UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT PERIODE 2 – 24 SEPTEMBER 2013

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

ELIS APRIYANTI, S. Farm. 1206329543

ANGKATAN LXXVII

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JANUARI 2014

Laporan praktek….., Elis Apriyanti, FFar UI, 2014



LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker


ANGKATAN LXXVII




HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

: Elis Apriyanti, S. Farm.

NPM

: 1206329543

Tanda Tangan

:

Tanggal

: 13 Januari 2014


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Penulisan laporan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Apoteker pada Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan laporan ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada: 1. Drs. Bosar Pardede, M. Si., Apt., selaku pembimbing dan Kasubdit Penyuluhan Produk dan Bahan berbahaya yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama menjalankan dan menyusun laporan PKPA. 2. Dr. Berna Elya, M. Si., Apt., selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama pelaksanaan dan penyusunan laporan PKPA. 3. Ir. Roy A. Sparringa, M. App. Sc., Ph. D, selaku Kepala Badan POM RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan PKPA di Badan POM RI. 4. Drs. Mustofa, Apt., M. Kes., selaku Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan PKPA di Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. 5. Dr. Mahdi Jufri, M. Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. 6. Prof. Dr. Yahdiana Harahap, M. S., Apt., selaku Pj.S. Fakultas Farmasi Universitas Indonesia sampai dengan 20 Desember 2013. 7. Dr. Harmita, Apt., selaku Ketua Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. 8. Seluruh kepala subdit, kepala seksi, dan staf di Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbaya atas kerja sama dan bantuan selama penulis melaksanakan kegiatan PKPA dan penyusunan laporan PKPA.


9. Seluruh staf pengajar Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi UI. 10. Keluarga penulis, mama, kakak, dan adik atas dukungan, motivasi, dan perhatian yang diberikan selama pelaksanaan dan penyusunan laporan PKPA. 11. Teman-teman PKPA di Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta, dan Universitas 17 Agustus 1945 Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam laporan PKPA ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan laporan PKPA ini. Semoga pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan penulis selama mengikuti PKPA dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulis

2014


HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Elis Apriyanti, S. Farm. NPM : 1206329543 Program Studi : Apoteker Fakultas : Farmasi Jenis karya : Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT PERIODE 2 – 24 SEPTEMBER 2013 beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk basis data, merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di : Depok Pada Tanggal : 13 Januari 2014 Yang menyatakan

(Elis Apriyanti, S. Farm.)


ABSTRAK

Nama


NPM

: 1206329543

Program Studi

: Profesi Apoteker

Judul

: Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Pengawasan

Produk

dan

Bahan

Berbahaya,

Badan

Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Periode 2 – 24 September 2013

Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia bertujuan untuk memahami tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, memahami kegiatan di Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya dan memahami peran apoteker di Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. Di samping itu, terdapat tugas khusus yang berjudul “Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan”. Tujuan dari tugas khusus adalah untuk mengetahui dan mengkaji implementasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan yang dilaksanakan mulai dari April sampai dengan September 2013.

Kata kunci

: Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, bahan berbahaya, pasar aman dari bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan

Tugas umum : xi + 43 halaman; 9 lampiran Tugas khusus : iv + 18 halaman; 2 gambar; 4 lampiran Daftar Acuan Tugas Umum : 15 (1996-2013) Daftar Acuan Tugas Khusus : 7 (2007-2013)


ABSTRACT

Name


NPM

: 1206329543

Program Study

: Apothecary profession

Title

: Pharmacist Internship Program at Directorate of Products and Hazardous Materials, National Institution of Drug and Food Control Republic of Indonesia Period September 2nd – September 24th 2013

Pharmacists Professional Practice at Directorate of Products and Hazardous Materials, National Institution of Drug and Food Control Republic of Indonesia aims to understand the duties and functions of National Institution of Drug and Food Control Republic of Indonesia, to understand the activities of Directorate of Products and Hazardous Materials, and to understand the roles of pharmacist of Directorate of Products and Hazardous Materials. Beside that, there is specific assignment titled “Safety Market from Hazardous Material Abused in Food”. While the purpose of the specific assignment to knowing and assessing the implementation of Pasar Safety Market from Hazardous Material Abused in Food Program that held on April until September 2013.

Keywords

: Directorate of Products and Hazardous Materials, National Institution of Drug and Food Control Republic of Indonesia, hazardous materials, Safety Market from Hazardous Material Abused in Food Program

General Assignment : xi + 43 pages; 9 appendices Specific Assignment : iv + 18 pages, 2 pictures, 2 appendices Bibliography of General Assignment: 15 (1996-2013) Bibliography of Specific Assignment: 7 (2007-2013)


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................ii HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... iii HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ........................................... iv KATA PENGANTAR ..................................................................................... v HALAMAN PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ....................... vii ABSTRAK ........................................................................................................ viii ABSTRACT ...................................................................................................... ix DAFTAR ISI .................................................................................................... x DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xi 1. PENDAHULUAN ............................................................................................1 1.1 Latar Belakang .............................................................................................1 1.2 Tujuan...........................................................................................................2 2. TINJAUAN UMUM BADAN POM RI ........................................................3 2.1 Kedudukan ..................................................................................................3 2.2 Visi dan Misi ...............................................................................................3 2.3 Tugas, Fungsi, dan Kewenangan ................................................................4 2.4 Budaya Organisasi ......................................................................................5 2.5 Prinsip Dasar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM).............5 2.6 Kerangka Konsep Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) .....6 2.7 Kebijakan dan Strategi ................................................................................7 2.8 Target Kinerja .............................................................................................14 2.9 Struktur Organisasi .....................................................................................15 3. TINJAUAN KHUSUS DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA......................................................22 3.1 Tugas Pokok ...............................................................................................22 3.2 Fungsi..........................................................................................................22 3.3 Struktur Organisasi .....................................................................................23 3.4 Subdirektorat Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya .......................23 3.5 Subdirektorat Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya ........................26 3.6 Subdirektorat Penyuluhan Bahan Berbahaya .............................................28 4. PEMBAHASAN ...............................................................................................31 4.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) ..................................................................31 4.2 Subdirektorat Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya .......................33 4.3 Subdirektorat Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya .......................34 4.4 Subdirektorat Penyuluhan Bahan Berbahaya .............................................39 5. KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................................41 5.1. Kesimpulan ................................................................................................41 5.2. Saran ...........................................................................................................41 DAFTAR ACUAN ...............................................................................................42 LAMPIRAN...........................................................................................................44


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran 2. Lampiran 3. Lampiran 4. Lampiran 5. Lampiran 6. Lampiran 7. Lampiran 8. Lampiran 9.

Struktur Organisasi Badan POM RI..............................................44 Struktur Organisasi Kedeputian III Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya ................................... 45 Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya ........................................................................ 46 Peraturan-peraturan Internasional tentang Bioplastik ................. 47 Alur Permohonan dan Penerbitan SKE Kemasan Pangan .......... 49 Alur Konsultasi dalam Rangka Permohonan Penerbitan SKE Kemasan Pangan................................................................. 50 Naskah Talkshow di Radio .......................................................... 51 Naskah Spot Iklan di Radio ........................................................ 53 Leaflet tentang Bahan Berbahaya................................................ 54


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Perkembangan teknologi industri di dunia, termasuk Indonesia semakin

pesat, baik di bidang industri farmasi, pangan, kosmetika maupun alat kesehatan. Hal tersebut menyebabkan produksi dan distribusi produk tersebut semakin meningkat dan menyeluruh ke berbagai lapisan masyarakat di dunia, termasuk Indonesia. Penetrasi produk tersebut ke berbagai lapisan masyarakat didukung oleh kemajuan teknologi transportasi, informasi, dan semakin menipisnya entry barrier pada era globalisasi dalam sistem perdagangan internasional. Kemajuan di bidang transportasi sangat memungkinkan produk-produk tersebut terdistribusi secara luas dalam waktu singkat dan kemajuan teknologi informasi dapat pula menyebarkan informasi secara luas dan cepat. Informasi yang diterima masyarakat melalui iklan di berbagai media sering kali tidak rasional. Kondisi tersebut secara umum belum diimbangi oleh pengetahuan masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk-produk tersebut secara aman dan tepat (Badan POM RI, 2013a). Untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang merugikan kesehatan, maka diperlukan suatu institusi pemerintahan yang memiliki sistem pengawasan obat dan makanan yang kuat, kredibilitas, dan profesionalisme yang tinggi serta memiliki kewenangan dalam penegakan hukum. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 166 Tahun 2000. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden RI No. 3 tahun 2013, Badan POM RI ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden RI dan dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan RI. Kemajuan teknologi industri terutama di bidang pangan berkembang pesat. Para produsen semakin gencar memproduksi pangan yang menarik, baik dari segi rasa maupun penampilan. Untuk menghasilkan tampilan yang menarik, tidak menutup kemungkinan bagi produsen, terutama Pangan Industri Rumah Tangga


Pangan (PIRT) yang menggunakan bahan berbahaya yang disalahgunakan sebagai bahan tambahan pangan (Direktorat Standardisasi Produk Pangan, 2012). Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat dari peredaran bahan yang berbahaya yang disalahgunakan pada pangan, maka Badan POM RI membentuk suatu direktorat yang menangani masalah tersebut. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No. 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pengawasan produk dan bahan berbahaya. Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya merupakan bagian dari Kedeputian III Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Dalam melaksanakan tugas tersebut dibutuhkan tenaga kerja yang kompeten di bidang pengawasan obat dan makanan. Salah satu tenaga kerja yang diharapkan dapat menjalankan tugas tersebut adalah tenaga kefarmasian apoteker. Oleh karena itu, agar para mahasiswa calon apoteker dapat mengetahui tugas, fungsi serta

ruang

lingkup

kegiatan

pengawasan

obat

dan

makanan,

maka

diselenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Badan POM RI. Pelaksanaan

PKPA

berlangsung

pada

2-24

September

2013.

Dengan

diselenggarakannya PKPA di Badan POM RI, diharapkan apoteker pada masa mendatang lebih siap dan mampu dalam mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.

1.2

Tujuan Tujuan pelaksanaan PKPA di Badan POM RI, antara lain:

a.

Peserta PKPA dapat memahami dan mampu menjelaskan tugas pokok dan fungsi Badan POM RI.

b.

Peserta PKPA dapat memahami dan mampu menjelaskan kegiatan Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya.

c.

Peserta PKPA dapat memahami peran apoteker pada Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya.


BAB 2 TINJAUAN UMUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

2.1

Kedudukan Badan POM RI adalah lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang

dalam pengawasan obat dan makanan yang beredar di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Badan POM ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden RI dan dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan RI. 2.2

Visi dan Misi Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Republik Indonesia No. 29 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2010-2014, visi dan misi Badan POM adalah sebagai berikut: 2.2.1

Visi Dalam

menghadapi

dinamika

lingkungan

dengan

segala

bentuk

perubahannya, maka segenap jajaran Badan POM bercita-cita untuk mewujudkan suatu keadaan ideal bagi masyarakat Indonesia, yaitu “Menjadi institusi pengawas obat dan makanan yang inovatif, kredibel dan diakui secara internasional untuk melindungi masyarakat.” 2.2.3

Misi Misi Badan POM adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan pre-market dan post-market berstandar internasional. b. Menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten. c. Mengoptimalkan kemitraan dengan pemangku kepentingan di berbagai lini. d. Memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. e. Membangun organisasi pembelajar (learning organization).


2.3

Tugas, Fungsi dan Kewenangan Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 103 Tahun 2001

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan POM mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut: 2.3.1 Tugas Badan POM Tugas Badan POM adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2.3.2 Fungsi Badan POM Dalam melaksanakan tugasnya, Badan POM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a.

Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.

b.

Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

c.

Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM.

d.

Pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.

e.

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

2.3.3 Kewenangan Badan POM Dalam melaksanakan fungsinya, Badan POM memiliki kewenangan sebagai berikut: a.

Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan obat dan makanan.

b.

Perumusan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk mendukung pembangunan secara makro.

c.

Penetapan sistem informasi di bidang pengawasan obat dan makanan.

d.

Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan.


e.

Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.

f.

Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

2.4

Budaya Organisasi Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini, dihayati dan

diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 29 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 20102014, budaya organisasi Badan POM dikembangkan dengan nilai-nilai dasar sebagai berikut: a. Profesional Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektifitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi. b. Kredibel Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional. c. Cepat tanggap Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah. d. Kerja sama tim Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik. e. Inovatif Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

2.5

Prinsip Dasar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Republik Indonesia No. 29 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2010-2014, prinsip dasar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) adalah sebagai berikut:


a.

Tindakan pengamanan cepat, tepat, akurat dan professional.

b.

Tindakan dilakukan berdasarkan atas tingkat risiko dan berbasis bukti-bukti ilmiah.

c.

Lingkup pengawasan bersifat menyeluruh, mencakup seluruh siklus proses.

d.

Berskala nasional/lintas provinsi, dengan jaringan kerja internasional.

e.

Otoritas yang menunjang penegakan supremasi hukum.

f.

Memiliki jaringan laboratorium nasional yang kohesif dan kuat yang berkolaborasi dengan jaringan global.

g.

2.6

Memiliki jaringan sistem informasi jaringan keamanan dan mutu produk.

Kerangka Konsep Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan yang

berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif, semenjak awal proses suatu produk hingga produk tersebut beredar di tengah masyarakat. Untuk menekan sekecil mungkin risiko yang bisa terjadi maka dilakukan SisPOM tiga lapis. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 29 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2010-2014, sisPOM tiga lapis terdiri dari: a.

Sub-sistem Pengawasan Produsen Sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara

produksi yang baik atau Good Manufacturing Practices (GMP) agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara hukum, produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya. Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar yang ditetapkan maka produsen dikenakan sanksi, baik administratif maupun pro-justicia. b.

Sub-sistem Pengawasan Konsumen Sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan

kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk.


Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, disatu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan, sedang pada sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya. c.

Sub-sistem Pengawasan Pemerintah/Badan POM Sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standarisasi,

penilaian (keamanan, khasiat dan mutu) produk sebelum diizinkan beredar di Indonesia, inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium terhadap produk yang beredar, peringatan kepada publik serta penegakan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

2.7

Kebijakan dan Strategi Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Republik Indonesia No. 29 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2010-2014, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Badan POM adalah sebagai berikut: 2.7.1 Sasaran Strategis Sasaran strategis selama lima tahun (2010-2014) adalah sebagai berikut : a.

Meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka melindungi masyarakat sistem yang tergolong terbaik di ASEAN.

b.

Terwujudnya laboratorium pengawasan obat dan makanan yang modern dengan jaringan kerja di seluruh indonesia dengan kompetensi dan kapabilitas terunggul di ASEAN.

c.

Meningkatnya kompetensi, kapabilitas dan jumlah modal insani yang unggul dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan.

d.

Meningkatnya koordinasi, perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program dan administrasi di lingkungan Badan POM sesuai dengan sistem manajemen mutu.


e.

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Badan POM

2.7.2

Arah Kebijakan dan Strategi Arah kebijakan dan strategi terdiri dari dua pokok, yaitu Arah Kebijakan

dan Strategi Nasional dan Arah Kebijakan dan Strategi Badan POM. 2.7.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Program Aksi Bidang Kesehatan yang menjadi acuan pembangunan bidang Pengawasan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut: a.

Menyempurnakan

dan

memantapkan

pelaksanaan

program

jaminan

kesehatan masyarakat baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran, dan penataan administrasi yang transparan dan bersih. b.

Mendorong upaya pembuatan obat dan produk farmasi lain yang terjangkau dengan tanpa mengabaikan masalah kualitas dan keamanan obat seperti yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir.

c.

Mempermudah pembangunan klinik atau rumah sakit yang berkualitas internasional baik melalui profesionalisasi pengelolaan rumah sakit pemerintah maupun mendorong tumbuhnya rumah sakit swasta.

d.

Meningkatkan kualitas ibu dan anak di bawah lima tahun dengan memperkuat program yang sudah berjalan seperti Posyandu yang memungkinkan imunisasi dan vaksinasi masal seperti DPT dapat dilakukan secara efektif.

e.

Penurunan tingkat kematian ibu yang melahirkan, pencegahan penyakit menular seperti HIV/ AIDS, malaria, dan TBC.

f.

Mengurangi tingkat prevelansi gizi buruk balita menjadi di bawah 15% pada tahun 2014 dari keadaan terakhir sekitar 18%.

g.

Revitalisasi program keluarga berencana yang telah dimulai kembali dalam periode 2005-2009 akan dilanjutkan dan diperkuat.

h.

Upaya pencapaian dalam bidang kesehatan tidak tercapai jika kesejahteraan dan sistem insentif bagi tenaga medis dan paramedis khususnya yang bertugas di daerah terpencil tidak memadai.

i.

Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, utamanya yang diarahkan untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor dalam proses produksi obat.


j.

Meningkatkan kualitas pelayanan dan praktek kedokteran yang sesuai dengan etika dan menjaga kepentingan dan perlindungan masyarakat awam dari malpraktik dokter dan rumah sakit yang tidak bertanggung jawab.

k.

Mengembangkan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan cara menghindarinya untuk mencegah kepanikan dan jatuhnya banyak korban.

l.

Evakuasi, perawatan, dan pengobatan masyarakat didaerah korban bencana alam. Sesuai dengan prioritas Program Aksi Kesehatan disusun fokus-fokus

prioritas bidang kesehatan sebagai berikut: a.

Fokus pertama : Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan Keluarga Berencana Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan Keluarga Berencana, melalui

upaya yang menjamin produk obat dan makanan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu yang digunakan dalam upaya peningkatan cakupan peserta KB aktif, pemberian makanan pemulihan bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan pencapaian cakupan imunisasi yang tinggi, merata dan berkualitas pada bayi, anak sekolah dan Wanita Usia Subur (WUS). b.

Fokus kedua : Perbaikan Status Gizi Masyarakat Perbaikan status gizi masyarakat, melalui pengujian laboratorium terhadap

sampel-sampel produk yang digunakan untuk upaya asupan zat gizi makro untuk memenuhi angka kecukupan gizi, surveilans pangan dan gizi, pemberian makanan pendamping ASI, fortifikasi, pemberian makanan pemulihan balita gizi kurang dan penanggulangan gizi darurat. c.

Fokus ketiga : Pengendalian Penyakit Menular serta Penyakit Tidak Menular, diikuti Penyehatan Lingkungan Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti

penyehatan lingkungan, melalui upaya pengawasan yang diarahkan untuk menurunkan proporsi obat dan makanan bermasalah di pasar, sebagai salah satu faktor risiko timbulnya penyakit.


d.

Fokus keempat : Peningkatan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, Mutu dan Penggunaan Obat serta Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan penggunaan

obat, serta pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan produksi produk terapetik dan Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga (PKRT), pengawasan produk dan bahan berbahaya, pengawasan obat dan makanan di 31 Balai Besar/Balai POM, pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan serta pembinaan laboratorium POM, standardisasi produk terapetik dan PKRT, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan, inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen, inspeksi dan sertifikasi makanan, standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen, standardisasi makanan, surveilan dan penyuluhan keamanan makanan, pengawasan distribusi produk terapetik dan PKRT, pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif, penilaian produk terapetik dan produk biologi, penilaian obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen, penilaian makanan, riset keamanan, khasiat, mutu obat dan makanan, Pengembangan Obat Asli Indonesia. 2.7.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan POM Arah Kebijakan dan Strategi Badan POM disusun dengan mengacu pada prioritas bidang sosial budaya yang salah satunya mencakup bidang kesehatan. Arah kebijakan Badan POM adalah sebagai berikut: a.

Memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Nasional Sistem Pengawasan Obat dan Makanan diperkuat dengan mekanisme

operasional dan infrastruktur yang andal dengan kapabilitas berkelas dunia (world class) dan menggunakan teknologi informasi yang modern. b.

Mewujudkan Laboratorium Badan POM yang Modern dan Andal Kapabilitas laboratorium Badan POM ditingkatkan sehingga menjadi

terunggul di ASEAN dengan jaringan kerja (networking) nasional dan internasional. Cakupan dan parameter pengujian laboratorium, serta kompetensi personil laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan ditingkatkan dengan


menerapkan Good Laboratory Practices secara konsistem serta mengembangkan sistem rujukan laboratorium nasional. c. Meningkatkan Daya Saing Mutu Produk Obat dan Makanan di Pasar Lokal dan Global Mekanisme pasar bebas menuntut Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang dapat menapis produk obat dan makanan yang masuk ke Indonesia. Pada saat yang sama Sistem Pengawasan Obat dan Makanan dikembangkan untuk mendukung upaya pencapaian daya saing obat dan makanan produksi dalam negeri di pasar lokal dan global. Upaya ini dilakukan melalui penyusunan standar obat dan makanan yang mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri dan peningkatan pemberdayaan pelaku usaha termasuk UMKM pangan, kosmetik dan obat tradisional, untuk memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pemberdayaan dilakukan antara lain melalui kerjasama dengan lintas sektor terkait. d. Meningkatkan Kompetensi, Profesionalitas, dan Kapabilitas Modal Insani Modal insani merupakan asset intangible yang sangat penting dalam suatu organisasi karena merupakan mesin penggerak organisasi sehingga perlu dirancang sistem manajemen modal insani (Human Capital Management). Untuk menghasilkan modal insani Badan POM yang andal, adaptif, dan kredibel, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan terstruktur dan berkelanjutan (continous training and education) baik di dalam maupun di luar negeri. Bersamaan dengan itu diciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan atraktif untuk melakukan inovasi dalam pelaksanaan tugas dan mendorong serta memberikan kesempatan yang luas kepada setiap modal insani untuk meningkatkan kapabilitas diri melalui pembelajaran yang berkelanjutan. e. Meningkatkan Kapasitas Manajemen dan Mengembangkan Institusi Kapasitas manajemen Badan POM dikembangkan untuk menjamin penerapan good governance dan clean government sesuai sistem mutu yang dilaksanakan secara konsisten dan terus dikembangkan/dipelihara dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi. Right sizing organization dilakukan untuk menjamin efektivitas Sistem Pengawasan Obat dan Makanan baik di Pusat maupun di daerah.


f. Memantapkan Jejaring Lintas Sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan Pengawasan Obat dan Makanan lebih diperkuat dengan memantapkan jejaring kerja sama lintas sektor terkait baik di dalam negeri maupun melalui kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. g. Memberdayakan Masyarakat dalam Pengawasan Obat dan Makanan Melalui komunikasi, informasi dan edukasi dilakukan pemberdayaan kepada masyarakat luas agar mampu mencegah dan melindungi diri sendiri dari penggunaan obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Bersamaan dengan itu diciptakan ruang publik yang kondusif untuk memfasilitasi komunikasi interaktif antara Badan POM dengan masyarakat luas. 2.7.3

Strategi Arah kebijakan Badan POM dilakukan melalui tujuh strategi, yaitu:

2.7.3.1 Strategi Pertama Peningkatan intensitas pengawsan pre market obat dan makanan untuk menjamin khasiat/manfaat dan mutu produk, diselenggarakan melalui fokus prioritas: a.

Penapisan penilaian produk obat dan makanan sebelum beredar sebagai antisipasi globalisasi, termasuk ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA).

b.

Peningkatan pelayanan publik terkait pendaftaran produk obat dan makanan melalui online registration.

c.

Pengawasan pengembangan vaksin baru produksi dalam negeri, untuk mempercepat pencapaian target Millenium Development Goals (MDG’s).

d.

Peningkatan technical regulatory advice untuk pengembangan jamu, herbal standar dan fitofarmaka.

e.

Pengawasan pengembangan teknologi pangan untuk perlindungan konsumen dan ketersediaan pangan.

f.

Peningkatan pemenuhan GMP industri Obat dan Makanan dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing.

2.7.3.2 Strategi Kedua Penguatan sistem, sarana, dan prasarana laboratorium obat dan makanan diselenggarakan melalui fokus prioritas:


a.

Pemantapan penerapan Quatity Management Sistem dan persyaratan Good Laboratory Prictices (GLP) terkini.

b.

Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium di pusat dan daerah, sesuai dengan kemajuan IPTEK.

c.

Pemenuhan peralatan laboratorium sesuai standar GLP terkini.

d.

Peningkatan kompetensi SDM Laboratorium.

2.7.3.3 Strategi Ketiga Peningkatan pengawasan post market obat dan makanan diselenggarakan melalui fokus prioritas: a.

Pemantapan sampling dan pengujian obat dan makanan berdasarkan risk based approaches.

b.

Intensifikasi pemberantasan produk ilegal, termasuk produk palsu.

c.

Perluasan cakupan pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), melalui operasionalisasi Mobil Laboratorium.

d.

Pengawasan sarana post market sesuai dengan GMP dan GDP.

e.

Perkuatan pengawasan post market kosmetik melalui audit kepatuhan dan evaluasi keamanan kosmetika.

2.7.3.4 Strategi Keempat Pemantapan regulasi dan standar di bidang pengawasan obat dan makanan, diselenggarakan melalui fokus prioritas: a.

Penyelarasan regulasi terkait dengan perubahan lingkungan strategis di bidang pengawasan obat dan makanan.

b.

Peningkatan penerapan standar obat dan makanan yang terharmonisasi.

2.7.3.5 Strategi Kelima Pemantapan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang tindak pidana obat dan makanan diselenggarakan melalui fokus prioritas: a.

Peningkatan kualitas dan kuantitas PPNS.

b.

Peningkatan pelaksanaan penyidikan obat dan makanan.

c.

Peningkatan koordinasi dengan sektor terkait untuk sustainable law enforcement tindak pidana obat dan makanan.


2.7.3.6 Strategi Keenam Perkuatan institusi diselenggarakan melalui fokus prioritas: a.

Implementasi Reformasi Birokrasi Badan POM termasuk peningkatan pelayanan publik.

b.

Perkuatan sistem pengelolaan data serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) termasuk strategi media komunikasi.

c.

Perkuatan human capital management Badan POM.

d.

Restrukturisasi Organisasi untuk menjawab tantangan perubahan lingkungan strategis.

e.

Peningkatan dan penguatan peran dan fungsi Balai POM, Integrated Bottom Up Planning dan Quality Sistem Evaluation.

f.

Perkuatan legislasi di bidang pengawasan obat dan makanan.

2.7.3.7 Strategi Ketujuh Meningkatkan Kerjasama Lintas Sektor dalam Rangka Pembagian Peran Badan POM dengan Lintas Sektor terkait yang diselenggarakan melalui fokus prioritas: a.

Pemantapan koordinasi pengawasan obat dan makanan.

b.

Pemantapan Sistem Kerjasama Operasional Pengawasan Obat dan Makanan.

c.

Peningkatan operasi terpadu pengawasan obat tradisional, kosmetik dan makanan

d.

Perkuatan jejaring komunikasi

e.

Pemantapan

koordinasi

pengembangan

jamu

brand

Indonesia,

pengeintegrasian dengan pelayanan kesehatan f.

Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.

2.8

Target Kinerja Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Republik Indonesia No. 29 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2010-2014, target kerja dari Badan POM, yaitu:


a.

Terkendalinya penyaluran produk terapeutik dan NAPZA

b.

Terkendalinya mutu, keamanan dan khasiat atau kemanfaatan produk obat dan makanan termasuk klaim pada label dan iklan di peredaran.

c.

Tercegahnya risiko penggunaan bahan kimia berbahaya sebagai akibat pengelolaan yang tidak memenuhi syarat.

d.

Penurunan kasus pencemaran pangan.

e.

Peningkatan kapasitas organisasi yang didukung dengan kompetensi dan keterampilan personil yang memadai.

f.

Terwujudnya komunikasi yang efektif dan saling menghargai antar sesama dan pihak terkait.

2.9

Struktur Organisasi Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.

02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pengawasan Teknis, Pusat-pusat, dan Unit Pelaksana Teknis Badan POM. Struktur Organisasi Badan POM dapat dilihat pada Lampiran 1. 2.9.1

Kepala Badan POM Kepala Badan POM mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Memimpin BPOM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku b. Menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPOM c. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPOM yang menjadi tanggung jawabnya d. membina dan melaksanakan keria sama dengan instansi dan organisasi lain. 2.9.2

Sekretariat Utama Sekretariat utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan,

pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPOM. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :


a.

Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi perencanaan, penganggaran, penyusunan laporan, pengembangan pegawai termasuk pendidikan dan pelatihan, serta perumusan kebijakan teknis di lingkungan BPOM.

b.

Pengkoordinasian,

sinkronisasi

dan

integrasi

penyusunan

peraturan

perundang - undangan, kerja sama luar negeri, hubungan antar lembaga, kemasyarakatan dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas BPOM. c.

Pembinaaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

d.

Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pusat-pusat dan unit-unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM.

e.

Pengkoordinasian administrasi pelaksanaan tugas deputi di lingkungan BPOM.

f.

Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh kepala, sesuai dengan bidang tugasnya.

2.9.3

Deputi I (Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif). Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika

dan Zat Adiktif mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif menyelenggarakan fungsi : a.

Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dan umum di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.

b.

Penyusunan rencana pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.

c.

Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan teknis di bidang penilaian obat dan produk biologi.

d.

Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian


bimbingan teknis di bidang standardisasi produk terapetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga. e.

Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan teknis di bidang pengawasan produksi produk terapetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

f.

Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan teknis di bidang pengawasan distribusi produk terapetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

g.

Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan teknis di bidang pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif.

h.

Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.

i.

Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan produk terapetik dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.

j.

Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala BPOM, sesuai bidang tugasnya.

2.9.4

Deputi II (Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen). Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk

Komplemen mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen menyelenggarakan fungsi : a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dan umum di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen. b. Penyusunan rencana pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen.


c. Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik. d. Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang pengaturan dan standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen. e. Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen. f. Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang obat asli Indonesia. g. Pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen. h. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen. i. Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen. j. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala BPOM, sesuai bidang tugasnya. 2.9.5

Deputi III (Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya) Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya menyelenggarakan fungsi : a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. b. Penyusunan rencana pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.


c. Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang penilaian keamanan pangan. d. Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang standardisasi keamanan pangan. e. Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang inspeksi dan sertifikasi produk pangan. f. Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang surveilan dan penyuluhan keamanan pangan. g. Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya. h. Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. i. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. j. Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. k. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala BPOM sesuai bidang tugas. 2.9.6

Unit Pelaksana Teknis BPOM di Daerah Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM

terdiri atas 19 (sembilan belas) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan 12 (dua belas) Balai Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.


b. Pelaksanaan pengujian dan penilaian mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplimen, pangan, dan bahan berbahaya. c. Pelaksanaan pengujian laboratorium dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi. d. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi. e. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum. f. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi. g. Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi konsumen. h. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan. i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan. j. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala BPOM, sesuai dengan bidang tugasnya. 2.9.7

Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) Mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan

penilaian mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, alat kesehatan, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan pembinaan mutu Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas, PPOMN menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana dan program pengujian obat dan makanan. b. Pelaksanaan pengujian laboratorium, dan penilaian mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, alat kesehatan, alat tradisional, kosmetik, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya. c. Pembinaan mutu laboratorium PPOMN. d. Pelaksanaan sistem rujukan laboratorium pengawasan obat dan makanan. e. Penyediaan baku pembanding dan pengembangan metoda analisa pengujian. f. Pelatihan tenaga ahli di bidang pengujian obat dan makanan. g. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.


2.9.8

Pusat Penyidikan Obat dan Makanan (PPOM) Pusat Penyidikan Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen dan makanan serta produk sejenis lainnya. Dalam

melaksanakan

tugasnya

Pusat

Penyidikan

Obat

dan

Makanan

menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana dan program penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan. b. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan. c. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan. 2.9.9

Pusat Riset Obat dan Makanan (PROM) Pusat Riset Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

di bidang riset toksikologi, keamanan pangan dan produk terapetik. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Riset mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana dan program riset obat dan makanan. b. Pelaksanaan riset obat dan makanan. c. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan riset obat dan makanan. 2.9.10 Pusat Informasi Obat dan Makanan (PIOM) Pusat Informasi Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan informasi obat, informasi keamanan pangan, informasi keracunan dan teknologi informasi. Dalam melaksanakan tugas Pusat Informasi Obat dan Makanan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana dan program pelayanan informasi obat dan makanan. b. Pelaksanaan pelayanan informasi obat. c. Pelaksanaan pelayanan informasi keracunan. d. Pelaksanaan pelayanan keamanan pangan. e. Pelaksanaan kegiatan di bidang teknologi informasi. f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pelayanan informasi obat dan makanan.


BAB 3 TINJAUAN KHUSUS DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA

3.1

Tugas Pokok Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.

02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas dalam penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya

3.2

Fungsi Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.

02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan,

Direktorat

Pengawasan

Produk

dan

Bahan

Berbahaya

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang standardisasi produk dan bahan berbahaya. b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengamanan produk dan bahan berbahaya. c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penyuluhan bahan berbahaya. d. Penyusunan rencana dan program pengawasan produk dan bahan berbahaya. e. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya. f. Evaluasi dan penyusunan laporan pengawasan produk dan bahan berbahaya.


g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

3.3

Struktur Organisasi Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.

02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya yang merupakan bagian dari Kedeputian III dan terdiri dari tiga subdirektorat yang masing-masing dari subdirektorat tersebut terbagi menjadi beberapa seksi. 3.3.1

Subdirektorat Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya Subdirektorat Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya membawahi

dua seksi, yaitu : a.

Seksi Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya Kimia dan Non Kimia

b.

Seksi Penilaian Risiko Produk dan Bahan Berbahaya

3.3.2

Subdirektorat Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya Subdirektorat Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya membawahi

tiga seksi, yaitu : a. Seksi Listing dan Penandaan Produk dan Bahan Berbahaya b. Seksi Surveilan Produk dan Bahan Berbahaya c. Seksi Tata Operasional 3.3.3

Subdirektorat Penyuluhan Bahan Berbahaya Subdirektorat Penyuluhan Bahan Berbahaya membawahi dua seksi, yaitu:

a. Seksi Penyuluhan Institusi dan Masyarakat b. Seksi Diseminasi Informasi Struktur organisasi Kedeputian III dan Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 3.

3.4

Subdirektorat Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.

02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Subdirektorat Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan


pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi serta pelaksanaan standardisasi produk dan bahan berbahaya serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a.

Penyusunan rencana dan program pengaturan dan standardisasi produk dan bahan berbahaya

b.

Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standardisasi produk dan bahan berbahaya kimia dan non kimia

c.

Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian risiko produk dan bahan berbahaya

d.

Evaluasi dan penyusunan laporan standardisasi produk dan bahan berbahaya Subdirektorat Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya membawahi dua

seksi, yaitu: 3.4.1 Seksi Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya Kimia dan Non Kimia Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Seksi Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya Kimia dan Non Kimia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standardisasi produk dan bahan berbahaya kimia dan non kimia. Uraian tugas Seksi Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya Kimia dan Non Kimia, yaitu: a. Penyiapan rancangan telaahan dan konsep perumusan kebijakan teknis dalam rangka standardisasi produk dan bahan berbahaya b. Penyusunan kerangka acuan kegiatan yang berkaitan dengan standardisasi produk bahan berbahaya c. Inventarisasi dan kompilasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan produk dan bahan berbahaya d. Penyusunan database kemasan pangan dengan berkoordinasi dengan Balai POM e. Penyiapan software aplikasi database kemasan pangan yang beredar di Indonesia


f. Penyiapan materi penyusunan kriteria dan pedoman standardisasi produk dan bahan berbahaya g. Penyiapan materi penyusunan standar produk bahan berbahaya h. Penyusunan rencana kegiatan

tahunan dan petunjuk pelaksanaan atau

petunjuk teknis berkaitan dengan penyusunan standar produk bahan berbahaya i. Penyusunan evaluasi, laporan, dan rencana tindak lanjut standardisasi produk bahan berbahaya 3.4.2 Seksi Penilaian Risiko Produk dan Bahan Berbahaya Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Seksi Penilaian Risiko Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian risiko produk dan bahan berbahaya. Uraian tugas Seksi Penilaian Risiko Produk dan Bahan Berbahaya, yaitu: a. Penyiapan format telaahan dan konsep perumusan kebijakan teknis terkait penilaian risiko produk dan bahan berbahaya b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan dan kerangka acuan berkaitan dengan penilaian risiko c. Penyiapan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis penilaian risiko produk dan bahan berbahaya d. Studi literatur tentang sifat fisik, kimia, dan bahaya dari produk dan bahan berbahaya e. Penyiapan daftar produk dan bahan berbahaya yang mempunyai risiko tinggi bagi kesehatan dan lingkungan f. Perencanaan dan pelaksanaan kajian risiko terhadap kemasan pangan prioritas g. Penyiapan materi pelatihan dan penyelenggaraan penilaian risiko produk dan bahan berbahaya h. Penyiapan pertemuan koordinasi lintas sektor yang berkaitan dengan penilaian risiko


i. Penyusunan evaluasi, laporan, dan rencana tindak lanjut penilaian risiko produk dan bahan berbahaya

3.5

Subdirektorat Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.

02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Subdirektorat Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan pengamanan produk dan bahan berbahaya serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan rencana dan program pengamanan produk dan bahan berbahaya b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan kegiatan listing dan pengawasan penandaan produk dan bahan berbahaya c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan surveilan produk dan bahan berbahaya d. Evaluasi dan penyusunan laporan pengamanan produk dan bahan berbahaya e. Pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Subdirektorat Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya membawahi tiga seksi, yaitu: 3.5.1

Seksi Listing dan Penandaan Produk dan Bahan Berbahaya Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.

02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Seksi Listing dan Penandaan Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan kegiatan listing dan pengawasan penandaan produk dan bahan berbahaya. Uraian tugas Seksi Listing dan Penandaan Produk dan Bahan Berbahaya, yaitu:


a. Penyusunan rancangan telaahan dan konsep perumusan kebijakan teknis terkait pengawasan penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Kemasan Pangan dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan produk dan bahan berbahaya b. Penyusunan kerangka pokok kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan SKE Kemasan Pangan dan koordinasi lintas sektor c. Penyiapan penyusunan atau revisi pedoman teknis penerbitan SKE Kemasan Pangan d. Pelaksanaan pelayanan penerbitan SKE Kemasan Pangan e. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis terkait penerbitan SKE Kemasan Pangan kepada pelaku usaha f. Pemberian konsultasi kepada pemohon terkait permohonan SKE Kemasan Pangan g. Penyiapan kegiatan koordinasi lintas sektor dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan kemasan pangan h. Pelaksanaan rekapitulasi laporan realisasi impor dan distribusi bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan i. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penerbitan SKE Kemasan Pangan j. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan koordinasi lintas sektor k. Evaluasi hasil rekapitulasi laporan realisasi impor dan distribusi bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan 3.5.2

Seksi Surveilan Produk dan Bahan Berbahaya Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.

02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Seksi Surveilan Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan surveilan produk dan bahan berbahaya. Uraian tugas Seksi Surveilan Produk dan Bahan Berbahaya, yaitu: a. Penyiapan rancangan telaahan dan konsep perumusan kebijaksanaan teknis dalam rangka untuk kegiatan pengawasan produk dan bahan berbahaya


b.

Penyusunan kerangka acuan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan produk dan bahan berbahaya

c.

Penyiapan petunjuk teknis sampling produk dan bahan berbahaya

d.

Penyiapan pedoman pengawasan produk dan bahan berbahaya

e.

Pelaksanaan bimbingan teknis pengawasan produk dan bahan berbahaya untuk petugas Balai Besar/Balai POM

f.

Evaluasi hasil pengawasan Balai Besar/Balai POM, hasil pengujian produk pangan yang mengandung bahan berbahaya

g.

Penyiapan konsep tindak lanjut atas hasil evaluasi

h.

Penyiapan konsep surat ke lintas sektor terkait untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan

i.

Supervisi pengawasan produk dan bahan berbahaya ke Balai Besar/Balai POM

3.5.3

Seksi Tata Operasional Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.

02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata opersional di lingkungan Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, meliputi pengarsipan surat masuk dan keluar serta pengelolaan urusan kepegawaian dan absensi.

3.6

Subdirektorat Penyuluhan Bahan Berbahaya Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.

02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan,

Subdirektorat

Penyuluhan

Bahan

Berbahaya

mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan bahan berbahaya serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan rencana dan program penyuluhan bahan berbahaya b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penyuluhan bahan berbahaya terhadap institusi dan masyarakat


c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi bahan berbahaya d. Evaluasi dan penyusunan laporan penyuluhan bahan berbahaya Subdirektorat Penyuluhan Bahan Berbahaya membawahi dua seksi, yaitu: 3.6.1 Seksi Penyuluhan Institusi dan Masyarakat Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Seksi Penyuluhan Institusi dan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan kegiatan penyuluhan bahan berbahaya terhadap institusi dan masyarakat. Uraian tugas Seksi Penyuluhan Institusi dan Masyarakat, yaitu: a. Menyusun usulan perencanaan dan program kegiatan penyuluhan bahan berbahaya dan kemasan pangan b. Menyusun agenda rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan bahan berbahaya dan kemasan pangan (petunjuk teknis, jadwal kegiatan) c. Menyusun materi dan media informasi untuk penyuluhan bahan berbajaya dan kemasan pangan d. Mengelola pelaksanaan kegiatan penyuluhan bahan berbahaya dan kemasan pangan (talkshow, workshop, penyuluhan langsung kepada institusi dan masyarakat) e. Memonitor, mengevalusasi, dan mealaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan bahan berbahaya dan kemasan pangan f. Membuat telaahan dan masukan sebagai bahan informasi terkait bahan berbahaya dan kemasan pangan ke unit kerja lainnya g. Membuat dan menelaah instruksi kerja Seksi Penyuluhan Institusi dan Masyarakat sesuai kebutuhan.


3.6.2

Seksi Diseminasi Informasi Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.

02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Seksi Diseminasi Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan kegiatan diseminasi informasi bahan berbahaya. Uraian tugas Seksi Diseminasi Informasi, yaitu: a. Menyusun usulan perencanaan dan program tahunan kegiatan, yaitu enyusunan media informasi (booklet, leaflet, poster, sticker, artikel, dan CD informasi) tentang bahan berbahaya dan kemasan pangan; penyusunan modul penyuluhan dan pelatihan tentang bahan berbahaya dan kemasan pangan; dan edukasi dan penyebaran informasi (pameran, penyuluhan, talkshow) b. Menyusun pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis diseminasi informasi c. Mengelola penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan diseminasi informasi d. Melakukan analisis data dan informasi untuk menetapkan prioritas kegiatan diseminasi informasi e. Melakukan monitoring, evaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi f. Mengelola pelaksanaan rapat pembahasan terkait penyusunan media informasi dan penyusunan modul bahan berbahaya dan kemasan pangan g. Membuat masukan atau layanan informasi tentang bahan berbahaya dan kemasan pangan kepada unit lain


BAB 4 PEMBAHASAN

Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya merupakan salah satu direktorat yang berada dalam Kedeputian III. Direktorat ini bertugas melakukan pengawasan terhadap produk dan bahan berbahaya yang beredar di Indonesia. Beberapa produk yang diawasi oleh direktorat ini adalah produk kemasan pangan yang digunakan untuk mengemas pangan, baik pangan olahan yang terdaftar maupun pangan siap santap sedangkan bahan berbahaya yang diawasi, yaitu bahan yang dilarang digunakan pada pangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengawasan peredaran bahan berbahaya di masyarakat perlu dilakukan karena bahan berbahaya ini sering disalahgunakan pada pangan. Selain itu, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya juga melakukan pengawasan terhadap bahan kimia yang termasuk kategori Bahan Tambahan Pangan (BTP) tetapi tidak memenuhi persyaratan kodeks makanan Indonesia sebagai BTP. Bahan-bahan ini disebut Non-Food Grade BTP atau BTP teknis.

4.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Program dan kegiatan Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan

Berbahaya pada tahun 2013 terdiri dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu (Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, 2013): 4.1.1

IKU 1 Indikator yang pertama adalah persentase sarana distribusi yang

menyalurkan bahan dilarang untuk pangan (bahan berbahaya) yang sesuai ketentuan (numerator: Jumlah distributor resmi terdaftar bahan berbahaya. Saat ini distributor resmi yang terdaftar berjumlah 25 distributor). Kegiatan yang akan dilakukan meliputi : a.

Workshop dan pelatihan petugas dalam rangka pengamanan bahan berbahaya.

b.

Penyusunan media informasi tentang bahan berbahaya dan kemasan pangan.

c.

Talkshow pengamanan bahan berbahaya di radio

d.

Sosialisasi dalam rangka pengawasan produk dan bahan berbahaya


e.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pengamanan bahan berbahaya.

f.

Supervisi pengawasan produk dan bahan berbahaya.

g.

Evaluasi dalam rangka pengawasan bahan berbahaya yang dilarang pada pangan.

4.1.2

IKU 2 Indikator yang kedua adalah presentase kemasan pangan dari pangan yang

terdaftar yang tidak memenuhi syarat (target sampling 200 sampel). Kegiatan yang akan dilakukan meliputi: a.

Review dan revisi peraturan tentang produk dan bahan berbahaya.

b.

Penyusunan pedoman kemasan pangan

c.

Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) zat kontak pangan beresiko tinggi

d.

Sosialisasi penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Kemasan Pangan

e.

Diseminasi informasi melalui pameran

f.

Kajian resiko zat kontak pangan beresiko tinggi

g.

Pengembangan Quality Management System (QMS)

h.

Koordinasi jejaring lintas sektor

4.1.3

IKU 3 Indikator yang ketiga adalah jumlah provinsi yang dilakukan advokasi

lintas sektor terkait dengan bahan berbahaya yang disalahgunakan pada Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). Kegiatan yang akan dilakukan meliputi: a.

Advokasi pencegahan penyalahgunaan bahan berbahaya pada PJAS

b.

Iklan layanan masyarakat berupa film dokumenter tentang kemasan pangan.

4.1.4

IKU 4 Indikator yang keempat adalah jumlah pasar yang diintervensi menjadi

pasar aman dari bahan berbahaya. Kegiatan yang dilakukan meliputi: a.

Pencanangan pasar aman dari bahan berbahaya yang di salahgunakan pada pangan

b.

Forum advokasi komitmen pemda dan lintas sektor

c.

Pengadaan peralatan pendukung untuk pasar pilot

d.

Kampanye pasar aman bahan berbahaya


e.

Penyuluhan kepada pedagang pasar

f.

Penyusunan modul pelatihan pasar aman dari bahan berbahaya

g.

Bimbingan teknis/pelatihan petugas pasar

h.

Monitoring kegiatan pasar aman dari bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan.

Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya memiliki tiga subdirektorat, yaitu Subdirektorat Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya, Subdirektorat Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya dan Subdirektorat Penyuluhan Bahan Berbahaya.

4.2

Subdirektorat Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya Subdirektorat Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi serta pelaksanaan standardisasi produk dan bahan berbahaya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Subdirektorat Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya dibantu oleh dua seksi, yaitu Seksi Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya Kimia dan Non Kimia dan Seksi Penilaian Risiko Produk dan Bahan Berbahaya. Masing-masing seksi ini bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang berada dalam ruang lingkup kerjanya. Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Ka.Sie) dan dibantu oleh beberapa staf (Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, 2012). Kegiatan yang dilakukan pada subdirektorat ini meliputi penyusunan dan atau revisi peraturan perundang-undangan yang terkait tentang produk dan bahan berbahaya termasuk di dalamnya adalah penyusunan pedoman, database, dan RSNI terkait pangan dan kemasan pangan serta kegiatan pengkajian risiko produk dan bahan berbahaya. Selain itu, subdirektorat ini melakukan inventarisasi jenis pangan yang terdaftar di Badan POM dan kemasannya, sebagai salah satu input dalam penyusunan pedoman pemilihan kemasan pangan. Pedoman tersebut digunakan untuk mengevaluasi kemasan pangan yang aman. Pedoman tersebut berisi daftar tipe pangan dan kemasan pangan yang sesuai serta kriteria batas


migrasi untuk tiap jenis kemasan. Peraturan yang mengatur kemasan pangan adalah Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK 00.05.55.6497 tentang Bahan Kemasan Pangan. Pada saat kegiatan PKPA dilaksanakan, kegiatan yang dilakukan oleh subdirektorat ini adalah mengkaji mengenai bahan tambahan pangan. Oleh karena itu, peserta PKPA diberi tugas mencari peraturan-peraturan pendukung terkait bahan berbahaya non-pangan yang dikhawatirkan digunakan untuk pangan. Bahan berbahaya yang dicari peraturannya, seperti boraks, formalin atau formaldehid yang sering disalahgunakan dalam pangan. Peraturan terbaru terkait bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 44/MDAG/PER/2/2009 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Selain itu, tugas yang dilakukan oleh peserta PKPA adalah membantu mencari referensi dan regulasi internasional tentang kemasan pangan. Ketentuan internasional tentang kemasan pangan bioplastik yang terbuat dari bahan alami dibutuhkan sebagai acuan dalam melakukan kajian keamanan kemasan pangan, sehubungan dengan maraknya permintaan dari kalangan industri untuk menggunakan bahan kemasan pangan yang ramah lingkungan. Peraturanperaturan mengenai kemasan bioplastik dapat dilihat pada Lampiran 4.

4.3

Subdirektorat Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya Subdirektorat Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan pengamanan produk dan bahan berbahaya. Subdirektorat Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya terdiri dari dua seksi, yaitu Seksi Listing dan Penandaan Produk dan Bahan Berbahaya dan Seksi Surveilan Produk dan Bahan Berbahaya. Kegiatan yang dilakukan Seksi Listing dan Penandaan Produk dan Bahan Berbahaya secara garis besar, yaitu mengenai SKE Kemasan Pangan dan koordinasi lintas sektor. Kegiatan yang terkait SKE Kemasan Pangan, yaitu


penyusunan kerangka pokok, penyusunan atau revisi pedoman teknis penerbitan, pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis mengenai SKE Kemasan Pangan, pelaksanaan penerbitan SKE Kemasan Pangan dan pemberian konsultasi terkait penerbitan SKE Kemasan Pangan kepada pelaku usaha. SKE Keamanan Pangan adalah surat yang menyatakan bahwa produk kemasan pangan yang akan diekspor sudah dievaluasi keamanannya sehingga terjamin aman dan memenuhi persyaratan keamanan pangan. Pengajuan SKE Kemasan Pangan ini bersifat voluntary. Surat ini hanya diberikan kepada perusahaan yang akan mengekspor kemasan pangan ke negara pengimpor yang mempersyaratkan surat keterangan keamanan dari institusi yang berwenang di Indonesia, yaitu Badan POM RI. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM, prosedur dan persyaratan untuk mengajukan SKE Kemasan Pangan adalah sebagai berikut: 4.3.1

Pemohon mengajukan permohonan SKE Kemasan Pangan Persyaratan yang harus dilengkapi adalah data administrasi dan data

teknis. 4.3.1.1 Data administrasi Data administrasi yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut: a. Surat Permohonan Surat ini memuat nama dan alamat eksportir, nama produk, nomor Harmonized System (HS), jenis kemasan, jumlah yang diekspor, no lot/batch/kode produk, nama dan alamat produsen, nomor dan tanggal invoice, nomor dan tanggal Bill of Lading (BL) atau Air way Bill (AWB) dan alamat negara tujuan b. Surat Pernyataan Surat ini menyatakan bahwa produk yang diekspor memenuhi persyaratan keamanan kemasan pangan sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia atau negara pengimpor c.

Bukti Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

d.

Dokumen penunjang, yaitu invoice, Sertifikat ISO 22000


4.3.1.2 Data teknis Data teknis merupakan deskripsi produk yang memuat spesifikasi mengenai: a.

Produk kemasan pangan

b.

Jenis kemasan pangan, yang terdiri dari:

c.

Bahan kontak pangan: kaca, resin, penukar ion, logam dan paduan logam, kertas dan karton, plastik, selulosa teregenerasi, silikon, kain, lilin, kayu dan lain sebagainya

d.

Zat kontak pangan: pewarna, pemlastis, pengisi, perekat, curing agent, antioksidan, pensanitasi, dan lain sebagainya

e.

Certificate of Analysis (CoA) yang mencantumkan data uji migrasi, data fisik dari laboratorium terakreditasi

f.

Contoh produk kemasan pangan sekurang-kurangnya satu buah tiap item

4.3.2

Evaluator melakukan evaluasi administrasi dan kesesuaian berkas permohonan SKE Kemasan Pangan, termasuk pembayaran PNBP. Terdapat dua kemungkinan keputusan pada tahap ini, yaitu:

a.

Jika dokumen belum lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi

b.

Jika dokumen lengkap dan sesuai, maka evaluator membuat draft SKE Kemasan Pangan

4.3.3

Pejabat melakukan evaluasi teknis permohonan draft SKE Kemasan Pangan sesuai dengan persyaratan. Terdapat tiga kemungkinan keputusan pada tahap ini, yaitu:

a. Jika dokumen belum lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk data tambahan b. Jika dokumen lengkap dan sesuai, maka dokumen disetujui dan diterbitkan SKE Kemasan Pangan c. Jika dokumen tidak lengkap dan tidak sesuai, maka permohonan ditolak Penerbitan SKE Kemasan Pangan dilakukan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak berkas disetujui untuk diterima. Alur permohonan dan penerbitan SKE Kemasan Pangan dapat dilihat pada Lampiran 5 dan alur konsultasi dapat dilihat pada Lampiran 6.


Kegiatan yang dilakukan terkait koordinasi lintas sektor, meliputi penyiapan kegiatan koordinasi lintas sektor dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan kemasan pangan dan evaluasi mengenai kegiatan tersebut. Kegiatan pengawasan terhadap bahan berbahaya penting dilakukan karena bahan berbahaya tersebar luas di pasaran dan banyak di antara bahan-bahan tersebut yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan jika dikonsumsi. Pengawasan terhadap bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan tidak dapat dilakukan hanya oleh Badan POM, tetapi juga diperlukan partisipasi dari berbagai instansi terkait. Oleh karena itu, Badan POM RI secara rutin mengadakan pertemuan yang menbahas isu-isu terkait permasalahan dan tindak lanjut mengenai bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan kemasan pangan. Sebagai hasil kesepakatan bersama dan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait, telah diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Badan POM RI No. No. 43/2013 dan No.2/2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan. Peratutan bersama tersebut dimaksudkan sebagai payung hukum untuk mengoptimalisasi pengawasan bahan berbahaya yang beredar, terutama bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan di daerah dengan memberdayakan peran pemda provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, diharapkan Balai Besar/Balai POM sebagai ujung tombak pengawasan obat dan makanan di daerah dapat lebih berperan aktif dalam mengawal pengendalian peredaran bahan berbahaya sehingga dapat mencegah masuknya bahan berbahaya ke dalam rantai pangan. Kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Surveilan Produk dan Bahan Berbahaya, meliputi penyiapan petunjuk teknis sampling dan pedoman pengawasan produk dan bahan berbahaya, pelaksanaan bimbingan teknis pengawasan produk dan bahan berbahaya untuk petugas Balai Besar/Balai POM, dan evaluasi kegiatan pengawasan, serta melakukan supervisi pengawasan produk dan bahan berbahaya ke Balai Besar/Balai POM. Peserta PKPA diberi tugas merekapitulasi surat dari PPOMN yang berisi tanggapan PPOMN terhadap hasil uji kemasan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian yang dilakukan Balai Besar/Balai POM. Kegiatan


pengawasan terhadap kemasan pangan yang beredar di seluruh Indonesia merupakan salah satu tugas Balai Besar/Balai POM. Kegiatan tersebut berupa sampling dan pengujian terhadap sampel kemasan yang diperoleh. Jika hasil yang diperoleh oleh Balai Besar/Balai POM tidak memenuhi syarat atau meragukan, maka Balai Besar/Balai POM akan mengirimkan surat yang berupa permintaan kepada PPOMN untuk memverifikasi hasil tersebut. Kemudian PPOMN akan memberikan tanggapan atas hasil verifikasi terhadap uji sampel tersebut dan mengirimkan tanggapannya ke Balai Besar/Balai POM terkait dengan tembusan ke Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. Selanjutnya, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, khususnya Seksi Surveilan Produk dan Bahan Berbahaya akan merekapitulasi, mengevaluasi, dan menindaklanjuti semua laporan uji kemasan yang tidak memenuhi syarat, termasuk hasil tanggapan dari PPOMN. Tindak lanjut tersebut berupa pengkoordinasian dengan lintas sektor terkait. Kegiatan selanjutnya adalah membantu penyiapan sampel kemasan pangan untuk dikirim ke laboratorium yang ditunjuk. Pengujian kemasan pangan produk yang telah beredar di pasaran merupakan kegiatan pengawasan kemasan pangan secara post-market. Seksi Surveilan Produk dan Bahan Berbahaya juga membantu Balai Besar/Balai POM dalam hal penyiapan dan pengiriman sampel ke laboratorium yang telah ditunjuk. Kegiatan ini dilakukan untuk melengkapi pencapaian target pengujian sampel yang belum terpenuhi oleh Balai Besar/Balai POM. Sampel yang dikelola oleh Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya adalah sampel yang tidak dapat diuji oleh Balai Besar/Balai POM. Pertama-tama, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya mengirimkan surat permohonan kepada produsen pangan untuk mengirimkan kemasan pangan untuk diuji. Setelah, kemasan tersebut tiba di Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, sampel tersebut didata dan diklasifikasikan polikarbonat,

berdasarkan Polyethylen

bahan

terephtalate

pembentuknya, (PET),

misalnya

Polypropylene

kemasan (PP)

dan

berdasarkan tujuan penggunaan, misalnya kemasan fleksibel (kemasan untuk minyak goreng isi ulang, mie instan, dan lain sebagainya) dan kemasan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Setelah itu, masing-masing sampel diberikan


kode. Urutan kode sampel berturut-turut adalah produsen, kota produsen, tanggal penerimaan

sampel,

inisial

merk

produk,

urutan

sampel,

dan

tahun

penerimaan/pengujian sampel. Selanjutnya sampel-sampel kemasan tersebut dikirim ke laboratorium yang ditunjuk untuk memeriksa sampel tersebut. Hasil uji dari sampel kemasan tersebut dikirim ke Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya dan kemudian hasil uji tersebut akan dikompilasi dengan laporan hasil uji kemasan pangan dari Balai Besar/Balai POM. Hasil kompilasi kemasan yang tidak memenuhi syarat akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait, misalnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan lain sebagainya.

4.4

Subdirektorat Penyuluhan Bahan Berbahaya Subdirektorat

Penyuluhan

Bahan

Berbahaya

mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan bahan berbahaya. Subdirektorat

Penyuluhan

Bahan

Berbahaya

merencanakan

dan

melakukan penyuluhan mengenai bahan berbahaya dan kemasan pangan, mengadakan talkshow dan/atau workshop mengenai bahan berbahaya dan kemasan pangan, pembuatan dan penyebaran media informasi tentang bahan berbahaya dan kemasan pangan dalam bentuk booklet, leaflet, poster, artikel, dan stiker, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan penyuluhan tersebut. Selain itu, kegiatan yang dilakukan pada subdirektorat ini adalah menyusun modul penyuluhan dan pelatihan tentang bahan berbahaya dan kemasan pangan. Kegiatan yang sedang berlangsung pada tahun 2013 adalah program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mencegah dan mengurangi peredaran bahan berbahaya yang sering disalahgunakan pada pangan yang banyak beredar di pasar tradisional. Beberapa contoh bahan berbahaya yang beredar di pasar tradisional adalah boraks (bleng) dan pewarna tekstil rhodamin B dan kuning metanil. Kegiatan penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kepedulian masyarakat tentang penyalahgunaan


bahan berbahaya sehingga masyarakat dapat melindungi diri dari risiko bahan berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Kegiatan peserta PKPA pada Subdirektorat Penyuluhan Bahan Berbahaya, yaitu membantu pembuatan leaflet tentang bahaya penggunaan bahan berbahaya dalam pangan, membantu pembuatan naskah talkshow di radio, dan merevisi naskah spot iklan tentang program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

Naskah

talkshow dan spot iklan tentang program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dapat dilihat pada Lampiran 7 dan 8. Sedangkan leaflet tentang bahayan penggunaan bahan berbahaya pada pangan dapat dilihat pada Lampiran 9.


BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 a.

Kesimpulan Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas pokok, yaitu penyiapan perumusan

kebijakan,

penyusunan

pedoman,

standar,

kriteria

dan

prosedur,serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya. b.

Kegiatan Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, meliputi standardisasi, pengamanan, dan penyuluhan produk dan bahan berbahaya. Pada tahun 2013 Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya sedang melaksanakan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi peredaran bahan berbahaya yang sering disalahgunakan pada pangan yang banyak beredar di pasar tradisional.

c.

Peran apoteker pada Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya.

5.2 a.

Saran Perlu adanya peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan jumlah SDM untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk dan bahan berbahaya.

b.

Untuk mengurangi jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya dan intervensi bahan berbahaya dalam rantai pangan, maka perlu diupayakan pelaksanaan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang efektif dan efisien.


DAFTAR ACUAN

Badan POM RI. 2001. Keputusan Kepala Badan POM RI No. 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jakarta: Badan POM RI. Badan POM RI. (2007). Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK 00.05.55.6497 tentang Bahan Kemasan Pangan. Jakarta: Badan POM RI. Badan

POM RI. (2011). Peraturan Kepala Badan POM RI No.HK.03.1.23.07.11.6664/2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan. Jakarta: Badan POM RI.

Badan POM RI. (2013a). Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 29 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2010-2014. Jakarta: Badan POM RI. Badan POM RI. (2013b). Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Kepala Badan POM RI No.43/2013 dan No.2/2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan. Jakarta: Badan POM RI. Badan POM RI. (2013c). Peraturan Kepala Badan POM RI No. 39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM. Jakarta: Badan POM RI. Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. (2012). Laporan Tahunan Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Tahun 2012. Jakarta: Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, Badan POM RI. Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. (2013, September). “Selayang Pandang Tentang Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya”. Materi disampaikan pada Kuliah Umum Badan POM RI. Jakarta. Direktorat Standardisasi Produk Produk Pangan. (2012). Pedoman Informasi dan Pembacaan Standar Bahan Tambahan Pangan untuk Industri Pangan Siap Saji dan Industri Rumah Tangga Pangan. Jakarta: Direktorat Standardisasi Produk Produk Pangan, Badan POM RI. Kementerian Kesehatan RI. (1996). Peraturan Menteri Kesehatan RI No.472/MENKES/PER/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya bagi Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.


Kementerian Kesehatan RI. (2009). Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 44/M-DAG/PER/2/2009 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. Kementerian Kesehatan RI. (2012). Peraturan Menteri Kesehatan RI No.033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. Presiden RI. (2000). Keputusan Presiden RI No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Jakarta. Presiden RI. (2001). Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Jakarta. Presiden RI. (2013). Peraturan Presiden RI No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Jakarta


LAMPIRAN


Lampiran 1. Struktur Organisasi Badan POM RI

KEPALA BADAN POM

SEKRETARIAT UTAMA 1. Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Biro Kerjasama Luar Negeri 3. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 4. Biro Umum

INSPEKTORAT

Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional

DEPUTI I Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif

1. Direkterot Penilaian Obat dan Produk Biologi 2. Direktorat Standardisasi Produk Terapetik dan PKRT 3. Direktorat Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan PKRT 4. Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT 5. Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Pusat Penyidikan Obat dan Makanan

Pusat Riset Obat dan Makanan

Pusat Informasi Obat dan Makanan

DEPUTI II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

DEPUTI III Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

1. Direkterot Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik. 2. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen 3. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen 4. Direktorat Obat Asli Indonesia

1. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan 2. Direktorat Standardisasi Produk Pangan 3. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan 4. Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan 5. Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

Unit Pelaksanaan Teknis BPOM


Lampiran 2. Struktur Organisasi Kedeputian III Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Direktorat Penilaian Keamanan Pangan

Direktorat Standardisasi Produk Pangan

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan

Direktorat Pengawasa n Produk dan Bahan Berbahaya

Subdit Penilaian Makanan dan Bahan Tambahan Pangan

Subdit Standardisasi Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan

Subdit Inspeksi Produksi dan Peredaran Produk Pangan

Subdit Penilaian Pangan Khusus

Subdit Standardisasi Pangan Khusus

Subdit Inspeksi Produk Berlabel Halal

Subdit Promosi Keamanan Pangan

Subdit Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya

Subdit Sertifikasi Pangan

Subdit Penyuluhan Makanan Siap Saji dan Industri Rumah Tangga

Subdit Penyuluhan Bahan Berbahaya

Subdit Penilaian Pangan Olahan Tertentu

Subdit Standardisasi Pangan Olahan

Subdit Surveilan dan Penanggulangan Keamanan Pangan


Subdit Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya

Lampiran 3. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

Subdit Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya

Subdit Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya

Subdit Penyuluhan Produk dan Bahan Berbahaya

Seksi Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya Kimia dan Nonkimia

Seksi Listing dan Penandaan Produk dan Bahan Berbahaya

Seksi Penyuluhan Institusi dan Masyarakat

Seksi Penilaian Risiko Produk dan Bahan Berbahaya

Seksi Surveilan Produk dan Bahan Berbahaya

Seksi Diseminasi Informasi

Kelompok Jabatan Fungsional

Seksi Tata Operasional




Lampiran 4. Peraturan-peraturan Internasional tentang Bioplastik NO 1

NEGARA AMERIKA

PERATURAN ASTM D6400

URAIAN 1.

2.

3.

4.

2

BENUA EROPA:

EN 13432 : 2000

1.

AUSTRIA, BERGIA, REPUBLIK CEKO, DENMARK, FINLANDIA, PERANCIS, JERMAN, YUNANI, ISLANDIA, IRLANDIA, ITALIA, , BELANDA, NORWEGIA, PORTUGAL, SPANYOL, SWEDIA, SWISS DAN INGGRIS.

SPESIFIKASI INI MENCAKUP PLASTIK DAN PRODUK YANG TERBUAT DARI PLASTIK YANG DIRANCANG UNTUK DIBUAT KOMPOS DALAM KONDISI AEROBIK DALAM FASILITAS PENGOMPOSAN AEROBIK KOTA DAN INDUSTRI SPESIFIKASI INI DIMAKSUDKAN UNTUK MENETAPKAN PERSYARATAN UNTUK PELABELAN BAHAN DAN PRODUK, TERMASUK KEMASAN YANG TERBUAT DARI PLASTIK SEBAGAI KOMPOS DALAM FASILITAS PENGOMPOSAN AEROBIK KOTA DAN INDUSTRI SIFAT DALAM SPESIFIKASI INI DIBUTUHKAN UNTUK MENENTUKAN APAKAH ITEM AKHIR TERMASUK KE YANG MENGGUNAKAN PLASTIK DAN POLIMER SEBAGAI LAPISAN ATAU PENGIKAT AKAN KOMPOS MEMUASKAN, DALAM AEROBIK FASILITAS PENGOMPOSAN KOTA ATAU INDUSTRI SKALA BESAR. PADA BIOPLASTIK, 60% BIODEGRADASI DIBUTUHKAN DALAM 180 HARI. STANDAR INI MENETAPKAN PERSYARATAN EROPA DAN PROSEDUR UNTUK MENENTUKAN DIKOMPOSKAN DAN ANAEROBIK

2.

EN 13193 : 2000

KEMASAN DAN BAHAN KEMASAN DENGAN MENJAMIN 4 KARAKTERISTIK: 1. BIODEGRADASI 2. DESINTEGRASI SELAMA PENGOBATA BIOLOGIS 3.EFEK PADA PROSES PENGOLAHAN BIOLOGIS 4. BERPENGARUH PADA KUALITAS YANG DIHASILKAN KOMPOS. KEMASAN DAN LINKUNGAN SERTA TERMINOLOGI


Lanjutan Lampiran 4 NO

NEGARA

PERATURAN

URAIAN

EN 13427 : 2000

KEMASAN DAN LINKUNGAN, PERSYARATAN UNTUK PENGGUNAAN STANDAR EROPA DI BIDANG KEMASAN DAN LIMBAH KEMASAN.

ISO 14851 : 1999

PENENTUAN BIODEGRADABILITAS AEROBIK UTAMA DAN BAHAN PLASTIK DALAM AIR PENENTUAN BIODEGRADABILITAS AEROBIK UTAMA DAN BAHAN PLASTIK DALAM MEDIA BERAIR. PENENTUAN BIODEGRADABILITAS AEROBIK AKHIR DAN DISINTEGRASI BAHAN PLASTIK DIBAWAH KONDISI PENGOMPOSAN.

3

BERLAKU INTERNASIONAL

ISO 14852 : 1999

4

BERLAKU INTERNASIONAL

ISO 14855 : 1999


Lampiran 5. Alur Permohonan dan Penerbitan SKE Kemasan Pangan

Penerimaan Permohonan

Permohonan

Tidak Memenuhi

Melengkapi

Evaluasi

Memenuhi Tidak Memenuhi

Tindak Lanjut Memenuhi

Tidak Memenuhi

Rekomendasi

DITOLAK Memenuhi

SKE

Penerbitan SKE


Lampiran 6. Alur Konsultasi dalam Rangka Permohonan Penerbitan SKE Kemasan Pangan

Permintaan pelayanan konsultasi: - Tatap muka - Telepon - Email

Penerimaan konsultasi dengan menanyakan maksud dan tujuan konsultasi

Tidak

Penolakan

Identifikasi jenis permintaan konsultasi; disesuaikan dengan jenis pelayanan yang ada

Ya

Pemohon menerima informasi

Pemberian konsultasi: - Tatap muka - Telepon - Email


Lampiran 7. Naskah Talkshow di radio TALKSHOW DALAM RANGKA RENCANA AKSI PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA Pasar merupakan tempat jual beli berbagai macam barang dan pangan. Pasar juga menjadi ajang interaksi masyarakat dan berpotensi dalam peredaran

pangan yang mengandung bahan

berbahaya yang dapat menimbulkan risiko kesehatan. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, antara lain formalin, boraks, kuning metanil dan rhodamin B. Masih beredarnya bahan berbahaya dipasaran menjadi bukti kalau pengendalian peredaran bahan berbahaya belum optimal. Itu dapat meningkatkan praktek penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan. Untuk itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan suatu program Rencana Aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan. Program tersebut menekankan pada bagaimana memberdayakan komunitas pasar untuk dapat melakukan pengawasan bahan berbahaya termasuk pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya secara mandiri dan berkesinambungan. Aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan dilaksanakan selama 3 tahun kedepan sampai 2015 dengan 108 Pasar yang dijadikan contoh dalam 31 provinsi. Diharapkan program ini dapat berjalan sesuai rencana agar masyarakat terlidungi dari paparan bahan berbahaya. Kalau seluruh pasar di Indonesia dapat bebas dari peredaran bahan berbahaya, maka kurang lebih 80% dari seluruh penduduk Indonesia yang bergantung pada pasar dapat dilindungi dari risiko terpapar bahan berbahaya. 1.

Mengapa perlu diadakannya Rencana Aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya? Masih banyaknya pangan yang mengandung bahan berbahaya yang dijual di pasar dan dapat berakibat buruk bagi kesehatan.

2.

Tujuan dari diadakannya Rencana Aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya? Agar seluruh pasar di Indonesia bebas dari peredaran bahan berbahaya.

3.

Bagaimana cara mewujudkan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya? Merangkul seluruh pedagang di pasar agar mereka tidak menjual barang atau pangan yang mengandung bahan berbahaya dan ikut mengawasi peredaran bahan berbahaya.

4.

Apa sasaran dari Rencana Aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya? Komunitas pasar bisa ngawasin peredaran bahan berbahaya secara mandiri.

5.

Bagaimana cara untuk mencapai sasaran tersebut? Untuk mencapai sasaran itu kita membutuhkan strategi, seperti meningkatkan pengawasan pasar, kesadaran (awareness) komunitas pasar, kemampuan SDM pasar, dan menunjuk pasar contoh yang siap untuk ditiru pasar lain, serta mengoptimalkan manajemen aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.


Lanjutan Lampiran 7

6.

Apa program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai strategi tersebut? Program dan kegiatan yang dilakukan : • Meningkatkan komitmen komunitas pasar dan lintas sektor terkait dengan melakukan advokasi dengan pemda setempat. • Meningkatkan pengetahuan komunitas pasar dengan melakukan penyuluhan dan kampanye ke pedagang dan masyarakat. • Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola pasar untuk melakukan pengawasan melalui Training of Trainer (TOT) kepada petugas Pasar. • Menetapkan pasar contoh yang siap ditiru oleh pasar lain dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah serta pengusaha untuk kegiatan sosial kemasyarakatan agar turut meniru pasar contoh. • memantau dan mengevaluasi pasar secara terus-menerus oleh petugas yang dibentuk di pusat dan daerah.

7.

Kampanye yang seperti apa yang dilakukan kepada masyaratkat? Memutar film layanan masyarakat, spot iklan di radio komunitas pasar dan nyebarin informasi seperti leaflet, poster, booklet, dll.

8.

Siapakah yang berperan dalam mewujudkan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya? Bukan hanya Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berperan disini tapi seluruh aspek masyarakat seperti pedagang pasar, pengelola pasar, konsumen, dan pemerintah setempat harus ikut serta dalam mewujudkan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

9.

Bagaimana penetapan pasar contoh dalam Rencana Aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya? Harus ditemukan adanya peredaran bahan berbahaya, pangan yang dijual mengandung bahan berbahaya, mendapat dukungan dari pemimpin pasar dan yang diutamain itu pasar-pasar yang ditunjuk menjadi pilot pasar sehat kementerian kesehatan.

10. Dampak yang diharapkan dari Pasar Aman dari Bahan Berbahaya? Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar sebagai sumber penyedia pangan yang bebas dari bahan berbahaya. 11. Kesimpulan dan saran 1.

Untuk menciptakan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya diperlukan kerjasama seluruh aspek masyarakat dalam mengawasi dan memberantas peredaran bahan berbahaya.

2.

Pedagang pasar sebaiknya tidak menjual bahan berbahaya ataupun pangan yang mengandung bahan berbahaya.

3.

Masyarakat sebagai konsumen harus cermat dalam membeli pangan agar tidak membeli pangan yang mengandung bahan berbahaya.

4.

Perbanyak informasi dan pengetahuan melalui televisi, radio, koran, leaflet, booklet, poster, dll


Lampiran 8. Naskah Spot Iklan di Radio Spot Iklan Dul

: Nyak mau kemane ?

Nyak

: Mau ke pasar ni Dul.

Dul

: Mau beli apa’an nyak ?

Nyak

: Mau beli kebutuhan Rumeh Tangge

Dul

: Hati-hati nyak, kalo milih-milih barang jangan lihat harge nyang mureh dan warnenye mencolok aje ye nyak. Soalnye itu tu mengandung bahan berbahaye nyak.

Nyak

: emangnye contoh makanan yang mengandung bahan berbahaye tuh nyang gimane dul?

Dul

: misalnye kerupuk yang berwarne merah tuh nyak bisa jadi itu mengandung pewarna tekstil, mie baseh mengandung formalin dan kalo di makan tuh berbahaye untuk tubuh nyak.

Nyak

: iye dul.

Dul

: hati-hati yeh nyak, apa lagi pasar di seberang jalan sane yah nyak, kayaknya kagak aman tuh.

Nyak

: jadi gimana donk dul, nyak mau belanje nih?

Dul

: gampang nyak,

Nyak

: iye, gampang gimane dul?

Dul

: nyak nyari pasar aje yang udeh masuk ke dalam “ Aksi Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya”

Nyak

: Pasar apaan tuh dul?

Dul

: Pasar Aman Dari Bahan Berbahaye maksudnye, Pasar yang udeh di akui bersih, pedagangnye nggak make Bahan Berbahaye.

Nyak

: oh, gitu yeh dul?

Dul

: iye nyak, Itu tu programnye Badan Pengawas Obat dan Makanan nyang lagi digencarin sebagai pendukung dari program pasar sehat kementerian kesehatan biar seluruh pedagang di pasar di negeri kite ini kagak menjual lagi bahan berbahaye yang sering disalehgunakan di pangan atawe pangan yang diduge mengandung bahan berbahaye.

Nb : ( Dul, nyak ) sukses kan “ Aksi Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya “hidup sehat bebas dari Bahan Berbahaya yeeehh..

PESAN INI DISAMPAIKAN OLEH DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA


Lampiran 9. Leaflet tentang Bahan Berbahaya



TUGAS KHUSUS


LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN


ANGKATAN LXXVII



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ......................................................................................... DAFTAR ISI ...................................................................................................... DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN .....................................................................................

i ii iii iv

1. PENDAHULUAN.......................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 1 1.2 Tujuan...................................................................................................... 2 2. TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................ 2.1 Definisi Pasar dan Pasar Tradisional ....................................................... 2.2 Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan.......................... 2.3 Definisi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya ........................................... 2.4 Tujuan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya............................................. 2.5 Landasan Hukum Penerapan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya .......... 2.6 Rencana Penerapan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.........................

3 3 3 6 6 6 7

3. METODE PENGKAJIAN .......................................................................... 12 3.1 Waktu dan Tempat Pengkajian................................................................. 12 3.2 Metode Pengumpulan Data ...................................................................... 12 4. PEMBAHASAN..............................................................................................13 5. KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................................... 17 5.1 Kesimpulan ................................................................................................... 17 5.2 Saran.............................................................................................................. 17 DAFTAR ACUAN............................................................................................. 18 LAMPIRAN........................................................................................................ 19


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambar 2.

Alur Peredaran Bahan Berbahaya yang berasal dari Produsen Dalam Negeri .............................................................. 5 Alur Peredaran Bahan Berbahaya Impor .................................... 5


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran 2. Lampiran 3. Lampiran 4.

Daftar Pasar yang Dipilih pada Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya ........................................................................ Peran Kementerian/Lembaga/Instansi dalam Pasar Aman dari Bahan Berbahaya ................................................................. Daftar Provinsi/Kabupaten/Koya yang Telah Melakukan Advokasi ..................................................................................... Daftar Pasar yang Menjadi Target Penyuluhan ..........................


19 20 21 22

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pasar merupakan tempat terjadinya berbagai aktivitas ekonomi yang

melibatkan beragam komoditi barang dan pangan. Di samping itu, pasar juga merupakan ajang berinteraksi masyarakat dan berpotensi dalam peredaran pangan yang mengandung bahan berbahaya yang dapat menimbulkan risiko kesehatan. Bahan berbahaya adalah senyawa kimia yang dapat merusak kesehatan yang seharusnya tidak digunakan untuk pangan. Bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan tersebut, antara lain formalin, boraks, kuning metanil, dan rhodamin B. Masih beredarnya bahan berbahaya tersebut dipasaran membuktikan bahwa pengendalian peredaran bahan berbahaya belum optimal. Hal tersebut dapat meningkatkan praktik penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan (Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, 2011). Untuk menekan peredaran bahan berbahaya tersebut di pasaran, Badan POM melakukan suatu program Rencana Aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan. Program tersebut akan dilaksanakan selama 3 tahun, mulai 2013 sampai 2015 dengan 108 pasar contoh yang tersebar di 31 provinsi. Program ini mulai diterapkan di pasar-pasar yang ada di Jakarta karena merupakan ibu kota negara yang bisa menjadi barometer bagi daerah lain yang kemudian akan dilanjutkan ke pasar-pasar lain yang tersebar di seluruh Indonesia (Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, 2013a). Program ini menitikbertakan pada bagaimana memberdayakan komunitas pasar untuk dapat melakukan pengawasan bahan berbahaya termasuk pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya secara mandiri dan berkesinambungan. Implementasi program dilakukan melalui lima strategi utama, yaitu memperkuat pengawasan di pasar, peningkatan kepedulian komunitas pasar, peningkatan SDM pasar, replika pasar contoh, dan optimalisasi manajemen aksi program pasar aman dari bahan berbahaya. Program tersebut diharapkan dapat terus berjalan dan memberikan potensi yang besar dalam melindungi masyarakat terhadap paparan


bahan berbahaya. Apabila seluruh pasar di Indonesia dapat dibebaskan dari peredaran bahan berbahaya, maka penduduk Indonesia yang bergantung pada pasar dapat terlindung dari risiko terpapar bahan berbahaya (Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, 2013a).

1.2

Tujuan Tujuan dari tugas khusus “Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang

Disalahgunakan dalam Pangan” adalah untuk mengetahui dan mengkaji implementasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang dilaksanakan mulai dari April sampai dengan September 2013.


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Definisi Pasar dan Pasar Tradisional Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 Tahun 2007

tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Sedangkan pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat udaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

2.2 Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan Dalam memproduksi pangan, umumnya diperlukan penambahan bahan-bahan tambahan pangan sesuai dengan tujuan penggunaannya, seperti pewarna, pemanis, pengawet, dan lain sebagainya. Terdapat berbagai jenis bahan tambahan pangan yang aman beredar di pasaran. Namun, banyak di antara produsen pangan, khususnya industri pangan rumah tangga yang menggunakan bahan berbahaya sebagai pengganti bahan tambahan pangan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kemudahan memperoleh bahan berbahaya dalam jumlah kecil (eceran), harga yang relatif murah, keefektifan fungsi dari bahan berbahaya tersebut untuk menghasilkan efek yang diinginkan dalam pangan serta dampak terhadap kesehatan yang tidak langsung terlihat/dirasakan. Beberapa bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, antara lain boraks, formalin, pewarna merah rhodamin B, dan pewarna kuning metanil (Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, 2012).


2.2.1 a.

Uraian Mengenai Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan

Boraks Boraks bersifat sangat beracun. Bahaya akut dari mengkonsumsi pangan yang

mengandung boraks adalah badan berasa tidak enak (malaise), mual nyeri hebat pada perut bagian atas (apigastric), pendarahan gastro-enteritis disertai muntah darah, diare, lemah, mengantuk, demam, dan sakit kepala. Sedangkan bahaya kronis/jangka panjang adalah hilangnya nafsu makan (anorexia), turunnya berat badan, iritasi ringan disertai gangguan pencernaan, kulit ruam dan merah-merah, kulit kering dan mukosa membran dan bibir pecah-pecah, lidah merah, radang selaput mata, anemia, kerusakan ginjal, kegagalan sistem sirkulasi akut, bahkan kematian (Klub Pompi Badan POM RI, 2012). b.

Formalin Formalin diketahui dapat menyebabkan kanker. Bila terminum dapat

menyebabkan rasa terbakar pada tenggorokan dan perut. Efek negatif pada kesehatan akan muncul setelah beberapa tahun, kecuali jika terpapar dalam jumlah banyak. Bahaya akut yang akan terjadi adalah iritasi, alergi, kemerahan, mata berarir, mual, muntah, rasa terbakar, sakit perut dan pusing. Sedangkan bahaya kronis / jangka panjang adalah iritasi pada saluran pernafasan, muntah-muntah dan kepala pusing, rasa terbakar pada tenggorokan, penurunan suhu badan dan rasa gatal di dada, selain itu juga dapat terjadi kerusakan hati, jantung, otak, limpa, pankreas, sistem susunan saraf pusat dan ginjal. Bila dikonsumsi menahun dapat menyebabkan kanker. Formalin dalam pangan berfungsi sebagai pengawet (Klub Pompi Badan POM RI, 2012). c.

Rhodamin B Rhodamin B adalah zat warna sintetik berbentuk serbuk kristal berwarna

kehijauan, berwarna merah keunguan dalam bentuk terlarut pada konsentrasi tinggi dan berwarna merah terang pada konsentrasi rendah. Rhodamin B dapat digunakan untuk pewarna kulit, kapas, wool, serat kulit kayu, nilon, serat asetat, kertas, tinta dan vernis, sabun, dan bulu. Rhodamin-B adalah pewarna merah terang komersial, ditemukan bersifat racun dan dapat menyebabkan kanker. Bahan ini sekarang banyak disalahgunakan pada pangan dan kosmetika di beberapa negara. Kelebihan dosis bahan ini dapat menyebabkan keracunan, berbahaya jika


tertelan, terhirup atau terserap melalui kulit. Selain itu, juga dapat menyebabkan gangguan pada jaringan hati, kandung kemih, saluran pencernaan, dan jaringan kulit (Klub Pompi Badan POM RI, 2012). d.

Kuning metanil (Methanyl Yellow) Kuning metanil adalah zat warna sintetik berbentuk serbuk berwarna kuning

kecoklatan, larut dalam air, agak larut dalam aseton. Kuning metanil merupakan pewarna tekstil yang sering disalahgunakan sebagai pewarna makanan. Kuning metanil biasa digunakan untuk mewarnai wool, nilon, kulit, kertas, cat, alumunium, detergen, kayu, bulu, dan kosmetik. Pewarna ini dapat menyebabkan iritasi pada paru-paru, mata, dan tenggorokan (Klub Pompi Badan POM RI, 2012). 2.2.2

Alur Peredaran Bahan Berbahaya Alur peredaran bahan berbahaya mulai dari bahan tersebut diproduksi di

Indonesia atau diimpor sampai dengan diterima oleh pengguna akhir adalah sebagai berikut (Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, 2013b):

Produsen Terdaftar (P-B2)

Distributor Terdaftar (DT-B2)

Pengecer Terdaftar (PT-B2)

Pengguna Akhir (PA-B2)

Gambar 1. Alur Peredaran Bahan Berbahaya yang Berasal dari Produsen dalam Negeri

Importir Produsen (IP-B2) / Importir Terdaftar (IT-B2)

Distributor Terdaftar (DT-B2)

Pengecer Terdaftar (PT-B2)

Gambar 2. Alur Peredaran Bahan Berbahaya Impor


Pengguna Akhir (PA-B2)

2.3

Definisi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Pasar Aman dari Bahan Berbahaya adalah pasar yang di dalamnya terdapat

komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar (pedagang, pekerja, pengelola, asosiasi, pemasok, masyarakat) dan stakeholder terkait (pihak swasta/Lembaga

Swadaya

Masyarakat

dan

pemerintah

setempat) untuk

mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya (Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, 2013a). 2.4

Tujuan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Tujuan yang ingin dicapai melalui program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya adalah sebagai berikut (Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, 2013a): a. Tujuan Umum Terwujudnya pasar yang bersih, aman, nyaman dan sehat. b. Tujuan Khusus Terwujudnya Pasar Aman dari Bahan Berbahaya melalui pemberdayaan komunitas pasar agar mampu melakukan pengawasan mandiri bahan berbahaya dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya.

2.5

Landasan Hukum Penerapan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Pasar aman dari bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan

dibentuk berdasarkan beberapa landasan hukum, yaitu (Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, 2013a): a. Ordonansi Bahan-Bahan Berbahaya (Gevaarlijke Stoffen Ordonantie, Staatsblad 1949: 377) b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)


d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424) e. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna tertentu yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah

dengan

Peraturan

Menteri

Perdagangan

Nomor

23/M-

Dag/PER/9/2011 g. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan h. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

519/

Menkes/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat

2.6

Rencana Penerapan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

2.6.1

Personil dan Pihak Terkait Pasar Aman dari Bahan Berbahaya merupakan program yang diprakarsai

oleh Badan POM sebagai pendukung dari Program Pasar Sehat Kementerian Kesehatan. Program ini dituangkan dalam suatu rencana aksi yang melibatkan peran serta aktif dari pemerintah daerah setempat, pengelola pasar, pedagang, konsumen, dan lintas sektor terkait. Rencana Aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya disusun dengan melibatkan peran dari Kementerian Kesehatan, Badan POM RI, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, 2013a). Peran masing-masing Kementerian/Lembaga/Instansi dapat dilihat pada Lampiran 2. 2.6.2

Sasaran Sasaran program adalah membangun kemandirian komunitas pasar untuk

membebaskan pasar dari peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam


pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya direncanakan dalam kurun waktu 3 tahun. Intervensi akan dilakukan selama 3 tahun secara berkesinambungan, mulai 2013-2015 di 108 pasar yang tersebar di 84 kabupaten/kota pada 31 provinsi (Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, 2013a). 2.6.3

Pasar yang Dipilih Setelah Badan POM RI melakukan pemetaan, maka untuk tahun 2013

diperoleh 62 pasar yang tersebar di 16 provinsi untuk dilakukan penerapan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. (Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, 2013a). Daftar pasar yang terpilih untuk dilakukan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dapat dilihat pada Lampiran 1. 2.6.4

Alasan Pemilihan Pasar Pasar-pasar yang dipilih oleh Badan POM RI untuk dilakukan penerapan

Pasar Aman dari Bahan Berbahaya memiliki beberapa kriteria, yaitu (Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, 2013a): a. Adanya antusiasme/dukungan dari pemerintah daerah dan pimpinan pasar setempat b. Ditemukan adanya potensi peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan di pasar tersebut berdasarkan survei/observasi Balai Besar/Balai POM menggunakan Mobil Laboratorium Keliling (Mobling) c. Ditemukan

peredaran

pangan

yang

mengandung

bahan

berbahaya

berdasarkan hasil sampling dan uji Balai Besar/Balai POM d. Pasar yang menjadi pilot Pasar Sehat Kementerian Kesehatan menjadi prioritas sebagai Pasar Contoh untuk Pasar Aman dari Bahan Berbahaya 2.6.5

Strategi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya merupakan salah satu strategi Badan

Pengawas Obat dan Makanan untuk mendukung pencapaian tujuan akhir dari Pasar Sehat yang diprakarsai oleh Kementerian Kesehatan, yaitu Pasar Bersih, Aman, Nyaman dan Sehat. Di samping Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdapat lintas sektor terkait lainnya, sesuai tugas dan fungsinya serta mempunyai strategi masing-masing untuk mendukung tercapainya tujuan akhir tersebut. Sasaran dalam Implementasi Pasar Aman dari


Bahan Berbahaya adalah kemandirian komunitas pasar dalam melaksanakan pengawasan peredaran bahan berbahaya. Adapun strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut (Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, 2013a): a. Perkuatan pengawasan di pasar. b. Peningkatan awareness komunitas pasar. c. Peningkatan kapasitas SDM pasar. d. Model pasar contoh yang siap direplikasi. e. Optimalisasi manajemen aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

2.6.6

Bentuk Kegiatan Beberapa kegitan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan Pasar Aman

dari Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan, antara lain (Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, 2013a): a. Advokasi dalam Membangun Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor. Advokasi bertujuan untuk memperkuat komitmen dan dukungan pemerintah daerah, komunitas pasar dan lintas sektor terkait sehingga implementasi Rencana Aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di daerah dapat berkesinambungan. Peran dari masing-masing pihak tertuang dalam gugus tugas yang disepakati bersama dalam forum advokasi. b. Penyuluhan kepada Komunitas Pasar Penyuluhan dimaksudkan untuk meningkatkan awareness pedagang, pekerja, pengelola pasar, asosiasi pedagang di pasar, pemasok dan masyarakat untuk ikut serta mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. c. Training of Trainer (TOT) Training of Trainer untuk pengelola pasar dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petugas pasar dalam pengawasan peredaran bahan berbahaya dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Di samping itu, diperlukan juga TOT untuk fasilitator yang bertujuan untuk


menyiapkan tenaga terlatih yang akan menjadi penggerak pengembangan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di daerah. d. Replikasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Replikasi dilakukan melalui pemberdayaan fasilitator yang ada di daerah, dan membangun kemitraan dengan pemerintah daerah serta pelaku usaha yang memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kegiatan sosial kemasyarakatan agar turut melakukan replikasi model pasar contoh. Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Pasar Aman dari Bahan Berbahaya diwujudkan dalam mereplikasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di wilayah kerjanya. Replikasi ini diharapkan dapat dilakukan hingga tiap kabupaten/kota di Indonesia memiliki Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. e. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Optimalisasi manajemen aksi program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dilakukan melalui pembentukan gugus tugas yang melibatkan seluruh lintas sektor dan stakeholder terkait. Gugus tugas ini diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi untuk mensinergikan program-program lintas sektor terkait pasar di daerah, termasuk Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap implementasi program serta hasil intervensi yang telah dicapai, termasuk kendala dan tantangan yang dihadapi. 2.6.7

Roadmap Rencana Penerapan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Rencana Aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya direncanakan akan

dilakukan selama 3 tahun dari tahun 2013-2015 dengan target menyiapkan 108 Pasar Contoh yang akan menjadi model nasional untuk Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Dalam kaitan itu, akan dilaksanakan advokasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sehingga terbentuk gugus tugas dan komitmen kuat di 84 pemerintah kabupaten/kota untuk dapat mencapai keberhasilan program secara optimal.

Selain advokasi, dilakukan pemberdayaan komunitas pasar dengan

penyuluhan kepada komunitas pasar, kampanye, dan TOT pengawas bahan berbahaya serta TOT fasilitator. Selama 3 tahun pelaksanaan Rencana Aksi diharapkan akan dihasilkan 216 orang tenaga pengawas bahan berbahaya di pasar, 5400 pedagang tersuluh yang tersebar di 108 pasar contoh, dan ribuan konsumen pengunjung dari 108 Pasar Contoh akan terpapar informasi terkait keamanan


pangan dan bahan berbahaya, serta 68 orang tenaga fasilitator Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dari 108 Pasar Contoh yang akan menjadi model, diharapkan dalam 3 tahun implementasi Rencana Aksi, dapat dihasilkan 10 pasar contoh yang siap direplikasi baik oleh Pemda ataupun pelaku usaha yang memiliki program sosial kemasyarakatan. Untuk mendukung proses replikasi tersebut, monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan dilakukan terhadap 108 pasar contoh sehingga diperoleh metode intervensi yang paling optimal yang dapat digunakan di pasar lainnya (Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, 2013). 2.6.8

Output Output yang diharapkan dalam program Pasar Aman dari Bahan

Berbahaya adalah sebagai berikut (Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, 2013a): a. Penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan dapat direduksi secara signifikan. b. Peredaran pangan mengandung bahan berbahaya di pasar dapat dihentikan. c. Peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan di pasar dapat dihilangkan. d. Petugas pemerintah daerah mampu menjadi fasilitator Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. e. Pengelola pasar mampu menjadi tenaga pengawas peredaran bahan berbahaya dan pangan berpotensi mengandung bahan berbahaya. f. Terbentuknya gugus tugas lintas sektor di pusat dan di daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pasar secara terpadu.


BAB 3 METODE PENGKAJIAN

3.1

Waktu dan Tempat Pengkajian Kegiatan pengumpulan data dan pengkajian pelaksanaan program Pasar

Aman dari Bahan Berbahaya berlangsung pada 12-24 September 2013 di Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Badan POM RI.

3.2

Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data yang digunakan untuk mengkaji pelaksanaan program

Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dilakukan melalui penelusuran literatur melalui media cetak (booklet) dan internet (online).


BAB 4 PEMBAHASAN

Pasar Aman dari Bahan Berbahaya merupakan salah satu strategi Badan POM RI untuk mendukung pencapaian tujuan akhir dari program Pasar Sehat yang diprakarsai oleh Kementerian Kesehatan, yaitu Pasar Bersih, Aman, Nyaman dan Sehat. Di samping Kementerian Kesehatan dan Badan POM RI, terdapat lintas sektor terkait lainnya, sesuai tugas dan fungsinya serta mempunyai strategi masing-masing untuk mendukung tercapainya tujuan akhir tersebut. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya merupakan salah satu program yang diprakarsai Badan POM RI melalui Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, khususnya Subdit Penyuluhan Bahan Berbahaya dan Subdit Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya. Kegiatan ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) ke-4, yaitu jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya. Dengan dicanangkannya program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, diharapkan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan di pasar dapat diminimalisasi atau ditiadakan. Hal ini merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai karena pasar merupakan bagian penting dari peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan ke industri rumah tangga pangan. Oleh karena itu, dengan

meminimalisasi atau meniadakan bahan berbahaya

tersebut dari pasar diharapkan pangan yang mengandung bahan berbahaya dapat ikut menurun. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya, yang berhak melakukan

pengawasan

terhadap

bahan

berbahaya

adalah

Kementerian

Perdagangan. Namun, ditemukan beberapa bahan berbahaya disalahgunakan dalam pangan sehingga

Badan POM RI sebagai lembaga yang bertugas

mengawasi peredaran obat dan makanan berinisiatif untuk melakukan pengawasan bersama mengenai bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam


pangan. Dalam hal ini, pengawasan dilakukan di pasar-pasar yang tersebar di seluruh Indonesia. Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, yaitu pelaksanaan advokasi dengan pemerintah daerah setempat, komunitas pasar, dan lintas sektor terkait; penyuluhan kepada komunitas pasar; pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pasar dalam pengawasan peredaran bahan berbahaya; melakukan kampaye pasar aman dari bahan berbahaya kepada masyarakat sekitar; replikasi pasar percontohan; dan melakukan monitoring dan evaluasi pengawasan peredaran bahan berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pada program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, akan dilakukan intervensi kepada 108 pasar yang tersebar di 84 kabupaten/kota pada 31 provinsi. Program ini akan dilaksanakan selama tiga tahun, yaitu tahun 2013-2015. Program ini dicanangkan pertama kali pada bulan April 2013 di Pasar Sehat Cibubur, Jakarta Timur yang merupakan salah satu Pasar Sehat yang dikategorikan oleh Kementerian Kesehatan RI. Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dimulai dengan pelaksanaan advokasi komitmen antara Badan POM RI, pemda setempat, dan lintas sektor terkait. Substansi kegiatan ini berupa rapat advokasi yang dilakukan oleh petugas dari Pusat (Badan POM) kepada lintas sektor terkait tentang kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Tujuan advokasi ini adalah untuk menginisiasi atau menyarankan kepada lintas sektor terkait di pemerintah daerah agar memasukkan kegiatan terkait Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) daerah setempat. Sampai dengan bulan September 2013, kegiatan advokasi telah dilakukan di 16 provinsi/kota. Daftar provinsi/kota tersebut dapat dilihat pada Lampiran 3. Kegiatan setelah advokasi komitmen adalah penyuluhan kepada pedagang pasar. Penyuluhan dilakukan untuk membangun awareness para pedagang mengenai bahaya bahan berbahaya jika terdapat dalam pangan. Dengan demikian, diharapkan para pedagang tidak menjual kembali bahan berbahaya dan/atau pangan yang mengandung bahan berbahaya. Dari keseluruhan 62 pasar, sampai dengan bulan September 2013 terdapat 35 pasar yang telah dilakukan penyuluhan.


Daftar pasar yang menjadi target penyuluhan tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran 4. Untuk menginformasikan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya kepada masyarakat maka dilakukan kampanye. Kegiatan kampanye dilakukan dengan melakukan semacam pameran dan pembagian media informasi berupa leaflet, brosur dan poster serta stiker atau souvenir yang bertemakan tentang bahan berbahaya. Kegiatan ini dilakukan di suatu tempat di sekitar pasar yang mudah dijangkau oleh masyarakat sehingga konsumen yang akan berbelanja ke pasar dapat ikut berpartisipasi dalam kampanye pasar aman dari bahan berbahaya. Sampai dengan bulan September 2013 telah dilakukan kampanye di 62 pasar yang tersebar di 16 provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan target pasar yang diintervensi tahun 2013. Pengawasan peredaran bahan berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya dapat terlaksana dengan baik jika dilakukan oleh petugas yang terlatih. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka dilakukan kegiatan pelatihan terhadap petugas pasar yang selanjutnya berwenang menjadi pengawas peredaran bahan berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya. Kegiatan ini dilakukan di 16 provinsi/kabupaten/kota. Pada kegiatan ini dilatih dari tiap pasar sebanyak 2 orang sebagai petugas pengawas pasar sehingga keseluruhan petugas pengawas berjumlah 124 orang yang telah dilatih. Materi yang dilatihkan berupa materi tentang bagaimana cara identifikasi pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya dan cara uji bahan berbahaya yang terdapat dalam pangan menggunakan rapid test kit. Sebagai bahan pendukung dalam melakukan pengawasan, maka disusun modul pelatihan petugas pengawas pasar. Kegiatan ini menyusun modul pelatihan untuk dilatihkan kepada petugas pengelola pasar, yaitu modul tentang identifikasi dan cara uji bahan berbahaya pada pangan dengan menggunakan rapid test kit. Setelah melakukan sampling dan pengujian terhadap pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya, petugas pengawas pasar diharuskan untuk melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan dilaporkan ke Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. Sampai dengan bulan September 2013


data mengenai laporan hasil pengawasan belum tersedia karena pengawasan masih berjalan sampai periode tersebut. Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya merupakan kegiatan yang saling berkaitan dan dilakukan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu menciptakan pasar yang aman, bersih, dan nyaman. Program ini dapat berjalan bila komunitas pasar termasuk masyarakat luas, pemerintah daerah setempat dan pemangku kepentingan dapat terus berperan aktif dalam mendukung dan memonitor implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya di daerahnya masing-masing. Setelah tiga tahun berjalannya program ini diharapkan pihak-pihak terkait di daerah dapat secara mandiri melaksanakan pengawasan terhadap bahan berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari pihak-pihak terkait di daerah untuk tetap menjaga kontinuitas program ini.


BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya adalah pasar yang di dalamnya terdapat

komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan stakeholder terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Kegiatan yang dilakukan dalam program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, yaitu advokasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait, penyuluhan kepada pedagang, kampanye kepada masyarakat, pelatihan kepada petugas pasar, pemodelan pasar percontohan, dan monitoring serta evaluasi hasil pengawasan peredaran bahan berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pada Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang dilaksanakan mulai dari April sampai dengan September 2013, telah dilakukan advokasi di 16 provinsi, penyuluhan di 35 pasar, kampanye di 62 pasar, dan pelatihan di 62 pasar.

5.2

Saran

a. Demi tercapainya tujuan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, perlu dilakukan advokasi, penyuluhan, kampanye, dan/atau pelatihan untuk pasarpasar yang belum mendapatkan kegiatan tersebut. b. Perlu adanya kerja sama yang baik antar pihak-pihak terkait agar tujuan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dapat tercapai. c. Setelah program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya berjalan tiga tahun, diperlukan komitmen dari pihak-pihak terkait untuk tetap melaksanakan pengawasan terhadap bahan berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya melalui monotoring dan evaluasi hasil pengawasan pengawasan.


DAFTAR ACUAN

Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. (2011). Laporan Kegiatan Supervisi Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2011. Jakarta: Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, Badan POM RI. Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. (2012). Laporan Pelaksanaan Kegiatan Forum Koordinasi Daerah Pengawasan Bahan Berbahaya yang Dilarang untuk Pangan Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya TA 2012. Jakarta: Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, Badan POM RI. Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. (2013a). Booklet: Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Jakarta: Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, Badan POM RI. Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. (2013b). Pedoman Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. Jakarta: Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, Badan POM RI. Kementerian Perdagangan RI. (2009). Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Jakarta: Kemendag RI. Presiden RI. (2007). Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Jakarta. Klub Pompi Badan POM RI. (2012, Juni 5). Apakah ciri akibat keracunan pangan yang mengandung bahan berbahaya ?. November 20, 2013. http://klubpompi.pom.go.id/v4/index.php/tanya-jawab/item/241-apakahciri-akibat-keracunan-pangan-yang-mengandung-bahan-berbahaya.


LAMPIRAN


Lampiran 1. Daftar Pasar yang Dipilih pada Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya No 1 2 3 4 5 6 7

Nama Pasar Pasar Sehat Pangururan, Samosir Pasar Petisah Medan Pasar Titipapan, Medan Pasar Sentral Medan Pasar Sehat Payakumbuh Pasar Alai, Padang Pasar Tanah Kongsi,Padang

No 32 33 34 35 36 37 38

Nama Pasar Pasar Percontohan Nusukan, Turisari Pasar Nongko, Surakarta Pasar Sehat Argosari, Gunung Kidul Pasar Sehat Wates, Kulonprogo Pasar Niten, Yogyakarta Pasar Setan, Yogyakarta Pasar Demangan, Yogyakarta

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pasar Ulak Karang, Padang Pasar Sehat Panorama, Bengkulu Pasar Minggu, Bengkulu Pasar Baru Koto, Bengkulu Pasar Manggar, Belitung Timur Pasar Induk Tanjung Pandan Pasar Angso Duo, Jambi Pasar Keluarga, Jambi Pasar Talang Banjar, Jambi Pasar Percontohan Petir, Serang

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

18 19 20 21

Pasar BSD, Banten Pasar Bintaro, Banten Pasar Sehat Cibubur, Jakarta Pasar Grogol, Jakarta

49 50 51 52

22

Pasar Tebet Barat, Jakarta

53

23 24

Pasar Koja, Jakarta Pasar Johar Baru, Jakarta

54 55

25

Pasar Perontohan Karang Ampel, Indramayu Pasar Percontohan Pasalaran, Cirebon Pasar Tanjungsari, Sumedang Pasar Batu Nunggal, Bandung

56

Pasar Sehat Madyopuro, Malang Pasar Sehat Minulyop, Pacitan Pasar Percontohan PON, Blitar Pasar Tambakrejo, Surabaya Pasar Sehat Umum, Gianyar Pasar Sehat Agung, Bali Pasar Intaran, Bali Pasar Sindu, Bali Pasar Sehat Pagesangan, Mataram Pasar Percontohan Mandalika, Mataram Pasar Dasan Agung, Mataram Pasar ACC, Ampenan Pasar Sehat Lambocha, Makassar Pasar Percontohan Patalasang, Makassar Pasar Percontohan Takalasi, Makassar Pasar Pabaeng-baeng, Makassar Pasar Percontohan Marahaban, Banjarmasin Pasar Kuripan, Banjarmasin

57

Pasar Teluk Dalam, Banjarmasin

58 59

Pasar Kalindo, Banjarmasin Pasar Percontohan Mempawah, Pontianak Pasar Kemuning, Pontianak Pasar Flamboyan, Pontianak Pasar Teratai, Pontianak

26 27 28 29 30 31

Pasar Sehat Cokro, Klaten 60 Pasar Sehat Bunder, Gemolong 61 Pasar Percontohan Bekonang, 62 Nguter


Lampiran 2. Peran Kementrian/Lembaga/Instansi dalam Pasar Amar dari Bahan Berbahaya

Kementrian/Lembaga/Instansi Kementerian Kesehatan Badan POM

Kementerian Perdagangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pertanian Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kesehatan

Peran Pengembangan Pasar Sehat Pemberdayaan komunitas pasar untuk melakukan pengawasan mandiri bahan berbahaya dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya Pengawasan peredaran bahan berbahaya dan revitalisasi bangunan fisik pasar Pengembangan Pasar Ikan Higienis Pengawasan bahan berbahaya dalam produk pertanian dan peternakan Pembinaan teknis kepada pedagang di pasar dan bantuan sosial untuk renovasi pasar Mendorong peran Pemda berkomitmen pada pengembangan Pasar Sehat Pembangunan sarana prasarana pasar Mendukung pengembangan Pasar Sehat di daerah perbatasan Mendukung pengembangan Pasar Sehat untuk pariwisata Sosialiasi dan edukasi

Penyebaran informasi Pengembangan Pasar Sehat


Lampiran 3. Daftar Provinsi/Kota yang Telah Melaksanakan Advokasi

No

Provinsi

Kota

1

Sumatera Utara

Medan

2

Propinsi Sumatera Barat

Padang

3

Bengkulu

Bengkulu

4

Bangka Belitung

Belitung Timur

5

Banten

Serang

6

DKI Jakarta

Jakarta

7

Jawa barat

Cirebon

8

Jawa tengah

Surakarta

9

DI Yogyakarta

Yogyakarta

10

Jawa Timur

Surabaya

11

Bali

Denpasar

12

Nusa tenggara Barat

Mataram

13

Sulawesi Selatan

Makassar

14

Kalimantan Barat

Pontianak

15

Kalimantan Selatan

Banjarmasin

16

Jambi

Jambi


Lampiran 4. Daftar Pasar yang Menjadi Target Penyuluhan

No

Pasar

No

Pasar

1

Pasar Sehat Pangururan, Samosir

21

Pasar Tambakrejo,Surabaya

2

Pasar Petisah, Medan

22

Pasar Sehat Umum, Gianyar

3

Pasar Titipapan, Medan

23

Pasar Sehat Agung, Denpasar

4

Pasar Sehat Payakumbuh, Padang

24

Pasar Intaran, Denpasar

5

Pasar Ulak Karang, Padang

25

Pasar sehat Pagesangan, Mataram

6

Pasar Tanah Kongsi, Padang

26

7

Pasar Sehat Panorama, Bengkulu

27

Pasar Percontohan Mandalika, Mataram Pasar dasan Agung, Mataram

8

Pasar Manggar, Belitung Timur

28

Pasar Pabaeng-baeng, Makassar

9

Pasar Angso Duo, Jambi

29

Pasar Teluk Dalam, Banjarmasin

10

Pasar Percontohan Petir, Serang

30

Pasar Kemuning, Pontianak

11

Pasar Sehat Cibubur, Jakarta

31

Pasar Teratai, Pontianak

12

Pasar

Percontohan

Pasalaran, 32

Pasar Baru Koto, Bengkulu

Cirebon 13

Pasar Nongko, Surakarta

33

Pasar BSD, Serang

14

Pasar Sehat Bunder,Sragen

34

Pasar Kuripan, Banjarmasin

15

Pasar Sehat Argosari, Gunung Kidul

35

Pasar Tebet Barat, Jakarta

16

Pasar Sehat Wates, Kulonprogo

17

Pasar Demangan, Yogyakarta

18

Pasar Sehat Madyopuro,Malang

19

Pasar Sehat Minulyop,Pacitan

20

Pasar Percontohan PON,Blitar


UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents