Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang

RPJMD KOTA SORONG

Tahun 2013 – 2017

BAB

PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang kepada daerah berupa kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis. Sebagai daerah otonom, kewenangan yang diberikan berdasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, mencakup semua bidang pemerintahan. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan, yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) melalui prinsip–prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Konsekuensi penerimaan kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Kota Sorong memandang perlu untuk melakukan antisipasi pada setiap tahap pembangunan, termasuk dalam perencanaan pembangunan lima tahun kedepan

Pemerintah Kota Sorong

yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB 2 P E N D A H U L U A N

1

RPJMD KOTA SORONG

Tahun 2013 – 2017

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

mengamanatkan

bahwa

setiap

daerah

harus

menyusun

rencana

pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Setiap daerah (propinsi/kabupaten/kota) harus menetapkan dengan Peraturan Daerah dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta menetapkan dengan Keputusan Walikota dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional). RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun

Pemerintah Kota Sorong

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB 2 P E N D A H U L U A N

2

RPJMD KOTA SORONG

Tahun 2013 – 2017

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintah

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

IndonesiaTahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845); 5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6.

Undang-Undang Nomor 26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran

Republik Indonesia Nomor 4438); 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);

BAB 2 P E N D A H U L U A N

Pemerintah Kota Sorong

Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara

3

RPJMD KOTA SORONG

Tahun 2013 – 2017

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Daerah

(Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dasn Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 21. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 48.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

BAB 2 P E N D A H U L U A N

Pemerintah Kota Sorong

Nomor 4663);

4

RPJMD KOTA SORONG

Tahun 2013 – 2017

15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

dan

Menteri

Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kota Sorong.

1.3. KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN. 1.3.1

Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Nasional

(RPJM

Nasional). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tentang Sistem

dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti

yang

direncanakan

pembangunan nasional.

BAB 2 P E N D A H U L U A N

akan

menjadi

bagian

dari

keberhasilan

Pemerintah Kota Sorong

Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras

5

RPJMD KOTA SORONG

Tahun 2013 – 2017

Rencana Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2014) yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Kota Sorong dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah.

Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Sorong Tahun Tahun 2013 – 2017 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.

1.3.2.

Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dokumen RPJMD Tahun 2013 - 2017 merupakan RPJMD Kedua dan Ketiga dari periodesasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2005 - 2025. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah periode Tahun 2012 -2017, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam dokumen RPJPD Tahun 2005 - 2025.

1.3.3.

Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Kota Sorong sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan

1.3.4.

Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENSTRA SKPD). RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing untuk masa 5 (lima) tahun kedepan.

BAB 2 P E N D A H U L U A N

Pemerintah Kota Sorong

pemanfaatan ruang daerah di Kota Sorong.

6

RPJMD KOTA SORONG

Tahun 2013 – 2017

Dengan demikian, Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi

sebagai

dokumen

perencanaan

teknis

operasional

dalam

menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sorong.

1.3.5.

Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pelaksanaan RPJMD

Tahun 2013 - 2017 setiap tahun dijabarkan ke dalam

dokumen RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, distrik dan kota. Selanjutnya SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD. Gambaran tentang keterkaitan dokumen antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan di Kota Sorong, dapat disajikan

Pemerintah Kota Sorong

sebagaimana Gambar 1.1 dibawah ini.

BAB 2 P E N D A H U L U A N

7

RPJMD KOTA SORONG

Tahun 2013 – 2017

Gambar 1.1 Gambaran tentang keterkaitan antara dokumen RPJMD Dengan dokumen perencanaan lainnya dalam satu kesatuan sistem

RPJM Nasional

RKP

Diacu

Diperhatika n RPJP Daerah

Pedoman

RPJM Dijabarkan Daerah

Pedoman

Ba ha n

RENSTRA

Diacu

Pedom an

Pedoman

RKP Daerah

Renja SKPD

RAPBD

APBD

RKA SKPD

DPA SKPD

Ba ha n

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sorong tahun (2013 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum

dan tujuan penyusunan.

BAB 2 P E N D A H U L U A N

Pemerintah Kota Sorong

penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan dan maksud

8

RPJMD KOTA SORONG

Tahun 2013 – 2017

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu lima tahun.

BAB III GAMBARAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN

DAERAH

DAN

KERANGKA PENDANAAN Bab ini menjelaskan kecenderungan kenaikan dan penurunan pendapatan asli daerah, baik pajak daerah maupun retribusi daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah serta bagian penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan

serta

pola-pola

alokasi

belanja

untuk

setiap

bidang

pemerintahan dalam lima tahun terakhir sebagai dasar analisis dalam penentuan kecenderungan pola pengelolaan keuangan selama lima tahun. BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Bab ini menyajikan analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

(diderivasi) menjadi misi. Dilanjutkan dengan uraian tentang nilai-nilai, dan faktor-faktor keberhasilan yang dipergunakan sebagai motor penggerak utama dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta penentuan tujuan dan sasaran.

BAB 2 P E N D A H U L U A N

Pemerintah Kota Sorong

Bab ini dimulai dengan perumusan visi dan kemudian diturunkan

9

RPJMD KOTA SORONG

Tahun 2013 – 2017

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Bab ini akan menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Penyajian strategi dan arah kebijakan

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Perlu disajikan penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN. Dalam bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Penyajian indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam tabel.

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. BAB 2 P E N D A H U L U A N

Pemerintah Kota Sorong

Bab ini memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan

10

RPJMD KOTA SORONG

Tahun 2013 – 2017

BAB X

PENUTUP. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Pada bab ini dirumuskan Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sorong Tahun 2012-2017 adalah: a. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang b. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan c. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kota Sorong d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan e. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah f.

Memberikan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kota Sorong Tahun 2012 - 2017 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang

kebijakan keuangan daerah, (b) strategi pembangunan daerah, (c) kebijakan umum, (d) program SKPD dan lintas SKPD, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB 2 P E N D A H U L U A N

Pemerintah Kota Sorong

selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan: (a) arah

11