UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS AKIBAT HUKUM ADANYA KETENTUAN NOMINEE ATAS SAHAM PADA PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM PERSEROAN TERBATAS TERHADAP KEABSAHAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS SAHAM (STUDI PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM ANTARA PT KISB DAN TCE PTE LIMITED)

SKRIPSI

KARIZZA RAKMAVIKA 0906.490.203

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA MARET 2013

analisis akibat..., Karizza Rakmavika, FH-UI, 2013

ABSTRAK Nama

: Karizza Rakmavika

Program Studi : Ilmu Hukum Judul

: Analisis Akibat Hukum adanya Ketentuan Nominee atas Saham pada Perjanjian Jual Beli Saham Perseroan Terbatas terhadap Keabsahan Penyerahan Hak Milik atas Saham (Studi Perjanjian Jual Beli Saham antara PT KISB dan TCE Pte Limited)

Konsep nominee berasal dari Pranata Hukum Trust yang berasal dari Tradisi Hukum Common Law. Dapat masuk konsep nominee-nya di Indonesia yang menggunakan Tradisi Hukum Civil Law, dilatarbelakangi oleh adanya proses perdagangan lintas negara dan proses globalisasi. Dalam praktiknya, konsep nominee dapat digunakan karena adanya sistem hukum terbuka dan asas kebebasan berkontrak pada hukum perjanjian di Indonesia. Namun perlu diingat agar suatu perjanjian sah dan memiliki kekuatan hukum maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian, salah satunya ‘sebab yang halal’. Di Indonesia, terdapat peraturan yang melarang praktik nominee atas saham, yaitu pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang Undang Penanaman Modal. Dengan adanya ketentuan tersebut maka perjanjian yang terdapat ketentuan nominee atas saham adalah perjanjian yang batal demi hukum. Kemudian, sesuai dengan ketentuan pasal 584 KUHPer, Indonesia menerapkan sistem penyerahan kausal dimana sah atau tidaknya perjanjian obligator juga akan mempengaruhi sah atau tidaknya proses penyerahan hak milik. Dengan demikian, penyerahan hak milik atas saham PT KISB yang didasari oleh perjanjian jual beli saham yang terdapat ketentuan nominee saham tidaklah sah. Kata kunci : Nominee, Perjanjian Nominee, Saham, Undang Undang Penanaman Modal, Batal demi Hukum, Penyerahan Hak Milik.

2


PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Salah satu tujuan para pendiri negara mendirikan Negara Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.1 Tujuan pendirian tersebut tercantum pada alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) dan dipertegas kembali pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Guna mewujudkan kesejahteraan umum tersebut maka Indonesia melakukan pembangunan pada berbagai sektor yang tentunya membutuhkan dana pembangunan yang sangat 2

besar.

Namun

dalam

kenyataannya,

Indonesia

tidak

mampu

melakukan

pembangunan nasional karena tidak memiliki ketersediaan dana yang cukup.3 Oleh karena itu pada akhirnya pemerintah Indonesia bersedia memanfaatkan bantuan dana yang berasal dari luar negeri melalui proses penanaman modal.4 Hal itu dilakukan dengan cara Indonesia membuka diri terhadap usaha penanaman modal asing pada tahun 1967 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.5 Meningkatnya penanaman modal asing pada periode 1967-1974, yang tidak diikuti oleh keikutsertaan peran pihak nasional pada akhirnya menimbulkan beberapa masalah, seperti bangkrutnya perusahaan-perusahaan kecil nasional, semakin lebarnya perbedaan antara golongan yang kaya dan miskin, serta membuka peluang semakin bertambahnya korupsi. Akhirnya pada tahun 1974, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan perusahan penanam modal asing untuk membentuk perusahaan dengan modal nasional minimal 20% pada saat pendirian dan dalam jangka waktu 10 tahun terhitung sejak produksi komersial harus terus meningkat hingga minimal 51%.6 Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah guna melindungi perekonomian dan

1

Indonesia (1), Undang Undang tentang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007, LN Aminnudin Ilman, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.1. 3 Ibid, hlm.2 4 Sunaryati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, (Bandung: Binacipta, 1979), hlm. 30. 5 Salim H.S dan Budi Sutrisno. Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 1 6 Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan tentang Perubahan/ Penyempurnaan Undang Undang Penanaman Nasional,( Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997), hlm. 36-37. 2

3


industri nasional dari dominasi pihak asing.7 Namun bagi penanam modal asing, kebijakan tersebut merupakan bentuk erosi kepemilikan dan kontrol terhadap manajemen perusahaan-perusahaan.8 Untuk mengatasi isu mengenai kontrol terhadap manajemen perusahaan, maka penanam modal asing menggunakan beberapa cara untuk melindungi kepentingannya, salah satunya adalah dengan menggunakan surat kuasa yang tidak dapat dicabut.9 Adanya surat kuasa yang tidak dapat dicabut tersebut menyebabkan adanya perbedaan pada kepemilikan saham, karena secara normatif mayoritas kepemilikan saham perusahaan dimiliki oleh penanam modal nasional, namun kenyataannya penanam modal asinglah yang secara substansial memiliki saham perusahaan. Perusahaan yang menggunakan surat kuasa tersebut dikenal dengan istilah “Perusahaan Ali Baba” dan merupakan praktek umum pada masa itu.10 Melihat hal itu maka pada Undang Undang Penanaman Modal yang baru, yaitu Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU Penanaman Modal”), pemerintah memasukan larangan mengenai perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain pada pasal 33 ayat (1) UU Penanaman Modal. Larangan tersebut memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya kepemilikan perseroan yang berbeda secara normatif dan substansi.11 Kemudian adanya ketentuan penanam modal asing untuk melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dan adanya kriteria serta persyaratan untuk penanaman modal pada bidang usaha tertentu, terutama syarat kepemilikan saham, menyebabkan penanam modal asing tidak dapat menguasai secara penuh akan kontrol dan manajemen akan perusahaannya. Padahal penguasaan penuh terhadap kontrol dan manajemen terhadap aktivitas-aktivitas perusahannya 7

Wolfgang G. Friedman, Joint International Business Venture,( New York: Colombia Univesity Press, 1961), hlm.130. 8 Erman Rajagukguk, Indonesianisasi Saham, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), hlm.79. 9 Arvind V. Phantak, Managing Multinational Corporation, (New York: Praeger Publisher,1974),hlm.301. 10 Charles Himawan, The Foreign Investment Process in Indonesia, (Singapura: Gunung Agung,1980), hlm. 230. 11 Indonesia(1), loc.cit,penjelasan psl. 33 ayat (1).

4


merupakan hal penting bagi penanam modal asing untuk mendapatkan keuntungan tersebut.12 Hal inilah yang umumnya mendorong penanam modal asing untuk tetap melakukan proses kepemilikan saham perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain, yaitu nama warga negara Indonesia,yang dikenal dengan istilah nominee, 13 walaupun proses ini telah dilarang pada Undang Undang Penanaman Modal. Melihat adanya fenomena pada penanam modal asing yang melakukan penyimpangan hukum dengan membuat perjanjian dan/atau pernyataan kepemilikan saham perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain, yaitu nama warga negara Indonesia (nominee), telah mendorong peneliti untuk menyusun penelitian mengenai hal tersebut. POKOK PERMASALAH Yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah: 1.

Bagaimanakah akibat hukum terhadap perjanjian yang terdapat ketentuan nominee atas saham ditinjau dari Undang Undang Penanaman Modal?

2.

Bagaimanakah akibat hukum terhadap keabsahan penyerahan hak milik atas saham perseroan terbatas yang penyerahan hak miliknya didasarkan pada perjanjian jual beli yang terdapat ketentuan nominee atas saham?

3.

Bagaimanakah akibat hukum adanya ketentuan nominee atas saham pada perjanjian jual beli saham antara PT KISB dan TCE Pte Limited terhadap keabsahan penyerahan hak milik atas saham PT KISB?

12

Erman Rajagukguk, op.cit, hlm. 79. Amrie Hakim, “Hukum Praktik Saham Pinjam Nama ( Nominee Arrangement),”http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4dafe64c121c5/hukum-praktik-sahampinjam-nama-(nominee-arrangement), diunduh: 3 November 2012. 13

5


PEMBAHASAN PENGERTIAN NOMINEE Menurut Black’s Law Dictionary, nominee memiliki arti sebagai: “ A person designated to act in place of another usually ini a very limited way; a party who holds bare legal tittle for the benefit of other or who receives and distributes funds for the benefit of others”14 Berdasarkan pengertian dari Black’s Law Dicitonary tersebut maka nominee memiliki arti sebagai orang yang bertindak untuk kepentingan orang lain secara terbatas; pihak yang tercatat secara hukum untuk kepentingan orang lain atau pihak yang menerima dan mendistribuskan keuntungan kepada pihak lain. Dari pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) pihak pada konsep nominee, yaitu:15 1. Nominee yaitu pihak yang tercatat secara hukum (legal owner) dan hanya dapat bertindak dengan terbatas sesuai dengan perjanjian ataupun perintah dari beneficiary; 2. Beneficiary yaitu pihak yang tidak tercatat secara hukum namun memiliki kuasa untuk memerintah nominee dan menikmati setiap keuntungan dan manfaat dari setiap tindakan nominee. Dimana menurut Gunawan Widjaja, terbatasnya gerak nominee itu sama seperti konsep passive trust atau trustee yang berasal dari pranata trust yang berasal dari tradisi hukum Common Law. MASUKNYA NOMINEE DI INDONESIA Dapat masuknya konsep nominee yang berasal dari Common Law dalam Indonesia yang menggunakan sistem hukum Civil Law disebabkan adanya hubungan lintas negara yang menyebabkan adanya interaksi antara masyarakat Indonesia dengan orang-orang luar yang tunduk pasa sistem hukum yang berbeda dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

16

Kemudian dalam perkembangan, konsep nominee dapat

14

Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Ed. ke-8, ( St. Paul: west, 2004), hlm. 1076. Gunawan Widjaja, “Nominee Shareholders Dalam Prespektif UUPT Baru dan UU Penanaman Modal Baru Serta Permasalahannya Dalam Praktik,” Jurnal Hukum dan Pasar Modal III (Agustus-Desember, 2008), hlm. 43 16 Kartini Muljadi, “Hukum Kontrak Internasional dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum Nasional,” dalam Pertemuan Ilmiah Tentang Perkembangan Hukum dalam Bisnis di Indonesia, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1994), Hlm. 19. 15

6


dengan masuk dan diterapkan di Indonesia dikarenakan Buku III KUHPer yang mengatur mengenai perjanjian tersebut menganut sistem terbuka (open system) dan asas kebebasan berkontrak. Dengan adanya sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak

maka para pihak yang membuat perjanjian menjadi bebas untuk

mengadakan kontrak dengan pihak manapun, bebas untuk menentukan syarat, pelaksanaanya, dan bentuk kontrak.17 Dianutnya sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak pada hukum perjanjian di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Selain itu, menurut Gunawan Widjaja, ada dan berlakunya pasal 1317 KUHPer yang mengatur mengenai perjanjian untuk pihak ketiga yang sekilas memiliki pola yang sama dengan konsep nominee, menyebabkan semakin mudah untuk diterima dan dipraktikannya konsep nominee dalam hukum kebendaan dan kekayaan di Indonesia.

NOMINEE SEBAGAI SARANA PENYELUNDUPAN HUKUM Di Indonesia, pada umumnya konsep nominee digunakan sebagai sarana penyelundupan hukum oleh orang asing. Dimana dengan menggunakan konsep nominee maka pihak yang terlarang secara hukum dapat tetap menikmati hal yang terlarang tersebut dengan mengangkat seorang nominee.

18

Dalam prakteknya,

penggunaan nominee sebagai sarana penyelundupan hukum digunakan untuk kepemilikan tanah dan saham. Dalam hal tanah disebabkan karena adanya kebijakan yang membatasi kepemilikan atas hak milik tanah sehingga pada akhirnya mendorong pihak asing untuk meminjam nama orang Indonesia untuk memiliki tanah tersebut. Seperti adanya kebijakan Vervreemding Verbod, yang melarang pengasingan atas tanah-tanah milik Indonesia bumi putera kepada golongan asing, baik Eropa maupun Timur Asing,19 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dalam hak kepemilikan saham disebabkan karena adanya kebijakanyang membatasi kepemilikan saham oleh para penanam modal, terutama bagi penanam modal asing dan pada akhirnya mendorong penanam modal itu untuk memiliki saham 17

Salim HS(1), Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Buku I,( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1 18 Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Keempat, (Bandung: Pt Citra Aditya, 1997), hlm. 107-108. 19 Ibid, hlm.108-109.

7


dengan nama orang lain, terutama orang Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang membatasi kepemilikan saham tersebut adalah pada masa lalu berupa ketentuan joint venture yang disertain dengan kewajiban divestasi saham. Sedangkan pada masa kini adanya kebijakan untuk membuat perseroan terbatas minimal oleh dua orang dan adanya Daftar Negatif Investasi. KONSTRUKSI HUKUM NOMINEE DALAM PENYELUDUPAN HUKUM Terkait dengan penggunaan konsep nominee sebagai sarana penyelundupan hukum maka perlu dilakukan adanya kontruksi hukum guna memberikan kesan agar penyeludupan hukum tersebut terkesan sah dan memiliki dasar hukum. Menurut Notaris Fully Handayani Ridwan, S.H, M.Kn, umumnya praktik nominee ini menggunakan perjanjian bawah tangan dan disertai oleh metode hutang piutang. Pada umumnya proses kontruksi hukum untuk penyeludupan huukum secara nominee ini melibatkan tiga jenis dokumen, yaitu: 20 1. Dokumen inti yang merupakan perjanjian nominee itu sendiri; 2. Dokumen Pengaman yang merupakan dokumen yang dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan juga perlindungan bagi pihak beneficiary. Dokumen pengaman untuk penyelundupan hukum atas tanah dan saham umumnya berbeda. Dimana dokumen pengaman untuk nominee atas tanah terdiri dari21 Perjanjian Pengakuan Hutang, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Surat Kuasa Mutlak, dan Perjanjian Pemberian Hak Kepada Pihak Warga Negara Asing. Sedangkan untuk nominee atas saham adalah22 Surat Pengakuan Hutang, Perjanjian Gadai Saham, Surat Kuasa untuk RUPS, dan surat Kuasa untuk menjual saham. 3. Dokumen Tambahan yaitu berupa dokumen lainnya yang dibuat antara nominee dan beneficiary untuk melengkapi kontruksi hukum proses nominee tesebut.

20

Ibid, hlm. 111 Herlina Latief, “Tanggung Jawab Notaris Terkait Praktek Nominee di Indonesia,” (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2010), hlm.22-23. 22 Ibid, hlm. 22. 21

8


NOMINEE DI PASAR MODAL Menurut Bapak Bekti Anuwar, Kepala Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Wakil Perusahaan Efek Otoritas Jasa Keuangan, pasar modal Indonesia menggunakan konsep nominee, yaitu pada saat pembukaan rekening efek dan pada sistem penitipan kolektif. Digunakannya konsep nominee pada pembukaan rekening efek dapat kita lihat pada Peraturan Bapepam No. V. D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal yang terlampirkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-476/BL/2009. Pada peraturan tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam membuka rekening efek di pasar modal maka dapat dilakukan oleh seorang nominee selama pihak beneficiary atas rekening efek tersebut dinyatakan secara jelas kepada pihak penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal. Alasan diperbolehkannya penggunaan konsep nominee pada pembukaan rekening efek ini adalah berkaitan dengan prinsip transparasi pada pasar modal Indonesia dan mencegah adanya penyelundupan hukum di pasar modal. Kemudian adanya penggunakan konsep nominee pada sistem penitipan kolektif dapat kita lihat dari ketentuan pasal 56 ayat (1) hingga (3) Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dimana berdasarkan pasal tersebut maka terjadi perbedaan kepemilikan atas efek, yang secara normatif (legal owner) tercatat atas nama Lembaga Penyimpangan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, ataupun Perusahaan Efek, sedangkan secara substansial atau material (beneficiary owner) dimiliki oleh pemilik efek tersebut. Dipergunakannya konsep nominee pada Undang Undang Pasar Modal ini dikarenakan banyaknya nilai-nilai dari Undang Undang Pasar Modal Amerika Serikat yang diadopsi dalam Undang Undang Pasar Modal Indonesia. 23

23Gunawan Widjaja (1), Transplantasi Trust dalam KUHPerdata, KUHD, dan Undang Undang Pasar Modal, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008) hlm. 596.

9


LARANGAN PRAKTIK NOMINEE ATAS SAHAM DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PENANAMAN MODAL DI INDONESIA Berbeda dengan bidang pasar modal Indonesia, penanaman modal di Indonesia melarang adanya praktik nominee atas saham. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa:24 “Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanam modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain” Dimana tujuan dari adanya ketentuan yang melarang praktik nominee atas saham tersebut adalah untuk menghindari adanya perbedaan kepemilikan atas saham secara normatif (legal owner) dengan kepemilikan secara subtansial (beneficiary owner).25 Sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang Undang Penanaman Modal, bila penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan kepemilikan saham perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain maka perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.26 SAHAM SEBAGAI BENDA BERGERAK DAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS SAHAM. Pada pasal 60 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas dan penjelasannya dinyatakan secara bahwa saham merupakan benda bergerak. 27 Pengaturan pada Undang Undang Perseroan Terbatas ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 511 butir (4) KUHPer yang menyatakan bahwa sero-sero atau andil andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan perdagangan, atau persekutuan perusahaan adalah benda bergerak menurut undang-undang.28 24

Indonesia(1), loc.cit, psl 33 ayat (1). Ibid,penjelasan psl 33 ayat (1). 26 Ibid, psl. 33 ayat (2). 27 Indonesia(2), Undang Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756, psl. 60 ayat (1) dan penjelasannya. 28 Kitab Undang Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Cet. 40,diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 2009), psl. 511 butir (4). 25

10


Kepemilikan atas saham dapat memberikan hak kepada pemiliknya berupa hak tagih ada deviden dan juga sisa hasil pembubaran perseroan terbatas. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas diatur bahwa perseroan terbatas hanya dapat menerbitkan saham atas nama. 29 Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya saham merupakan benda bergerak yaitu surat piutang atas nama. Oleh karena itu, penyerahan hak milik atas saham harus tunduk pada ketentuan penyerahan hak milik atas piutang atas nama. Di Indonesia, penyerahan piutang atas nama dilakukan secara cessie yang diatur oleh pasal 613 ayat (1) dan (2) KUHPer. Dimana berdasarkan ketentuan tersebut maka penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan membuat akta otentik ataupun bawah tangan dan disertai dengan pemberitahuan kepada debitur.30 Penyerahan secara cessie merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik seperti yang diatur pasal pasal 584 KUHPer. Berdasarkan pasal 584 KUHPer menyatakan bahwa untuk sahnya suatu penyerahan hak milik maka proses penyerahan hak milik tersebut harus didasarkan pada suatu peristiwa perdata atau rechts titel yang sah dan dilakukan oleh pihak yang berwenang.31 Berlakunya ketentuan pasal 584 KUHPer tersebut menandakan Indonesia memakai doktrin penyerahan sistem kausal. Dimana berdasarkan teori tersebut sah atau tidaknya penyerahan hak milik bergantung pada sah atau tidaknya perjanjian yang mendasari proses penyerahan itu. Dengan demikian, agar proses penyerahan hak milik atas saham menjadi sah maka saham harus dialihkan dengan perjanjian yang sah dan oleh pihak yang berwenang. Ada dan Berlakunya pasal 584 KUHPer di Indonesia, menandakan bahwa Indonesia menerapkan doktrin sistem penyerahan kausal. Dimana berdasarkan sistem kausal tersebut maka suatu perjanjian bukanlah tahap penyerahan hak mili melainkan 29

Indonesia(2), loc.cit, psl. 48 ayat (1.) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, loc.cit, psl. 613 ayat (1) dan (2). 31 Suharnoko dan Endah Hartati, Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Perancis, dan Common Law,cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 107. 30

11


baru menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun keabsahan atas perjanjian yang mendasari proses penyerahan hak milik ini akan mempengaruhi sah atau tidaknya penyerahan hak milik atas benda tersebut. STUDI PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM PT KISB TCE Pte Limited merupakan perusahaan Singapure yang bergerak di bidang energi dan batu bara. Perusahaan Singapura tersebut tertarik untuk melakukan penanaman modal di Indonesia dengan cara membeli seratus persen saham PT KISB yang telah memiiki izin pertambangan batu bara di Barito Timur. Oleh karena itu, keduanya membuat perjanjian jual beli saham pada tanggal 14 Juni 2010. Dimana merujuk pada peraturan penanaman modal, yaitu pasal 23 Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009, terdapat syarat berupa pelaporan kepada dan mendapatkan izin dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu BKPM atas perubahan penyertaan

modal

dalam

perseroan

karena

masuknya

modal

asing

yang

mengakibatkan seluruh atau sebagian modal perseroan menjadi modal asing.

32

Namun satu tahun telah berlalu, izin dari BKPM belum juga keluar. Hal inilah yang mendorong TCE Pte Limited untuk mengalihkan saham PT KISB yang telah dibelinya kepada pihak yang ditunjuk atau nominee’s TCE Pte Limited. Dimana pihak yang ditunjuk atau nominee’s TCE Pte Limited tersebut merupakan konsultan hukum mereka di Indonesia, Warga Negara Indonesia, Nyonya BIR dan TUAN AIR yang kembali dirinci pada perjanjian tambahan (Side Agreement) jual beli saham PT KISB. Adanya praktik nominee atas saham ini juga terlihat pada perjanjian jual beli saham PT KISB yang terdapat ketentuan-ketentuan yang menegaskan adanya kepemilikan saham untuk dan atas nama orang. Seperti pada perjanjian jual beli PT KISB, yaitu:

32

Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Kepala Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, peraturan Kepada BKPM No. 12 Tahun 2009, psl. 23 ayat (1) dan (2).

12


1. Pada bagian Pendahuluan butir G yang menyatakan bahwa TCE bermaksud untuk membeli baik atas namanya sendiri ataupun melalui pihak ketiga yang nantinya akan ditunjuk oleh TCE Pte Limited;33 2. Pada bagian Transaksi

butir 2.2 yang menyatakan bahwa bila pada tanggal

penyelesaian apabila pihak PT KISB belum dapat menjadi Perusahaan Modal Asing maka Saham PT KISB yang telah dibeli oleh TCE Pte Limited akan didapatkan oleh pihak yang diusulkan oleh Trindet Pte Limited. Sehingga pada bagian ini kembali ditegaskan bila ketentuan pada Perjanjian Jual Beli Saham KISB ini juga mengikat pihak yang diusulkan oleh TCE;34 3. Pada bagian Penyelesaian butir 5.2 ayat (2) yang menyatakan bila pemegang saham KISB saat ini dan TCE Pte Limited dan/ataupun pihak yang dicalonkan oleh TCE Pte Limited akan menandatangani Akta Jual Beli Saham sebagai dasar pengalihan kepemilikan hak atas saham secara sah. 35 Penegasan adanya kepemilikan saham perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain juga terdapat pada perjanjian tambahan (side agreement) perjanjian jual beli saham PT KISB, yaitu: 1. Pada bagian Definisi butir (12) akhirnya dijelaskan bahwa pihak yang ditunjuk/dicalonkan oleh Trindent Pte Limited (TCE’s nominees) untuk memiliki Saham KISB yang dibeli dan seharusnya dimiliki oleh TCE Pte Limited adalah Nyonya BIR dan Tuan AIR.36 Penunjukan 2 (dua) orang nominee ini akhirnya muncul karena PT KISB belum dapat menjadi Perusahaan Modal Asing hingga tanggal Penyelesaian; 2. Pada bagian Struktur Transaksi butir 3.3 ayat (2) dinyatakan bahwa pihak KISB telah melakukan pengumuman akan adanya pengalihan saham dari pemegang saham KISB saat ini kepada pihak yang dicalonkan oleh TCE Pte Limited,37 bukan kepada TCE Pte Limited yang membeli saham PT KISB tersebut. 3. Pada bagian Tanggal Penyelesaian butir (1) dinyatakan bahwa pada tanggal penyelesaian harus dibuat keputusan pemegang saham yang menyatakan 33

Bagian Pendahuluan Perjanjian Jual Beli Saham KISB, butir G. Bagian Transaksi Perjanjian Jual Beli Saham KISB, butir 2.2. 35 Bagian Penyelesaian Perjanjian Jual Beli Saham KISB, butir 5.2 ayat (2). 36 Bagian Definisi Side Agreement Perjanjian Jual Beli Saham KISB, butir (12). 37 Bagian Struktur Transaksi Side Agreement Perjanjian Jual Beli Saham KISB, butir 3.3 ayat 34

(2)

13


persetujuan akan pengalihan saham kepada TCE ataupun pihak yang dicalonkan TCE;38 4. Pada bagian Tanggal Penyelesaian butir (2) dinyatakan bahwa pada tanggal penyelesaian harus terjadi penandatanganan Akta Jual Beli Saham yang mengalihkan hak milik dari Pemegang Saham KISB saat ini kepada pihak yang dicalonkan TCE,39 bukan kepada TCE Pte Limited yang membeli saham PT KISB tersebut. Berdasarkan beberapa ketentuan yang menegaskan adanya kepemilikan saham perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain dan pada akhirnya dapat menyebabkan perbedaan pemilik saham secara normatif (legal owner) dengan pemilik saham secara material atau substansial (beneficiary owner) maka dapat dinyatakan bahwa perjanjian jual beli saham PT KISB adalah perjanjian yang batal demi hukum. Hal tersebut disebabkan karena perjanjian jual beli saham tersebut telah melanggar ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang Undang Penanaman Modal dan sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang Undang Penanaman Modal maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Kemudian telah dijelaskan sebelumnya bila Indonesia menerapkan sistem penyerahan kausal. Dimana keabsahan perjanjian obligator atau perjanjian yang mendasari penyerahan hak milik tersebut akan mempengaruhi sah atau tidaknya penyerahan hak milik atas benda tersebut. Oleh karena itu, dengan batal demi hukumnya perjanjian jual beli Saham PT KISB maka dapat dinyatakan bila penyerahan hak milik atas saham PT KISB tidaklah sah walaupun telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.

38

Bagian Tanggal Penyelesaian Side Agreement Perjanjian Jual Beli Saham KISB, butir (1).

39 Ibid, bagian (2)

14


PENUTUP KESIMPULAN Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka penulis akan menarik beberapa kesimpulan, yaitu: 1.

Akibat hukum pada perjanjian yang terdapat ketentuan nominee atas saham, berupa ketentuan yang menegaskan adanya kepemilikan saham perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain hingga menyebabkan adanya perbedaan kepemilikan saham secara normatif (legal owner) dan secara material atau substansial (beneficiary owner), bila ditinjau dari Undang Undang Penanaman Modal adalah batal demi hukum. Hal ini disebabkan karena perjanjian semacam itu telah melanggar ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang Undang Penanaman Modal.

2.

Akibat hukum terhadap penyerahan hak milik atas saham perseroan terbatas yang didasarkan pada perjanjian jual beli saham yang terdapat ketentuan nominee atas saham adalah penyerahan hak milik atas saham tersebut tidak sah. Hal ini dikarenakan berdasarkan Undang Undang Penanaman Modal, perjanjian yang terdapat ketentuan nominee atas saham adalah batal demi hukum. Kemudian dengan berlakunya pasal 584 KUHPer di Indonesia, Indonesia menerapkan sistem penyerahan kausal dimana sah atau tidaknya penyerahan hak milik bergantung pada sah atau tidaknya perjanjian obligator yang mendasarinya. Oleh karena itu, Dengan batal demi hukum-nya perjanjian jual beli atas saham karena ada ketentuan nominee atas saham maka penyerahan hak milik atas saham yang didasarkan oleh perjanjian tersebut menjadi tidak sah.

3.

Akibat hukum adanya ketentuan nominee atas saham pada perjanjian jual beli saham antara PT KISB dan TCE Pte Limited terhadap hak milik atas saham PT KISB adalah penyerahan hak milik atas saham PT KISB tersebut tidak sah. Ketidaksahan ini dikarenakan perjanjian jual beli atas saham PT KISB telah melanggar ketentuan atas pasal 33 ayat (1) Undang Undang Penanaman Modal dengan adanya ketentuan nominee atas saham pada perjanjian jual beli atas saham PT KISB. Ketentuan nominee atas saham tersebut pada akhinya menyebabkan saham PT KISB yang dibeli dan seharusnya menjadi milik TCE

15


Pte Limited menjadi milik pihak yang ditunjuk oleh atau nominee dari TCE Pte Limited, yaitu Nyonya BIR dan Tuan AIR. Peristiwa itu menyebabkan adanya perbedaan kepemilikan secara normatif (legal owner) dan kepemilikan secara material atau substansial (beneficiary owner). Kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang Undang Penanaman Modal, perjanjian jual beli atas saham KISB merupakan perjanjian batal demi hukum. Seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, Indonesia menerapkan sistem penyerahan kausal. Dimana pada sistem tersebut, sah atau tidaknya penyerahan hak milik bergantung pada sah atau tidaknya perjanjian. Oleh karena itu, dengan batal demi hukumnya perjanjian jual beli atas saham PT KISB tersebut, walaupun proses penyerahan hak milik atas saham PT KISB telah sesuai prosedur yang ada, namun penyerahan hak milik atas saham PT KISB tersebut adalah tidak sah karena tidak sahnya perjanjian yang mendasari proses penyerahan hak milik atas saham KISB tersebut.

SARAN Dengan demikian, berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran berupa: 1. Adanya pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi atas pelanggaran pasal 33 ayat (1) Undang Undang Penanaman Modal. Seperti misalnya memberikan sanksi yang bersifat administrative oleh BKPM berupa tidak akan mendapatkan izin atau penolakan atas pendaftaran penanaman modal bagi penanam modal yang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. 2. Adanya ketentuan yang mengatur untuk dibuatkannya akta otentik bagi perjanjian tentang penyerahan hak milik atas saham (perjanjian obligatoir). Dengan demikian akan semakin terkontrolnya praktik nominee atas saham oleh notaris.

16


3. Terkait dengan proses penanaman modal oleh TCE Pte Limited di Indonesia melalui PT KISB yang melibatkan praktik nominee atas saham, penulis menyarankan kepada konsultant hukum untuk tidak lagi membuat perjanjian nominee atas saham untuk menghindari suatu ketentuan hukum tertentu, karena pada akhirnya perjanjian tersebut akan batal demi hukum dan merugikan para penanam modal.

17


DAFTAR PUSTAKA I. BUKU Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. Naskah Akademik Peraturan Perundang- Undangan tentang Perubahan/ Penyempurnaan Undang Undang Penanaman Nasional. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1997. Badrulzaman, Mariam Dams. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional. Bandung: Alumni.1983. Budiono, Herlien. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2008. ______________. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan. Jakarta: Citra Aditya Bakti. 2009. Cahyono, Akhmad Budi dan Surini Ahlan Sjarif. Mengenal Hukum Perdata. Depok: CV Gitama Jaya. 2008. Departemen Keuangan RI- Badan Pelaksanaan Pasar Modal. Kamus Khusus Pasar Uang dan Modal. Jakarta: Departemen Keuangan RI-BAPEPAM. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1995. Drysdale, Peter. Direct Foreign Investment in Asia and The Pasific. Toronto: Univesity Pres. 1972 Erawati, Elly dan Herlien Budiono. Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian. Jakarta: PT Gramedia. 2010. Evans, Michael. Outline of Equity dan Trust. Sydney: Butterworth. 1995. Friedman, Wolfgang G. Joint International Business Venture. New York : Colombia University Press. 1961. Faudy, Munir. Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Keempat. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1997. ____________. Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2003 Garner, Bryan A. Black’s Law Dictiory. Edisi ke-8.St.Paul : West. 2004. Hartono, Sunaryati. Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia. Bandung: Binacipta. 1979. Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Djambatan. 2008. Hasbullah, Freida Husni. Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan. Jakarta: Penerbit Ind Hil-Co. Himawan, Charles. The Foreign Investment Process in Indonesia. Singapore: PT Gunung Agung. 1980. HS, Salim dan Budi Sutrisno. Hukum Investasi di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo, 2008. HS, Salim. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

18


_________. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Buku I. Jakarta: Sinar Grafika. 2008. Hudson, Alastair. Equity and Trusts. London: Cavendish Publishing.2002. Ilman, Aminnuddin. Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2007. Latief, Herlina. “Tanggung Jawab Notaris Terkait Praktek Nominee di Indonesia.” Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Depok,2010. Mamudji, Sri dan Hang Raharjo. Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah. Ed. Pra Cetak. Jakarta, 2011. Mamudji, Sri. et al. Metode Penelitihan dan Penulisan Hukum. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Muljadi, Kartini. “Hukum Kontrak Internasional dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum Nasional.” Pertemuan Ilmiah Tentang Perkembangan Hukum dalam Bisnis di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 1994. Nasarudin, M. Irsan, et. al. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Cet. Ke-6. Jakarta: Kencara Prenada Media Group. 2010. Panjaitan, Hulman. Hukum Penanaman Modal Asing. Jakarta: IND-HILL CO, 2003. Pearce, Robert of and John Stevens. The Law of Trust and Equitable Obligations. London: Butterwoths. 1998. Phantak, Arvind V. Managing Multinational Corporation. New York: Praeger Publisher, 1974 Pitlo, A. Tafsiran Singkat Tentang Beberapa Bab dalam Hukum Perdata. Diterjemahkan oleh M. Moerasad. Jakarta: PT Intermasa. 1969. Rajagukguk, Erman. Indonesianisasi Saham. Jakarta: PT Bina Aksara.1985. ________________. Hukum Investasi di Indonesia. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2006. Rajagukguk, Erman, et. al. Hukum Investasi dan Pembangunan. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010. _________________. Hukum Investasi dan Pembangunan. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011. Rumopa, Henry Rizard. “Keabsahan Perjanjian Innominaat dalam Bentuk Nominee Shareholder Agreement (Analisis Kepemilikan Saham Secara Nominee dalam Perseroan Terbatas).” Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia. Depok: 2010. Rusli, Hardijan. Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1993. Sembiring, Sentosa. Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas Edisi Revisi. Cet ke 3. Bandung: CV Nuansa Aulia. 2012. Shook, RJ. Kamus Lengkap Keuangan dan Investasi [Wall Street Dictionary]. Diterjemahkan : Roy Sembel. Jakarta: Erlangga. 2002 Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984. Subekti. Aneka Perjanjian. Cet 10. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.

19


______. Hukum Perjanjian. Cet 22. Jakarta: PT Intermasa, 2008. ______. Pokok Pokok Hukum Perdata. Cet. 32. Jakarta: Intermasa. 2005. Suhardin,Yohanes. “Peranan Negara dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 3. ( Juli- September 2010). Hlm. 390-404. Suharnoko dan Endah Hartati. Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Perancis, dan Common Law. Cet. 3. Jakarta: Kencana. 2008. Sydenham, Angela. Nutshell : Equity & Trust. London: Sweet & Maxwell. 2000. Widjaja, Gunawan. 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas. Cet. 2. Jakarta: Forum Sahabat, 2008. _______________. Transplantasi Trust dalam KUHPerdata, KUHD, dan Undang Undang Pasar Modal. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2008.

II. PERATURAN Indonesia. Undang Undang Dasar 1945. Indonesia. Undang Undang tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. UU No. 5 Tahun 1960. LN Tahun 1960 No. 104. TLN No. 2043. Indonesia. Undang Undang Pasar Modal. UU No. 8 Tahun 1995. LN Tahun 1995 No. 64. TLN No. 3608. Indonesia. Undang Undang tentang Penanaman Modal. UU No. 25 Tahun 2007. LN Tahun 2007 No. 67. TLN No.4724. Indonesia. Undang Undang tentang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007. LN Tahun 2007 No. 106,TLN No. 4756. Kitab Undang Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Cet. 40. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: PT Dian Rakyat, 2009 Presiden RI. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009. Presiden RI. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010. Badan Koordinasi Penanaman Modal. Peraturan Kepala Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal. Peraturan Kepada BKPM No. 12 Tahun 2009. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-476/BL/2009. IV. ARTIKEL Abdullah, Firdaus. “Pengalihan Saham Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.” http://hukum.kompasiana.com/2011/05/16/pengalihan-saham-perusahaanpenanaman-modal-dalam-negeri-dan-penanaman-modal-asing/. Diunduh: 3 Desember 2012

20


Ant/hrb. “Bapepam-LK Wajibkan Perusahaan Efek Buka Rekening Nasabah,” http://www.investor.co.id/home/bapepam-lk-wajibkan-perusahaan-efek-bukarekening-nasabah/27304. Diunduh: 30 Januari 2013. Hakim, Amrie. “Hukum Praktik Saham Pinjam Nama (Nominee Arrangement).” http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4dafe64c121c5/hukum-praktiksaham-pinjam-nama-(nominee-arrangement). Diunduh: 3 November 2012. Khairandy, Ridwan. “Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum.” Hukum Bisnis. Vol 26 No.3. 2009. Suwardha, Dedy. ,“Single Investor ID Solusi Perusahaan Efek Lindungi Nasabah, ” http://batam.tribunnews.com/2011/02/18/single-investor-id-solusi-perusahaneffek-lindungi-nasabah. Diunduh : 30 Januari 2013. Widjaja, Gunawan. “Nominee Shareholders Dalam Prespektif UUPT dan UU Penanaman Modal Baru Serta Permasalahannya Dalam Praktik.” Jurnal Hukum dan Pasar Modal III. (Agustus- Desember. 2008)

21


UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents