UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI PT. NOVARTIS INDONESIA JL. PROF. DR. SATRIO KAV. 18 KUNINGAN CITY SETIABUDI JAKARTA SELATAN 12940 PERIODE 29 JULI-11 OKTOBER 2013

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

RIRI YUANA, S. Farm 1206330034

ANGKATAN LXXVII

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JANUARI 2014

Laporan praktek…., Riri Yuana, FF UI, 2014

UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI PT. NOVARTIS INDONESIA JL. PROF. DR. SATRIO KAV. 18 KUNINGAN CITY SETIABUDI JAKARTA SELATAN 12940 PERIODE 29 JULI-11 OKTOBER 2013

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker

RIRI YUANA, S. Farm 1206330034

ANGKATAN LXXVII

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JANUARI 2014


iii Laporan praktek…., Riri Yuana, FF UI, 2014

Universitas Indonesia



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Novartis Indonesia. Penulisan laporan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Apoteker pada Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan laporan ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada: 1. Dr. Mahdi Jufri, M.Si, Apt sebagai Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. 2. Prof. Dr. Yahdiana Harahap, M.S., Apt., selaku Pejabat Sementara Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia sampai dengan tanggal 20 Desember 2013. 3. Dr. Harmita, Apt., selaku Ketua Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi UI yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan PKPA di PT. Novartis Indonesia. 4. Ibu Hasriani Yusuf selaku Chief Scientific Officer PT. Novartis Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan PKPA di PT. Novartis Indonesia. 5. Halimah Lailasari, S.Farm., Apt. selaku Drug Regulatory Affairs dan sekaligus pembimbing PKPA di PT. Novartis Indonesia yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama melakukan PKPA di PT. Novartis Indonesia. 6. Bapak Dr. Hayun M.Si, Apt. selaku pembimbing di Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi UI yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama pelaksanaan dan penyusunan laporan PKPA di PT. Novartis Indonesia. 7. Bapak Firnando Sianturi, Ibu Meranti Puspitasari, Ibu Lily Komiarsih, Kak Risa Widiani, Kak Vera, Kak Dea dan seluruh rekan kerja di departemen Medical and Regulatory khususnya dan seluruh departemen

vi Laporan praktek…., Riri Yuana, FF UI, 2014


vii

perusahaan PT. Novartis Indonesia umumnya yang telah membantu pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Novartis Indonesia. 8. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Farmasi UI yang telah memberikan bantuan yang sangat berarti bagi penulis. 9. Orang tua tercinta beserta kakak dan adik-adik tersayang atas doa dan dukungannya. 10. Semua rekan-rekan Apoteker Universitas Indonesia angkatan LXXXVII dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis selama pelaksanaan PKPA ini. 11. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Tak ada yang penulis harapkan selain sebuah keinginan agar laporan PKPA ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu farmasi pada khususnya.

Penulis

2013

Universitas Indonesia Laporan praktek…., Riri Yuana, FF UI, 2014

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ................................................................................... HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................... KATA PENGANTAR................................................................................. HALAMAN ORISINILITAS .................................................................... HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ............................................. DAFTAR ISI ............................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................

ii iii iv v vi viii ix

BAB 1. PENDAHULUAN .......................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ...................................................................... 1 1.2 Tujuan .................................................................................. 3 BAB 2. TINJAUAN UMUM....................................................................... 2.1 PT. Novartis Indonesia........................................................... 2.1.1 Sejarah dan Perkembangan............................................ 2.1.2 Visi PT. Novartis Indonesia........................................... 2.1.3 Kewarganegaraan Perusahaan PT. Novartis Indonesia... 2.2 Medical & Regulatory Department ........................................ 2.3 Alur Internal Proses Registrasi Obat ......................................

4 4 4 5 5 8 8

BAB 3. TINJAUAN KHUSUS.................................................................... 10 3.1 Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat ............................. 10 3.1.1 Registrasi ...................................................................... 10 3.1.2 Pendaftar....................................................................... 10 3.1.3 Registrasi Obat.............................................................. 12 3.2 ASEAN Common Technical Dossier/ ASEAN Common Technical Requirements.................................................................... 18 3.2.1 Ketentuan ACTD........................................................... 19 3.2.2 Pembagian ACTD ......................................................... 19 BAB 4. PEMBAHASAN............................................................................. 4.1 Registrasi Obat ...................................................................... 4.2 Registrasi Obat Baru.............................................................. 4.3 Registrasi Obat Copy ............................................................. 4.4 Registrasi Variasi................................................................... 4.5 Registrasi Ulang .................................................................... 4.6 Regulatory ............................................................................. 4.6.1 Fungsi Regulator........................................................... 4.6.2 Karakterisasi Regulator .................................................

22 22 23 25 25 26 26 26 27

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN....................................................... 28 5.1 Kesimpulan............................................................................ 28 5.2 Saran ..................................................................................... 28 DAFTAR PUSTAKA.................................................................................. 29 ix Laporan praktek…., Riri Yuana, FF UI, 2014


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Struktur organisasi Medical and Regulatory Departement PT. Novartis Indonesia Jakarta........................................................ Lampiran 2 Formulir registrasi .................................................................... Lampiran 3 Isi dokumen praregistrasi dan registrasi .................................... Lampiran 4 Alur proses registrasi................................................................ Lampiran 5 Alur registrasi dan evaluasi obat................................................

ix Laporan praktek…., Riri Yuana, FF UI, 2014

30 31 36 41 43


BAB 1 PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Industri farmasi merupakan salah satu tonggak yang menjamin

kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan berkaitan dengan produksi sediaan dan perkembangannya dalam rangka terapi pengobatan penyakit yang ada di masyarakat. Produksi dan pengembangan yang dilakukan oleh industri farmasi tidak hanya berupa sediaan bersifat terapetik namun juga dapat yang bersifat preventif pada pengobatan suatu penyakit atau penunjang kesehatan masyarakat misalnya suplemen makanan, fitofarmaka, dan obat tradisional. Pentingnya peranan industri farmasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terkait sediaan yang berhubungan dengan kesehatan, maka industri farmasi dituntut untuk memenuhi standar efikasi, keamanan, dan mutu produknya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratan bagi industri farmasi telah ditetapkan berdasarkan standar kualitas mutu produk dalam Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). CPOB mengatur semua aspek yang berhubungan dengan produksi dan pengendalian mutu obat dalam rangka menjamin sediaan obat tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan secara konsisten sesuai dengan tujuan pengobatannya. Dengan adanya CPOB maka setiap industri mempunyai standar yang sama dalam kualitas, dan keamanan mutu produk disebabkan proses dan segala aspek yang mendukung berjalannya proses produksi obat adalah sama dan sesuai dengan yang tercantum dalam CPOB (Anonim, 2006). Meningkatnya pertumbuhan jumlah dan jenis produk yang beredar menyebabkan konsumsi masyarakat juga meningkat, tetapi keadaan ini tidak selalu diikuti oleh pengetahuan yang memadai untuk memilih dan menggunakan produk secara tepat dan aman. Perkembangan teknologi yang pesat turut membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi. Dengan menggunakan teknologi modern tersebut, maka produksi dari industriindustri tersebut mampu dilakukan dengan skala besar dan optimal. Faktor ini juga ditunjang oleh kemajuan teknologi transportasi yang memungkinkan produkproduk tersebut dapat terdistribusi dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat 1



2

dalam

waktu

singkat.

mengedepankan

profit

Persaingan saja

tanpa

bisnis

dikhawatirkan

memperhatikan

faktor

hanya

akan

manfaat

dan

keamanannya, sehingga pada akhirnya dapat beresiko pada kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai konsumen. Sebagai institusi pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengawasan produk ketentuan

tentang

obat

dan

makanan, BPOM membuat

pendaftaran produk, baik obat-obatan sintesis, produk

biologi, obat tradisional, obat herbal, dan fitofarmaka, pangan maupun suplemen makanan dari produsen baik dalam maupun luar negeri. BPOM mengendalikan peredaran dan juga pengawasan dengan cara mengadakan proses registrasi yang harus dilalui setiap industri farmasi dalam proses pemasaran produknya. Dalam pelaksanaan prosedur pendaftaran atau registrasi tersebut, tentu saja memerlukan bagian yang dapat mengerti, dan memahami secara jelas tata laksana prosedur registrasi tersebut, terkait persyaratan dan peraturan-peraturan pemerintah terkait. Oleh karena itu, masing-masing industri selayaknya memiliki bagian yang disebut dengan Regulatory Affairs yang merupakan penghubung antara pihak industri dengan pihak pemerintah,

dalam

hal

ini

BPOM.

Regulatory Affairs dalam suatu industri farmasi, memiliki tanggung jawab antara lain (www.prospects.ac.uk, 2012) a. Mematuhi

undang-undang

yang

berlaku

di

Indonesia

dan

dalam

pengaplikasiannya dalam pedoman pemasaran produk obat di semua negara tujuan ekspor. b. Mengumpulkan, menyusun dan mengevaluasi dossier dalam penyusunan dokumen registrasi. c. Menyusun dokumen registrasi produk obat, obat tradisional, fitofarmaka, suplemen makanan, bahan pangan. d. Meregistrasikan produk obat, obat tradisional, fitofarmaka,

suplemen

makanan, bahan pangan. e. Memberikan

saran

strategis

bagi

bagian

manajemen

dalam

hal

pengembangan produk obat baru. f. Penghubung antara industri farmasi dengan pihak berwenang, dengan bernegosiasi dengan pihak berwenang untuk pemasaran, pelabelan dan Universitas Indonesia


3 persyaratan kemasan. Regulatory Affairs harus dapat menjamin bahwa produk yang akan diregistrasikan memiliki dokumen yang menyatakan bahwa produk telah memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan efikasi. Apoteker dalam peranannya sebagai salah satu tenaga kesehatan profesional, secara umum memiliki tanggung jawab dari hulu hingga ke hilir dalam industri farmasi. Regulatory Affairs dalam hubungannya dengan peran dan tanggung jawab apoteker, yaitu sebagai ujung tombak dalam tahapan pembuatan obat sampai sebelum dipasarkan, dengan menjamin bahwa tahapan dalam pembuatan obat di suatu industri farmasi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku lewat komunikasi dengan pihak terkait. Apoteker dengan pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki terutama tentang obat sangat dibutuhkan dalam fungsinya sebagai regulatory. Sebagai profesi yang memiliki pengetahuan tentang obat, apoteker dituntut untuk dapat meregistrasikan suatu produk obat. Dalam pengaplikasian kompetensi dan kemampuannya, perlu diberikan pembekalan ilmu dan informasi yang lebih mendalam mengenai Regulatory affairs kepada para calon Apoteker untuk dapat lebih memahami mengenai tugas dan fungsinya. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), khususnya di Regulatory Affairs, perlu dilakukan oleh para calon Apoteker sehingga sebagai gambaran di kemudian hari mengenai peranannya terhadap masyarakat dibidang industri, khususnya bagian Regulatory affairs, sehingga masyarakat memperoleh produk-produk yang bermutu, aman, dan berkhasiat. 1.2

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Novartis Indonesia

khususnya di Medical & Regulatory Department, bertujuan agar para calon Apoteker mengetahui dan memahami tugas Apoteker sebagai Drug Regulatory Affairs di PT. Novartis Indonesia, Jakarta dalam proses meregistrasikan obat baru, registrasi variasi pada produk yang telah memiliki Nomor Ijin Edar, dan meregistrasikan ulang produk yang telah habis masa ijin edarnya.



BAB 2 TINJAUAN UMUM 2.1

PT. Novartis Indonesia

2.1.1 Sejarah dan Perkembangan Novartis International AG adalah sebuah perusahaan multinasional, pharmaceutical yang berbasis di Basel, Swiss. Novartis adalah anggota dari European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) dan juga International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA) (Novartis Indonesia, 2013). Sejarah Novartis di Indonesia berawal dari berdirinya PT. Ciba Geigy Indonesia pada 1968. Setelah mengalami beberapa momentum, mengikuti penggabungan global dua perusahaan, yaitu Sandoz dan Ciba Geigy menjadi Novartis, pada 1996 PT. Ciba Indonesia bergabung dengan PT. Sandoz Biochemie Pharma membentuk PT. Novartis Biochemie. Berganti nama menjadi Novartis menyusul akuisisi oleh Ciba-Geigy, sang pemilik Sandoz, produsen besar obat generik. Perusahaan ini sebelumnya dimiliki Gerber Products Company, produsen produk bayi yang besar, tetapi dijual ke Nestle pada 1 September 2007. Pada tahun 2005, setelah akuisisi global yang dilakukan oleh Novartis Group Hexal, Divisi Novartis di Indonesia Sandoz juga mengakuisisi PT Prima Hexal di Indonesia dan karenanya membentuk sebuah badan hukum baru yang diperbesar yang kemudian disebut PT Sandoz Indonesia. Di tahun 2006, tepat memasuki sepuluh tahun setelah merger global, PT Novartis Biochemie berubah nama menjadi PT Novartis Indonesia (Novartis Indonesia, 2013). Kini, Novartis Indonesia memperkerjakan sedikitnya 550 tenaga kerja di divisi farmasi dan produk kesehatan yang berlokasi di Citeureup, Jawa Barat. Selain itu, Novartis Indonesia juga memiliki laboratorium penelitian, yang dinamakkan NEHCRI (Novartis- Eijkman- Hasanuddin Research Initiative atau NECHRI yang bertempat di Makassar, Sulawesi Selatan (tepatnya di RS Wahidin) dan di Jakarta (bertempat di Eijkman Institute Jakarta Pusat). NECHRI memfokuskan diri pada pengembangan obat-obatan penyakit tropis seperti demam berdarah dan tuberkulosis (Novartis Indonesia, 2013).

4 Laporan praktek…., Riri Yuana, FF UI, 2014


5

Dua anak perusahaan lainnya, yaitu PT Ciba Vision Batam merupakan pemasok utama lensa kontak di seluruh dunia dan memperkerjakan 3000 karyawan kontrak pabriknya di Pulau Batam. Sedangkan PT Sandoz Indonesia menjalankan usaha di bidang obat generik bermerek, dengan lebih 600 tenaga kerja yang beroperasi di Bandung, Jawa Barat (Novartis Indonesia, 2013). Novartis memproduksi obat-obatan seperti clozapine (Clozaril), diklofenak (Voltaren), carbamazepine (Tegretol), valsartan (Diovan), mesylate imatinib dan (Gleevec/Glivec). Agen tambahan termasuk ciclosporin (Neoral/Sandimmun), letrozole (Femara), methylphenidate (Ritalin), terbinafine (Lamisil), dan lain-lain (Novartis Indonesia, 2013). 2.1.2 Visi PT. Novartis Indonesia Menjadi perusahaan terpilih baik bagi mitra usahanya maupun karyawannya serta para pemangku kepentingan lainnya di bidang industri farmasi, karena : a. Tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan industri rata-rata b. Memiliki 10 produk unggulan yang senantiasa diingat mitra usahanya c. Mengembangkan talenta atau sumber daya terbaik di bidang industri farmasi d. Secara aktif mendukung upaya-upaya yang bertujuan meningkatkan akses pengobatan kepada lebih banyak masyarakat Indonesia (Novartis Indonesia, 2013) 2.1.3 Kewargaan Perusahaan PT. Novartis Indonesia Di Indonesia, Novartis telah berpartisipasi dalam kegiatan Kewargaan Perusahaan dengan mengacu pada empat pilar utama yaitu pasien, aturan bisnis, masyarakat dan komunitas, serta lingkungan. Berbagai aktivitas yang ada meliputi Akses kepada Obat-Obatan (Access to Medicine), Program, Hari Kemitraan dengan Masyarakat (Community Partnership Day), dan donasi ke organisasi sosial (Novartis Indonesia, 2013).


6

2.1.3.1 Akses kepada Obat-Obatan (Access to Medicine) Novartis Indonesia menunjukkan komitmennya dengan mendukung komunitas lokal. Sejak 2003, Novartis Indonesia telah membantu para penderita Chronic Myeloid Leukemia (CML) untuk mendapatkan perawatan Glivec secara gratis bekerjasama dengan Yayasan Kanker Indonesia. Novartis Indonesia juga secara aktif berpartisipasi dalam penanganan bencana, antara lain membantu penyediaan perpustakaan keliling untuk Komisi Nasional Perlindungan Anak pasca tsunami 2005, dan bantuan spontan para karyawan secara sukarela pada bencana gempa Jogja tahun 2006 (Novartis Indonesia, 2013). Dengan visi untuk meningkatkan akses bagi para pasien untuk memperoleh obat-obatan, Novartis Indonesia secara berkesinambungan telah menjalin kemitraan dengan pemerintah melalui program ASKES dimana banyak obat-obatan terbaik Novartis termasuk dalam program asuransi pemerintah tersebut. Novartis Indonesia juga membina kerjasama dengan rumah sakit bereputasi seperti RS Pertamina dengan menyediakan program khusus untuk membantu pasien dalam memperoleh obat-obatan (Novartis Indonesia, 2013). 2.1.3.2 Program a.

Novartis Selenggarakan Media Workshop & Writing Contest Mengenai Terobosan Baru Penatalaksanaan Hipertensi Penyakit Hipertensi merupakan salah satu penyakit paling mematikan di dunia. Diperkirakan lebih dari 1 milyar orang di dunia atau satu dari empat orang dewasa mengidap penyakit ini. Bahkan jumlah ini diprediksi akan meningkat jadi 1, 6 milyar orang menjelang tahun 2025. Keberadaan penyakit hipertensi seringkali tidak disadari oleh si penderita sehingga ia dikenal juga sebagai the silent killer. Yang lebih memprihatinkan, pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai penyakit ini masih sangat rendah sehingga penanganan/pengobatannya seringkali dilakukan dengan cara yang tidak tepat atau tidak memadai. Setelah dilakukannya berbagai upaya riset selama lebih dari 40 tahun untuk mencari pendekatan terapi yang dapat bekerja dengan optimal, sebuah terobosan baru terapi hipertensi yang bekerja di dalam sistem Renin (Direct Renin Inhibitor) kini telah ditetapkan menjadi sebuah


7

pendekatan terapi terkini yang mengontrol hipertensi secara optimal. Adapun Direct Renin Inhibitors (DRI) adalah pendekatan terapi yang bekerja di dalam sistem Renin di dalam tubuh yang merupakan titik sentral dari pengaturan tekanan darah. Karena secara langsung menghambat titik aktifasti sistem ini Renin - Direct Renin Inhibitor menurunkan aktivitas Sistem Renin yang diukur dengan aktivitas plasma renin (plasma renin activity). b.

Lomba Penulisan Media Tujuan umum kegiatan lomba penulisan Novartis ini dimaksudkan untuk meningkatkan

penyebaran

informasi,

pengetahuan,

pemahaman

dan

penatalaksanaan (4P) mengenai penyakit hipertensi kepada masyarakat Indonesia. Secara lebih khusus, kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan

pemahaman

masyarakat

tentang

terobosan

dalam

penatalaksanaan hipertensi di masa depan, yang tidak lain adalah Direct Renin Inhibitor. Panitia kegiatan telah menetapkan sejumlah kriteria untuk mengikuti lomba antara lain: peserta merupakan wartawan media cetak / online di Indonesia, yang memiliki ketertarikan di bidang hipertensi. Selain itu peserta harus menulis artikel yang membahas tema yang telah ditentukan.Sedangkan juri lomba penulisan ini terdiri dari 3 unsur yakni Dr dr Faisal Baraas SpJp (pakar hipertensi), Nugroho Dewanto (wartawan Tempo, anggota Aliansi Jurnalis Indonesia), dan dr Wibawa Roan (Medical Affairs Manager Novartis Indonesia). Ketiga unsur ini diharapkan dapat menjaga independensi penilaian yang dilakukan. (Novartis Indonesia, 2013) 2.1.3.3 Hari Kemitraan dengan Masyarakat (Community Partnership Day) Setiap tahunnya, karyawan Novartis di seluruh dunia secara sukarela berpartisipasi dalam Community Partnership Day (CPD) atau Hari Kemitraan dengan Masyarakat sebagai wujud komitmen kami terhadap Corporate Citizenship . CPD diadakan untuk memperingati merger Novartis pada 1996. Di CPD, pegawai mendukung komunitas lokal, lembaga sosial, maupun organisasi non-profit dalam proyek-proyek yang sejalan dengan program CSR dari Novartis.


8

Di Indonesia, sekitar 70-100 relawan berpartisipasi dalam CPD melalui serangkaian kegiatan antara lain renovasi gedung sekolah, rekreasi dan menghibur bersama anak-anak yatim piatu serta penderita penyakit berat, dan lain-lain (Novartis Indonesia, 2013). 2.1.3.4 Donasi ke organisasi sosial Ketika terjadi beberapa musibah bencana alam di Indonesia, seperti tsunami dan gempa di Jogja, Novartis Indonesia turut serta memberikan bantuan berupa obat-obatan dan dana bagi para korban melalui organisasi seperti Palang Merah Indonesia (PMI), International Pharmaceutical Manufacturer Groups (IPMG), Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi), Komnas Perlindungan Anak dan lain-lain (Novartis Indonesia, 2013). 2.2

Medical & Regulatory Department Medical & Regulatory department adalah suatu departemen dalam suatu

perusahaan farmasi dengan individu yang ada di dalamnya merupakan tenaga keprofesian di bidang keilmuan kesehatan, seperti dokter dan apoteker. Medical & Regulatory pendaftaran

department

produk,

menangani koordinasi studi klinis, meliputi

pendaftaran

iklan,

dan

pendaftaran harga produk,

pelaporan dan pemberitahuan efek produk, pemantauan keamanan obat, serta menangani hubungan dalam dunia medis dan studi ilmiah. Medical department juga bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan medis dasar tentang produk kepada pekerja lapangan di perusahaan farmasi. Selain itu, medical & regulatory department bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan promosi dilakukan sesuai dengan Peraturan Departemen Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Novartis Indonesia, 2013). 2.3

Alur Internal Proses Registrasi Obat Tahapan proses registrasi obat di PT Novartis Indonesia diawali adanya

putusan dari Novartis AG, Basel, Swiss kepada pihak PT Novartis Indonesia untuk memasarkan produknya di Indonesia. Novartis AG, Basel, Swiss akan mengirimkan dokumen-dokumen terkait obat tersebut kepada pihak regulatory


9

department. Regulatory department bertanggungjawab untuk mendaftarkan obat tersebut ke BPOM hingga mendapatkan nomor ijin edar sehingga bisa dipasarkan di Indonesia (Novartis Indonesia, 2013). Regulatory department akan mereview dokumen-dokumen yang berkaitan dan kemudian akan disusun berdasarkan format ACTD (ASEAN Common Technical Dossier). Selanjutnya, regulatory department akan menyerahkan dokumen tersebut ke BPOM untuk dievaluasi oleh evaluator (Novartis Indonesia, 2013). Pada tahap pra registrasi, setelah dokumen diperiksa maka pendaftar akan diberikan formulir konsultasi yang harus dilengkapi jika masih terdapat kekurangan, atau diberikan SPB (Surat Perintah Bayar) jika dokumen dinyatakan lengkap. Pendaftar harus membayar sesuai ketentuan dan menyerahkan bukti bayar beserta dokumen lengkap ke loket. Setelah hasil pra registrasi keluar, regulatory department akan menyusun dokumen yang diperlukan untuk keperluan registrasi. Dokumen yang terkumpul diproses seperti tahap pra registrasi. Pada tahap ini, kelengkapan yang harus diserahkan ke loket, yaitu bukti bayar, dokumen registrasi, dan disket registrasi yang berisi dokumen administratif, informasi umum mengenai produk, dan dokumen mutu mengenai bahan baku dan produk. Nomor izin edar (NIE) produk akan keluar dalam 40 - 300 hari kerja tergantung dari kategori registrasi produk yang didaftarkan. Selama menunggu NIE produk keluar dapat dilakukan konsultasi

dengan Kepala Seksi bagian

terkait untuk mengetahui perkembangan hasil registrasi produk (Novartis Indonesia, 2013).


BAB 3 TINJAUAN KHUSUS

3.1

Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat

3.1.1 Registrasi Registrasi adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi suatu produk untuk mendapatkan izin edar. Izin edar adalah suatu bentuk persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Registrasi bertujuan untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk yang tidak memenuhi persyaratan khasiat, keamanan, dan mutu. Registrasi terdiri atas registrasi baru, registrasi variasi, dan registrasi ulang. Registrasi baru adalah registrasi produk yang belum mendapatkan izin edar di Indonesia. Registrasi variasi adalah registrasi perubahan aspek apapun pada produk yang telah memiliki izin edar di Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan formulasi, metoda, proses pembuatan, spesifikasi untuk obat dan bahan baku, wadah, kemasan dan penandaan. Registrasi Variasi Major (VaMa) adalah registrasi variasi yang berpengaruh bermakna terhadap aspek khasiat, keamanan, dan/atau mutu obat. Registrasi Variasi Minor yang Memerlukan Persetujuan (VaMi-B) adalah registrasi variasi yang tidak termasuk kategori registrasi variasi minor dengan notifikasi maupun variasi major. Registrasi Variasi Minor dengan Notifikasi (VaMi-A)

adalah

registrasi variasi yang berpengaruh minimal atau tidak

berpengaruh sama sekali terhadap aspek khasiat, keamanan, dan/atau mutu obat, serta tidak merubah informasi pada sertifikat izin edar. Registrasi ulang adalah registrasi perpanjangan masa berlaku izin edar (Badan POM RI, 2011). 3.1.2 Pendaftar Pendaftar adalah industri farmasi yang telah mendapat izin industri farmasi sesuai ketentuan perundang-undangan (Badan POM RI, 2011). Setiap pendaftar bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen yang diserahkan, kebenaran semua informasi yang tercantum dalam dokumen registrasi, kebenaran dan keabsahan dokumen yang dilampirkan untuk kelengkapan registrasi, dan perubahan data dan informasi dari produk yang sedang dalam proses registrasi



11

atau sudah memiliki izin edar. Jenis pendaftar dibagi menjadi beberapa kategori sesuai produk yang didaftarkan, yaitu (Badan POM RI, 2011) : a.

Pendaftar Produk yang Diproduksi di Dalam Negeri Produk dalam negeri, meliputi produk tanpa lisensi, produk lisensi, dan produk kontrak. Pendaftar produk tanpa lisensi adalah pendaftar yang memiliki izin industri farmasi dan memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat

yang Baik (CPOB) yang masih berlaku sesuai dengan jenis dan

bentuk sediaan yang diregistrasikan. Pendaftar produk lisensi adalah penerima lisensi yang memiliki ketentuan seperti pendaftar tanpa lisensi dan dokumen perjanjian

lisensi. Pendaftar obat kontrak adalah pemberi

kontrak yang memiliki izin industri farmasi, paling sedikit satu fasilitas produksi sediaan lain yang telah memenuhi

persyaratan CPOB, dan

dokumen perjanjian kontrak. b.

Pendaftar Produk impor Pendaftar produk impor adalah industri farmasi dalam negeri yang mendapat persetujuan tertulis dari industri farmasi di luar negeri. Industri pemilik produk di luar negeri wajib memiliki izin industri farmasi dan memenuhi persyaratan CPOB yang dibuktikan dengan sertifikat CPOB yang masih berlaku atau dokumen lain yang setara, dan data inspeksi terakhir atau perubahan terkait paling lama dua tahun yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas obat setempat dan/atau otoritas pengawas obat negara lain. Pendaftar juga harus menyerahkan Dokumen Induk Farmasi atau SMF (Site Master File) terbaru jika industri farmasi di luar negeri belum mempunyai produk dengan jenis dan bentuk sediaan yang sama dengan yang disetujui beredar di Indonesia atau industri tersebut mempunyai produk yang beredar di Indonesia dengan jenis dan bentuk sediaan yang sama namun terjadi perubahan pada fasilitas produksi.

c.

Pendaftar Produk Khusus Ekspor Pendaftar produk khusus ekspor adalah industri farmasi terdiri dari pendaftar produk dalam negeri yang ditujukan khusus ekspor dan produk impor khusus ekspor. Produk khusus ekspor dilarang diedarkan di wilayah Indonesia.


12

d.

Pendaftar Produk yang Dilindungi Paten Pendaftar produk yang dilindungi paten adalah pemilik hak paten atau yang ditunjuk oleh pemilik hak paten. Pendaftaran produk yang masih dilindungi paten dapat dilakukan oleh pendaftar yang bukan pemilik hak paten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pendaftaran dapat diajukan mulai dua tahun sebelum berakhirnya perlindungan paten dengan melampirkan informasi tanggal berakhirnya perlindungan paten dan data ekivalensi untuk menjamin kesetaraan khasiat, keamanan, dan mutu.

3.1.3

Registrasi Obat

3.1.3.1 Kategori Registrasi Obat Registrasi obat terdiri atas registrasi baru, registrasi variasi, dan registrasi ulang. Registrasi baru diawali dengan proses pre registrasi. Registrasi baru terdiri atas tiga kategori, yaitu: a.

Kategori 1 : registrasi obat baru dan produk biologi, temasuk produk biologi sejenis (PBS)/Similar Biotherapic Product (SBP), meliputi : 1. Registrasi obat baru dengan zat aktif baru atau produk biologi 2. Registrasi obat baru atau produk biologi dengan kombinasi baru 3. Registrasi obat baru atau produk biologi dengan bentuk sediaan baru atau kekuatan baru 4. Registrasi obat baru atau produk biologi dengan rute pemberian baru 5. Registrasi produk biologi sejenis (PBS)/Similar Biotherapic Product (SBP)

b.

Kategori 2 : registrasi obat copy, meliputi : 1. Registrasi obat copy yang memerlukan uji klinik 2. Registrasi obat copy yang tidak memerlukan uji klinik

c. Kategori 3 : registrasi sediaan lain yang mengandung obat Registrasi variasi dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap obat yang telah mendapat NIE. Registrasi variasi terdiri atas tiga kategori, yaitu : a. Kategori 4 : registrasi variasi major (VaMa) b. Kategori 5 : registrasi variasi minor yang memerlukan persetujuan (VaMi-B) c. Kategori 6 : registrasi variasi minor dengan notifikasi (VaMi-A) Universitas Indonesia Laporan praktek…., Riri Yuana, FF UI, 2014

13

Permohonan pengajuan registrasi ulang dilakukan paling cepat 120 hari sebelum berakhir masa berlaku izin edar. Permohonan ini diajukan dengan mengisi formulir registrasi dan melampirkan dokumen registrasi ulang. Persetujuan atas permohonan registrasi ulang secara otomatis berlaku sejak berakhir masa izin edarnya, kecuali untuk registrasi ulang dengan informasi terbaru yang terkait aspek keamanan obat, khasiat obat, dan/atau kerasionalan formula obat. Registrasi ulang termasuk dalam kategori 7. 3.1.3.2 Tata Laksana Registrasi Obat Permohonan pra registrasi dan registrasi diajukan oleh pendaftar secara tertulis kepada Kepala BPOM dan dilampiri dengan dokumen pra registrasi atau dokumen registrasi. Proses registrasi dibagi ke dalam dua tahap, yaitu tahap pra registrasi dan tahap registrasi. Kelengkapan persyaratan

untuk

proses

pra

registrasi atau registrasi dapat dilihat pada Lampiran 3 dan alur proses registrasi dapat dilihat pada Lampiran 4. a. Tahap Pra Registrasi Permohonan pra registrasi dilakukan untuk penapisan registrasi obat, penentuan kategori registrasi, penentuan jalur evaluasi, penentuan biaya evaluasi, dan penentuan dokumen registrasi obat. Permohonan ini diajukan dengan mengisi formulir pra registrasi, menyerahkan bukti pembayaran biaya pra registrasi, dan melampirkan dokumen lengkap pra registrasi. Pada tahap ini, paling lama dalam jangka waktu 40 hari sejak diterimanya permohonan pra registrasi Kepala BPOM memberikan surat hasil pra registrasi (HPR) kepada pendaftar yang berlaku satu tahun sejak tanggal dikeluarkan. Apabila sebelum jangka waktu yang dimaksud diperlukan penambahan data atas dokumen administratif dan/atau teknis, maka pendaftar akan diberikan surat permintaan tambahan data. Perhitungan jangka waktu pengeluaran HPR diberhentikan (clock off) sampai pendaftar menyampaikan tambahan data yang diterima dan penyerahan tambahan data tersebut harus disampaikan paling lama 20 hari setelah surat dikeluarkan. Jalur evaluasi untuk tahap pra registrasi terdiri atas jalur 40 hari, meliputi registrasi variasi minor yang


14

memerlukan persetujuan dan registrasi obat khusus ekspor, jalur 100 hari meliputi : a) Registrasi baru obat baru dan produk biologi yang diindikasikan untuk terapi penyakit serius yang mengancam nyawa manusia (life saving), dan/atau mudah menular pada orang lain, dan/atau belum ada atau kurangnya pilihan terapi lain yang aman dan efektif b) Registrasi baru obat baru dan produk biologi yang berdasarkan justifikasi diindikasikan untuk penyakit serius dan langka (orphan drug) c) Registrasi baru obat baru dan produk biologi ditujukan untuk program kesehatan masyarakat d) Registrasi baru obat baru dan produk biologi yang telah melalui proses obat pengembangan baru yang dikembangkan oleh industri farmasi atau institusi riset di Indonesia dan seluruh tahapan uji kliniknya dilakukan di Indonesia e) Registrasi

baru

obat

copy

esensial

generik

yang

dilengkapi

dengan dokumen penunjang kebutuhan program atau data pendukung sebagai obat esensial f)

Registrasi baru obat copy dengan standar informasi elektronik (Stinel)

g) Registrasi variasi major indikasi baru/posologi baru untuk obat yang ditujukan sebagaimana dimaksud pada huruf a-d. h) Registrasi variasi major yang tidak termasuk pada huruf g. Jalur 150 hari meliputi : a)

Registrasi baru obat baru, produk biologi, dan registrasi variasi major indikasi baru/posologi baru yang telah disetujui di negara yang telah menerapkan sistem evaluasi terharmonisasi dan di negara dengan sistem evaluasi yang telah dikenal baik.

b)

Registrasi baru obat baru, produk biologi, dan registrasi variasi major indikasi baru/posologi baru yang telah disetujui paling sedikit di tiga negara dengan sistem evaluasi yang telah dikenal baik.

c)

Registrasi baru obat copy tanpa Stinel


15

Jalur 300 hari, meliputi registrasi baru obat baru, produk biologi, produk biologi sejenis, atau registrasi variasi major indikasi baru/posologi baru yang tidak termasuk dalam jalur evaluasi sebagaimana dimaksud pada jalur 100 dan 150 hari. b.

Tahap Registrasi Pengajuan registrasi dilakukan dengan menyerahkan berkas registrasi dengan mengisi formulir registrasi dan disket disertai bukti pembayaran biaya evaluasi dan pendaftaran, serta HPR. Berkas registrasi terdiri atas formulir registrasi dengan dokumen administratif dan dokumen penunjang. Dokumen tersebut disusun sesuai format ASEAN Common Technical Dossier (ACTD) dan merupakan dokumen rahasia yang dipergunakan hanya untuk keperluan evaluasi oleh yang berwenang. Dokumen registrasi yang diserahkan harus dilengkapi dengan rancangan kemasan dan brosur. Rancangan kemasan, meliputi etiket, dus/bungkus luar, strip/blister, catch over, ampul atau vial, dan kemasan lain sesuai ketentuan tentang pembungkusan luar dan penandaan yang berlaku, yang merupakan rancangan kemasan obat yang akan diedarkan, dan dilengkapi dengan rancangan warna.

3.1.3.3 Evaluasi dan Pemberian Keputusan a.

Evaluasi Evaluasi dilakukan terhadap dokumen registrasi yang telah dinyatakan lengkap. Alur registrasi dan evaluasi obat dapat dilihat pada Lampiran 5. Evaluasi dilaksanakan sesuai jalur evaluasi 40 hari kerja, 100 hari kerja, 150 hari kerja, atau 300 hari kerja yang dihitung sejak penyerahan dokumen

registrasi obat. Untuk melakukan evaluasi dibentuk Komite

Nasional (KOMNAS) Penilai Obat, Panitia Penilai Khasiat Keamanan, Panitia Penilai Mutu, dan Panitia Penilai Informasi Produk dan Penandaan. Evaluasi data khasiat dan keamanan dilakukan berdasarkan pembuktian ilmiah dan pedoman penilaian khasiat dan keamanan oleh Penilai Khasiat Keamanan. Hasil evaluasi khasiat dan keamanan disampaikan kepada


16

pendaftar paling lambat 30 hari. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, KOMNAS Penilai Obat dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala BPOM. Apabila diperlukan klarifikasi dan/atau penjelasan teknis secara rinci dari dokumen yang diserahkan, KOMNAS Penilai Obat dapat merekomendasikan untuk dilakukan dengar pendapat oleh pendaftar. Untuk dengar pendapat, BPOM akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pendaftar. Evaluasi informasi produk dan penandaan dilakukan oleh Penilai Informasi Produk dan Penandaan sesuai kriteria yang lengkap, objektif, tidak

menyesatkan

yang menjamin penggunaan

obat

secara tepat,

rasional, dan aman. Jika diperlukan tambahan data, maka permintaan tambahan data akan disampaikan kepada pendaftar secara tertulis. Tambahan data ini harus disampaikan paling lama 100 hari setelah tanggal permintaan, sementara itu waktu perhitungan waktu evaluasi

dihentikan. Perhitungan

waktu evaluasi dilanjutkan setelah pendaftar menyerahkan tambahan data dan jika pendaftar tidak dapat memenuhi maka Kepala BPOM mengeluarkan surat penolakan. b.

Pemberian Keputusan Keputusan terhadap registrasi obat dapat berupa pemberian persetujuan atau penolakan yang dipertimbangkan berdasarkan hasil evaluasi dokumen registrasi dan hasil pemeriksaan pada pabrik pembuatan obat. Persetujuan diberikan secara tertulis kepada pendaftar berupa persetujuan izin edar, persetujuan impor dalam bentuk ruahan, persetujuan impor khusus ekspor, dan persetujuan khusus ekspor. Penolakan registrasi disampaikan secara tertulis oleh Kepala BPOM berupa surat penolakan dan biaya registrasi yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. Registrasi yang ditolak dapat diajukan kembali dengan mengikuti tata cara sesuai ketentuan. Jika terdapat keberatan terhadap hasil evaluasi khasiat dan keamanan dari KOMNAS Penilai Obat maka pendaftar dapat mengajukan permohonan dengar pendapat secara tertulis dalam jangka waktu 20 hari sejak tanggal

surat pemberitahuan kepada Kepala BPOM. Jika keputusan hasil

registrasi berupa penolakan, maka pendaftar dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Kepala BPOM. Peninjauan kembali ini dapat


17

diajukan paling lama enam bulan setelah tanggal surat penolakan dan hanya dapat dilakukan satu kali. Permohonan ini harus dilengkapi dengan data baru dan/atau data yang sudah pernah diajukan dengan dilengkapi justifikasi. Pembahasan terhadap surat permohonan ini dilakukan paling lama 100 hari sejak dokumen diterima. Apabila registrasi ditolak, pendaftar dapat mengajukan permohonan registrasi kembali sesuai ketentuan. Akan tetapi jika registrasi ditolak karena alasan tidak memenuhi kriteria khasiat dan keamanan, selain harus mengikuti tata cara sesuai ketentuan, registrasi kembali hanya dapat diajukan dengan data baru dan paling cepat satu tahun setelah tanggal surat penolakan. 3.1.3.4 Masa Berlaku dan Pelaksanaan Izin Edar a.

Masa Berlaku Izin Edar Izin edar obat berlaku paling lama lima tahun selama masih memenuhi ketentuan yang berlaku termasuk persetujuan impor dalam bentuk ruahan, persetujuan impor khusus ekspor, dan persetujuan khusus ekspor. Jika obat yang diregistrasikan berdasarkan perjanjian/penunjukkan dengan masa kerja sama kurang dari lima tahun, maka masa berlaku izin edar disesuaikan dengan masa berlaku kerja sama dalam dokumen perjanjian. Dalam hal perjanjian/penunjukkan kerja sama dihentikan sebelum masa izin edar berakhir, izin edar obat yang bersangkutan dibatalkan. Obat yang telah habis masa berlaku izin edarnya dapat diperpanjang selama memenuhi kriteria melalui mekanisme registrasi ulang. Apabila obat yang telah habis masa berlaku izin edarnya dan tidak diperpanjang maka dianggap sebagai obat yang tidak memiliki izin edar.

b.

Pelaksanaan Izin Edar Pendaftar wajib memproduksi atau mengimpor, dan mengedarkan obat yang telah mendapatkan izin edar

selambatnya

satu

tahun

setelah

tanggal persetujuan dikeluarkan dan harus melapor kepada Kepala BPOM dengan menyerahkan kemasan siap edar. Kemasan siap edar yang diserahkan berupa kemasan primer, kemasan sekunder, dan informasi produk. Penyerahan kemasan dilakukan paling lambat satu bulan sebelum


18

pelaksanaan peredaran obat. Pemilik izin edar obat wajib melakukan pemantauan khasiat, keamanan, dan mutu selama obat diedarkan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BPOM. 3.1.3.5 Evaluasi Kembali dan Sanksi Evaluasi kembali dapat dilakukan terhadap obat yang telah mendapat izin edar. Evaluasi ini dilakukan jika berdasarkan hasil pemantauan terdapat perkembangan baru mengenai khasiat, keamanan, dan mutu obat yang berbeda dari data penunjang saat registrasi. Keputusan hasil evaluasi kembali dapat berupa perubahan penandaan, perbaikan komposisi/ formula, pemberian batasan penggunaan, penarikan obat dari peredaran, dan / atau pembekuan izin edar dan/atau pembatalan izin edar. Pendaftar yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatalan proses registrasi obat, pembekuan izin edar obat yang bersangkutan, pembatalan izin edar obat yang bersangkutan, atau sanksi administrative lain sesuai ketentuan perundangundangan. Pemberian sanksi berupa pembatalan atau pembekuan izin edar terjadi jika tidak melaksanakan kewajiban memproduksi/mengimpor/mengedarkan obat yang telah mendapat

izin edar, selama 12 bulan berturut-turut tidak

memproduksi / mengimpor / mengedarkan obat, izin industri farmasi pemilik izin edar dicabut, dan/atau pemilik izin edar melakukan pelanggaran di bidang produksi dan/atau distribusi obat. Pembekuan dan pembatalan izin edar dilakukan secara tertulis kepada pemilik izin edar. 3.2

ASEAN Common Technical Dossier / ASEAN Common Technical Requirements ASEAN Common Technical Dossier (ACTD) adalah format umum yang

digunakan untuk menyusun dokumen registrasi

yang akan didaftarkan

kepada badan regulasi obat di wilayah ASEAN. Tujuan penggunaan ACTD adalah agar penggambaran berbagai informasi produk menjadi transparan dan tidak ambigu, sehingga mempermudah membantu

pemeriksaan

data-data

dasar dan

pembaca menjadi lebih cepat terorientasi kepada isi pendaftaran


19

produk. ASEAN Common Technical Requirements (ACTR) adalah seluruh materi tertulis yang bertujuan untuk membantu pendaftar untuk menyiapkan dokumen

registrasi

secara konsisten sesuai dengan harapan seluruh badan

otoritas regulasi obat di ASEAN. ACTR ini berisi seluruh persyaratan dan parameter-parameter

yang harus dipenuhi oleh produk obat, baik dari segi

kualitas, keamanan, dan efikasi. Untuk memenuhi persyaratan yang tercantum dalam ACTR, maka dibuat berbagai pedoman, seperti pedoman uji stabilitas, validasi analisis, validasi proses, validasi uji bioekivalensi, dan berbagai pedoman keamanan dan pedoman efikasi (Badan POM RI, 2011). 3.2.1 Ketentuan ACTD Teks dan tabel harus disiapkan dengan margin yang memungkinkan dokumen dapat dicetak dengan baik pada kertas berukuran A4. Margin kiri sebaiknya cukup besar sehingga informasi tidak bias dengan menggunakan metode binding. Jenis huruf dan besar huruf adalah Times New Roman 12. Untuk teks dan tabel, sebaiknya jenis dan ukuran huruf yang cukup besar sehingga mudah dibaca bahkan setelah difotokopi. Setiap halaman harus diberi

angka dengan halaman pertama pada setiap bagian disebut sebagai

halaman 1. Untuk singkatan dan pengertian Common Technical Dossier harus dijelaskan setiap pertama kali digunakan pada setiap bagian. Referensi harus dicantumkan menurut 1979 Vancouver Declaration of Uniform requirements for Manuscript Submitted to Biomedical Journals (Badan POM RI, 2011). 3.2.2 Pembagian ACTD ACTD dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu Dokumen Administratif, Dokumen Mutu, Dokumen Non klinik, dan Dokumen Klinik (Badan POM RI, 2011). 3.2.2.1 Dokumen Administratif Dokumen ini berisi pengenalan umum dari sediaan farmasi yang akan didaftarkan. Pada bagian awal dokumen ini berisi keseluruhan tabel isi atau keseluruhan dokumen ACTD untuk memberikan informasi dasar yang dapat


20

dicari langsung. Selanjutnya, dokumen ini berisi data administratif yang memerlukan dokumentasi spesifik sejelas mungkin, yaitu formulir pendaftaran, label, brosur, kemasan, dan lain-lain. Bagian akhir dari dokumen ini adalah informasi produk yang memberikan informasi seperlunya, meliputi informasi pemberian obat, mekanisme kerja, efek samping, dan sebagainya. Isi dari dokumen administratif dapat dilihat pada Lampiran 3 (Badan POM RI, 2011). 3.2.2.2 Dokumen Mutu Bagian ini berisikan penjelasan mengenai kualitas produk obat secara menyeluruh beserta laporan penelitiannya. Dokumen kontrol kualitas harus dijelaskan sejelas mungkin. Isi dari dokumen mutu dapat dilihat pada Lampiran 3 (Badan POM RI, 2011). 3.2.2.3 Dokumen Non klinik Bagian ini harus memberikan penjelasan non klinik yang disertai dengan rangkuman non klinik tertulis dan rangkuman non klinik dalam bentuk tabel. Data dalam bagian ini tidak disertakan pada pendaftaran produk generik, produk yang telah memiliki NIE dengan variasi minor, dan juga pada beberapa produk dengan variasi mayor. Untuk negara-negara anggota ASEAN tertentu, laporan penelitian dari bagian ini mungkin tidak dibutuhkan untuk produk dengan zat kimia baru (New Chemical

Entity/NCE), produk bioteknologi, dan produk

dengan variasi mayor lain jika produk aslinya telah teregistrasi dan sudah disetujui untuk izin pemasaran di negara asalnya. Isi dari dokumen non klinik dapat dilihat pada Lampiran 3 (Badan POM RI, 2011). 3.2.2.4 Dokumen Klinik Bagian ini memberikan penjelasan klinik dan rangkuman klinik. Dokumen dari bagian ini juga tidak disertakan pada pendaftaran produk generik, produk yang telah memiliki NIE dengan variasi minor, dan juga pada beberapa produk dengan variasi mayor. Untuk negara-negara anggota ASEAN, laporan penelitian dari bagian ini mungkin tidak dibutuhkan untuk produk dengan zat kimia baru (NCE), produk bioteknologi, dan produk dengan variasi


21

mayor lain jika produk aslinya telah teregistrasi dan sudah disetujui untuk izin pemasaran di Negara asalnya. Isi dari dokumen klinik dapat dilihat pada Lampiran 3 (Badan POM RI, 2011).


BAB 4 PEMBAHASAN

4.1

Registrasi Obat Registrasi merupakan proses suatu obat untuk mendapatkan nomor ijin

edar (NIE) sehingga dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Obat yang dapat memiliki izin edar harus memenuhi kriteria bahwa obat tersebut memiliki khasiat yang meyakinkan dan keamanan memadai dibuktikan melalui uji nonklinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan standar perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan, obat memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metode analisis terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sahih, Obat memiliki penandaan dan informasi produk yang berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman, obat sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan khusus untuk obat psikotropika baru harus memiliki keunggulan dibandingkan dengan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia, dan untuk kontrasepsi atau obat lain yang digunakan dalam program nasional dapat dipersyaratkan uji klinik di Indonesia. Registrasi bertujuan untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk yang tidak memenuhi persyaratan khasiat, keamanan, dan mutu. Registrasi obat dilakukan oleh pendaftar dengan menyerahkan dokumen registrasi dan hasilnya berupa nomor ijin edar. Registrasi obat diajukan kepada Kepala Badan dan selanjutnya dilakukan evaluasi oleh evaluator yang ditunjuk dan ahli dibidangnya untuk menilai obat tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang ada atau tidak. Di Indonesia, evaluasi dokumen registrasi obat dilakukan oleh BPOM selaku pihak regulator. Tata lakasana registrasi obat diatur oleh Badan POM dalam keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat menggantikan Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.3.1950



23

tahun 2003 karena telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan

dan

teknologi.

Perubahan

yang

terjadi

juga

merupakan

penyempurnaan dan penyesuaian dengan regulasi terbaru di Indonesia dan ASEAN, namun secara garis besar isi dari regulasi mengenai tata cara registrasi obat tidak terlalu banyak berubah. Perubahan yang terdapat pada terjadi pada tata laksana registrasi obat tahun 2011 dari tahun 2003 antara lain adalah penjelasan mengenai pendaftar registrasi yang sebelumnya diatur bahwa pendaftar merupakan industri farmasi yang memiliki izin industri dan PBF namun sekarang hanya industi farmasi yang telah memiliki izin industri; terdapat perubahan kategori registrasi yang sebelumnya ada 10 kategori namun sekarang hanya 7 kategori registrasi saja; terdapat perubahan pada jalur pra-registrasi yang sebelumnya hanya ditujukan untuk obat yang belum memiliki izin edar namun sekarang pra-registrasi dilakukan pada obat baru dan obat copy yang belum pernah didaftarkan dan pada registrasi variasi yang termasuk kategori variasi mayor; terdapat perubahan pengelompokan registrasi variasi yang sebelumnya tidak ada pengelompokan registrasi variasi namun sekarang menjadi tiga kelompok registrasi yaitu registrasi variasi mayor, registrasi variasi minor yang memerlukan persetujuan dan registrasi variasi minor dengan notifikasi; terdapat ketentuan bolar provision yakni obat paten yang sebelumnya tidak boleh diregistrasikan namun sekarang ada ketentuan yang menyebutkan bahwa obat paten diizinkan untuk dilakukan registrasi; dan terdapat perubahan jalur evaluasi. 4.2

Registrasi Obat Baru Obat baru adalah obat yang mengandung zat aktif baru, zat tambahan

baru, bentuk sediaan atau rute pemberian baru, kekuatan baru, atau kombinasi baru yang belum pernah disetujui di Indonesia. Dalam prosesnya registrasi obat baru termasuk dalam golongan registrasi baru kategori 1. Proses registrasi dibagi ke dalam dua tahap, yaitu tahap pra registrasi dan kemudian dilanjutkan dengan tahap registrasi. Tahapan pra registrasi dilakukan untuk menentukan kategori registrasi, jalur evaluasi, dan biaya evaluasi pada tahapan registrasi selanjutnya. Pra registrasi diawali dengan pengajuan pendaftaran secara


24

online melalui https://www.antrianobat.co pendaftaran dilakukan untuk jadwal layanan di minggu berikutnya. Selanjutnya akan dikeluarkan jadwal pendaftaran dan nomor antrian. Pendaftar kemudian melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Permohonan pra registrasi dan registrasi diajukan oleh pendaftar secara tertulis kepada Kepala BPOM dan dilampiri dengan dokumen sesuai tahapannya. Kelengkapan persyaratan

untuk

proses

pra registrasi atau

registrasi dapat dilihat pada Lampiran 3 dan alur proses registrasi dapat dilihat pada Lampiran 4. Secara garis besar dokumen registrasi yang harus diserahkan terdiri dari 4 bagian, yaitu: a. Dokumen administratif b. Dokumen mutu c. Dokumen non-klinik d. Dokumen klinik Kelengkapan dokumen tersebut disatukan dalam ordner/ map berwarna biru. Untuk obat

kategori

1,

yaitu

obat baru

pendaftar juga

harus

menyerahkan rencana manajemen risiko yang kemudian akan ditetapkan. Dokumen pra-registrasi atau registrasi yang telah disiapkan akan di verifikasi pada bagian loket pra registrasi. Setelah dinyatakan lengkap dengan bukti cap lengkap pada dokumen checklist selanjutnya pendaftar akan mendapat surat perintah bayar untuk biaya evaluasi pra registrasi. Setelah pembayaran dilakukan, dokumen-dokumen tersebut beserta bukti cap lengkap, bukti bayar dan formulir pra registrasi yang sebelumnya telah diisi di masukkan ke dalam loket bagian pemasukan dokumen untuk dilakukan validasi kelengkapan dokumen. Bersamaan dengan dimasukkannya dokumen pra registrasi pendaftar akan mendapatkan surat tanda terima dokumen. Setelah proses tersebut, pendaftar harus terus memantau perkembangan tahapan pra registrasi yang sedang berjalan dan harus siap jika pada tahapan tersebut diperlukan data tambahan. Hasil pra registrasi akan keluar dalam jangka waktu 40 hari kerja terhitung sejak dokumen dimasukkan. Setelah 40 hari kerja, akan di dapat hasil pra registrasi, di dalamnya akan mencantumkan kategori registrasi,


25

jalur evaluasi, biaya evaluasi tahapan registrasi serta pengembalian dokumen pra registrasi atau registrasi. Tahap selanjutnya yaitu registrasi. Pada prosesnya tahapan ini hampir sama dengan tahapan pra registrasi. Perbedaan terdapat pada saat dilakukannya validasi kelengkapan dokumen. Saat melakukan validasi kelengkapan dokumen registrasi pendaftar harus menyertakan hasil pra registrasi, bukti bayar, cap bukti lengkap, disket beserta dokumen registrasi serta mengisi formulir permohonan registrasi dan formulir pengisian disket. Setelah pembayaran dilakukan dokumendokumen tersebut beserta bukti cap lengkap, bukti bayar, formulir registrasi, hasil pra registrasi, dan disket yang sebelumnya telah diisi di masukkan ke dalam loket bagian pemasukan dokumen. Bersamaan dengan dimasukkannya dokumen pra registrasi pendaftar akan mendapatkan surat tanda terima dokumen. Setelah proses tersebut, pendaftar harus terus memantau perkembangan tahapan registrasi yang sedang berjalan dan harus siap jika pada tahapan tersebut diperlukan data tambahan. Hasil pra registrasi akan keluar dalam jangka waktu sesuai dengan kategori registrasi, terhitung sejak dokumen dimasukkan. Setelahnya, jika telah disetujui, maka akan didapat nomor izin edar (NIE) yang berlaku selama 5 tahun, dan dapat diperpanjang jika telah habis masa berlakunya dengan registrasi ulang. 4.3

Registrasi Obat Copy Obat copy adalah obat yang mengandung zat aktif dengan komposisi,

kekuatan, bentuk sediaan, rute pemberian, indikasi dan posologi sama dengan obat yang sudah disetujui. Untuk kelengkapan dokumen registrasi obat copy secara umum memiliki kesamaan dengan registrasi obat baru, namun terdapat perbedaan pada beberapa bagian, diantaranya yaitu: untuk registrasi obat copy tidak disertakan bagian 3, yaitu dokumen non-klinik, serta perbedaan warna map untuk dokumen yang berwarna hitam. Sedangkan untuk tahapan registrasi obat copy adalah sama, mulai dari pra registrasi, hingga registrasinya.


26

4.4

Registrasi Variasi Perubahan terhadap obat yang telah mendapat nomor ijin edar harus

dilaporkan kepada Kepala Badan melalui mekanisme Registrasi variasi. Registrasi variasi adalah registrasi perubahan aspek apapun pada produk yang telah memiliki izin edar di Indonesia,

termasuk tetapi tidak terbatas pada

perubahan formulasi, metoda, proses pembuatan, spesifikasi untuk obat dan bahan baku, wadah, kemasan dan penandaan. Registrasi Variasi Major (VaMa) adalah registrasi variasi yang berpengaruh bermakna terhadap aspek khasiat, keamanan, dan/atau mutu obat. Registrasi Variasi Minor yang Memerlukan Persetujuan (VaMi-B) adalah registrasi variasi yang tidak termasuk kategori registrasi variasi minor dengan notifikasi maupun variasi major. Registrasi Variasi Minor dengan Notifikasi (VaMi-A) adalah registrasi variasi yang berpengaruh minimal atau tidak berpengaruh sama sekali terhadap aspek khasiat, keamanan, dan/atau mutu obat, serta tidak merubah informasi pada sertifikat izin edar. Permohonan registrasi variasi diajukan dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen registrasi variasi terkait perubahan yang diajukan. 4.5

Registrasi Ulang Registrasi ulang dilakukan pada produk yang telah habis masa nomor ijin

edarnya. Permohonan pengajuan registrasi ulang dilakukan paling cepat 120 hari sebelum berakhir masa berlaku izin edar. Permohonan ini diajukan dengan mengisi formulir registrasi dan melampirkan dokumen registrasi ulang. Persetujuan atas permohonan registrasi ulang secara otomatis berlaku sejak berakhir masa izin edarnya, kecuali untuk registrasi ulang dengan informasi terbaru yang terkait aspek keamanan obat, khasiat obat, dan/atau kerasionalan formula obat. 4.6

Regulatory

4.6.1 Fungsi Regulator Fungsi seorang regulator secara khususnya sangat penting di PT. Novartis Indonesia. Regulator bertanggungjawab untuk meregistrasikan produk yang belum memiliki ijin edar, mengajukan registrasi terhadap perubahan produk yang telah memiliki nomor ijin edar, dan meregistrasi ulang produk yang telah habis Universitas Indonesia Laporan praktek…., Riri Yuana, FF UI, 2014

27

masa ijin edarnya. Regulator berperan sebagai perencana proses registrasi dan persiapan persyaratan registrasi obat meliputi formulir maupun dokumen pendukung registrasi obat, sebagai pendaftar ke Badan POM, sebagai pihak yang bernegosiasi jika terjadi permasalahan selama proses registrasi baik dalam bentuk kelengkapan data maupun konsultasi dengan pihak yang terkait, sebagai pihak yang mengurus pembayaran terkait registrasi obat, sebagai pengontrol selama proses registrasi berjalan, dan sebagai pihak yang membuat pelaporan tentang produk-produk yang telah mengalami proses registrasi. 4.6.2 Karakterisasi Regulator Menjadi seorang regulator harus memiliki beberapa karakter pendukung terkait fungsinya sebagai seorang regulatory. Karakter tersebut antara lain adalah: a. Pintar, artinya seorang regulator dapat menangkap informasi yang terdapat dalam dokumen terkait registrasi dan paham secara keseluruhan isi dokumen tersebut sehingga dapat menghadapi evaluator dari Badan POM dengan baik. b. Memiliki skill dalam mempersiapkan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk meregistrasikan produknya, baik terkait dokumen pendukung 23maupun formulir dan hal-hal lain sehingga memudahkan evaluator memeriksa kelengkapan yang diperlukan dalam meregistrasikan suatu produk. c. Memiliki sikap yang baik dalam bekerja, secara tim maupun individual. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang regulator antara lain disiplin, jujur, teliti, kreatif, mudah bersosialisasi, mudah bekerja sama, dapat bernegosiasi dengan baik, efektif dan efisien dalam mengerjakan suatu pekerjaan.


BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan Berdasarkan praktek kerja profesi apoteker yang dilakukan di PT.

Novartis, maka dapat disimpulkan bahwa seorang regulator bertanggungjawab untuk meregistrasikan obat baru yang belum memiliki ijin edar, mengajukan registrasi variasi terhadap perubahan obat yang telah memiliki nomor ijin edar, dan meregistrasi ulang produk yang telah habis masa ijin edarnya. 5.2 a.

Saran Perlu dilakukan kerjasama secara berkesinambungan antara pihak Universitas dan PT. Novartis Indonesia dalam pelaksanaan program Praktek Kerja Profesi Apoteker untuk mengembangkan potensi para calon apoteker mengenai tugas dan fungsinya secara lebih luas di Industri Farmasi, tidak hanya terbatas pada bagian Produksi dan Mutu Produk saja.

b.

Perlu menanamkan karakter yang harus dimiliki seorang regulator kepada para calon apoteker sehingga dapat memaksimalkan fungsi regulator dalam suatu industri farmasi.



DAFTAR PUSTAKA

Badan POM RI. (2011). Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat. Jakarta : Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. http://www.id.novartis.com. (2013). Novartis Indonesia. Diakses tanggal 18 November 2013. http://www.prospects.ac.uk.

(2013).

Regulatory

Affairs

Officer

Job

Description. Diakses tanggal 18 November 2013. Kementerian Kesehatan RI. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1700/MenKes/Per/XII/2010

tentang

Industri

Farmasi.

Jakarta

:

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.



LAMPIRAN


Lampiran 1 Struktur organisasi Medical and Regulatory Departement PT. Novartis Indonesia, Jakarta


Lampiran 2 Formulir registrasi


(Lanjutan)


Lanjutan)


(Lanjutan)


(Lanjutan)


Lampiran 3 Isi dokumen praregistrasi dan registrasi BAGIAN I DOKUMEN ADMINISTRATIF DAN INFORMASI PRODUK Sub Bagian A Daftar Isi Keseluruhan Sub Bagian B Dokumen Administratif 1. Surat Pengantar 2. Formulir Registrasi 3. Pernyataan Pendaftar 4. Sertifikat dan Dokumen Administratif Lain 4.1 Obat Produksi Dalam Negeri 4.1.1 Izin industri farmasi 4.1.2 Sertifikat CPOB yang masih berlaku untuk bentuk sediaan yang didaftarkan 4.1.3 Data insperksi terakhir dan perubahan terkait paling lama dua tahun yang dikeluarkan oleh BPOM 4.2 Obat Produksi Dalam Negeri berdasarkan Lisensi 4.2.1 Izin industri farmasi atau dokumen penunjang dengan bukti yang cukup untuk badan atau institusi riset sebagai pemberi lisensi 4.2.2 Izin industri farmasi sebagai penerima lisensi 4.2.3 Sertifikat CPOB industri farmasi penerima lisensi yang masih berlaku untuk bentuk sediaan yang didaftarkan 4.2.4 Perjanjian lisensi 4.3 Obat Produksi Dalam Negeri berdasarkan Kontrak 4.3.1 Izin industri farmasi pendaftar/pemberi kontrak 4.3.2 Izin industri farmasi sebagai penerima kontrak 4.3.2 Sertifikat

CPOB

industri

farmasi

pendaftar

atau

pemberi kontrak yang masih berlaku 4.3.3 Perjanjian kontrak 4.4 Obat Khusus Ekspor 4.4.1 Izin industri farmasi 4.4.2 Sertifikat CPOB pendaftar


(Lanjutan) 4.4.3 Sertifikat CPOB atau dokumen lain yang setara dari produsen sesuai bentuk sediaan yang didaftarkan (untuk obat impor khusus ekspor) 4.5 Obat Impor 4.5.1 Izin industri farmasi produsen dan pendaftar 4.5.2 Surat

penunjukkan

dari

industri

farmasi

atau

pemilik produk di luar negeri 4.5.3 Certificate of Pharmaceutical

Product (CPP)

atau

dokumen lain yang setara dari negara produsen dan/atau Negara dimana diterbitkan sertifikat kelulusan bets 4.5.4 Sertifikat CPOB yang masih berlaku dari produsen untuk bentuk sediaan yang didaftarkan atau dokumen

lain

yang setara (termasuk sertifikat CPOB produsen zat aktif untuk produk biologi) 4.5.5 Data inspeksi CPOB terakhir dan perubahan terkait paling lama dua tahun yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas obat setempat dan/atau otoritas pengawas obat negara lain 4.5.6 Justifikasi impor 4.5.7 Bukti perimbangan kegiatan ekspor dan impor (jika perlu) 5. Hasil Pra-Registrasi 6. Kuitansi/Bukti Pembayaran 7. Dokumen Lain Sub Bagian C Informasi Produk dan Penandaan 1. Informasi Produk 2. Penandaan pada kemasan BAGIAN II DOKUMEN MUTU Sub Bagian A Ringkasan Dokumen Mutu (RDM) Sub Bagian B Dokumen Mutu S Zat Aktif S1 Informasi Umum



(Lanjutan) S1.1 Tata Nama S1.2 Rumus Kimia S1.3 Sifat-sifat umum S2 Proses Produksi dan Sumber Zat Aktif S2.1 Produsen S2.2 Uraian dan Kontrol Proses Pembuatan S2.3 Kontrol terhadap Bahan S2.4 Kontrol terhadap Tahapan Kritis dan Senyawa S2.5 Validasi proses dan/atau Evaluasi S2.6 Pengembangan Proses Pembuatan S3 Karakterisasi S3.1 Elusidasi dan Struktur Karakterisasi S3.2 Bahan Pengotor S4 Spesifikasi dan Metode Pengujian Zat Aktif S4.1 Spesifikasi antara S4.2 Prosedur Analisis S4.3 Validasi Prosedur Analisis S4.4 Analisis Bets S4.5 Justifikasi Spesifikasi S5 Baku Pembanding S6 Spesifikasi dan Pengujian Kemasan S7 Stabilitas P Obat Jadi P1 Pemerian dan Formula P2 Pengembangan Produk P2.1 Informasi dan Studi Pengembangan P2.2 Komponen Obat P2.2.1 Zat Aktif P2.2.2 Zat Tambahan P2.3 Obat



(Lanjutan) P2.3.1 Pengembangan Formula P2.3.2 Overages P2.3.3 Sifat Fisikokimia dan biologi P2.4 Pengembangan Proses Pembuatan P2.5 Sistem Kemasan P2.6 Atribut Mikrobiologi P2.7 Kompatibilitas P3 Prosedur Pembuatan P3.1 Formula Bets P3.2 Proses Pembuatan dan Kontrol Proses P3.3 Kontrol terhadap Tahapan Kritis dan Produk Antara P3.4 Validasi Proses dan/atau Laporan P4 Spesifikasi dan Metode Pengujian Zat Tambahan P4.1 Spesifikasi P4.2 Prosedur Analisis P4.3 Zat Tambahan yangBersumber dari Hewan dan/atau Manusia P4.4 Zat Tambahan Baru P5 Spesifikasi dan Metode Pengujian Obat P5.1 Spesifikasi P5.2 Prosedur Analisis P5.3 Laporan validasi Metode Analisis P5.4 Analisis Bets P5.5 Karakterisasi Zat Pengotor P5.6 Justifikasi Spesifikasi P6 Baku Pembanding P7 Spesifikasi dan Metode Pengujian Kemasan P8 Stabilitas P9 Bukti Ekivalensi (bila perlu) Sub Bagian C Daftar Pustaka



(Lanjutan) BAGIAN III DOKUMEN NONKLINIK Sub Bagian A Tinjauan Studi Nonklinik Sub Bagian B Ringkasan dan Matriks Studi Nonklinik Sub Bagian C Laporan Studi Nonklinik Sub Bagian D Daftar Pustaka BAGIAN IV DOKUMEN KLINIK Sub Bagian A Tinjauan Studi Klinik Sub Bagian B Ringkasan Studi Klinik Sub Bagian C Matriks Studi Klinik Sub Bagian D Laporan Studi Klinik Sub Bagian E Daftar Pustaka [Sumber : Badan POM RI, 2011]



Lampiran 3 Alur proses registrasi Tahap pra-registrasi



(Lanjutan) Penyerahan Berkas Registrasi



Lampiran 5 Alur registrasi dan evaluasi obat


UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents