UNIVERSITAS INDONESIA. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KETIGA YANG MENERIMA HASIL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (studi kasus an

UNIVERSITAS INDONESIA

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KETIGA YANG MENERIMA HASIL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (studi kasus an. Ismail bin Janim)

TESIS

BEATRIX BERLINA PERMATA SARI NPM: 1006789053

FAKULTAS HUKUM PROGRAM PASCASARJANA SISTEM PERADILAN PIDANA JAKARTA 2012

Pertanggungjawaban pidana..., Beatrix Berlina Permata Sari, FH UI, 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama

:

BEATRIX BERLINA PERMATA SARI

NPM

:

1006789053

Tanda tangan

:

Tanggal

:

27 JUNI 2012

ii Pertanggungjawaban pidana..., Beatrix Berlina Permata Sari, FH UI, 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh Nama NPM Program Studi Judul Tesis

: : : : :

BEATRIX BERLINA PERMATA SARI 1006789053 Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Pertanggungjawaban Pidana Pihak Ketiga Yang Menerima Harta Kekayaan Hasil Dari Tindak Pidana Pencucian Uang.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Ignatius Sriyanto., SH., MH.

(

)

Penguji

: Prof. H. Mardjono Reksodiputro., SH., M.A. (

)

Penguji

: Dr. Surastini Fitriasih., SH., MH.

)

Ditetapkan di

: Jakarta

Tanggal

: 27 Juni 2012

(

iii Universitas Indonesia Pertanggungjawaban pidana..., Beatrix Berlina Permata Sari, FH UI, 2012

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua Segala puji dan syukur yang teramat dalam penulis panjatkan ke hadirat Allah Bapa di surga yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis

dapat

menyelesaikan

tesis

ini

tepat

waktu

dengan

judul

“Pertanggungjawaban Pidana Pihak Ketiga Yang Menerima Harta Kekayaan Hasil Dari Tindak Pidana Pencucian Uang” guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar magister Hukum pada program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari para pengajar di Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan para pihak yang terkait lainnya, maka tesis ini tidak akan terwujud, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada : 1.

Prof. H. Mardjono Reksodiputro., SH., MA. selaku Ketua Peminatan sekaligus dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada kami semua untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.

2.

Dr. Ignatius Sriyanto., SH., MH., selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, pemikiran yang bersifat sangat membangun serta motivasi sehingga dapat selesainya tesis ini.

3.

Dr. Surastini Fitriasih., SH., MH., selaku dosen penguji sekaligus dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan saran, pendapat, pemikiran serta kritikan yang membangun dalam pengujian tesis sehingga lulus dengan baik.

4.

Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah bersedia membagi ilmunya dalam kuliahnya yang sangat berguna.

5.

Bapak dan Ibu sekretariat program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

iv Universitas Indonesia Pertanggungjawaban pidana..., Beatrix Berlina Permata Sari, FH UI, 2012

6.

Bapak Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung RI yang telah memberikan kesempatan mengikuti kuliah program pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

7.

Terima kasih dan sembah sujudku tiada terhingga kepada kedua orangtuaku yang tercinta Adrianus Balu Done dan Demi Theresia Simanjuntak yang telah memberikan dukungannya, cinta kasihnya, pengorbanan yang tak terhingga serta dorongan semangat pantang menyerah dalam menyelesaikan kuliahku.

8.

Terimakasih kepada diriku sendiri yang berjuang dengan semangat untuk menyelesaikan tesis ini terutama disaat-saat sulit.

9.

Terima kasih kepada kakanda Adrian Cosmas Parulian beserta keluarganya.

10. Terima kasih kepada keluarga besar PMB Simanjuntak dan Keluarga besar Bajawa yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini. 11. Terima kasih kepada Tante M Deborah Simanjuntak dan keluarga yang memberikan tempat tinggal selama penulis kuliah. 12. Terima kasih kepada keluarga besar Flobamora di Padang dengan dukungan doanya. 13. Terima kasih kepada David Cook dengan iringan lagunya “always be my baby” dan juga kepada Anne Murray dengan tembang lawasnya “You needed me” yang setia menemani penulis selama proses pengetikan tesis ini. 14. Seluruh teman seperjuanganku Kelas Sistem Peradilan Pidana Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2010 (khususnya : Intan Indria Rininta, Juniati Tina Melinda Simarmata, Bang Hendra Eka Saputra, Bang Dede Hendra, Defit Tri Rizki, Mas Sigit Artantojati, mas Kenpachi, kakak Nixon Noge, Kakak John Ilef Malamassam, Reza Fachlewi, Tira Agustina, Akabudi, Agus, Arin,Reza) yang tidak pernah lelah dan tetap semangat dalam berjuang dan khususnya buat Bang Toton Rasyid, SH dan Bang Arief Mulriza Rachmad, SH

yang selalu memberikan motivasi dan keyakinan kepada

penulis. 15. Terima kasih kepada keluarga besar Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Badan Diklat Kejaksaan Agung RI, dan keluarga besar Kejaksaan RI pada umumnya yang bersedia membagi waktu, memberi spirit, semangat juga saran dan pemikiran dalam penulisan tesis ini.

v Universitas Indonesia Pertanggungjawaban pidana..., Beatrix Berlina Permata Sari, FH UI, 2012

16. Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang mungkin terlupakan dalam penyebutan dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, meluangkan pikiran, doa, harapan, memberi semangat pantang menyerah, saran, pendapat, serta kritikan yang sangat membangun sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari, karena keterbatasan yang ada pada diri penulis maka tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari para pembaca untuk membantu dalam penyempurnaan penulisan tesis ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum. Jakarta, 27 Juni 2012


vi Universitas Indonesia Pertanggungjawaban pidana..., Beatrix Berlina Permata Sari, FH UI, 2012

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NPM Program studi Peminatan Fakultas Jenis Karya

: : : : : :

BEATRIX BERLINA PERMATA SARI 1006789053 Pascasarjana Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Hukum Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive RoyaltyFree Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : ”Pertanggungjawaban Pidana Pihak Ketiga Yang Menerima Harta Kekayaan Hasil Dari Tindak Pidana Pencucian Uang” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif

ini

Universitas

Indonesia

berhak

menyimpan,

mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di

: Jakarta

Pada tanggal

: 27 Juni 2012 Yang menyatakan


vii Pertanggungjawaban pidana..., Beatrix Berlina Permata Sari, FH UI, 2012

ABSTRAK

Nama Program Studi Judul

: BEATRIX BERLINA PERMATA SARI : Magister Hukum : Pertanggungjawaban Pidana Pihak ketiga Yang Menerima Harta kekayaan dari Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang.

Di Indonesia kejahatan yang berkembang tidak hanya terbatas pada pengetahuan kejahatan jalanan (street crime) saja akan tetapi sudah timbul juga tentang kejahatan kerah putih (white collar crime) salah satunya adalah mengenai money laundering atau biasa disebut pencucian uang. Tesis ini membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pihak ketiga Yang Menerima Harta kekayaan dari Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana modus orang ketiga dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan mengenai tindak pidana pencucian uang, sistem pembuktian yang digunakan adalah sama halnya dengan persidangan pada umumnya yaitu berdasarkan alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim karena penerapan pembalikan beban pembuktian tidak selalu digunakan oleh terdakwa untuk membuktikan harta kekakayaannya di persidangan, selain itu perbankan merupakan wadah atau tempat yang sangat mendukung dalam hal terjadinya proses pencucian uang karena dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melakukan transaksi perbankannya dengan cepat, aman dan mudah. Kesemua hal tersebut dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1089/Pid.B/2011/PN Jkt Sel tanggal 19 Januari 2012 atas nama terpidana Ismail bin Janim. Kata Kunci : Tindak pidana pencucian uang, Perbankan

viii Pertanggungjawaban pidana..., Beatrix Berlina Permata Sari, FH UI, 2012

ABSTRACT Name Study program Title

: BEATRIX BERLINA PERMATA SARI : Magister of Law : Criminal Liability To a Third Side Who Receives Assets From The Proceed Of Crime Money Laundering.

In Indonesia, the advance crime is not limited by the street crime but the white collar crime has arise is money laundering. This thesis discusses about criminal liability to a third side who receives assets from the proceed of crime money laundering. The goal of my research to knowledge how the third party act in money laundering crime. This research is normative law research and empirical law research. The results of this study is that during the process inspection in court about money laundering crime, evidence system used is the same as the trial in general is based on evidence added with confidence of judges because reversal of the burden of proof as the application is not always used by the defendant to prove his property in court, other than that banking is a container or a place that is very supportive in terms of money laundering process as exploited by the actors to doing banking transaction quickly, securely, easily. All of this, can be seen in the decision letter of Jakarta Selatan district court No. 1089/Pid.B/2011/PN Jkt Sel dated January 19, 2012 in the name of Ismail bin Janim. Key words : Money Laundering, Banking

ix


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ................................................ HALAMAN PENGESAHAN............................................................................. KATA PENGANTAR ....................................................................................... HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ....................... ABSTRAK ............................................................................................................. ABSTRACT ........................................................................................................... DAFTAR ISI .......................................................................................................... DAFTAR TABEL ..................................................................................................

BAB 1

PENDAHULUAN .......................................................................... 1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................ 1.2 Pernyataan Permasalahan ...................................................... 1.3 Pertanyaan Penelitian ............................................................. 1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian .............................................. 1.5 Manfaat Penelitian ................................................................. 1.6 Kerangka Teori ...................................................................... 1.7 Definisi Operasional ............................................................... 1.8 Metode Penelitian ................................................................... 1.9 Sistematika Penulisan ............................................................

BAB 2

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. ............................................................................................. 2.1 Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Umum ...................... 2.1.1. Pengertian Tindak Pidana……………………………. 2.1.2. Pengertian Pencucian Uang………………………….. 2.1.3. Pencucian Uang merupakan Suatu Proses…………… 2.2 Peraturan Anti Pencucian Uang di Indonesia ......................... 2.2.1. Faktor-faktor Pendorong Pencucian Uang………….... 2.2.2.Asas-asas Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang…………………. ....... 2.3 Hukum Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang . 2.3.1. Arti pembuktian, Hukum Pembuktian dan Alat bukti pada umumnya ............................................................. 2.3.2. Pembalikan Beban Pembuktian pada Tindak Pidana Pencucian Uang……………………………………… 2.3.3. Hukum Pembuktian Terhadap Pihak Ketiga Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang……………...............

Hal i ii iii iv vii viii ix x xii 1 1 11 12 12 13 13 16 17 20

21 21 21 29 30 33 33 35 42 42 46 52

x Universitas Indonesia Pertanggungjawaban pidana..., Beatrix Berlina Permata Sari, FH UI, 2012

BAB 3

BAB 4

BAB 5

HUBUNGAN PERBANKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA ............................................................................ 3.1 Perbankan sebagai Sarana Pencucian Uang ........................... 3.1.1 Ketentuan Rahasia Bank ............................................ 3.1.2 Prinsip Mengenal Nasabah ........................................ 3.2 Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan ............................. 3.2.1 Transaksi Yang Mencurigakan Dengan Menggunakan Transaksi Tunai ................................... 3.2.2 Transaksi Yang Mencurigakan Dengan menggunakan Rekening Bank 3.2.3 Transaksi Yang mencurigakan Dengan Melibatkan Karyawan Bank .......................................................... KEPUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA .......................................................................................... 4.1 Contoh Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berhubungan Dengan Bank ................................................... 4.1.1. Kasus Pencucian Uang Atas Nama Terpidana Ismail bin Janim…………………………………………….. 4.1.2. Fakta-fakta Hukum………………………………… ... 4.1.3. Pasal-pasal Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilanggar…………………………………………….. 4.2 Analisa kasus an. Ismail bin Janim .........................................

57 57 57 63 66 66 69 69

73 73 73 81 85 94

PENUTUP ...................................................................................... 5.1 Kesimpulan ............................................................................ 5.2 Saran ......................................................................................

101 101 104

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................

105

xi Universitas Indonesia Pertanggungjawaban pidana..., Beatrix Berlina Permata Sari, FH UI, 2012

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Pidana Minimum dan Maksimum ...............................................

Hal 38

Tabel 5.1

Alur Transaksi Pencucian Uang ..................................................

102

xii Pertanggungjawaban pidana..., Beatrix Berlina Permata Sari, FH UI, 2012

1

BAB BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kejahatan selalu mempunyai struktur sosialnya sendiri dan karena itu mempunyai penampilannya sendiri pula yang ditentukan oleh karakteristik sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. 1 Untuk Indonesia (dan negara-negara berkembang lainnya) maka pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan

sekarang

mempunyai

dampaknya

pula

pada

timbul

dan

berkembangnya kejahatan. 2 Di Indonesia kejahatan yang berkembang tidak hanya terbatas pada pengetahuan kejahatan jalanan (street crime) saja akan tetapi sudah timbul juga tentang kejahatan kerah putih (white collar crime) salah satunya adalah mengenai money laundering 3 atau biasa disebut pencucian uang. Menurut Sarah N Welling, money laundering dimulai dengan adanya dirty money atau “uang kotor” atau “uang haram”. 4 Menurut Welling uang dapat menjadi kotor dengan 2 (dua) cara:

1

Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, ( Jakarta : Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007). Hal.111. 2

Ibid, Hal.111.

3

Istilah pencucian uang (money laundering) pertama kali muncul pada tahun 1920-an ketika para Mafia di Amerika Serikat mengakusisi atau membeli usaha Laundromats (mesin pencuci otomaatis). Ketika itu anggota mafia mendapatkan uang dalam jumlah besar dari kegiatan pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol illegal serta perdagangan narkotika. Oleh karena anggota mafia diminta menunjukkan sumber dananya agar seolah-olah sah atas perolehan uang tersebut maka mereka melakukan praktek pencucian uang. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan seolah-olah membeli perusahaan-perusahaan yang sah dari kegiatan usaha (laundromats) tersebut. Alasan pemanfaatan usaha laundromats tersebut karena sejalan dengan kegiatan usaha laundromats yaitu dengan menggunakan uang tunai (cash). Cara seperti ini ternyata dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan bagi pelaku kejahatan seperti Alphonse Capone. (Lihat Tim Modul PUSDIKLAT kejaksaan RI, Modul Tindak Pidana Money Laundering, ( Jakarta : Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pusat Pendidikan dan pelatihan), 2009. Hal.4. 4

Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, ( Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2007). Hal.7.

Universitas Indonesia


2

1. Melalui pengelakan pajak (tax evasion) n pajak (tax evasion) Yaitu memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. 2. Memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum. Yaitu teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu antara lain ialah penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap, perjudian gelap, penyuapan, terorisme, pelacuran, perdagangan senjata, penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi, penyelundupan imigran sgelap dan kejahatan kerah putih. Dalam perbuatan tax evasion, asal-usul semula dari uang yang bersangkutan adalah halal tetapi uang tersebut kemudian menjadi haram karena tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Sedangkan pada cara yang kedua, uang tersebut sejak semula sudah merupakan uang haram karena perolehannya melalui cara-cara yang ilegal. Dalam Black’s Law Dictionary, money laundering diartikan sebagai berikut : the act of transferring illegally obtained money through legitimate people or accounts so that its original source cannot be traced.” 5 Perbuatan seperti ini semakin meningkat manakala para pelaku menggunakan cara-cara yang lebih canggih (sophisticated crimes) dengan memanfaatkan sarana perbankan ataupun non perbankan yang juga menggunakan teknologi tinggi yang memunculkan fenomena cyber laundering 6. Berdasarkan hal tersebut di atas, Indonesia pada tahun 2002 telah melakukan kriminalisasi

5

Bryan A Garner, Black’s Law Dictionary, Eight edition (ST Paul Minnesota: Thomson West Pubhlising Co, 2004) hal 1027. 6

Setelah makin maraknya transaksi perbankan secara elektronikn, antara lain berupa electronic transfer (wire transfer system) yang memungkinkan organisasi-oraganisasi kejahatan maupun bisnis yang sah dan nasabah-nasabah perbankan yang sah untuk memindahkan dengan cepat dana dari rekening (account) mereka dari satu bank ke bank lain ke seluruh dunia, pencucian uang yang dilakukan dengan cara itu disebut cyberlaundering dan teknik paling mutakhir pencucian uang. Lihat: Sutan Remy Sjahdeini, op.cit, Hal.53.



3

pencucian uang 7 yaitu dengan diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) dan telah mengalami beberapa kali perubahan yang diawali dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 dalam Pasal 1 Angka 1: Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah. 8 Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2010 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 No. 122 disahkannya UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa : Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. 9 Mengenai tindak pidana Pencucian Uang dalam UU No. 8 tahun 2010 diatur dalam Bab II Pasal 3, pasal 4 dan pasal 5, yaitu :

7

1. 2. 3.

Paling sedikit ada 3 (tiga) tujuan kriminalisasi pencucian uang yaitu : Pencucian uang merupakan masalah yang serius bagi dunia internasional, maka harus dilakukan kriminalisasi; Aturan anti pencucian uang dipandang sebagai caraa yang paling efektif untuk mencari pemimpin organisasi kejahatan ekonomi (leaders of organized criminal enterprise); Bahwa pelaku pencucian uang lebih mudah ditangkap daripada menangkap pelaku kejahatan utamanya (predicate offence); (Lihat Yenti Garnasih, Kriminalisasi Pencucian Uang (money laundering),(Jakarta : Universitas Indonesia fakultas Hukum Pascasarjana, 2009). Hal.64.



4

Pasal 3 : Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) Pasal 4 : Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) Pasal 5 : (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dari definisi tersebut di atas, tampak ciri dari kejahatan ini, yaitu bahwa kejahatan ini bukan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan atas hasil kejahatan utama (core crime). Penentuan core crime dalam pencucian uang pada umumnya disebut sebagai predicate offence atau unlawful actifity atau predicate offense, yaitu menentukan jenis kejahatan apa saja yang hasilnya dilakukan proses pencucian uang. Selain itu dalam kejahatan pencucian uang terdapat dua kelompok pelaku yaitu kelompok yang berkaitan langsung dengan Universitas Indonesia


5

core crime yang disebut principle violater dan kelompok kedua yang sama sekali tidak berkaitan langsung dengan core crime misalnya penyedia jasa keuangan, baik lembaga perbankan maupun non perbankan, akuntan atau bahkan para lawyer. 10 Dapat disimpulkan bahwa Pencucian uang atau money laundering adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap dirty money atau uang haram, yaitu uang yang perolehannya berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana. Selain itu nominal uang yang dicuci biasanya luar biasa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global. Adapun tujuan seseorang atau organisasi kejahatan melakukan pencucian uang adalah agar asal-usul uang tersebut tidak diketahui atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Secara umum terdapat tiga pola dalam pencucian uang yaitu sebagai berikut : 1. Tahap Placement, merupakan tahap dimana para pelaku tindak pidana memasukkan hasil kejahatannya ke dalam sistem keuangan, misalnya menyetor uang ke bank. Dalam hal ini, terdapat pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan memecah uang tunai dalam jumlah besar menjadi jumlah kecil ataupun didepositokan di bank atau dibelikan surat berharga seperti misalnya saham-saham atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang lainnya atau melakukan transfer uang ke dalam valuta asing. 11

10

http:www.badilag.net/data/ARTIKEL/EKONOMI%20SYARIAH/kriminalitas%20uang.pdf di unduh pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 pada pukul 20.21 wib. 11

Tim Modul Pusdiklat Kejaksaan RI,Op.cit,.hal 53



6

Dalam hal penempatan uang hasil kejahatan di bank (placement), pemerintah di sejumlah negara lebih menitikberatkan pengaturan mengenai simpanan nasabah di bank atau lembaga keuangan lainnya dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan subjektif adalah dengan menerapkan Prinsip Know Your Costumer (KYC). Kedua, pendekatan objektif adalah dengan mewajibkan penyedia jasa keuangan yang lebih dari batasan jumlah (threshold) yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (lihat : Syed Waqar hasib, “why the global Anti-Money laundering Regime is Ill-Equipped to fight The war On terrorism, and what to Do About It”, Master of Arts in Law and Diplomacy Thesis, The Fletcher School, Tufts University, 2004). 12 2. Tahap kedua adalah layering, merupakan upaya untuk memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui proses transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit rail) asal usul dana. Dalam hal ini, terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan sumber dana “haram” tersebut. Layering dapat pula dilakukan melakukan pembukaan sebanyak

mungkin

rekening

perusahaan-perusahaan

fiktif

dengan

memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama dinegara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi kejahatan pencucian uang. 13 3. Ketiga tahap integration yaitu tahap menggunakan uang yang telah di “cuci” melalui placement atau layering kemudian dialihkan kedalam kegiatankegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan. 14

12

Ibid, hal 53

13

Ibid, hal 54

14

Yunus Husein, Negeri Sang Pencuci Uang, (Jakarta : Pustaka Juanda Tigalima, 2008).

Hal.105.



7

Proses pendeteksian kegiatan pencucian uang baik pada tahap placement, layering maupun integration akan menjadi dasar untuk merekontruksi asosiasi antara uang atau harta hasil kejahatan dengan si penjahat. Pada umumnya praktik Money Laundering tidak mudah pemberantasannya. Menurut Prof Dr Sutan Remy Sjahdeini, SH paling sedikit ada 10 (sepuluh) faktor pendorong yaitu 15 : 1. Faktor Globalisasi Seperti diungkapkan oleh Pino Arlacchi, Executive Director dari US Offices for Drug Control and crime Prevention pada pertengahan 1998 sebagai berikut

: Globalization has turned the

international financial system into a money launderer’s dream, and his criminal process siphons away billions of dollars per year from economic growth at a time when the financial health of every country affects the stability of the global market place. 2. Faktor Kedua adalah sangat cepatnya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang paling mendorong maraknya pencucian uang adalah teknologi di bidang informasi, yaitu dengan munculnya internet yang memperlihatkan perkembangan kemajuan yang luar biasa. Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut, maka batas-batas negara menjadi tidak berarti lagi. 3. Faktor ketiga adalah ketentuan rahasia bank yang sangat ketat dari negara yang bersangkutan. 4. Faktor keempat adalah belum diterapkannya asas ”Know Your Customer” bagi perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya secara sungguh-sungguh di negara tersebut.

Yang dapat menimbulkan

maraknya praktik-praktik money laundering di suatu negara adalah dimungkinkannya oleh

ketentuan perbankan

dinegara tersebut

seseorang menyimpan dana di suatu bank dengan menggunakan nama samaran atau tanpa nama. 5. Faktor kelima adalah karena makin maraknya electronic banking, yang antara lain diperkenannya ATM (automated teller machine) dan wire 15

Sutan Remy Sjahdeini,op.cit, hal 39.



8

transfer. Electronic banking telah memberikan peluang bagi para pencuci uang untuk melakukan pencucian uang model baru melalui jaringan internet yang diseFaktor keenam adalah yang merupakan penyebab maraknya praktik pencucian uang ialah munculnya jenis uang baru yang disebut electronic money atau e-money, sehubungan dengan maraknya electronic commerce atau e-commerce melaui internet. 6. Faktor keenam adalah yang merupakan penyebab maraknya praktik pencucian uang ialah munculnya jenis uang baru yang disebut electronic money atau e-money, sehubungan dengan maraknya electronic commerce atau e-commerce melaui internet. 7. Faktor ketujuh adalah dimungkinkannya penggunaan secara berlapis pihak pemberi jasa hukum (lawyer) untuk melakukan penempatan dana. Dengan cara pelapisan tersebut, pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan dana atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang itu di suatu bank. Sering pula terjadi bahwa pihak lain tersebut juga bukan pemilik yang sesungguhnya dari dana itu, tetapi hanya sekedar menerima amanah atau kuasa dari pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, penyimpan dana tersebut juga tidak mengetahui siapa pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut karena dia hanya mendapat amanah dari kuasa pemilik. Bahkan sering terjadi bahwa orang yang memberi amanat kepada penyimpan dana yang memanfaatkan uang itu di bank ternyata adalah lapis yang kesekian sebelum sampai kepada pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, terjadi estafet secara berlapislapis secara estafet itu adalah kantor-kantor pengacara. 8. Faktor kedelapan adalah adanya ketentuan undang-undang mengenai keharusan merahasiakan hubungan antara lawyer dan kliennya dan



9

antara akuntan dengan kliennya yang berlaku dinegara tersebut. Dana simpanan di bank-bank sering mengatasnamakan suatu kantor pengacara. 9. Faktor kesembilan adalah tidak bersungguh-sungguhnya pemerintah dan perbankan negara serta pengguna jasa keuangan lainnya dari negara

yang bersangkutan

untuk

memberantas

praktik-praktik

pencucian uang. Dengan kata lain, pemerintah yang bersangkutan memang laundering

dengan

sengaja

itu

berlangsung

membiarkan

praktik-praktik

dinegaranya

karena

negara

money yang

bersangkutan memperoleh keuntungan dari dilakukannnya penempatan uang-uang haram itu di perbankan negaranya. Keuntungan yang diperoleh misalnya, terkumpulnya dana di perbankan negara tersebut yang sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan, atau terkumpulnya dana itu memungkinan perbankan negara tersebut memperoleh banyak keuntungan dari penyaluran dana itu, yang lebih lanjut akan dapat memberikan kontribusi berupa pajak yang besar kepada negara. 10. Faktor kesepuluh adalah tidak atau belum adanya undang-undang pemberantasan pencucian uang di negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, yang menjadi pendorong maraknya kegiatan pencucian uang disuatu negara adalah karena tidak dikriminalisasikannya perbuatan pencucian uang di negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, negara yang

bersangkutan

tidak

memiliki

undang-undang

tentang

pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana. Belum adanya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang dinegara tersebut biasanya juga karena adanya keengganan dari negara tersebut untuk bersungguh-sungguh ikut memberantas praktik money laundering di negaranya seperti telah diterangkan di atas.Faktor tidak



10

atau belum adanya undang-undang pemberantasan pencucian uang di negara yang bersangkutan. Kejahatan Money Laundering tidak hanya merupakan permasalahan di bidang penegakan hukum, namun juga menyangkut ancaman keamanan nasional dan internasional suatu negara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang telah menjadi perhatian Internasional sehingga diperlukan kerjasama baik bilateral maupun multilateral. Adapun standar Internasional untuk mencegah dan memberantas money laundering ditetapkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) 16 Dengan demikian setiap negara, tak terkecuali Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari standar internasional tersebut. Setiap negara tidak hanya sekedar dituntut untuk memiliki undang-undang anti pencucian uang saja, tetapi ketentuan-ketentuan dari undang-undang itu juga harus mengakomodir dan sesuai dengan standar internasional, yaitu The Forty Recommendation 17 yang dikeluarkan oleh FATF tersebut. Konsekuensinya, bagi negara yang tidak membuat undang-undang anti pencucian uang atau undang-undang anti pencucian uang yang dibuat oleh negara itu tidak mengakomodir atau tidak sesuai dengan The Forty Recommendations dari FATF tersebut akan terkena Counter-measure 18 dari negara-negara anggota FATF yang merupakan negara-negara besar yang 16

The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) adalah sebuah badan antar pemerintah (inter-govermental body) yang didirikan oleh G-7 summit di Paris pada Juli 1989 yang semula bertujuan untuk memerangi Money Laundering. Lihat : Sutan Remy Sjahdeini, op.cit, hal 80 17

Pada tahun 1990 FATF telah menyusun dan mengeluarkan 40 rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh anggotanya. Rekomendasi ini dikenal sebagai Forty Recommendations. Pada tahun 1996 rekomendasi tersebut direvisi berdasarkan pengalaman selama 6 tahun sebelumnya dan untuk mencerminkan terjadinya perubahanp-perubahan dalam masalah-masalah pencucian uang. Forty Recommendations tersebut menetapkan kerangka dasar bagi upaya-upaya anti pencucian uang (the basic framework for anti-money laundering efforts) dan dirancang untuk dapat diaplikasikan secara universal, rekomendasi tersebut meliputi criminal juctice system dan penegakan hukum (law enforcement);sistem keuangan (financial system) dan peraturannya, dan kerjasama internasional (international co-operations). Lihat Sutan Remy Sjahdeini, op.cit. Hal.89. 18

Negara yang tidak menerapkan standar internasional, misalnya tidak memiliki undangundang pemberantasan tindak pidana pencucian uang akan terkena tindakan balasan (counter measures) yang dilakukan oleh negara anggota FATF dan anggota organisasi sejenis yang bersifat regional. (Lihat: Yunus Husein, op.cit. Hal.123)



11

menentukan perekonomian dunia. Di Indonesia sendiri pembentukan lembaga khusus yang menangani masalah pencucian uang dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jadi secara yuridis PPATK telah ada sejak diundangkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002. 19

1.2 Pernyataan Permasalahan : Perbankan sebagai salah satu sarana paling efektif dalam money laundering, bagaimana lembaga keuangan ini menjadi ajang aktivitas criminal bagi kalangan white collar crime

perlu

disiasati lebih dini. Dalam praktik

perbuatan tindak pidana pencucian uang terdapat beberapa pembagian atau pengkategorian perbuatan-perbuatan tindak pidana pencucian uang 20 yang disebut sebagai tipologi pencucian uang yang dibagi menjadi beberapa bagian antara lain ada yang disebut dengan tipologi dasar modus orang ketiga yaitu : dengan menggunakan seseorang untuk menjalankan sesuatu perbuatan tertentu yang diinginkan oleh pelaku pencucian uang. Perbuatan tersebut dapat dengan menggunakan atau mengatasnamakan orang ketiga atau orang lain yang bisa menjadi orang ketiga yang berlainan atau tidak sama dan tidak hanya satu orang saja. Orang ketiga tersebut dapat berbuat dan mempunyai kendaraan atas namanya sebagai contoh adalah mobil tetapi dipakai oleh pelaku pencucian uang atau mempnyai asset property, perusahaan dan dapat dijalankan oleh orang ketiga tersebut ataupun oleh pelaku asli, namun namanya memakai orang ketiga. Dalam proses pencucian uang perbuatan tersebut merupakan pelapisan (layering). Saat ini Indonesia sedang dihebohkan dengan kasus pencucian uang yang 19

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 15 tahun 2002, Pasal 18 ayat (1) diatur bahwa dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dengan Undang-undang ini dibentuk PPATK. 20

Tb Irman S, Hukum Pembuktian Pencucian Uang ( Jakarta : MQS Pubhlising, 2006).

Hal.89.



12

diduga dilakukan oleh Inong Malinda Dee. Dia dituduh menganggsir dana nasabah platinum Citibank, citigold Rp. 16,6 miliar, saat itu ia menjabat menjadi Senior Relations Manager Citibank Landmark Jakarta Selatan. 21 Dimana Malinda Dee menggunakan uang nasabahnya untuk melakukan beberapa transaksi yang sengaja dilakukan dengan cara menstransfer dan melakukan penarikan tunai yang tujuannya untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang. Oleh karena itu akan dibahas dalam penelitian tesis ini mengenai pertanggungjawaban pidana pihak ketiga yang menerima harta kekayaan hasil dari tindak pidana pencucian uang. (studi kasus atas nama terpidana Ismail bin Janim).

1.3 Pertanyaan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan pernyataan permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah : 1.

Bagaimana sistem pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang pihak ketiga di Indonesia?

2.

Bagaimana mengetahui keterlibatan dari perbankan terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pihak ketiga di Indonesia ?

3.

Bagaimana keputusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pihak ketiga?

1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini bermaksud memperoleh data serta jawaban masalah-masalah yang berkenaan dengan Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak ketiga yang ikut menikmati hasil kejahatan dari tindak pidana pencucian uang, sehingga dapat dibuat suatu deskripsi secara rinci untuk 21

Anton Aprianto, Skenario Gayus untuk Malinda (Jakarta: PT Tempo Inti Media, Tbk 2011), Hal.96.



13

menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Maka secara ringkas tujuan penelitian sebagai berikut : 1. Untuk menganalisa bagaimana sistem pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang pihak ketiga. 2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan dari perbankan terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pihak ketiga 3. Untuk menganalisa keputusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pihak ketiga 1.5 Manfaat Penelitian Penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban pidana pihak ketiga yang menerima harta kekayaan hasil dari tindak pidana pencucian uang” (studi kasus atas nama terpidana Ismail bin Janim) diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan sumbangan pemikiran yaitu : 1. Bagi para akademisi dan mahasiswa fakultas hukum; diharapkan tesis ini akan memberikan informasi dan pengetahuan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana pihak ketiga yang menerima harta kekayaan hasil dari tindak pidana pencucian uang. 2. Bagi para praktisi hukum dan pengamat hukum; diharapkan dapat memberi gambaran yang memadai tentang ruang lingkup dan aktifitas tindak pidana pencucian uang terhadap pihak ketiga yang menerima hasil kejahatan dari tindak pidana pencucian uang.

1.6 Kerangka Teori Dalam penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis untuk memberikan landasan yang mantap, pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. 22

22

Ronny H Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta:Ghalia, 1982), hal 37.



14

Penelitian ini menggunakan teori sebagaimana yang dikatakan oleh Jeremy Bentham yang menekankan bahwa umat manusia menurut kodratnya ditempatkan

dibawah

pemerintahan

dua

penguasa

yang

berdaulat:

ketidaksenangan dan mencari kesenangan. Kebahagiaan tercapai, jika ia memiliki kesenangan dan bebas dari kesusahan 23 Karena menurut kodratnya tingkah laku manusia terarah pada kebahagiaan, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk, sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin orang. 24 Moralitas suatu tindakan harus ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia. Dengan demikian, Bentham sampai pada principal of utility yang berbunyi ”the greatest happiness for the greatest number” Yang mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesarbesarnya dan mengurangi penderitaan. Ide pokok dari Bentham adalah masyarakat harus diatur dengan baik, kalau institusi-institusi yang berkepentingan dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan kepuasan yang sebesar mungkin bagi semua orang termasuk masyarakat itu 25. Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan kita pribadi maupun untuk kebijaksanaan pemerintah, misalnya dalam menentukan hukum pidana. Pemidanaan menurut Bentham hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar. 26 Dari sekian banyak kasus kejahatan Kerah Putih atau White Collar Crime sektor perbankan merupakan objek yang paling sering menjadi sasaran pelaku

23

Muhamad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi krisis terhadap Hukum, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal 181. 24

Ibid, hal 181.

25

Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Theo Huijber, Filsafat Ilmu Dalam Lintasan Sejarah, (Bandung : yayasan Kanisius, 1982), hal 118. 26

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung:Citra Aditya Bhakti, 2000), hal 267.



15

kejahatan berdimensi baru itu. 27 Karena kejahatan kerah putih dilakukan oleh orang-orang terpelajar dan biasa bekerja dibelakang meja tulis dengan berpakaian rapi serta berdasi. Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Hussein, menilai koordinasi antar aparat di Indonesia tergolong rendah untuk pembongkaran kasus pencucian uang (money laundering). 28 Dalam proses pencucian uang perbuatan dengan menggunakan pihak ketiga disebut dengan proses pelapisan (layering) yaitu pada tahap pelapisan pelaku pencucian uang berusaha mengurangi dampak jejak diatas kertas asal mula suatu uang atau asset, lapisan transaksi berupa unit-unit usaha yang nampak dipermukaan atau mekanisme penutupan lainnya dijalankan. 29 Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. 30 Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam tindak pidana pencucian uang digunakan sistem pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 35 Undang-undang tindak Pidana Pencucian uang yang berbunyi : “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana” 31 beban pembuktian terbalik ada pada terdakwa. Pada tindak pidana pencucian uang yang harus dibuktikan adalah asal usul harta kekayaan 27

Marulak Pardede, Masalah money Laundering di Indonesia, (Jakarta:Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 1994/1995), hal 32. 28 http: //www. Voanews.com / Indonesian / news / kurangnya – koordinasi – Persulit – pembongkaran -kasus-Pencucian-Uang-122159109.html, diunduh pada hari jum’at tanggal 30 September 2011 pada pukul 13.15 wib. 29

Tb Irman S, op.cit, hal 93.

30

Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, (Bandung:Mandar Maju,2003). Hal. 11 31

Pasal 35 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.



16

yang bukan berasal dari tindak pidana, misalnya bukan berasal dari korupsi, kejahatan narkotika serta perbuatan haram lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa Pasal 35 tersebut adalah berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik.

1.7 Definisi Operasional Konsep yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini guna menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang hendak diteliti dan memudahkan pemahaman serta menyamakan persepsi di dalam penulisan tesis ini. Berikut ini akan diberikan pengertian (definisi) dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 1. Modus Orang Ketiga adalah dengan menggunakan seseorang untuk menjalankan sesuatu perbuatan tertentu yang diinginkan oleh pelaku pencucian uang. Perbuatan tersebut dapat dengan menggunakan atau mengatasnamakan orang ketiga atau orang lain yang bisa menjadi orang ketiga yang berlainan atau tidak sama dan tidak hanya satu orang saja. 32 2. Pencucian Uang adalah Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. 33 3. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. 34 4. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. 35 32

Tb Irman S, loc.cit

33

Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No.8, LN no. 122 tahun 2010, TLN no. 5164, pasal 1 angka 1 34

Ibid, pasal 1 angka 2



17

5.

Transaksi Keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan,

penyetoran,

penarikan,

pemindahbukuan,

pentransferan,

pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlaah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. 36 6. Sistem Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. 37

1.8 METODE PENELITIAN a) Metode Pendekatan Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 38 Kemudian sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan, untuk membahas permasalahan penelitian adalah melalui pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach)

39

.

Sedangkan penelitian hukum empiris dengan cara meneliti data primer, yang langsung di lapangan. 40 b) Jenis dan Sumber Data Data sekunder dalam penulisan ini meliputi :

35


36


37

Hari Sasangka dan Lily Rosita,Ibid. Hal. 11 Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), hal 13. 38

39

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Hal. 93-95. 40

Soerjano Soekanto, op.cit, hal 14.



18

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) b. Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP. c. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) dan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 e. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. f.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, mencakup : a. Literatur dan buku-buku yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. b. Makalah, hasil penelitian, hasil-hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. c. Berbagai artikel baik dari media cetak maupun elektronik, dan lainlain. 3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier dan sekunder, dalam



19

hal ini yaitu kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus InggrisIndonesia, ensiklopedia dan lain-lain.

c) Metode Pengumpulan Data Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tesier merupakan data yang digunakan untuk penelitian hukum normatif. Untuk memperoleh data yang dapat melengkapi penulisan ini maka juga digunakan data primer. Data primer ini untuk memperoleh gambaran langsung mengenai jawaban dari pertanyaan penelitian. langsung dari obyek penelitian yaitu Tim Jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Pegawai Bank Indonesia, serta pihak terkait lainnya. Selanjutnya dalam rangka memperoleh data primer dan data sekunder yang akurat untuk penulisan tesis ini, maka dilakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut : a. Studi Kepustakaan. Studi untuk menemukan bahan-bahan yang berkaitan dengan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu juga menggunakan media lainnya seperti internet. b. Studi Lapangan. Dalam melakukan studi lapangan penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Badan Diklat Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dalam rangka untuk menentukan kapasitas dan kapabilitas serta relevansinya dengan penelitian ini untuk menghasilkan data primer yang akan menunjang atau melengkapi data sekunder sebagaimana yang telah diterangkan diatas.



20

Setelah data dikumpulkan maka dilakukan analisa data sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 41 Analisa dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan sifat deskriptif analitis. Hasil studi kepustakaan berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder serta hasil wawancara dikumpulkan. Selanjutnya semua data tersebut diolah dan dianalisis secara komprehensif guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. 1.9 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri dari 4 bab, yaitu sebagai berikut: Bab 1, merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang permasalahan yang menjadi bahasan penelitian. Selanjutnya menjelaskan pernyataan permasalahan, pertanyaan penelitian, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, defenisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian. Bab II, membahas tentang pengertian tindak pidana, pengertian pencucian uang dan sistem pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang. Bab III, membahas tentang perbankan sebagai sarana dalam pencucian uang yang mencakup didalamnya tentang rahasia bank, prinsip mengenal nasabah dan transaksi keuangan yang mencurigakan. Bab IV, contoh kasus tindak pidana pencucian uang yang berhubungan dengan kegiatan bank, pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan yang mencakup didalamnya tentang fakta-fakta hukum dan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang yang dilanggar. Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

41

Soetandyo Wigjosoebroto Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta:Gramedia, 1991), hal 269.



21

BAB 2 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 2.1. Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Umum 2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda strafbaar feit, istilah lain yaitu delict yang berasal dari bahasa latin delictum, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik 42. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Nederland, maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaar feit itu ke dalam bahasa Indonesia. 43 Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak menerjemahkan strafbaar feit itu, Utrecht menyalin istilah strafbaar feit menjadi peristiwa pidana, rupanya Utrecht menerjemahkan istilah feit secara harfiah menjadi peristiwa karena istilah “peristiwa” itu meliputi suatu perbuatan (handelen atau doen-positif) atau suatu melalaikan (verzuim atau nalaten, niet-doen-negatif) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu), peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa hukum (rechsfeit) yaitu suatu peristiwa

kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh

hukum 44. Sama dengan Utrecht, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana. Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian

42

Yesmil Anwar, Sistem Peradilan Pidana, Konsep, komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), Hal.288. 43

Andi Hamzah, Pengantar Dalam Hukum Pidana di Indonesia (Jakarta: PT Yarsif Watampone, 2010), Hal.115. 44

E Utrecht, Hukum Pidana I, (Bandung: Universitas Padjajaran, 1958), Hal.251.



22

yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain 45 Dalam hal ini Prof Mr Kartanegara lebih condong untuk menggunakan istilah “delict” yang telah lazim dipakai, Simons mengatakan bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur yaitu 46 : 1. Suatu perbuatan manusia (menselijk handelingen) dengan handeling dimaksudkan tidak saja “eendoen” (perbuatan), akan tetapi juga “een nalaten” (mengakibatkan) 2. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut. Mengenai istilah strafbaar feit, Pompe S.F dalam buku SR Sianturi yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana Indonesia mengatakan bahwa 47 : “Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (penggunaan ketertiban hukum) terhadap pelaku yang mempunyai kesalahan untuk pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan menjamin kesejahteraan umum” Istilah tindak pidana itu pun tidak disetujui oleh Moeljatno, antara lain dikatakan bahwa “tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata “tindak pidana” baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kata “perbuatan”. Moeljatno

48

menggunakan

istilah

perbuatan

pidana

yang

didefinisikan beliau sebagai 49 : 45

Ibid, Hal.115.

46

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana kumpulan Kuliah, (Balai Lektur Mahasiswa, 1996),

Hal.65. 47

Andi Hamzah, op.cit, Hal.293.

48

Ibid, Hal.294.

49

Moeljatno,Asas-Asas hukum Pidana , (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), Hal. 54.



23

“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut” Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut 50 : 1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya; 2. Antara larangan (yang ditujukan kepada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orang), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan peruatan tadi ada hubungan erat pula; 3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu; Disamping mengemukakan istilah yang tepat yakni perbuatan pidana, Moeljatno juga menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana dan istilah tindak pidana merupakan suatu istilah yang tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut : 1. Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal yang konkret (padahal strafbaar feit sebenarnya abstrak) yang menunjuk pada kejadian tertentu, misalnya matinya orang, yang tidak penting dalam hukum pidana.jika peristiwa matinya orang dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan orang lain. 2. Sementara itu, pada istilah tindak pidana, perkataan “tindak” tidak menunjukkan pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan keadaan konkret, seperti kelakuan, gerak gerik atau sikap jasmani, yang lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak. Andi Hamzah setuju dengan pendapat Moeljatno agar di Indonesia memakai saja istilah “perbuatan” bukan dengan maksud sebagai terjemahan istilah “feit” tetapi sejajar dengan itu, karena perbuatan berarti

50

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), Hal.71.



24

meliputi pula baik perbuatan positif maupun pengabaian (nalaten).

51

Walaupun tidak ada penjelasan resmi tetapi para ahli hukum sudah berusaha untuk memberikan arti dari istilah tersebut. Dalam ilmu pengetahuan, banyak digunakan istilah delik sedangkan sekarang ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, misalnya Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 6 tahun 1982 tentang Tindak Pidana Hak Cipta, UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Suatu perkembangan signifikan yang merupakan jawaban atas pertanyaan kita selama ini, telah ditunjukkan oleh para pembentuk undang-undang dalam RUU KUHP dengan memberikan defenisi tentang apa itu “tindak pidana”, penjelasan mana tidak kita temukan dalam KUHP yang berlaku saat ini yaitu 52 : Pasal 11 RUU KUHP menentukan : (1) Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. (3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 11 ayat (2) RUU KUHP diketahui bahwa defenisi “tindak pidana” adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana

51

Andi Hamzah, Op.cit, Hal.121.

52

Republik Indonesia, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2008



25

serta bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. 53 Di Indonesia, berbagai peraturan yang dapat diancam dengan sanksi pidana terutama telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP pada dasarnya mengatur mengenai 3 (tiga) hal yakni : Buku Kesatu

: Aturan Umum

Buku Kedua

: Kejahatan

Buku Ketiga

: Pelanggaran

Akan tetapi, selain KUHP terdapat perbuatan-perbuatan lain yang diancam dengan pidana dan diatur di dalam berbagai peraturan perundangundangan lainnya. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang ada pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif 54. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaankeadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah 55 : 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)

53

Yesmil Anwar, Op.cit, Hal.291.

54

P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), Hal.193. 55

Ibid, Hal.193.



26

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP 56 3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll. 4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedache raad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP 57 5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP 58 Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah 59 : 1. Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid 2. Kualitas dri si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP 60 3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Roeslan Saleh mengatakan bahwa bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai 56

Pasal 53 ayat (1) menyebutkan : mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 57

Pasal 340 KUHP menyebutkan “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. 58

Pasal 308 “Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya denagn maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuhnya” 59 P.A.F Lamintang,op.cit, Hal.195. 60

Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh Pengadilan, diancam dengan pidana penjaraa paling lama satu tahun empat bulan: 1. Jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbautanperbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian diderita oleh perseroan, maskapai, atau perkumpulan; 2. Jika yang bersangkutan dengan maksud untuk menangguhkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan, turut membantu atau mengizinkan peminjaman uang dnegan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahuinya tak dapat dicegah keadaan pailit atau penyelesaiannya.



27

pidana karena perbuatan itu. 61 Lebih lanjut dikemukakan, pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain tindakan itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut. Namun demikian, menurut Moeljatno perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana karena perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. J.E Jonkers berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sendi daripada pengertian kesalahan yang luas, yang tidak boleh dicampuradukkan dengan yang disebutkan dalam pasal 44 KUHP 62. Tidak mudah untuk menentukan syarat umum pertanggungjawaban pidana. J.E Jonkers menyebut ada 3 syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu 63 : a) Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan b) Mengenai maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu c) Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat. Apabila pelaku mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana, ia akan dijatuhi pidana sebaliknya walaupun telah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana, ia tidak akan dijatuhi pidana. Dengan demikian, asas tiada pidana tanpa

61

M. Arief Amrullah, op.cit, Hal 100

62

Pasal 44 KUHP menyebutkan bahwa : (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau teraganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. (3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. 63

P.A.F Lamintang, op.cit, Hal.148.



28

kesalahan merupakan asas fundamental dalam pertanggungjawaban pelaku karena telah melakukan tindak pidana. 64 Disamping itu, sebagaimana yang ditulis oleh Roeslan Saleh bahwa pada umumnya yang bertanggungjawab atas perbuatan pidana adalah orang yang disangka telah melakukan perbuatan itu atau dengan kata lain, seseorang bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya sendiri. Akan tetapi dalam hal tertentu, orang juga bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Hal itu yang disebut dengan Vicarious liability. 65 Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, yang perlu dipertanyakan, “siapakah pelaku atau subjek

hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan

selanjutnya dijatuhi dengan pidana beradasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut Barda Nawawi Arief dalam hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan adalah pelaku, yaitu orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. 66 Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 nya merumuskan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Hal tersebut berarti subjek hukum pidana menurut undang-undang tersebut disamping manusia alamiah (natuurlijk person) yang selama ini sudah demikian diatur dalam KUHP, juga manusia dalam hukum (juridical person) atau korporasi. 67

64

M. Arief Amrullah, op.cit, Hal.101.

65

Ibid, Hal.103.

66

Ibid, Hal.103.

67

Ibid, Hal.103.



29

2.1.2. Pengertian Pencucian Uang Dalam sejarah hukum bisnis munculnya istilah Money Laundering di mulai di negara Amerika Serikat sejak tahun 1830, kala itu para mafia di negeri Paman Sam tersebut dalam rangka memutihkan uangnya membeli perusahaan-perusahaan di sana yang banyak dibeli dengan uang “panas” seperti ini adalah perusahaan pencucian pakaian (laundromats) yang kala itu sangat terkenal. Sedangkan uang yang diputihkan tersebut umumnya berasal dari kejahatan seperti uang hasil penjualan minuman keras secara ilegal, uang hasil perjudian dan uang hasil pelacuran. Akan tetapi, kemudian (tahun 1980 an) ternyata kegiatan pencucian uang ini semakin marak, dengan maraknya kegiatan haram seperti perdagangan obat bius misalnya. Karena itu kemudian muncul istilah narco dollar atau drug money, suatu istilah yang digunakan terhadap uang yang berasal dari hasil perdagangan narkotika. Perkembangan selanjutnya metode pencucian uang ini dilakukan dengan menggunakan institusi perbankan atau pihak perantara finansial lainnya seperti fund manager misalnya. Uang haram tersebut dimasukkan ke dalam sistem perbankan atau sistem penanaman modal lainnya sehingga uang tersebut bercampu baur dengan uang lainnya sehingga

eksistensinya

sudah

semakin

sulit

dilacak

dan

tidak

teridentifikasi lagi. 68 Seperti disinggung di atas pencucian uang itu sendiri adalah suatu proses untuk menyembunyikan hasil tindak kejahatan dan dengan segala cara berusaha untuk dimanfaatkan kembali dengan cara dan mekanisme apapun dengan harapan dapat menyelamatkan “harta kekayaan”

tersebut.

Secara

sederhana

definisi

tersebut

dapat

disederhanakan menjadi “suatu proses untuk membuat uang kotor terlihat bersih” Kegiatan pencucian uang lazimnya melibatkan serangkaian transaksi bertingkat dengan tujuan untuk menyembunyikan sumber atau 68

Munir Fuady, Hukum perbankan Modern, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2004),

Hal.156.



30

asal-usul kekayaan/aset tersebut sehingga dapat dipergunakan tanpa ada gangguan atau hambatan. Transaksi tersebut lazimnya dilakukan melalui tiga tahapan yaitu Placement, Layering dan Integration 69. Melalui proses seperti digambarkan diatas maka para pelaku berusaha untuk mengubah hasil-hasil tindak kejahatan yang ilegal tersebut menjadi alat pembayaran yang sah. Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 17 April 2002 disahkannya Undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya awal untuk memberantas tindak pidana pencucian uang. Pengertian Pencucian Uang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 25 tahun 2003 yaitu: Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2010 disahkannya Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa : Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

2.1.3. Pencucian Uang Merupakan Suatu Proses Ada banyak cara untuk mencuci uang dan metode pencucian uang sangat bervariasi. Metodenya dapat berkisar dari pembelian dan penjualan kembali barang mewah (misalnya rumah, mobil atau perhiasan) sampai 69

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I halaman 5-6



31

membawa uang melewati jaringan bisnis sah internasional yang rumit dan perusahaan-perusahaan-perusahaan yang pada pokoknya ada hanya sebagai badan hukum yang punya nama tanpa kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha. Dalam banyak kejahatan, hasil awal berbentuk tunai yang harus memasuki sistem keuangan dengan berbagai cara 70. Oleh karena itu, pelaku kejahatan harus memasukkan uang tunai kedalam sistem keuangan dengan berbagai cara sehingga uang tunai tersebut dapat di

konversi

menjadi

bentuk

yang

dapat

lebih

mudah

diubah,

disembunyikan atau dibawa. Dengan berbagai cara dan menggunakan metode-metode yang semakin canggih. Salah satu usaha yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktik pencucian uang adalah dengan membentuk undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut. Dengan adanya Undang-undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas. Secara umum ada tiga tahap dalam proses pencucian uang: penempatan, penghilangan jejak dan integrasi yang digambarkan dalam penjelasan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu sebagai berikut: a. Penempatan (placement) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Karena pada tahap placement dianggap sebagai 70

Ragam kejahatan itu antara lain: a) Perdagangan narkotika dan obat-obatan (narkoba) secara gelap (drug trafficking); b) Perjudian gelap (illegal gambling); c) Penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (smuggling of contraband alcohol, tobacco,pornography); (d) Penyuapan (bribery) ; (e) Pelacuran (Prostitution); (f) Perdagangan senjata (arms trafficking); (g) Terorisme (terrorism); (h) Penyelundupan imigran gelap (people smuggling); (i) Kejahatan kerah putih (white collar crime) NHT Siahaan, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005), Hal.10.



32

langkah mudah untuk melakukan pendeteksian maka berbagai negara memusatkan perhatian dalam pemberantasan pencucian uang pada tahap ini. Berdasarkan hal itu peraturan perundang-undangan anti pencucian uang, mewajibkan pelaporan dan langkah untuk mendeteksi asal dana yang tidak wajar misalnya pada bank, perusahaan asuransi dan perusahaan real estate. 71 b. Transfer (layering) yakni upaya untuk menstransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan 72 (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa tahap layering ini merupakan tahap penghilangan jejak. c. Menggunakan harta kekayaan (integration) yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (clean money), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Pada tahap ini uang haram yang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk yang sesuai dengan aturan hukum, dan telah berubah menjadi legal, ada tulisan

71

Yenti Ganarsih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering) (Jakarta : Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2007). Hal.56. 72

Penyedia Jasa keuangan di atas diartikan sebagai penyedia jasa di bidang keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. (Lihat Penjelasan Atas undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang hal. 29)



33

yang menyebutkan bahwa cara tersebut juga disebut spin dry yang merupakan gabungan antara repatriation dan integration. 73 Pada tahap integration misalnya uang hasil illegal logging, illegal wildlife trade, atau korupsi / suap, yang telah di placement-kan atau di layering diinvestasikan ke dalam bisnis kelapa sawit atau bisnis property, langsung diinvestasikan ke dalam bisnis pengangkutan atau jasa perkreditan (BPR), uang tunai dari hasil illegal logging atau korupsi diinvestasikan ke dalam bisnis resmi misalnya bisnis resort atau hotel. 74

2.2. Peraturan Anti Pencucian Uang di Indonesia 2.2.1. Faktor-faktor Pendorong Pencucian Uang Keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel penegakan hukum, antara lain materi atau substansi, aparat, sarana dan prasarana, serta budaya hukum. Dalam kaitannya dengan peranan para penegakan hukum, selain dituntut menjadi aparat penegak hukum yang profesional dan proposional, sangat diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara penegak hukum yang satu dengan penegak hukum yang lainnya (integrated criminal justice system) dalam proses menjalankan sistem peradilan pidana di Indonesia. Terutama dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia, kerjasama dan koordinasi tersebut perlu diperluas dengan lembaga-lembaga atau badan-badan non penegak hukum seperti penyedia jasa keuangan, tenaga-tenaga ahli dan PPATK. Praktek money laundering tidak mudah pemberantasannya, hal ini dikarenakan begitu banyaknya faktor-faktor yang menjadi pendorong 73

Yunus Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang (Bandung : Books terrace & Library, 2007), Hal.6. 74 NHT Siahaan, loc.cit.



34

maraknya perkembangan kegiatan pencucian uang di berbagai negara sehingga diperlukannya aturan-aturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yang saat ini semakin bertambah marak. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini 75 mengenai faktor-faktor pendorong pencucian uang, N.H.T Siahaan 76 juga berpendapat tentang faktor-faktor penyebab pencucian uang yang jika disimpulkan bahwa yang paling mempengaruhi adalah dari sektor perbankan seperti faktor rahasia bank, belum diterapkannya asas Know Your Customer, maraknya e-money 77 ataupun ATM yang berkembang pesat. 75

Sebagaimana telah dijelaskan pada halaman 7

76

faktor-faktor penyebab pencucian uang adalah : 1. Faktor Rahasia Bank (bank secrecy) yang begitu ketat. Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya, menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh. 2. Penyimpanan dana secara “anonymous saving passbook accounts” ketentuan Perbankan memberi kemungkinan untuk nasabah menyimpan dananya dengan menggunakan nama samaran atau tanpa nama (anonim). Austria telah dicurigai sebagai salah satu pangkalan bagi para money launderer di Eropa yang membolehkan orang perorangan atau organisasi membuka rekeningnya di bank secara tanpa nama (anonymous saving passbook acounts). Akibatnya The Financial Action Task Force (FATF), telah merekomendasikan supaya terhitung 15 Juni 2000, Austria disuspen (suspended) sebagai anggota FATF atas hal sistem perbankannya tersebut. 3. Adanya ketidaksungguhan dari negara-negara untuk melakukan pemberantasan praktik pencucian uang dengan sistem perbankan. Ketidakseriusan demikian adalah karena suatu negara memandang bahwa penempatan dana-dana di suatu bank sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan. 4. Munculnya sistem teknologi perbankan secara elektronik, dengan apa yang disebut dengan 76 electronic money atau E-money . Sistem perbankan ini dapat bertransaksi dengan sistem internet (cyberpayment), yang kemudian dimanfaatkan oleh para pencuci uang dengan apa yang disebut cyberlaundering. 5. Faktor selanjutnya ialah karena dimungkinkannya praktik layering (pelapisan), dimana sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya atau siapa sebagai penyimpan pertama tidak lagi diketahui jelas, karena deposan yang terakhir hanyalah sekedar ditugasi untuk mendepositnya di suatu bank. Pemindahan demikian dilakukan beberapa kali sehingga sulit dilacak petugas. 6. Adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan lawyer dengan klien adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan. Akibatnya, seorang lawyer tidak bisa dimintai keterangan mengenai hubungannya dengan kliennya. 7. Belum adanya peraturan-peraturan money laundering di dalam suatu negara. Beberapa negara, termasuk Indonesia yang belum membuat sistem pengaturan hukumnya, menjadikan praktik money laundering menjadi subur. 77

E-Money dimaksudkan untuk digunakan sebagai pengganti uang logam (coins) atau uang kertas (banknotes) untuk tujuan melakukan pembayaran secara elektronik. E-Money dapat dibawa



35

Dari faktor-faktor yang disebutkan diatas tidak tertutup kemungkinan masih adanya faktor-faktor lain yang mendorong terjadinya tindak pidana pencucian uang sejalan dengan perkembangan waktu dan teknologi

yang semakin canggih sehingga makin banyak

yang

mempengaruhi praktek pencucian uang saat ini. Sejalan dengan perkembangan teknologi canggih terutama teknologi dalam bidang komputer dan telekomunikasi, maka bank-bank termasuk bank-bank di Indonesia, memanfaatkan dan menerapkan teknologi canggih itu paling sedikit untuk empat tujuan, yaitu : untuk keperluan administrasi; untuk menyajikan data bagi manajemen dalam rangka pengambilan keputusan; untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada nasabah; serta untuk jasa-jasa bank yang baru. 78

2.2.2. Asas-asas Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pemberlakuan Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana yang diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 adalah langkah utama dalam peraturan anti pencucian uang Indonesia untuk pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Hal-hal penting yang tercakup dalam undang-undang ini antara lain 79 : a. Menjadikan kegiatan pencucian uang sebagai kejahatan; b. Menjadikan “pembiayaan terorisme, pembiayaan tindakan teroris dan pembiayaan organisasi teroris” sebagai suatu kejahatan yang dapat dihukum;

dalam sejumlah peralatan-peralatan elektronik (electronic devices) termasuk magnetic swipe card, smart card, computer memory, mobile phone personal digital assistant, dan digital TV set. E-money dapat diambil dari suatu rekening bank pada ATM atau dengan gunakan ”smartphone” 78 Marulak Pardede, Mengungkap Kejahatan Intelektual (White Collar Crime), (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis,2001), Hal 42. 79

Ramelan, Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan ( Jakarta :Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, 2008). Hal.13.



36

c. Mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan untuk mengajukan Laporan Transaksi Mencurigakan dan Laporan Transaksi Tunai; d. Mengeliminir ketentuan atau prinsip kerahasiaan perbankan bagi kegiatan penyelidikan, penyidikan penuntutan tindak pidana pencucian uang; e. Menempatkan

beban

pembuktian

kepada

terdakwa

untuk

membuktikan bahwa asetnya bukan merupakan hasil dari kejahatan; f. Mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)

sebagai

badan

independen

untuk

mencegah

dan

memberantas tindak kejahatan pencucian uang; g. Menetapkan hukum acara tambahan dalam pembekuan dan penyitaan hasil tindak pidana; h. Menentukan kerahasiaan untuk laporan transaksi mencurigakan; i. Memperkuat mekanisme bantuan hukum timbal balik di bidang pidana; j. Mengijinkan PPATK untuk mengambil tindakan atas perkembangan baru yang diidentifikasi di konvensi-konvensi internasioanl atau rekomendasi

internasional

untuk

mencegah

dan

memberantas

kejahatan pencucian uang dengan cara yang taat asas dengan peraturan perundang-undangan Indonesia; Apabila diperhatikan dengan seksama Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003, dapat ditarik beberapa asas yang tercakup di dalamnya yang membedakan dari Undangundang tindak pidana lainnya. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut 80 : 1. Pelakunya adalah setiap orang Pengertian setiap orang meliputi orang perseorangan dan korporasi yang terdiri dari kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi 80

ibid, Hal.14.



37

baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 3). Badan hukum di Indonesia terdiri dari : Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan Indonesia Maatchapij op Andelen (IMA), sementara perkumpulan orang dapat berupa: Firma, Commanditaire Vennoootschap (CV) dan sebagainya. 2. Pidananya bersifat Kumulatif dan Alternatif Pasal 3 sampai dengan 11 mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana diatur ancaman pidananya bersifat kumulatif seperti tersebut dari rumusan pasal-pasalnya yang berbunyi”...dipidana penjara paling lama...dan denda paling sedikit...” dengan adanya perkataan

“dan”

menunjukan

pemidanaan

bersifat

kumulatif,

sementara ada kekhususan pada Pasal 11 yang pada intinya memberikan alternatif kepada terpidana apabila tidak mampu membayar denda yang telah dijatuhkan. a. Percobaan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pembantuan atau Pemufakatan Jahat melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dipidana sama dengan dengan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dan dianggap sebagai delik yang sudah selesai (Pasal 3 ayat (2)) b. Setiap orang (orang perorangan dan korporasi) yang diluar wilayah Indonesia memberikan bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan untuk terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dipidana sama sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (diatur dalam Pasal 7) c. Pidana tambahan, hanya mengatur mengenai pidana tambahan terhadap korporasi yaitu berupa pencabutan izin usaha dan atau pembubaran korporasi yang diikuti likuidasi (diatur dalam Pasal 5 ayat (2))



38

d. Dalam

hal

terpidana

tidak

mampu

membayar

denda

sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan III, denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan lamanya pidana tersebut harus tercantum dalam putusan pengadilan, bila tidak dicantumkan denda tersebut tidak bisa digantikan dengan hukuman badan (diatur dalam Pasal 11) e. Direksi, pejabat, atau pegawai penyedia jasa keuangan dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK (diatur dalam Pasal 17A) f. Adanya pidana minimum dan Maksimum Pidana yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah mengenai batas hukuman minimum dan batas hukuman maksimumnya, sehingga mencegah Hakim menjatuhkan putusan yang dianggap tidak adil, misalnya orang yang melakukan penggelapan besar hanya dihukum percobaan selama 1 tahun (hal tersebut berarti si terpidana tidak ditahan) sementara ada seorang ayah yang mencuri sebotol susu untuk anaknya yang lapar dihukum 1 (satu) tahun penjara.

Pasal

Hukuman Badan

Hukuman denda

Minimal

Maksimal

Minimal

Maksimal

3

5 tahun

15 tahun

100 juta

15 milyar

5

-

-

-

15 milyar+1/3

6

5 tahun

15 tahun

100 juta

15 milyar

7

5 tahun

15 tahun

100 juta

15 milyar



39

8

-

-

250 juta

1 milyar

9

-

-

100 juta

300 juta

10

1 tahun

3 tahun

-

-

10A(3)

1 tahun

3 tahun

-

-

10A(4)

5 tahun

15 tahun

-

-

17A(3)

3 tahun

5 tahun

100 juta

1 milyar

2.1. Pidana Minimum dan Maksimum g. Presiden dapat membentuk Komite Koordinasi Nasional atas usul Kepala PPATK (Pasal 29B) h. Penyidik,

Penuntut

Umum,

atau

Hakim

berwenang

memmerintahkan kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana (Pasal 32) i. Penyedia Jasa Keuangan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (Pasal 15) j. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang maka penyidik, penuntut umum atau hakim yang berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa dan tidak berlaku ketentuan mengenai rahasia perbankan (Pasal 33) k. Hakim memerintahkan penyitaan terhadap Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana yang belum disita oleh penyidik atau penuntut umum (Pasal 34) l. Dikenal adanya pembuktian terbalik (Pasal 35) m. Dapat diadili secara in-absentia (Pasal 36)



40

Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan bahwa harta kekayaan terdakwa yang telah disita, dirampas untuk negara (Pasal 37) n. PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim wajib merahasiakan identitas saksi dan pelapor (Pasal 39) o. Kerjasama Bantuan Timbal Balik Internasional (Pasal 44A) Setiap perbuatan kejahatan dalam kegiatannya apabila dilihat dari rumusan delik dalam hukum pidana maka perbuatan itu harus dapat dibuktikan, dalam rumusan delik menunjukan apa yang harus dibuktikan menurut hukum pidana, semua yang tercantum dalam rumusan delik harus dibuktikan menurut aturan hukum pidana. Dalam tindak pidana pencurian mengandung unsur-unsur atau delik sebagai berikut : a.

Barang siapa

b.

Mengambil suatu barang

c.

Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

d.

Dengan maksud untuk memilikinya

e.

Secara Melawan Hukum Masing-masing unsur berdiri sendiri dan harus dibuktikan, berdiri

sendiri dapat dikatakan bahwa antara unsur yang satu dengan yang lain tidak ada yang sama, sejenis atau mempunyai pengertian yang mirip atau sama artinya sehingga tidak bisa dikelompokkan. Dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang, terdapat beberapa unsur yang bisa dikelompokkan dan mengandung suatu pengertian yang sama, misalnya dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 tahun



41

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 81 yaitu : 1. Setiap orang 2. Menerima atau menguasai 3. Penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau penukaran 4. Harta kekayaan 5. Diketahuinya atau patut diduganya 6. Merupakan hasil pidana Ini merupakan unsur-unsur delik tertulis yaitu persyaratan tertulis untuk dapat dipidana maka semua unsur harus dituduhkan dan dibuktikan. Sehingga dalam unsur tindak pidana pencucian uang terdapat unsur pokok yang harus selalu ada di dalam setiap perbuatan tindak pidana pencucian uang yaitu 82 : 1. Kegiatan berarti Transaksi 81

Dilihat dari rumusan Pasal 6 diatas, terdapat beberapa unsur penting yang harus dibuktikan, yaitu : a. Unsur setiap orang Pengertian setiap orang dalam undang-undang ini meliputi orang perorangan dan korporasi yang terdiri darai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 3). Badan hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, sementara perkumpulan orang dapat berupa firma, CV dan sebagainya. b. Unsur yang menerima atau menguasai Dalam unsur ini harus dilihat adanya perbuatan yang menerima ”penempatan”, pentransferan, pembayaran, hibah atau sumbangan, penitipan atau penukaran” Unsur ini merupakan unsur kebalikan dari unsur perbuatan pencucian uang pada Pasal 3, dimana dalam hal ini kegiatan pelaku adalah pasif yakni menerima penempatan, pentransferan, pembayaran dan sebagainya. c. Unsur diketahui dan Patut diduga Dilihat dari adanya uraian unsur-unsur diketahui dan patut diduga dapat dikatakan bahwa pasal tersebut diliputi oleh kesengajaan (diketahui) tetapi mungkin pula diliputi kealpaan (patut diduga) d. Unsur merupakan hasil tindak Pidana Penguraian unsur merupakan hasil tindak pidana, harus mengacu pada Pasal 2, dimana dalam pasal tersebut telah dicantumkan sejumlah kejahatan pokok dan bahkan kejahatan lainnya yang belum diatur pada saat ini yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang merupakan kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan si pelaku pencucian uang sehingga dalam unsur ini yang harus dibuktikan adalah bahwa harta kekayaan itu bersalah dari kejahatan. 82

Tb Irman S, op.cit. Hal.57.



42

2. Sesuatu berarti Harta Kekayaan 3. Perbuatan berarti Melanggar Hukum Tetapi dalam prosesnya selalu perbuatan melanggar hukum terjadi lebih dulu yang menghasilkan harta kekayaan, kemudian ditransaksikan.

2.3. Hukum Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang 2.3.1.Arti Pembuktian, Hukum Pembuktian dan Alat Bukti pada Umumnya Yang dimaksud dengan pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan 83. Membuktikan menurut R Subekti ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan 84. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perselisihan. Martiman Projokawidjojo mengemukakan, membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk meyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Di dalam hukum acara pidana mengandung hukum pembuktian, sehingga hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, maka sumber hukum adalah undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Dalam Hukum Acara Pidana sistem 83

M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding,Kasasi dan Peninjauan Kembali ( Jakarta : Sinar Grafika, 2000), Hal.252-253. 84

R Subekti, Hukum Pembuktian ( Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2010), Hal.1.



43

hukum pembuktiannya dinamakan sistem negatif menurut undang-undang, sistem mana terkandung dalam pasal 294 (1) RIB (Reglement Indonesia yang diperbarui), yang berbunyi sebagai berikut : ” Tiada seorangpun dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alatalat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah tejadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya” Sistem ”negatif menurut undang-undang” tersebut di atas, mempunyai maksud sebagai berikut: 1.

Untuk mempersalahkan seorang terdakwa (tertuduh) diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan dalam undangundang.

2.

Namun demikan, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut. Dalam sistem tadi, yang pada akhirnya menentukan nasibnya si

terdakwa adalah keyakinan hakim. Jadi, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa itu ia harus membebaskannya. Apabila dalam suatu kegiatan dalam proses hukum atau praktik menemui kesulitan dalam penerapan, maka dipakai yurisprudensi-yurisprudensi atau doktrin. Dengan demikian sumber hukum pembuktian adalah undangundang yurisprudensi, dan doktrin atau ajaran. Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus dan guna mengetahui fakta di persidangan. 85 Pembuktian dalam hukum acara 85

Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), ( Bandung : PT Citra Adytia Bakti, 2006). Hal.1-2.



44

pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum. Dari semua tingkatan itu, maka ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti telah ditentukan oleh undang-undang dengan tidak diperkenankannya untuk leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian, termasuk terdakwa tidak leluasa untuk mempertahan sesuatu yang dianggapnya benar diluar dari undang-undang. Karenanya hakim harus cermat, sadar dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian, yang ditemukan selama dalam pemeriksaan persidangan, dan mendasarkan pada alat bukti yang secara limitatif ditentukan menurut pasal 184 KUHP 86. Alat bukti 87 adalah apa saja sepanjang ketentuan Undangundang dapat dijadikan guna pembuktian sesuatu (KUHAP Pasal 184). Dimana dengan alat-alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan umtuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, Penuntut Umum, terdakwa atau Penasihat Hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja dan tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penilaian sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai ”kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti yang sah. Pembuktian di luar jenis alat bukti

86

M Yahya Harahap, op.cit Hal.252.

87

Zainul Bahri, Kamus Umum Khusus Bidang Hukum & Politik, (Bandung: Angkasa Bandung, 1996), Hal. 16.



45

sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat 88. Alat bukti diatur dalam pasal 184 KUHAP, yaitu : 1.Keterangan saksi 2.Keterangan Ahli 3.Surat 4.Petunjuk 5.Keterangan terdakwa Pasal 185 KUHAP mengatur tentang keterangan saksi Pasal 186 KUHAP mengatur tentang keterangan ahli Pasal 187 KUHAP mengatur surat Pasal 188 KUHAP mengatur petunjuk Pasal 189 KUHAP mengatur keterangan terdakwa Bagi hakim, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga alat bukti ini sudah bersifat restriktif dan limitatif sebagai alat bukti yang minimum. Berdasarkan 2 (dua) alat bukti minimum tersebutlah hakim akan menarik keyakinannya untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atau tidak. 89 Di dalam Pasal 38 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa : a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam KUHAP

88

Syaiful Bakhri, Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana (Yogyakarta : Total Media (anggota IKAPI), 2009). Hal.47. 89 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian (Jakarta : Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan, 2006). Hal.85.



46

b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik yang serupa dengan itu. c. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undangundang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu : Dokumen adalah data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1. tulisan, suara atau gambar 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya 3. huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. 2.3.2. Pembalikan Beban Pembuktian pada Tindak Pidana Pencucian Uang Ruang lingkup hukum pidana meliputi hukum pidana materil yang biasa disebut ”hukum pidana” dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana 90. Secara singkat, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai ”sistem pemberian atau penjatuhan pidana” Oleh karena itu, sistem pemidanaan merupakan sistem penegakan hukum pidana yang merupakan lingkup sistem hukum pidana. Sistem hukum pidana yang mempunyai dimensi sistem pemidanaan dapat dilihat dari sudut fungsional dan sudut substansial. Analisa dari sudut fungsional dimaksudkan berfungsinya sistem pemidanaan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundangundangan) sebagai konkretisasi pidana dan bagaimana hukum pidana 90

Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia ( Jakarta : PT Yarsif Watampone, 2010). Hal.2.



47

ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. 91 Uraian Sistem Hukum Pidana secara umum tersebut juga berlaku dan melandasi sistem hukum pidana Indonesia, asas pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi ataupun juga tindak pidana pencucian uang menurut sistem hukum pidana Indonesia mencakup pengertian sistem pemidanaan dan pembaharuan hukum pidana. Pada sistem pemidanaan, asas pembalikan beban pembuktian berorientasi kepada subsistem hukum pidana formal dan subsistem hukum pidana materil. Di dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pasal 35 dimana disebutkan bahwa untuk kepentingan

pemeriksaan

di

sidang

pengadilan,

terdakwa

wajib

membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari pasal tersebut yang dikenal sebagai asas pembuktian terbalik. Akan tetapi maksud pembuktian tersebut tidak dijelaskan apakah masuk dalam konteks pidana yang bertujuan untuk menghukum orang yang bersangkutan atau hanya untuk menyita harta kekayaan dari yang bersangkutan. Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan penghambat penerapan pembuktian terbalik. Secara teoritik Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Pidana asasnya mengenal 3 (tiga) teori hukum pembuktian, yaitu 92: Pertama, Teori Hukum Pembuktian menurut Undang-undang secara positif, yaitu dengan titik tolak adanya alat bukti secara yang secara limitatif ditentukan oleh Undang-undang.

91

Syaiful Bakhri, op.cit. Hal.23. 92 Djoko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Jakarta : PT Prestasi Pustakaraya, 2009). Hal.88-90.



48

Kedua, Teori hukum pembuktian menurut keyakinan hakim, polarisasinya hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan ”keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Ketiga, Teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan Undang-undang dan didukung pula keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti bersangkutan. Konsekuensi logis teori hukum pembuktian tersebut berkorelasi dengan eksistensi terhadap asas beban pembuktian. Dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian. Secara universal ketiga teori tentang beban pembuktian tersebut hakikatnya terdapat dinegara Indonesia maupun dibeberapa negara, seperti Malaysia, Inggris, Hongkong maupun di Singapura yaitu : a) Beban pembuktian pada Penuntut Umum Konsekuensi logis teori beban pembuktian ini, bahwa Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jikalau tidak demikian akan susah meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Konsekuensi logis beban pembuktian ada pada Penuntut Umum ini berkorelasi asas praduga tidak bersalah dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri (non self incrimination) sebagai manifestasi dari Fith Amandement Konstitusi Amerika Serikat yang menyatakan bahwa, No person...shal be complled in any criminal cases to be a witness againts him self...., Teori beban pembuktian ini dikenal di Indonesia, dimana ketentuan Pasal 66 KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa ”tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Pembuktian seperti ini merupakan pembuktian biasa atau konvensional. b) Beban pembuktian pada terdakwa Dalam konteks ini, terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu maka terdakwalah



49

di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada asasnya teori pembuktian jenis ini dinamakan teori ”pembalikan beban pembuktian” (Omkering van het Bewijslast atau Reversal of Burden of proof). Dikaji dari perspektif teoritik dan praktik teori beban pembuktian ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi pembalikan beban pembuktian yang bersifat murni maupun bersifat terbatas (limited burden of proof). Pada hakikatnya maka pembalikan beban pembuktian tersebut merupakan suatu penyimpangan hukum pembuktian dan juga merupakan suatu tindakan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi. c) Beban Pembuktian Berimbang Konkretisasi asas ini baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan/atauPenasehat

Hukumnya

saling

membuktikan

di

depan

persidangan. Lazimnya Penuntut Umum akan membuktikan kesalahan terdakwa sebaliknya terdakwa beserta Penasehat Hukumnya akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Apabila ketiga polarisasi teori beban pembuktian tersebut dikaji dari tolok ukur Penuntut Umum dan Terdakwa, sebenarnya teori beban pembuktian dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu Pertama, sistem beban pembuktian ”biasa” atau ”konvensional” dimana Penuntut Umum membuktikan kesalahan terdakwa dengan mempersiapkan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan Undang-undang. Kemudian terdakwa dapat menyangkal alat-alat bukti sebagaimana ditentukan undang-undang. Kemudian terdakwa dapat menyangkal alat-alat bukti dan beban pembuktian dari Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 66 KUHAP, Kedua, teori pembalikan beban pembuktian dimana aspek ini dapat dibagi menjadi teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat ”absolut” atau ”murni” dimana terdakwa dan/atau penasehat hukumnya membuktikan



50

ketidakbersalahan

terdakwa.

Kemudian

teori

pembalikan

beban

pembuktian yang bersifat ”terbatas dan berimbang” dalam artian terdakwa dan penasehat hukum saling membuktikan kesalahan atau ketidaksalahan. Pada dasarnya, apabila dijabarkan lebih terperinci, dengan dianutnya pembalikan beban pembuktian secara murni menyebabkan beralihnya asas ”praduga tidak bersalah/presumption of innocent”menjadi asas ”praduga bersalah/presumption of guilt”. Konsekuensi logis dimensi demikian maka ”praduga bersalah” relatif cenderung dianggap sebagai pengingkaran asas yang bersifat universal khususnya terhadap asas ”praduga tidak bersalah”. Pada asasnya, praduga tidak bersalah merupakan asas fundamental dalam rangka penegakan hukum. Konsekuensinya, maka setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana mendapatkan hak untuk tidak dianggap bersalah hingga terbukti kesalahannya dengan tetap berlandaskan kepada beban pembuktian pada Penuntut Umum, norma pembuktian yang cukup dan metode pembuktian harus mengikuti caracara yanga adil. Sistem pembuktian yang dianut KUHAP dapat dilihat dan dijelaskan dalam Pasal 183 yang berbunyi : ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dari bunyi pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa KUHAP meganut sistem ”pembuktian menurut undang-undang secara negatif” Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah dilahirkan suatu sistem pembuktian yang lain yaitu ”sistem pembalikan beban pembuktian/reversal of burden of proof” yang khusus diberlakukan untuk tindak pidana pencucian uang. Menurut sistem ini dibalikkan beban pembuktiannya dari Penuntut Umum kepada terdakwa, dimana terdakwa



51

harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimiliknya bukan merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 atau dalam hal ini berlaku asas praduga bersalah (presumption of guilt) dimana terdakwa telah dianggap menguasai harta kekayaan yang berasal dari kejahatan kecuali ia dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, sistem ini merupakan pengecualian atas asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sistem pembalikan beban pembuktian diatur dalam Pasal 78 Undangundang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi: (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (2) Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup. Dilihat dari uraian pasal tersebut jelas bahwa pembalikan beban pembuktian disini masih dalam kerangka kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan dan terbatas hanya mengenai asal-usul harta kekayaannya tersebut sehingga bukan merupakan pembuktian terhadap kegiatan tindak pidananya atau kegiatan pencucian uangnya. Adapun proses pemeriksaan sidang terdakwa diatur sesuai KUHAP kecuali ditentukan dalam Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 8 tahun



52

2001. Dimana proses tersebut berdasarkan KUHAP terdiri dari beberapa tahap yaitu : 1. Pemeriksaan Identitas Terdakwa 2.

Pembacaan Surat Dakwaan

3. Pembacaan Eksepsi oleh terdakwa atau Penasehat Hukumnya 4. Pembacaan Putusan sela atas eksepsi 5. Pemeriksaan saksi-saksi 6. Pemeriksaan terdakwa (pembuktian terbalik) 7. Pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum 8. Pembacaan Nota Pembelaan (pledoi) oleh Penasehat Hukum 9. Pembacaan Putusan majelis Hakim. Dalam hal ini, Majelis Hakim tidak terpaku pada urutan pemeriksaan yang diatur dalam KUHAP, akan tetapi Majelis Hakim dapat memerintahkan terdakwa untuk menjelaskan terlebih dahulu asal-usul dari harta kekayaan yang dikuasainya tersebut. Dan bukan menjelaskan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, karena untuk pembuktian unsur-unsur tindak pidananya maka Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Namun apabila terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya maka hal tersebut akan lebih memperkuat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian apabila terdakwa ingin membuktikan sebaliknya, bahwa hartanya tersebut berasal dari sumber yang sah maka terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut bukan berasal dari tindak pidana pencucian uang.

2.3.3. Hukum Pembuktian Terhadap Pihak Ketiga Dalam Pencucian Uang Dalam metode pembuktian pencucian uang selain menggunakan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa, menggunakan juga petunjuk. Petunjuk adalah perbuatan,



53

kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (pasal 188 ayat 1 KUHAP) baca KUHAP dulu. 93 Alat pembuktian adalah bahan yang dipakai untuk pembuktian dalam suatu perkara 94. Alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa adalah alat bukti langsung yang diberikan di depan sidang pengadilan, sedangkan alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, sehingga alat bukti petunjuk merupakan alat bukti tidak langsung (indirect bewijs). 95 Dalam metode pembuktian pencucian uang alat bukti petunjuk sangat besar peranannya dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, sehingga metode pembuktian pencucian uang sering dipakai metode pembuktian petunjuk atau metode pembuktian tidak langsung. Dalam praktik perbuatan tindak pidana pencucian uang terdapat beberapa pembagian atau pengkategorian perbuatan-perbuatan tindak pidana pencucian uang didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu 96: 1.

Tingkat kesulitan dalam pembuktian yaitu dalam pembuktian ada yang cukup hanya satu tahap saja dalam pembuktian rumusan delik tertulis, tetapi ada juga yang tidak cukup satu kali dalam pembuktian melainkan terdapat beberapa rumusan delik tertulis yang perlu pembuktiannya secara bertahap dengan rumusan delik tertulis yang berbeda dari tahap sebelumnya.

93

Tb Irman S, op.cit, Hal.140.

94

A Pitlo, Pembuktian dan Dan Daluwarsa (Jakarta : PT Intermasa, 1967), Hal.27.

95

Tb Irman S, op.cit , Hal.141.

96

Ibid , Hal.89.



54

2.

Tingkat kesulitan karena teknologi dan informasi yaitu dalam pembuktian berhubungan dengan ilmu-ilmu akuntasi keuangan, teknologi dan informasi, serta teknologi komputer.

Pembagian tipologi tersebut akan berbeda pada setiap negara, daerah, karena dasar yang dijadikan landasan dalam membuat tipologi pencucian uang tidak sama, sehingga terdapat perbedaan. Tipologi pencucian uang 97 : a. Tipologi Dasar b. Tipologi Ekonomi c. Tipologi IT (Informasi Teknologi dan Komputer) d. Tipologi Hitek (High Technologi) Adapun yang dimaksud dengan Tipologi Dasar adalah didasarkan kepada tingkat kesulitan pembuktiannya hanya satu tahap atau dua tahap pembuktian saja, tipologi dasar ini kebanyakan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya atau kejahatan awal atau semula (predicate crime) berasal dari tindak pidana yang tertera di dalam KUHP. Didalangi dasar ini ada yang disebut dengan Modus Orang Ketiga yaitu : dengan menggunakan seseorang untuk menjalankan sesuatu perbuatan tertentu yang diinginkan oleh pelaku pencucian uang. Perbuatan tersebut dapat dengan menggunakan atau mengatasnamakan orang ketiga atau orang lain yanga bisa menjadi orang ketiga yang berlainan atau tidak sama dan tidak hanya satu orang saja. Tujuan utama dalam menggunakan orang ketiga adalah agar pelaku sebenarnya pencucian uang atau pemilik sebenarnya tidakdiketahui dan tidak tertera namanya atau tidak ada namanya, yang ada namanya adalah orang ketiga tersebut yang menjalankan sesuatu perbuatan yang dihendaki oleh pelaku asli pencucian uang. 98 Orang ketiga tersebut dapat berbuat dan mempunyai kendaraan atas namanya tetapi dipakai oleh 97

Ibid , Hal.91.

98

Ibid , Hal.92.



55

pelaku pencucian uang, atau mempunyai aset properti, perusahaan dan dapat dijalankan oleh orang ketiga tersebut ataupun oleh pelaku asli, namun namanya memakai nama orang ketiga. Dalam proses pencucian uang perbuatan tersebut merupakan pelapisan (layering) yaitu pada tahap pelapisan pelaku pencucian uang berusaha mengurangi dampak jejak diatas kertas asal mula suatu uang atau aset, lapisan transaksi berupa unit-unit usaha yang nampak dipermukaan atau mekanisme penutupan lainnya dijalankan, antara uang, aset dan sumbernya lapisan-lapisan itu mungkin melibatkan tempat-tempat atau penyedia jasa keuangan atau bank dan lain-lain di negara lain dimana tempat-tempat yang terdapat kerahasiaan bank sangat ketat dan dilindungi. Dalam modus orang ketiga memiliki beberapa ciri-ciri yaitu 99 : a.

Orang ketiga hampir selalu nyata dan bukan hanya suatu alias atau nama palsu dalam dokumen.

b.

Orang ketiga biasanya menyadari bahwa sedang dipergunakan dalam perbuatan ini, sehingga orang ketiga mengetahuinya atau patut menduga adanya suatu perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang atau aset ataupun asal-usul pelaku.

c.

Kebanyakan orang ketiga adalah orang kepercayaan yang bisa dikendalikan

d.

Hubungan orang ketiga sangat dekat dengan pelaku sehingga dapat berkomunikasi untuk dapat menerima perintah-perintah.

Mempelajari

tentang

kejahatan

menunjukan

adanya

suatu

pencucian

permasalahan

uang yang

pada

umumnya

mendasar

dalam

pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu menyangkut metode dan teknik yang digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk

99

Ibid , Hal.93.



56

menyembunyikan, menghilangkan atau mengaburkan dokumen. 100 Segala macam data dan informasi yang terekam dan tercatat sebagai dokumen yang menunjukan asal-usul harta kekayaan dari suatu kejahatan telah dihapus, disembunyikan, dihilangkan atau dikaburkan oleh si pelaku sehingga harta kekayaan tersebut dapat dimanfaatkan kembali, seolah-olah berasal dari suatu aktivitas yang legal. Dengan Tipologi tindak pidana pencucian uang diharapkan mampu memahami metode, teknik dan kecendrungan perkembangan kejahatan pencucian uang sebagai upaya menuyusun kebijakan pemberantasan kejahatan pencucian uang secara efektif dan efisien.

100

Ramelan, op.cit, Hal.151.



57

BAB 3 HUBUNGAN PERBANKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA

3.1. Perbankan Sebagai Sarana Pencucian Uang 3.1.1. Ketentuan Rahasia Bank Salah satu sasaran pokok kriminalitas Pencucian Uang (Money Laundering) adalah industri keuangan, khususnya perbankan. Hal ini disebabkan karena industri perbankan merupakan sasaran yang tepat untuk digunakan sebagai sumber perputaran uang kotor dan juga sarana yang paling efektif untuk memudahkan money laundering. Menurut Undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan perbankan adalah : “perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya” Banyak hal yang dapat ditawarkan oleh industri perbankan salah satunya jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana. Tetapi memang, ada kesan kuat bahwa dalam menawarkan jasa dan instrumennya, perbankan berupaya mengendorkan beberapa syarat-syarat dan prosedur yang sudah ditentukan. 101

101

1. 2. 3. 4.

Misalnya dalam hal-hal : Tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang diwajibkan oleh pejabat bank.; Pejabat bank ikut melibatkan diri dengan cara kolusi untuk memudahkan transaksi; Kurang cermatnya manajemen bank meneliti identitas nasabahnya; Pihak bank berlindung di belakang ketentuan rahasia perbankan; (Lihat N.H.T Siahaan, op.cit, hal 17)



58

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya oleh Prof. Dr. St Remy Sjahdeini SH dan N.H.T Siahaan bahwa salah satu faktor pendorong pencucian uang adalah mengenai ketentuan rahasia bank 102 karena sistem kerahasiaan bank yang dianut suatu negara merupakan salah satu faktor sarana untuk melakukan pencucian uang. Yang terkenal memegang “rahasia bank” adalah negara Swiss, dahulu di Swiss, apa yang disebut “rahasia bank” bersifat mutlak, artinya bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahuinya karena kegiatan usahanya, dalam keadaan bagaimanapun. 103 Di Swiss kewajiban menjaga rahasia bank didasarkan atas basis 104: 1. Right to personal privacy, sebagaimana diakui dalam perundangundangan; 2. Contractual Relationship, antara nasabah dengan bank sebagai agen, dan bank harus menjaga rahasia bank sebagai bagian hubungan kontraktual sebagai konsekuensi berlakunya “principle of good faith inherent in customary law” 3. Banking Law,berdasarkan Pasal 47 disebutkan bahwa”....bank secrery is protected by statute, the violation of which is an punishable offence” Di Indonesia sejak awal diperkenalkannya rahasia bank dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1960, kemudian disusul dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan , Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, telah 102

Dasar hukum dari ketentuan rahasia bank adalah pasal 1 ayat (28) Undang – undang Perbankan yang menyatakan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Disamping itu, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Perbankan mengatur tentang kewajiban bank untuk melaksanakan rahasia bank. 103

Leden Marpaung, Pemberantasan dan pencegahan Tindak Pidana terhadap Perbankan , (Jakarta: Djambatan, 2003), Hal.49. 104

Heru Soepraptomo,Terobosan Hukum Dalam Rahasia Bank , (Jakarta:Jurnal Hukum Bisnis, 2005), Hal.17.



59

mengalami perkembangan yang signifikan terhadap pihak yang dikecualikan dan dapat memperoleh informasi yang tergolong rahasia bank. Lebih-lebih dengan maraknya masalah pemberantasan money laundering dan korupsi, maka dengan landasan untuk kepentingan umum (public interest) timbul terobosan baru terhadap rahasia bank. 105 Semakin ketat sistem kerahasiaan perbankan suatu negara, maka semakin intens pula dipergunakan sebagai sarana untuk pencucian uang. Prinsip rahasia bank yang selama ini dipraktikkan dalam sistem perbankan telah dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang untuk melakukan kegiatan pencucian uang. Dengan adanya ketentuan rahasia bank ini, maka pelaku pencucian uang akan dengan aman melakukan praktik pencucian uang karena segala macam informasinya yang berkaitan dengan bank akan dilindungi oleh bank untuk tidak dibuka kepada pihak lain. Akan tetapi melalui ketentuan rahasia bank, terdapat berbagai benturan kepentingan dapat terjadi, misalnya saja yang berhubungan dengan penghitungan dan penagihan pajak oleh petugas pajak, tunggakan kredit yang merugikan negara dan masyarakat, pemberantasan kriminal seperti korupsi, perdagangan narkoba, juga termasuk di dalamnya pemberantasan money laundering. Akan tetapi undang-undang Perbankan memberikan beberapa pengecualian untuk diterobosnya ketentuan rahasia bank 106.

105

Ibid Hal.18.

106

Ada enam hal yang menjadi pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank oleh undangundang perbankan yaitu dalam hal : 1. Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada pejabat berdasarkan perintah pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan (diatur dalam pasal 41 UU Perbankan) 2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dapat diberikan pengecualian kepada Pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atas ijin pimpinan Bank Indonesia (diatur dalam Pasal 41 UU Perbankan) 3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa atau hakim atas ijin pimpinan Bank Indonesia (diatur dalam Pasal 42 UU Perbankan)



60

Disatu pihak, bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (duty of confidentiality) karena kewajiban ini timbul atas dasar adanya kepercayaan (fiduciary duty). Dilain pihak, bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan (disclose) keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan tertentu sehingga seringkali muncul konflik kepentingan (conflict of interest) yang dihadapi bank 107. Untuk mencegahnya, maka asal-usul uang yang mempergunakan jasa perbankan perlu diselidiki karena tidak mustahil uang tersebut berasal dari hasil suatu kejahatan, sehingga tindakan tesebut guna mengeliminir praktek-praktek money laundering baik yang dilakukan secara terangterangan maupun yang terselubung. Di kalangan perbankan sendiri perlu melakukan berbagai tindakan preventif, misalnya dalam hal-hal: a. Mempunyai identitas nasabah dan alamat yang jelas b. Manajemen bank yang rapi yang menjamin transaksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kode etika perbankan serta c. Bekerjasama dengan aparat penegak hukum terkait

4. 5. 6.

Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh ijin pimpinan Bank Indonesia (diatur dalam Pasal 43 UU Perbankan) Dalam rangka tukar menukar informasi antara bank dengan bank lain dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh ijin dari pimpinan Bank Indonesia Atas persetujuan, permintaan, atau kuasa dari nasabah penyimpanan secara tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh ijin dari pimpinan Bank Indonesia. (lihat Ferry Aries Suranta, Peranan PPATK dalam mencegah terjadinya Praktik Money Laundering, (Jakarta:Gramata Publishing, 2010), hal 126-127 107

Terdapat dua teori tentang kerahasiaan bank, yakni pertama, teori kerahasiaan yang bersifat mutlak. Bank berkewajiban menyimpang rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, baik keadaan biasa ataupun dalam keadaan luar biasa. kedua, teori rahasia bank yang bersifat nisbi, bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya untuk suatu kepentingan mendesak. Teori yang bersifat mutlak, terlalu mementingkan hak individu, sehingga kepentingan Negara dan masyarakat banyak sering terabaikan. (Lihat Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2001), hal 155



61

Dalam kaitan dengan kejahatan Money Laundering, Rahasia bank menjadi demikian penting, sebagaimana dinyatakan dalam The statements of principles dari Bank for Interntional Settlements, tentang garis besar kebijakan dan prosedur yang perlu diikuti oleh manajemen bank. 108 Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, maka Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim berwenang untuk meminta keterangan dari penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 109.

108

Prosedurnya antara lain ; 1. Bank perlu melakukan usaha-usaha untuk mengetahui kebenaran identitas semua nasabah, khususnya terhadap nasbaah yang baru dengan cara menerapkan prosedur yang efektif. 2. Manajemen Bank harus menjamin bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan adalah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, dan menolak segala transaksi yang berkaitan dengan money laundering. 3. Bank harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan rahasia bank. (Lihat Marwan Effendy, Tipologi kejahatan perbankan dari perspektif hukum pidana, (Jakarta:CV Sumber Ilmu jaya, 2005), hal 179. 109

Republik Indonesia, Pasal 33 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang : 1. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang maka penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK , tersangka atau terdakwa; 2. Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terhadap penyidik, penuntut umum atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya; 3. Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai : a. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum atau hakim; b. Identitas setiap orang yang telah dilaporkana oleh PPATK, tersangka atau terdakwa; c. Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan d. Tempat harta kekayaan berada; 4. Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh : a. Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik; b. Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut Umum; c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan;



62

Sehingga dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1 diatas, maka terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya. Kemudian permintaan keterangan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim langsung kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang Harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, Tersangka atau Terdakwa. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak meminta keterangan kepada penyedia Jasa keuangan tentang harta kekayaan yang dilaporkan tersebut adalah : a. Penyidik pada tahap Penyidikan dalam hal ini dilakukan oleh KAPOLRI atau KAPOLDA. b. Jaksa Penuntut Umum pada tahap penuntutan dalam hal ini oleh Jaksa Agung RI atau KAJATI c. Hakim pada tahap pemeriksaan di pengadilan dalam hal ini oleh Ketua Majelis Hakim. Dalam hal ini Polisi, Jaksa atau Hakim tersebut dapat meminta izin kepada Pimpinan Bank Indonesia untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau tersangka yang ada pada suatu bank 110. Pemberian izin Pimpinan Bank Indonesia tersebut sebagai berikut 111:

110

Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan” untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan ijin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. 111

Izin tersebut diperoleh dengan tata cara seperti diatur dalam Pasal 42 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu : Ayat (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan secara tertulis, permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung. Ayat (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus menyebutkan nama, jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.



63

a. dibuat secara tertulis; b. menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim yang meminta; c. nama tersangka atau terdakwa; d. alasan diperlukannya keterangan; dan e. hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan tersebut. Sehingga dalam Penjelasan pasal 42 menyebutkan kata ”dapat” memberikan izin dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa izin oleh Pimpinan bank Indonesia akan diberikan sepanjang permintaan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara seperti yang disebutkan dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) serta

ditegaskan pula bahwa

pemberian izin oleh Bank Indonesia tersebut harus dilakukan selambatlambatnya 14 (empatbelas) hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap.

112

Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan yang

diubah, pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan, sehingga terhadap para pelanggar ketentuan rahasia bank, apabila dibandingkan dengan hanya sekedar pelanggaran, perlu diberi sanksi hukum pidana yang lebih berat. 3.1.2. Prinsip Mengenal Nasabah Bank memiliki peranan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, antara lain yaitu dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 dan Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 (PBI KYC) menurut Peraturan Bank Indonesia yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan 112

Rachmadi Usman, op.cit, hal 159



64

transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. 113 Program Know Your Customer ini dioperasionalisasikan antara lain lewat identifikasi nasabah yang lebih intens, termasuk identifikasi tentang sumber pendapatan/aset yang berhubungan dengan kegiatan usaha, jenis dan keadaan kegiatan usaha, refernsi dari pihak yang sudah dikenal oleh bank. Setiap transaksi bank yang berbentuk simpanan diharuskan menyampaikan identitasnya secara lengkap dan benar. Sehingga biasanya sebelum menjadi nasabah suatu bank yang pertama kali dilakukan adalah mengisi formulir yang sudah disediakan oleh bank yang harus diisi sendiri oleh yang bersangkutan. Bila perlu dilakukan kunjungan ke tempat nasabah (visit the customer) untuk mengetahui kebenaran data nasabah yang bersangkutan dan dengan interview yang mendalam. Berdasarkan rekomendasi dari Bassel Committee on Banking dalam Core Principles for Effective Banking Supervision merupakan penerapan Know Your Customer Principles untuk melindungi kesehatan bank dan The Financial Action Task Force of Money Laundering yaitu penerapan Know Your Costumer upaya mencegah industri bank digunakan sarana atau sasaran pelaku kejahatan. Bank selaku pihak penyelenggara Penyedia Jasa Keuangan diwajibkan memiliki catatan lengkap dan benar mengenai identitas nasabahnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 114. Hal-hal tersebut merupakan

113

Yunus Husein,Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang MASALAH HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAAM-RI, 2003) hal 71 114

1.

2.

Pasal 17 ayat: Setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa KEuangan wajib memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penyedia Jasa Keuangan dan melampirkan dikumen pendukung yang diperlukan. Penyedia Jasa Keuangan wajib memastikan pengguna jasa keuangan bertindak untuk diri sendiri atau untuk orang lain.



65

suatu keharusan bagi penyedia jasa keuangan untuk menerapkan prinsip mengenai identitas nasabah, yaitu prinsip yang secara internasional dikenal sebagai Know Your Customer (KYC) principle atau yang biasa disebut kenalilah nasabahmu. Sehingga harus berhati-hati dalam mengelola sesuatu yang berhubungan dengan transaksi bank sebagaimana ditentukan dalam prinsip kehati-hatian 115. Jika ada ditemukan transaksi yang mencurigakan (suspicious transaction) merupakan pola pengidentifikasian atas kegiatan-kegiatan transaksi dalam lingkup jasa keuangan yang patut dicurigai berindikasi tindak pidana di bidang/lingkup transaksi keuangan 116. Prinsip

Know

Your

Customer

yang

kurang

sempurna

dapat

mengakibatkan bank-bank harus berhadapan dengan risiko perbankan yang terkait dengan penilaian masyarakat, nasabah atau mitra transaksi bank terhadap bank yang bersangkutan yaitu risiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum dan risiko konsentrasi. 117

3.

Dalam hal pengguna jasa keuangan bertindak untuk orang lain. Penyedia Jasa Keuangan wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari pihak lain tersebut. 4. Bagi Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, identitas dan dokumen pendukung yang diminta dari pengguna jasa keuangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 5. Penyedia Jasa Keuangan wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas pengguna jasa keuangan sampai dengan 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa keuangan tersebut. 115 Republik Indonesia Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan: perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 116

N.H.T Siahaan, op.cit, hal 103

117

Risiko reputasi berhubungan dengan hal – hal yang berpotensi mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap praktek-praktek yang dijalankan oleh suatu bank yang dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap risiko reputasi karena ia merupakan target atau sarana utama bagi aktivitas kejahatan yang dapat dilakukan oleh nasabah. Risiko Operasional merupakan risiko kerugian yang secara langsung atau tidak langsung bersumber dari internal atau eksternal bank. Dalam konteks KYC, risiko ini berhubungan dengan penerapan operasional perbankan, pengawasan internal, dan due diligence yang kurang memadai. Risiko hukum berkaitan dengan kemungkinan bank menjadi target pengenaan sanksi karena tidak mematuhi standar KYC dan gagal melaksanakan due diligence yang diperlukan terhadap nasabah.



66

3.2. Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan. 3.2.1.Transaksi yang mencurigakan dengan menggunakan tranasaksi tunai Suspicious transaction

atau yang disebut juga dengan transaksi

mencurigakan perlu diwaspadai oleh pihak bank untuk mengetahui transaksi yang terjadi diluar kebiasaan nasabah. Dalam hal ini pihak bank harus memantau rekening nasabah dengan cara 118 : a. Melakukan up grade data sehingga sesuai dengan keadaan saat terakhir; b. Menatausahakan dokumen nasabah selama 5 (lima) tahun sejak nasabah menutup rekeningnya; c. Memiliki sistem informasi mengenai karateristik transaksi nasabah; d. Memelihara profil nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi pengaturan tentang : 1. Bidang usaha atau pekerjaan; 2. Penghasilan; 3. Rekening lain yang dimiliki; 4. Aktivitas transaksi normal; 5. Tujuan pembukaan rekening; Biasanya transaksi keuangan mencurigakan diawali dengan transaksi yang tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas selain itu menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang diluar kewajaran atau aktivitas nasabah diluar kebiasaan dan kewajaran. Menurut PBI No.3/10/2001 tentang Penerapan Prinsip mengenal Nasabah transaski yang mencurigakan adalah 119 : “Transaksi yang tidak sesuai dengan karateristik dan profil nasabah”

Risiko konsentrasi terkait dengan sisi aktiva dan pasiva bank. (lihat Customer Due Diligence For Banks, Basel Commitee Publications No. 77.p.7 sebagaimana dikutip dari buku Yunus Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Op.cit, hal 215) 118

Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti), hal 212

119

Yunus Husein, op.cit, hal 74



67

Profil

yaitu

identitas

nasabah,

pekerjaan/bidang

usaha,

jumlah

penghasilam, rekening yang dimiliki, aktifitas transaksi normal, tujuan pembukaan rekening. Karateristik yaitu karateristik transaksi dan sifat transaksi nasabah yang bersangkutan serta sifat hubungan nasabah dengan bank. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 memberikan pengecualian kepada Penyedia Jasa Keuangan dikarenakan Penyedia Jasa Keuangan mempunyai kewajiban pelaporan kepada PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk hal-hal sebagai berikut : a) Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan (LTKM) yaitu : 1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan; 2. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan Penyedia Jasa Keuangan; 3. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari Hasil Tindak Pidana. b) Transaksi keuangan yang dilakukan secara Tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. Transaksi keuangan yang mencurigakan 120 terjadi oleh nasabahnya melalui penyedia jasa dengan berbagai cara dan variasi, salah

120

a.

Transaksi keuangan Mencurigakan adalah : Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karateristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. ;



68

satunya

adalah

transaksi

keuangan

yang

mencurigakan

dalam

menggunakan uang tunai dapat ditemui dalam kegiatan : a. Besarnya setoran tunai dalam jumlah yang sangat besar dan tidak lazim, baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun perusahaan yang biasanya dilakukan dengan menggunakan cek atau non tunai lainnya dalam waktu yang tidak lazim sehingga jumlah uang yang besarnya biasa-biasa saja menjadi bertambah banyak dengan cepat. b. Tidak adanya penjelasan yang memadai sehubungan dengan peningkatan setoran tunai pada rekening perorangan maupun perusahaan, apalagi jika setoran tunai tersebut langsung ditransfer ke rekening tujuan yang tidak ada hubungannya dengan perorangan atau perusahaan tersebut. c. Adanya penukaran uang tunai yang bernilai kecil dalam jumlah besar terhadap uang tunai yang bernilai besar dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. d. Adanya penukaran uang tunai ke dalam mata uang asing dalam frekuensi tinggi. e. Terdapat transfer dalam jumlah besar dari atau ke negara lain dengan melakukan pembayaran tunai. f. Adanya kemungkinan terdapatnya uang palsu di dalam sejumlah uang tunai. Jika terjadi hal-hal seperti yang disebut diatas, maka bank selaku penyedia jasa wajib menyampaikan laporan kepada PPATK mengenai transaksi

b.

Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; (lihat Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)



69

keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh nasabahnya melalui jasa keuangan yang bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 yang berbunyi : (1) Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK meliputi : a. Transaksi keuangan Mencurigakan; b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja;dan/atau c. Transaksi keuangan transfer dana dari dana ke luar negeri.

3.2.2. Transaksi yang mencurigakan dengan menggunakan rekening bank. Penggunaan rekening bank juga merupakan pola transaksi yang dapat dicurigai jika terdapat kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a) Adanya setoran tunai dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening yang dimiliki nasabah pada bank sehingga keseluruhan jumlah setoran mempunyai jumlah sangat besar. b) Adanya setoran atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening peorangan atau perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha nasabah. c) Adanya penarikan dalam jumlah besar dari rekening nasabah yang tidak aktif atau dari rekening nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar d) Adanya penyetoran untuk rekening yang sama dari berbagai pihak tanpa adanya penjelasan yang memadai

3.2.3. Transaksi yang mencurigakan dengan melibatkan karyawan bank Adanya keterlibatan dari pihak karyawan bank terhadap transaksi yang mencurigakan bisa saja terjadi, hal tersebut dapat ditemui dalam halhal :



70

a. Tidak adanya informasi yang memadai tentang penerima akhir. b. Peningkatan kekayaan karyawan dan agen bank dalam jumlah yang besar tanpa adanya alasan yang jelas. Menurut Wiwit Puspasari 121 menambahkan bahwa aktivitas pendanaan atau Funding antara lain adalah : a. Petugas Customer Service melakukan penarikan dan penyetoran kembali rekening simpanan sementara untuk dioperasikan dalam jual beli bank notes untuk kepentingan pribadi. b. Pencatatan dana yang sebenarnya tidak ada setoran c. Tidak dicatat dana yang sebenarnya ada setoran Hal-hal tersebut bisa saja merupakan aktivitas dari pihak karyawan bank yang bisa mengarah kepada transaksi yang mencurigakan. Kewajiban Lembaga Penyedia Jasa Keuangan untuk melaporkan Transaksi keuangan mencurigakan tidaklah semudah yang dibayangkan, ketidakmudahan itu terletak pada penggunaan self judgement atau self assessment dari lembaga penyedia Jasa keuangan itu sendiri untuk menentukan apakah suatu transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya tergolong sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan dan oleh karena itu wajib dilaporkan kepada PPATK. 122 Selain itu adanya rasa khawatir dari pejabat maupun pegawai penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan untuk memperoleh saksi, baik dari atasannnya/perusahaannya atau dari PPATK/otoritas penegak hukum apabila tidak melapor karena adanya kemungkinan transaksi tersebut bukan tergolong transaksi keuangan yang mencurigakan, sedangkan menurut atasannya atau menurut PPATK/otoritas penegak hukum transaksi tersebut termasuk dalam transaksi keuangan mencurigakan yang

121

Wiwit Puspasari dari Direktorat Investigasi dan mediasi Perbankan Bank Indonesia, wawancara dengan penulis pada hari Kamis tanggal 19 April 2012. 122

Sutan Remy Sjahdeini, op.cit, hal 271.



71

wajib dilaporkan sehingga dapat menimbulkan sikap pada pejabat atau pegawai penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan untuk sebanyak mungkin melaporkan transaksi keuangan yang ditanganinya. Apabila ini terjadi, maka adanya kemungkinan banyak transaksi keuangan yang dilaporkan yang sebenarnya bukan transaksi keuangan mencurigakan yang patut dilaporkan. Ada beberapa barang bukti dari bank yang dapat dijadikan pedoman dalam pengumpulan bukti yang diusahakan sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan pembuktian yaitu antara lain : 1. Kartu tanda tangan sewaktu membuka rekening. 2. Slip deposito 3. Nilai yang didepositokan 4. Memo kredit dan debit 5. Bila ada pinjaman, permohonan pinjaman dan dokumen terkait termasuk laporan salinan pajak pendapatan. 6. Contoh otorisasi dewan perusahaan atau kesepakatan korporasi atau RUPS 7. Lembaran besar buku pinjaman 8. Dokumen (cek, memo debit, uang tunai, kawat masuk) yang mencerminkan cara-cara yang digunakan untuk pembayaran kembali pinjaman dan perolehan pinjaman. 9. File koresponden pinjaman surat kepada bank, surat dri bank, nota memo lainnya 10. Laporan kredit 11. Laporan finansial 12. Tanda terima pembayaran 13. Ada dokumen mengenai cek kontan, manajer bank, cek perjalanan 14. Dokumen RTGS 15. Catatan buku besar nasabah 16. Salinan, transit, kliring



72

17. Buku besar hutang 18. Surat kredit 19. Buku besar Kas 20. Buku besar investasi 21. Buku besar stok 22. Catatan penyimpanan 23. Buku besar pendapatan dan pengeluaran 24. Catatan asuransi 25. Catatan kotak penyimpanan Selain itu ada alat bukti rekening yaitu berupa : 1. Rekening cek 2. Rekening tabungan 3. Rekening berjangka 4. Rekening deposito 5. Sertifikat deposito 6. Rekening investasi atau sekuritas Sehingga dengan berbagai bukti-bukti yang dilampirkan dapat diketahui bagaimana terjadinya suatu transaksi yang sedang berlangsung.



73

BAB 4 KEPUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA

4.1. Contoh Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang berhubungan dengan Bank 4.1.1. Kasus pencucian uang atas nama terpidana Ismail bin Janim Berdasarkan studi kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1089/Pid.B/2011/PN Jkt.Sel. tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahun 2011 yang dilakukan oleh seorang pegawai bank yang bernama Inong Malinda Dee yang melakukan berbagai transaksi dan mentransfer ke keluarganya. Salah satunya adalah Ismail bin Janim merupakan saudara ipar dari Inong Malinda Dee yang menerima sejumlah uang dengan menerima transfer masuk dana-dana yang ditransfer oleh Inong Malinda Dee melalui rekening bank miliknya di Bank BCA cabang Cempaka Putih. Dana yang diterima oleh Ismail bin Janim melalui transfer dana yang masuk ke rekeningnya oleh Inong Malinda Dee dengan cara melakukan transaksi pemindah bukuan merupakan dana yang diambil dari rekening para nasabah Citigold pada Citibank cabang Landmark Kuningan Jakarta Selatan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari masing-masing pemilik rekening tersebut, salah satunya adalah pemilik rekening yang bernama Rohli bin Pateni, N Susetyo Sutadji, Suryati T Budiman, sebanyak 4 (empat) kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.745.900.000 (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara berulang-ulang dan dalam waktu



74

yang relatif tidak terlalu lama atau dalam waktu yang berdekatan serta dengan jumlah uang yang relatif besar dari jutaan rupiah hingga ratusan juta rupiah yang dimulai dari tahun 2007 sampai dengan 2010. Dalam hal ini Ismail bin Janim menerima dana-dana transferan dari Inong Malinda Dee yang dapat dikenakan Pasal 6 ayat 1 huruf a,b,d,f Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas UndangUndnag Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang , dan juga dikenakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 telah terbukti melakukan tindak Pidana pencucian Uang yaitu telah menerima, atau

menguasai

penempatan,

pentransferan,

sumbangan, penitipan, penukaran, atau

pembayaran,

hibah,

menggunakan harta kekayaan

yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1. Disini dapat terlihat bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan perbankan yang dengan sengaja menggunakan sarana perbankan. Ismail bin Janim telah mengetahui dan patut menduga bahwa dana transfer yang masuk ke rekening miliknya pada Bank BCA

cabang

Cempaka Putih adalah berasal dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Inong Malinda Dee, karena jika Inong Malinda Dee mau mentransfer uang ke rekeningnya sendiri seharusnya tidak perlu melalui rekening orang lain yaitu Ismail bin Janim karena Ismail bin Janim mengetahui bahwa Inong Malinda Dee adalah pegawai bank yang jika ingin mentransfer uang ke rekening sendiri dapat dilakukan sendiri oleh Inong malinda Dee tanpa terlebih dahulu melalui rekening Ismail bin Janim. Perlu

diketahui

bahwa

dana-dana

yang

ditransfer

masuk

kerekening Ismail bin Janim adalah sebanyak 51 (lima puluh satu) kali transaksi sejak tahun 2007 sampai dengan 18 Oktober 2010 yang merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Inong Malinda Dee tanpa seijin dari pemilik rekening yang telah melakukan pemindah bukuan



75

transfer (pendebetan) dana dari rekening nasabah Citygold pada Citibank cabang Landmark kuningan Jakarta Selatan. Inong Malinda Dee memanfaatkan statusnya sebagai karyawan Citibank dengan cara mengisi formulir transfer yang dipalsukan dengan mengisi secara lengkap pada kolom-kolom tanggal, jenis transaksi, nama penerima, nomor rekening pengirim, jumlah nominal uang yang akan dipindahbukukan dan isi pesan dan ditandatangani. Selanjutnya Inong Malinda Dee menyerahkan formulir transfer tersebut kepada petugas teller untuk diproses lebih lanjut hingga akhirnya dana tersebut masuk ke rekening Ismail bin Janim ataupun cara lain yang dilakukan oleh Inong Malinda Dee adalah dengan melakukan pemindahbukuan dana dengan cara meminta tanda tangan kepada beberapa nasabah dalam blangko transfer kosong atau yang belum diisi yang telah ditandatangani oleh nasabah kemudian Inong Malinda Dee mengisi formulir tersebut tanpa seijin dari pemiliknya. Selain itu perbuatan dari Ismail bin Janim adalah mentransfer kembali dana yang ada pada rekening miliknya kedalam beberapa rekening lainnya salah satunya adalah rekening Inong Malinda Dee dengan menggunakan fasilitas BCA M-Banking yang ada pada handphone miliknya yaitu untuk nominal pemindahan dana dibawah Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupiah) sesuai dengan limit kartu silver yang digunakan oleh Ismail bin Janim sedangkan untuk transaksi lebih dari Rp. 15.000.000,-

(lima

belas

juta

rupiah)

maka

Ismail

bin

Janim

melakukannya dengan langsung mendatangi Bank BCA Kcp Tebet Jakarta Selatan

dan BCA Gedung Palma Kuningan Jakarta Selatan dengan

menggunakan slip pemindahbukuan. Sehingga dengan perbuatannya tersebut maka Ismail bin Janim juga melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan rangkaian dan cara-cara tersebut.



76

Sebagaimana diketahui bahwa Ismail bin Janim telah menerima transfer dana dari Inong Malinda Dee sebanyak 4 (empat) kali transaksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.745.900.000 (satu milyar tujuhratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang uang tersebut adalah milik orang lain yaitu Rohli bin Pateni, N Susetyo Sutadji, Suryati T Budiman dengan perincian sebagai berikut : 1. Pada tanggal 3 Januari 2008, Ismail bin Janim menerima transfer masuk pada rekening nomor 2761354762 an. Ismail bin Janim dari voucher Citibank nomor 04696 pengirim atas nama Rohli bin Pateni nomor rekening 800032818 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) tanpa berita untuk penerima. 2. Pada tanggal 28 Juli 2008, Ismail bin Janim menerima transfer masuk pada rekening nomor 2761354762 an. Ismail bin Janim dari voucher Citibank nomor 86821 pengirim atas nama N Susetyo Sutadji nomor rekening 9100093888 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan berita ”pembayaran Bpk. N Susetyo Sutadji, renovasi Kemang dalam VI termin 2” 3. Pada tanggal 10 Maret 2010, terdakwa menerima transfer dana masuk pada rekening nomor 2761354762 an. Ismail bin Janim dari voucher Citibank nomor 28553 pengirim atas nama Suryati T Budiman nomor rekening 8003429988 sebesar Rp. 90.900.000,- (sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan berita ”pembayaran pajak bangunan (PBB) menteng” 4. Pada tanggal 24 Maret 2010, Ismail bin Janim menerima transfer dana masuk pada rekening nomor 2761354762 an. Ismail bin Janim dari voucher Citibank nomor 72831 pengirim atas nama Suryati T Budiman noor rekening 8003429988 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan berita ”pembayaran material bangunan Menteng Ino-Suryati T Budiman”



77

Selain transaksi diatas, Ismail bin Janim juga telah menerima transaksi dana masuk yang ditransfer oleh Inong Malinda Dee dengan cara transaksi pemindahbukuan yang dananya diambil dari rekening para nasabah Citigold pada Citibank cabang Landmark Kuningan Jakarta Selatan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik rekening, sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kali transaksi dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 18.264.420.150,- (delapan belas milyar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah). Setelah Ismail bin Janim menerima transfer masuk pada Bank BCA cabang Cempaka Putih rekening nomor 2761354762 an. Ismail bin Janim kemudian Ismail bin Janim menerima pemberitahuan melalui Handphone dari Inong Malinda Dee tentang Jumlah dana yang ditransfer masuk dan selanjutnya Ismail bin Janim mengecek saldo dalam rekening miliknya melalui handphone dengan fasilitas BCA M-Banking. Kemudian atas perintah Inong Malinda Dee, Ismail bin Janim mentransfer kembali dana-dana tersebut ke beberapa rekening dengan mencantumkan nominal uang, berita, bank dan nomor rekeningnya. Sehingga dengan perbuatan Ismail bin Janim yang telah menerima transfer masuk dana kedalam rekening miliknya yang dikirim secara berulang-ulang dan dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama atau dalam waktu yang berdekatan serta dengan jumlah uang yang relatif besar dari jutaan rupiah sampai dengan ratusan juta rupiah oleh Inong Malinda Dee dan kemudian dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama antara sehari, dua hari atau paling lama satu minggu setelah uang masuk ke rekening Ismail bin Janim yang kemudian atas perintah Inong Malinda Dee mentransfer kembali uang tersebut ke beberapa rekening yaitu antara lain: Inong Malinda Dee, Visca Lovitasari (istri dari Ismail bin Janim), dan Andhika Gumilang (suami dari Inong Malinda Dee). Dan setiap Ismail bin Janim menerima transfer masuk dana dan kemudian mentransfer kembali dana tersebut maka Ismail bin Janim mendapatkan imbalan atau



78

pemberian dari Inong Malinda Dee sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan keseluruhan imbalan yang telah diterima oleh Ismail bin Janim sekitar Rp. 43.000.000,(empat puluh tiga juta rupiah) padahal diantara keduanya tidak mempunyai hubungan bisnis namun demikian Ismail bin Janim tetap mempergunakan rekening miliknya untuk menerima dan mentransfer dana dari Inong Malinda Dee. Dari contoh kasus diatas, seharusnya pihak bank sudah mencurigai adanya kegiatan transaksi yang mencurigakan hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang terjadi yaitu antara lain : a. Adanya jumlah dana yang keluar masuk relatif besar dari jutaan rupiah sampai dengan ratusan juta. b. Dikirim dalam waktu yang berdekatan dan secara berulang-ulang c. Tanpa adanya hubungan bisnis antara pengirim dan penyetor. d. Salah satunya dilakukan oleh karyawan Citibank yang masih aktif yang dengan jabatannya telah menarik dana nasabah tanpa seijin dan sepengetahuan nasabahnya dengan bukti-bukti berupa formulir transfer. Catatan-catatan bank boleh jadi tidak menyediakan bukti akan adanya kegiatan-kegiatan perbankan langsung pemegang rekening, tetapi juga memberikan petunjuk ke aset-aset lain, sumber-sumber dana dan lainnya. Transfer-transfer dari rekening lain bisa membantu dalam mengenali siapa saja para tersangka lain atau rekening-rekening palsu lainnya. Menurut Muhamad Novian 123, SH selaku pegawai PPATK menyatakan bahwa dalam tindak pidana pencucian uang dikenal adanya 3

123

Muhamad Novian adalah pegawai PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan) yang memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan tindak pidana pencucian uang atas nama terdakwa Ismail bin Janim. (Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1089/Pid.B/2011/PN.Jkt.sel)



79

(tiga) tahapan yaitu Placement, Layering dan Integration. Dan ketiga tahapan tersebut tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, jadi salah satu perbuatan saja sudah dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang. Selain itu dalam rangka adanya suatu transaksi yang mencurigakan maka

kewajiban

bank

untuk

melaporkan

suatu

transaksi

yang

mencurigakan ke PPATK, kemudian melaporkan transaksi keuangan yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan dalam satu hari dan transfer baik kedalam ataupun keluar negeri wajib juga dilaporkan ke PPATK. Adapun yang dapat dijadikan bukti-bukti dalam kasus ini sehubungan dengan perbankan adalah : 1. ATM BCA 2. BCA Flazz 3. Kredit card HSBC nomor 5185350601745719 4. Slip pemindahan dana antar rekening 5. Slip penarikan rekening BCA 6. Slip permohonan pengirimaan uang rekening BCA 7. Kartu Kredit Bank Bumi Putra 8. Buku Tabungan BCA 9. Fotocopy simulasi KKB BCA 10. Print out rekening koran Bank BCA 11. Formulir pembukaan rekening Bank BCA 12. Voucher slip penarikan BCA 13. Voucher slip pemindahan dana antar rekening BCA 14. Request for deposit termination/compounding Selain bukti-bukti tersebut ada barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan perbankan yang dijadikan barang bukti, yaitu antara lain: 1. Handphone merek Balckberry bold 9800 2. Handphone merek Nokia seri N95 warna silver 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)



80

4. Simcard Simpati 5. Memory card Micro SD 4GB 6. Pasport nomor S 825576 atas nama Ismail 7. Surat Akad Ijarah KKU (Koperasi Khoirul Umah) 8. Tabel rincian jamina KKU 9. Slip perum pegadaian Barang bukti tersebut telah disita untuk dapat dijadikan pedoman dalam pengumpulan bukti dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Ismail bin Janim selaku pelaku pasif. Dari penjelasan diatas dapat disampaikan bahwa keterlibatan pihak perbankan dalam

pencucian uang yang dilakukan oleh pihak ketiga

Indonesia adalah sebagai wadah untuk mempermudah melakukan transaksi antar rekening tanpa perlu menerima uang secara fisik, akan tetapi cukup dengan transaksi melalui slip pemindahbukuan ataupun slip penerima. Sehingga pihak ketiga dalam kasus ini adalah Ismail bin Janim tidak perlu repot-repot membawa uang dalam jumlah besar karena yang dibutuhkan

adalah

laporan-laporan

transaksi

yang

diterima

dan

dikeluarkan melalui rekening bank miliknya yaitu dengan menggunakan rekening BCA. Selain itu proses transferan melalui perbankan juga dilakukan karena kecanggihan teknologi yaitu melalui BCA M Banking yang fasilitas tersebut terdapat didalam handphone milik Ismail bin Janim sehingga Isamail bin Janim tidak perlu sibuk pergi ke Bank, akan tetapi transaksi melalui fasilitas BCA M Banking hanya terbatas pada nominal pemindahan dana dibawah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai dengan limit kartu silver yang digunakan oleh Ismail bin Janim sedangkan untuk transaksi lebih dari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka Ismail bin Janim melakukannya dengan langsung mendatangi Bank BCA Kcp Tebet Jakarta Selatan.



81

4.1.2. Fakta-fakta Hukum Membuktikan kejahatan pencucian uang pada dasarnya adalah sama dengan pembuktian kejahatan pada umumnya yaitu mencari dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya, mencari kebenara materil yaitu tidak hanya percaya pada bukti-bukti yang diajukan secara formil oleh penuntut umum maupun terdakwa tetapi dikejar sampai diketemukan kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itulah dalam perkara pidana hakim wajib menggali dan mengerjakan bukti-bukti yang diajukan dalam rangka membuktikan bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa adalah benar telah terjadi dan sipelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Secara normatif, Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 tahun 2010. Sedangkan pengertian hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana 124 dan harta kekayaan yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme. Terkait dengan redivinisi dan penyempurnaan kriminalisasi pencucian uang, UU Nomor 8 tahun 2010 telah mengatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah merumuskan tentang perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak

124

Ada 26 (duapuluhenam) jenis predicate crime, yaitu (a) korupsi; (b) penyuapan; (c) narkotika; (d) psikotropika; (e) penyelundupan tenaga kerja; (f) penyelundupan migran; (g) di bidang perbankan; (h) di bidang pasar modal; (i) di bidang perasuransian; (j) kepabeanan; (k) cukai; (l) perdagangan orang; (m) perdagangan senjata gelap; (n) terorisme; (o) penculikan; (p) pencurian; (q) penggelapan; (r) penipuan; (s) pemalsuan uang; (t) perjudian; (u) prostitusi; (v) di bidang perpajakan; (w) di bidang kehutanan; (x) di bidang lingkungan hidup; (y) di bidang kelautan dan perikanan; atau (z) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan RI atau diluar wilayah Negara Kesatuan RI dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia (diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010)



82

pidana sekaligus juga mengatur tentang ancamana pidana tatacara penerapan sanksi pidana. Tindak Pidana Pencucian Uang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 3, 4 dan Pasal 5, yang tidak hanya mengatur tentang pelaku aktif Tindak Pidana Pencucian Uang tetapi juga terhadap pelaku pasif Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu : “setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” (Pasal 5 UU No. 8 tahun 2010). Dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang hakiki dan prinsipil diantara ketiga Pasal tersebut, yakni tindak pidana yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 dapat dikelompokan dalam tindak pidana pencucian uang yang aktif dan Pasal 5 dikelompokkan dalam tindak pidana pencucian uang yang pasif. Ancaman pidana dalam Pasal 5 ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana pada Pasal 3 dan 4 yaitu paling lama 5 (lima) tahun penjara dan dalam hal harta terpidana tidak cukup membayar pidana denda dimaksud maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. 125 Rumusan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut pada dasarnya mendasarkan unsur meansrea-nya bersifat dolus pro parte culpa,

126

sebagaimana terlihat dari kata-kata “diketahui atau patut diduganya “. 125

Republik Indonesia, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang “Dalam hal terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan” 126

Di dalam KUHP juga terdapat rumusan delik, dimana dalam Pasal 480 KUHP misalnya adanya penadahan (heling) mensyaratkan pelaku mengetahui atau sepatutnya harus mengetahui bahwa benda tersebut diperoleh dari hasil kejahatan. Rumusan delik pro parte dolus pro parte culpa, dimana terhadap suatu unsur tertentu berlaku bersamaan antara kesengajaan atau kealpaan, dengan ancaman pidana yang sama. (Lihat Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, (Jakarta:Bina Aksara, 1987), Hal 185-192)



83

Sehubungan dengan kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Ismail bin Janim studi kasus pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka terdapat beberapa fakta yang terungkap dipengadilan berdasarkan surat Putusan Nomor 1089/Pid.B/2011/PN Jkt Sel. Tanggal 19 Januari 2012 yaitu antara lain: 1. Bahwa benar Ismail bin Janim adalah saudara ipar dari Inong Malinda Dee, juga Ismail bin Janim mengetahui bahwa Inong Malinda Dee adalah sebagai Relationship Manager Citibank Landmark; 2. Bahwa benar Ismail bin Janim mempunyai rekening BCA dengan nomor rekening 2761354762 dalam bentuk tabungan Tahapan BCA; 3. Bahwa benar Ismail bin Janim telah menerima transfer dana uang dari Inong Malinda Dee pada bank BCA cabang Cempaka Putih yang dilakukan oleh Inong Malinda Dee dengan cara melakukan transaksi pemindahbukuan dana yang diambil dari rekening para nasabah citibank tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemilik rekening tersebut antara lain Rohli bin Pateni sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), N Susetyo Sutadji sebesar Rp. 150. 000.000,(seratus limapuluh juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal yang berbeda dan Suryati Budiman sebesar Rp. 90.900.000,- (sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) pada tanggal yang berbeda; 4. Selain dari para pemilik rekening tersebut, Ismail bin Janim juga telah menerima transfer dana pada rekening miliknya dari Inong Malinda Dee yang diambil dari beberapa nasabah citibank

yang dilakukan

dengan cara pemindahbukuan dana antara lain dari rekening Arief Koeshariadi nasabah citibank sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta), R Hartono sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Oetari sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima



84

juta rupiah), Ali Sadikin sebesar Rp. 1.151.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta rupiah), Trisnawati RM Adi, S sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Shrezah Iqbal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan yang lainnya, sehingga total uang yang sudah diambil dari nasabah citibank sejak sekitar bulan Januari 2007 sampai dengan 18 oktober 2010 adalah sebesar Rp. 21.102.320.650 (dua puluh milyar seratus dua juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah); 5. Bahwa dari jumlah dana yang telah dikirim oleh Inong Malinda Dee tersebut diatas dan telah diterima oleh Ismail bin Janim dalam rekening miliknya kemudian atas perintah Inong Malinda Dee kepada Ismail bin Janim mentransfer lagi kebeberapa rekening antara lain rekening milik Inong Malinda Dee pada bank BCA, Visca Lovitasari dan Andhika Gumilang; 6. Bahwa benar setelah menerima transfer dari Inong Malinda Dee kemudian Ismail bin Janim mengecek saldo dalam rekeningnya melalui fasilitas BCA M Banking di handphonenya, selanjutnya Inong Malinda Dee memberikan perintah agar dana-dana tersebut dilakukan pemindahbukuan

kepada

orang-orang

yang

disebutkan

sesuai

permintaan Inong Malinda Dee berikut nominal uang, berita bank dan nomor rekeningnya; 7. Bahwa benar Ismail bin Janim melakukan pemindahan dana dengan menggunakan fasilitas BCA M Banking yang ada di handphonenya untuk nominal pemindanahan dana dibawah Rp. 15.000.000,(limabelas juta rupiah) sedangkan untuk transaksi diatas Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) pemindahan dana dilakukan dengan mendatangi langsung Bank BCA dengan menggunakan slip pemindahbukuan;



85

8. Bahwa benar Ismail bin Janim mendapatkan imbalan dalam bentuk uang yang ada pada rekeningnya berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); 9. Bahwa benar Ismail bin Janim telah menerima transfer masuk dari Inong Malinda Dee ke dalam rekeningnya secara berulang-ulang dalam waktu yang relatif besar dari puluhan juta hingga miliaran rupiah yang seharusnya Ismail bin Janim telah mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang masuk ke rekeningnya adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Inong Malinda Dee karena kalau Inong Malinda Dee mau mentransfer ke rekeningnya sendiri tidak perlu melalui rekening Ismail bin Janim;

4.1.3. Pasal-pasal Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilanggar Berdasarkan

Surat

Dakwaannya

Jaksa

Penuntut

umum

menggunakan dakwaan subsidaritas yaitu melanggar : a. Primair : kesatu, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a,b,d,f Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UndangUndang nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Kedua,Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) b. Subsidair: Kesatu, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang



86

Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Kedua,Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Sehubungan dengan kasus tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan fakta-fakta di persidangan menyatakan bahwa pasal yang dilanggar adalah Pasal 6 ayat (1) huruf a,b,d Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1. Setiap orang. Yang dimaksud ”setiap orang” berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 angka 2 adalah orang perorangan atau korporasi sedangkan kata setiap orang adalah sama dengan kata barang siapa ”yaitu subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban”. Bahwa pengertian barang siapa dalam ajaran hukum adalah menunjuk subyek dari perbuatan pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana hanyalah natuurlijke person. Menimbang bahwa istilah barang siapa yang tercantum dalam suatu perumusan delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja, yang dalam kitab undang-undang hukum pidana selalu berupa manusia alamiah (natuurlijke person) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah diduga melakukan perbuatan yang dilarang oleh



87

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diajukan sebagai terdakwa dipersidangan; Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai terdakwa di persidangan adalah terdakwa Ismail bin Janim dimana setelah majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan sehingga mengenai unsur barang siapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena apabila perbuatan terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, demikian pula sebaliknya apabila perbuatan terdakwa tidak terbukti memenuhi salah satu unsur atau semua unsurunsur tidak pidana yang didakwakan maka terdakwa tidak terbukti sebagai pelaku tindak pidana; 2. Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, hibah, harta kekayaan; Bahwa berdasarkan hasil persidangan didapat fakta adanya terdakwa telah menerima sejumlah dana yang ditransfer oleh Inong Malinda Dee yang diambil dari beberapa nasabah bank tanpa sepengetahuan dari pemilik rekeningnya di citibank hal ini didasarkan pada keterangan saksi-saksi Inong Malinda Dee, Espandiari Akbar, saksi Visco Lovitasari dan bukti surat berupa voucher-voucher terminal RTGS, slip penarikan dan slip pengiriman, dan rekening koran milik terdakwa yaitu sebagai berikut : 1) Pada tanggal 03 Januari 2008, terdakwa menerima transfer pada rekening BCA cabang Cempaka Putih nomor rekening 2761354762 an. Ismail bin Janim dari Inong Malinda Dee yang diambil oleh Inong Malinda Dee dengan cara transaksi pemindahbukuan dana yang diambil dari dana nasabah Citibank nomor rekening 8000032818 an. Rohli bin Pateni sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);



88

2) Pada tanggal 28 Juli 2008, terdakwa menerima transfer pada rekening BCA cabang Cempaka Putih nomor rekening 2761354762 an. Ismail bin Janim dari Inong Malinda Dee yang diambil oleh Inong Malinda Dee dengan cara transaksi pemindahbukuan dana yang diambil dari dana nasabah Citibank nomor rekening 9100093888 an. N Susetyo Sutadji sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan berita dalan formulir ”pembayaran Bapak N Susetyo Sutadji, renovasi Kemang Dalam 01 termin 2; 3) Pada tanggal 10 Maret 2010, terdakwa menerima transfer pada rekening BCA cabang Cempaka Putih nomor rekening 2761354762 an. Ismail bin Janim dari Inong Malinda Dee yang diambil oleh Inong Malinda Dee dengan cara transaksi pemindahbukuan dana yang diambil dari dana nasabah Citibank nomor rekening 8003429988 an. Suryani T Budiman sebesar Rp. 90.900.000,- (sembilan puluh juta) dengan berita dalam formulir ”pembayaran pajak bangunan (PBB) Menteng; 4) Pada tanggal 24 Maret 2010, terdakwa menerima transfer pada rekening BCA cabang Cempaka Putih nomor rekening 2761354762 an. Ismail bin Janim dari Inong Malinda Dee yang diambil oleh Inong Malinda Dee dengan cara transaksi pemindahbukuan dana yang diambil dari dana nasabah Citibank nomor rekening 8003429988 an. Suryati T Budiman sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan berita dalam formulir ”pembayaran material bangunan menteng Ino Suryati T Budiman; Disamping terdakwa telah menerima dana dari Inong Malinda Dee yang diambil tanpa seijin dari nasabah citibank yaitu : saksi Rohli bin Pateni, saksi N Susetyo Sutadji, saksi Suryati Budiman, terdakwa juga telah menerima transfer dana pada rekening miliknya nomor



89

2761354762 an. Ismail bin Janim dari beberapa nasabah citibank yang dilakukan Inong Malinda Dee dengan cara melakukan transaksi pemindahbukuan; Sehingga dana yang diterima oleh terdakwa pada rekening BCA milik terdakwa yaitu BCA cabang Cempaka Putih nomor rekening 2761354762 an. Ismail bin Janim yang ditransfer oleh Inong Malinda Dee yang diambil dari nasabah citibank sejak sekitar tanggal 22 Januari 2007 sampai dengan 18 Oktober 2010 adalah sebesar sekitar Rp. 20.102.320.650,- (dua puluh milyar seratus dua juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang selanjutnya dana-dana tersebut yang diterima oleh terdakwa ditransfer lagi atas perintah Inong Malinda Dee; 3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; Bahwa yang dimaksud/pengertian dari ”dengan patut diduganya” sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaktidaknya pengetahuan, keinginan atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum, untuk itu akan dikaitkan hal tersebut pada diri terdakwa berdasarkan pada hasil persidangan sebagai berikut : Menimbang,

bahwa

majelis

perlu

terlebih

dahulu

untuk

mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakn unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana tidak terpenuhi dengan alasan bahwa terdakwa Ismail bin Janim mengenal Inong Malinda dee merupakan kakak kandung Visaca Lovitasari, istri dari terdakwa Ismail bin Janim dimana sejak awal pertama kali dipertemukan dan diperkenalkan dengan Inong Malinda Dee, terdakwa Ismail bin Janim mengetahui dan melihat sendiri fakta tentang status dan keberadaan Inong Malinda



90

Dee sebagai orang berada (kaya raya) dan hidup lebih dari berkecukupan serta memiliki gaya hidup yang mewah. Hal mana terdakwa lihat dan perhatikan dari rumah mewah dan mobil-mobil mewah yang terparkir di garasi Inong Malinda Dee. Selain itu, terdakwa Ismail bin Janim juga mengetahui bahwa suami Inong Malinda Dee pada waktu itu adalah seorang pengusaha sukses; Bahwa lebih lanjut Penasihat hukum terdakwa menyatakan dikaitkan dengan keterangan ahli, maka dengan kecerdasan rata-rata bawah dan daya nalar yang sederhana tanpa mencari informasi lebih jauh misalnya tentang berapa sesungguhnya penghasilan Inong Malinda Dee, terdakwa Ismail bin Janim tentu saja tidak merasa terdapat suatu kejanggalan, tidak menaruh curiga untuk mempertanyakan lebih lanjut ketika

Inong

Malinda

Dee

meminta

pertolongan

kemudian

mengirimkan uang dalam jumlah besar secara berulang-ulang ke rekening terdakwa Ismail bin Janim. Karena terdakwa telah memiliki suatu pengetahuan bahwa Inong Malinda Dee adalah seorang yang kaya dan bergaya hidup mewah ditambah lagi Inong Malinda Dee memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Ismail bin Janim yaitu sebagai kakak ipar terdakwa Ismail bin Janim. Berdasarkan hal tersebut, dengan kondisi tersebut diatas yang meliputi diri terdakwa Ismail bin Janim, tentu merupakan suatu kewajaran apabila terdakwa Ismail bin Janim tidak memiliki kepatutan untuk dapat menduga bahwa dana-dana yang diterima dari Inong Malinda Dee merupakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasihat hukum terdakwa tersebut diatas arena terdakwa sebagai seorang yang berpendidikan tinggi yang juga pernah bekerja yang berkaitan dengan keuangan mengetahui bahwa Inong Malinda Dee sebagai kakak iparnya adalah seorang yang bekerja di citibank dan terdakwa mengetahui bahwa Inong Malinda Dee mempunyai/memiliki rekening



91

sendiri dan kemudian pada saat terdakwa dipinjamkan nomor rekeningnya oleh Inong Malinda dee dengan alasan Inong Malinda Dee sibuk dan minta dibantu untuk dibayarkan keperluan-keperluan rumah tangga Inong Malinda Dee namun ternyata setelah dana-dana tersebut masuk ke rekening milik terdakwa, justru kemudian diminta tolong oleh Inong Malinda dee bahwa dana yang dikirim jumlahnya ratusan juta rupiah bahkan ada yang mencapai miliaran rupiah seharusnya terdakwa sudah patut menduga bahwa dana-dana tersebut adalah bukan dana milik Inong Malinda Dee atau sejumlah uang yang masuk kerekening terdakwa adalah merupakan perbuatan Inong Malinda Dee yang telah melakukan transfer pemindahbukuan dana yang diambil dari rekening nasabah citibank antara lain : milik saksi rohli bin Pateni, Susetyo Sutadji, Suryati T Budiman maupun nasabah citibank lainnya, tanpa seijin dari pemiliknya yang dilakukan dengan cara Inong Malinda Dee mengisi formulir secara lengkap dengan mengisi pada kolom-kolom tanggal, jenis transaksi, nama penerima, nomor rekening penerima, bank penerima, nma pengirim, nomor rekening pengirim, jumlah nominal uang yang akan dipindahbukukan dan isi pesan dan setelah formulir transfer tersebut ditandatangani kemudian Inong Malinda Dee menyerahkan kepada petugas teller untuk dilakukan proses dan ada juga dengan cara Inong Malinda Dee meminta tanda tangan terlebih dahulu kepada para nasabah citibank dalam blangko transfer kosong kemudian diisi oleh Inong Malinda Dee sesuai kehendaknya, yang mana Inong Malinda Dee telah berhasil melakukan transfer pemindahbukuan sebanyak sekitar 61 (enam puluh satu) kali tanpa seijin dari pemiliknya. Bahwa terdakwa menerima transfer dana masuk dan selanjutnya pada hari itu juga atau waktu yang tidak terlalu lama terdakwa diminta oleh Inong Malinda Dee untuk mentransfer kembali dana tersebut antara lain ke rekening Inong Malinda Dee, Andhika dan Visca dan



92

pengiriman dana yang dilakukan oleh Inong Malinda Dee dilakukan secara berulang-ulang dan dalam jumlah yang sangat besar; Bahwa terdakwa juga telah menerima dana sekitar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) dari Inong Malinda Dee yang dipotong langsung dari dana yang ditransfer oleh Inong Malinda Dee pada setiap kali ditugaskan untuk menarik dan mentransfer kembali ke rekening Inong Malinda Dee. Sehingga terdakwa telah menyadari bahwa perbuatannya karena adanya keuntungan yang diterima terdakwa dari perbuatan yang dilakukan terdakwa yang menerima transfer dan mengirim kembali ke Inong Malinda Dee. Bahwa dengan anasir-anasir diatas terdakwa sebagai seorang yang berpendidikan seharusnya sudah menyadari dan juga patut menduga bahwa dana yang dikirim oleh Inong Malinda Dee hasil dari tindak pidana. Mengenai ketentuan Pasal 65 ayat 1 KUHP menyebutkan dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Bahwa pengertian gabungan beberapa tindak pidana yaitu : Apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan ia melanggar beberapa perbuatan pidana atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan itu belum dijatuhi suatu putusan hakim atas diri tersebut dan terhadap beberapa pelanggaran dan beberapa peraturan pidana itu sekaligus. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tergambar secara jelas bahwa terdakwa telah menerima dana-dana dari beberapa kali nasabah citibank, antara lain Rohli bin Pateni, N Susetyo, Suyati T Budiman dan nasabah lainnya sejumlah 61 (enam puluh satu) kali transaksi, yang dikirim oleh saksi Inong Malinda Dee dan setelah uang itu masuk ke rekening terdakwa maka terdakwa secara berulang-ulang ditransfer



93

kembali ke rekening Inong Malinda Dee, Andhika Gumilang dan Visca Lovitasari sehingga unsur tersebut telah terpenuhi. Selanjutnya terdakwa juga terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 Undangundang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1. Setiap orang 2. Yang menerima atau menguasai penempatan, penstransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan; 3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1; Yang penjelasan dari seluruh uraian pertimbangan hakim tersebut tidak jauh berbeda dengan yang telah disampaikan sebelumnya maka terhadap diri Ismail bin Janim telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Ismail bin Janim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a,b,c,d,f Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang 127 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Juga melanggar

127

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 atas perubahan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 Pasal 6 : (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai : a. Penempatan; b. Pentransferan; c. Pembayaran; d. Hibah; e. Sumbangan; f. Penitipan;atau g. Penukaran; Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling sedikit Rp. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah) ;



94

ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 128 jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Akan

tetapi,

bahwa

dari

serangkaian

aturan

tersebut

sebagaimana telah diuraikan diatas, telah secara jelas diatur bahwa apabila terdapat perubahan undang-undang, maka terhadap seorang terdakwa wajib dikenakan ketentuan undang-undang yang lebih ringan. Dengan demikian, berdasarkan seluruh ketentuan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas maka perkara ini diputus berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara jelas lebih menguntungkan terdakwa. Kemudian kepada terdakwa Ismail bin Janim dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

4.2. Analisa kasus an. Ismail bin Janim Dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara tersebut diatas, dapat disampaikan bahwa : 1. Dalam menafsirkan pengertian unsur ”yang menerima atau menguasai penempatan, penstransferan, hibah, harta kekayaan” pada Pasal 6 ayat 1 huruf a,b,d,f Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Majelis Hakim berdasarkan kepada fakta bahwa Ismail bin Janim yang telah 128

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 5 : (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)



95

menerima sejumlah dana yang ditransfer oleh Inong Malinda Dee yang selanjutnya dana-dana tersebut diperintahkan kembali untuk ditransfer kembali. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pernyataan terbuktinya perbuatan terdakwa masih bersifat alternatif yaitu kalau tidak menerima dana terdakwa masih terbukti menguasai dana tersebut. 2. Ismail Bin Janim terbukti menerima atau menguasai dana-dana tersebut berdasarkan fakta berupa adanya transaksi pada rekening bank berupa slip pemindahan dana antar rekening dan slip penarikan rekening BCA yang dilakukan secara berulang-ulang dengan nominal uang yang besar. 3. Perbuatan terdakwa Ismail bin Janim menerima dana yang sangat besar dan tidak sebanding bila diukur dengan prestasi dari usaha dan jasanya yang mempunyai gaji kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah) jika dihubungkan dengan fakta bahwa dana tersebut berasal dari Inong Malinda Dee yang telah menstransfer sejumlah uang yang berasal dari dana-dana nasabah Citibank tanpa seijin dari pemilik rekening tersebut sesuai dengan fakta persidangan di pengadilan yang telah cukup membuktikan bahwa terdakwa Ismail bin Janim seharusnya mengetahui atau patut menduga uang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yaitu pencucian uang. 4. Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo UndangUndang nomor 25 Tahun 2003 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan ketentuan hukum tentang pidana pengganti dari pidana denda dalam tindak pidana pencucian uang yaitu ”menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan” karena menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang nomor 25 Tahun 2003 bahwa:



96

”dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III, pidana tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun” Oleh karena itu pidana pengganti dari pidana denda Rp. 200.000.000,(dua ratus juta) yang dijatuhkan terhadap terdakwa, seharusnya bukanlah pidana kurungan melainkan pidana penjara. Akan tetapi pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga mengadili berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tentang pidana pengganti dari pidana denda dalam tindak pidana pencucian uang yaitu ”menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan” Jika berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2010

menyatakan bahwa : ”Dalam hal terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,4,5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan” Timbul pertanyaan manakah yang lebih tepat penerapan pidana penjara atau kurungan sebagai pengganti denda maka penulis berpendapat bahwa lebih tepat penerapan kurungan karena hal tersebut sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan bahwa ’jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan” Selain itu mengenai penjatuhan hukumannya jika berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang nomor 25 Tahun 2003 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan ketentuan hukum tentang ancaman hukumannya karena di dalam pasal tersebut pidana penjara paling singkat adalah 5 (lima) tahun sedangkan pada surat Putusannya Mejelis Hakim menjatuhkan pidana penjara



97

selama 3 (tiga) tahun, jika hal itu diterapkan maka peluang bagi jaksa penuntut umum untuk

melakukan banding karena hakim salah

menerapkan hukumnya. Kedua hal tersebut merupakan salah satu perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo UndangUndang nomor 25 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang. 5. Proses tindak pidana pencucian uang tidak harus menunggu adanya putusan pidana atas tindak pidana asal (predicate crime), hal ini tepat sekali karena sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang berhubungan dengan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang perumusan mengenai ”harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan”. Dengan demikian hanya cukup dengan dugaan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana maka pidana pencucian uang dapat diterapkan sepanjang seluruh unsur pidananya dan proses acara pidananya telah terpenuhi. Hal ini terbukti dalam penerapan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Ismail bin Janim telah mendapatkan putusan pengadilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terlebih dahulu yaitu pada tanggal 19 Januari 2012 tanpa harus menunggu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Inong Malinda Dee yang baru diputuskan pada tanggal 27 Maret 2012 selaku pelaku aktif atau pelaku tindak pidana asal dari kasus tindak pidana pencucian uang. 6. Dalam hal sistem pembuktian yang dikenakan terhadap Ismail bin Janim

dalam

memberikan

kesaksiannya

dipersidangan

tidak

membantah mengenai uang dalam jumlah besar yang ada di dalam rekening BCA terdakwa yang telah ditransfer oleh Inong Malinda Dee



98

dalam junlah besar dan secara berulang-ulang serta dalam jangka waktu yang tidak begitu lama. Selain itu Ismail bin Janim juga mengakui bahwa setelah menerima kiriman uang dari Inong Malinda Dee dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama yaitu paling cepat dua hari atau paling lama satu minggu tergantung adanya perintah dari Inong Malinda Dee untuk menstranfer kembali uang yang ada di rekening BCA Ismail bin Janim. Sehingga berdasarkan pengakuan dari terdakwa sendiri dan didukung oleh keterangan ahli, saksi-saksi dan korban juga dengan adanya barang bukti berupa : ATM BCA, BCA Flazz, kredit card HSBC nomor 5185350601745719, slip pemindahan dana antar rekening, slip penarikan rekening BCA, slip permohonan pengirimaan uang rekening BCA, Kartu Kredit Bank Bumi Putra, Buku Tabungan BCA, Fotocopy simulasi KKB BCA, Print out rekening koran Bank BCA, Formulir pembukaan rekening Bank BCA, Voucher slip penarikan BCA, Voucher slip pemindahan dana antar rekening BCA juga berupa Handphone merek Balckberry Bold 9800, Handphone merek Nokia seri N95 warna silver, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Simcard Simpati, Memory card Micro SD 4GB, Pasport nomor S 825576 atas nama Ismail, Surat Akad Ijarah KKU (Koperasi Khoirul Umah), Tabel rincian jamina KKU yang kesemunya itu saling berhubungan satu sama lain untuk mendukung pembuktian terhadap Ismail bin Janim maka hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Ismail bin Janim telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Hal

senada

disampaikan

oleh

Jaksa

Penuntut

Umum

Arya

Wicaksana 129 yang mengatakan bahwa terdakwa selama proses persidangan tidak membuktikan bahwa uang yang masuk pada rekeningnya dari tahun 2007 sampai dengan 2008 tersebut bukanlah 129

Arya Wicaksana adalah salah seorang Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Ismail bin Janim, wawancara dengan penulis pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012.



99

dari pencucian uang, akan tetapi terdakwa memberikan pengakuan bahwa uang tersebut adalah benar diterima dari Inong Malinda Dee selaku pelaku aktif dari pencucian uang, selain itu terhadap bukti-bukti lain tetap jaksa yang membuktikannya. Selain itu hakim juga tidak memerintahkan kepada terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya, dan menurut Prof.Dr.Jur Andi Hamzah 130 dalam hal hakim tidak memerintahkan kepada terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannnya dipersidangan bukanlah masalah karena tidak wajib bagi hakim untuk memerintahkan kepada terdakwa, walaupun didalam Pasal 78 ayat 1 dikatakan bahwa hakim memerintahkan terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya bukanlah dari suatu tindak pidana. Lebih lanjut Prof.Dr.Jur Andi Hamzah juga berpendapat bahwa pembalikan beban pembuktian sudah tidak diterapkan lagi di negara Amerika, Belanda dengan alasan karena termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia sedangkan di Malaysia masih diterapkan akan tetapi apabila dilaporkan oleh yang bersangkutan maka akan dilakukan pemutihan. Menurut penulis, tidak masalah jika penerapan pembalikan beban pembuktian masih diterapkan di Indonesia karena memberikan kesempatan

kepada

terdakwa

dalam

proses

pemeriksaan

di

persidangan untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukanlah hasil dari pencucian uang, akan tetapi jika terdakwa di persidangan tidak bisa membuktikan tentang harta kekayaannya maka merupakan resiko dari terdakwa itu sendiri.

130

Andi Hamzah adalah ahli hukum pidana dan Dosen pada Universitas Indonesia, wawancara dengan penulis pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012.



100

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap 3 (tiga) pokok permasalahan yaitu : 1. Bagaimana sistem pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang terhadap pihak ketiga di Indonesia? 2. Bagaimana mengetahui keterlibatan dari perbankan terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pihak ketiga di Indonesia? 3. Bagaimana keputusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pihak ketiga? Maka dari permasalahan tersebut diatas diperoleh kesimpulan sebagai berikut yaitu : 1. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan sistem pembuktian adalah untuk mengetahui, bagaimana hasil dari pembuktian suatu tindak pidana selama dalam pemeriksaan, apakah mempunyai kekuatan yang cukup memadai untuk membuktikan bahwa seseorang itu bersalah melalui alat-alat bukti yang dihadapkan kepadanya ditambah dengan keyakinan hakim. Sistem pembuktian yang berdasarkan pada alat-alat bukti dan keyakinan hakim merupakan berdasarkan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif maka terdapat rumusan bersalah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara menilai alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.



101

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan pengadilan hal ini dapat dilihat berdasarkan studi kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Ismail bin Janim selaku pihak ketiga yang disebut juga sebagai pelaku pasif, dalam kenyataannya pelaku tindak pidana pencucian uang baik pelaku aktif maupun pelaku pasif mempunyai kesempatan yang sama untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana yang biasa disebut dengan pembalikan beban pembuktian, akan tetapi Ismail bin Janim tidak menggunakan kesempatan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang untuk membuktikan bahwa uang yang ada direkeningnya yang dalam jumlah besar bukanlah dari tindak pidana tersebut sehingga selama proses persidangan Ismail bin Janim mengakui bahwa uang yang ada di dalam rekeningnya dengan nominal yang besar dan diterima secara berulang-ulang dari Inong Malinda Dee adalah merupakan hasil tindak pidana yaitu pencucian uang yang dilakukan oleh Inong Malinda Dee selaku pelaku aktif yang diterima oleh Ismail bin Janim melalui rekening bank nya. Sehingga berdasarkan sisi pembuktian diketahui bahwa telah terjadi pencucian uang adalah dari : 1. Hasil analisa yang berasal laporan penyedia jasa keuangan yang berisi adanya transaksi keuangan seseorang 2. Hasil dari transaksi keuangan yang diminta oleh pihak penyidik,penuntut umum, hakim. 3. Hasil selama proses pemeriksaan di persidangan berdasarkan alat bukti yang ada.

2. Untuk mengetahui keterlibatan dari perbankan terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pihak ketiga dapat dilihat berdasarkan kasus posisinya, yaitu dengan cara bagaimana transaksi yang dilakukan, dalam kasus Ismail bin Janim terlihat bahwa posisi



102

perbankan adalah sebagai tempat (placement) dan pelapisan (layering) hal ini tergambar sebagai berikut : Para nasabah Citibank

1

Malinda Dee

2

3

Ismail bin Janim

(Pelaku AKtif)

5

(Pelaku Pasif)

Perbankan

4

(Penyedia Jasa Keuangan)

6

Visca Lovitasari Andhika Gumilang

Tabel. 5.1 Alur transaksi pencucian uang

Dapat dijelaskan alur ceritanya adalah sebagai berikut : 1.

Inong Malinda mengambil dana dari beberapa nasabah Citibank tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik rekening dalam jumlah nominal yang banyak berkisar ratusan juta hingga milyaran rupiah;

2.

Kemudian Malinda Dee memasukkan dana dari para nasabah Citibank tersebut ke dalam rekening Bank BCA milik Ismail bin



103

Janim tanpa seijin dan sepengetahuan dari para pemilik rekening tersebut; 3.

Ismail bin Janim menerima sejumlah uang di dalam rekening BCA miliknya yang berasal dari para nasabah Citibank tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik rekening tersebut;

4.

Kemudian atas perintah dari Inong Malinda Dee, Ismail bin Janim menstransfer kembali uang yang ada di rekening BCA miliknya kepada Inong Malinda Dee, Visca Novita sari dan Andhika Gumilang;

5.

Inong Malinda Dee menerima sejumlah uang yang ditransfer dari Ismail bin Janim atas perintahnya;

6.

Visca Lovitasari dan Andhika Gumilang menerima sejumlah uang yang ditransfer dari Ismail bin Janim atas perintah Inong Malinda Dee

Sehingga posisi perbankan selaku penyedia jasa keuangan adalah sebagai tempat terjadinya proses pencucian uang melaui transaksi rekening antar bank juga sebagai tempat merubah bentuk uang yang dijadikan transaksi tersebut atau layering.

3. Keputusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pihak ketiga selaku pelaku pasif adalah dengan menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara jelas lebih menguntungkan terdakwa. Karena perbuatan terpidana Ismail bin Janim melakukan perbuatan tersebut semenjak tahun 2007 sampai dengan 2010 sehingga kepadanya diterapkan 2 (dua) buah UndangUndang tentang pencucian uang yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang dan Undang-Undang



104

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang selain itu juga dikenakan Pasal 65 KUHP karena merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

5.2 SARAN Sehubungan dengan Pasal 78 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 yang pada intinya menyatakan bahwa hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana, berdasarkan hal tersebut penulis menyarankan bahwa tugas hakim memerintahkan kepada terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya bukanlah kewenangan hakim karena jika terdakwa berhasil membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut bukanlah dari hasil kejahatan maka hakim bisa berpihak bahwa pembuktian yang diajukan oleh terdakwa adalah benar tanpa mempertimbangkan alat bukti yang lainnya begitu juga sebaliknya jika terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya maka hakim tidak berpihak kepada alat buktinya, oleh karena itu penulis menyarankan bahwa kewenangan jaksa penuntut umumlah sebaiknya yang memerintahkan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukanlah milik terdakwa karena tugas Jaksa penuntut umum untuk mengajukan alat bukti dan terdakwa ke persidangan sedangkan hakim adalah hanya memutus perkara tersebut sesuai dengan jalannya pemeriksaan di persidangan.



105

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU Adji, Indriyanto Seno. Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, Jakarta : Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan, 2006. Anwar, Yesmil. Sistem Peradilan Pidana, Konsep, komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: Widya Padjajaran, 2009. Bahri, Zainul. Kamus Umum Khusus Bidang Hukum & Politik, Bandung: Angkasa Bandung, 1996. _______, Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana (Yogyakarta : Total Media (anggota IKAPI)),2009. Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2001. Effendy, Marwan. Tipologi kejahatan perbankan dari perspektif hukum pidana, Jakarta:CV Sumber Ilmu jaya, 2005. Erwin, Muhamad. Filsafat Hukum Refleksi krisis terhadap Hukum, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011. Fuady, Munir. Hukum perbankan Modern, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004. _______,Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Bandung : PT Citra Adytia Bakti, 2006. Garnarsih, Yenti. Kriminalisasi Pencucian Uang (money laundering), Jakarta : Universitas Indonesia fakultas Hukum Pascasarjana, 2009. Garner, Bryan A. Black’s Law Dictionary, Eight edition, ST Paul Minnesota: Thomson West Pubhlising Co, 2004. Harahap, M Yahya. Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding,Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta : Sinar Grafika.2000. Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia , Jakarta : PT Yarsif Watampone, 2010.

Universitas Indonesia Pertanggungjawaban pidana..., Beatrix Berlina Permata Sari, FH UI, 2012

106

_______, Pengantar Dalam Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: PT Yarsif Watampone, 2010. Huijber, Theo. Filsafat Ilmu Dalam Lintasan Sejarah, yayasan Kanisius, Bandung, 1982. Husein, Yunus. Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Bandung : Books terrace & Library, 2007. _______, Negeri Sang Pencuci Uang, Jakarta : Pustaka Juanda Tigalima, 2008. Kartanegara, Satochid. Hukum Pidana kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, 1996. Koentjaraningrat, Soetandyo Wigjosoebroto. Metode-Metode dalam Penelitian Masyarakat, Jakarta:Gramedia, 1991. Lamintang, P.A.F. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007. Marpaung, Leden. Pemberantasan dan pencegahan Tindak Pidana terhadap Perbankan, Jakarta: Djambatan, 2003. Moeljatno. Asas-Asas hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta, 1993. Pardede, Marulak. Masalah money Laundering di Indonesia, Jakarta:Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 1994/1995. Pitlo,A. Pembuktian dan Dan Daluwarsa, Jakarta : PT Intermasa, 1967. Rahardjo, Satjipto. ilmu hukum, Bandung:Citra Aditya Bhakti, 2000. Ramelan. Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan, Jakarta :Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, 2008. Reksodiputro, Mardjono. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007. Sasangka, Hari dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Bandung:Mandar Maju,2003.


107

Sjahdeini, Sutan Remy. Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.

S, Irman Tb. Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Jakarta : MQS Pubhlising, 2006. Soekanto, Soerjano dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta:Rajawali Pers, 2010. Soemitro, Ronny H. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:Ghalia,1982.

Subekti, R. Hukum Pembuktian, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2010. Sumaryanto, Djoko. Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara,Jakarta : PT Prestasi Pustakaraya, 2009. Suranta, Ferry Aries. Peranan PPATK dalam mencegah terjadinya Praktik Money Laundering, Jakarta:Gramata Publishing, 2010. Usman, Rachmadi. Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2001. Utrecht, E. Hukum Pidana I, Bandung: Universitas Padjajaran, 1958.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946, LN RI No. 76, TLN RI Nomor 3209. --------------Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 tahun 1981, TLN No. 3209. --------------Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang , UU No. 15 tahun 2002, LN No. 30 tahun 2002, TLN No. 4191. --------------Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 25 Tahun 2003, LN No. 108 tahun 2003, TLN No. 4324 --------------Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No.8 tahun 2010, LN no. 122 tahun 2010, TLN No. 5164


108

--------------Undang-undang tentang Perbankan, UU No. 7 Tahun 1992, LN. No. 31, TLN Nomor 3472 sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998. RUU KUHP Tahun 2008 Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan AnalisTransaksi Keuangan nomor : 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan

3. ARTIKEL Aprianto, Anton. Skenario Gayus untuk Malinda, Jakarta: PT Tempo Inti Media, Tbk. 2008 http:www.badilag.net/data/ARTIKEL/EKONOMI%20SYARIAH/kriminalitas%2 0uang.pdf di unduh pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 pada pukul 20.21 wib. http: //www. Voanews.com / Indonesian / news / kurangnya – koordinasi – Persulit – pembongkaran -kasus-Pencucian-Uang-122159109.html, diunduh pada hari jum’at tanggal 30 September 2011 pada pukul 13.15 wib. Husein, Yunus. Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang MASALAH HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAAM-RI, 2003. Kejaksaan RI. Tim Modul PUSDIKLAT, Modul Tindak Pidana Money Laundering, Jakarta : Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pusat Pendidikan dan pelatihan, 2009. Pardede, Marulak. Mengungkap Kejahatan Intelektual (White Collar Crime), Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis,2001.

Soepraptomo,Heru. Terobosan Hukum Dalam Rahasia Bank , Jakarta:Jurnal Hukum Bisnis, 2005.


UNIVERSITAS INDONESIA. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KETIGA YANG MENERIMA HASIL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (studi kasus an

Recommend Documents