatkan citra positif pemerintah, ataukah memang benar-benar untuk mengurangi kebocoran keuangan negara (Hamzah, 2012). Di masa Orde Lama hingga Orde Baru, pemerintah membentuk berbagai tim dan lembaga untuk memberantas korupsi, tetapi hampir seluruhnya berjalan dengan seadanya. Langkah besar yang dilakukan oleh pemerintah terjadi di masa reformasi pada tahun 2003. Didasari oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK adalah lembaga yang diberi amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Selain itu, KPK diharapkan menjadi trigger mechanism, yakni sebagai pendorong agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga lain di luar KPK menjadi lebih efektif dan efisien (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2011). 1



13

Akan tetapi sejak KPK berdiri hingga saat ini, kasus-kasus korupsi tetap saja bermunculan di berbagai media massa. Masyarakat dapat melihat bahwa hampir setiap tahun terdapat kasus korupsi baru yang terkuak oleh media. Contoh kasus yang sempat muncul adalah kasus Century. Kasus ini benar-benar menghebohkan masyarakat karena diduga merugikan negara sebanyak Rp 6,7 Triliun. Ini bermula dari kesulitan yang dialami oleh Bank Century. Karena dikhawatirkan akan berdampak sistemik apabila dibiarkan bangkrut, pemerintah memberikan dana talangan kepada bank ini. Belakangan, hal tersebut terkuak menjadi masalah besar yang diduga terdapat praktik korupsi di dalamnya. Kasus ini menjadi kasus yang cukup pelik dan kompleks disebabkan adanya dugaan keterlibatan dari penguasa yang sedang memangku jabatan, yang otomatis telah “mengguncang” konstalasi politik dan menimbulkan ketidakpastian (Hamzah, 2011). Kasus ini juga mengundang perbincangan yang dikaitkan dengan isu pelemahan KPK dan keterlibatan dari pejabat teras POLRI (Atmasasmita, 2012). Kasus lain yang juga sempat menyita perhatian masyarakat adalah kasus proyek Hambalang. Di dalam kasus Hambalang ini disinyalir terjadi aliran dana suap yang mengalir kepada salah satu pihak pejabat di parlemen. Dana suap ini berasal dari kontraktor proyek pembangunan tersebut, yakni PT Adhi Karya. Dana yang masuk kepada salah satu pejabat tersebut diduga digunakan untuk membantu pemenangan dalam pemilihan internal ketua umum partai (nasional.kompas.com, 2012). Maraknya kasus-kasus korupsi yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap langkah-langkah kebijakan atas penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Lembaga Transparency International memiliki suatu standar kuantitatif untuk menilai tingkat persepsi korupsi suatu negara yang disebut CPI atau Corruption Perception Index. Indeks ini adalah merupakan pengukuran persepsi yang diambil dari gabungan hasil survey. Setiap tahun, Transparency International mengeluarkan publikasi CPI secara global yang berisi peringkat negara-negara di dunia dalam hal persepsi korupsi. Tujuan peluncuran CPI ini secara rutin untuk selalu mengingatkan bahwa korupsi masih merupakan bahaya besar yang mengancam dunia (ti.or.id, 2011).



14

Pada tahun 2011, Transparency International melakukan pengukuran CPI di 183 negara, dengan rentang indeks dengan skala 1 sampai dengan 10. Skor 0 berarti negara tersebut dipersepsikan sangat korup dan skor 10 berarti negara tersebut dipersepsikan sangat bersih dari korupsi. Pada tahun 2011, Indonesia mendapat skor 3,0 dari sebelumnya 2,8. Hasil yang menempatkan Indonesia pada peringkat yang cukup rendah yakni pada posisi urutan ke-100 dari 182 negara. Metode pengukuran CPI ini mensyaratkan bahwa apabila suatu negara ingin dianggap memiliki perubahan persepsi maka skor yang diperoleh antar tahun adalah perubahan skor minimal sejumlah 0,3 yang didukung oleh perubahan yang konsisten atau bersifat searah dari minimal setengah dari sumber data penyusun indeks. Perubahan skor di Indonesia yang hanya sebesar 0,2 tidak berarti apa-apa secara

metodologi.

Kesimpulannya,

penanganan

korupsi

di

Indonesia

dipersepsikan tidak mengalami perbaikan berarti atau masih jalan di tempat. Padahal, pemerintah telah menetapkan target CPI sebesar 5,0. Namun, hasil skor 3,0 tersebut menunjukkan bahwa tidak ada upaya berarti di Indonesia terkait upaya pencapaian target tersebut (ti.or.id, 2011). Di tahun berikutnya yakni tahun 2012, ternyata posisi Indonesia malah semakin turun dari sebelumnya urutan 100 menjadi urutan 118 dari 176 negara dengan skor 77 dalam skala 1-100 (Transparency International, 2012). Dengan penurunan ini semakin terbukti bahwa Indonesia tidak memberantas korupsi dengan efektif. Lembaga Transparency International juga pernah melakukan survey terhadap sejumlah responden yang terkait dengan kegiatan bisnis di setiap negara. Pertanyaan tunggal di dalam survey tersebut mempertanyakan apakah dalam 12 bulan terakhir, responden merasakan bahwa perusahaan mereka telah gagal dalam memenangkan suatu kontrak atau mendapatkan bisnis baru dalam negara mereka yang diakibatkan oleh kompetitor mereka yang melakukan korupsi dengan penyelenggara lelang atau kontrak. Hasil yang didapat dari survey tersebut adalah bahwa di Indonesia, sebanyak 47% responden menjawab setuju dan sisanya sebanyak 53% responden menjawab tidak setuju (transparency.org, 2012). Angka ini menunjukkan bahwa masih ada hampir separuh kalangan bisnis di Indonesia yang merasa bahwa korupsi telah hadir dan mengganggu aktivitas bisnis mereka.



15

Data-data tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini permasalahan korupsi di Indonesia dinilai masih belum diberantas secara signifikan. Bahkan, institusi seperti POLRI yang juga memiliki direktorat tersendiri yang khusus menangani tindak pidana korupsi pun tidak lepas dari deraan kasus korupsi. Ini terlihat jelas dari munculnya dugaan kasus korupsi pengadaan simulator SIM di dalam tubuh Korlantas. Yang lebih parah lagi, kasus ini memicu konflik kecil yang terjadi antara KPK dan Bareskrim POLRI yang masing-masing memiliki versi

tersendiri

dalam

menjelaskan

penanganan

kasus

tersebut

(nasional.kompas.com, 2012). Seperti telah dijelaskan sebelumnya, korupsi adalah permasalahan yang menimpa hampir setiap negara di dunia. Di negara-negara Asia, masalah ini juga menjadi penghambat kemajuan suatu negara. Akan tetapi, setiap negara juga memiliki sistem penanganan terhadap korupsi yang berbeda pula sehingga ada negara yang mampu secara sukses menanggulanginya dan ada yang masih berjalan di tempat seperti di Indonesia. Salah satu negara yang sukses dalam melakukan penanganan korupsi adalah Hong Kong. Lembaga antikorupsi yang dimiliki Hong Kong adalah Independent Commission Against Corruption (ICAC). ICAC adalah lembaga pemberantasan korupsi independen yang telah menjadi rujukan bagi banyak negara di dunia sebagai percontohan lembaga antikorupsi yang efektif. Di tahun 2012, Hong Kong menempati urutan 14 dunia dalam perolehan angka CPI dengan skor 77, sehingga menempatkannya sebagai salah satu dari lembaga antikorupsi terbaik di Asia (Transparency International, 2012). Mirip seperti di Indonesia, sebelum memiliki lembaga pemberantasan korupsi, tingkat korupsi di masyarakat Hong Kong sangat parah. Kemudian, dengan sifat pemberantasan lembaga yang sama dengan KPK yakni pemberantasan model universal, ICAC dapat menekan angka korupsi di Hong Kong hanya dalam waktu singkat dan terus menjaganya hingga saat ini (Hamzah, 2012). Skidmore pernah melakukan kajian tentang ICAC dan menarik kesimpulan bahwa lembaga tersebut telah melakukan pekerjaannya dengan sukses. Padahal, sebelum ICAC dibentuk, korupsi merajalela di berbagai sektor dengan pusatnya di lembaga kepolisian. Menurut Skidmore, ICAC tidak hanya telah berhasil mengeliminasi banyak kasus korupsi, tetapi juga telah mampu



16

mengubah pola perilaku dari masyarakat Hong Kong. Langkah yang ditempuh oleh ICAC tidak hanya dengan melakukan penindakan terhadap para koruptor, tetapi yang lebih utama adalah dengan melakukan pencegahan di segala lini. ICAC menggunakan seluruh sumber dayanya untuk

mengubah perilaku dari

masyarakat (Skidmore, 1996). Setiap tahunnya, ICAC mengeluarkan laporan survey yang berisi hasil survey terhadap masyarakat Hong Kong terkait dengan topik korupsi dan ICAC itu sendiri. Survey dilakukan oleh lembaga riset independen yang dipilih dengan melalui mekanisme tender sehingga terjaga objektivitasnya (icac.org.hk). Pada tahun 2011, seperti di tahun sebelumnya, hasil survey tersebut menunjukkan kinerja ICAC terhadap penanganan korupsi yang baik di Hong Kong. Dari sekian banyak pertanyaan, salah satunya adalah mengenai kepuasan masyarakat terhadap ICAC. Sebanyak 87,8% responden berpendapat bahwa ICAC bekerja secara efektif dan sebanyak 98% responden mengemukakan bahwa mereka mendukung ICAC. Dari 98% responden yang mendukung ICAC, sebanyak 32,3% beralasan bahwa ICAC mampu menjaga kondisi masyarakat yang bersih dari korupsi. Sebanyak 27,9% mengatakan bahwa ICAC mampu memunculkan keadilan, dan sebanyak 16,5% mengatakan bahwa ICAC telah melakukan investigasi yang efisien

terhadap

kasus-kasus

korupsi.

Data-data

hasil

survey

tersebut

menunjukkan bahwa keberhasilan ICAC memang diakui bahkan oleh masyarakat Hong Kong sendiri (ICAC Annual Survey 2011, 2011). 1.2 Permasalahan Langkah

pemberantasan

korupsi

di

Indonesia

dengan

Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut, masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Kasus-kasus korupsi tetap saja muncul dari waktu ke waktu. Sementara itu, data menunjukkan bahwa di Hong Kong, lembaga anti korupsi yang telah dibentuk yakni Independent Commission Against Corruption (ICAC) telah sukses bekerja memberantas korupsi sehingga permasalahan korupsi di Hong Kong dapat diatasi secara signifikan. Berkat kinerja dari ICAC, saat ini Hong Kong menjadi negara dengan urutan 14 dalam prestasi angka CPI (Corruption Perception Index) versi



17

Transparency International. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pola kerja antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Independent Commission Against Corruption sehingga kinerja yang dihasilkan pun berbeda antara keduanya. 1.3 Rumusan Masalah Didasari oleh permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis menetapkan rumusan masalah berikut: “Apa perbedaan pola kerja yang dilakukan oleh Independent Commission Against Corruption Hong Kong dan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia sehingga Independent Commission Against Corruption Hong Kong dipandang berhasil

menanggulangi

korupsi

di

Hong

Kong

dibandingkan

Komisi

Pemberantasan Korupsi Indonesia?” 1.4 Tujuan Penulisan Penulisan ini dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap pola kerja pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lembaga negara antikorupsi di Indonesia dan Hong Kong, yaitu KPK dan ICAC. Dengan penulisan ini maka diharapkan dapat diketahui langkah evaluasi apa yang diperlukan oleh KPK sebagai lembaga negara antikorupsi di Indonesia untuk pemberantasan korupsi di masa mendatang 1.5 Signifikansi Penulisan: 1.5.1 Signifikansi Akademis Dalam konteks akademis, penulisan ini dilakukan untuk memenuhi tugas karya akhir dalam memperoleh gelar sarjana bagi penulis. Di samping itu, penulisan ini juga memberikan kebermanfaatan dalam menambah koleksi naskah akademis yang mengkaji tentang perbandingan pola kerja pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Independent Commission Against Corruption.



18

1.5.2 Signifikansi Praktis Dalam konteks praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pembuat kebijakan termasuk di dalamnya pimpinan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah secara umum dalam menyusun kebijakan terkait dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 1.6 Metode Analisis Dalam penulisan Karya Akhir ini, penulis melakukan analisa deskriptif yang terkait dengan pokok permasalahan mengenai perbandingan pola kerja pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Independent Commission Against Corruption. Dalam rangka membuat perbandingan, penulis mendeskripsikan strategi dan pola kerja apa yang telah dilakukan oleh kedua lembaga, mencakup perbandingan dasar hukum, latar belakang dan proses pembentukan, struktur lembaga, rencana strategis organisasi, strategi teknis, strategi umum jangka panjang, hasil penindakan dan operasi, hasil pencegahan, hasil pendidikan dan hubungan masyarakat, jumlah pegawai dan anggaran, skor Corruption Perception Index, serta tantangan yang dihadapi oleh masing-masing lembaga sehingga dapat dilakukan perbandingan antara keduanya dan menemukan jawaban atas pertanyaan penulisan. Poin-poin tersebut dijadikan bahan perbandingan karena dinilai paling mencerminkan keseluruhan pola kerja dari lembaga terkait. Untuk mengetahui pola kerja yang diambil oleh kedua lembaga, penulis melakukan penelusuran data literatur sekunder yang berasal dari berbagai sumber, baik dari buku, tulisan ilmiah, serta media, baik itu media cetak maupun media online.



19

1.7 Sistematika Penulisan 1.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, pertanyaan penulisan, tujuan penulisan, signifikansi penulisan, metode analisa, dan sistematika penulisan 2.

BAB II KAJIAN LITERATUR

Dalam bab ini dibahas mengenai beragam konsep yang relevan dengan topik penulisan. 3.

BAB III POLA KERJA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

KORUPSI

OLEH

KOMISI

PEMBERANTASAN

KORUPSI

DAN

INDEPENDENT COMMISSION AGAINST CORRUPTION Dalam bab ini dibahas mengenai pola kerja apa saja yang dilakukan oleh kedua lembaga 4.

BAB

IV

ANALISIS

PEMBERANTASAN

TINDAK

PEMBERANTASAN

KORUPSI

PERBANDINGAN PIDANA DAN

KORUPSI

POLA

KERJA

OLEH

KOMISI

INDEPENDENT

COMMISSION

AGAINST CORRUPTION Dalam bab ini dilakukan analisis perbandingan terhadap pola kerja yang dilakukan oleh kedua lembaga 5.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini dibahas mengenai kesimpulan serta saran dari penulisan ini.



20

BAB II KAJIAN LITERATUR

2.1 Pola Kerja 2.1.1 Pengertian Pola Kerja Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola didefinisikan sebagai sistem atau cara kerja (kbbi.web.id, 2012). Kemudian menurut Kamus Merriam-Webster (2012), pola adalah A reliable sample of traits, acts, tendencies, or other observable characteristic of a person, group, or institution. Jika diterjemahkan, maka pola menurut Kamus Merriam-Webster adalah sebuah sampel mengenai sifat, tindakan, kecenderungan, atau karakteristik lainnya yang dapat diamati dari seorang individu, kelompok, atau lembaga. Pengertian lain datang dari Kamus Oxford (2012). Menurut kamus ini, pola adalah a regular and intelligible form or sequence discernible in the way in which something happens or is done. Jika diterjemahkan, pola adalah suatu bentuk teratur yang dapat dimengerti dan memiliki urutan yang dapat dilihat sebagai cara di mana sesuatu terjadi atau dilakukan. Sementara itu, kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu atau yang dilakukan (kbbi.web.id). Menurut Kamus Oxford (2012), kerja adalah task or tasks to be undertaken atau suatu tugas atau tugas yang harus dilakukan. Kerja juga dapat berarti activity involving mental or physical effort done in order to achieve a result. Jika diartikan, kerja adalah sebuah kegiatan yang melibatkan usaha mental atau fisik yang dilakukan untuk mencapai hasil. Berdasarkan makna kata pola dan kerja, dapat disimpulkan bahwa pola kerja adalah suatu sistem, tindakan, dan karakteristik yang dapat diamati dan bersifat teratur dari sebuah individu, institusi, atau kelompok mengenai tugas dan kegiatannya yang dilakukan untuk mencapai hasil. Brantingham (1984) mengemukakan bahwa tujuan dari mempelajari pola kejahatan dari waktu ke waktu adalah menemukan sifat keteraturan yang dapat membantu memahami fenomena kejahatan tersebut. Dari pernyataan tersebut, dapat diambil satu poin penting dari sebuah pola, yakni adanya sifat keteraturan. 9



21

Dikaitkan dengan pola kerja sebuah organisasi maka sifat keteraturan dari kerja sebuah organisasi tersebut tentunya dapat dimanfaatkan untuk memahami lebih jauh mengenai organsiasi tersebut. 2.2 Korupsi 2.2.1 Pengertian Korupsi Saat ini, telah banyak studi yang dilakukan terkait dengan permasalahan korupsi. Studi-studi tersebut memunculkan banyak definisi korupsi. Pada dasarnya, tidak mudah untuk merumuskan definisi korupsi secara seragam. Hal ini disebabkan pemahaman atas korupsi berbeda-beda pada tiga tingkatan yakni: 1.

Korupsi yang didefinisikan oleh kalangan penegak hukum

2.

Korupsi yang berdampak kepada kehidupan masyarakat

3.

Korupsi yang diinterpretasikan oleh masyarakat umum yang berkembang menjadi opini publik (Hamzah, 2012)

Gjalt de Graaf dalam tulisannya telah mendefinisikan korupsi yang berbunyi, “Behavior of public officials which deviates from accepted norms in order to serve private ends”. Dalam definisi tersebut dikatakan bahwa korupsi adalah perilaku dari pejabat publik yang menyimpang dari norma yang telah disepakati dalam tujuannya untuk kepentingan pribadi (Graaf, 2007). Korupsi juga adalah sebuah penggambaran dari hubungan antara negara dan sektor swasta. Terkadang, yang memiliki kekuasaan dan menjadi pelaku dominan adalah pemerintah, dan terkadang juga sektor swasta. Kekuasaan tawar menawar antara keduanya akan menentukan dampak keseluruhan dari korupsi terhadap masyarakat (Rose-Ackerman, 2006). Definisi lain disampaikan oleh Zihua Liu dalam disertasinya. Menurutnya, tindakan korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari kewajiban formal dalam peranan publik yang disebabkan oleh mendahulukan kepentingan pribadi (diri sendiri, keluarga dekat, kelompok pribadi) dalam hal keuangan atau mendapatkan status (Liu, 2007). Dalam artian luas, korupsi memiliki arti menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dalam suatu jabatan, terdapat wewenang. Individu yang Universitas Indonesia


22

melakukan korupsi menggunakan wewenang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Korupsi juga dapat berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah (Klitgaard dkk, 2002). Azyumardi Azra (2002) juga telah memberikan definisi tentang korupsi. Definisi tersebut mencakup pengertian luas yang terdiri dari tiga jenis korupsi. Pertama, korupsi yang berpusat pada kantor publik (public office centered corruption). Korupsi ini dimaknai sebagai sebagai tingkah laku dan tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal. Tujuan dari korupsi adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang-orang yang dekat dengannya. Kedua, korupsi yang berpusat kepada dampaknya terhadap kepentingan umum (public interest-centered). Menurut definisi ini, korupsi terjadi ketika pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik melakukan tindakan-tindakan tertentu demi kepentingan orang-orang dengan imbalan. Ketiga, korupsi yang berpusat pada pasar (market-centered). Konsep ini didasarkan pada analisa korupsi menggunakan teori pilihan publik dan sosial serta pendekatan ekonomi dalam kerangka analisa politik. Menurut pengertiannya, individu atau kelompok menggunakan korupsi sebagai “lembaga” ekstra legal untuk tujuan mempengaruhi kebijakan oleh birokrasi. Azra juga memberikan pengertian lain. Menurutnya, korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Dua hal tersebut menjadi kata kunci, yakni kepercayaan dan untuk kepentingan pribadi. Lebih jauh, Azra mengemukakan pendapatnya mengenai tipologi korupsi. Terdapat enam jenis korupsi. Yang pertama adalah korupsi transaktif. Korupsi ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Yang kedua adalah korupsi ekstortif. Jenis ini menggunakan pendekatan kekerasan atau pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat. Yang ketiga adalah jenis korupsi investif. Korupsi investif adalah korupsi yang diawali oleh tawaran sebagai “investasi” di masa yang akan datang. Yang keempat adalah korupsi nepotistik, yakni korupsi yang terjadi karena adanya hubungan dekat dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Yang kelima adalah korupsi otogenik yakni korupsi



23

yang dilakukan dengan tujuan mendapat keuntungan yagng dilakukan oleh pejabat tertentu sebagai orang yang memiliki informasi terbatas yang bersifat rahasia. Yang keenam, korupsi suportif, yakni korupsi yang dilakukan untuk melindungi tindakan korupsi lain (Azra, 2002). 2.2.2 Penyebab Korupsi Kejahatan apapun memiliki sebab dan motif. Tidak terkecuali dengan kejahatan korupsi. Salah satu sebab terjadinya tindakan korupsi adalah modernisasi. Modernisasi menyebabkan tidak berimbangnya sektor publik dan sektor privat. Sektor publik tidak dapat mengikuti perkembangan sektor privat. Oleh karena itu, kolaborasi akan terjadi di antara perjabat sektor publik dan para pelaku sektor privat. Selain itu, korupsi disebabkan oleh lemahnya apresiasi yang diberikan terhadap pegawai negeri sebagai karyawan negara. Ini terlihat dari angka penghasilan mereka yang rendah. Alasan lain adalah sentralisasi kekuasaan pada satu lembaga maupun individu tertentu dalam suatu jabatan tertentu. Hal ini juga didukung oleh sistem administrasi negara yang tidak ditata dengan baik dan pengawasan yang kurang (Parwadi, 2010). Redatin Parwadi melakukan penelitian yang mengkaji proyek yang dilakukan dengan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Hasilnya menunjukkan bahwa sebab mengapa terjadi korupsi adalah adanya pemberian setoran atau upeti yang ditujukan kepada pejabat tinggi daerah dengan eselon yang lebih tinggi yang memiliki keterkaitan dengan proyek yang sedang dilakukan. Ini dilakukan untuk memuluskan proyek yang dijalankan. Beberapa tahun kemudian Parwadi kembali melakukan penelitian terhadap para pejabat birokrat yang ada di Kalimantan Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum, birokrat melakukan korupsi. Hal ini disebabkan oleh faktor penghasilan yang kurang, tingkat religiusitas yang lemah, budaya hukum yang mendukung, tingkat ketaatan pada budaya lokal yang rendah, dan yang terakhir adalah dari faktor lingkungan yang cenderung korup. Alasan terakhir adalah faktor utama yang menyebabkan birokrat menjadi korup (Parwadi, 2010). Parwadi juga menjelaskan bahwa terdapat lima faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Yang pertama, adanya kedekatan sistem dan kontak yang



24

intensif dilakukan antara bagian ekonomi dan administrasi. Yang kedua, arus informasi yang masuk tidak bersifat mencolok. Ketiga, terjadi pemusatan kompetensi kepada pekerja ahli tertentu. Hal ini menyebabkan mereka memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan. Keempat, terdapat ketidakjelasan mengenai batas antara hal yang dapat diterima secara sosial dan perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Kelima, kurangnya kesadaran korban kejahatan korupsi bahwa mereka diperlakukan dengan tidak adil (Parwadi, 2010). Perkembangan

globalisasi

akan

berpengaruh

pada

perkembangan

demokrasi dan reformasi ekonomi di dunia. Hal ini rupanya juga berpengaruh kepada kecenderungan masyarakat dunia dalam kaitannya dengan korupsi. Dilihat dari perspektif jangka panjang, tentunya masyarakat di setiap belahan dunia menginginkan korupsi yang berkurang, seiring dengan persaingan politik dan ekonomi yang makin terbuka sebagai dampak dari perkembangan dunia. Ini disebabkan keterbukaan akan semakin mereduksi kesempatan untuk berbuat sewenang-wenang. Akan tetapi jika dilihat dalam perspektif jangka pendek, persaingan dalam politik dan ekonomi justru akan memacu peluang terjadinya korupsi karena keduanya akan mengakibatkan perubahan yang cepat pada aturan main yang ada. Hal ini menyebabkan munculnya persaingan bebas tanpa diimbangi oleh aturan main yang relevan. Pada umumnya, korupsi terjadi karena perubahan kebijaksanaan yang tepat, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang sakit, yang mengakibatkan persekongkolan dan permainan dengan orang dalam, pertukaran konsesi politik, dan pemerintah daerah yang diperlukan semaunya oleh berbagai pihak (Klitgaard dkk, 2002). Sebuah rumusan korupsi yang dikemukakan oleh Klitgaard dapat menjelaskan alasan terjadinya korupsi secara praktis. Rumusan tersebut: C=M+D–A Dalam persamaan tersebut, C adalah Corruption/Korupsi, M adalah Monopoly Power/Kekuasaan Monopoli, D adalah Discretion by Official/Wewenang Pejabat, dan A adalah Accountability/Akuntabilitas. Dalam rumus ini, dijelaskan bahwa korupsi akan terjadi, apabila terdapat individu yang memiliki monopoli atas suatu barang atau jasa tertentu dan diiringi dengan wewenang untuk menentukan siapa



25

yang berhak atas barang atau jasa tersebut dan seberapa banyak kuantitasnya, dan pada saat yang bersamaan tidak terdapat mekanisme akuntabilitas bagi individu tersebut.

Apabila

kondisi

tersebut

ditemukan

dalam

suatu

organisasi,

kemungkinan besar akan terjadi korupsi di organisasi tersebut. Hal ini berlaku, baik di sektor swasta dan sektor publik, negara kaya atau miskin (Klitgaard dkk, 2002). Andvig menjelaskan dalam tulisannya bahwa kondisi pemerintahan juga dapat menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi di suatu negara. Korelasi antara korupsi dan demokrasi akan berbentuk seperti lonceng atau bel. Sistem paling otoriter akan mampu mongontrol tingkat korupsi yang terjadi sehingga korupsi hanya terjadi pada batas yang secara ekonomi masih dianggap layak. Sementara itu, kondisi pemerintahan yang paling demokratis juga akan menekan angka

korupsi,

karena

adanya

transparansi

yang

utuh

pada

sistem

pemerintahannya. Dengan demikian, proses pengawasan akan berjalan ketat sehingga meminimalkan kesempatan korupsi. Kondisi yang paling riskan adalah ketika masih berada di masa transisi antara sistem yang otoriter menuju demokrasi. Ini akan terjadi saat kendali otoriter hancur oleh adanya liberalisasi ekonomi dan demokratisasi politik, akan tetapi belum digantikan sepenuhnya oleh mekanisme check and balances yang demokratis, serta institusi yang mendapat pengakuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada kondisi ini, tingkat korupsi akan semakin meningkat dan mencapai puncaknya sebelum akan turun kembali oleh adanya perbaikan sedikit demi sedikit menuju sistem pemerintahan yang demokratis (Hamzah, 2012). 2.2.3 Dampak Korupsi Tindak pidana korupsi memiliki dampak atau efek yang beraneka ragam baik itu kepada individu, korporasi, maupun kepada negara. Korupsi yang telah terjadi secara sistematis akan membawa dampak yang sangat mematikan bagi masyarakat. Korupsi sistematis akan menimbulkan kerugian yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif, kerugian politik karena meremehkan lembaga-lembaga pemerintahan, dan kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak



26

berhak. Korupsi akan melumpuhkan pembangunan ekonomi dan politik. Meskipun korupsi adalah hal yang terjadi di semua negara di dunia, tetapi dampak yang terjadi di negara-negara miskin akan cenderung lebih merusak karena di negara-negara tersebut korupsi cenderung menyebabkan hak milik tidak dihormati, aturan hukum dianggap enteng, serta insentif untuk investasi menjadi kacau (Klitgaard dkk, 2002). Dalam lingkup kecil dan jangka pendek, korupsi dapat mengurangi hak warga negara, memfasilitasi terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak transparan, serta hilangnya kontrol politik dan hukum. Namun, jika dilihat dalam jangka panjang, korupsi juga dapat mengurangi legitimasi dari pemerintah, fondasi peraturan hukum, serta sistem demokrasi itu sendiri. Jika dilihat lebih jauh, korupsi akan cenderung bersifat menyebar dari satu agen ke agen lain, lalu dari satu lembaga ke lembaga lain. Hal ini berkaitan dengan tindak kejahatan terorganisir, para mafia, dan tindak pidana pencucian uang. (Argandona, 2007). 2.3 Pemberantasan Korupsi Upaya pemberantasan korupsi tidak sesederhana membalikkan telapak tangan. Pada kenyataannya, negara-negara di dunia memiliki tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi yang berbeda-beda. Banyak negara yang dapat dinilai gagal dalam menangani korupsi. Hasil ini terjadi termasuk di negara-negara yang memiliki badan khusus pemberantasan korupsi. Menurut de Speville, terdapat beberapa alasan mengapa badan antikorupsi dapat gagal. Yang pertama adalah kemauan politik yang lemah. Ini terjadi ketika pemimpin berada dalam posisi tidak berdaya diakibatkan tekanan dan kepentingan lain yang mendesak. Kemudian, yang kedua adalah tidak ada sumber daya. Badan tersebut tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan upaya pemberantasan secara maksimal. Alasan selanjutnya adalah campur tangan politik yang mengendalikan badan antikorupsi tersebut secara sadar atau tidak sadar oleh pejabat politik untuk kepentingannyasendiri. Alasan keempat adalah badan tersebut tidak memiliki keinginan untuk menggeser status quo. Alasan kelima, badan tersebut memiliki target harapan yang tidak realistis. Upaya melawan korupsi sistemik tidak dapat dilaksanakan dalam waktu singkat. Kemudian yang



27

keenam, badan tersebut terlalu bergantung pada penegakan hukum dan melupakan fungsi pencegahan korupsi dan berfokus pada penindakan. Alasan ketujuh, Badan tersebut mengabaikan siasat melenyapkan peluang untuk korupsi dan terlalu bergantung pada penindakan setelah korupsi terjadi. Alasan kedelapan, undangundang yang dijadikan landasan berpijak tidak memadai. Badan antikorupsi tidak dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya dukungan konstitusional yang kuat. Selanjutnya, badan akan tidak optimal jika dibebani tumpukan perkara masa lalu. Kasus-kasus di masa lalu yang menumpuk menyebabkan terhambatnya pekerjaan badan tersebut. Alasan selanjutnya, badan tersebut gagal melibatkan masyarakat luas. Hal ini dapat menghambat pemberantasan korupsi, karena pemberantasan korupsi memerlukan gerakan dari seluruh elemen termasuk masyarakat umum. Alasan selanjutnya adalah akuntabilitas yang kurang, semangat yang kendur karena ketidakpercayaan masyarakat, dan yang terakhir, badan tersebut diindikasikan melakukan korupsi (Hamzah, 2012). Alasan-alasan tersebutlah yang menjadikan upaya pemberantasan korupsi di suatu negara dapat gagal. Dalam mengatasinya, tidak cukup hanya dengan membenahi sebagian poin akan tetapi semua poin harus diselesaikan dan disolusikan. Fahri Hamzah menjelaskan empat pendekatan dalam melakukan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi harus menggunakan empat pendekatan tersebut, yakni pendekatan hukum, pendekatan moralistik dan keimanan, pendekatan edukatif, serta pendekatan sosiokultural. Pendekatan hukum berarti bahwa pemberantasan korupsi didukung oleh hukum ideal yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara atau hak ekonomi dan sosial rakyat berada di atas kepentingan negara yang lain. Pendekatan moralistik dan keimanan berkaitan dengan pemaknaan sila pertama pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara dan penyelenggara penegakan hukum wajib tetap berpedoman kepada prinsip tersebut. Pendekatan edukatif, adalah pendekatan yang berpusat kepada peningkatan kesadaran terhadap isu korupsi. Hal ini mencakup peningkatan daya nalar sehingga masyarakat memahami latar belakang, faktor pendukung, serta pencegahan dari korupsi. Pendekatan terakhir adalah pendekatan sosiokultural, yakni pendekatan yang berfokus kepada pembangunan budaya



28

masyarakat yang memandang negatif tindakan korupsi. Jika hal ini tercapai, masyarakat dengan sendirinya akan memiliki budaya antikorupsi sebagai barrier yang mencegah mereka tergiur untuk melakukan korupsi (Hamzah, 2012) Klitgaard (1998) dalam salah satu bukunya menjelaskan salah satu model pendekatan dalam menganalisis korupsi, yakni model atasan-pegawai-klien. Model ini menganalogikan bahwa atasan adalah pemimpin lembaga negara misalnya lembaga pemungut pajak, lalu pegawai adalah pegawai pemungut pajak yang berinteraksi langsung dengan klien, yang adalah seorang wajib pajak. Jika melihat dari sudut pandang pegawai dan klien, mereka akan mengkalkulasikan untung rugi dari melakukan tindakan korupsi. Bagi seorang atasan, korupsi yang dilakukan oleh pegawainya dapat dimanfaatkan untuk menguntungkan dirinya sendiri melalui “uang tutup mulut” apabila ia mengetahui dengan pasti dan jelas perihal korupsi yang dilakukan pegawainya. Namun, seringkali atasan tidak mengetahui dengan jelas korupsi yang terjadi sehingga akan terjebak dalam situasi yang serba salah. Keberadaan korupsi di dalam lembaga yang ia pimpin saja sudah menjadi kerugian atau “faktor negatif”. Selain itu ia harus mematok gaji dan hukuman bagi pegawai tersebut tanpa ia mengetahui tentang produktivitas pegawai tersebut maupun tindakan korupsi yang menyulitkannya yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Mungkin seorang atasan akan membuat sebuah mekanisme tertentu untuk mengetahui dan mengumpulkan informasi tentang apa saja yang dilakukan oleh pegawai. Namun, hal ini akan memakan biaya mahal. Terkait dengan pendekatan tersebut, Klitgaard juga mengemukakan pandangannya tentang analisis penyusunan kebijakan alternatif yang dapat dilakukan oleh atasan. Menurut Klitgaard, terdapat lima langkah yang dapat dilakukan, yakni memilih pegawai dengan cermat, mengubah imbalan dan hukuman sehingga pegawai akan tertarik untuk berlaku jujur, mengumpulkan informasi agar para pegawai selalu merasa terawasi, mengatur kembali hubungan atasan-pegawai-klien agar tidak tercipta peluang untuk memonopoli keputusan, serta mengubah sikap bersama dalam menghadapi korupsi. Model tersebut dapat diaplikasikan ke dalam kebijakan lembaga anti korupsi secara nasional. Lembaga antikorupsi dapat merancang strategi pemberantasan korupsi dengan didasari oleh kelima langkah tersebut (Klitgaard, 1998).



29

2.4 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Masyarakat internasional pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap fenomena korupsi. Salah satu alasannya adalah korupsi yang dilakukan di satu negara akan sangat mungkin memiliki dampak di negara lain yang memiliki hubungan dengan negara tersebut. Menurut Argandona, bentuk perbuatan korupsi akan ditiru dan akan saling menular antar negara. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, negara-negara di dunia juga telah berusaha untuk menghentikan permasalahan korupsi. Upaya penanggulangan korupsi tidak hanya dibutuhkan hanya sebatas di negara yang mengalaminya saja, tetapi juga harus dilakukan secara global bersama-sama. Ini dilakukan dengan maksud untuk memastikan metode pengukuran yang dianut di banyak negara tetap konsisten dan adil. Salah satu inisiatif kerjasama yang telah dilakukan adalah United Nation Convention Against Corruption (UNCAC). Ini adalah upaya pertama dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi yang dilakukan di tingkat internasional. Konvensi ini adalah konvensi yang diprakarsai oleh PBB, dilaksanakan selama tiga hari, yakni pada 9-11 Desember 2003. Hasil konvensi ini ditandatangani oleh 140 negara (Argandona, 2007). Masih menurut Argandona, konvensi ini adalah instrumen global pertama yang dibuat secara resmi, dengan melibatkan konsensus yang luas, dan partisipasi internasional yang cukup banyak mewakili jumlah negara-negara di dunia. Sebelumnya memang terdapat beberapa upaya serta deklarasi yang menyatakan perang terhadap korupsi di berbagai belahan dunia, tetapi yang membedakan UNCAC dengan itu semua adalah karena hasil konvensi ini menjadi sebuah kesepakatan global, bukan regional, dan oleh karena itulah diharapkan seluruh negara di dunia sebagai bagian dari komunitas internasional mematuhi, menjalankan, serta mendukungnya. Tujuan dari konvensi ini adalah pencegahan praktik korupsi dan aliran dana gelap, serta melawannya secara efektif. Konvensi ini juga bertujuan untuk mengkriminalisasi serta menekan praktik korupsi dan mempromosikan, memfasilitasi, serta mendukung kerjasama internasional. Kemudian konvensi ini juga diperuntukkan demi mengembalikan dana ilegal kepada negara dan mempromosikan integritas, akuntabilitas, serta manajemen pelayanan publik yang baik (Argandona, 2007). Universitas Indonesia


30

Secara umum, UNCAC berisi beberapa chapter yang berisikan artikelartikel pokok yang lebih rinci. Chapter tersebut antara lain 1.

General Provisions

2.

Preventive Measures

3.

Criminalization and Law Enforcement

4.

International Cooperation

5.

Asset Recovery

6.

Technical Assistance and Information Exchange

7.

Mechanisms for Implementation

8.

Final Provisions

Konvensi ini menetapkan langkah-langkah preventif apa yang harus dilakukan oleh negara peserta dalam rangka pencegahan korupsi. Pada dasarnya tergantung kepada tiap negara untuk mengimplementasikan kebijakan antikorupsi yang efektif serta membentuk organisasi yang secara spesifik diperuntukkan untuk melawan korupsi. Di dalam butir-butir artikel di dalam konvensi ini dijelaskan pula bahwa negara peserta harus berupaya untuk memastikan bahwa pelayanan publik mereka aman dan menjunjung tinggi integritas, transparansi, serta akuntabilitas di antara pegawai sipilnya dan melakukan rekrutmen didasarkan oleh efisiensi dan kebaikan. Setelah direkrut, pejabat publik harus mematuhi aturan perilaku yang ditetapkan. Di samping itu negara peserta juga wajib untuk menjunjung tinggi transparansi

dan akuntabilitas di sektor

pendapatan publik serta manajemen keuangan publik. Negara peserta juga harus berupaya untuk menjaga integritas di dalam area-area kritis seperti pengadilan dan kejaksaan dan mencegah praktek pencucian uang (United Nations, 2004) Argandona (2007) mengemukakan pandangannya tentang langkah lanjutan yang harus diambil setelah ditandatanganinya UNCAC. Langkah pertama adalah perlunya pemerintah melakukan intensifikasi perlawanan terhadap korupsi. Hal ini berlaku bagi seluruh pemerintahan yang ada di dunia. Tujuannya bukanlah untuk membasmi kasus-kasus secara individu, tetapi lebih kepada mengurangi kultur korupsi secara sistem. Langkah kedua adalah menekan pemerintahpemerintah yang tidak menandatangani UNCAC atau yang belum melakukan



31

ratifikasi atas konvensi tersebut. Ini tentu dimaksudkan untuk memperluas jangkauan perlawanan terhadap korupsi di dunia. Menurut Argandona, akan sangat berguna apabila dibentuk sebuah lembaga sekretariat di bawah PBB untuk mendukung hasil konvensi ini. Langkah ketiga adalah membantu pemerintah di berbagai negara dalam hal upaya mereka untuk mengimplementasikan konvensi ini. Sekretariat akan berkontribusi dalam membantu pemerintah dengan melakukan studi yang relevan, contohnya menganalisis hambatan-hambatan yang muncul di tiap negara. Langkah keempat, negara-negara anggota memiliki tugas penting untuk mengkoreksi keterbatasan dari isi konvensi, termasuk mengubah rekomendasi menjadi kewajiban, memperluas cakupan konvensi hingga masuk ke kasus korupsi di sektor privat sehingga kasus korupsi di partai politik juga dapat ditangani, dan lain sebagainya. Lembaga sekretariat dapat dimanfaatkan pula untuk membantu hal ini. Langkah kelima, harus dibentuk sebuah desain dan implementasi dari proses pengawasan yang efektif dan mekanisme kontrol. Langkah keenam, sekretariat, dan jika memungkinkan termasuk pula institusiinstitusi internasional lain, dapat melakukan kontribusi positif. Ini berarti konvensi ini harus didukung oleh segenap lembaga-lembaga baik itu privat maupun publik yang ada di tiap belahan negara. Langkah ketujuh, konvensi ini dapat dijadikan instrumen bagi lembaga-lembaga antikorupsi di manapun. Dengan demikian, upaya mereka dapat didasari oleh sebuah konsensus yang resmi dan diakui. Tiga langkah terakhir secara umum menggambarkan bahwa hasil konvensi ini dapat dijadikan sumber edukasi bagi institusi atau perusahaan internasional. Dewasa ini, perusahaan harus mengajari para manajer dan pegawai bagaimana menghindari peluang melakukan penyuapan, menghadapi pemerasan, dan juga apa yang harus dilakukan apabila mereka mengetahui telah terjadi tindak korupsi di suatu tempat. Hal ini dapat dijadikan pelajaran dan bahkan dapat mengubah budaya di dalam perusahaan tersebut. Dalam era gobalisasi, korporasi, terutama korporasi multinasional, harus menjalankan peran kunci di dalam upaya perang terhadap korupsi. Sebagai salah satu negara yang berpartisipasi dalam UNCAC, Indonesia juga melakukan upaya dukungan terhadap hasil konvensi tersebut. Hal ini



32

ditunjukkan oleh dilakukannya ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 (UU7/2006). Undang-undang ini berisi pengesahan United Nations Convention Against Corruption. Dengan dilaksanakannya ratifikasi ini maka menjadikan Indonesia sebagai anggota dari upaya kerjasama internasional dalam perang terhadap praktek korupsi (Indonesia Corruption Watch, 2008).



33

BAB III POLA KERJA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN INDEPENDENT COMMISSION AGAINST CORRUPTION 3.1 Pola Kerja Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 3.1.1 Latar Belakang KPK dan Korupsi di Indonesia Seperti yang sudah dipahami, korupsi di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan, hingga masuk ke dalam periode kemerdekaan. Bahkan, pada masa kerajaan, korupsi merupakan hal yang lumrah, karena didasari oleh kultur atau budaya setempat (Soedarso, 2009). Sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi lahir, periode pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga periode yakni pada masa orde lama, orde baru, serta era reformasi (Hamzah, 2012). Menurut Kaligis, pada masa orde lama, terdapat setidaknya tiga upaya umtuk memberantas korupsi. Yang pertama adalah Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN). Panitia ini dibentuk dengan dasar hukum Undang-Undang Keadaan Bahaya. PARAN tidak berhasil memberantas korupsi karena rata-rata para pejabat yang menjadi tersangka berlindung di balik perlindungan presiden. Oleh karena tidak efektif, maka PARAN dibubarkan dan diganti dengan Operasi Budhi. Operasi Budhi menargetkan penangkapan para koruptor di perusahaanperusahaan milik negara dan lembaga-lembaga negara hingga ke pengadilan. Setelah mulai bekerja, dalam waktu hanya tiga bulan, Operasi Budhi berhasil menyelamatkan keuangan negara sebanyak kurang lebih 11 milyar rupiah. Akan tetapi, karena dianggap mengganggu nama baik presiden maka Operasi Budhi dibubarkan dan pada akhirnya diganti dengan Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (KOTRAR) dengan dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri. Namun, pada titik ini, upaya pemberantasan oleh KOTRAR berjalan di tempat (Hamzah, 2012).

22



34

Setelah Soekarno jatuh dan Indonesia memasuki era orde baru, terdapat tiga upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Presiden Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai oleh Jaksa Agung dengan dibantu oleh Kapolri, Panglima ABRI, serta Menteri Kehakiman. Tim ini dibentuk berdasarkan pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 1967. Kemudian pada tahun 1970, dibentuk Komisi Empat yang beranggotakan Mohammad Hatta, Anwar Tjokroaminoto, Herman Johannes, serta Soetopo Yoewono dengan Hatta sebagai ketua. Komisi ini memiliki target memberantas korupsi di Pertamina, BULOG, penebangan hutan, serta BUMN. Lalu pada tahun 1977, pemerintah melaksanakan Operasi Penertiban (Opstib) dengan diketuai oleh Pangkopkamtib Laksamana Soedomo dengan target menangani 1127 kasus. Akan tetapi, Opstib tidak terdengar kiprahnya, dan hingga Soeharto jatuh pada tahun 1998, pemberantasan korupsi tidak dilakukan secara transparan (Hamzah, 2012). Setelah Soeharto jatuh, Indonesia memasuki babak baru reformasi dengan semangat yang menggebu-gebu untuk membenahi pemerintahan. Pada tahun 1999, muncullah Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalamnya diamanatkan tentang pembentukan KPK. Kemudian sembari menunggu terbentuknya KPK, Presiden Gus Dur membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang dipimpin oleh Jaksa Agung namun sayangnya dibubarkan oleh Mahkamah Agung. Pada tahun 2002 disahkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi yang di dalamnya mencakup berbagai ketentuan hukum mengenai KPK. Di tahun berikutnya, KPK resmi dibentuk (Hamzah, 2012). 3.1.2 Strategi KPK KPK memiliki struktur kelembagaan yang diatur sesuai dengan pasal 26 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pimpinan KPK terdiri dari satu orang ketua komisi dan empat orang wakil ketua komisi. Kemudian struktur di bawahnya mencakup:



35

1)

Deputi Bidang Pencegahan a. Subbidang Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara b. Subbidang Gratifikasi c. Subbidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat d. Subbidang Penelitian dan Pengembangan

2)

Deputi Bidang Penindakan a. Subbidang Penyelidikan (Dengan Satuan Tugas) b. Subbidang Penyidikan (Dengan Satuan Tugas) c. Subbidang Penuntutan (Dengan Satuan Tugas)

3)

Deputi Bidang Informasi dan Data a. Subbidang Pengolahan Informasi dan Data b. Subbidang Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi c. Subbidang Monitor

4)

Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat a. Subbidang Pengawasan Internal b. Subbidang Pengaduan Masyarakat

5)

Sekretariat Jenderal a. Biro Perencanaan dan Keuangan b. Biro SDM c. Biro Hukum d. Biro Humas e. Biro Umum

Sekretariat Jenderal bertugas untuk membantu KPK melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sesuai undang-undang, Sekretariat Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan bertanggung jawab kepada pimpinan KPK (Djaja, 2008). Komisi Pemberantasan Korupsi mempublikasikan rencana strategisnya dalam memberantas korupsi di Indonesia yang diperbaharui setiap periode tertentu. Hal ini tertuang dalam Renstra KPK 2004-2007, Renstra KPK 20082011, Renstra KPK 2011-2015, serta tambahan Road Map KPK tahun 2011-2023. Universitas Indonesia


36

3.1.2.1 Renstra KPK 2004-2007 Pada masa bakti 2004 sampai dengan 2007, KPK berjalan dengan dilandasi Visi Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi dan Misi Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi. Misi tersebut dituangkan ke dalam empat tujuan (KPK, 2004), yaitu: 1)

Pembangunan Kelembagaan

Di masa awal KPK, pembangunan kelembagaan menjadi sesuatu yang vital. Ini terwujud ke dalam 12 kegiatan, yakni menyusun struktur organisasi, kode etik, rencana strategis, rencana kinerja, anggaran, prosedur operasi standar, sistem manajemen SDM, sistem manajemen keuangan, teknologi informasi pendukung, mekanisme pengawasan internal, rekrutmen dan pengembangan penasihat serta pegawai, dan penyediaan peralatan dan fasilitas. 2)

Penindakan

KPK menjabarkan strategi penindakan dalam lima kegiatan. Yang pertama adalah pengembangan sistem dan prosedur peradilan pidana korupsi yang langsung ditangani oleh KPK. Kemudian pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilakukan seluruhnya oleh KPK. Ketiga, pengembangan mekanisme supervisi KPK terhadap penyelesaian tindak pidana korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Keempat, identifikasi kelemahan undang-undang, dan yang terakhir adalah pemetaan aktivitas yang diindikasikan sebagai korupsi. 3)

Pencegahan

Dalam rangka pencegahan, KPK mencanangkan lima kegiatan pokok. Pertama,

meningkatkan

efektifitas

sistem

pelaporan

kekayaan

penyelenggara negara. Kedua, penyusunan sistem pelaporan gratifikasi dan sosialisasi. Kemudian selanjutnya adalah penyusunan sistem pelaporan pengaduan masyarakat. keempat, mengkaji dan memberi masukan atas sistem administrasi pemerintah yang berindikasikan korupsi dan yang terakhir penelitian dan pengembangan teknik dan metode yang mendukung pemberantasan korupsi.



37

4)

Penggalangan Keikutsertaan Masyarakat

KPK menginginkan agar terwujud sebuah partisipasi aktif dan keikutsertaan dari segenap komponen masyarakat dalam memberantas korupsi. KPK mencanangkan agar terjadi hubungan kerjasama antara KPK dengan lembaga-lembaga publik, lembaga kemasyarakatan, sosial, keagamaan, profesi, dunia usaha, LSM, dengan merumuskan peran masing-masing. Selain itu, KPK ingin mengembangkan kerjasama dengan lembaga antikorupsi negara lain. Kemudian, melakukan kampanye anti korupsi dan mengembangkan penyediaan akses terkait informasi korupsi kepada masyarakat 3.1.2.2 Renstra KPK 2008-2011 Sehubungan dengan pergantian kepemimpinan KPK di tahun 2007, KPK memperbaharui rancangan strateginya termasuk visi dan misinya. Pada periode ini, Visi KPK adalah Menjadi Lembaga yang Mampu Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi dan Misinya adalah Pendobrak dan Pendorong Indonesia yang Bebas dari Korupsi, dan Menjadi Pemimpin dan Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi. Berkenaan dengan hal tersebut, maka KPK mencanangkan empat kebijakan (KPK, 2008) 1)

Koordinasi dan Supervisi

KPK memiliki tugas khusus sebagai trigger bagi lembaga penegak hukum lain, yakni Kejaksaan dan Kepolisian. Dalam kebijakan ini, KPK mencanangkan untuk menindaklanjuti MoU yang dibuat antara ketiga lembaga tersebut, mendorong penanganan kasus-kasus korupsi ke daerah, memantau penanganan kasus oleh kedua lembaga lain dan mengambil alihnya apabila diperlukan. 2)

Penindakan

Dalam porsi penindakan, KPK telah mencanangkan bahwa penindakan korupsi dilakukan bersama dengan aparat penegak hukum lainnya. KPK berfokus kepada penanganan kasus yang belum selesai dikerjakan oleh pimpinan lama dan kasus-kasus yang memiliki dampak besar. Kasus kecil diserahkan pada aparat penegak hukum di daerah. Untuk penanganan Universitas Indonesia


38

korupsi di tubuh TNI, KPK menindaklanjuti MoU dengan Departemen Pertahanan. 3)

Pencegahan

Dalam porsi pencegahan, KPK mencanangkan program mendorong segenap instansi, lembaga, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi dan peran serta masing-masing pihak, serta mengantisipasi kerawanan korupsi di wilayahnya masing-masing. Kerawanan tersebut diperoleh

KPK

dari

investigasi

proaktif

untuk

mengenali

dan

memprediksinya. 4)

Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Negara

KPK mencanangkan sebuah kajian atas sistem administrasi negara dan sistem pengawasan terhadap lembaga negara secarfa selektif demi melaksanakan perubahan sistem. KPK juga ingin meningkatkan integritas serta efektifitas fungsi pengawasan di tiap instansi. 3.1.2.3 Renstra KPK 2011-2015 Pada rencana strategis tahun 2011-2015, terjadi pergantian visi dan misi kembali. Visi KPK adalah Menjadi Lembaga Penggerak Pemberantasan Korupsi yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien, dengan misi terbagi menjadi lima poin yakni koordinasi dan supervisi dengan instansi penegak hukum lain, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap korupsi, melakukan tindakan pencegahan, dan yang terakhir melakukan pengawasan atau memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara. Renstra tahun 2011-2015 ini sebenarnya adalah sebuah revisi atas renstra sebelumnya (2010-2014) yang diubah karena perubahan kepemimpinan di tubuh KPK (KPK, 2011) 1)

Penanganan kasus Grand Corruption serta penguatan APGAKUM (Aparat Penegak Hukum)

Grand Corruption adalah tindak pidana korupsi yang melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan, melibatkan aparat penegak hukum, berdampak luas, dan kejahatan yang tersindikasi, sistemik, dan terorganisir. Apgakum adalah lembaga penegak hukum lain yang



39

memiliki tugas pemberantasan korupsi. Penguatan Apgakum dilakukan dengan koordinasi dan supervisi. 2)

Perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional

Sektor strategis yang dimaksud oleh KPK adalah ketahanan pangan plus, ketahanan energi dan lingkungan, penerimaan negara, dan bidang infrastruktur. 3)

Pembangunan pondasi SIN (Sistem Integritas Nasional)

Sistem Integritas Nasional adalah sistem yang berlaku secara nasional dalam rangka pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang melibatkan semua pilar penting bangsa. 4)

Penguatan sistem politik berintegritas dan masyarakat (CSO)

paham integritas 5)

Persiapan Fraud Control

3.1.2.4 Road Map KPK 2011-2023 Hal yang berbeda dilakukan KPK pada periode sekarang. Selain merancang strategi yang akan dijalankan pada periode 2011 sampai dengan 2014, KPK juga mencanangkan road map yakni rencana strategi jangka panjang hingga tahun 2023. Selain fase I yakni renstra KPK 2011-2015, terdapat fase II yakni tahun 2015-2019, dan fase III yakni tahun 2019-2023. Hal ini dilakukan agar terjadi kesinambungan program kerja KPK sehingga setiap strategi yang dijalankan tidak terputus di tengah jalan akibat pergantian renstra dari pimpinan baru. 1)

Fase II (2015-2019)

Fase II direncanakan berfokus kepada beberapa strategi lama yakni penanganan kasus grand corruption dan APGAKUM, perbaikan sektor strategis, aksi Sistem Integritas Nasional, serta perkembangan lebih lanjut dari persiapan fraud control yakni implementasinya. 2)

Fase III (2019-2023)

Pada fase III, KPK tidak banyak memberikan perubahan. Secara umum hanya merupakan tindak lanjut dari fase sebelumnya yakni optimalisasi



40

penanganan sektor strategis, optimalisasi Sistem Integrasi Nasional (SIN), dan penanganan fraud yang dilakukan oleh penyelenggara negara. 3.1.3 Pola Kerja KPK Salah satu tantangan yang dihadapi oleh lembaga baru adalah mendapatkan orang-orang dengan kompetensi terbaik untuk menduduki posisiposisi strategis di dalam strukturnya. Hal ini juga dialami oleh KPK. Di masa awal, KPK memiliki pegawai yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, dan auditor dari BPKP serta beberapa staf profesional. Pada pertengahan tahun 2005, KPK untuk pertama kalinya mulai melakukan perekrutan pegawai dan melakukan pelatihan terhadap 32 orang calon pegawai. Hal tersebut terus berlangsung setiap tahun untuk menutup kekurangan jumlah pegawai yang diperlukan. Investigator dan penuntut yang dimiliki KPK dipinjamkan dari Kejaksaan dan Kepolisian, dua institusi yang memiliki pengalaman dalam hal menangani korupsi. Namun hal ini menyebabkan

KPK

menghadapi

tantangan

untuk

menyeimbangkan

independensinya dari Kejaksaan dan Kepolisian bersamaan dengan kebutuhan untuk bekerjasama dengan kedua lembaga tersebut. KPK yang memiliki peran inti sebagai trigger mechanism atau pendorong bagi lembaga lain dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi tentunya harus menjalin keharmonisan dengan kedua lembaga tersebut, namun efektivitas KPK akan berkurang apabila berada terlalu jauh atau terlalu dekat dengan kedua lembaga tersebut. Apabila terlalu jauh, maka fungsi koordinasi dan supervisi tidak akan berjalan lancar karena ada tembok penghalang antar lembaga. Jika terlalu dekat, maka dikhawatirkan akan terjadi kerjasama dalam hal penyimpangan atau saling merekayasa untuk kepentingan

masing-masing

lembaga.

Langkah

KPK

menyelenggarakan

perekrutan dan pelatihan sendiri adalah untuk meminimalisir penyimpangan loyalitas pegawai kepada dua institusi tersebut. Akan tetapi, KPK masih belum memiliki jumlah pegawai yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Contohnya, pada Departemen Pencegahan, jumlah pegawai yang tersedia hanya seperempat dari yang mereka butuhkan (Davidsen dkk, 2006). Landasan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia cukup banyak. LAN (2007), mengutip dari situs resmi Indonesia Corruption Watch,



41

menjelaskan bahwa terdapat lebih dari 10 peraturan baik itu langsung atau tidak langsung. Peraturan itu terdiri dari TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, keputusan presiden, surat edaran serta peraturan daerah. Dari sekian banyak jenis peraturan tersebut, yang paling kuat dasar hukumnya adalah undang-undang. Undang-undang yang terkait dengan pemberantasan korupsi secara umum antara lain: 1)

UU 20/2001 Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi

2)

UU 30/2002 Komisi Pemberantasan Korupsi

3)

UU 31/1999 Pemberantasan Korupsi. Telah diperbaharui menjadi UU No 20 Tahun 2001

4)

UU 11/1980 tentang Anti Suap

5)

UU 15/2002 tentang tindak pidana anti pencucian uang. UU ini telah dirubah menjadi UU No 25 tahun 2003

6)

UU 25/2003 tentang perubahan UU No 15/2002 tentang tindak pidana anti pencucian uang

7)

UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN

8)

UU No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003

9)

UU No 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Masalah pidana

Dari sekian banyak peraturan tersebut, landasan hukum yang secara eksplisit mengatur mengenai peranan KPK adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan mengenai tanggung jawab KPK yang meliputi: 1)

Koordinasi dengan institusi lain untuk memberantas korupsi

2)

Melakukan supervisi atas institusi lain yang berwenang dalam rangka pemberantasan korupsi

3)

Melakukan investigasi, pendakwaan, serta penuntutan dalam kasus korupsi



42

4)

Mengambil langkah untuk mencegah korupsi yang mencakup pemeriksaan laporan kekayaan dan gratifikasi, melaksanakan pendidikan anti korupsi serta program sosialisasi, serta terlibat dalam kerjasama bilateral dan multilateral dalam memberantas korupsi

5)

Mengawasi proses administrasi yang terdapat dalam institusiinstitusi negara dan memberikan rekomendasi agar membuat mereka tidak melakukan korupsi

Undang-undang tersebut secara otomatis memberikan kekuatan luar biasa kepada KPK. KPK memiliki kewenangan antara lain melakukan pengawasan terhadap institusi negara lain berkaitan dengan tugas memberantas korupsi, melakukan penyadapan, merekam pembicaraan dan akses terhadap catatan bank dan pajak. Selain itu, KPK juga dapat mengambil alih penanganan kasus yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan dengan pertimbangan bahwa dalam kasus tersebut terjadi penundaan penanganan yang terlampau lama tanpa penjelasan, bias dalam menangani kasus, adanya intervensi dari eksekutif, peradilan, serta legislatif yang menghambat, tidak dilakukannya pelaporan kepada publik, serta kondisi lain yang menyebabkan Kepolisian dan Kejaksaan tidak mampu menangani kasus tersebut (Davidsen, 2006). Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 mengatur bahwa kasus yang ditangani oleh KPK adalah kasus yang mencakup tiga hal. Pertama, melibatkan pejabat penegak hukum, pegawai peradilan, pegawai negeri, serta pihak ketiga yang terkait. Kedua, memancing perhatian publik dan atau mengakibatkan kerugian negara lebih dari satu miliar rupiah (KPK, 2006). Akan tetapi, pada kenyataannya KPK juga harus melakukan seleksi kembali atas kasus-kasus yang benar-benar menjadi prioritas mereka untuk ditangani. Contohnya, di tahun 2011 KPK mengaku terhambat dalam hal kuantitas sumber daya manusia. Di tahun tersebut, ketika kasus besar yang melibatkan salah satu tokoh politik Nazaruddin tengah menjadi sorotan, ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan bahwa KPK punya keterbatasan SDM sehingga harus memilih kasus yang memiliki alat bukti yang cukup untuk dilanjutkan karena jumlah penyidik tidak cukup jika harus menangani seluruh kasus (republika.co.id, 2011). Universitas Indonesia


43

Untuk menentukan siapa yang berhak duduk di kursi kepemimpinan KPK, dijalankan mekanisme seleksi yang ketat yang dilakukan oleh panitia seleksi. Panitia seleksi berisikan unsur pemerintah dan masyarakat. Setelah panitia seleksi terbentuk, maka dilakukan pengumuman penerimaan calon dan setelah para calon mendaftar maka akan diumumkan pada masyarakat untuk ditanggapi. Kemudian, nama-nama calon tersebut diajukan pada presiden. Tahap selanjutnya, presiden akan mengajukannya ke DPR untuk dipilih. Setelah terpilih oleh DPR, nama ketua dan empat wakil ketua disampaikan pada presiden kembali untuk disahkan (Djaja, 2008) Mengenai kepegawaian, KPK memiliki tiga jenis pegawai yakni Pegawai Tetap, Pegawai Negeri yang dipekerjakan, serta Pegawai Tidak Tetap. Pegawai Tetap adalah pegawai yang memenuhi syarat yang diangkat oleh pimpinan KPK. Pegawai Negeri yang dipekerjakan adalah pegawai negeri yang memenuhi syarat untuk bekerja di KPK, dengan masa tugas di KPK paling lama empat tahun dengan hanya dapat diperpanjang satu kali. Kemudian Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang terikat dalam perjanjian kerja dengan KPK untuk waktu tertentu. Pegawai Tidak Tetap tidak dapat duduk di jabatan struktural KPK. Pegawai Tetap KPK tidak berstatus sebagai pegawai negeri sehingga apabila Pegawai Negeri yang dipekerjakan di KPK diangkat menjadi Pegawai Tetap, maka akan diberhentikan secara hormat sebagai pegawai negeri (Djaja, 2008). Mengenai rekrutmen pegawai, KPK secara reguler melakukan rekrutmen pegawai baru setiap tahun dengan proses seleksi yang dilakukan oleh KPK yakni program seleksi Indonesia Memanggil. Setiap calon pegawai KPK harus mengikuti empat tahap dalam proses seleksi, antara lain tahap administrasi, potensi, dan kompetensi. Setiap tingkatan terdapat skala nilai antara 1-4, yang harus dipenuhi oleh calon pegawai. Menurut pimpinan KPK, cukup sedikit calon yang dapat menembus standar tersebut sehingga jabatan tertentu masih kosong karena tidak mendapatkan calon yang sesuai standar. Di KPK, pegawai yang terbukti melakukan korupsi akan segera diproses dan tidak diberikan pengampunan (nasional.kompas.com, 2012) Bagaimana tentang anggaran keuangan KPK setiap tahunnya? Setiap tahun KPK selalu mendapat kenaikan jumlah anggaran oleh DPR. Pada tahun 2011,



44

anggaran KPK adalah sebesar Rp 576 miliar. Angka ini adalah sebuah kenaikan yang cukup besar dari sebelumnya di tahun 2010 hanya sebesar Rp 431 miliar. Sementara itu, anggaran untuk tahun 2012 adalah sebesar Rp 635 miliar (Soesatyo, 2010). Pegawai KPK mendapatkan gaji yang cukup besar. Gaji penyidik KPK lebih besar dari penyidik di Kepolisian. Menurut Biro Penerangan Masyarakat Mabes POLRI, penyidik KPK memiliki gaji lebih besar hingga 400% dari penyidik POLRI (nasional.kompas.com, 2012). Sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang telah dilakukan selama setahun, KPK menerbitkan Laporan Tahunan setiap akhir tahun. Di dalamnya tercantum mengenai apa saja kegiatan-kegiatan KPK, laporan keuangan KPK, serta data statistik lain terkait KPK (Laporan Tahunan KPK, 2011). KPK memiliki Tim Penasihat yang terdiri dari empat orang. Anggota dari tim ini dipilih berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh KPK. Panitia seleksi ini akan mengumumkan penerimaan calon dan mengumpulkan calon anggota berdasarkan keinginan dan masukan dari masyarakat. Calon anggota yang didapat kemudian diumumkan ke publik untuk mendapat tanggapan. Kemudian, panitia seleksi akan mengajukan delapan orang calon untuk dipilih oleh KPK. KPK mengangkat anggota tersebut dengan didasari oleh kepakarannya. Fungsi dari Tim Penasihat ini adalah untuk memberikan nasihat serta pertimbangan untuk KPK sesuai dengan kepakarannya. Di samping itu, untuk mekanisme pengawasan internal, KPK memiliki Direktorat Pengawasan Internal (Djaja, 2008). Dalam upaya mengurangi korupsi birokrasi di tingkat daerah, KPK menargetkan sebelas instansi yang menjadi prioritas untuk dilakukan koordinasi dan supervisi yakni imigrasi, pertanahan, pelayanan SIM, pelayanan STNK, Dinas Perhubungan, Kantor Layanan Terpadu, Dinas Koperasi dan Perindag, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Inspektorat, serta rumah sakit umum daerah. Hal ini dilakukan bekerjasama dengan sebanyak mungkin instansi terkait seperti KemenPAN dan RB, Ombudsman, BPK, BPKP, LKPP, Inspektorat, serta Komisi Informasi dalam mendorong adanya perbaikan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Metodologi dalam melakukan hal tersebut dilakukan dengan banyak cara seperti evaluasi terbuka, rapat evaluasi, pemantauan tertutup, serta



45

pemantauan terbuka secara mendadak. Selama kurun waktu 2011, KPK telah melakukan 30 kegiatan tersebut di 10 provinsi di Indonesia (Laporan Tahunan KPK, 2011). Untuk memicu perkembangan per wilayah, KPK juga membangun Zona Integritas, yakni

program pengembangan daerah yang bebas korupsi. Zona

Integritas merupakan wilayah yang ada di sebuah daerah yang dikembangkan sebagai

wujud

penerapan

usaha-usaha

nyata

dalam

pencegahan

dan

pemberantasan korupsi. Ini dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas sistem kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka penguatan komitmen anti korupsi. Dengan dibentuknya Zona Integritas, maka pemerintah kota atau kabupaten dapat mengajukan diri untuk menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan meminta KPK untuk menilai kelayakan kota tersebut sebagai WBK. Sampai saat ini, baru Surabaya yang mengajukan diri. KPK juga menyelenggarakan Integrity Fair yakni sebuah pameran yang bertujuan mengkampanyekan nilai-nilai integritas sebagai upaya mencegah dan memberantas korupsi. Pameran ini telah dilakukan di empat kota yakni Palembang, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Upaya-upaya tersebut adalah program KPK untuk mengajak pemerintah daerah agar bersama-sama mencegah dan memberantas korupsi (Laporan Tahunan KPK, 2011). Dalam upaya menekan korupsi di sektor bisnis, KPK melaksanakan program Studi Prakarsa Anti Korupsi (SPAK). Melalui SPAK, KPK melakukan penilaian terhadap sektor bisnis dan sebagai tindak lanjut, KPK memberikan rekomendasi terhadap pihak yang dinilai tersebut. Karena program ini baru dilaksanakan, maka sasarannya masih terbatas pada BUMN, namun akan tetap direncanakan untuk menyasar pada sektor swasta di kemudian hari. Sampai saat ini, sudah empat BUMN yang melaksanakannya. Program SPAK ini hampir serupa dengan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK). Yang menjadi perbedaan, PIAK dilakukan terhadap kementerian/lembaga negara. PIAK tahun 2011 dilakukan terhadap 18 kementerian/lembaga dan 11 Pemda. KPK juga memperluas cakupan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) agar pemantauan terhadap kekayaan penyelenggara negara semakin luas. LHKPN adalah mekanisme pengawasan berupa wajib lapor bagi pegawai negara kepada



46

KPK untuk melaporkan kekayaannya. Pada tahun 2011, wajib lapor meningkat menjadi 28.000 orang dari sebelumnya 8000 orang (Laporan Tahunan KPK, 2011). Masih bersumber dari Laporan Tahunan KPK, KPK setiap tahunnya menerima sekitar 600 undangan untuk mengisi diklat di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, hanya sekitar 400 undangan yang dapat dipenuhi oleh KPK. Untuk itu, dalam rangka optimalisasi pendidikan anti korupsi, KPK telah melaksanakan program Anti Corruption Learning Center (ACLC), yakni sebuah program pelatihan untuk mencetak fasilitator, mentor, dan pengajar materi-materi anti korupsi yang sangat dibutuhkan saat ini. Sasarannya diklasifiaksikan dengan modul untuk pegawai negeri, swasta, serta masyarakat umum (Laporan Tahunan KPK, 2011). KPK juga meluncurkan film bertemakan anti korupsi untuk mengedukasi masyarakat secara lebih ringan dan agar pesan yang dimaksud dapat meresap dengan lebih baik (kpk.go.id, 2012). Sebagai media penghubung kepada masyarakat, KPK memiliki website yang memuat informasi-informasi yang berhubungan dengan KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK menerbitkan beberapa buku digital yang dapat diunduh secara gratis. Buku ini antara lain menjelaskan tentang gratifikasi, pemahaman tentang korupsi, serta kode etik KPK. Selain itu, KPK juga menerbitkan majalah Integrito, yaitu majalah digital yang dapat diunduh secara gratis di website KPK. Majalah ini adalah salah satu media yang digunakan KPK untuk mengedukasi masyarakat tentang pemahaman anti korupsi (kpk.go.id, 2012). Masyarakat dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan menghubungi nomor telepon KPK yang dapat dilihat di website resmi KPK. Selain itu, masyarakat dapat menghubungi lewat media lain seperti pesan teks singkat, surat, atau email. KPK juga memiliki KPK whistleblower system (KWS) yakni sebuah mekanisme pelaporan secara dini kepada KPK atas adanya dugaan tindak korupsi. KWS ini berupa perangkat lunak yang dipasang di beberapa kantor instansi pemerintah yang langsung terhubung dengan KPK. Saat ini sudah ada enam instansi yang menerapkan KWS yakni LPSK, Pertamina,



47

Ditjen Pajak, Bea Cukai, Kementrian Pertanian, serta PLN (Laporan Tahunan KPK, 2010) Untuk menilai kinerja KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia, Davidsen pernah melakukan kajian tentang upaya-upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan di Indonesia Menurut penelitian Davidsen dkk, sebenarnya KPK memiliki satu keistimewaan yakni terdapatnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di sistem peradilan Indonesia. Pengadilan Tipikor dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 30 tahun 2002. Para hakim Pengadilan Tipikor menerima pelatihan khusus mengenai keuangan dan akuntansi untuk meningkatkan integritas dan kompetensi mereka dalam menganalisis perkara korupsi yang seringkali berisi transaksi finansial yang rumit. Akan tetapi, menurut Davidsen dkk, Pengadilan Tipikor terhambat oleh adanya satu masalah yakni kurangnya pendanaan. Masalah yang paling serius adalah tidak terbayarnya gaji para hakim (Davidsen dkk, 2006). Davidsen dkk (2006) juga menyatakan bahwa KPK memiliki beberapa tantangan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Pertama, KPK tidak memiliki kapasitas untuk menindaklanjuti

rekomendasinya untuk perbaikan institusi.

Kemampuan KPK untuk mendorong institusi-institusi pemerintah agar merombak diri masih sangat terbatas. Kedua, terdapat persepsi bahwa KPK tidak menginvestigasi koruptor kelas “kakap” dan pengaruh politik mempengaruhi siapa yang menjadi target KPK. Hal ini telah dibantah oleh pimpinan KPK sendiri yang menyatakan bahwa undang-undang tidak mengizinkan mereka untuk menginvestigasi korupsi yang dilakukan sebelum tahun 1999, dan mereka menyeleksi dan memprioritaskan hanya kasus-kasus yang memiliki cukup bukti dan kemungkinan untuk sukses diselesaikan. Ketiga, masih terlalu dini untuk menganggap bahwa telah terbangun peningkatan berarti dalam hubungan dan kerjasama antara KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dll. Keempat, terlihat bahwa KPK masih kurang agresif dalam menginvestigasi laporan kekayaan pejabat pemerintahan senior. Kelima, KPK belum maksimal dalam area pencegahan korupsi. Keenam, meskipun telah membangun kerjasama dengan beberapa pemerintahan provinsi dan kabupaten, namun tetap saja jangkauan KPK terhadap area-area di luar Jakarta sangat terbatas.



48

KPK memiliki kewenangan yang amat luas. Lembaga tersebut dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, mencekal seorang tersangka, meminta keterangan kepada bank maupun lembaga keuangan lain tentang kondisi keuangan tersangka, memerintahkan lembaga-lembaga terkait untuk mendukung KPK dalam memburu tersangka yang terdapat di lembaga tersebut, dan dapat meminta bantuan pada lembaga-lembaga penegak hukum lain di dalam sistem peradilan pidana (Soekardi, 2009). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengamanatkan pencegahan sebagai inti dari undang-undang tersebut. Pada masa transisi dari sistem politik otoriter menuju sistem demokrasi seperti yang sedang dialami Indonesia sekarang ini, reformasi belumlah berjalan di seluruh institusi-institusi pemerintah. Sebagian besar institusi tersebut masih didominasi oleh “orang-orang lama” atau orang dengan “mental lama”. Selain itu, peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dapat berjalan beriringan dengan semangat reformasi yang transparan dan menjunjung akuntabilitas. Ini menyebabkan KPK haruslah melakukan fokus pada pembenahan sistem. Lembaga penegak hukum lain yang berwenang atas pemberantasan korupsi harus diperkuat dan bekerja bersama-sama sehingga amanat trigger mechanism yang diberikan kepada KPK dapat tercapai (Hamzah, 2012). Masih menurut Hamzah (2012), fungsi pencegahan oleh KPK telah tergeser sehingga KPK lebih banyak melakukan fungsi penindakan. Penindakan adalah sesuatu yang penting, seperti yang telah diatur di dalam undang-undang. Namun, seandainya KPK berfokus pada pencegahan, berarti KPK meneliti, membenahi, serta mengkoordinasikan lembaga-lembaga lain untuk menjamin tata kelola, hukum, serta perundang-undangan yang tidak memiliki potensi untuk berlaku menyimpang. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebenarnya penindakan adalah pintu darurat dalam upaya memberantas korupsi. KPK seharusnya menindak hanya kasus-kasus yang menghalangi pencegahan. Lebih lanjut, Hamzah juga mengatakan bahwa di dalam sistem peradilan terkait dengan wewenang pemberantasan korupsi terjadi kompetisi antar lembaga yang tidak sehat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan oleh tiga lembaga negara



49

yakni Kejaksaan, Kepolisian, serta KPK. Sementara itu, wewenang penuntutan diberikan pada dua institusi yakni Kejaksaan dan KPK. Sebelum KPK lahir, wewenang pemberantasan korupsi jatuh pada Kejaksaan dan Kepolisian. Pada prakteknya, akibat dari perbedaan pemahaman kedua lembaga terhadap undangundang yang berlaku, kedua institusi tersebut saling bertindihan dan masingmasing merasa bahwa domain penegakan hukum terkait korupsi adalah milik mereka tanpa ada koordinasi yang signifikan. Hal ini tentu saja berdampak pada tidak efektifnya pemberantasan korupsi karena di dua institusi tersebut, terdapat perbedaan metode dalam mengimplementasikan kewenangannya. Selain itu, keduanya juga memiliki visi dan misi yang berbeda. Pada situasi seperti inilah, KPK lahir dengan harapan dapat melakukan supervisi dan pemantauan terhadap Kejaksaan dan Kepolisian serta mengambil alih kewenangan tersebut dalam kondisi tertentu. Namun, pada kenyataannya terdapat beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa KPK belum mampu menjalankan fungsi tersebut dan bahkan muncul konflik antara KPK dengan Kepolisian, misalnya dalam kasus “Cicak dan Buaya”. Perpecahan seperti ini akan terus terjadi jika masing-masing lembaga masih berlomba untuk menindak dan mengabaikan pentingnya koordinasi antar lembaga (Hamzah, 2012). Hal senada juga diungkapkan oleh Ginting (2004) dalam tesisnya. Menurut Ginting, karena ada kewenangan yang mirip antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, maka hal ini dapat memicu terjadinya benturan antar lembaga tersebut dalam menjalankan tugas fungsionalnya. Kemudian terkait dengan fungsi koordinasi dan supervisi oleh KPK terhadap lembaga lain, aturan perundangan yang dijadikan dasar yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak mengatur secara jelas mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan apabila lembagalembaga tersebut tidak mengikuti atau mematuhi arahan dari KPK sebagai lembaga supervsi. Yang terakhir, kewenangan KPK sebenarnya tidak diikuti oleh pertanggungjawaban yang jelas atas kewenangan tersebut. Pertanggungjawaban yang diatur adalah kepada publik, sedangkan makna “publik” itu sendiri sangat luas. Di dalam melaksanakan kewenangannya, KPK pasti akan bersinggungan dengan lembaga-lembaga lain yang juga memiliki kewenangan tersendiri.



50

Misalnya, KPK akan berhubungan dengan Kepolisian, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara, dll. Apabila tidak terdapat aturan yang jelas dalam undang-undang mengenai sanksi dan prosedur koordinasi antar lembaga tersebut, maka tugas KPK dalam melaksanakan pemberantasan korupsi akan terhambat(Ginting, 2004). Apabila dibandingkan, anggaran penanganan perkara antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian sangat berbeda. Untuk tahun 2011, anggaran penyelesaian kasus yang dimiliki KPK adalah sebesar Rp 170 miliar atau rata-rata Rp 400 juta per kasus. Di tahun 2012, angka ini ditingkatkan menjadi Rp 736 juta per kasus. Ini adalah anggaran secara keseluruhan yaitu untuk penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan. Bagaimana dengan anggaran di POLRI? Pada tahun 2011, anggaran penyelesaian per kasus adalah sebesar Rp 37,8 juta. Sedangkan pada tahun 2012, anggaran per kasus adalah sebesar Rp 68 juta. Di kejaksaan, untuk tahun 2011, anggaran penyelesaian per kasus adalah sebesar Rp 48,6 juta dan untuk tahun 2012 meningkat menjadi Rp 81 juta per kasus (Soesatyo,2010). 3.2

Pola Kerja Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Independent Commission Against Corruption

3.2.1 Latar Belakang ICAC dan Korupsi di Hong Kong Sistem kenegaraan di Hong Kong sedikit berbeda dengan sistem hukum di negara lain. Sejak tanggal 1 Juli 1997, Hong Kong dikembalikan kepada kedaulatan Republik Rakyat Cina. Sebelumnya, Hong Kong adalah milik Inggris berdasarkan Konvensi Peking yang menyatakan bahwa Hong Kong disewakan pada Inggris selama 99 tahun sejak 1898 hingga 1997. Berdasarkan deklarasi bersama antara Inggris dan RRC, Hong Kong menjadi suatu wilayah khusus yang disebut Special Administrative Region atau SAR. Sistem hukum yang dianut Hong Kong adalah berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Rakyat Cina, yakni wilayah dengan prinsip satu negara dua sistem yang memiliki Basic Law. Basic Law ini mengatur tentang prinsip umum, hubungan Hong Kong dengan pemerintah pusat di Beijing, hak-hak dasar dan kewajiban penduduk, struktur politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, olahraga, Universitas Indonesia


51

agama, tenaga kerja, tugas sosial, masalah luar negeri, interpretasi dan pengubahan Basic Law, serta ketentuan tambahan (Djaja, 2008). Cara hidup sosialis seperti di daratan Cina tidak diterapkan di Hong Kong. Hong Kong menjalani cara hidup kapitalis sampai dengan 50 tahun ke depan sejak 1 Juli 1997. Sesuai Hukum Dasar, Hong Kong memiliki independensi dari RRC termasuk dalam bidang eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Sistem hukum setelah peralihan antara sebelum tahun 1997 dan setelah tahun 1997 tidak banyak berubah. Sistem peradilan tetap memakai sistem Jury yang dipertahankan sebagaimana di Inggris. Prinsip Presumption of Innocence sebelum adanya keputusan hakim pun tetap dipertahankan (Djaja, 2008). Hong Kong saat ini telah dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat korupsi paling rendah di dunia. Di tahun 2012, Hong Kong mendapatkan skor 77 dengan peringkat 12 dunia (Transparency International, 2011). Lembaga kepolisian Hong Kong saat ini dikenal sebagai lembaga kepolisian yang paling efektif dan tidak korup di Asia. Akan tetapi, jauh sebelum kondisi ini tercapai, Hong Kong pernah mengalami situasi di mana korupsi begitu merajalela. Sekitar tahun 1960-an sampai 1970-an, korupsi begitu merajalela di sektor publik. Contoh nyata yang dapat menggambarkan betapa parahnya kondisi saat itu misalnya ketika seseorang hendak dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulan, maka ia harus memberikan suap terlebih dahulu kepada petugas ambulan tersebut. Contoh lain, apabila seorang pasien rumah sakit ingin dilayani, maka ia juga harus memberikan suap. Hal tersebut terjadi secara wajar di Hong Kong pada masa tersebut. Korupsi paling besar terutama dilakukan di institusi kepolisian. Penyelewengan terjadi di seluruh struktur hierarkis kepolisian dari tingkat terendah hingga pimpinan di tingkat atas (icac.org.hk, 2012). Menurut Klitgaard (1998), terdapat tiga perbuatan korupsi yang lazim dilakukan oleh kepolisian pada masa itu. Tiga perbuatan tersebut adalah peredaran obat terlarang, perjudian dan pelacuran, serta yang terakhir adalah pelanggaran lalu lintas. Sejak abad ke-19, Hong Kong telah menjadi pusat dari kegiatan produksi dan ekspor ulang obat-obatan terlarang. Sekitar awal 1970-an, diperkirakan



52

sebanyak 50 ton candu dan 10 ton morfin dikirim menuju Hong Kong setiap tahunnya dari wilayah “segitiga emas” yang berada di perbatasan Birma, Laos, dan Thailand. Jumlah sebesar itu dikonsumsi oleh sekitar 80.000 pecandu di Hong Kong. Para pengedar dan pebisnis obat terlarang secara rutin melakukan pembayaran dalam rangka pembagian keuntungan kepada para perwira kepolisian. Ini dilakukan sebagai upaya agar bisnis mereka tidak diganggu. Jumlah yang dibayarkan kurang lebih sebanyak 10.000 dolar Hong Kong yang diberikan kepada para perwira kepolisian. Selain sebagai imbalan tutup mulut, keuntungan lainnya adalah para pebisnis obat terlarang ini akan diberikan isyarat dini tentang adanya rencana penyerbuan oleh eselon-eselon yang lebih tinggi. Untuk memuaskan pihak atasan, biasanya perwira-perwira ini melakukan penangkapan palsu atau berpura-pura agar disangka bahwa mereka tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Polisi juga memiliki sindikat tersendiri. Para perwira menengah bertugas melakukan penarikan uang dari pusat-pusat obat terlarang. Perwira polisi yang jabatannya lebih tinggi kemudian menerima sebagian besar uang tersebut sebagai uang tutup mata. Hal ini terjadi secara terus menerus dan terorganisir Menurut Klitgaard, selain dalam bisnis obat-obatan terlarang, kepolisian juga turut berperan dalam memakmurkan bisnis judi dan pelacuran. Serupa dengan bisnis obat terlarang, bisnis perjudian juga memberikan suap kepada pihak kepolisian yang korup sehingga mereka dapat menerima informasi jika akan dilakukan penyergapan mendadak oleh polisi. Kasino-kasino besar di Hong Kong setiap harinya membayar hingga 10.000 dolar Hong Kong demi mendapatkan perlindungan usaha mereka yang memiliki volume harian sebesar 600.000 dolar Hong Kong dan memiliki laba harian sebesar 25.000 dolar Hong Kong. Para bandar judi pacuan kuda di Hong Kong setiap minggunya membayar antara 1.500 hingga 3000 dolar Hong Kong kepada polisi, tergantung besar taruhan yang dilakukan. Dalam bidang pelacuran, polisi disuap untuk mengabaikan penegakan peraturan tentang perekrutan pelacur, tempat-tempat pelacuran yang tidak memiliki izin, serta aksi mereka dalam menarik pelanggan. Selain dalam bidang prostitusi, Klitgaard juga mengemukakan bahwa polisi lalu lintas turut serta mengambil bagian dalam korupsi. Polisi lalu lintas biasanya menerima suap dari para pengguna jalan seperti supir taksi dan



53

pengemudi truk untuk membereskan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Apabila para pelanggar lalu lintas ini telah membayar kepada polisi lalu lintas, maka mereka tidak perlu lagi menerima tuntutan pengadilan, atau akan menerima hukuman yang lebih ringan. Pemasukan dari hal tersebut kurang lebih sebesar 65.000 dolar Hong Kong setiap bulan. Di dalam sindikat kepolisian sendiri, uang tersebut lalu dibagi secara sistematis dan rapi. Pembagiannya antara lain 50 dolar Hong Kong untuk seorang kopral satu, 150 dolar Hong Kong untuk seorang sersan, 500 dolar Hong Kong untuk seorang inspektur, 1000 dolar Hong Kong untuk inspektur kepala, 3000 dolar Hong Kong untuk letnan kolonel polisi, dan 4000 dolar Hong Kong untuk kolonel polisi. Masih menurut Klitgaard, polisi yang melakukan penarikan uang kepada para pebisnis tersebut terkadang melakukan pemerasan dan intimidasi. Hal ini mengakibatkan masyarakat merasa takut untuk berurusan dengan polisi. Para polisi pun menjadi bersikap angkuh kepada masyarakat karena dalam setiap kesempatan selalu mencari uang suap untuk menyelesaikan masalah mulai dari karcis parkir hingga tuntutan hukum. Hal ini menyebabkan rusaknya citra lembaga kepolisian di Hong Kong. Ini berimplikasi kepada menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Rusaknya kepercayaan tersebut berdampak buruk terhadap Hong Kong secara nasional maupun internasional. Sebuah studi memperlihatkan bahwa pada masa itu, 70 persen berita tentang Hong Kong di Inggris adalah seputar praktek korupsi (Klitgaard, 1998). Setelah bertahun-tahun bertahan dengan kondisi demikian, pada akhirnya di awal tahun 1970-an masyarakat Hong Kong mulai menekan pemerintah untuk segera melakukan tindakan nyata terkait korupsi yang merajalela. Salah satu titik puncak dari pergolakan masyarakat adalah ketika terjadi peristiwa pelarian salah satu perwira kepolisian bernama Peter Godber. Godber adalah seorang polisi dengan pangkat Chief Police Superintendent yang memiliki aset dari hasil korupsi sebesar 4,3 juta dolar Hong Kong. Masyarakat Hong Kong yang marah segera turun ke jalan dan menuntut keras pemerintah untuk menuntaskan korupsi dan menangkap Godber. Gubernur Sir Murray MacLehose selaku Chief Executive atau pemimpin pemerintahan Hong Kong segera merespon kondisi ini. Ia kemudian menginstruksikan Sir Alastair Blair-Kerr, seorang hakim senior, untuk



54

mempelajari apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Blair-Kerr memberikan dua laporan, yang pertama adalah mengenai analisis keberhasilan Godber melarikan diri, dan yang kedua adalah pernyataan bahwa perlu dibentuk sebuah lembaga anti korupsi independen yang terpisah dari kepolisian. Sebelumnya di kepolisian terdapat ACO (Anti Corruption Office) yang dibentuk pada tahun 1972. Akan tetapi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh ACO yang masih termasuk ke dalam jajaran kepolisian yang memang korup, tidak berjalan mulus. Kaburnya Godber adalah bukti ketidakberdayaan polisi. Berdasarkan laporan Blair-Kerr, MacLehose kemudian mengumumkan dalam sebuah pertemuan legislatif bahwa akan dibentuk suatu badan independen dengan tugas spesifik menangani korupsi. Tindak lanjut dari pernyataan MacLehose akhirnya terwujud pada Februari 1974 dengan didirikannya ICAC (icac.org.hk, 2012). Dalam perkembangan berikutnya hingga sekarang, ICAC dipandang berhasil dalam upayanya mengurangi kasus korupsi. Selain itu, kepercayaan masyarakat Hong Kong tumbuh dan serta merta mendukung lembaga ini. Tugas penting pertama yang dilakukan ICAC adalah menangkap Peter Godber, yang berhasil dilakukan pada tahun 1975. Godber berhasil ditangkap dan diekstradisi menuju Hong Kong dari Inggris. Sampai saat ini, ICAC terus bekerja menangani korupsi di Hong Kong dan menunjukkan hasil yang memuaskan (LAN, 2007) 3.2.2 Strategi ICAC Dalam memberantas korupsi di Hong Kong, ICAC memiliki tiga fokus utama yakni penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Ketiga fokus kerja tersebut tertuang ke dalam tiga departemen yang ada di dalam struktur organisasi ICAC: 1)

Departemen Operasi (Operation Department)

2)

Departemen Pencegahan Korupsi (Corruption Prevention Department)

3)

Departemen Hubungan Masyarakat (Community Relations Department).

Selain tiga departemen tersebut, terdapat Administration Branch yang bertugas melayani ketiga departemen secara administrasi dan kepegawaian. Berikut ini



55

adalah rancangan strategi yang dijalankan oleh masing-masing departemen yang dikutip dari website resmi ICAC (icac.org.hk, 2012). 3.2.2.1 Departemen Operasi Departemen Operasi adalah departemen yang memiliki fungsi penindakan. Fungsi tersebut dilaksanakan dengan beberapa langkah. Pertama, departemen ini menerima dan mempertimbangkan pengaduan atau laporan terjadinya praktek korupsi. Kemudian, departemen ini menginvestigasi pengaduan tersebut dengan berdasarkan pada aturan yang jelas yakni ICAC Ordinance, Prevention of Bribery Ordinance, dan Election (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance. Fungsi penyidikan yang dilakukan oleh Departemen Operasi terbagi ke dalam dua sektor yakni penyidikan sektor pemerintah dan penyidikan sektor swasta. Ini berarti ICAC tidak hanya membatasi diri pada korupsi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah saja namun juga turut berperan dalam pemberantasan korupsi di sektor privat/swasta. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Departemen Operasi mencanangkan empat strategi: 1) Investigasi Proaktif Strategi ini didasari oleh pemikiran bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang bersifat rahasia dan sulit untuk dideteksi. Dalam melakukan investigasi, pegawai ICAC berusaha aktif dengan cara memelihara hubungan dengan kontak-kontak tertentu di sektor privat dan sektor publik untuk bertukar informasi dan memperoleh kerjasama. Kemudian, dalam melakukan investigasi, ICAC memanfaatkan teknologi informasi untuk memperoleh serta menganalisa data kriminal. ICAC juga memiliki informan serta agen yang menyamar untuk tujuan investigasi. 2) Kerjasama Lembaga Dalam memberantas korupsi, ICAC bekerjasama secara aktif dengan lembaga-lembaga lain. Salah satunya, ICAC bekerjasama dan menjalin hubungan yang baik dengan penegak hukum, baik itu di Hong Kong, Daratan Utama (RRC), maupun dengan negara lain. Selain itu, ICAC juga bekerjasama

dengan lembaga-lembaga pemerintahan dalam upaya

meminimalisir peluang melakukan korupsi di sektor pelayanan publik Universitas Indonesia


56

3) Hubungan Internasional ICAC mengembangkan dan mengkonsolidasikan jaringan internasional untuk membantu pemberantasan korupsi. Hal ini terurai dalam tiga aktivitas. Pertama, saling bertukar informasi, mengadakan kunjungan, dan dilatih oleh berbagai lembaga penegak hukum di negara lain di dunia, misalnya FBI, The London Metropolitan Police, The Royal Canadian Mounted Police, dan banyak lembaga penegak hukum lainnya. Aktivitas yang kedua adalah turut berpartisipasi dalam inisiatif pergerakan anti korupsi internasional, konferensi, simposium, dan kelompok kerja, contohnya dalam Interpol Group of Experts on Corruption dan The AntiCorruption and Transparency Task Force of the Asia-Pacific Economic Cooperation. Yang terakhir, ICAC menyelenggarakan ICAC Symposium serta menerbitkan ICAC International Anti-Corruption Newsletter untuk bertukar pengalaman dan mempererat kerjasama antar lembaga penegak hukum. 4) Teknologi yang Mutakhir dan Spesialisasi Kemampuan ICAC menekankan pada peralatan dan teknologi informasi yang mutakhir serta kemampuan yang terspesialisasi untuk memberantas korupsi diantaranya perekam video dan audio untuk mewawancara tersangka dengan dukungan penuh dari pengadilan serta pengacara, kemampuan komputer forensik yang handal untuk mendapatkan data bukti pengadilan, serta kemampuan khusus investigasi keuangan untuk melacak bukti korupsi. 3.2.2.2 Departemen Pencegahan Korupsi Departemen Pencegahan Korupsi adalah departemen yang menjalankan fungsi pencegahan korupsi di Hong Kong. Sesuai ICAC Ordinance, maka tugasnya adalah memeriksa praktek dan prosedur departemen-departemen milik pemerintah serta badan publik dan mengevaluasi segala hal yang dapat memicu korupsi, serta berdasarkan permintaan, memberikan saran terhadap organisasi swasta atau individu tentang bagaimana mencegah korupsi. Departemen ini memiliki rancangan strategi sebagai berikut:



57

1) “Pencegahan Lebih Baik dari Pengobatan” ICAC percaya bahwa pencegahan lebih baik dari pengobatan. Oleh karena itu, Departemen Pencegahan Korupsi mengembangkan sebuah konsep yang dapat menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi yakni prosedur yang transparan dan akuntabel, kontrol dan kepemimpinan yang efektif, serta upaya penjagaan dan sistem kontrol yang telah dioptimalkan. 2) Pemeriksaan Mendalam pada Area Rawan Korupsi ICAC melalui Departemen Pencegahan Korupsi melakukan peninjauan dan revisi atas praktek dan prosedur yang terjadi di departemen milik pemerintah dan badan-badan publik. Area-area tersebut dijadikan prioritas, dan ICAC bekerja secara dekat dengan organisasi klien untuk mengidentifikasi fungsi dan sistem yang rentan terhadap dilakukannya praktek korupsi. 3) Saran yang Tepat Waktu Departemen Pencegahan Korupsi percaya bahwa pencegahan sejak awal akan efektif untuk mencegah korupsi. Oleh karena itu, ICAC melalui Departemen Pencegahan Korupsi melakukan pemantauan terhadap segala perkembangan di kebijakan publik, serta inisiatif pemerintahan dan hukum untuk dapat memberikan saran dan nasehat yang tepat pada waktunya kepada lembaga-lembaga pemerintah, departemen milik pemerintah, serta badan publik untuk memastikan upaya anti korupsi telah ada di dalamnya sejak awal. 4) Kerjasama dengan Manajemen Departemen Pencegahan Korupsi selalu siap sedia untuk membantu sektor publik dan privat untuk mencegah korupsi. Hal ini dilakukan dengan langkah membuat suatu kerjasama dengan departemen pemerintah dan badan publik dengan membentuk Grup Pencegahan Korupsi yang mengidentifikasi area rawan korupsi dan merancang strategi pencegahan. Selain itu, berdasarkan permintaan, Departemen Pencegahan Korupsi menyelenggarakan jasa konsultasi gratis dan rahasia kepada perusahaanperusahaan swasta untuk mencegah korupsi yang dijalankan oleh Advisory Service Group.



58

3.2.2.3 Departemen Hubungan Masyarakat Departemen ketiga di dalam struktur ICAC adalah Departemen Hubungan Masyarakat. Departemen ini memiliki tugas yakni mendidik masyarakat agar turut serta melawan korupsi, dan berupaya memperoleh dukungan masyarakat dalam memberantas korupsi. Dua tugas tersebut tertuang ke dalam tiga strategi: 1) Penggunaan Media Massa ICAC melalui Departemen Hubungan Masyarakat menggunakan berbagai jenis media untuk menyebarkan pesan anti korupsi kepada masyarakat Hong Kong. Terdapat empat media yang digunakan. Pertama, iklan melalui televisi, radio, serta media cetak yang menginformasikan usaha serius ICAC untuk memberantas korupsi agar mendapatkan dukungan dari publik Hong Kong. Kedua, kisah drama berseri yang ditayangkan di televisi dan radio yang berdasarkan kasus korupsi nyata untuk menggambarkan efektivitas ICAC dalam membawa koruptor kepada hukum. Ketiga, departemen melakukan konferensi pers yang membahas kasus yang sedang ditangani dan aktivitas-aktivitas ICAC lain. Terakhir, Departemen Hubungan Masyarakat membuat website yang menyediakan kepada masyarakat berita-berita terbaru ICAC, informasi tentang pencegahan korupsi, serta akses kepada produk-produk audio visual ICAC dan publikasi-publikasi lainnya. 2) Kontak Langsung ICAC bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui tujuh cabang regional yang berlokasi strategis di seluruh Hong Kong. Terdapat tiga strategi yang dijalankan terkait dengan hal ini yakni mengorganisir program pencegahan korupsi dan aktivitas distrik untuk masyarakat setempat, mengunjungi masyarakat secara individu maupun organisasi untuk memperoleh dukungan mereka, serta mengorganisir aktivitas bersama dengan organisasi lain. 3) Program Tailor-Made (Penyesuaian Kebutuhan Sasaran) ICAC mengimplementasikan strategi dan memberikan pesan anti korupsi dengan disesuaikan pada sasaran yang akan dituju. Sejak tahun 1991,



59

Departemen Hubungan Masyarakat mengadopsi Programme Plan Approach untuk menjangkau sektor-sektor masyarakat yang berbeda. Departemen bekerja bersama-sama dengan kelompok spesifik di masyarakat seperti pebisnis, profesional, pegawai pelayanan publik, para pemuda, dan menjalankan pendidikan serta pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari tiap individu di dalam kelompok tersebut, kemudian departemen juga membuat program pencegahan korupsi untuk kelompok yang spesifik tersebut. Terpisah dari kelompok-kelompok tersebut, Departemen Pencegahan Korupsi juga mempromosikan pesanpesan spesifik anti korupsi seputar pemilihan umum yang bersih dan adil serta perihal pengaduan korupsi (icac.org.hk, 2012) 3.2.3 Pola Kerja ICAC Commissioner pertama ICAC adalah Sir Jack Cater. Di masa awal penyusunan struktur, ia merasa bahwa tidak mungkin untuk merekrut pegawai dari kepolisian dan pegawai negeri Hong Kong secara sembarangan. ICAC memerlukan pegawai yang benar-benar berkualitas dan jujur. Cater kemudian merekrut para perwira polisi berpengalaman dari Inggris dan menunjuk beberapa polisi senior Hong Kong yang sudah terjamin integritasnya. Ia juga merekrut pemuda-pemuda Hong Kong dan melatih mereka. Seluruh pegawai ICAC disaring secara ketat dan diselidiki latar belakangnya. Anggaran pemerintah Hong Kong yang diberikan kepada ICAC sangat besar, yang menunjukkan bahwa pemimpin Hong Kong memberikan dukungan yang kuat terhadap badan baru ini. Sementara itu, selang beberapa waktu, masyarakat juga mendukung ICAC karena melihat kesungguhan dan efektivitas dari ICAC dalam menangani pelaku-pelaku korupsi kelas berat seperti Peter Godber (Klitgaard, 1998). Sejak didirikan tahun 1974, ICAC didukung oleh pegawai yang terdiri dari dua kategori. Yang pertama adalah Commission Against Corruption Officer (CACO) yang secara khusus dibentuk untuk tugas pemberantasan korupsi. Kemudian di tahun 1976, dilakukan penambahan tingkatan yakni Commission Against Corruption Investigator (CACI). CACI adalah tingkatan pegawai lanjutan yang memiliki kemampuan khusus pengawasan. Kategori pegawai yang kedua



60

adalah pegawai negeri yang sama dengan pegawai negeri lain di pemerintahan Hong Kong, akan tetapi dengan penambahan gelar Commission Against Corruption (CAC) di akhiran pangkat pegawai negeri mereka. Mereka mendapatkan gaji yang sama besarnya dengan pegawai negeri lain. ICAC memiliki struktur kepangkatan tersendiri. Selain Commissioner yang bertanggung jawab langsung pada Chief Executive, terdapat enam tingkatan pangkat di tingkat direktorat, lima tingkatan di CACO, dan lima tingkatan di CACI. Gaji pegawai ICAC berbeda dengan gaji pegawai negeri biasa. Pada tahun 1989, untuk menegaskan status spesial ICAC dan independensinya dari pegawai pemerintah, dibuatlah ICAC Pay Scale (IPS). Sebelumnya, gaji dan remunerasi pegawai ICAC secara umum sama dengan Kepolisian Hong Kong (JSSCS, 2012). ICAC memiliki anggaran tahunan yang cukup besar. Pada tahun 2010, ICAC memiliki anggaran sebesar 814,2 juta dollar Hong Kong. Kemudian di tahun berikutnya di 2011, anggaran ICAC bertambah menjadi 824,1 juta dollar Hong Kong. Di tahun 2012, ICAC menambah anggaran secara cukup signifikan hingga sebanyak 875,5 juta dollar Hong Kong (gov.hk, 2012). Apabila dikonversi pada rupiah menurut kurs saat ini, maka rata-rata anggaran ICAC adalah berada sedikit di atas 1 Triliun rupiah. Contohnya, di tahun 2012, anggaran ICAC adalah Rp 1,085 Triliun. Klitgaard menjelaskan bahwa sejak awal, Sir Jack Cater menerapkan aturan ketat bagi pegawai-pegawai baru ICAC. Ia menyusun strategi imbalan dan hukuman yang tegas yang dimaksudkan untuk menjaga integritas dan moralitas dari pegawai. Kaidah-kaidah pegawai negeri biasa tidak berlaku bagi pegawai ICAC. Peningkatan karir dapat dilakukan tergantung dengan prestasi pegawai tersebut, berbeda dengan pegawai negeri pada umumnya. Pimpinan ICAC juga dapat sewaktu-waktu benar-benar memecat pegawai ICAC sendiri yang diindikasikan korupsi. Kehidupan kelas mewah bukanlah kehidupan yang dilakukan di antara para pegawai ICAC. Sejak tahun 1997 yakni setelah Hong Kong diserahkan kembali oleh Inggris, commissioner ICAC dipilih dengan cara ditunjuk oleh Dewan Negara Republik Rakyat Cina berdasarkan rekomendasi dari Chief Executive Hong Kong (Klitgaard, 1998).



61

Secara konsisten, ICAC menjalankan strateginya yang berkesinambungan yang terbagi ke dalam tiga fase. Fase awal adalah membangun kepercayaan dan legislasi, fase kedua pemberian layanan dan informasi, dan fase ketiga yang dilakukan sampai sekarang yakni mengedepankan leadership, ownership, dan partnership. Pada fase awal di tahun 1974 hingga tahun 1980-an, ICAC berupaya membangun kepercayaan publik dengan cara menangani koruptor kelas kakap dan menuntaskannya. Masyarakat yang sebelumnya tidak percaya menjadi mulai percaya dengan melihat keseriusan dan keberanian ICAC. Kemudian di fase kedua antara tahun 1980-an awal hingga awal tahun 1990-an, ICAC berfokus pada pemberian layanan kepada departemen-departemen dan badan publik serta sektor privat dengan melatih mereka, memberikan materi-materi anti korupsi, dan memberi informasi cara menghindari korupsi. Di fase terakhir yakni tahun 1990an hingga sekarang, ICAC berfokus pada peningkatan keteladanan para pemimpin, meningkatkan rasa memiliki pegawai pemerintahan pada institusinya, serta membangun kemitraan antar lembaga pemerintahan (Hamzah, 2012). Dalam melakukan pekerjaannya, ICAC memiliki landasan konstitusi yang jelas yang terdiri dari tiga peraturan. Yang pertama adalah The Independent Commission Against Corruption Ordinance yang mengatur tentang wewenang komisioner, wewenang penyidik, parameter dilakukannya investigasi, prosedur terhadap tersangka dan barang bukti, serta kewenangan-kewenangan ICAC lainnya. Secara garis besar, The Independent Commission Against Corruption Ordinance adalah instrumen yang memberikan kekuatan kepada ICAC untuk menjalankan fungsinya sekaligus membatasi kekuatan tersebut. Peraturan kedua adalah The Prevention of Bribery Ordinance. Peraturan ini mendefinisikan secara spesifik tentang penyuapan yang melibatkan pelayanan publik, badan publik, serta pegawai sektor privat atau swasta. Selain itu, peraturan ini menegaskan kekuatan ICAC untuk membongkar dan mengidentifikasi transaksi dan aset yang disamarkan oleh praktek korupsi. Dalam rangka mencegah kaburnya pelaku korupsi, peraturan ini juga memberikan kewenangan untuk menahan dokumen perjalanan tersangka. Yang terakhir, peraturan ini berfungsi untuk menjaga kerahasiaan dari aktivitas investigasi ICAC.



62

Peraturan ketiga mengatur hal yang lebih spesifik yakni pemilihan umum. The Elections (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance diberlakukan untuk memastikan pemilihan umum yang dilakukan di Hong Kong bersifat adil, terbuka, jujur, dan bebas dari praktek kotor korupsi (icac.org.hk, 2012) Setiap tahunnya ICAC menerbitkan sebuah dokumen (ICAC Annual Report) yang berisi penjelasan tentang kebijakan objektif yang dijalankan. Terdapat empat hal pokok yang tercantum dalam dokumen tersebut: 1)

Policy Objectives, berisikan hasil akhir yang harus dicapai oleh suatu program dan hasil yang telah tercapai

2)

Key Result Areas, berisikan penjelasan mengenai unsur-unsur yang diperlukan dalam mewujudkan policy objectives dan kemajuan yang telah dicapai

3)

Indicators, berisikan penjelasan mengenai bagaimana pemerintah melakukan uraian kerja dalam mencapai hasil yang terdapat dalam key result areas

4)

Initiatives, berisi penjelasan mengenai langkah-langkah khusus yang dilakukan atau akan dilakukan guna mencapai hasil dalam key result areas dan sasaran yang dicapai atau akan dicapai (Djaja, 2008)

Laporan tersebut adalah suatu bentuk transparansi program yang dilakukan oleh ICAC kepada masyarakat luas sehingga masyarakat mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh ICAC serta dapat memberikan penilaian terhadap kinerja ICAC. Selain itu, setiap tahun dilakukan evaluasi terhadap kinerja ICAC (ICAC Annual Survey) yang dilakukan oleh lembaga survey swasta yang dipilih melalui mekanisme tender dan bukan dilakukan oleh ICAC sendiri. Hasil Survey ini dipublikasi setiap tahun. Survey ini dilakukan terhadap warga Hong Kong untuk mengetahui sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap kinerja ICAC dan untuk mengetahui persepsi masyarakat Hong Kong terhadap korupsi dan pemberantasan korupsi di Hong Kong (ICAC Annual Survey 2011). Djaja (2008) juga menjelaskan bahwa untuk mengawasi kinerja ICAC di tingkat pimpinan atau Commissioner, Chief Executive Hong Kong membentuk



63

suatu dewan penasihat yakni Advisory Committee on Corruption. Dewan ini menjalankan fungsi kontrol terhadap ICAC agar tetap berada pada jalurnya. Tugas dari Advisory Committee on Corruption antara lain memberi nasihat kepada para Commissioner mengenai setiap aspek permasalahan korupsi yang dihadapi oleh ICAC. Untuk tugas ini, dewan bertugas untuk menjaga agar setiap kebijakan ICAC tetap terawasi. Selain itu, dewan juga memberi nasehat mengenai tindakan yang perlu dilakukan ICAC, menerima laporan tentang tindakan disiplin yang dilakukan oleh Commissioner ICAC, mempertimbangkan perkiraan anggaran ICAC, meneliti laporan tahunan ICAC dan kemudian melaporkannya kepada Chief Executive Hong Kong. Dewan ini adalah perpanjangan tangan dari Chief Executive untuk mengawasi ICAC secara ketat karena ICAC memang bertanggung jawab kepada pemimpin Hong Kong. Kemudian, sebagai upaya untuk mencegah pegawai ICAC sendiri melakukan praktek korupsi, terdapat suatu sistem pengawasan internal oleh Internal Investigation and Monitoring Group yang melakukan penyidikan ke dalam tubuh ICAC sendiri agar integritas ICAC dan pegawainya tetap terjaga. Apabila terjadi praktek korupsi di dalam ICAC, maka dapat secepatnya diambil tindakan. Pada tingkat departemen, terdapat komite pengawas yang bertugas mengawasi kinerja dan memberikan rekomendasi terhadap departemen. Komitekomite ini beranggotakan unsur-unsur masyarakat. Pada Departemen Operasi, terdapat Operations Review Committee. Pada departemen Pencegahan korupsi, terdapat Corruption Prevention Advisory Committee, dan pada Departemen Hubungan Masyarakat, terdapat Citizen Advisory Committee on Community Relations. Komite-komite tersebut tidak hanya memberikan rekomendasi kepada departemen, akan tetapi juga memastikan rekomendasinya dijalankan oleh departemen terkait (Djaja, 2008). ICAC juga memiliki ICAC Complaints Committee yang berfungsi menerima keluhan masyarakat (ICAC, 2011). Bagaimanakah

ICAC

menyelesaikan

setiap

kasus

korupsi

yang

dilaporkan? Dalam bukunya, Djaja (2008) juga menjelaskan bahwa kasus-kasus yang masuk akan melalui empat tahapan penyelesaian perkara meliputi tahap pelaporan, tahap penyelidikan, tahap penyidikan, dan tahap penuntutan. Selain



64

berasal dari laporan, ICAC juga memiliki intelijen yang dapat mendeteksi terjadinya tindak korupsi. Dalam proses pelaporan, ICAC memiliki Report Centre atau pusat pelaporan yang berlokasi di markas besar ICAC. Pusat pelaporan ini memiliki enam seksi yang melayani laporan selama 24 jam secara bergiliran. Di pusat pelaporan ini juga terdapat Quick Response Team yang bertujuan untuk melayani laporan masyarakat dengan cepat. Pusat pelaporan ini sangat efisien karena memiliki peralatan yang canggih dan sangat terbuka. Masyarakat dapat menghubungi nomor hotline dan dapat mengirimkan laporan lewat pos. Selain lewat kantor pelaporan di markas besar, masyarakat juga dapat melapor kepada kantor cabang/regional yang tersebar di tujuh wilayah strategis di Hong Kong melalui surat, telepon, datang langsung, dan bertemu langsung dengan pejabat ICAC. Kerahasiaan identitas dari pelapor tindakan korupsi akan dirahasiakan dan semua akan diperlakukan sama. Dalam memperlakukan laporan ini, tidak ada campur tangan apapun dari luar, kecuali Chief Eexecutive Hong Kong itu sendiri dalam rangka pengarahan (Djaja, 2008). Dalam proses penyelidikan, divisi yang bertanggung jawab adalah B3 atau Investigation Branch. Metode yang digunakan mencakup dua hal. Yang pertama adalah intelijen taktis, yakni melakukan rekrutmen dan pengendalian informan, serta melakukan penyamaran atau undercover yang teregistrasi dengan kode, bukan dengan nama. Informan dan para penyamar ini mengumpulkan data dan informasi yang diserahkan kepada ICAC. Penggunaan taktik ini dilakukan hanya dalam keadaan tertentu, misalnya ketika cara-cara konvensional tidak berhasil, atau menyangkut target tersangka yang sulit karena pengendalian informan dan penyamaran membutuhkan dana yang besar. Metode intelijen kedua adalah intelijen strategis, yang mengendalikan data, baik yang diperoleh sendiri oleh ICAC maupun dari luar. Proses analisis data ini menggunakan sistem yang sangat canggih, dan jaringannya dibuat secara khusus, tidak terhubung dengan jaringan komputer ICAC biasa (Djaja, 2008). ICAC dapat melakukan penyadapan telepon dan sensor surat secara selektif dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Chief Executive Hong Kong dengan alasan yang dapat dibenarkan. Cara seperti ini terbukti sangat efektif



65

dalam melacak koruptor di Hong Kong. ICAC juga dapat meminta kepada bank untuk memberikan keterangan rekening milik tersangka yang sedang diperiksa (Mochtar, 2006). Proses penyidikan di ICAC dilakukan dengan interview, yang bersifat tanya jawab yang selalu direkam dengan audio-video dan kemudian dibuat transkripnya. Di kantor ICAC terdapat banyak ruangan pemeriksaan untuk melakukan hal tersebut. Setiap ruangan dilengkapi dengan perangkat perekam yang mencakup dua buah kamera, satu untuk merekam secara layar lebar dan satu untuk merekam wajah secara close-up. Dalam rekaman tersebut akan tertera petunjuk tanggal dan jam. Kemudian, terdapat pula tiga alat video recorder serta sebuah cermin berukuran besar untuk menunjukkan pantulan gambar di dinding di belakang kamera agar terlihat keseluruhan isi ruangan sehingga apabila terjadi intimidasi apapun oleh penyidik akan terungkap. Hasil rekaman akan dibuat rangkap tiga, satu untuk tersangka, satu untuk penyidik, dan satu lagi untuk digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Ruangan interview didesain sedemikian rupa untuk proses ini. Ruangan dibuat kedap suara, dan pada dindingnya terdapat tulisan mengenai hak tersangka yang sedang diperiksa (Djaja, 2008). Masih menurut Djaja (2008), mirip dengan yang dilakukan oleh FBI di Amerika Serikat, untuk mengenali tersangka oleh para saksi, dilakukan sistem line up, yakni para tersangka dijejerkan di dalam suatu ruangan dengan kaca satu arah, dan saksi melihat dari balik kaca. Para tersangka tidak dapat melihat saksi dan saksi dapat melihat tersangka, namun suara apapun dapat terdengar dari kedua belah pihak sehingga tersangka dapat mengetahui apabila ternyata saksi diintimidasi oleh penyidik ICAC. Sistem penahanan tersangka juga sangat canggih, terdapat petugas khusus berseragam dengan identitas yang jelas dan para penyidik ICAC tidak dapat sewenang-wenang menggunakan mereka untuk menekan tersangka korupsi. Seluruh proses penyidikan oleh ICAC dapat dikatakan sangat baik dan canggih karena seluruhnya dirancang secara khusus oleh satu bagian bernama Technical Support. ICAC tidak memiliki kewenangan dalam hal penuntutan terhadap tersangka korupsi. Izin penuntutan diberikan oleh Sekretaris Departemen Yustisi.



66

Akan tetapi, jika terdapat kasus-kasus yang tidak ditindaklanjuti penuntutannya akan ditinjau kembali oleh Operation Reviews Committee atau ORC. ORC akan meninjau kembali kasus tersebut dan dapat meminta penyidik ICAC untuk kembali mencari bukti tambahan sehingga kasus dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Selain dalam hal peninjauan tersebut, sebagai komite pengawas, ORC memiliki beberapa tugas pokok, antara lain menerima informasi dari Commissioner tentang bagaimana kasus-kasus ditangani oleh ICAC, laporanlaporan terkait hasil penyidikan, jumlah perintah penggeledahan, dan lain sebagainya. Selain itu yang cukup penting adalah memberikan laporan-laporan Departemen Operasi tersebut kepada Chief Executive Hong Kong (Djaja, 2008). Masih dalam penjelasan Djaja, dalam implementasi strategi pendidikan anti korupsi kepada masyarakat Hong Kong, ICAC benar-benar menjalankan Departemen Hubungan Masyarakat dengan efektif dan efisien. ICAC meyakini bahwa tugas pemberantasan korupsi tidak mungkin berhasil tanpa adanya dukungan penuh dari masyarakat. Maka, ICAC menggunakan semua jalur yang ada untuk menanamkan pesan dan nilainya kepada masyarakat. Sebagai media publikasi, ICAC menggunakan banyak hal secara masif seperti tayangan televisi, film, siaran radio, surat kabar, majalah, iklan-iklan, poster-poster, selebaran, dan bahkan melalui serial drama. Sejak tahun 1974, yakni segera setelah ICAC berdiri, televisi di Hong Kong mulai secara rutin menyampaikan pesan anti korupsi dalam bentuk iklan. Seluruh konten media tersebut berisikan nilai-nilai anti korupsi, perlunya pemberantasan korupsi, dan juga sebagai upaya mendapatkan dukungan masyarakat terhadap ICAC (Djaja, 2008). Apabila masyarakat membuka website resmi ICAC, maka akan menemukan banyak sekali informasi tentang ICAC, metode pemberantasan korupsi ICAC, sejarah korupsi di Hong Kong, serta konten-konten bermanfaat bagi upaya pemberantasan korupsi. Seluruhnya dapat diakses dengan mudah dan bebas. Desain dan pengaturan website ini dibuat sedemikian rupa sehingga menarik dan tidak monoton. ICAC juga menyediakan buku panduan mencegah korupsi bagi berbagai kalangan secara gratis yang dapat diunduh kapan saja. Nomor kontak bagi mereka yang menyaksikan tindakan korupsi pun selalu terpampang jelas. Tidak hanya di dunia maya, ICAC juga gencar menyampaikan



67

nilai anti korupsi dan mempromosikan diri secara langsung ke masyarakat. salah satunya dengan ICAC Mobile Exhibition Truck, yakni sebuah bis/truk yang berkeliling ke perumahan-perumahan, pusat perbelanjaan, serta sekolah-sekolah. Dengan demikian, ICAC sangat dikenal oleh masyarakat Hong Kong dari segala lapisan (icac.org.hk). ICAC melalui Departemen Hubungan Masyarakat melakukan klasifikasi sasaran informasi yakni pada sektor bisnis, generasi muda, guru, sampai anakanak dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Setiap masing-masing kelompok masyarakat diberikan informasi dan bantuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka. ICAC juga melakukan program pelatihan, survei tentang pandangan publik tentang korupsi, wawancara telepon, kuesioner, serta pandangan publik atas kinerja ICAC. Yang tak kalah penting, ICAC juga secara berkala melakukan pertemuan dengan kalangan pers (Djaja, 2008). Sekitar tahun 1990-an, korupsi di Hong Kong pernah mengalami peningkatan yang cukup berarti. Secara garis besar, terdapat beberapa alasan yang diperkirakan menjadi pemicu hal ini. Pertama, adanya investasi yang masuk dari RRC. ICAC pernah melakukan survei atas hal ini dan menemukan bahwa terdapat kalangan bisnis Hong Kong dengan pusat produksi di RRC yang menjadi korban atas kebiasaan korupsi yang terjadi di RRC. Dengan demikian, mereka turut melakukan hal yang dianggap korupsi di Hong Kong seperti pemberian gratifikasi. Kedua, arus migrasi yang datang dari RRC ke Hong Kong. Para pendatang yang telah terbiasa dengan praktek korupsi di wilayah asalnya di RRC turut berkontribusi pada peningkatan angka korupsi di sekitar tahun 1990-an. Alasan ketiga, pensiun dini para pegawai negeri. Banyak para pegawai negeri yang mengambil hak pensiun sebelum waktunya karena khawatir dengan peralihan kekuasaan yang akan terjadi di tahun 1997. Mereka ingin lebih cepat pensiun karena tidak ingin mengambil resiko pensiun pada masa Hong Kong kembali di bawah kekuasaan RRC. Hal ini memicu kenaikan angka korupsi di Hong Kong (Manion, 2004).



68

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN POLA KERJA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN INDEPENDENT COMMISSION AGAINST CORRUPTION 4.1 Dasar Hukum dan Proses Pembentukan 4.1.1 Dasar Hukum Tabel 4.1. Perbandingan Dasar Hukum ICAC

KPK

1)The Independent Commission Against Corruption Ordinance

1) UU 20/2001 Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi

2) The Prevention of Bribery Ordinance 3) The Elections (Corrupt and Illegal

2) UU 30/2002 Komisi Pemberantasan Korupsi

Conduct) Ordinance

3) UU 31/1999 Pemberantasan Korupsi. Telah diperbaharui menjadi UU No 20 Tahun 2001 4) UU 11/1980 tentang Anti Penyuapan 5) UU 15/2002 tentang tindak pidana anti pencucian uang. UU ini telah dirubah menjadi UU No 25 tahun 2003 6) UU 25/2003 tentang perubahan UU No 15/2002 tentang tindak pidana anti pencucian uang 7) UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN 8) UU No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi, 2003 9) UU No 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Masalah pidana

Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh peneliti

57



69

Dari tabel perbandingan di atas, terlihat bahwa Hong Kong memiliki tiga undang-undang yang dapat dijadikan landasan ICAC untuk melakukan permberantasan korupsi, sedangkan Indonesia memiliki sembilan undang-undang yang dapat dijadikan dasar oleh KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi. Ini belum termasuk peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan instrumen hukum lain selain undang-undang. Di antara undang-undang yang dimiliki oleh Indonesia, terdapat beberapa yang telah mengalami perubahan dan pembaharuan sejalan dengan perkembangan yang terjadi. Landasan hukum yang dimiliki oleh Hong Kong dan Indonesia sudah cukup lengkap, lalu mengapa terdapat perbedaan hasil kinerja dalam pemberantasan korupsi di antara kedua negara? Hal yang perlu dicermati adalah tingkat efektifitas terkait isi undang-undang tersebut dan penerapannya. Dari segi isi, terdapat kelemahan di dalam undang-undang di Indonesia. Masih terdapat celah dalam peraturan yang telah disahkan, atau dengan kata lain peraturan tersebut belum secara komprehensif mengatur segala kemungkinan yang dapat terjadi terkait dengan penegakan hukum anti korupsi. Misalnya, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa KPK memiliki fungsi dan kewenangan melakukan supervisi terhadap lembaga penegak hukum lain. Akan tetapi, dalam undang-undang tersebut tidak terdapat sanksi yang jelas dan tegas apabila ternyata didapati bahwa lembaga penegak hukum lain tidak patuh atau tidak bekerjasama secara optimal dengan KPK. KPK seolah-olah memiliki sebuah tugas dan tanggung jawab yang besar, namun tidak didukung oleh kekuatan yang nyata. Lagipula, dalam undang-undang tersebut tidak jelas tercantum kepada siapa KPK bertanggung jawab. KPK hanya bertanggung jawab kepada publik, namun mekanisme pertanggung jawabannya sangat minim. Baru-baru ini, muncul wacana revisi atas undang-undang yang menjadi senjata utama KPK yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 meskipun mengundang kontroversi terkait pemikiran bahwa revisi tersebut justru akan melemahkan kekuatan KPK karena isi yang akan diubah tidak menyempurnakan poin yang sebelumnya menjadi kelemahan-kelemahan undang-undang tersebut, tapi justru hal yang akan semakin memangkas kekuatan KPK.



70

Hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah penerapan dari isi undang-undang tersebut. Poin yang menarik dalam undang-undang tersebut adalah mengenai perbedaan kewenangan atas kasus korupsi antara kedua lembaga. ICAC adalah lembaga permanen yang memiliki fungsi penyidikan monopolistik. Ini berarti, lembaga yang berwenang melaksanakan penegakan hukum terkait segala jenis tindak pidana korupsi di Hong Kong hanya ICAC. Hal tersebut akan semakin meningkatkan efektivitas dari pemberantasan korupsi karena ICAC akan lebih fokus menjalankan tugasnya dengan tidak dibayangi oleh lembaga penegak hukum lain dan tidak akan menemui masalah-masalah seperti yang ada di Indonesia. Di Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK berbagi fungsi dengan kepolisian dan kejaksaan. KPK tidak sendirian dalam memberantas korupsi di Indonesia melainkan harus berkoordinasi dengan dua lembaga tersebut, dan masing-masing memiliki domain sendiri terkait kasus korupsi yang menjadi kewenangannya. KPK berwenang untuk menyidik dan menuntut dalam kasus korupsi yang masuk dalam kriterianya yakni dilakukan oleh pejabat negara atau yang terkait dengan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, meresahkan masyarakat, dan menimbulkan kerugian di atas Rp 1 Miliar. Setiap kasus tindak pidana korupsi yang tidak masuk ke dalam kriteria tersebut akan ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan. Permasalahannya, terkadang antara KPK dan kepolisian tidak memiliki kesamaan pandangan dalam menentukan siapa yang berhak menangani kasus yang dihadapi, misalnya pada kasus korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Mabes POLRI. Jika ini tidak dicari solusinya, maka akan selalu muncul potensi konflik dan perbedaan persepsi antar lembaga penegak hukum. Kasus Cicak Versus Buaya adalah salah satu peristiwa yang dapat dikaitkan dengan hal ini. Kondisi ini tentu akan menyebabkan penerapan undang-undang terkait pemberantasan korupsi tidak berjalan maksimal. Sesuai amanat konstitusi, KPK seharusnya menjalankan fungsi trigger mechanism atau pendorong penegakan hukum oleh kepolisian dan kejaksaan sehingga lebih optimal dalam memberantas korupsi. Inilah mengapa KPK hanya berstatus lembaga ad hoc. KPK pada saatnya nanti akan dibubarkan jika kehadirannya sudah tidak dibutuhkan, yakni ketika kepolisian dan kejaksaan telah dipandang berhasil dalam menanggulangi korupsi secara utuh di Indonesia. Akan



71

tetapi, hal tersebut sampai sekarang masih juga tidak terjadi. Realitanya, KPK justru berkonflik dengan kepolisian sehingga fungsi trigger mechanism sama sekali tidak berjalan. 4.1.2 Latar Belakang dan Proses Pembentukan Tabel 4.2. Perbandingan Latar Belakang dan Proses Pembentukan ICAC

KPK

Latar belakang

Latar belakang

1. Institusi kepolisian sarat dengan korupsi

1. Negara penuh dengan kasus korupsi

2. Anti Corruption Office (ACO) tidak mampu

2. Pemberantasan korupsi yang dilakukan penegak

menjalankan pemberantasan korupsi

hukum tidak pernah efektif

3. Dibentuk ICAC

3. Dibentuk KPK

Proses Pembentukan

Proses Pembentukan

1. Mendatangkan perwira polisi dari Inggris, polisi

1. Meminjam penyidik dari Kejaksaan dan

senior Hong Kong yang terjamin integritasnya, dan

Kepolisian

pemuda Hong Kong 2. Menetapkan strategi secara jangka panjang dan berdasarkan akar masalah

2. Strategi selalu berubah, tidak didasari oleh pemahaman akar masalah


Dari tabel dapat dilihat persamaan dan perbedaan latar belakang munculnya kedua lembaga anti korupsi di Hong Kong dan Indonesia. Pada dasarnya, kondisi kedua negara sangat marak dengan korupsi sebelum didirikan badan antikorupsi. Di Hong Kong, korupsi berjalan secara sistematis dan terstruktur rapi dengan pusatnya di lembaga kepolisian. Meski berkutat di kepolisian, imbasnya berdampak pada berbagai sektor karena peran vital kepolisian yang berhubungan dengan berbagai lini kehidupan masyarakat Hong Kong. Kemudian pada akhirnya dibentuklah ICAC, menggantikan peran kepolisian dalam menangani korupsi. Indonesia juga mengalami kondisi yang tidak jauh berbeda. Perkara korupsi banyak bermunculan ke permukaan setelah pers memiliki kembali kebebasan yang tidak dimiliki di masa Orde Baru. Korupsi pada masa Presiden Soeharto sebenarnya sangat banyak namun terjadi secara tersentralisasi di pusat dan disembunyikan dengan kekuatan otoriter Presiden Soeharto. Ketika memasuki era reformasi dan Indonesia masuk ke masa transisi,



72

korupsi malah terjadi secara luas diakibatkan dari sistem desentralisasi yang tidak diiringi dengan siapnya perangkat penegakan hukum yang belum teradaptasikan dengan kondisi baru ini. Perbedaan dengan Hong Kong, apabila di Hong Kong korupsi berpusat di kepolisian, maka di Indonesia korupsi mewabah di hampir seluruh instansi pemerintahan. Kondisi ini terus bergulir hingga KPK didirikan sampai sekarang. KPK hadir dalam kondisi pemberantasan korupsi oleh lembaga penegak hukum gagal menangani korupsi, sama dengan di Hong Kong. Namun perbedaannya, apabila di Hong Kong kewenangan ICAC benar-benar secara penuh menangani korupsi tanpa ada turut campur dari kepolisian, maka KPK di Indonesia menangani korupsi namun tetap berbagi peran dengan kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, KPK juga diamanatkan sebagai lembaga supervisi bagi dua lembaga tersebut. Di masa awal, ICAC dan KPK sama-sama harus memikirkan darimana mendapatkan pegawai yang tepat. ICAC mengambil langkah merekrut pegawai baru yang berasal dari elemen-elemen yang dapat dipercaya seperti para pemuda, polisi senior yang terjamin integritasnya dan telah diselidiki latar belakangnya, serta mendatangkan perwira-perwira polisi Inggris. Sementara itu, KPK meminjam pegawai dari lembaga penegak hukum yang sebenarnya tidak dapat dipastikan independensinya dari lembaga asalnya dan loyalitasnya terhadap KPK. Lebih jauh, sebenarnya lembaga tempat KPK meminjam pegawai adalah lembaga yang juga memiliki catatan korupsi. Peristiwa baru-baru ini saat Kepolisian menarik kembali sejumlah penyidiknya dari KPK adalah salah satu contoh ketidakefektifan dari sistem pinjam meminjam pegawai. Jika POLRI dapat sewaktu-waktu menarik kembali pegawainya yang dipinjamkan kepada KPK, maka seolah-olah pegawai tersebut adalah berada di bawah kontrol kepolisian. Ini tentu memiliki dampak pada bagaimana para pegawai tersebut bekerja. Hal yang mendasar tapi sangat penting bagi upaya pemberantasan yang dilakukan adalah memahami latar belakang permasalahan terjadinya wabah korupsi di negara masing-masing. ICAC memahami apa yang menjadi permasalahan mendasar di Hong Kong sehinggadapat merancang strategi yang efektif. Penyebab parahnya korupsi di Hong Kong lebih diakibatkan pada sistem kontrol yang tidak berjalan serta monopoli kekuasaan yg tertumpuk pada



73

kepolisian. Dasar terjadinya wabah korupsi di kepolisian Hong Kong adalah kenyataan bahwa lembaga tersebut tidak memiliki perangkat kontrol yang kuat sehingga dapat bertindak sewenang-wenang dan memeras masyarakat. Kondisi sistem di kepolisian yang secara institusi memang sudah sangat parah, juga ditambah kondisi masyarakat yang putus asa kala itu, disadari betul oleh pemerintah Hong Kong sehingga strategi yang dilakukan oleh ICAC pun disusun untuk memecahkan persoalan tersebut tahap demi tahap. Sementara itu, Indonesia memiliki akar masalah yang berbeda dengan Hong Kong. Korupsi di Indonesia pada dasarnya tercipta dari ketidaksiapan perangkat-perangkat permerintahan yang sedang berada di masa transisi antara sistem kekuasaan otoriter menuju demokrasi, dan tidak efektifnya penegakan hukum oleh kepolisian. Kebijakan yang dilakukan oleh KPK sejak awal pembentukannya hingga saat ini tidak disusun dengan didasari oleh pemahaman tersebut, atau kebijakan pemberantasan korupsi yang dilakukan tidak menyentuh akar permasalahan tersebut sehingga sampai saat ini KPK tidak mampu menekan angka korupsi secara signifikan Semestinya KPK menyusun kebijakan dengan dasar pemahaman bahwa kondisi Indonesia sedang berada pada masa transisi politik menuju ke arah sistem demokratis. Dengan demikian, KPK harus berupaya mendorong agar tercipta perangkat negara yang siap dengan kondisi demokrasi seutuhnya. Perbaikan pola institusi serta penyempurnaan mekanisme check and balance merupakan hal yang diperlukan untuk menyeimbangkan pergeseran sistem menuju demokrasi yang semakin berkembang.



74

4.2 Struktur Organisasi 4.2.1 Struktur Lembaga Tabel 4.3. Perbandingan Struktur Lembaga ICAC

KPK

Pimpinan KPK

Commissioner

Administration Branch

Penasihat

Corruption Prevention Department

Operation Department

Community Relation Department

Deputi Bidang Pencegahan

Deputi Bidang Penindakan

Deputi Bidang Informasi dan Data

a. Commissioner

a. Pimpinan KPK

b. Departemen Operasi

b. Penasehat

c. Departemen Pencegahan

c. Deputi Bidang Pencegahan

Korupsi

Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat

Sekretariat Jendera;

d. Deputi Bidang Penindakan

d. Departemen Hubungan Masyarakat

e. Deputi Bidang Informasi dan Data f. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan

e. Administration Branch

Pengaduan Masyarakat g. Sekretariat Jenderal


Menelaah struktur lembaga dari kedua lembaga, dapat terlihat beberapa persamaan dan perbedaan antara keduanya. Secara umum, struktur yang dibangun hampir mirip. Di puncak terdapat pimpinan yang disebut commissioner di ICAC, dan ketua serta wakil ketua yang disebut pimpinan di KPK. Tugas mereka kurang lebih sama yakni memimpin dan melakukan koordinasi atas satuan-satuan di bawahnya. Kemudian dari tingkatan departemen atau divisi, terdapat perbedaan yakni jumlah divisi yang lebih sedikit pada ICAC. ICAC memiliki pembagian divisi yang lebih sederhana yakni Departemen Operasi, Pencegahan Korupsi, dan Hubungan Masyarakat. Hal ini menunjukkan fokus kerja ICAC yang dikerucutkan pada tiga hal tersebut. Di struktur ICAC, urusan administrasi diatur oleh Administration Branch yang tidak sejajar dengan ketiga departemen melainkan memiliki garis koordinasi berada di antara commissioner dan departemennya. Dari



75

hal ini dapat ditafsirkan bahwa ICAC menempatkan prioritas yang berbeda antara urusan administrasi lembaga dan urusan teknis pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh departemen. Fungsi utama tentu saja berada di tataran departemen. Fungsi administrasi yang tidak sejajar dengan departemen dan berada di

posisi

antara

commissioner

dan

departemen

menunjukkan

bahwa

Administration Branch bersifat sebagai penyokong dari ketiga departemen. Apabila mengamati website resmi dari ICAC, dapat terlihat gambaran dari hal ini yakni ditonjolkannya ketiga departemen di halaman muka tanpa menonjolkan Administration Branch. Akan tetapi, dalam laporan tahunan, Administration Branch memiliki porsi pembahasan yang sama dengan ketiga departemen karena tidak dapat dipungkiri bahwa keempat elemen tersebut sama pentingnya dan bekerja secara sinergis. Hal yang berbeda dapat dilihat pada struktur KPK. Tidak seperti pada struktur ICAC yang sederhana dengan hanya memiliki tiga divisi, KPK memiliki lima divisi. Kelima divisi tersebut adalah Deputi Bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, serta satu Sekretariat Jenderal. Terdapat dua divisi yang sama di ICAC dan KPK yakni pencegahan dan penindakan/operasi. Hal ini dirasa wajar karena memang secara garis besar, kegiatan memberantas korupsi berkutat di kedua hal tersebut. yang tidak dimiliki oleh ICAC adalah divisi informasi dan data serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat yang berdiri sendiri. Pemisahan kedua bidang tersebut dari divisi lain dapat dilihat melalui dua perspektif. Yang pertama, hal ini menunjukkan bahwa struktur KPK tidak efisien dan dianggap melakukan pemborosan pembagian divisi. Untuk apa membuat deputi bidang baru jika tugas dan fungsinya dapat dilebur ke dalam deputi bidang lain? di ICAC, kedua fungsi bidang tersebut dimasukkan ke dalam departemen lain. Kedua, hal ini dapat dilihat secara positif dengan pemikiran bahwa dengan berdiri sendiri dan dipisah secara lebih spesifik, maka kerja yang dilakukan akan lebih fokus dan menambah optimalisasi fungsinya. Di KPK, fungsi administrasi ditangani oleh Sekretariat Jenderal dengan Sekretaris Jenderal sebagai pimpinannya. Sekjen di pilih oleh presiden namun bertanggung jawab pada pimpinan KPK. Dalam struktur dapat dilihat bahwa



76

posisi antara empat Deputi Bidang dan Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab secara administrasi adalah sejajar secara hierarki. Dengan demikian, maka tidak terdapat pihak yang lebih atas atau bawah. Hal ini dirasa cukup berbeda jika dibandingkan dengan struktur ICAC yang menempatkan bagian administrasi terpisah dan tidak sejajar secara hierarki. Jika ingin mencari perbandingan, bahkan dalam struktur organisasi Kepolisian, bagian administrasi (Renmin) diposisikan terpisah dan tidak sejajar karena fungsinya yang bersifat menyokong. Posisi unik Sekretariat Jenderal yang berada sejajar dengan Deputi Bidang sepatutnya menjadi pertanyaan. Yang terakhir, terlihat satu perbedaan lagi dalam struktur kedua lembaga. Pada struktur KPK, terdapat Penasehat di antara Pimpinan dan kelima divisi di bawahnya. Penasehat ini berfungsi memberikan saran dan masukan pada pimpinan KPK. Hal ini tidak ditemui pada struktur ICAC. Fungsi penasehat pada ICAC terdapat pada komite-komite tambahan yang tidak hanya ada di tingkat Commissioner akan tetapi terdapat di setiap tingkatan termasuk tingkatan departemen. Komite-komite tersebut juga mencakup fungsi kontrol internal. Pada KPK, fungsi kontrol internal terdapat pada Direktorat Pengawasan Internal yang bernaung di bawah Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Posisi bidang pengawasan internal yang sejajar dengan departemen lain juga dapat memicu ketidakefisienan kinerjanya karena seharusnya fungsi pengawasan dan kontrol internal memiliki posisi lebih independen dan berada terpisah secara struktur dengan bidang-bidang yang diawasi olehnya. Jika terbentuk secara sejajar, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kecenderungan untuk tidak mematuhi pengawasan yang dilakukan oleh divisi pengawasan yang terkait. Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, struktur organisasi KPK dibentuk dan didesain dengan landasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sehingga apabila ingin melakukan perubahan atau pembaharuan struktur, otomatis undang-undang tersebutlah yang harus direvisi.



77

4.2.2 Rencana Strategis Organisasi Tabel 4.4. Perbandingan Rencana Strategis Organisasi ICAC 1) Departemen Operasi

KPK 1) Renstra KPK 2004-2007

- investigasi proaktif

- pembangunan Kelembagaan

- kerjasama antar lembaga domestik dan

- penindakan

Internasional

- pencegahan

- hubungan jaringan internasional - teknologi dan spesialisasi kemampuan 2) Departemen Pencegahan Korupsi - prosedur serta kontrol yang optimal untuk mencegah korupsi - pemeriksaan mendalam pada area rawan Korupsi

- penggalangan keikutsertaan masyarakat 2) Renstra KPK 2008-2011 - koordinasi dan supervisi - penindakan - pencegahan - pengawasan terhadap penyelenggaraan negara

- saran yang tepat waktu (pencegahan sejak awal)

3) Renstra KPK 2011-2015 - Penanganan grand corruption,penguatan

- kerjasama dengan manajemen sektor privat dan publik

“apgakum” - perbaikan sektor strategis terkait

3) Departemen Hubungan Masyarakat - penggunaan media massa - kontak langsung dengan masyarakat - penyesuaian kebutuhan sasaran

kepentingan nasional - pembangunan pondasi Sistem Integrasi Nasional (SIN) - penguatan sistem politik berintegritas dan masyarakat (CSO) paham integritas - persiapan fraud control 4) Road Map KPK 2011-2023 - fase II, penanganan grand corruption APGAKUM, perbaikan sektor strategis, aksi Sistem Integritas Nasional, serta perkembangan lebih lanjut dari persiapan fraud control yakni implementasinya. - fase III, optimalisasi penanganan sektor strategis, optimalisasi Sistem Integrasi Nasional (SIN), dan penanganan fraud yang dilakukan oleh penyelenggara negara




78

Rencana strategis yang dipaparkan pada tabel adalah strategi yang dipublikasi oleh lembaga terkait. Dari perbandingan tersebut, dapat terlihat beberapa perbedaan yang mendasar. Pertama, ICAC merumuskan strateginya dengan dilekatkan kepada departemen yang ada di dalam strukturnya, atau dapat juga diasumsikan bahwa susunan departemen tersebut justru merupakan bagian dari strategi ICAC. Ini merupakan sebuah gagasan yang cukup cerdik, karena dengan demikian setiap departemen memiliki rancangan strategi yang khusus menjadi tanggung jawab dari departemen itu sendiri. Jika melihat kepada yang dirancang oleh KPK, maka terlihat bahwa strategi yang dirancang adalah sebuah strategi yang berlaku secara umum dan belum difokuskan kepada tiap-tiap Deputi Bidang di dalamnya. Maka, rencana strategis yang sejak awal telah dirancang tidak dilekatkan pada Deputi Bidang tertentu kecuali Deputi Bidang Penindakan dan Deputi Bidang Pencegahan karena di dalam rencana strategis KPK, hanya dua hal tersebut yang secara spesifik dicantumkan dan tetap konsisten dari satu rancangan ke perubahan rancangan berikutnya. Sisanya, tidak secara eksplisit menjadi tanggung jawab Deputi Bidang tertentu. Poin kedua yang harus dicermati selanjutnya adalah, strategi-strategi yang disusun oleh ICAC adalah strategi yang dirancang dan dijalankan secara konsisten sejak awal pembentukannya hampir 40 tahun yang lalu. Perubahan-perubahan kecil mungkin saja dilakukan seiring dengan perkembangan sosial dan politik di masyarakat Hong Kong, akan tetapi hal itu tidak mengubah strategi secara garis besar. Sisi positifnya, hal ini menunjukkan konsistensi dari ICAC terhadap rencana strategi yang telah disusun. Dengan demikian, setiap strategi dapat diimplementasikan secara terus menerus sehingga semakin lama akan semakin matang dan menjadi pola tanpa perlu terpotong oleh hal-hal semacam pergantian strategi maupun kepemimpinan. Sisi negatifnya, jika strategi yang sama terus menerus diterapkan, maka dikhawatirkan akan tercipta celah yang dapat dipelajari oleh calon pelanggar hukum. Kejahatan akan semakin berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, maka tentunya penegakan hukum juga harus terus dievaluasi dan diinovasikan untuk mengimbanginya. Perihal konsistensi tersebut, terdapat perbedaan antara ICAC dengan KPK. KPK selalu mengubah rencana strategisnya dalam setiap periode pergantian



79

pemimpin. Visi dan Misi pun selalu berganti pada setiap periode kepemimpinan. Dampak dari perubahan-perubahan ini adalah, muncul potensi tidak tercapainya keberhasilan dari strategi yang direncanakan, terutama apabila dalam rencana strategis berikutnya, strategi tersebut tidak ikut dicantumkan. Akan tetapi, hal ini juga dapat berdampak positif, yakni strategi yang dijalankan akan selalu beriringan dengan perkembangan sosial masyarakat dan pola korupsi yang terjadi. Dengan

perubahan-perubahan

yang

terjadi,

penyesuaian

kebutuhan

pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilakukan. Namun kenyataan yang terjadi tidak mengarah kepada dugaan bahwa pergantian rencana strategis dilakukan berdasarkan substansi perkembangan kebutuhan pemberantasan korupsi tetapi lebih kepada alasan pergantian kepemimpinan saja. Ini tercermin pada rencana strategis tahun 2011-2015. Rencana strategis tersebut adalah sebuah revisi dari rencana strategis sebelumnya yang sudah dicanangkan yakni Renstra KPK 2010-2014. Revisi dilakukan karena perubahan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis dari pimpinan KPK itu sendiri. Inkonsistensi ini lebih mengarahkan kepada ketidakefektifan kinerja dari KPK daripada keefektifannya, jika dilihat dari hasil kinerja pemberantasan korupsi secara umum. Konsistensi dan kesinambungan yang diharapkan baru muncul pada periode terakhir kepemimpinan KPK yakni melalui rancangan Road Map KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tahun 2011-2023. Dalam rancangan tersebut, dirancang bagaimana rencana KPK dalam tiga fase dari mulai tahun 2011 lalu hingga nanti tahun 2023. Rancangan ini dibentuk tentunya dengan harapan bahwa dengan adanya pergantian kepemimpinan selanjutnya, maka pemimpin selanjutnya akan patuh dan konsisten kepada rancangan jangka panjang ini. Apabila ternyata di kepemimpinan berikutnya tidak mengikuti strategi jangka panjang ini, maka akan sia-sia saja rancangan road map ini disusun. Pergantian strategi yang tidak sesuai dengan road map ini sebenarnya sangat mungkin terjadi mengingat budaya periode-periode sebelumnya yang selalu mengganti visi, misi, serta strateginya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kepemimpinan baru KPK.



80

4.2.3 Strategi Teknis Tabel 4.5. Perbandingan Strategi Teknis ICAC

KPK

1) Seleksi pegawai

1) seleksi pegawai

Di masa awal, pegawai diambil dari perwira

Di masa awal, pegawai diambil dari institusi

polisi inggris, polisi senior Hong Kong yang

kepolisian

terpercaya, serta pemuda Hong Kong yang

kebutuhan penyidik dan penuntut. Saat ini,

diseleksi ketat dan diselidiki latar belakangnya.

masih terdapat pegawai dari dua institusi

Sampai sekarang, pegawai ICAC diseleksi

tersebut. KPK juga melakukan seleksi sendiri

secara

(Indonesia Memanggil)

ketat

sesuai

standar

yang

sama.

dan

kejaksaan

untuk

menutup

dengan standar tes

Commissioner ditunjuk oleh Dewan Negara

yang cukup tinggi dengan skala kualitas nilai 1-

Republik

4. Ketua KPK diseleksi oleh tim seleksi dan

Rakyat

Cina

berdasarkan

rekomendasi dari Chief Executive Hong Kong

melalui proses fit and proper test di DPR

2) Kepegawaian

2) Kepegawaian

- klasifikasi pegawai direktorat, CACO,

- klasifikasi pegawai tetap, pegawai

CACI serta pegawai negeri dengan

negeri yang diperkerjakan, pegawai tidak

gelar tambahan CAC

tetap (kontrak)

- gaji CACO dan CACI berbeda dengan pegawai negeri (ICAC Pay Scale) - peningkatan karir sesuai prestasi, reward and punishment terhadap

- gaji pegawai KPK lebih besar dari pegawai instansi pemerintah lain - zero tolerance terhadap perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pegawainya

pegawai 3) Wilayah Kasus Seluruh kasus korupsi

3) Wilayah Kasus - melibatkan penyelenggara negara atau orang yang terkait dengan korupsi yang dilakukan pemyelenggara negara - Meresahkan masyarakat - kerugian negara minimal Rp 1 Miliar

4) Akuntabilitas - Bertanggung jawab kepada Chief Executive

4) Akuntabilitas - Bertanggung jawab kepada publik - Penerbitan Laporan Tahunan KPK

- Penerbitan ICAC Annual Report

- Survei Persepsi Masyarakat

- ICAC Annual Survey 5) Pengawasan Internal

5)Pengawasan Internal

- Advisory Committee on Corruption

- Penasihat KPK

- Internal Investigation and Monitoring

- Direktorat Pengawasan Internal

Group



81

Tabel 4.5. (Sambungan) ICAC

KPK

- Operation Review Committee, Corruption Prevention Advisory Committee, Citizens Advisory Committee on Community Relation - ICAC Complaints Committee 6) Fasilitas dan Keterjangkauan - gedung mewah dengan fasilitas canggih di North Point dengan 7 kantor cabang

6) Fasilitas dan Keterjangkauan - gedung dengan kapasitas terbatas di Kuningan tanpa kantor cabang


Selain strategi tertulis yang telah dipublikasi oleh masing-masing lembaga dalam paparan rencana strategis, terdapat pula strategi yang disusun terkait dengan sistem kelembagaan. Dalam tabel perbandingan di atas, poin paling penting yang dijadikan perbandingan mencakup enam hal yakni bagaimana mekanisme seleksi pegawai, mekanisme kepegawaian, wilayah kasus yang ditangani, mekanisme akuntabilitas lembaga, pengawasan atau kontrol internal dari masing-masing lembaga, dan yang terakhir mengenai fasilitas yang dimiliki serta keterjangkauan lembaga terhadap wilayah yurisdiksinya. Dari beberapa poin tersebut didapati beberapa persamaan dan perbedaan. Mengenai bagaimana tiap lembaga melakukan pengisian pegawai, ICAC dan KPK sama-sama memiliki sejarah mendatangkan pegawai baru dari lembaga penegak hukum yang sudah ada sebelumnya. ICAC mendatangkan perwira kepolisian dari Inggris dan dari polisi Hong Kong senior. Tentunya keduanya diselidiki latar belakangnya demi menjamin integritas dan kejujuran. Hal ini sangat vital karena kondisi Hong Kong saat itu yang cukup genting dan membutuhkan gerakan yang total dari ICAC. Sementara itu, KPK mendatangkan penyidik dari Kejaksaan dan Kepolisian. Seperti sudah dibahas di uraian sebelumnya, hal ini sebenarnya memiliki potensi dampak negatif karena tidak adanya jaminan integritas dan loyalitas dari pegawai yang didatangkan tersebut. Kemudian selain mendatangkan pegawai dari lembaga penegak hukum yang sudah ada, ICAC dan KPK sama-sama memiliki mekanisme seleksi pegawai yang dilakukan secara mandiri. ICAC selalu membuka lowongan yang terbuka sesuai dengan kebutuhan. Calon pegawai dapat sewaktu-waktu melihat pengumuman di



82

website ICAC dan mendapatkan secara jelas deskripsi pekerjaan yang dibuka serta keterangan lainnya secara lengkap. Sementara itu, KPK secara rutin melakukan rekrutmen yag dinamakan Indonesia Memanggil. IM sudah dilaksanakan beberapa tahun dengan melakukan proses seleksi yang ketat. Standar yang diberlakukan di kedua lembaga untuk menerima pegawai baru cukup tinggi. Bahkan di KPK, apabila tidak ada calon yang berhasil memenuhi kualifikasi, maka jabatan atau posisi yang ditawarkan tersebut akan tetap kosong. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah mekanisme pemilihan ketua lembaga. Di ICAC, commissioner ditunjuk oleh Dewan Negara RRC setelah direkomendasikan oleh Chief Executive. Dengan demikian, tidak ada kemungkinan terdapat intervensi dari kalangan politisi dalam proses pemilihannya. Di KPK, untuk menjadi ketua KPK harus mengikuti fit and proper test di Komisi III DPR. Hal ini membuka peluang terjadinya intervensi kepentingan kelompok politik tertentu karena DPR berisi wakil-wakil partai politik. Status pegawai di ICAC dan KPK secara garis besar sama. Pegawai utama dari kedua lembaga bukanlah berstatus pegawai negeri pemerintah melainkan pegawai yang bersifat independen dimiliki oleh lembaga. Pegawai ICAC sebagian besar adalah pegawai tingkatan CACO dan CACI dengan keterikatan kontrak kerja dan pegawai negeri yang juga dipekerjakan di ICAC. Di KPK, selain pegawai tetap, terdapat pegawai kontrak dan pegawai negeri yang dipekerjakan. Tingkatan tertinggi adalah pegawai tetap KPK. Pegawai kontrak dan pegawai negeri yang dipekerjakan dapat naik menjadi pegawai tetap. Mengenai gaji, keduanya juga sama-sama memiliki gaji yang berada di atas pegawai negeri biasa di masing-masing negara. Aturan yang dijalankan juga sama-sama ketat, yakni penerapan reward and punishment. Ketika salah satu pegawai dari kedua lembaga terbukti melakukan korupsi, akan segera diproses tanpa diberi kelonggaran. Dengan demikian, secara kepegawaian kedua lembaga tersebut secara garis besar menerapkan kebijakan yang sama. Poin berikutnya yakni tentang wilayah kasus menunjukkan adanya perbedaan yang sangat mencolok. ICAC berwenang menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan yang terkait dengan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, sama dengan kewenangan yang dimiliki



83

oleh KPK. Namun, KPK memiliki tambahan syarat yakni kasus tersebut termasuk dalam kategori meresahkan masyarakat banyak dan dengan potensi kerugian sebesar minimal Rp 1 Miliar. Dua persyaratan tambahan ini cukup menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Poin pertama adalah korupsi tersebut haruslah mendapat perhatian sehingga meresahkan masyarakat. Hal ini sebenarnya cukup terdengar ganjil dan dapat dipertanyakan. Secara akal sehat, apakah ada masyarakat yang tidak resah apabila aparatur negaranya melakukan korupsi? Apakah masyarakat, yang membayar pajak dan menggantungkan harapan perbaikan negara pada pejabat-pejabat pemerintahan, tidak resah jika mengetahui bahwa uang yang mereka berikan lewat pajak ternyata justru diselewengkan? Tentunya warga negara yang waras akan merasa resah dan terganggu dengan hal ini. Lagipula, tidak terdapat adanya indikasi dan parameter yang jelas mengenai perkara korupsi yang meresahkan masyarakat dan tidak meresahkan masyarakat. Perkara yang meresahkan masyarakat biasanya adalah perkara korupsi yang besar sehingga media kemudian memberitakannya kepada khalayak luas sehingga masyarakat mengetahui dan mencium kasus tersebut. Apabila kasus tersebut secara kebetulan tidak tercium oleh media dan tidak diberitakan, apakah masyarakat akan resah? Bagaimana bisa masyarakat resah apabila bahkan mereka sendiri tidak mengetahui kasus korupsi sedang terjadi? Jika dilihat lebih dalam, hal ini sebenarnya merupakan sebuah celah hukum yang dapat dimanfaatkan baik oleh pelaku korupsi maupun penegak hukum di KPK yang mau diajak bekerjasama. Poin kedua adalah mengenai jumlah minimal kerugian yang diderita oleh negara yang berada di angka minimal Rp 1 Miliar. Kasus korupsi yang jumlah kerugiannya di bawah angka tersebut merupakan kewenangan dari penegak hukum lain. Persoalannya, dalam menangani suatu kasus korupsi, jumlah kerugian hanya dapat ditaksir dan tentunya angka taksiran tersebut belum tentu tepat jika belum mendapat cukup bukti dan putusan. Adanya pembagian peran berdasarkan jumlah kerugian tersebut mungkin memang didasari oleh tujuan efisiensi agar beban kerja KPK yang masih terbilang lembaga baru tidak terlalu banyak atau dengan alasan agar tercipta wilayah kasus bagi penegak hukum lain untuk ditangani. Apapun



84

alasannya, yang jelas hal ini perlu implementasi yang rapi di lapangan agar tidak tercipta konflik antar penegak hukum dan KPK. Poin berikutnya yang juga menjadi pokok dari strategi kedua lembaga adalah mengenai akuntabilitas. Secara garis besar, ICAC dan KPK memiliki mekanisme akutabilitas yang sama yakni adanya laporan tahunan serta survei tahunan. ICAC bertanggung jawab langsung kepada Chief Executive Hong Kong, sedangkan KPK bertanggung jawab kepada publik dan juga harus menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden RI, Dewan Perwakilan Rakyat, serta Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam melakukan tanggung jawabnya kepada publik, KPK harus melakukan audit terhadap kinerja dan keuangannya, menerbitkan laporan keuangan, serta membuka akses informasi. Jika hanya bertanggung jawab kepada publik maka sebenarnya terjadi kerancuan di poin ini. Makna publik sangat luas. Jika hanya dianggap bahwa mengaudit, menerbitkan laporan tahunan, dan membuka akses informasi, maka kontrol dari publik atas hal tersebut sebenarnya kurang kuat. Presiden dan jajaran DPR serta BPK yang menerima laporan secara terbuka dan berkala tidak dapat dianggap sebagai sebuah pengontrol atas KPK karena KPK tidak bertanggung jawab pada mereka. Di satu sisi, independensi ini berarti bahwa KPK adalah lembaga yang tidak dicampuri oleh campur tangan pihak manapun dan dengan demikian bekerja tanpa adanya kepentingan luar yang bermain. Akan tetapi jika melihat keberhasilan ICAC yang memiliki tanggung jawab langsung pada pemimpin tertinggi Hong Kong, maka sebenarnya kontrol dari pemimpin yang lebih tinggi, jika diiringi pengawasan dari luar yang kuat seperti ICAC di Hong Kong akan membuat KPK lebih disiplin dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Seandainya di dalam tubuh KPK sendiri terdapat perbuatan korupsi, maka KPK akan sangat bebas dan hanya perlu menyerahkan laporan pada publik melalui laporan tahunan yang kemungkinan terburuknya dapat dimanipulasi dan kepada presiden, DPR, dan BPK tanpa perlu bertanggung jawab pada siapapun secara langsung. Bagaimana tentang pengawasan internal di dalam tubuh kedua lembaga? Pada poin pengawasan internal ini, ICAC lebih maju karena memiliki mekanisme pengawasan internal yang lebih lengkap. Di setiap tingkatan struktur, ICAC



85

memiliki komite pengawas dan pemberi saran yang beranggotakan unsur-unsur yang independen, contohnya dari unsur masyarakat. Pengawasan ICAC dan commissioner dilakukan oleh komite tersendiri, begitu juga di tiap departemen. Seluruh departemen memiliki komite pengawas sendiri sehingga tugas pengawasan dapat dilakukan secara lebih spesifik dan terfokus. Pada KPK, hanya terdapat penasehat KPK dan Direktorat Pengawasan Internal yang berada di bawah naungan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Sistem pengawasan ini dapat dikatakan kurang memadai karena melihat besarnya struktur KPK, satu direktorat saja yang kedudukannya bahkan berada di bawah satu Deputi Bidang tidak akan cukup optimal dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh jajaran KPK. Hal ini harus digaris bawahi, karena pengawasan internal adalah sesuatu yang penting dalam setiap lembaga agar tidak terjadi penyelewengan di dalam lembaga itu sendiri. Yang terakhir, perlu dicermati mengenai fasilitas dan keterjangkauan dari ICAC dan KPK. ICAC sudah beberapa kali berpindah gedung sejak awal berdiri. Kepindahan gedung tersebut dimaksudkan untuk menambah kapasitas dan kualitas fasilitas gedung sehingga dapat mendongkrak kinerja ICAC itu sendiri. Saat ini, ICAC menempati gedung yang sangat canggih dengan fasilitas mewah yang berlokasi di North Point, lokasi yang strategis di Hong Kong. Fasilitas yang terdapat di dalam gedung tersebut digunakan semaksimal mungkin untuk menjalankan strategi-strategi ICAC. Kepindahan kantor ICAC ke arah yang semakin baik dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa pemerintah Hong Kong benar-benar mendukung upaya ICAC dalam memberantas korupsi. Selain kantor pusat, ICAC juga memiliki tujuh kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah strategis di Hong Kong. Hal ini memungkinkan ICAC untuk lebih menjangkau setiap sudut Hong Kong dan lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu juga hal ini menyebabkan tidak bertumpuknya beban kerja hanya di satu gedung kantor. Sistem kantor pusat dan cabang-cabangnya ini berlaku di wilayah Pulau Hong Kong yang cukup kecil. Oleh karena wilayahnya yang tidak terlalu luas, ditambah lagi dengan adanya kantor cabang yang cukup banyak, menyebabkan ICAC tidak menghadapi kesulitan untuk menjangkau seluruh elemen masyarakat Hong Kong.



86

Sementara itu, KPK hanya memiliki satu kantor di Jalan Rasuna Said di wilayah Kuningan. Kantor ini tidak dapat disebut layak karena kapasitasnya yang sudah terlalu penuh untuk menampung pegawai KPK. Saat ini, kapasitas gedung sudah terlampaui oleh jumlah pegawai KPK sehingga membutuhkan gedung baru. Wacana mengenai gedung baru ini sebenarnya telah bergulir di tahun 2012 namun tidak tercapai karena beberapa alasan. Padahal, KPK sangat membutuhkan gedung yang layak demi hasil kinerja yang optimal. Yang lebih parah lagi, KPK tidak memiliki kantor cabang yang tersebar di wilayah Indonesia. Otomatis, untuk melaksanakan operasi atau program pencegahan di daerah di luar Jakarta, KPK harus mengeluarkan angggaran dan biaya untuk perjalanan dan akomodasi selama di daerah tujuan. Dapat dibayangkan, dengan luas wilayah Indonesia yang sangat luas, lembaga anti korupsi yang dimiliki hanya menempati satu gedung kecil di Jakarta. Jangan harap bahwa KPK dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat secara berkesinambungan di seluruh pelosok Indonesia, karena memang secara nyata hal tersebut sangat sulit dengan keterbatasan yang dihadapi saat ini. Tentu sangat tidak efisien jikaanggaran yang terbatas terlalu banyak digunakan untuk sekedar membiayai transportasi serta akomodasi pegawai KPK jika ingin pergi ke daerah. Padahal, menyentuh wilayah di luar Jakarta sangat penting bagi KPK jika ingin memberantas korupsi secara holistik dan secara sistemik.



87

4.3 Strategi Umum Jangka Panjang Tabel 4.6. Perbandingan Strategi Umum Jangka Panjang ICAC 1) fase pertama, 1974 hingga 1980an

KPK 1) 2003-2011

Fokus pada membangun kepercayaan

Visi dan misi serta strategi umum

dan Legislasi

disesuaikan seiring pergantian periode

2) fase kedua, 1980-an awal hingga awal 1990-an

kpemimpinan 2) road map 2011-2023

Fokus pada pemberian layanan dan

Fokus pada penanganan kasus besar dan

informasi

penguatan Apgakum, sektor strategis,

3) fase ketiga, 1990-an hingga sekarang

sistem integrasi nasional, fraud control

Fokus pada peningkatan keteladanan pemimpin, meningkatkan rasa memiliki, membangun kemitraan antar lembaga publik Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh peneliti

Dari tabel perbandingan di atas, sudah cukup jelas bahwa ICAC memiliki strategi jangka panjang yang dijalankan secara berkesinambungan sementara KPK tidak memilikinya. ICAC membagi strategi jangka panjang tersebut ke dalam tiga fase. Tiap fase ini disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan dari masyarakat Hong Kong. Pada fase pertama, ICAC lebih fokus pada pembangunan kepercayaan, karena saat itu ICAC masih merupakan lembaga yang baru dan masyarakat masih didera rasa putus asa karena sebelumnya institusi kepolisian begitu rusak oleh perilaku korupsi. Di fase kedua, arah fokus berganti kepada pemberian layanan dan informasi kepada sektor privat dan publik agar tercipta sistem internal yang tidak membuka jalan bagi terjadinya korupsi. Kemudian di fase ketiga hingga sekarang, ICAC lebih berfokus pada bagaimana menciptakan peningkatan keteladanan pemimpin, meningkatkan rasa memiliki di antar pegawai-pegawai pemerintah, serta membangun kemitraan antar lembaga publik. Meskipun terjadi pergantian kepemimpinan secara berkala di dalam struktur ICAC, strategi jangka panjang tersebut tetap dijadikan fokus utama hingga kini. Strategi jangka panjang KPK hanya tersusun pada tahun 2011, yang rencananya akan dijalankan hingga tahun 2023 nanti. Dengan demikian, strategi



88

yang dirancang untuk jangka panjang ini belum terbukti apakah benar-benar dijalankan atau tidak. Sebelumnya, selalu terjadi pergantian strategi secara sendiri-sendiri antar pemimpin KPK. Setiap pimpinan memiliki fokus yang berbeda sehingga tidak tercipta kesinambungan dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia. Semestinya KPK dapat mencontoh ICAC dalam hal ini sejak awal masa pembentukannya. Namun yang terjadi, baru di tahun 2011 hal ini dirancang. Meskipun demikian, keterlambatan masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Yang harus dilakukan sekarang oleh pimpinan KPK adalah memastikan bahwa strategi jangka panjang yang telah disusun tersebut akan dijalankan oleh periode kepemimpinan berikutnya. Jika melihat dari jangka waktunya, maka setidaknya akan terjadi dua kali lagi pergantian ketua dan wakil ketua KPK. Dengan demikian, apabila nanti Abraham Samad kembali terpilih, masih ada satu periode lagi di saat Abraham tidak dapat memegang jabatan ketua KPK untuk ketiga kalinya, dan saat itu akan muncul ketua baru. 4.4 Hasil Kerja 4.4.1 Ringkasan Laporan Tahunan (2007-2011) 4.4.1.1 Penindakan dan Operasi Tabel 4.7. Perbandingan Hasil Penindakan dan Operasi ICAC 1) Investigasi Proaktif - penindaklanjutan ratusan laporan terkait pemilihan umum -peningkatan penggunaan informan dan intelijen yang efektif - Quick Respond Team 2) Kerjasama lembaga domestik, internasional - pertukaran informasi dan pengalaman

KPK 1) selain melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, juga melakukan koordinasi dan supervisi penanganan TPK yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan 2) koordinasi dilakukan dengan kejaksaan dan kepolisian berbagai daerah 3) pemantauan penerimaan surat perintah

dengan penegak hukum RRC dan negara lain

dimulainya penyidikan (SPDP) dari

-pelatihan bersama dengan penegak hukum

kepolisian dan kejaksaan

negara lain - merancang program kerjasama dengan

4) KPK Online MonitoringSystem 5) pengembangan asset tracing dan IT



89

Tabel 4.7. (Sambungan) ICAC Macau dan RRC

KPK Forensic

- koordinasi dengan kontak-kontak tertentu di sektor privat maupun publik untuk memperoleh informasi terkini 3) Hubungan jaringan internasional - Aktif dalam menindaklanjuti UNCAC - ratusan kunjungan dari penegak hukum negara lain setiap tahun - mengikuti dan menyelenggarakan banyak konferensi anti korupsi internasional 4) teknologi dan spesialisasi kemampuan - optimalisasi Computer Forensic Section (CFS) serta Financial Investigation Section (FIS) - Kepindahan ke gedung baru, peningkatan fasilitas, peralatan, dan profesionalisme pegawai


Dari tabel perbandingan di atas dapat terlihat bahwa ICAC memiliki pola penindakan yang sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan di awal. ICAC memaparkan program-program yang telah dilakukan yang semuanya didasari oleh rencana strategis. Sementara itu, KPK pada laporan tahunannya lebih banyak memaparkan tentang bagaimana KPK berkoordinasi dengan penegak hukum lain di dalam sistem peradilan. Selain itu KPK juga lebih banyak memaparkan laporan penindakan seperti penyidikan dan penuntutan, serta menonjolkan informasi mengenai kegiatan supervisi yang telah dilakukan terhadap Kejaksaan dan Kepolisian. Mengenai strategi yang dijalankan, terdapat kesamaan yakni misalnya peningkatan optimalisasi pelacakan kasus, yang dicerminkan dari quick respond team dan kerjasama dengan kontak tertentu di sektor privat dan publik di ICAC dan online monitoring system di KPK. Keduanya adalah pola penindakan yang dilakukan untuk melacak terjadinya kasus secara cepat. Kemudian, dalam hal



90

spesialisasi kemampuan penyidik, kedua lembaga memiliki fokus yang sama yakni dalam hal investigasi keuangan dan forensik komputer. Di ICAC, pengembangan ini dapat dilihat pada optimalisasi CIS dan FIS, sedangkan pada KPK terletak pada pengembangan asset tracing dan IT Forensic. Kesamaan ini hal yang wajar karena keduanya memang sebuah kemampuan yang sangat penting dalam melakukan investigasi perkara korupsi. Sektor penindakan ICAC juga didukung oleh fasilitas yang baik dan terkini. Gedung baru memberikan banyak peningkatan teknologi dan sokongan terhadap proses penindakan yang dilakukan. Salah satu perbedaan antara pemaparan laporan tahunan ICAC dan KPK dalam hal penindakan adalah bahwa ICAC banyak menjabarkan teknik-teknik penindakan ynag dilakukan secara luas, sedangkan KPK lebih banyak memaparkan angka statistik. Dari hasil laporan tahunan tersebut dapat dilihat bahwa ICAC memiliki banyak cara dan metode penindakan, lebih banyak dari KPK. Kemudian, jika dikaitkan dengan keterjangkauan yang dimiliki oleh ICAC yang dapat menyentuh seluruh sudut Hong Kong, maka terlihat bahwa memang KPK memiliki kelemahan dalam hal keterjangkauan. Strategi yang dilakukan oleh KPK memang sudah baik, mirip dengan yang dilakukan di Hong Kong. Akan tetapi, strategi tersebut dijalankan tidak di seluruh sudut instansi dan lembaga publik seluruh Indonesia. Ini salah satunya yang menjadi hambatan bagi proses penindakan yang dilakukan oleh KPK. 4.4.1.2 Pencegahan Tabel 4.8. Perbandingan Hasil Pencegahan ICAC 1)prosedur serta kontrol yang optimal untuk mencegah korupsi - pembentukan divisi khusus untuk

KPK 1) optimalisasi pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN 2) penanganan gratifikasi

memberikan saran secara berkala kepada

- sosialisasi, penyuluhan, tentang gratifikasi

institusi pemerintah

- peningkatan jumlah pelaporan gratifikasi

- bekerjasama dengan stakeholder sektor

secara signifikan dan telah dilakukan

privat untuk menjaga pola perusahaan agar

pemeriksaan atasnya

terhindar dari korupsi - menawarkan pelatihan anti korupsi pada badan-badan pemerintah

3) Penelitian dan Pengembangan - kajian atas pelayanan terpadu pemerintah dalam bentuk buku, CD interaktif, dan



91

Tabel 4.8. (Sambungan) ICAC 2) pemeriksaan mendalam pada area rawan Korupsi

KPK VCD - penelitian persepsi masyarakat tentang

- penelitian tentang korupsi di instansi pemerintahan

KPK - kajian atas berbagai masalah institusi

3) saran yang tepat waktu (pencegahan sejak awal)

Negara 4) Monitoring

- Advisory Service Group, konsultasi

- SPAK (sektor privat) masih terbatas

gratis bagi lembaga swasta

pada BUMN, saat ini baru terealisasi

- membuat modul praktis pencegahan

pada 4 BUMN

korupsi

- PIAK (sektor publik), pada tahun 2011

bagi para stakeholder sektor privat -ICAC menciptakan metode yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengawasi kerja para pegawainya dalam hal pencegahan korupsi - lebih dari 300 saran telah diberikan kepada berbagai instansi pemerintah per tahun - eksaminasi kerentanan badan-badan

telah mencapai 18 kementerian/lembaga dan 11 Pemda - KPK Whistleblower System, telah dilakukan pada enam instansi 5) Trigger Activities - E-Announcement - Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi

publik dan lembaga pemerintah dan

- pertemuan rutin tiap 2 minggu dengan

memberi saran untuk meminimalkan

BPK, Mahkamah Agung, Depkeu, dan

terjadinya korupsi

Kemeneg PAN

4) kerjasama dengan manajemen sektor

- MoU dengan Kepolisian dan Kejaksaan

privat dan publik

- Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi

- pembentukan Civil Service Bureau (CSB)

- Studi Prakarsa Anti Korupsi dan

- Ethic Officer di berbagai instansi pemerintah, bekerjasama denga CSB

Peniliaian Inisiatif Anti Korupsi - koordinasi dan evaluasi dengan 11 jenis

- seminar dan workshop

instansi pelayanan publik di daerah

- program pencegahan di perusahaan besar

(telah berjalan 30 kegiatan di 10

serta kecil dan menengah Hong Kong - “after sales”, follow up setelah memberikan saran kepada berbagai instansi

provinsi) 6) Follow Up - pemantauan hasil rekomendasi di beberapa instansi 7) kerjasama dengan lembaga dari negara lain - GTZ, EU, ADB - Lembaga anti korupsi negara lain - kerjasama dengan ASEAN

Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh peneliti Universitas Indonesia


92

Dari tabel hasil laporan pencegahan yang telah dilakukan oleh kedua lembaga, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga sama-sama memiliki program-program pencegahan yang serupa. Tiga poin penting yang menjadi inti dari pencegahan oleh kedua lembaga adalah adanya kerjasama dengan sektor privat, publik, serta dengan lembaga internasional, adanya pengkajian atas penyebab korupsi di berbagai sektor, serta adanya kontrol dan follow up dari lembaga terhadap hasil rekomendasi yang telah diberikan pada sasaran pencegahan. Secara garis besar, kedua lembaga sudah memiliki pola yang sama dalam hal pencegahan. Akan tetapi, karena KPK memiliki satu tambahan tugasyang tidak dimiliki oleh ICAC yakni fungsi trigger mechanism, maka KPK banyak memiliki program tambahan dalam kaitannya dengan optimalisasi fungsi tambahan tersebut. Masalah yang dapat dilihat pada umumnya sama dengan yang telah dibahas sebelumnya yakni mengenai pola keterjangkauan. Pencegahan adalah sektor yang penting, dan sangat membutuhkan adanya keterjangkauan terhadap seluruh lapisan elemen dan wilayah di negaranya jika ingin mendapatkan hasil yang efektif dan progresif. Di Hong Kong, tentu saja penanganannya dilakukan secara menyeluruh mengingat ICAC memiliki tujuh buah kantor cabang, dan luas wilayahnya pun cukup kecil sehingga memudahkan untu dijangkau. KPK tidak memiliki kelebihan itu semua sehingga dapat dilihat dari laporan tahunan bahwa program-program pencegahan KPK hanya mampu berjalan pada beberapa institusi saja. Sebagai gambaran, lihatlah program SPAK dan PIAK. Kedua program tersebut sangat bagus untuk diterapkan sebagai bagian dari pola pencegahan. Akan tetapi, jumlah instansi publik maupun swasta yang dijadikan sasaran masih sangat terbatas. Ini dikarenakan masih adanya keterbatasan KPK dalam keterjangkauan. Dari ratusan badan publik serta privat/swasta, jumlah yang berhasil dijalankan program SPAK dan PIAK dapat dihitung dengan jari. Tentu saja pencegahan dengan pola kuantitas yang amat minim seperti ini tidak banyak memberikan dampak secara makro. Dalam melakukan porsi pencegahan, KPK juga masih membatasi diri pada pencegahan di sekitar badan atau instansi milik pemerintah. Sektor privat yang



93

menjadi sasaran juga masih berkutat pada BUMN dan belum menyentuh pihak swasta secara murni. Padahal, pihak swasta juga harus diberikan pemahaman yang baik agar tidak mencoba-coba bermain dengan pejabat di sektor publik. Ini hal yang penting karena secara umum, korupsi harus diberantas secara sistem tanpa ada satu bagian pun yang dilewatkan. Melihat kondisi saat ini, rupanya KPK masih belum mampu menjalankannya secara menyeluruh. 4.4.1.3 Pendidikan dan Hubungan Masyarakat Tabel 4.9. Perbandingan Hasil Pendidikan dan Hubungan Masyarakat ICAC 1) penggunaan media massa - pembuatanwebsite tematik serta video pelatihan bagi para pemilik perusahaan

KPK 1) Sosialisasi pengaduan masyarakat 2) Dukungan media terhadap KPK, lokakarya bagi jurnalis

- drama televisi “ICAC Investigators 2007”

3) Kampanye anti Korupsi di beberapa kota

- melakukan sosialisasi pemilihan umum yang

4) mobil layanan masyarakat di Jakarta dan

bersih lewat media massa seperti TV, radio, koran, dll

Jawa Barat 5) perpustakaan KPK

2) kontak langsung dengan masyarakat - ribuan orang memadati hari anti korupsi internasional 9 Desember - mobile exhibition vehicle

6) Pendidikan anti korupsi - pelaksanaan program Train of Trainers dengan sasaran mahasiswa - mahasiswa hasil TOT memberi pendidikan

- lomba membuat iklan anti korupsi

anti korupsi pada siswa SMA, SMP, dan

- konferensi pers

SD. Hal ini telah dilakukan di beberapa

- ICAC Mobile Exhibition Truck

kota

3) penyesuaian kebutuhan sasaran - Youth Summit - ICAC Ambassadors untuk kalangan Mahasiswa - pemberian materi anti korupsi kepada lebih

- FGD dengan mahasiswa - buku dongeng anti korupsi untuk siswa TK - kampanye dan sosialisasi lewat media massa, iklan TV, film, dan radio

dari 2000 mahasiswa baru tiap tahun

- menyebarkan konsep warung kejujuran

- modul materi anti korupsi untuk pelajar

- menyelenggarakan acara tahunan

- buku cerita elektronik berisi pesan moral untuk anak-anak yang didistribusikan ke seluruh taman kanak-kanak dan SD - spesifikasi sasaran pendidikan

peringatan hari anti korupsi 9 Desember - penggalangan kerjasama pemberantasan korupsi dengan komunitas dan LSM - Diklat dan seminar di daerah, 400 undangan yang dapat dipenuhi dari 600 undangan



94

Tabel 4.9. (Sambungan) ICAC

KPK - Anti Corruption Learning Center - website KPK (informasi, majalah digital Integrito) - Acara- acara dengan partisipasi masyarakat bertemakan anti korupsi Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh peneliti

Dari segi pendidikan masyarakat, ICAC dan KPK memiliki banyak sekali kemiripan program. Mulai dari program penyuluhan pada berbagai kalangan, penggunaan media massa sebagai cara sosialisasi, serta penggalangan dukungan masyarakat melalui acara-acara bertemakan anti korupsi. ICAC dan KPK bahkan juga sama-sama memiliki kendaraan yang berfungsi sebagai sosialisator nilai-nilai anti korupsi. Tidak perlu lagi rasanya secara spesifik membahas satu persatu perbandingan program-program yang telah dijalankan karena sangat serupa. Akan tetapi, sama seperti permasalahan yang telah dibahas sebelumnya pada sisi penindakan dan pencegahan, keterjangkauan KPK terhadap keseluruhan sektor dan lapisan masih amat minim. KPK tidak mampu menjangkau seluruh wilayah di Indonesia secara intensif dan berkesinambungan karena masih terkendala jarak dan keterbatasan. Seandainya KPK memiliki cabang-cabang di daerah, maka tentu KPK akan mampu melaksanakan program-programnya secara lokal dan intensif seperti yang dilakukan oleh ICAC. Tujuan dari pendidikan anti korupsi salah satunya adalah meningkatkan awareness masyarakat mengenai tindak pidana korupsi di sekitarnya dan menumbuhkan semangat bersama pemberantasan korupsi karena pemberantasan korupsi tidak mungkin dilakukan tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Karena KPK tidak melakukan pendidikan anti korupsi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara intensif dan berkesinambungan, maka tujuan tersebut tidak tercapai secara baik. Hal ini dapat dilihat misalnya dari atensi masyarakat pada acara-acara bertemakan anti korupsi yang diselenggarakan, misalnya pada perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember. Di Hong Kong, acara semacam ini dihadiri oleh ribuan warga yang antusias. Sedangkan di Indonesia, jumlah pengunjung yang memadati jauh lebih sedikit. Ini menunjukkan bahwa di



95

masyarakat belum terbentuk sikap kepedulian pada isu anti korupsi secara penuh dan belum semua percaya dengan kapabilitas KPK dalam menangani korupsi. Survei yang dilakukan oleh KPK (Survei Persepsi Masyarakat) sendiri menunjukkan bahwa masyarakat tidak secara bulat memiliki kepercayaan pada KPK. Padahal di Hong Kong, hasil survei tahunan telah menunjukkan bahwa masyarakat mendukung ICAC hampir secara bulat. 4.4.1.4 Jumlah Pegawai dan Anggaran Tabel 4.10. Perbandingan Jumlah Pegawai dan Anggaran ICAC 1) 2007

KPK 1) 2007

- Jumlah pegawai 1200, Departemen Operasi –

- Jumlah pegawai 449, Penindakan – 120,

856, Departemen Pencegahan Korupsi – 55,

pencegahan – 80, PPIM – 45, Setjen – 73,

Departemen Hubungan Masyarakat - 169,

lain-lain – 131

Administrasi – 120 - Anggaran 641,5 juta HKD, bagian

- Anggaran Rp 247 M, bagian penindakan Rp 30,7 M; pencegahan Rp 20,5 M; setjen

pencegahan 47,3 juta

Rp 139,6 M; PPIM Rp 4,3 M; INDA Rp

HKD; operasi 537 juta HKD; pendidikan 57,2

52,3 M

juta HKD 2) 2008

2) 2008

- Jumlah pegawai 1263, Departemen Operasi


– 936, Departemen Pencegahan Korupsi – 53,

pencegahan – 107, PPIM – 59, Setjen –109,


lain-lain – 108


- Anggaran Rp 232,6 M, bagian penindakan Rp 13,9 M; pencegahan Rp 18,2 M; setjen



HKD, operasi 575,2 juta HKD, pendidikan

47,6 M

63,6 juta HKD 3) 2009

3) 2009

- Jumlah pegawai 1268, Departemen Operasi –


941, Departemen Pencegahan Korupsi – 51,

pencegahan – 122, PPIM – 74, Setjen –129,


lain-lain – 140


- Anggaran Rp 315,2 M, bagian penindakan Rp 24,2 M; pencegahan Rp 22,8 M; setjen



HKD, operasi 615 juta HKD, pendidikan

49,3 M

67,7 juta HKD



96

Tabel 4.10. (Sambungan) ICAC 4) 2010

KPK 4) 2010

- Jumlah pegawai 1321, rincian tidak

- Jumlah pegawai 638, Penindakan – 30,1%,

tercantum dalam laporan tahunan

pencegahan – 18,3%, PPIM – 11,4%,

- Anggaran 814,2 juta HKD, rincian tidak

Setjen –19,3%, lain-lain - 20,8%

tercantum dalam laporan tahunan

- Anggaran Rp 431 M, bagian penindakan Rp 24,85 M; pencegahan Rp 21,9 M; setjen Rp 285,9 M; PPIM Rp 6,3 M; INDA Rp 91,9 M

5) 2011

5) 2011

- Jumlah pegawai 1298, Departemen Operasi – 947, Departemen Pencegahan Korupsi – 59, Departemen Hubungan Masyarakat - 177, Administrasi – 115

- Jumlah pegawai 752, Penindakan – 266, pencegahan – 136, PPIM – 76, Setjen –138, lain-lain – 136 - Anggaran Rp 576 M, bagian penindakan

- Anggaran 875,5 juta HKD, rincian tidak tercantum dalam laporan tahunan

Rp 25 M; pencegahan Rp 53,4 M; setjen Rp 404 M; PPIM Rp 4,8 M; INDA Rp 89,1 M


Dari perbandingan jumlah pegawai dan jumlah anggaran yang dimiliki oleh ICAC dan KPK, terlihat bahwa berdasarkan alokasi pegawai, keduanya sama-sama menitikberatkan pada porsi penindakan. Hal ini dirasa tepat, karena pos tersebut adalah ujung tombak dalam menangani koruptor sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang banyak. Kemudian jika melihatnya dari segi anggaran terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara kedua lembaga. ICAC menitikberatkan anggarannya sesuai dengan jumlah pegawai yakni terpusat pada penindakan. Anggaran untuk penindakan dialokasikan sangat besar, jauh lebih besar dari anggaran departemen lain. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh KPK. Terkait anggaran, KPK justru lebih mengalokasikan anggarannya secara lebih besar pada segi administrasi yakni pada Sekretariat Jenderal, melebihi bahkan keempat Deputi Bidang lain. Dari perbandingan secara umum tentang jumlah anggaran dan jumlah pegawai, terlihat bahwa secara jumlah, ICAC jauh berada di atas KPK. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat kondisi wilayah Hong Kong yang lebih kecil



97

cakupannya dari wilayah Indonesia. Dengan demikian maka perbandingan jumlah pegawai dengan jumlah masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya amat jauh antara ICAC dan KPK. Ini tentu saja menjadi satu hal yang perlu dikaji ualng. Bagaimana mungkin segelintir orang mampu menangani ribuan kasus korupsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang begitu luas? Padahal di Hong Kong saja yang memiliki luas wilayah yang kecil masih didukung oleh jumlah pegawai yang banyak dan didukung pula oleh anggaran yang besar. Dapat dibayangkan betapa besarnya perbedaan anggaran antara ICAC dan KPK yakni hingga hampir dua kali lipat. Tentunya hal ini akan memiliki dampak pada efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. 4.4.2 Penilaian Kinerja (Corruption Perception Index) Tabel 4.11. Perbandingan CPI Hong Kong

Indonesia

(ICAC)

(KPK)

1) 2009 : 8,2

1) 2009 : 2,8

2) 2010 : 8,4

2) 2010 : 2,8

3) 2011 : 8,4

3) 2011 : 3,0

4) 2012 : 77

4) 2012 : 32

Sumber: Transparency International, diolah kembali oleh penulis

Hasil CPI inilah yang menjadi dasar pemikiran bahwa secara umum, Hong Kong dipersepsikan sukses menangani masalah korupsi sedangkan di Indonesia masih belum optimal. CPI yang dikeluarkan oleh lembaga Transparecy International merupakan salah satu tolak ukur persepsi korupsi yang telah diakui dan digunakan secara global. Angka penilaian ini menunjukkan perbedaan yang sangat jauh antara kedua negara. Secara umum, terlihat bahwa peringkat Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan Hong Kong.



98

4.5 Tantangan yang Dihadapi Tabel 4.12. Perbandingan Tantangan yang Dihadapi ICAC 1) Potensi perubahan pola akibat pergantian sistem negara 50 tahun setelah tahun 1997 2) Potensi terulangnya peristiwa “1990an”

KPK 1) Wacana Pelemahan lembaga KPK dan “Kriminalisasi” pimpinan KPK 2) Tidak memiliki kapasitas untuk menindaklanjuti rekomendasi 3) Dianggap kurang maksimal dalam menangani kasus dengan tersangka pejabat senior 4) Dianggap kurang maksimal dalam area pencegahan korupsi


Dalam perjalanan pemberantasan korupsi, setiap lembaga di dunia memiliki tantangan-tantangannya tersendiri yang harus dihadapi. Tantangan yang dihadapi oleh ICAC mencakup dua hal. Yang pertama adalah potensi perubahan drastis yang akan terjadi apabila masa pemberlakuan sistem kenegaraan demokratis seperti sekarang ini harus berakhir ketika masa perjanjiannya telah habis. Apabila Hong Kong di kemudian hari berubah sistem kenegaraannya menjadi sama dengan RRC, maka tentu akan ada perubahan dalam pola pemberantasan korupsi yang terjadi. Ini dikhawatirkan akan memundurkan hasil pencapaian yang telah diraih ICAC saat ini. Kemudian, perubahan sistem kenegaraan juga dikhawatirkan akan kembali memicu terjadinya perubahan sosial di masyarakat seperti yang terjadi pada masa 1990-an yang meningkatkan angka korupsi secara signifikan akibat kekhawatiran atas peralihan kekuasaan dari Inggris ke RRC di tahun 1997. Hal ini harus diantisipasi oleh ICAC. Di Indonesia, tantangan yang dihadapi oleh KPK cukup banyak dan masih dialami sampai sekarang. Diantaranya, isu yang beredar bahwa belakangan ini KPK sedang diserang oleh berbagai pihak agar menjadi semakin lemah. Beberapa tahun ke belakang, pimpinan KPK juga sempat terjerat hukum dan menjadi tersangka. Bahkan salah satu ketua KPK sampai sekarang masih berada di balik tembok lembaga pemasyarakatan. Meskipun isu tentang upaya pelemahan KPK ini masih belum dapat dibuktikan, namun mau tidak mau hal ini akan menjadi



99

batu sandungan bagi KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK harus memikirkan bagaimana agar isu ini tidak berlanjut dan upaya pemberantasan korupsi yang sedang dijalankan tidak terganggu. KPK juga dianggap tidak memiliki kekuatan untuk menindaklanjuti hasil rekomendasinya yang telah diberikan kepada instansi-instansi pemerintah. Ini adalah tantangan yang cukup berat mengingat dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum KPK, tidak secara jelas diatur mengenai kewajiban dan sanksi terkait untuk menjalankan rekomendasi dari KPK. Saran dan masukan dari KPK akan terasa sia-sia jika tidak benar-benar diikuti dan dijalankan oleh instansi pemerintah yang terkait. KPK juga harus melakukan pengawasan terhadap instansi tersebut agar memastikan perubahan benar-benar terjadi. Tantangan berikutnya yang dihadapi adalah anggapan bahwa KPK tidak berani menyentuh koruptor-koruptor kelas kakap, atau pihak yang sedang berkuasa. Isu ini tentu saja muncul lantaran masyarakat tidak melihat ada gelagat yang kuat dari KPK ketika menghadapi beberapa kasus yang diduga melibatkan jajaran elit pemerintahan. Berbagai tantangan yang muncul dan dihadapi oleh masing-masing lembaga seharusnya dapat menjadi cambuk dan menumbuhkan inisiatif baru dalam merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan efisien. Sewajarnya ICAC dan KPK dapat melihat tantangan tersebut secara positif agar dapat menarik pelajaran untuk perbaikan kualitas di masa mendatang.



100

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan Berdasarkan uraian pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa apabila ditarik sebuah perbandingan antara pola kerja ICAC dan KPK, terdapat beberapa perbedaan pola yang menjadikan ICAC mampu memberantas korupsi secara lebih baik di Hong Kong daripada KPK di Indonesia. Secara garis besar, terdapat beberapa pola kerja yang sama, dan beberapa pola kerja yang berbeda. Dari segi dasar hukum, pemahaman latar belakang, hingga proses pembentukan lembaga di masa awal, ICAC memiliki kelebihan dari KPK. Dasar hukum yang digunakan ICAC lebih efektif sehingga tidak memunculkan celah hukum dan hambatan bagi penerapannya. Dalam melihat akar permasalahan dan kesesuaian dengan strategi awal yang dibangun, ICAC benar-benar merancang strategi sesuai dengan kebutuhan dengan menyentuh akar permasalahan, sedangkan apa yang dilakukan KPK tidak menyentuh akar masalah tersebut. ICAC juga lebih baik dalam menyusun kebijakan perekrutan di awal pembentukan, yakni dari cara mendapatkan pegawai baru yang lebih dapat diandalkan dari KPK. Dari segi struktur lembaga, masing-masing memiliki karakteristik

yang

berbeda

yang

memiliki

keuntungan

Kemudian, melihat perbandingan rencana

strategis

dan

kerugian.

lembaga dan

penyusunan strategi jangka panjang, ICAC memiliki kelebihan yaitu lebih terfokus dan efisien karena dilekatkan pada departemen yang sudah ditentukan. Selain itu, rencana strategis dan jangka panjang KPK selalu berubah-ubah dan tidak berjalan secara berkesinambungan. Mengenai perbandingan strategi teknis, ICAC dan KPK

memiliki

kesamaan dalam seleksi pegawai serta pengaturan kepegawaian. Akan tetapi jika melihat ketentuan wilayah kasus yang ditangani, akuntabilitas, pengawasan internal, serta fasilitas dan keterjangkauan, maka KPK masih amat tertinggal dari ICAC. Akan tetapi, jika dilakukan kajian terhadap laporan tahunan masing-

89



101

masing lembaga, sebenarnya ICAC dan KPK memiliki kesamaan pola strategi yang dijalankan. Namun, yang dilakukan oleh ICAC lebih efektif karena dilakukan dengan menjangkau seluruh sudut wilayah yurisdiksinya serta menyentuh seluruh tingkatan masyarakat. KPK tidak mampu melaksanakannya karena terkendala dengan keterbatasan tingkat keterjangkauan. Selanjutnya, jika mencermati jumlah anggaran dan jumlah pegawai masing-masing lembaga, maka ICAC masih berada di atas KPK, dengan jumlah anggaran dan pegawai yang jauh lebih besar dari KPK. Berbagai perbedaan pola kerja tersebut pada akhirnya tercermin secara lugas dari hasil survei CPI oleh Transparency International yang menempatkan Indonesia di jajaran peringkat bawah negara-negara terkorup dan menempatkan Hong Kong di jajaran peringkat teratas bersama negara-negara bersih lainnya. Meskipun begitu, masing-masing tetap memiliki permasalahan dan tantangan masing-masing yang harus dihadapi serta dipersiapkan jalan keluarnya. 5.2 Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi pemimpin KPK dan pemerintah Indonesia untuk perbaikan di masa yang akan datang. Pertama, karena landasan hukum KPK dinilai masih belum efektif dan belum dapat diandalkan untuk menjadi “senjata” ampuh seutuhnya, maka perlu adanya perubahan atau pembaharuan undang-undang. Pembaharuan tersebut harus dapat menutupi celah-celah hukum yang terbuka, bersifat mendukung, serta harus mencakup keseluruhan dari kebutuhan-kebutuhan yang harus dimiliki KPK dalam melakukan

pemberantasan

korupsi.

Tentunya

hal

ini

juga

mencakup

penyempurnaan mengenai ketentuan klasifikasi wilayah kasus mana yang merupakan kewenangan KPK dan mana yang menjadi kewenangan lembaga lain agar

tidak

terjadi

tumpang

tindih

antara

lembaga-lembaga

tersebut.

Penyempurnaan undang-undang ini juga harus memberikan kejelasan mengenai kewenangan dan kekuatan apa yang seharusnya dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh KPK.



102

Kedua, karena rencana strategi KPK dinilai masih belum terlalu berfokus pada satu hal yang konsisten dari waktu ke waktu, maka diperlukan adanya penyusunan ulang strategi tersebut agar memenuhi paling tidak dua hal, yakni fokus pada akar permasalahan yang utama yakni pembenahan sistem, serta harus bersifat jangka panjang dan berkesinambungan antara satu periode kepemimpinan ke periode selanjutnya. Ketiga, perlu adanya penyempurnaan pola kelembagaan di dalam tubuh KPK yakni dalam kaitannya dengan mekanisme akuntabilitas, pengawasan internal, fasilitas, serta keterjangkauan. Jumlah anggaran dan jumlah pegawai juga harus ditambah secara realistis sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan.



103

DAFTAR PUSTAKA

Buku Atmasasmita, Romli. Globalisasi dan Kejahatan Bisnis. Jakarta: Kencana, 2010 Brantingham, P and Brantingham, P. Patterns in Crime. New York: Macmillan Publishing Company, 1984 Djaja, Ermansjah. Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Jakarta: Sinar Grafika, 2008 Davidsen, S, Vishnu Juwono, and David G. T. Curbing Corruption in Indonesia 2004-2006. Yogyakarta: Kanisius Printing House, 2006 Hamzah, Fahri. Demokrasi, Transisi, Korupsi: Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik. Jakarta: Yayasan Faham Indonesia, 2012 -----------------.Kemana Ujung Century?: Penelusuran dan Catatan Mantan Anggota Pansus Hak Angket Bank Century DPR-RI. Jakarta: Yayasan Faham Indonesia, 2011 Klitgaard, R. Membasmi Korupsi.(diterjemahkan oleh Hermojo). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998. Klitgaard, R., Maclean-Abaroa, R. and Parris, H.L Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah, (diterjemahkan oleh Masri Maris). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002. Manion, Melanie. Corruption by Design: Building Clean Government in Mainland China and Hong Kong. USA: Harvard University Press, 2004 Mochtar, Akil. Memberantas Korupsi: Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi. Jakarta: Penerbit Q-Communication, 2006 Parwadi, Redatin. Koruptologi.Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010 Rose-Ackerman, Susan. Korupsi dan Pemerintahan: Sebab, Akibat,dan Reformasi, (diterjemahkan oleh Toenggoel P. Siagin) Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006 Soedarso, Boesono. Latar Belakang Sejarah dan Kultural Korupsi di Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009 Soekardi, Sugriwadi. Dibawah Cengkeraman KPK: Pergulatan Para Korban Penyalahgunaan Kewenangan KPK. Jakarta: Penerbit CV Ricardo, 2009



104

Soesatyo, Bambang. Perang-Perangan Melawan Korupsi, Pemberantasan Korupsi di Bawah Pemerintahan SBY. Jakarta: Penerbit Ufuk, 2010

Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ginting, Lowryanta. Analisis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penegakan Hukum, Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2004 Liu, Zihua, Disertasi Doctor of Philosophy, Faculty of the Graduate School of the State of University of New York, 2007

Publikasi Lembaga Independent Commission Against Corruption (Hong Kong Special Administrative Region). 2007-2011 Annual Report. Hong Kong: Independent Commission Against Corruption, 2007-2011 Indonesia Corruption Watch. Independent Report,Corruption Assessment and Compliance United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)2003 in Indonesian Law. Jakarta: Penerbit Indonesia Corruption Watch, 2008 Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan Tahunan KPK 2007-2011. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007-2011 Komisi Pemberantasan Korupsi. Kumpulan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006 Komisi Pemberantasan Korupsi. Rencana Stratejik Komisi Pemberantasan Korupsi 20082011. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2008 Komisi Pemberantasan Korupsi. Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi 20042007. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2004 Komisi Pemberantasan Korupsi. Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2011-2015. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2011 United Nations. United Nations Convention Against Corruption. New York: Penerbit United Nations, 2004



105

Transparency International. Corruption Perception Index 2011. Penerbit Transparency International, 2011 Transparency International. Corruption Perception Index 2012. Penerbit Transparency International, 2012 Lembaga Administrasi Negara, Pusat Kajian Administrasi Internasional. Strategi Penanganan Korupsi di Negara-Negara Asia Pasifik. Jakarta: Penerbit LAN, 2007

Artikel Jurnal Azra, A. Korupsi Dalam Perspektif Good Governance. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 2 No.1 (Januari 2002): 31-36 Argandona, A. The United Nations Convention against Corruption and Its Impact on International Companies. Journal of Business Ethics, Vol. 74, No. 4, Ethics in and of Global Organizations: The EBEN 19th Annual Conference in Vienna (Sep., 2007): 481-496

Carlson, J.: “Money Laundry and Corruption: Two Sides of the Same Coin”, No Longer Business as Usual dalam Argandona, A. The United Nations Convention against Corruption and Its Impact on International Companies. Journal of Business Ethics, Vol. 74, No. 4, Ethics in and of Global Organizations: The EBEN 19th Annual Conference in Vienna (Sep., 2007): 481-496 de Graaf, G. Causes of Corruption: Towards a Contextual Theory of Corruption, Public Administration Quarterly, vol. 31, No 1/2 (Spring-Summer 2007): 39-86 Skidmore, Max. Promise and Peril in Combating Corruption: Hong Kong’s ICAC, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 547, The Future of Hong Kong (Sep., 1996): 118-130

Publikasi Elektronik Aidilla, Tahta. “Kekurangan Penyidik, KPK Kesulitan Tangani Puluhan Kasus Nazaruddin” http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/08/17/lq1wpc -kekurangan- penyidik-kpk-kesulitan-tangani-puluhan-kasus-nazaruddin (Diakses pada 29 November 2012) Daniel, Wahyu. “Dirjen Pajak: Korupsi, Penyakit Kronis Sejak Zaman VOC”. http://finance.detik.com/read/2011/12/06/100522/1783593/4/dirjen -pajak-korupsipenyakit-kronis-sejak-zaman-voc (Diakses 19 November 2012) Universitas Indonesia


106

Gatra, Sandro. “Para Politisi Minta Standar Seleksi Pegawai KPK Diturunkan”. http://nasional.kompas.com/read/2012/06/21/22553981/Para.Polit isi.Minta.Standar.S eleksi.Pegawai.KPK.Diturunkan.(diakses 9 Desember 2012) GovHK. “ICAC budget report 2012”. www.budget.gov.hk/2012/eng/pdf/head072.pdf (diakses 2012)

4 Desember

GovHK. “ICAC budget report 2011”. www.budget.gov.hk/2011/eng/pdf/head072.pdf (diakses 2012)

4 Desember

GovHK. “ICAC budget report 2010”. www.budget.gov.hk/2010/eng/pdf/head072.pdf (diakses 2012)

4 Desember

Independent Commission Against Corruption (Hong Kong). “ICAC Annual Survey 2011, Executive Summary”. http://www.icac.org.hk/en/useful_information/sd/sd/index.html (Diakses 29 November 2012) Independent Commission Against Corruption (Hong Kong). “History”. http://www.icac.org.hk/new_icac/eng/abou/history/main_2.html (diakses 13 November 2012) Independent Commission Against Corruption (Hong Kong). “Homepage” http://www.icac.org.hk/en/home/index.html (Diakses 17 November 2012) Independent Commission Against Corruption (Hong Kong). “Legal Empowerment” http://www.icac.org.hk/en/about_icac/le/index.html (Diakses 18 Novermber 2012) JSSCS GovHK. “Chapter 10 ICAC Overview” www.jsscs.gov.hk/.../gs_ch10.pdf (diakses 9 Desember 2012) Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. “Pola” http://kbbi.web.id/ (Diakses 3 Desember 2012) Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. “Kerja” http://kbbi.web.id/ (Diakses 3 Desember 2012) Komisi Pemberantasan Korupsi . “Peluncuran Film’Kita versus Korupsi’: Kampanye Antikorupsi melalui Film”http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid =2518 (diakses 2 Desember 2012) Maharani, Esthi. “Kasus Wisma Atlet dan Hambalang, Kejahatan Terorganisasi”. http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/06/24/m6480



107

h-kasus-wismaatlet-dan-hambalang-kejahatan-terorganisasi (Diakses 24 November 2012) Maharani, Dian. “Kronologi Penyelidikan Kasus Simulator Versi Polri” http://nasional.kompas.com/read/2012/08/04/10353221/Kronologi. Penyelidikan.Kasu s.Simulator.Versi.Polri (Diakses 24 November 2012) Masduki, Teten. “Corruption Perception Index 2011 Indonesia Masih Berada di Jajaran Bawah Negara-negara Terbelenggu Korupsi” http://www.ti.or.id/index.php/publication/2011/12/01/corruptionperception-index- 2011. (Diakses 19 November 2012) Merriam-Webster Dictionary. “Pattern”. http://www.merriamwebster.com/dictionary/pattern (diakses 3 Desember 2012) Oxford Dictionaries. “Pattern” http://oxforddictionaries.com/definition/english/pattern?q= (Diakses 3 Desember 2012)

pattern

Oxford Dictionaries. “work” http://oxforddictionaries.com/definition/english/work?q= work (Diakses 3 Desember 2012) Santoso, Ferry. “Gaji Penyidik di KPK Lebih Besar 400 Persen” http://nasional.kompas.com/read/2012/10/12/15294581/Gaji.Penyi dik.di.KPK.Lebih. Besar.400.Persen.utm.source.WP.utm.medium.box.utm.campaign. Kpopwp (Diakses 11 Desember 2012) Transparency International. Survey: Putting Corruption Out of Business, Question 1. http://www.transparency.org/research/bps2011/ (Mei-Juli, diakses 29 November 2012)



UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents