Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 (United Nations Conference on the Law of the Sea - UNCLOS I) yang menghasilkan 4(empat) Konvensi yaitu : Konvensi tentang laut territorial dan jalur tambahan, Konvensi tentang laut lepas, Konvensi tentang landas kontinen, Konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut lepas.
UNCLOS I dan II : gagal menentukan lebar laut territorial dan konsepsi negara kepulauan yang diajukan Indonesia
Negara Kepulauan
Negara kepulauan: Negara yg seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan (archipelagos) dpt mencakup pulau-pulau lain Kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan dan wujud alami lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan eratnya, sehingga membentuk kesatuan geografi, ekonomi, dan politik
Ada 4 golongan yang berkepentingan dengan prinsip-prinsip negara kepulauan yaitu: 1.
2.
3.
4.
Negara tetangga (ASEAN + Australia) Negara yang berkepentingan terhadap perikanan dan pemasangan kabel komunikasi di dasar laut (Jepang) Negara maritim yang berkepentingan terhadap lalu lintas pelayaran laut (Eropa Barat) Negara maritim besar yang mempunyai strategi militer (AS dan Uni Soviet).
Negara yang secara resmi menyatakan sebagai negara kepulauan, yaitu : Antigua and Barbuda, Bahama , Cape Verde, Comoros, Fiji, Grenada, Indonesia, Jamaica, Kiribati, Marshal Islands, Papua New Guinea, Philippines, St Vincent and the Grenadines, Sao Tome e Principe, Solomon Islands, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Bahrain(potensi sebagai Negara kepulauan), Cuba, Malta, Maldives, Mauritius, Seychelles, St. Kittss and Nevis, Tonga
PERAIRAN KEPULAUAN PERAIRAN PEDALAMAN
LAUT TERITORIAL ZONA TAMBAHAN 12 MIL
DARATAN
24 MIL
ZEE
LANDAS CONTTNEN
200 S/D 350 MIL
LAUT BEBAS
Laut Teritorial Konvensi Hukum Laut 1982: setiap Negara pantai mempunyai laut teritorial (territorial sea) Bab II Pasal 2-32. Pasal 2 : kedaulatan negara pantai mencakup wilayah darat, perairan pedalaman, perairan kepulauan kalau negara kepulauan, dan sampai laut territorial atau laut wilayah. Kedaulatan tersebut meliputi ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Pasal 3 : setiap Negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.
Zona Tambahan
Setiap Negara pantai mempunyai zona tambahan yang jauhnya tidak boleh melebihi 24 mil yang diukur dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur atau sejauh 12 mil diukur dari laut teritorial suatu Negara pantai Di zona tambahan setiap Negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau sanitasi, dan menghukum para pelakunya
Zona Ekonomi Eksklusif
Ada 15 negara yang mempunyai leading exclusive economic zone, yaitu Amerika Serikat, Prancis, Indonesia, Selandia Baru, Australia, Rusia, Jepang, Brasil, Kanada, Meksiko, Kiribati, Papua Nugini, Chili, Norwegia, dan India. Indonesia mempunyai ZEE (1.577.300 square nautical miles) 3 besar setelah AS dan Prancis Lebar ZEE bagi setiap Negara pantai adalah 200 mil dari garis pangkal di mana laut territorial diukur.
Di ZEE setiap Negara pantai seperti Indonesia ini mempunyai hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya alam baik hayati maupun nonhayati di perairannya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta untuk keperluan ekonomi di zona tersebut seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Di ZEE semua Negara baik Negara pantai maupun tidak berpantai mempunyai hak kebebasan pelayaran dan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut dan penggunaan sah lainnya
Landas Kontinen Pengertian Landas kontinen, psl 76 (1&2) KHL 1982 sbb : (a) dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang adanya kelanjutan ilmiah dari wilayah daratannya sampai ke pinggiran tepi kontinen (b) dasar laut dan tanah di bawahnya sampai jarak 200 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur (c) landas kontinen dimungkinkan mencapai 350 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur (d) tidak melebihi 100 mil laut dari kedalaman (isobath) 2500 meter. Indonesia diperkirakan memiliki potensi untuk menetapkan batas terluar landas kontinen sampai sejauh 350 mil di tiga tempat, yaitu Aceh sebelah Barat, Pulau Sumba sebelah Selatan, dan Utara Pulau Irian ke arah Utara.
Laut Lepas KHL 1982 (psl 86) pengertian laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut territorial atau perairan pedalaman suatu negara dan perairan kepulauan dalam Negara kepulauan. Psl 87: laut lepas adalah terbuka bagi semua Negara baik Negara pantai (costal States) maupun Negara tidak berpantai (land-locked States). Semua Negara mempunyai kebebasan di laut lepas (freedom of the high seas), yaitu sebagai berikut : kebebasan pelayaran, kebebasan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lainnya sesuai dengan hukum internasional, kebebasan penangkapan ikan, kebebasan riset ilmiah kelautan
Kebebasan di laut lepas dilaksanakan untuk tujuan-tujuan damai (peaceful purposes) dan tidak boleh negara melaksanakan kedaulatannya di laut lepas (psl 88-89) Setiap kapal yang berlayar di laut lepas harus ada kebangsaannya karena ada ikatan antara kapal dengan Negara (genuine link) dan apabila kapal menggunakan dua negara atau lebih bendera Negara karena ingin mendapat kemudahan (flag of convenience) dianggap sebagai kapal tanpa kebangsaan.
ALKI-III ALKI-I ALKI-II
C B A Rep. Timor Leste
PERAIRAN NUSANTARA PERAIARAN ZEE
NO NAMA PULAU 1 P. RONDO Kab. Sabang NAD 2 P. BERHALA Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara 3 P. SEKATUNG Kab. Natuna Kepulauan Riau 4 P. NIPA Kota Batam Riau 5 P. MANORE Kab. Sangihe Sulawesi Utara 6 P. MIANGAS Kab. Talaud Sulawesi Utara
12 PULAU TERLUAR RAWAN DI KUASAI NEGARA TETANGGA SPESIFIKASI Tdk ada Penduduk Penjaga Mercusuar
NEGARA TETANGGA India
RAWAN Illegal Fishing
Tdk ada Penduduk Luas : + 2,5 km2
Malaysia
Illegal Fishing Effektive Occupation
Tdk ada Penduduk Luas : + 0,3 km2
Vietnam
Illegal Fishing
Tdk ada Penduduk Luas : + 60 ha, 80% karang, 20% Pasir Penduduk + 640 jiwa Luas : + 214,49 km2
Singapura
Tenggelam Pelayaran Internasional
Filipina Check Point Border Crossing Area Filipina Dari Filipina 48 mil Dari Kecamatan 145 mil
Illegal Fishing
Penduduk + 678 jiwa Luas : + 3,15 km2 ada Listrik
Penyeludupan Terrorisme Mata Uang Peso
12 PULAU TERLUAR RAWAN DI KUASAI NEGARA TETANGGA
NO
NAMA PULAU
SPESIFIKASI
NEGARA TETANGGA
RAWAN
7
P. MARAMPIT Kab. Talaud Sulawesi Utara
Penduduk + 1436 jiwa Luas : + 12 km²
Filipina Belum ada sarana
Illegal Fishing Effective Occupation
8
P. FANI Kab. Raja Ampat Papua
Ada penduduk Luas : + 9km²
Palau 220 km² dari Sorong 35 jam pelayaran
Illegal Fishing Effective Occupation
9
P. FANILDO Kab. Biak Numfar Papua
Tak ada penduduk Luas : + 9 km²
Palau 280 km dari Kabupaten
Illegal Fishing Effective Occupation
10
P. BRAS Kab. Biak Numfor Papua
Penduduk + 50 jiwa Luas : + 3.375 km
Republik Palau Jarak dari Kab 280 km dari P. Supriori 240 km
Illegal Fishing Effective Occupation
11
P. DANA Kab. Kupang Nusa Tenggara Timur
Tak Ada Penduduk Dari P. Rote 4 km Dari Kupang 120 km
Australia Pintu masuk ALKI III
Illegal Fishing Effective Occupation
12
P. BATEK Kab. Kupang Nusa Tenggara Timur
Tak ada Penduduk Luas : + 25 ha Tempat Penyu bertelur Migrasi Lumba-lumba
Timor Leste Sebelah Utara ALKI III
Illegal Fishing Effective Occupation
12 PULAU TERLUAR RAWAN DIKUASAI NEGARA JIRAN
GEOPOLITIK INDONESIA
