) DAN PERUBAHAN MASYARAKAT CHINA PARTAI KOMUNIS CHINA (PKC PKC) Tonny Dian Effendi
[email protected]
Abstract
China is still moving toward new economic power. This growth has brought some consequences include the changing in chinese social condition. The social change has lead the Chinese’s Communist Party (CCP) have to change too. Some adaptation of CCP have done to economic development and social changes. In CCP XVI Conggress, there was gave opportunity for society to take inovation in enterpreneur and privat sector. Also in CCP XVII, there was the concept of Scientific Development that focused on balance between economic and social-environmental development. In politic, CCP also take reformation by leave the strick relations to the society and take cooperation with all elements and groups in the society. CCP have tried to made the new face and new policy with wise, friendship,economic and environtmental support but still on socialism ideology. In other words, they want to showed the new face of communism in the globalization Keywords : change, reformation, adaptation, policy
Kondisi PKC pasca reformasi ekonomi Sejak reformasi ekonomi digulirkan oleh Deng Xiao Ping pada akhir tahun 1970an, China sedang bergerak menuju perubahan politik, ekonomi dan sosial. China yang selama ini sangat dikendalikan oleh PKC berangsur-angsur mulai melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang ada baik didalam maupun diluar negeri. Mau tidak mau harus dipercayai bahwa pada suatu hari nanti demokrasi ekonomi yang dibangun harus bertemu dengan demokrasi politik. Pembangunan demokrasi politik nampaknya menjadi pertanyaan besar ketika China masih berada dibawah kendali satu partai tunggal yaitu PKC. Bagaimanakah
PKC bertahan dan kebijakan apa yang harus dilakukan oleh PKC untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan liberalisasi ekonomi dan tuntutan demokrasi politik? Pada
awal
gerakan
reformasi,
PKC
mengalami
banyak
kelumpuhan.
Kelumpuhan ini dapat dilihat dari kondisi partai yang mulai banyak terlihat tidak terurus. Pada sebuah survey pada tahun 1992 disebutkan bahwa didistrik Yiyang, Provinsi Hubei menunjukkan bahwa selamasetahun 47 dari 104 partai tingkat cabang tidak pernah mengadakan rapat sekalipun. Gejala kelumpunan juga muncul ketika terdapat situasi yang dramatis saat organisasi partai tidak memiliki anggota atau sebaliknya anggota partai tidak memiliki induk organisasi yang jelas. Bahkan surat kabar Renmin
Ribao pada 5 Mei 1993 mencatat bahwa sebuah distrik di Provinsi Hubei terjadi eksodus besar-besaran dimana 513 kader, 47 diantaranta adalah pemimpin partai dan mereka semua meninggalkan partai. Alasannya menjadi jelas ketika menurut mereka menjadi kader partai dalam kondisi reformasi ekonomi sangat berat karena mereka harus mengemban tugas untuk membangun partai yang nampak sedikit memberikan imbal balik yang memadai dibandingkan dengan perngorbanan yang mereka lakukan. Tercatat, para kader partai hanya menerima 500-1000 yuan pertahun yang mungkin hanya separuh dari penghasilan petani kaya yang maju akibat reformasi ekonomua yang penghasilannya bisa dua hingga tiga kali lipat lebih besar.
1
Beberapa fakta diatas menunjukkan bahwa PKC tidak lagi sepopuler pada awal pembentukan RRC pada tahun 1950 sampai awal tahun 1970an. Bagaimanapun juga dampak dari reformasi ekonomi yang tidak bisa ditinggalkan adalah munculnya kekuatan ideologi karena masyarakat lebih fokus kepada pembangunan ekonomi. Respon masyarakat terhadap partai secara umum dapat digolongkan menjadi dua hal, pertama, ketidakpedulian masyarakat terhadap perkembangan partai dan kedua adalah ketidakpuasan terhadap kepemimpinan partai. Masyarakat mulai tidak mempedulikan
1
I Wibowo, Partai Komunis Cina, Quo Vadis? Kompas 27 Agustus 1993, dalam Bakri, Umar
Suryadi, 1997, Cina Quo Vadis? Pasca Deng Xiaoping, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
lagi hal ihwal tentang politik dan partai. Disatu sisi hal ini justru menguntungkan karena masyarakat akan lebih konsentrasi terhadap pembangunan ekonomi sehingga masalah politik akan lebih mudah dikendalikan. Namun disisi lain justru muncul protes terhadap partai seperti yang terjadi di Renshou, provinsi Sichuan yang menyerang dan menduduki kantor pemerintah dan partai dengan jumlah demonstran mencapai 10 ribu orang. Hal serupa juga dilaporkan terjadi di beberapa provinsi lainnya seperti di Anhui, Henan, Guangdong, Shanxi, dan sebagainya. Hal utama yang memicu protes para petani adalah masalah korupsi yang muncul dikalangan kader PKC meskipun kita tidak bisa mengatakan pada masa sebelumnya kader partai terbebas dari korupsi. Krisis kepercayaan ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada masa Deng namun sudah dimulai pada masa Mao. Pada masa Mao, kuatnya dominasi partai membuat posisi kader sangat menguntungkan. Selain memiliki kekuasaan secara politis namun jabatan sebagai kader partai juga menguntungkan secara ekonomi. Oleh karena itu Mao menyadari kemungkinan munculnya kelas baru dalam masyarakat China yang justru muncul bukan dari masyarakat diluar partai namun justru didalam partai itu sendiri yaitu kelas kader partai. Mao melihat kemungkinan ini
merujuk kepada apa
yang terjadi di Yugoslavia. Dalam krisis kepercayaan ini, PKC tetap bertekad menjadi partai yang berkuasa. Namun disisi lain golongan muda menghendaki demokrasi yang lebih luas.tarik menarik kepentingan ini kemudian memunculkan peristiwa Tiananmen pada 3-4 Juni 1989. Fenomena didunia internasional juga menunjukkan kecenderungan yang relatif sama, runtuhnya rezim-rezim totaliter bekas Uni Soviet dan Eropa Timur serta menggejalanya
demokrasi
global
semakin
mempersempit
ruang
PKC
untuk
mengembangkan kekuatannya. Sementara itu kemajuan teknologi informasi telah membuat rakyat semakin tahu dan pintar tentang penentuan nasib mereka. Apalagi secara ekonomi China dihadapkan pada deretan etalase kapitalisme Barat di pantai Timur mulai dari Jeoangm Korea Selatan, Hongkong dan Taiwan.
Bagaimana PKC bertahan menghadapi badai demokrasi dan krisis kepercayaan dari rakyat China? Satu hal yang mungkin terlepas dari analisis Barat mengenai perkembangan masyarakat ketika kemajuan ekonomi yang diduga akan membangkitkan semangat demokrasi politik. Hal itu adalah budaya politik di China yang berkembang selama ribuan tahun yaitu Konfusianisme. Dalam kepercayaan Kofusian, ketertiban dan keseimbangan merupakan hal yang paling utama. Hal inilah yang digunakan oleh PKC untuk “mempertahankan” dominasi politiknya di China. Kekacauan di negara-negara Eropa Timur, bekas Uni Soviet, Yugoslavia dan Afghanistan justru dimanfaatkan oleh partai untu mempropaganda rakyat tentang pentingnya stabilitas negara. Stabilitas ini akan dapat tercapai jika pemerintahan kuat. Sementara disisi lain, partai dan pemerintah menjanjikan sebuah kemakmuran besar yang dicapai melalui pembangunan ekonomi. Jadi seperti tali rantai yang saling terkait satu sama lain, secara sederhana pengertian yang muncul adalah bahwa jika menginginkan kemakmuran ekonomi, maka pembangunan
ekonomi
pembangunan ekonomi
harus
terlaksana
dengan
baik.
Syarat
terlaksanakannya
yang baik adalah dengan adanya stabilitas politk dan stabilitas
politik hanya bsia terjadi jika pemerintahan kuat. Pemerintahan kuat ini hanya bisa terbentuk jika legetimasi dari masyarakat tinggi. Oleh karena itu legetimasi terhadap pemerintah dan partai menjadi syarat utama untuk mencapai kemakmuran secara ekonomi. Disisi lain, kita melihat bahwa sekali lagi para elit China mengadakan modifikasi terhadap teori politik Barat yang disesuaikan dengan kondisi domestik di China. Seperti yang kita ketahui bersama, pada masa pertengahan kepemimpinan Mao, muncul kejenuhan dalam masyarakat China dimana janji kemakmuran yang pada awal revolusi digunakan PKC untuk menarik dukungan massa belum terwujud. Menurut teori Marx dan Engels, kesadaran akan pertentangan kelas akan muncul dengan sendirinya dari
masyarakat
dan
hasil
akhirnya
adalah
masyarakat
tanpa
kelas
dimana
kemakmuran dinikmati bersama. Namun yang terjadi hingga pada pertengahan tahun 1960an
dimana
masyarakat
secara
umum
telah
ada
satu
kelas
sosial
tapi
kemakmuran secara ekonomi tidak kunjung datang. Mao mulai mengalihkan definisi pertentangan kelas tidak lagi terhadap kelompok kapitalis namun juga memasukkan kelompok intelektual yang dianggap berseberangan dengan ide-ide komunisme Mao. Disisi lain, Mao menangkap sinyal bahwa perubahan dalam masyarakat tidak lagi bisa menunggu kesadaran secara otomatis, melainkan harus dipupuk dan diajarkan. Teori Marx tidak bisa sepenuhnya dipakai di China karena karakteristik masyarakat China adalah agraris bukan industri seperti thesis Marx. Dalam reformasi ekonomi pun, Deng juga menerapkan metode yang relatif sama
dengan
Mao.
Reformasi
ekonomi
tidak
bisa
bergerak
dari
bawah
atau
masyarakat. Hal ini sebabkan oleh, pertama, masyarakat China yelah terbiasa dengan sistem komune dan menjadi satu hambatan untuk berkembang secara mandiri. Fenomena ini juga terjadi pada masyarakat Rusia pasca Uni Soviet ketika mengalami kebingingan untuk membangun ekonomi karena selama lebih dari satu dasawarsa masyarakat telah terbiasa dengan berbagai hal yang telah terencana secara terpusat dan semuanya disediakan dan diatur oleh negara. Kedua, kebebasan yang mulai terbuka dalam
masyarakat China
memungkinkan munculnya euforia yang
justru
membuka peluang kekacauan. Kebebasan jika tidak diatur dengan cermat justru akan menimbulkan kekacauan ketika tuntutan akan kebebasan tersebut menjadi sebuah gelombang besar yang dapat mengacaukan sistem politik yang ada. Kesimpulan
terakhir
atas
kebijakan
mengendalikan kebebasan dalam konteks
yang
harus
diambil
adalah
tetap
pembangunan ekonomi. Yang dilakukan
adalah dengan memberikan insentif untuk pembangunan ekonomi tetap dari atas atau partai dan pemerintah. Dengan menggunakan sistem seperti ini kontrol politik dan ekonomi tetap berada ditangan negara atau dengan kata lain, sistem kapitalisme tetap bertahan, dan pada tataran dibawah akan muncul kebebasan yang akan mendorong aktifitas ekonomi yang dapat digunakan sebagai klaim pembangunan ekonomi yang memakmurkan rakyat. Sistem seperti ini dapat menjaga dua hal sekaligus yang saling terkait dan menarik karena mengeliminasi pemikiran Barat pada satu sisi tentang pertentangan antara kapitalisme dan komunisme yang digambarkan sebagai sebuah
dikotomi yang tidak dapat dan tidak akan pernah bertemu berjalan beriringan. Disatu sisi sistem sosialisme akan terus terjaga dengan kekuatan negara dan PKC yang besar, sementara kekuatan tersebut akan menjamin stabilitas untuk mendukung kemajuan ekonomi dan dasi sisi masyarakat sendiri mulai muncul kekhawatiran akan kekacauan dan perpecahan yang justru akan merugikan mereka sendiri jika menuntut kebebasan terlalu besar. Umar Suryadi Bakry dalam analisanya mencatat adanya tida variabel dalam menganalisa masa depan PKC. Pertama, adalah tentang kondisi dan situasi dalam sistem internasional saat ini. Pada variabel ini, sebenarnya menfokuskan kepada posisi China dalam struktur kekuatan, pengaruh dan kepentingan dalam sistem internasional. Sistem bipolar yang berlangsung selama Perang Dingin telah usai, namun tidak bisa dikatakan sistem ini telah berubah menjadi sistem uni polar dimana Amerika Serikat sebagai pemimpinnya. Negara-negara bekas Uni Soviet dan Eropa Timur sekarang memang telah berada dalam pengaruh kekuasaan dan pengaruh dari Amerika Serikat. Namun, China sendiri sebenarnya berada dalam posisi yang lebih independen tidak seperti negara bekas Uni Soviet atau Eropa Timur. Pada saat China sedang mengalami kemunduran hubungan diplomatik dengan Uni Soviet, saat itu sebenarnya China mulai memunculkan independensinya yang tidak berada dalam bayang-bayang Uni Soviet maupun Amerika Serikat. Secara domestik para elit China mulai memiliki kebebasan untuk menentukan perkembangan politiknya, namun secara internasional, seiring dengan semakin menguatnya interdependensi negara bangsa akibat globalisasi menghadapkan China pada pilihan yang tidak terelakkan yaitu ikut serta dalam 2
perkembangan dibelahan dunia yang lain termasuk demokratisasi.
Variabel kedua adala kemajuan ekonomi. Variabel ekonomi adalah bariabel yang menggambarkan kondisi domestik. Variabel ini menfokuskan pada konsisi sistem
2
Bakry, Umar Suryadi, Masa Depan Komunisme Cina Pasca Pembekuan PKUS,Jakarta 27
September 1991 dalam ibid., hal 21-22
sosial, kemajuan dan kecenderungan ekonomi serta aspirasi yang berkembang di China. Kemajuan ekonomi yang sehat dan stabil hampir sulit untuk menghasilkan perubahan politik terutama secara fundamental. Oleh karena itu secara tidak langsung, kemajuan ekonomi China justru lebih mendukung dan mempertahankan sistem politik yang ada dan menjamin stabilitas politik. Sementara itu, aspirasi yang berkembang dalam msyarakat China sendiri tidak bisa terlepas dari sistem sosial dan kondisi ekonomi yang terjadi. Peristiwa Tiananmen yang
dianggap
sebagai
tonggal
perjuangan
demokrasi
di
China
disatu
sisi
memunculkan pertanyaan apakah peristiwa tersebut mewakili keseluruhan dari aspirasi masyarakat
China
akan
demokrasi?
Gerakan
pro-demokrasi
yang
memunculkan
peristiwa Tiananmen dalam pandangan China sendiri merupakan persekongkolan Barat untuk menghancurkan sosialisme China dan bukan merupakan kesadaran politik masyarakat China secara mayoritas. Sementara
itu,
faktor
domestik
juga
harus
diperhitungkan adalah
jumlah
penduduk China yang besar. Dengan jumlah penduduk yang lebih dari satu milyar jiwa ini apakah kondusfif untuk menerapkan
demokrasi penuh yang multi partai seperti
negara Barat yang jumlah penduduknya lebih sedikit? Fenomena yang dijadikan rujukan adalah fenomena demokratisasi di India. India dengan jumlah penduduk yang besar dan menerapkan demokrasi seperti Barat menunjukkan negara disibukkan dengan pertentangan kepentingan yang sangat beraneka ragam dan saling bersaing satu sama lain. Dalam pandangan orang China sendiri, sistem pemerintahan terpusat merupakan pilihan terbaik karena selama ratusan tahun China berada dalam sistem kekaisaran dibawah pedoman Konfusianisme. Variabel ketiga adalah persepsi, motivasi, cita-cita, nilai, ide dari para elit politik China. Hal penting yang sangat berpengaruh terhadap masa depan China dan PKC adalah faktor kegagalan Uni Soviet dalam melakukan reformasi. Para elit politik China serta sebagian masyarakat melihat vahwa reformasi yang begitu cepat seperti yang terjadi di Uni Soviet justru akan menimbulkan kekacauan. Kelompok moderat dan
konservatif bersepakat bahwa sosialisme dan diktator proletariat masih merupakan model yang paling tepat di China dengan pertimbangan utama bahwa setiap negara harus menerapkan model pembangunan politik berdasarkan situasi kondisi yang sangat melekat dan berkarakter sendiri dari masing-masing negara. Perubahan dalam Proses Pengambilan Kebijakan PKC Respon PKC terhadap perubahan politik dan ekonomi yang terjadi di Chian pasca reformasi Deng Xiao Ping menunjukkan perubahan yang cukup penting dalam perpolitikan di China. Secara umum, respon PKC terhadap situasi dan kondisi China mulai dari awal reformasi sampai saat ini tidak akan digambarkan secara mendetail. Penulis akan menggambarkan secara umum perubahan pokok dan mendasar yang dilakukan oleh PKC. Salah satu perubahan yang cukup menarik dalam PKC pasca reformasi adalah adanya perubahan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan. Perubahan yang cukup mendasar dalam proses pengambilan keputusan adalah kemungkinan dan kesempatan bagi pemerintah didaerah dan juga pada beberapa departemen untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Secara umum, proses pengambilan keputusan di PKC pasca Mao digambarkan sebagai berikut :
Politbiro
Politbiro Standing Committee (and elders in 1980s to mid-1990s)
Ratifies policy Decides and coordinates major policy
Leading Small Groups Consider policy options in coordinations with functional organization at third tier, recommend policy decisions to Politbiro
Party Departments and Government Ministries and Commisions Act as staff for leading small groups; conduct policy research, sponsor policy experiments, draft policy documents,
Gambar Policymaking in Post-Mao China Sumber : Almod, Gabriel A, 2002, Comparative Politics Today : a world view, eight editions, Pearson Longman, New York, hal 451
Inti dari perbedaan proses pengambilan keputusan dalam sistem politik di China pasca Mao adalah perpindajan proses dari keputusan ditangan satu individu yaitu pemimpin partai menjadi dalam proses yang ditangani oleh beberapa institusi. Proses pengambilan
keputusan
pasca
pemerintahan
Mao
terbagi
dalam
tiga
tingkatan.
Tingkatan pertama adalah pada tingkatan atas yang terdiri dari Politbiro dan komite pengurus politbiro (politbiro standing committee). Dua institusi ini berada pada level paling atas dan memiliki tugas yang berbeda. Komite polit pengurus polit biro bertugas mengumpulakan informasi dan rekomendasi kebijakan dari intsitusi dibawahnya untuk kemudian dibahas dan diambil pilihan kebijakannya, setelah komite ini berhasil mencapai kesepakatan tentang kebijakan apa yang akan diambil maka politbiro
kemudian mendapatkan tugas untuk meratifikasi atau menetapkan rancangan kebijakan tersebut menjadi sebuah kebijakan. Sementara itu, institusi dibawah komite pengurus politbiro adlah pada pemimpin dari kelompok-kelompok kecil (leading small groups). Institusi ini terdiri dari para pemimpin
kelompok
kepentingan,
para
pejabat
pemerintah
dan
lain-lain
yang
memebrikan informasi dan rekomendasi pilihan kebijakan untuk diajukan kepada komite pengurus politbiro. Pada level ini terdiri dari banyak bidang terkait dengan urusan negara seperti misalnya bidang kepartaian, bidang keamanan nasional dan militer, bidang hukum dan politikm, bidang personil dan organisasi, bidang keuangan dan ekonomi serta hubungan luar negeri. Pada level paling bawah terdiri dari berbagai partai dan berbagai kementrian dan komisi di pemerintahan. Pada level paling bawah ini memiliki fungsi ganda yaitu memberikan informasi dari bawah atau masyarakat
tentang isu-isu berkaitan dengan
kebijakan yang diambil oleh negara, sedangkan disisi lain juga bertugas sebagai pelaksana kebijakan yang telah diambil. Dari tahun ketahun PKC berusaha merevisi atau mereformasi sistem komunisme yang
dijalankannya
untuk
disesuaikan
dengan
perkembangan
dan
kebutuhan
masyarakat. Proses perubahan politik yang terjadi di PKC pasca reformasi menjadi relatif lebih mulus dan tidak rawan konflik seperti yang terjadi pada masa Mao. Seperti misalnya regenerasi kepemimpinan ditubuh PKC dan China umumnya dalam Konggres PKC ke XVI dari Jiang Zemin ke Hu Kintao sebagai sekjen PKC. Dalam konggres tersebut secara jelas dinyatakan pandangan PKC tentang perubahan dalam masyarakat China. Disebutkan bahwa pertumbuhan paling cepat adalah dengan memberikan bobot kepada jiwa kewirausahaan rakyat untuk berkreatifitas dan berinovasi dalam wadah 3
perusahaan skala kecil dan mengenah milik swasta secara mandiri. secara implisit kita
3
Widyahartono, Bob, 2004, bangkitnya Naga Besar Asia : Peta Politik, Ekonomi, Sosial
China menuju China Baru, Penerbit Andi, Yogyakarta, hal. 112-113
dapat melihat bahwa terdapat pengakuan atas kesempatan berusaha oleh rakyat yang justru juga mendapatkan dorongan dari negara dan PKC. Meskipun begitu, China dan PKC tetap berusaha untuk mempertahankan sistem sosialisme dan komunis didalam perkembangan ekonomi yang kapitalistik. PKC memantapkan pendapat ini seperti yang dikemukakan oleh Jiang Zemin pada Konggres PKC
ke
XV
yang
mempertegas
teori
Deng
Xiao
Ping
tentang
pembangunan
masyarakat sosialis ditengah ekonomi kapitalis yang didasarkan kepada empat prinsip utama yaitu : 1. Pencerahan pola pikir dan mencari kebenaran dari fakta 2. Suatu pemahaman yang jelas tentang apa yang disebut dengan “sosialisme dan bagaimana membangunnya” serta reformasi menyeluruh. Penggantian perjuangan kelas dengan pembangunan ekonomi terencana (planned economy) dengan suatu ekonomi pasar sosialis 3. Suatu penilaian yang cermat dan ilmiah atas perubahan alam situasi global 4. Suatu sistem sosialisme dengan karakteristik China 4
5. Dilanjutkannya pemikiran Marxisme-Leninisme dan MaoZe Dong
Poin kelima diatas menegaskan bahwa prinsip Marxisme tetap dijalankan dan menjadi ideologi negara. Oleh karena itu sistem komunisme dalam sistem politik ci China akan tetap dipertahankan dan selalu disesuaikan dengan perkembangan jaman. Bahkan sampai kepada Konggres PKC ke XVII pada Oktober 2007, PKC semakin
memantapkan
pemahamannya
tentang
pembangunan
ekonomi
dan
perdagangan terbuka. Oleh karena itu pada konggres ini menghasilkan keputusan yang luar biasa ketika kemudian konggres menghasilkan amandemen kepada konstitusi partai yang sangat krusial dalam menjaga kekuasaan monopoli partai ini.
4
Ibid., hal 132
Amandemen
yang
dilakukan
terhadap
konstitusi
salah
satunya
adalah
memasukkan rumus baru yang disebut dengan kexue fazhanguan atau Konsep Pembangunan Ilmiah. Prinsip ini merupakan perkembangan dari warisan kepemimpinan Jiang Zemin dari tahun 1992 sampai 2003. Dalam hal ini, Jiang Zemin menekankan bahwa PKC saat ini tidak lagi mewakili kekuatan kelas buruh dan petani saja tetapi mencakup seluruh kekuatan produksi maju, kebudayaan yang maju dan kepentingan bangsa secara luas. Sehingga nampak PKC meninggalkan akar proletariat namun tidak secara utuh dan memberikan beberapa ruang untuk perwakilan pengusaha didalam 5
partai.
Sedangkan kexue fazhanguan sendiri sebenarnya adlah buah pemikiran Hu Jintao
yang
mencoba
untuk
menyelaraskan
pemikiran
Marxisme-Leninisme
dan
pemikiran Mao dalam perkembangan jaman. Dalam amandemen ini terdapat dua hal yang menarik. Pertama, untuk pertama kalinya konstitusi PKC menyebutkan hubungan antara PKC dengan masalah keagamaann. Seperti yang kita ketahui, masalah keagamaan merupakan masalah tabu di China. Kedua, dalam konsep Pembangunan Ilmiah ini sebenarnya memuat unsur-unsur yang berkaitan dengan pondasi globalisasi ekonomi lingkungan
yaitu
pada
hidup,
sustainable
ekonomi
serta
development. persoalan
Terdapat
sosial-politik.
pembahasan Pembangunan
tentang ilmiah
menjadikan pembangunan sosial dan ekonomi lebih berorientasi kepada rakyat, lebih komprehensif, berimbang dan berkelanjutan.
6
Konsep Pembangunan Ilmiah ini sebenarnya muncul untuk menjawab persoalan pembangunan dan pertumbuhan di China. Harian Renmin Ribao atau Harian Rakyat menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang selama ini diketahui dunia sebenarnya tidak sebanding lurus dengan pembangunan riil. Sehingga masih terdapat
5 6
Widyahartono, opcit., hal.133-134 Pattiradjawane, Rene, Revitalisasi PKC Era Modern, Kompas edisi Kamis 25 Oktober 2007
berbagai persoalan sosial dan ketidaks eimbangan dengan pembangunan politik, budaya serta hubungan manusia dengan lingkungannya. PKC menjawab tantangan ini dengan amandemen baru yang mengarahkan pembangunan yang lebih terkoordinasi dan bertujuan untuk kemajuan bersama secara keseluruhan. Oleh karena itu, berbagai perubahan yang dilakukan oleh PKC baik kedalam maupun keluar merupakan bukti bahwa terjadi perubahan dan oenyesuaian makna Komunisme-Sosialisme dengan perkembangan jaman. Sekali lagi kita mengakui bahwa elit politik PKC memiliki perannan penting. Setelah sekitar satu dekade setelah kepergian Deng yang berani mengambil keputusan untuk melakukan reformasi ekonomi, Jiang Zemin kemudian secara berani juga melakukan perubahan pemahaman bahwa PKC tidak lagi bersifat kaku dengan hanya memberikan ruang untuk petani dan buruh saja
melaikan
menerpakan pembangunan
juga
kepada
amandemen ekonomi
pengusaha.
terhadap
dengan
Kemudian
konstitusi
penyelasaran
penerusnya
PKC dengan
yang
lebih
Hu
Jintao
pro
pembangunan
juga
terhadap
sosial
dan
lingkungan yang selama ini menjadi permasalhan di negara industri Barat. Selain itu perubahan pola pikir elit politk PKC ini semata-mata untuk mengikuti perkembangan jaman dan berorientasi kepada seluruh rakyat. Muncul kesan bahwa amandemen pada Konggres PKC ke XVII semakin memantapkan pemahaman bahwa sistem komunisme masih mampu bertahan dalam terpaan globalisasi ekonomi. Amandemen ini memunculkan asumsi bahwa komunisme Chin yang lebih bertanggungjawab terhadap persoalan kemanusiaan dan maslah dunia tanpa harus mempertaruhkan legetimasi kekuasaannya selama ini.
Sistem Kerjasama Multipartai Selanjutnya, untuk melihat bagaimana perubahan atau respon PKC terhadap perkembangan masyarakat, kita akan melihat sistem kerjasama multipartai yang dibangun PKC saat ini.
Dalam laporan resminya, China mengakui bahwa sistem kerjasama multipartai 7
dan konsultatif adalah dasar sistem politik di China.
Namun yang perlu diperhatikan
disini adalah pemahaman yang berbeda dengan pemahaman Barat berkaitan dengan konsep multipartai. Konesp multipartai yang terdapat dalam sistem politik China lebih merujuk kepada “long term coexistence and mutual rupervision, treating each other
with all sincerity and sharing weal and woe between the Communist Party of China (CPC) and the fellow democratic parties”
8
Maksudnya adalah bahwa sistem multipartai dalam sistem politik di China merupakan sebuah hubungan jangka panjang antara PKC dengan berbagai kelompok demokratis untuk berbagi informasi dan pemikrian yang selanjutnya semata-mata digunakan untuk membangun China. Kelompok-kelompok demokratis ini adalah kelompok-kelompok yang dalam sejarah revolusi China memberikan konstribusi penting dalam terbentuknya RRC namun mereka tidak terkait dengan partai politik manapun termasuk PKC itu sendiri. Atau dengan kata lain, kelompok demokratis yang dimaksud adalah kelompok kepentingan yang turut membantu membentuk dan membangun RRC. Kelompok ini terdiri dari kelompok demokratis, organisasi masyarakat dan individu non partai. Kelompok oini terbentuk dari orang-orang yang memiliki jiwa patriotik yang tersebar diberbagai tempat baik di Hongkong, Macau, Taiwan dan orang China perantauan. Mereka memiliki perwakilan dalam sistem politik karean dianggap berperan penting dalam pembangunan China. Oleh karena itu tidak aneh ketika China memasukkan perwakilan orang China perantauan dalam parlemen. Inti dari sistem multipartai ini ada empat hal yaitu :
7 8
Konsultatif disini maksudnya adalah lembaga konsiltatif rakyat China Zhongqing, Yin, 2007, The Political System of China, China Intercontinental Press, Beijing,
hal 144
1. PKC memiliki posisi sentral dan berkuasa, sedangkan kelompok demokratis mendukung kepemimpinan PKC 2. Kelompok demokratis bekerjasama dengan PKC dalam pembangunan negara 3. Kelompok demokratis ini memiliki perwakilan dalam badan negara bersama dengan PKC dan mereka berpartisipasi dalam konsultasi proses pengambilan kebbijakan terutama yang berkaitan dengan masalah rakyat banyak. 4. PKC dan kelompok demokratis menjunjung tinggi konstitusi dan meletakkannya 9
sebagai dasar hubungan dan aktifitas, mereka dilindungi oleh konstitusi.
Sehingga secara umum, dalam sistem politik di China terdapat tiga aktor utama, yaitu PKC, kelompok demokratis dan organisasi masyarakat.saat ini terdapat delapan kelompok demokratis yang memiliki kewenangan untuk turut serta dalam pemerintahan yaitu komite revolusioner Kuomintang (China Revolutionary Commettee of Kuomintang), lembaga ini berdiri pada 1 januari 1948 dan pada pendirian RRC pada tahun 1949 menyatakan diri menerima sistem politik China dan berperan dalam program bersama yang tergabung dalam Konferensi Konsultasi Politik Rakyat China (Chinese People’s
Political Consultative Conference/CPPCC). Saat ini lembaga ini memiliki 60.000 anggota yang terdiri dari para profesional pendidikan, ilmuwan dan teknisi, medism ekonomi, budaya, institusi pers dan badan pemerintah. Kelompok kedua adalah Liga Demokrasi
China
(China
Democratic
League).
Lembaga
ini
nterdiri
dari
para
intelektual senior yang bekerja pada institusi penelitian budaya, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Didiringan di Chingqin tahun 1941 dan pada September 1949 masuk dalam CPPCC serta memiliki 140.000 anggota dan telah banyak memberikan sumbangan pemikiran dalam berbagai reformasi dmokratis pada beberapa badan negara.
9
ibid
Kelompok
ketiga
adalah
Asosiasi
Nasional
Pembangunan
China
untuk
Demokrasi (China Democratic National Constuction Association). Kelompok ini didirikan di Chingqin pada tahun 1945 oleh para ekonom. Kelompok keempat adalah Asiasi China untuk Promosi Demokrasi (China Assiciation for the Promotion of Democracy). Kelompok ini didirikan di Shanghai pada tahun 1945 oleh para intelektual senior yang bekerja
dalam
bidang
pendidikan,
kebudayaan
dan
publikasi.
Kelompok
ini
beranggotajan 84.000 orang dan memiliki cabang ditingkat provinsi dan daerah otonom. Kelompok kelima adalah Partai Demokrasi Petani dan Pekerja China (China
Peasants’ and Workers’ Democratic Party). Kelompok ini berdiri pada tahun 1930 dan saat ini memiliki 70.000 anggita yang terdiri dari pekerja dibidang kesehatan, kebudayaan dan pendidikan dan ilmu pengetahuan teknologi. Kelompok keenam adalah China Zhi Gong Dang. Kelompok ini didirikan oleh para orang China perantauan dan keluarganya dan didirikan di San Fransisco, Amerika Serikat pada tahun 1925. Kelompok ini memiliki perwakilan di 19 provinsi dan memiliki 20.000 anggota yang terdiri dari para profesional pendidikan, ilmuwan,kesehatan, ekonomi dan kebudayaan yang berhubungan dengan orang China di perantauan. Kelompok
ketujuh
adalah
Jiu
San
Society.
Kelompok
ini
pada
awalny
merupakan forum ilmiah untuk demokrasi yang didirikan pada akhir tahun 1944. Saat ini memiliki 88.000 anggota yang berasal dari para pekerja atau anggota asosiasi pendidikan tinggi, ilmuwan dan peneliti, kesehatan dan teknisi. Kelompok kedelapan adalah Taiwan Democratic Self-Government League. Kelompok ini didirikan oleh para pekerja sosialis yang memiliki patriotisme terhadap China daratan yang berasal dan tinggal di Taiwan. Kelompok ini didirikan di Hongkong pada tahun 1947 dan memiliki perwakilan di 25 provinsi dengan anggota terdiri dari pekerja pendidikan, ilmuwan, teknokrat, kesehatan, ekonomi, sastra, pers dan publikasi.
Selain kedelapan kelompok demokratis diatas, dalam sistem multipartai di China juga dikenal adanya organisasi masyarakat. Organisasi ini terdiri dari tiga macam yaitu (1) All-China Federation of Trade Unions. Orgnisasi ini adalah organisasi yang didirikan oleh pekerja China yang bekerja pada bidang perdagangan. Didirikan di Guangzhou pada tahun 1925 dan menjadi basus peratuan buruh yang didirikan oleh PKC. Organisasi ini
memiliki kegiatan seperti melakukan perlindungan terhadap
kepentingan dan hak pekerja, mobilisasi dan mengorganisasi pekerja untuk turut ambil bagian dalam pembangunan dan reformasi, mendorong pembangunan ekonomi dan sosial, mewakili pekerja dalam berpartisipasi didalam pengaturan hubungan negara dan kehidupan
sosial
dan
lain-lain.
(2)
All-China Fedeation
Youth.
Organisasi
ini
merupakan persatuan generasi muda yang terdiri dari berbagai etnis. Organisasi ini didirikan di Guangzhou pada tahun 1922 yang sebelumnya bernama Liga Pemuda Sosialis China. Fungsi organisasi ini adalah memberikanpendidikan dan pengajaran kepada generasi muda China tentang PKC, memainkan peran dalam mendukung PKC dan mempersiapkan diri sebagai generasi muda China mendatang. (3) All-China
Women’s Federation. Organisasi ini merupakan organisasi massa yang beranggotakan pekerja perempuan yang berfungsi untuk memobilisasi perempuan dalam partisipasi pembangunan sosial dan ekonomi, perwakilan dan perlindungan terhadap kepentingan perempuan serta mempromosikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. (4) All-
China Federation of Industry and Commerce. Merupakan organisasi sosial yang terdiri dari para pebisnis, didirikan tahun 1953 dan berfungsi
sebagai perwakilan dan
perlindungan terhadap hak dan kepentingan anggotanya, menyampaikan opini, tuntutan dan usulan, berpartisipasi dalam pengaturan hubungan dengan negara dan wadah konsultasi dalam berbagai kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi serta memberikan informasi tentang hukum, akuntansi, auditing dan keuangan.
PKC, kelompok demokratis dan organisasi masyarakat bekerja bersama untuk membangun
China
dalam
sebuah
mekanisme
yaitu
Chinese
People’s
Political
Consultative Conference (CPPCC). CPPCC ini memiliki kepengurusan baik ditingkat pusat maupun daerah yang berfungsi untuk : 1. Konsultasi
politik,
pemerintahan
dan
berupa
konsultasi
pemilihan
pada
pemimpin
kebijakan
serta
utama,
adminsitrasi
urusan
pemerintahan.
Konsultasi ini tidak hanya pada proses pembuatan keputusan melainkan juga pada proses implementasi kebijakan 2. Democratic supervision. Kegiatannya berupa supervisi pada berbagai bentuk implementasi hukum, regulasi dan beberapa kebijakan penting yang dilakukan oleh negara 3. Partisipasi dalam Administrasi Kepemerintahan. Bentuk kegiatannya adalah partisipasi
dalam
pengambulan
menformulasikan
keputusan
dalam
PKC
hukum dan
dan
regulasi
pemerintah
dalam
serta
proses
mengorganisir
10
investigasi dan pemerikaan atas pelaksanaan kebijakaan.
Secara umum pola hubungan antara PKC, kelompok demokratis dan organisasi masyarakat dalam mekanisme CPPCC dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini :
China Revolutionary Committee of The All-China Federation pf China Democratic LEague
Trade Union
China Democratic National Constuction All-China Federation of China Assiciation for the Promotion China Peasants’ and Workers’ Democratic
PK
Youth All-China Women’s
China Zhi Gong Dang
Federation
Jiu San Society
All-China Federation of Industry and Commerce
10Taiwan Democratic Self-Government League Ibid., hal 166-168
Gambar Mekanisme Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC) Penutup Perkembangan ekonomi China ternyata membawa perubahan yang jauh lebih besar daripada sekedar perubahan GDP dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi ini telah membawa perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat sampai kepada perubahan dalam politik. Meskipun perubahan dalam politik tidak menghasilkan perubahan sistem politik komunisme, namun setidaknya terdapat beberapa proses adaptasi yang dilakukan oleh PKC untuk menyesuaikan diri dengan kondisi domestik sekaligus dengan lingkungan internasional. Proses adaptasi ini dimulai sejak reformasi ekonomi Deng Xiao Ping. Pembangunan ekonomi yang kemudian mengarah pada pembangunan sektor privat telah menyebabkan PKC melakukan prubahan strategi dengan tidak lagi berkuasa secara kaku seperti pada awal RRC, namun lebih mendengar aspirasi masyarakat bawah. Hal ini dibuktikan dengan perubahan mekanisme pengambilan keputusan kebijakan. Jika pada masa sebelumnya kebijakan akan sangat didominasi dari Politbiro, namun kemudian terjadi perubahan ketika usulan kebijakan tersebut dimulai dari bawah. Sementara itu disisi yang lebih mendasar, PKC mencoba untuk leboh pro terhadap pembangunan ekonomi yang tetap memperhatikan pembangunan sosial dan lingkungan. Dalam hal ini kita bisa menarik sebuah analisa akhir bahwa dalam proses adaptasinya dengan lingkungan internal dan eksternalnya, PKC mencoba menunjukkan kepada dunia internasional tentang ideologi komunisme yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan jaman dan tidak kaku. PKC ingin menunjukkan sebuah wajah baru partai komunis yang toleransi kepada perubahan namun dilakukan dengan sangat hati-hati. Nilai inilah yang sebenarnya ingin ditunjukkan dan ditawarkan kepada negara-negara di dunia tentang sebuah proses dan wajah demokrasi yang dapat
menjadi sebuah alternatif demokrasi disamping demokrasi Barat. Oleh karena itulah bahkan sampai saat ini China masih bertahan dengan demokrasi komunismenya dan menolak demokrasi Barat.
Tonny Dian Effendi Effendi, pengajar pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UMM, ketua Centre for East Asia Studies HI UMM. Daftar Pustaka Almod, Gabriel A, 2002, Comparative Politics Today : a world view, eight editions, Pearson Longman, New York Bakri, Umar Suryadi, 1997, Cina Quo Vadis? Pasca Deng Xiaoping, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Berger, Peter L.1990. Revolusi Kapitalisme (terjemahan). Jakarta. LP3ES Bottomore, T.B., 2006, Elite dan Masyarakat (terjemahan), Jakarta. Akbar Tanjung Institute Brunsvick,
Yves.
2005.
Lahirnya
Sebuah
Peradaban
:Goncangan
Globalisasi.
Yogyakarta. Kanisius Fung, Edmund S, 2006, In Search of Chine Democracy : Civil Opposition in
Nationalist China 1929-1940, Cambridge University Press, Cambridge Granet, Marcel, 1959, Chinese Civilization, New York, Meridian Books Goldman, Merlie, 1994, Sowing the Seeds of Democracy in China : Political Reform
in the Deng Xiao Ping Era, Cambridge, Harvard University Press Hirst, Paul (Eds). 2002. Globalization in Question (Second Edition). Cambridge. Polity Press
Kahin, George McTurnan (ed). 1963. Major Governments of Asia. New York. Cornell University Press Kinloch, Graham C, 2005, Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi
(terjemahan), Bandung, Pustaka Setia Korten, David. 2002. The Post Corporate World : Kehidupan Setelah Kapitalisme
(Terj), Jakarta. Yayasan Obor Indonesia Ohmae, Kenichi.2002. Hancurnya Negara Bangsa : Bangkitnya Negara Kawasan dan
Geliat Ekonomi Regional di Dunia Tak Terbatas. Yogyakarta. Qalam Pattiradjawane, Rene, Revitalisasi PKC Era Modern, Kompas edisi Kamis 25 Oktober 2007 Ritzer,
George
dan
Goodman,
Douglas
J,
2005,
Teori
Sosiologi
Modern
(terjemahan), edisi keenam, Jakarta, Kencana Setiawan, Bonie.1999. Peralihan Kapitalisme Di Dunia Ketiga : Teori-Teori Radikal
Dari Klasik Sampai Kontemporer. Yogyakarta. Pustaka Pelajar Sklair, Leslie. 1991. A Sociology of the Global System. New York. Simon & Schuster International Group Sunarko, Bagus Sigit, 2005, Konstruksi Kebijakan Keamanan India Era 1990an dan
Implikasinya Pada Dinamika Keamanan Di Asia Selatan Dalam Perspektif Konstruktivisme, Thesis, Yogyakarta, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Gajah Mada Syam, Firdaus, 2007, Pemikiran Politik Barat : Sejarah, Filsafat, Ideologi dan
Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3, Jakarta, PT. Bumi Aksara
Toma, Peter A. 1990. International Relations : Understanding Global Issues. California. Brooks/Cole Publishing Company Widyahartono, Bob, 2004, bangkitnya Naga Besar Asia : Peta Politik, Ekonomi,
Sosial China menuju China Baru, Penerbit Andi, Yogyakarta Zhongqing, Yin, 2007, The Political System of China, China Intercontinental Press, Beijing
