TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBER,

Menimbang :

a. Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Perangkat Kabupaten Jember agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi lebih optimal dan profesional dalam pelayanan pada masyarakat perlu menetapkan tugas pokok dan fungsi Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati; Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1 / 25


3890) ; 2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember ; 12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Kabupaten sebagai unsur

2 / 25


penyelenggara Pemerintah Kabupaten. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember. 3. Bupati adalah Bupati Jember. 4. Perangkat Kabupaten adalah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas Kabupaten. Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Jember. 6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember . 7. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. 9. Pegawai teknis adalah guru, kepala sekolah, pengawas satuan pendidikan, dan penilik sekolah Kabupaten Jember. 10. pegawai nonteknis adalah tenaga administrasi dan penjaga sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan. 11. Kelompok jabatan fungsional adalah pengawas yang melaksanakan tugas pengawasan pada satuan pendidikan SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Jember. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Tenaga Kependidikan; d. Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dan Sekolah Dasar (TK/SD); e. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMP/ SMA/ dan SMK); f. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal ; g. Kelompok jabatan fungsional; h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) ; (2) Dinas Pendidikan adalah sebagai unsur pelaksana yang pada hakekatnya menyelenggarakan urusan pemerintahan Kabupaten baik yang bersifat wajib maupun pilihan. (3) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten. (4) Sekretariat dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh sekretaris dan kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

3 / 25


(5) Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung awab kepada kepala dinas. BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, perencanaan , pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan Pendidikan Untuk Semua (PUS) yang bermutu sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi meliputi : a. penyiapan perumusan kebijakan pemerintah Kabupaten meliputi kelembagaan, pemberdayaan dan sarana prasarana pendidikan; b. pelaksanaan peningkatan pemerataan dan perluasan akses memperoleh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar biasa, melalui pendidikan formal atau nonformal ; c. pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bermutu berbasis kompetensi dan teknologi pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal; d. pelaksanaan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan; e. pelaksanaan pembinaan, implemenasi dan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan; f. pelaksanaan penilaian kinerja sekolah, akreditasi, pendidikan formal dan nonformal; g. pelaksanaan pembinaan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan untuk melaksanakan layanan pendidikan yang bermutu ; h. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan; i. pelaksanaan pemberdayaan pengawas sekolah dalam pembinaan, pengawasan dan sebagai konsultan sekolah; j. pelaksanaan pemberian ijin pendirian serta pencabutan ijin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal; k. pelaksanaan bimbingan/ asistensi, advokasi dan konsultasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan satuan pendidikan; l. pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) pada nota persetujuan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan atas nama Pemerintah Kabupaten; m. pelaksanaan kerjasama, menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan baik lembaga pemerintah maupun swasta, dunia usaha dan dunia industri dan organisasi kemasyarakatan bidang pendidikan ;

4 / 25


n. pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan; o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan . Bagian Pertama Sekretariat Pasal 4 (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas di lingkup Dinas Pendidikan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program, kegiatan dan anggaran pengembangan pendidikan ; b. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas Dinas; c. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas ; d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan ; e. pelaksanaan pemenuhan sarana prasarana pendidikan, rehabilitasi, pembangunan gedung sekolah, perkantoran, dan sarana pendukung lain pendidikan ; f. penyiapan manajemen data statistik pendidikan yang baku, akurat, valid dan mutakhir melalui sistem informasi, komunikasi berbasis teknologi ; g. pelaksanaan pemetaan pendidikan untuk menyusun rencana operasional pengembangan pendidikan ; h. pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan pada unit kerja / bidang ; i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kinerja panitia pengadaan barang dan jasa ; j. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi, pembangunan gedung sekolah, perkantoran dan sarana pendidikan, sumber dana dari hibah maupun blockgrant dan sejenisnya, dan k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan . Pasal 5 (1) Sekretariat terdiri dari : a. Sub bagian umum dan keuangan ; b. Sub bagian perencanaan ; dan c. Sub bagian sarana dan prasarana. (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Keuangan Pasal 6

5 / 25


(1) Sub bagian umum dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kehumasan dan penatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub bagian umum dan keuangan mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan tugas surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan ; b. pelaksanaan kerumahtanggaan, pemeliharaan, pengaturan, dan penggunaan sarana prasarana Dinas; c. pelaksanaan pengelolaan operasional kendaraan dinas ; d. pelaksanaan penatausahaan keuangan (penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan dan pertanggungjawaban) e. pelaksanaan pembukuan, verifikasi, perhitungan anggaran, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran ; dan f. pelaksanaan penatausahaan pembayaran gaji pegawai. Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan Pasal 7 (1) Sub bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, laporan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bag Perencanaan mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi yang terakses melalui jaringan internet dan media komunikasi ; b. penyiapan penyusunan bahan kebijakan ; c. pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RPTD) ; d. pelaksanaan pemetaan dan perencanaan kebutuhan sarana sekolah, perkantoran, dan sarana pendukung lainnya ; e. pelaksanaan pemetaan, dan perencanaan rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah dan perkantoran ; f. penyiapan penyusunan rencana anggaran dan pembiayaan ; g. pelaksanaan penyiapan naskah kerjasama; h. pelaksanaan kerjasama dengan dewan pendidikan, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan ; dan i. penyiapan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) . Paragraf 3 Sub Bagian Sarana dan Prasarana Pasal 8 (1) Sub bagian sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, rehabilitasi, pembangunan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

6 / 25


(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub bagian sarana dan prasarana mempunyai fungsi meliputi: a. pelaksanaan inventarisasi kebutuhan sarana prasarana pendidikan, UPT, dan Dinas ; b. pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah dan perkantoran ; c. pelaksanaan pengadaan sarana pendidikan : meubeler, media pembelajaran, sumber belajar, dan sarana pendukung lainnya ; d. pelaksanaan pengadaan sarana perkantoran ; e. melaksanakan pendistribusian sarana prasarana sekolah, perkantoran, dan sarana pendukung lainnya ; f. pelaksanaan pengawasan, pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan; dan g. pelaksanaan inventarisasi pengusulan penghapusan sarana prasarana sekolah, perkantoran, dan sarana pendukung lainnya . Bagian Kedua Bidang Tenaga Kependidikan Pasal 9 (1) Bidang tenaga kependidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, hukum, peraturan perundang-undangan, tenaga teknis dan tenaga nonteknis, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang tenaga kependidikan mempunyai fungsi meliputi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan program dan kegiatan ; b. pelaksanaan persiapan bahan analisis jabatan, analisis organisasi, penyempurnaan organisasi, sistem dan prosedur kerja, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pertimbangan hukum ; c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian informasi data kepegawaian; d. pelaksanaan perencanaan, penerimaan, pengangkatan, mutasi, promosi, penghargaan, disiplin, dan pemberhentian pegawai ; e. pelaksanaan peningkatan kualifilkasi akademik melalui pendidikan formal atau melalui uji kelayakan dan kesetaraan ; f. pelaksanaan proses penilaian portofolio sebagai uji kompetensi untuk memperoleh sertifikasi ; 8 g. pelaksanaan peningkatan kinerja pegawai nonteknis melalui peningkatan kompetensi, kepribadian, sosial, dan profesional secara berkelanjutan ; h. pelaksanaan seleksi kepala sekolah melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan sesuai dengan standar kepala sekolah ; i. pelaksanaan seleksi guru, kepala sekolah berprestasi dari semua jenjang pendidikan dan pengawas sekolah ; j. pelaksanaan pengusulan peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) calon pengawas dan penilik ; k. pelaksanaan pengurusan cuti, pemberian penghargaan dan kesejahteraan ;

7 / 25


l. pelaksanaan pembinaan, dan penyelesaian permasalahan kepegawaian ; m. pelaksanaan Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi tenaga teknis, penilaian kinerja pegawai melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan memproses kenaikan pangkat ; n. pelaksanaan penyebarluasan pedoman dan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kepegawaian; dan o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan. Pasal 10 (1) Bidang tenaga kependidikan terdiri dari : a. Seksi tenaga teknis TK/SD ; b. Seksi tenaga teknis SMP/SMA/SMK ; dan c. Seksi tenaga nonteknis. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang tenaga kependidikan. Paragraf 1 Seksi Tenaga Teknis Pasal 11 (1) Seksi tenaga teknis TK/SD mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian bagi tenaga teknis TK/TKLB, SD/SDLB dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kependidikan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi tenaga teknis TK/SD mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan analisis dan proyeksi kebutuhan guru, kepala sekolah dan mengusulkan pengangkatan calon PNS; b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian informasi data guru, pengawas, dan penilik ; c. pelaksanaan proses, pengadaan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan kartu identitas lain ; d. pelaksanaan perencanaan penerimaan, pengangkatan, mutasi, promosi, penghargaan, disiplin, dan pemberhentian pegawai ; e. pelaksanaan proses ijin belajar untuk meningkatkan kualifikasi akademik melalui pendidikan formal atau melalui uji kelayakan dan kesetaraan ; f. pelaksanaan proses penilaian portofolio sebagai uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik ; g. pelaksanaan seleksi kepala sekolah melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan (diklat) sesuai dengan standar kepala sekolah ; h. pelaksanaan pengusulan peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) calon pengawas dan penilik ; i. pelaksanaan seleksi guru, kepala sekolah, pengawas dan penilik berprestasi ; j. pelaksanaan Penilaian Angka Kredit (PAK), usulan kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji berkala ; k. pelaksanaan proses ijin cuti, pemberian penghargaan dan kesejahteraan ; l. pelaksanaan pembinaan, dan pengawasan atas pelanggaran disiplin sebagai pegawai ; m. pelaksanaan proses rehabilitasi dan nama baik pegawai atas putusan pengadilan ; dan

8 / 25


n. pelaksanaan penyusunan laporan . Paragraf 2 Seksi Tenaga Teknis SMP/SMA/SMK Pasal 12 (1) Seksi tenaga teknis SMP/SMA/SMK mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian tenaga teknis SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kependidikan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi tenaga teknis SMP/SMA/SMK mempunya fungsi meliputi : a. pelaksanaan analisis dan proyeksi kebutuhan guru, kepala sekolah dan mengusulkan pengangkatan calon PNS ; b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan informasi data guru dan pengawas sekolah ; c. pelaksanaan proses, pengadaaan Nomor Induk Peg (NIP) dan kartu identitas lain ; d. pelaksanaan perencanaan, penerimaan, pengangkatan, mutasi, promosi, penghargaan, disiplin, dan pemberhentian pegawai ; e. pelaksanaan proses ijin belajar untuk meningkatkan kualifikasi akademik melalui pendidikan formal atau melalui uji kelayakan dan kesetaraan ; f. pelaksanaan proses penilaian portofolio sebagai uji kompetensi untuk memperoleh sertifikasi ; g. pelaksanaan seleksi kepala sekolah melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan (diklat) sesuai dengan standar ; h. pelaksanaan pengusulan peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) calon pengawas sekolah ; i. pelaksanaan seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berprestasi ; j. pelaksanaan Penilaian Angka Kredit (PAK), usulan kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji berkala ; k. pelaksanaan proses ijin cuti, pemberian penghargaan dan kesejahteraan ; l. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas pelanggaran disiplin pegawai ; m. pelaksanaan proses rehabilitasi dan nama baik pegawai atas putusan pengadilan ; dan n. pelaksanaan penyusunan laporan . Paragraf 3 Seksi Tenaga Nonteknis Pasal 13 (1) Seksi tenaga nonteknis mempunyai tugas melaksanakan kepegawaian tenaga nonteknis dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kependidikan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi tenaga nonteknis mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan analisis kebutuhan dan proyeksi, tenaga nonteknis pada sekolah, UPT dan Dinas ;

9 / 25


b. pelaksanaan pegumpulan, pengolahan, penyajian, dan informasi data pegawai ; c. pelaksanaan proses, pengadaan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan kartu identitas lain ; d. pelaksanaan perencanaan, penerimaan, pengangkatan, mutasi, promosi, penghargaan, disiplin dan pemberhentian ; e. pelaksanaan proses ijin belajar untuk meningkatkan kualifikasi akademik melalui pendidikan formal ; f. pelaksanaan usulan kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji berkala ; g. pelaksanaan proses ijin cuti, pemberian penghargaan dan kesejahteraan ; h. pelaksanaan pembinaan, dan pengawasan atas pelanggaran disiplin pegawai ; i. pelaksanaan proses rehabilitasi dan nama baik pegawai atas putusan pengadilan ; dan j. pelaksanaan penyusunan laporan seksi . Bagian Ketiga Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Pasal 14 (1) Bidang pendidikan Taman Kanak - kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pembinaan pendidikan TK/TKLB dan SD/SDLB, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) mempunyai fungsi meliputi : a. penyiapan penyusunan program dan kegiatan pengembangan pendidikan ; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan ; c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi prestasi siswa, guru, kepala sekolah dan lembaga sekolah ; d. pelaksanaan peningkatan angka partisipasi sekolah ; e. melaksanakan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran berbasis kompetensi dan manajemen sekolah ; f. pelaksanaan penyelenggaraan sekolah inklusif ; g. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, penilaian hasil belajar ; h. pelaksanaan proses dan hasil belajar (ujian akhir sekolah berstandar nasional) serta memanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran dan lainnya ; i. pelaksanaan peningkatan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional untuk meningkatkan kinerja guru ; j. pelaksanaan peningkatan kompetensi manajerial kepala sekolah agar memiliki tata kelola yang baik, akuntabel, pencitraan publik dan pemberdayaan masyarakat ; k. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kinerja pengawas dalam melaksanakan supervisi manajerial dan supervisi akademik ; l. pelaksanaan pembinaan dan seleksi persiapan berbagai macam lomba akademik dan nonakademik siswa dalam berbagai tingkat ; m. pelaksanaan identifikasi potensi sekolah untuk ditetapkan sebagai rintisan sekolah berstandar internasional, sekolah berstandar internasional dan atau berbasis keunggulan lokal ; n. pelaksanaan peningkatan pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja

10 / 25


Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) ; o. pelaksanaan evaluasi, dan akreditasi kelembagaan, pemberdayaan sekolah melalui penilaian kinerja sekolah, kepala sekolah, guru, dan siswa ; p. pelaksanaan identifikasi dan pengusulan rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah dan perkantoran, kebutuhan sarana sekolah, perkantoran dan sarana pendukung lain pendidikan ; q. pelaksanaan penyiapan rekomendasi proses pendirian, penegerian dan pencabutan ijin kelembagaan ; r. pelaksanaan penyebarluasan pedoman peraturan perundang-undangan; s. pelaksanaan pengelolaan beasiswa dari pemerintah, pemerintah daerah atau sumber lain yang sah ; t. pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) ; u. pelaksanaan pemenuhan keabsahan Ijazah ; dan v. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan . Pasal 15 (1) Bidang pendidikan TK/SD terdiri dari : a. Seksi pendidikan TK/TKLB ; b. Seksi pendidikan SD/SDLB ; dan c. Seksi subsidi. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pendidikan TK/SD Paragraf 1 Seksi pendidikan Taman Kanak-kanak/TKLB Pasal 16 (1) Seksi pendidikan Taman Kanak-kanak/TKLB mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pendidikan TK/TKLB dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan TK/SD. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi pendidikan TK/TKLB mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengembangan pendidikan ; b. pelaksanaan peningkatan angka partisipasi sekolah melalui pemberdayaan yayasan/ organisasi masyarakat ; c. pelaksanaan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran dan manajemen sekolah ; d. pelaksanaan pendidikan yang bermutu berbasis kompetensi dengan mengembangkan strategi pembelajaran bermain sambil belajar ; e. pelaksanaan penyelenggaraan sekolah inklusif ; f. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, penilaian hasil belajar ; g. pelaksanaan penilaian, evaluasi proses dan hasil belajar serta memanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran dan lainnya ; h. pelaksanaan peningkatan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional untuk

11 / 25


meningkatkan kinerja guru ; i. pelaksanaan peningkatan kompetensi manajerial kepala sekolah agar melaksanakan tata kelola yang baik, akuntabel, dan pencitraan publik serta pemberdayaan masyarakat ; j. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kinerja pengawas TK/TKLB dalam melaksanakan supervisi manajerial dan supervisi akademik ; k. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi prestasi siswa, guru, kepala sekolah dan lembaga ; l. pelaksanaan pengembangan potensi TK Negeri Pembina menjadi Taman Kanak Kanak yang ideal, mempunyai profil memenuhi SPM sesuai SNP yang dikelola secara profesional sehingga mampu menjadi percontohan bagi sekolah di sekitarnya ; m. pelaksanaan peningkatan pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) ; n. pelaksanaan evaluasi, dan akreditasi kelembagaan, pemberdayaan sekolah melalui penilaian kinerja sekolah : kepala sekolah, guru, dan siswa ; o. pelaksanaan penyiapan rekomendasi proses pendirian, penegerian dan pencabutan ijin kelembagaan ; p. pelaksanaan koordinasi dengan tiga komponen pendidikan Taman Kanak-kanak (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia / IGTKI, Dinas Pendidikan, serta Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia / GOPTKI) ; q. pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) ; r. pelaksanaan pemenuhan keabsahan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) ; dan s. pelaksanaan penyusunan laporan . Paragraf 2 Seksi Pendidikan Sekolah Dasar/SDLB Pasal 17 (1) Seksi pendidikan sekolah dasar/SDLB mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pendidikan SD/SDLB dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pendidikan SD/SDLB. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pendidikan SD/SDLB mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan pendidikan ; b. pelaksanaan peningkatan angka partisipasi sekolah dasar c. pelaksanaan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran berbasis kompetensi dan manajemen sekolah ; d. pelaksanaan penyelenggaraan sekolah inklusif ; e. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur pelaksanaan kurikulum, pembelajaran,dan penilaian hasil belajar ; f. pelaksanaan penilaian, proses dan hasil belajar (Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional/ UASBN) serta memanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran dan lainnya ; g. pelaksanaan peningkatan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional untuk meningkatkan kinerja guru ; h. pelaksanaan peningkatan kompetensi manajerial kepala sekolah agar melaksanakan tata kelola yang baik, akuntabel dan pencitraan publik serta pemberdayaan masyarakat ; i. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kinerja pengawas sekolah dalam melaksanakan supervisi manajerial dan supervisi akademik ;

12 / 25


j. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi prestasi siswa, guru, kepala sekolah dan lembaga sekolah ; k. pelaksanaan identifikasi potensi sekolah untuk ditetapkan sebagai rintisan sekolah berstandar internasional, sekolah berstandar internasional dan atau berbasis keunggulan lokal; l. pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) ; m. pelaksanaan evaluasi, dan akreditasi kelembagaan, pemberdayaan sekolah melalui penilaian kinerja sekolah, kepala sekolah, guru, dan siswa ; n. pelaksanaan penyiapan rekomendasi proses pendirian, penegerian dan penutupan kelembagaan ; o. pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) ; p. pelaksanaan pemenuhan keabsahan Ijazah ; dan q. pelaksanaan penetapan buku teks pelajaran yang digunakan sesuai peraturan perundang undangan . Paragraf 3 Seksi Subsidi Pasal 18 (1) Seksi subsidi mempunyai tugas pemberian subsidi TK/TKLB dan SD/SDLB dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pendidikan TK/SD. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi subsidi mempunyai fungsi meliputi: a. pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan pendidikan ; b. pelaksanaan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana sekolah, perkantoran, dan sarana pendukung lain pendidikan ; c. pelaksanaan identifikasi dan pengusulan rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah dan perkantoran; d. pelaksanaan pemberian subsidi ; e. pelaksanaan penyebarluasan pedoman dan peraturan perundang undangan yang berlaku ; dan f. pelaksanaan penyusunan laporan . Bagian Keempat Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (SMP, SMA, SMK) Pasal 19 (1) Bidang pendidikan SMP/SMA/SMK mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pembinaan pendidikan SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pendidikan

13 / 25


SMP/SMA/SMK mempunyai fungsi meliputi: a. pelaksanaan penyusunan program dan kegatan pengembangan pendidikan ; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan ; c. pelaksanaan peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah ; d. pelaksanaan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran berbasis kompetensi dan manajemen sekolah ; e. pelaksanaan penyelenggaraan sekolah inklusif ; f. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, penilaian hasil belajar ; g. pelaksanaan penilaian, evalusi proses dan hasil belajar (ujian nasional) serta memanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran dan lainnya ; h. pelaksanaan peningkatan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional untuk meningkatkan kinerja guru ; i. pelaksanaan peningkatan kompetensi manajerial kepala sekolah agar memiliki tata kelola yang baik, akuntabel, pencitraan publik dan pemberdayaan masyarakat ; j. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kinerja pengawas sekolah dalam melaksanakan supervisi manajerial dan supervisi akademik ; k. pelaksanaan pembinaan pengembangan diri peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya ; l. pelaksanaan pembinaan dan seleksi persiapan berbagai macam lomba akademik dan non akademik siswa dalam berbagai tingkat; m. pelaksanaan pengumpulan pengelolahan dan penyajian data dan informasi prestasi siswa, guru, kepala sekolah dan lembaga sekolah ; n. pelaksanaan identifikasi potensi sekolah untuk ditetapkan sebagai rintisan sekolah berstandar internasional, sekolah berstandar internasional dan atau berbasis keunggulan lokal ; o. pelaksanaan peningkatan pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Guru Pembimbing (MGP), Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS); p. pelaksanaan evaluasi, dan akreditasi kelembagaan, pemberdayaan sekolah melalui penilaian kinerja sekolah, kepala sekolah, guru, dan siswa ; q. pelaksanaan penyiapan rekomendasi proses pendirian, penegerian dan pencabutan ijin kelembagaan ; r. pelaksanaan identifikasi dan pengusulan rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah dan perkantoran, kebutuhan sarana sekolah, perkantoran dan sarana pendukung lain pendidikan; s. pelaksanaan penyebarluasan pedoman peraturan perudang-undangan ; t. pelaksanaan pengelolaan beasiswa dari pemerintah, pemerintah daerah atau sumber lain yang sah ; u. pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) ; v. pelaksanaan pemenuhan keabsahan ijazah ; w. pelaksanaan kerjasama, menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan baik lembaga pemerintah maupun swasta, dunia usaha dan dunia industri ; x. pelaksanaan pemberian subsidi yang terstandar ; dan y. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan .

14 / 25


Pasal 20 (1) Bidang pendidikan SMP/ SMA/ SMK terdiri dari : a Seksi pendidikan SMP/SMPLB, SMA/SMALB ; b. Seksi pendidikan SMK ; dan c. Seksi subsidi. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pendidikan SMP/ SMA/ SMK. Paragraf 1 Seksi Pendidikan SMP/SMPLB, SMA/SMALB Pasal 21 (1) Seksi pendidikan SMP/SMPLB, SMA/SMALB mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pendidikan SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pendidikan SMP/SMA/SMK. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pendidikan SMP/SMPLB, SMA/SMALB mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengembangan pendidikan ; b. pelaksanaan peningkatan angka partisipasi sekolah ; c. pelaksanaan pendidikan yang bermutu berbasis kompetensi dan teknologi melalui penyelenggaraan pendidikan yang terstandart; d. pelaksanaan penyelenggaraan sekolah inklusif ; e. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, penilaian hasil belajar ; f. pelaksanaan penilaian, proses dan hasil belajar (ujian nasional) serta memanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran dan lainnya ; g. pelaksanaan peningkatan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional untuk meningkatkan kinerja guru ; h. pelaksanaan peningkatan kompetensi manajerial kepala sekolah agar melaksanakan tatakelola yang baik, akuntabel dan pencitraan publik serta pemberdayaan masyarakat ; i. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kinerja pengawas sekolah dalam melaksanakan supervisi manajerial dan supervisi akademik ; j. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi prestasi siswa, guru, kepala sekolah dan lembaga ; k. pelaksanaan identifikasi potensi sekolah untuk ditetapkan sebagai rintisan sekolah berstandar internasional, sekolah berstandar internasional dan atau berbasis keunggulan lokal l. pelaksanaan peningkatan pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Guru Pembimbing (MGP), Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS); m. pelaksanaan evaluasi, dan akreditasi kelembagaan, pemberdayaan sekolah melalui penilaian kinerja sekolah, kepala sekolah, guru, dan siswa ; n. pelaksanaan penyiapan rekomendasi proses pendirian, penegerian dan pencabutan ijin kelembagaan ;

15 / 25


o. pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) ; p. pelaksanaan pemenuhan keabsahan Ijazah ; q. pelaksanaan penetapan buku teks pelajaran yang digunakan sesuai peraturan perundang-undangan ; dan r. pelaksanaan penyusunan laporan . Paragraf 2 Seksi pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pasal 22 (1) Seksi pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan SMK dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pendidikan SMP/SMPLB, SMA/SMALB. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pendidikan SMK mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengembangan pendidikan ; b. pelaksanaan peningkatan angka partisipasi sekolah ; c. pelaksanaan pendidikan yang bermutu berbasis kompetensi dan teknologi, akademis dan kecakapan kerja ; d. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, penilaian hasil belajar normatif, adaptif, dan produktif ; e. pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar (ujian nasional) serta memanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran dan lainnya ; f. pelaksanaan peningkatan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional untuk meningkatkan kinerja guru ; g. pelaksanaan peningkatan kompetensi manajerial kepala sekolah agar melaksanakan tatakelola yang baik, akuntabel dan pencitraan publik serta pemberdayaan masyarakat ; h. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kinerja pengawas sekolah dalam melaksanakan supervisi manajerial dan supervisi akademik ; i. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi prestasi siswa, guru, kepala sekolah dan lembaga sekolah ; j. pelaksanaan identifikasi potensi sekolah untuk ditetapkan sebagai rintisan sekolah berstandar internasional, sekolah berstandar internasional dan atau berbasis keunggulan lokal ; k. pelaksanaan peningkatan pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Diklat (MGMD), Musyawarah Guru Pembimbing (MGP), Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) ; l. pelaksanaan evaluasi, dan akreditasi kelembagaan, pemberdayaan sekolah melalui penilaian kinerja sekolah : kepala sekolah, guru, dan siswa ; m. pelaksanaan penyiapan rekomendasi proses pendirian, penegerian dan pencabutan ijin kelembagaan ; n. pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) ; o. pelaksanaan pemenuhan keabsahan Ijazah ; p. pelaksanaan penetapan buku teks dan modul pelajaran yang digunakan sesuai peraturan

16 / 25


perundang undangan; q. pelaksanaan kerjasama, menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan baik lembaga pemerintah maupun swasta, dunia usaha dan dunia industri ; dan r. pelaksanaan penyusunan laporan . Paragraf 3 Seksi Subsidi Pasal 23 (1) Seksi subsidi mempunyai tugas pemberian subsidi kepada SMP/SMPLB, SMA /SMALB dan SMK dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pendidikan SMP/SMPLB, SMA/SMALB. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi subsidi mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan pendidikan ; b. pelaksanaan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana sekolah, perkantoran, dan sarana pendukung lain pendidikan c. pelaksanaan pelaksanaan identifikasi dan pengusulan rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah dan perkantoran; d. pelaksanaan pemberian subsidi ; e. pelaksanaan penyebarluasan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan f. pelaksanaan penyusunan laporan . Bagian Kelima Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Pasal 24 (1) Bidang pendidikan nonformal dan informal, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pembinaan pendidikan nonformal dan informal dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pendidikan nonformal dan informal mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengembangan pendidikan ; b. pelaksanaan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan nonformal dan informal; c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian informasi data ; d. pelaksanaan peningkatan angka partisipasi pendidikan melalui peningkatan mutu kinerja layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pemberdayaan masyarakat ; e. pelaksanaan peningkatan mutu penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan (paket A, paket B, paket C), Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Keterampilan Kursus Dan Pelatihan Kerja, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Pemberdayaan perempuan, Pengembangan Pendidikan Masyarakat atau pendidikan lain yang sejenis;

17 / 25


f. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, penilaian hasil belajar; g. pelaksanaan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran dan manajemen ; h. pelaksanaan peningkatan kinerja tenaga Pendidikan Nonformal (PNF) , : pendidikan PAUD, pamong belajar, penilik, tutor KF, tutor paket A, paket B, paket C, Fasilitator Desa Intensif/ FDI, Tenaga Lapangan Dikmas/ TLD, instruktur kursus melalui peningkatan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional secara berkelanjutan ; i. pelaksanaan peningkatan kompetensi manajerial pemimpin organisasi satuan PNF agar memiliki tatakelola yang baik, akuntabel, dan pencitraan publik ; j. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kinerja penilik Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dalam melaksanakan supervisi manajerial dan supervisi akademik ; k. pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan/ UNPK) serta memanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran dan lainnya; l. pelaksanaan peningkatan budaya baca masyarakat sebagai upaya untuk memelihara keaksaraan peserta didik yang telah bebas buta aksara melalui penyediaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) ; m. pelaksanaan peningkatan pemberdayaan Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI) dan Ikatan Penilik Indonesia (IPI) ; n. pelaksanaan penyiapan proses rekomendasi ijin pendirian dan pencabutan ijin kelembagaan ; o. pelaksanaan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana pendidikan nonformal, perkantoran, Alat Peraga Edukatif (APE), dan sarana pendukung lain pendidikan . p. pelaksanaan identifikasi dan pengusulan rehabilitasi dan pembangunan gedung pendidikan nonformal dan perkantoran; q. pelaksanaan pengelolaan beasiswa dari pemerintah, pemerintah daerah atau sumber lain yang sah ; r. pelaksanaan pengelolaan beasiswa dari pemerintah, pemerintah daerah atau sumber lain yang sah ; s. pelaksanaan penyebarluasan pedoman peraturan perundang undangan; t. pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal (PNF) untuk mewujudkan masyarakat yang senang belajar, dan bekerja yang berbasis kebutuhan masyarakat melalui pengembangan pedidikan masyarakat ; u. pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender; dan v. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan . Pasal 25 (1) Bidang Pendidikan nonformal dan informal terdiri dari : a. Seksi PAUD ; b. Seksi pengembangan pendidikan masyarakat; dan c. Seksi kesetaraan dan keaksaraan . (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pendidikan nonformal dan informal.

18 / 25


Paragraf 1 Seksi PAUD Pasal 26 (1) Seksi PAUD mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan nonformal dan informal. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi PAUD mempunyai fungsi meliputi : a. penyiapan penyusunan program dan kebijakan pengembangan pendidikan; b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian informasi data ; c. pelaksanaan peningkatan angka partisipasi PAUD melalui peningkatan mutu kinerja layanan PAUD dan pemberdayaan masyarakat ; d. pelaksanaan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD melalui pendidikan ; e. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, penilaian hasil belajar ; f. pelaksanaan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran dan manajemen ; g. pelaksanaan peningkatan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional untuk meningkatkan kinerja guru PAUD ; h. pelaksanaan peningkatkan kompetensi manajemen pemimpin organisasi satuan PAUD agar memiliki tatakelola yang baik, akuntabel, dan pencitraan publik ; i. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kinerja penilik Pendidikan Non Formal Dan Informal (PNFI) dalam melaksanakan supervisi manajerial dan supervisi akademik ; j. pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar serta memanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran ; k. pelaksanaan peningkatan pemberdayaan HIMPAUDI ; l. pelaksanaan penyiapan proses rekomendasi pendirian dan pencabutan ijin kelembagaan ; m. pelaksanaan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana pendidikan nonformal, perkantoran, Alat Peraga Edukatif (APE), dan sarana pendukung lain pendidikan ; n. pelaksanaan identifikasi dan pengusulan rehabilitasi dan pembangunan gedung pendidikan nonformal dan perkantoran; o. pelaksanaan kerjasama, menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan baik lembaga pemerintah maupun swasta, dunia usaha dan dunia industri ; dan p. pelaksanaan penyusunan laporan. Paragraf 2 Seksi Pengembangan Pendidikan Masyarakat Pasal 27 (1) Seksi pengembangan pendidikan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengembangan pendidikan masyarakat dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan nonformal dan informal. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pengembangan pendidikan masyarakat mempunyai fungsi meliputi :

19 / 25


a. pelaksanaan penyusunan program dan kebijakan pengembangan pendidikan; b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian informasi data ; c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, penilaian hasil belajar ; d. pelaksanaan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran dan manajemen ; e. pelaksanaan dan peningkatkan mutu penyelenggaraan pembinaan pengembangan pendidikan masyarakat; f. pelaksanaan peningkatan kompetensi pedagogik, keribadian, sosial dan profesional tenaga PNF: pamong belajar, penilik, Fasilitator Desa Intensif / FDI, Tenaga Lapangan Dikmas / TLD, instruktur kursus untuk meningkatkan kinerja ; g. pelaksanaan peningkatkan kompetensi manejerial pemimpin oraganisasi SKB, PKBM agar memiliki tatakelola yang baik, akuntabel, dan pencitraan publik ; h. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan keterampilan perempuan; i. pelaksanaan kegiatan peningkatan pemberdayaan perempuan bidang pendidikan; j. melaksanakan peningkatan budaya baca masyarakat sebagai upaya untuk memelihara keaksaraan peserta didik yang telah bebas buta aksara melalui penyediaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) ; k. pelaksanaan penyiapan proses rekomendasi pendirian dan pencabutan ijin kelembagaan ;melaksanakan peningkaan pemberdayaan Ikatan Penilik Indonesia (IPI); l. pelaksanaan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana pendidikan nonformal, dan sarana pendukung lain pendidikan ; m. pelaksanaan identifikasi dan pengusulan rehabilitasi dan pembangunan gedung pendidikan nonformal; n. pelaksanaan kerjasama, menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan baik lembaga pemerintah maupun swasta, dunia usaha dan dunia industri ; o. pelaksanaan penyiapan rekomendasi proses perijinan lembaga kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ; p. pelaksanaan pengelolaan bantuan operasional kursus, TBM dan PKBM; q. pelaksanaan evaluasi dan akreditasi kelembagaan kursus; r. pelaksanaan penyebarluasan pedoman peraturan perundang undangan; dan s. pelaksanaan penyusunan laporan. Paragraf 3 Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan Pasal 28 (1) Seksi kesetaraan dan keaksaraan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan keaksaraan dan kesetaraan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan nonformal dan informal. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi kesetaraan dan keaksaraan mempunyai fungsi meliputi: a. pelaksanaan penyusunan program dan kebijakan pengembangan pendidikan ; b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian informasi data; c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur

20 / 25


pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, penilaian hasil belajar; d. pelaksanaan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran dan manajemen ; e. pelaksanaan peningkatkan mutu penyelenggaraan pembinaan pengembangan pendidikan masyarakat; f. pelaksanaan peningkatkan mutu penyelenggaraan keaksaraan dan kesetaraan ; g. pelaksanaan peningkatan pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional antar keaksaraan dan kesetaraan; h. pelaksanaan peningkatan kompetensi manajerial penyelenggara keaksaraan dan kesetaraan ; i. pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar serta memanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran ; j. pelaksanaan peningkatan pemberdayaan Ikatan Penilik Indonesia ( IPI); k. pelaksanaan penyiapan proses rekomendasi pendirian dan pencabutan ijin kelembagaan ; l. pelaksanaan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana keaksaraan dan kesetaraan ; m. pelaksanaan kerjasama, menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan baik lembaga pemerintah maupun swasta, dunia usaha dan dunia industria; n. melaksanakan penyaluran dana bantuan dari pemerintah maupun pemerintah propinsi; o. pelaksanaan pengelolaan bantuan operasional kesetaraan dan keaksaraan; p. pelaksanaan evaluasi dan akreditasi kelembagaan kelembagaan kesetaraan ; dan q. pelaksanaan penyusunan laporan . Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 29 (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan untuk melaksanakan pengawasan meliputi supervisi akademik dan supervisi manajerial dalam penyelenggaraan pendidikan SMP/SMPLB, SMA/SMA LB, dan SMK. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi meliputi : a) penyiapan penyusunan rencana program kegiatan supervisi ; b) pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu kinerja guru mata pelajaran, guru mata diklat, dan guru pembimbing dalam pembelajaran dan bimbingan konseling ; c) pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu kinerja sekolah dalam pelaksanaan pencapaian standar nasional pendidikan ; d) pelaksanaan pemberian saran agar proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah lebih baik daripada hasil yang telah dicapai sebelumnya, atau berupa saran kepada pimpinan untuk menindaklanjuti pembinaan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri ; e) pelaksanaan evaluasi, dan akreditasi kelembagaan, pemberdayaan sekolah melalui penilaian kinerja sekolah : kepala sekolah, guru, dan siswa; dan f) pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil kegiatan supervisi.

21 / 25


Pasal 30 (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan untuk melaksanakan pengawasan pada pendidikan TK/TKLB, SD/SDLB , Penilik PNFI dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari : 1) pengawas TK/TKLB, SD/SDLB mempunyai fungsi melipuiti : a. penyusunan rencan program kegiatan supervisi; b. pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu kinerja guru mata pelajaran, guru mata diklat dan guru pembimbing dalam pembelajaran dan bimbingan konseling; c. pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu kinerja sekolah dalam pelaksanaan pencapaian standart nasional pendidikan; d. pelaksanaan pemberian saran agar proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah lebih baik daripada hasil yang telah dicapai sebelumnya, atau berupa saran kepada pimpinan untuk menindaklanjuti pembinaan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri; e. pelaksanaan evaluasi, dan akreditasi kelembagaan, pemberdayaan sekolah melalui penilaian kinerja sekolah : kepala sekollah, guru dan siswa; f. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil kegiatan supervisi. 2) penilik Pendidikan Formal dan Informal (PNFI) mempunyai fungsi meliputi : a. penyusunan rencana kegiatan supervisi; b. pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu kinerja pendidikan nonformal; c. pelaksanaan pemberian saran agar proses penyelenggaraan pendidikan nonformal lebih baik daripada hasil yang telah dicapai sebelumnya , atau berupa saran kepada pimpinan untuk menindaklanjuti pembinaan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri; d. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil kegiatan supervisi. Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Pasal 31 (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga dibidang Pendidikan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan penyusunan pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan; b. pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Dinas Pendidikan; c. pelaksanaan pengelolaan data pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi ; d. pelaksanaan pengelolaan administrasi ketenagaan ;

22 / 25


e. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan, penatausahaan keuangan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat; f. pelaksanaan pengidentifikasian dan pengusulan kebutuhan sarana sekolah, perkantoran, dan sarana pendukung lainnya ; g. pelaksanaan pengidentifikasian dan pengusulan rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah dan perkantoran ; h. pelaksanaan pemberian subsidi ; i. pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu manajemen pendidikan TK/TKLB, SD/SDLB ; j. pelaksanaan penyiapan rekomendasi TK/TKLB, SD/SDLB proses pendirian, penegerian dan pencabutan ijin kelembagaan ; k. pelaksanaan pembinaan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI); l. pelaksanaan koordinasi dengan pengawas dalam pembinaan, penilaian kinerja sekolah dan akreditasi ; m. pelaksanaan koordinasi dengan penilik PNFI dalam pembinaan, penilaian pendidikan nonformal dan informal ; n. pelaksanaan pembinaan kebudayaan dan kesenian; dan o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan . (3) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan camat. Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 32 (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari : a. Kepala UPT; b. sub bagian tata usaha; dan c. kelompok jabatan fungsional. (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT. (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawas dan penilik PNFI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT. Paragraf 2 Sub-bagian Tata Usaha Pasal 33 (1) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif di lingkup UPT dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha mempunyai fungsi meliputi : a. pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Dinas; b. pelaksanaan pelayanan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, dan informasi ;

23 / 25


c. pelaksanaan perijinan, pendirian, penutupan, dan regrouping ; d. pelaksanaan pengelolaan administrasi ketenagaan ; e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, penatausahaan keuangan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, pertanggungjawaban, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat ; f. pelaksanaan pengusulan kenaikan pangkat, promosi, mutasi, dan penghargaan ; g. pelaksanaan pengusulan cuti, pemensiunan dan pemberhentian pegawai, dan ijin belajar ; h. pelaksanaan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana sekolah, perkantoran, dan sarana pendukung lain pendidikan ; i. pelaksanaan identifikasi dan pengusulan rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah dan perkantoran ; j. pelaksanaan pemberian subsidi, penyelesaian proses pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ; k. pelaksanaan pemberian peraturan perudang-undangan ; l. pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan mutu manajemen pendidikan TK/TKLB, SD/SDLB ; m. pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) ; n. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal ; o. pelaksanaan inventarisasi, pendistribusian, dan penghapusan sarana prasarana, pemeliharaan dan perawatan sarana kantor UPT; dan p. penyusunan laporan sub bagian . Paragraf 3 Nomenklatur UPT Pasal 34 (1) UPT Dinas Pendidikan terdiri dari : a. UPT Pendidikan; dan b. UPT Balai Pengembangan Pendidikan. (2) UPT Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi di 31 ( tiga puluh satu ) wilayah kecamatan se Kabupaten Jember. BAB IV ESELON JABATAN DINAS PENDIDIKAN Pasal 35 (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb. (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa. (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb. (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.

24 / 25


(5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 36 Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dana lain yang sah dan tidak mengikat. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember. Ditetapkan di Jember pada tanggal 2008 BUPATI JEMBER,

MZA DJALAL

25 / 25

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents