UNDANG-UNDANG RI NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng 2011
PENGERTIAN YAYASAN Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota Badan hukum lahir setelah akta pendirian Yayasan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng 2011
DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG RI NO. 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN UNDANG-UNDANG RI No. 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG RI NOMO R 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng 2011
Maksud dan Tujuan serta Prinsip-prinsip UUY Maksud dan Tujuan : Sosial Keagamaan Kemanusiaan
UUY memuat prinsip-prinsip Corporate Governance : Fairness Transparency Accountability Responsibility Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng 2011
Good
KEGIATAN YAYASAN Di bidang sosial menyelenggarakan : a. Pendidikan formal dan non formal b. Panti asuhan, Panti jompo, Panti Wreda c. Rumah sakit, Poliklinik, dan Laboratorium d. Pembinaan Olah Raga e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan f. Studi Banding Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng 2011
KEGIATAN YAYASAN a. b.
c. d.
e. f.
Di bidang Keagamaan : Mendirikan sarana ibadah Mendirikan pondok pesantren Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah Meningkatkan pemahaman keagamaan Melaksanakan syiar agama Studi Banding keagamaan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng 2011
KEGIATAN YAYASAN a. b.
c. d.
e. f.
Di bidang kemanusiaan : Memberi bantuan kepada korban bencana alam Memberi bantuan kepada pengungsi akbat perang Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka Memberikan perlindungan konsumen Melestarikan lingkungan hidup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng 2011
Apakah Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan badan usaha (PT) dan atau ikut serta dalam badan usaha (PT) dengan ketentuan : 1. Kegiatan badan usaha (PT) sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan 2. Hasil Kegiatan Usaha tidak boleh dibagikan kepada organ Yayasan 3. Organ Yayasan tidak boleh merangkap sebagai Direksi dan Komisaris pada bdan usaha (PT) yang didirikannya Yayasan dapat melakukan penyertaan (modal) ke dalam badan usaha (PT) dengan ketentuan : 1. Penyertaan (modal) maksimal 25 % dari aset Yayasan 2. Kegiatan badan usaha (PT) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan 3. Organ Yayasan tidak boleh merangkap sebagai Direksi dan Komisaris pada badan usha (PT) tersebut Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng 2011
ISI ANGGARAN DASAR YAYASAN Nama dan tempat kedudukan Maksud dan tujuan serta kegiatan Jangka waktu pendirian Kekayaan awal (cara memperoleh dan penggunaannya) Organ Yayasan yang terdiri dari : Pembina, Pengurus, Pengawas Hak dan Kewajiban Pembina, Pengurus dan Pengawas Tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan
Tahun buku (1 Januari s.d 31 Desember) Perubahan anggaran Dasar Penggabungan dan pembubaran Yayasan Penggunaan Kekayaan Yayasan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah bubar Peraturan penutup Identitas Pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng 2011
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN Diperbolehkan asalkan tidak merubah maksud dan tujuan Berdasarkan pemufakatan rapat Pembina atau persetujuan 2/3 anggota Pembina yang hadir Merubah nama dan kegiatan harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI Merubah selain nama dan kegiatan cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM Atas persetujuan Kurator, jika Yayasan Pailit
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng 2011
LARANGAN TERHADAP YAYASAN Membagikan hasil kegiatan usaha Membagikan kakayaan Yayasan Memakai nama yang sama dengan nama Yayasan lain Melakukan perubahan anggaran dasar pada saat Yayasan pailit, kecuali atas persetujuan kurator Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng 2011
SANKSI TERHADAP ORGAN YAYASAN YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG YAYASAN
Pidana penjara 5 tahun, jika melanggar Pasal 5 Undang-Undang Yayasan (termasuk perubahannya); Pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan : - Uang; - Barang; - atau kekayaan Yayasan yang dibagikan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng 2011
Ketentuan Peralihan Yayasan yang sudah ada sebelum UUY : Tetap diakui sebagai badan hukum jika telah : a. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI atau b. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin dari instansi terkait Paling lama 3 (tiga) tahun sejak 06 Oktober 2005, wajib menyesuaikan anggaran dasar Paling lama 1 (satu) tahun sejak penyesuaian anggaran dasar, wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam masa 3 (tiga) tahun tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdarkan putusan pengadilan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng 2011
Pembubaran Yayasan -
Yayasan bubar karena : Jangka waktunya berakhir Tujuannya telah atau tidak tercapai Putusan pengadilan dengan alasan : * Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan * Tidak mampu bayar utang stelah pailit * Asetnya tidak cukup melunasi utang setelah pailit * Tidak menyesuaikan anggaran dasrnya dalam masa tiga tahun (06 Oktober 2005 s.d 06 Oktober 2008) Yayasan yang bubar harus dilikuidasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng 2011
Yayasan dan Perkumpulan Dasar Hukum Yayasan: - UU No. 16 Th 2001 tentang Yayasan - UU No. 28 Th 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Th 2001 tentang Yayasan Maksud dan Tujuan Yayasan : - Sosial - Keagamaan - Kemanusiaan
Dasar Hukum Perkumpulan : - Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulanperkumpulan berbadan hukum - Pasal 1653 – 1665 KUHPdt Maksud dan tujuan Perkumpulan : - Sosial - Kultural - Idiil / Keagamaan
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng 2011
PENDIRIAN YAYASAN DAN PERKUMPULAN Syarat Substansial Perkumpulan - didirikan oleh beberapa orang - didirikan oleh satu orang atau lebih - mempunyai anggota atau - kekayaan awal dipisahkan dari - didirikan berdasarkan surat wasiat kekayaan sendiri - kekayaan awal dipisahkan dari - kekayaan awal tidak ditentukan kekayaan sendiri Syarat Formal Perkumpulan: - kekayaan awal minimal Rp10.000.000,- Salinan akte Notaris bermeterai dalam bahasa Indonesia 1 (satu) Syarat Formal Yayasan: eksemplar - Salinan akte Yayasan bermeterai - FC Surat Keterangan domisili yang dibuat oleh Notaris dalam Perkumpulan dari Lurah/ epala Desa bahasa Indonesia 2(dua) eksemplar - NPWP Perkumpulan - Surat Keterangan domisili Yayasan dari Lurah/ epala Desa - Bukti pembayaran PNBP Rp100.000,- Fotokopi NPWP - Bukti pembayaran Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Kanwil Kementerian Hukum dan dari PNRI
Syarat Substansial Yayasan
HAM Jateng 2011
