Non traditional security dan Human security dalam Praktik Demokrasi di Indonesia Tonny Dian Effendi Abstract
There is about more than one decade Indonesia has in the democratization. There are so many changing in all of Indonesian life. But the democratization has still focused in political aspect. The international aspect has growth to the non state actors roles and some new issues. Democratization has brought the new concept of security based on human security. By globalization, this issues has brought to the domestic level. As rational, it should that democracy have significant relations with human security in all aspect economy, social and cultures. How about Indonesia? The democracy practically still has no focused on human security yet. So the learning from other Asian countries experiences and re-enlightenment in democracy needed to build Indonesian democracy as the respon to the world condition now and to human security in specially.
Keywords : Democracy, security, human security, globalization
Latar Belakang Indonesia sedang menjalani sebuah proses demokrasi yang luar biasa. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai pemimpin negara-negara di Asia Tenggara dalam penerapan proses demokrasi. Indonesia telah berhasil melaksanakan sebuah pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004 dan akan melaksanakannya lagi diawal tahun 2009 ini. Tahapan ini tentu merupakan sebuah prestasi yang luar biasa dalam sejarah politik di Indonesia mengingat system politik yang diterapkan pada dua rezim sebelum reformasi Perkembangan demokrasi di Indonesia tidak hanya ditandai dalam sebuah contoh pemilihan presiden secara langsung. Terdapat setidaknya dua hal lain yang mendukung pendapat perkembangan demokrasi di Indonesia. Pertama adalah perubahan dalam system pemerintahan dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralisasi dengan penerapan otonomi daerah. Kedua berkaitan dengan penguatan civil society yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut ambil bagian dalam proses pengambilan kebijakan.
Namun yang menjadi permasalahan dalam proses demokrasi di Indonesia adalah isu utama yang berkembang. Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia isu utama yang menjadi focus perhatiannya masih berada dalam lingkup kekuasaan dan kekuatan (power and
authority). Hal ini berimplikasi kepada begitu antusiasnya para elit politik dan sebagian masyarakat dalam proses pemilihan umum didaerah. Nampaknya isu kekuasaan dan politik masih mendominasi dalam proses demokratisasi di Indonesia Jika kita merujuk kepada perkembangan dunia saat ini, beberapa isu politik telah berkembang dan berubah. Dalam dunia internasional isu-isu politik lebih banyak tergantikan dengan isu-isu yang lebih berkaitan dengan isu ekonomi. Selain itu dalam konteks politik telah terjadi pergeseran isu dari isu high politic menjadi isu low politic. Dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional, perubahan ini dapat didekati dengan pendekatan neo realist. Sebagaimana dengan pendahulunya, pendekatan realist, pendekatan neo realist pada dasarnya masih berkutat pada permasalahan yang berkaitan dengan power. Namun perubahannya adalah pada focus power yang digunakan dan indikatornya. Pada pendekatan realism klasik, power lebih dikaitkan dengan kekuatan militer yang dimiliki oleh sebuah negara. Meskipun tokoh realism Hanj J Morgenthou menyebutkan dalam unsure kekuatan nasional yang mewakili power yang dimiliki oleh sebuah negara dibagi dalam Sembilan unsure, namun pada dasarnya kekuatan militer menjadi unsure utamanya. Atau dengan kata lain, unsure selain militer menjadi pendukung atas kekuatan militer sebuah negara. Hal ini sangat wajar karena perkembangan pendekatan realism klasik pada dasarnya berkembang pada saat dunia sedang dalam perdebatan besar menyangkut isu perang dan damai. Pendekatan realism ini sangat dominan dalam khasanah hubungan internasional terutama pada saat pasca Perang DUnia II dan masuk pada masa Perang Dingin dimana unsure kekuatan militer menjadi sebuah keniscayaan dalam pembentukan kekuatan negara.
Namun pada pasca Perang Dingin, perkembangan dunia yang kemudian mengarah kepada pembangunan ekonomi sehingga isu politik tidka banyak mendominasi. Pada saat inilah kemudian muncul pendekatan neo relaisme yang sebenarnya menjadi pelengkap dari realism itu sendiri dalam menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Perkembangan pendekatan neo realism membawa kepada isu-isu baru dalam hubungan internasional yang berkaitan dengan isu politik ditengah pembangunan ekonomi dunia. Salah satu isu yang sangat menarik dalam perkembangan ini adalah bergesernya isu keamanan dari keamanan tradisional menjadi keamanan non tradisional. Keamanan non tradisional ini sebenarnya lebih banyak membahas tentang bagaimana isu keamanan kemudian muncul dalam sebuah negara bangsa atau hubungan antar negara yang saat ini dihadapi oleh masyarakat dunia. Keamanan non tradisional ini seperti misalnya masalah lingkungan hidup, kemanusiaan, perdagangan, bahkan juga demokrasi. Salah satu pengembangan dari isu keamanan non tradisional ini adalah isu human security. Human
security pada dasarnya ditujukan untuk mengembalikan permasalahan keamanan ini tidak lagi menjadi sebuah konsep yang dibentuk, disusun dan ditetapkan oleh negara sebagai sebuah institusi melainkan dikembalikan kepada hakekat manusia sebagai manusia sebenarnya yang membutuhkan rasa aman dari segala ancaman apapun baik dari institusi maupun alam. Kemudian, apa kaitannya dengan proses demokratisasi di Indonesia? Tulisan ini sebenarnya berisi sebuah tinjauan tentang bagaimana perkembangan isu human security dalam perkembangan demokrasi di Indonesia? Landasan dasar pemikiran ini adalah bahwa sebuah proses demokratisasi yang terjadi tentu akan membawa kepada penguatan civil society yang mengangkat permasalahan masyarakat menjadi sebuah konsumsi untuk pengambil kebijakan. Permasalahannya adalah apakah isu-isu yang diangkat dalam civil society ini sudah mencakup isu human security ataukah masih berkutan kepada masalah politik dan
kekuasaan. Asumsi dasar dari tulisan ini adalah melihat proses demokrasi di Indonesia masih sangat menonjolkan isu politik dan kekuasaan daripada isu-isu yang terkait dengan human
security. Sebagai contoh yang sangat sederhana adalah pengabaian kepentingan public atas keselamatan di jalan raya dengan memasang berbagai atribut kampanye yang menutupi rambu-rambu lalu lintas dan mengganggu fasilitas publik
Neo Realisme dan Keamanan Non Tradisional Sebelum masuk kepada analisa tentang perkembangan human security dalam proses demokratisasi di Indonesia, kita akan membahas tentang hakekat dari human security dalam perkembangan studi hubungan internasional. Secara sederhana human security dapat diartikan sebagai sebuah konsep keamanan yang bersumber dari manusia itu sendiri bukan digagas dan dibentuk oleh sebuah negara atau institusi politik. Human security berkaitan dengan keamanan yang melekat dalam diri manusia itu sendiri, sehingga banyak memunculkan isu-isu baru yang pada decade sebelumnya tidak menjadi trend analisa. Pada bagian sebelumya telah disinggung bahwa munculnya konsep human security diawali dengan perdebatan dalam aliran pemikiran studi hubungan internasional. Perdebatan ini pertama kali muncul pada saat kelompok pemikir aliran utopia liberalism yang berpendapat pada bentuk bangunan keamanan dunia yang didasarkan kepada filsafat Kant berpendapat bahwa perdamaian didunia dapat diwujudkan atas dasar sifat manusia yang pada dasarnya baik. Pendapat ini mendapatkan tentangan dari aliran pemikiran yang lain yaitu realism yang berdasar pada pendapat Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah jahat dan perdamaian didunia akan diwarnai dengan peperangan.
Perdebatan ini menandai perdebatan pertama dalam studi hubungan internasional. Perdebatan kedua muncul ketika beberapa pemikir hubungan internasional mengkritik kedua pemikiran, utopia liberalism dan realism klasik yang masih mendasarkan pendapatnya dalam asumsi, norma, nilai, justifikasi dan mengutamakan pengetahuan historis. Pemikir ini memberikan masukan agar segala pendapat dan pemikiran dalam studi hubungan internasional harus didasarkan kepada sebuah penelitian ilmiah dengan menggunakan hipotesa, pengumpulan data dan pengetahuan secara ilmiah. Atau dengan kata lain jika pendekatan sebelumnya (disebut pendekatan tradisional) lebih bertujuan kepada pemahaman (understanding) kemudian berubah menjadi penjelasan (explaining) oleh pendekatan kedua (disebut pendekatan behavioralis).1 Pada perdebatan kedua ini menghasilkan modifikasi pada kedua paradigma besar liberalisme dan realisme. Perdebatan ini memunculkan neorealisme dan neoliberalisme. Kedua paradigm ini berkembang sebagai penyempurna aliran pemikiran ini yang disesuaikan dengan perkembangan jaman dan teknik penelitiannya. Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan neorealisme yang didalamnya kemudian terdapat konsep human security. Berbicara tentang neoralisme tentu saja tidak akan bisa dipisahkan dari akar pemikirannya yaitu paradigm realisme yang berpusat pada konsep
power dan security. Munculnya neo realism pada dasarnya merupakan bentuk respon terhadap perkembangan dunia internasional yang memunculkan fenomena dimana peran actor negara semakin berkurang tergantikan oleh peran actor non negara. atau dengan kata lain, neo realisme mengkritik pendapat realism yang menganggap negara adalah satu-satunya actor dalam studi hubungan internasional.
1
Penjelasan tentang perdebatan besar dalam studi hubungan internasional lihat, Sorensen, George dan Jackson, Robert, “Introduction to International Relations”, Oxford University Press, Oxford, 1999, hal 67-107
Perkembangan globalisasi dunia telah mengarah pada munculnya isu-isu baru berikut dengan actor-aktor baru yang menyertainya. Perkembangan seperti revolusi teknologi komunikasi dan informasi akan menjadi sangat sulit jika hanya dijelaskan dengan menggunakan unit analisa negara. Oleh karena itulah peran actor non negara menjadi sangat signifikan. Para pemikir studi hubungan internasional memunculkan beberapa isu baru seperti peran organisasi internasional, lingkungan hidup, demokrasi, terorisme, kebijakan public, kemiskinan dan bahkan feminism dalam studi hubungan internasional.2 Mengikuti perkembangan ini maka isu yang sebelumnya sangat melekat kepada negara seperti konsep militer menjadi tidak dominan lagi. Disisi lain, perkembangan ini telah menyeret studi hubungan internasional tidak lagi hanya berbicara pada level diatas negara seperti regional maupun system internasional, melainkan semakin terintegrasi dengan berbagai isu yang berkembang di dalam negeri seperti isu demokrasi, HAM, lingkungan kekerasan structural, konflik social budaya dan lain-lain.3 Salah satu pemikir strategis dalam studi hubungan internasional, Barry Buzan membagi sector keamanan yang baru dalam lima dimensi. Kelima dimensi tersebut adalah militer, politik, lingkungan, ekonomi dan social.4 Kelima dimensi ini dapat dianalisa dengan menggunakan empat level analisa yang meliputi individu, nasional, regional dan internasional. Pendapat Buzan ini memungkinkan kita untuk menganalisa permasalahan dan isu yang berkembang pada masing-masing level analisa terkait dengan isu sector keamanan yang diamati. Seperti misalnya dalam unit analisa individu dengan isu keamanan non militer
2
Groom, AJR dan Light, Margot (eds), “Contemporary International Relations : A Guide to Theory”, Printer Publisher, London, 1994 hal 109-127 3 Booth, Ken (ed), “New Thinking About Strategy and International Security”, Harper Collin, London, 1991, hal 52 4 Barry Buzan, “People, States and Fear : An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War” dalam Perwita, Anak Agung Banyu, “Redifinisi KOnsep Keamanan : PAndangan Realisme dan Neo Realisme dalam HI Kontemporer” dalam Hermawan, Yulius P (ed), “TRansformasi dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu dan Metodologi, Graha Ilmu, Bandung, 2007, hal 35
lingkungan akan menyangkut tentang keamanan manusia dilihat dari aspek lingkungan yang mungkin mengancam. Penjelasan pendapat Buzan ini dapat kita lihat dalam matrik berikut ini Sektor Keamanan Tingkat Analisa
Keamanan Non Militer politik
Ekonomi
Social
Keamanan Militer Lingkungan
Individu Nasional Regional Internasional SUmber : Perwita, Anak Agung Banyu, “Redifinisi KOnsep Keamanan : PAndangan Realisme dan Neo Realisme dalam HI Kontemporer” dalam Hermawan, Yulius P (ed), “TRansformasi dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu dan Metodologi, Graha Ilmu, Bandung, 2007, hal 35
Karena perkembangan dunia dan ancaman keamanan yang semakin berkembang dan kompleks tidak hanya berkaitan dengan masalah militer, maka konsep keamanan perlu didefinisikan ulang. Definisi keamanan sebelumnya sangat didominasi oleh aspek militer, seperti pendapat Walter Lippmann yang menyatakan bahwa :
A nation is secure to the extent to which it is not in danger of having to sacrifice core values if it wishes to avoid war, and is able, if challenged, to maintain them by victory in such a war”5 Pendapat ini tentu saja masih meletakkan unsur keamanan secara militer menjadi bagian penting karena menyertakan konsep perang yang dimaknai berasal dari negara lain yang mengancam keamanan sebuah negara. Selanjutnya konsep keamanan juga berkembang mengikuti perkembangan ancaman yang ada seperti definisi konsep keamanan menurut PBB pada tahun 1993 tentang Human Development Report : People’s Participation yang menyatakan bahwa :
The concept of security musct change – from an exclusive stress on national security to a much greater stress on people security, from security trough 5
Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad, “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005 hal 121
armaments to security trough human development, from territorial to food, employment and environmental security6 Selanjutnya sejauhmanakah isu-isu baru memunculkan ancaman bagi keamanan? Baik yang bersifat militer maupun non militer dan bersumber dari negara maupun non negara. kompleksitas isu yag kemudian muncul dapat kita lihat dalam matrik berikut ini : Security for Whom?
States
What is the Source of The Security Threat? Military Military Military,, Non military National Security (Conventional realist approach to security studies)
Societies Group, and Individuals
Intrastate Security (e.g., civil war, ethnic conflict, and democide)
) (Both Both) Redefined Security (e.g., environmental and economic [cooperative or comprehensive] security) Human security (e.g., environmental and economic threats to the survival of societies, groups and individuals)
SUmber : Perwita, Anak Agung Banyu, “Redifinisi KOnsep Keamanan : PAndangan Realisme dan Neo Realisme dalam HI Kontemporer” dalam Hermawan, Yulius P (ed), “TRansformasi dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu dan Metodologi, Graha Ilmu, Bandung, 2007, hal 39
Pendapat dan definisi baru tentang keamanan ini dikenal dengan non traditional
security yang mewakili pendekatan neo realist yang menyempurnakan traditional security dari pendekatan realisme. Banyu Perwita menunjukkan perbedaan atau proses perkembangan dari traditional security menuju non traditional security ini menyangkut lima dimensi yaitu, asal dari ancaman (the origin of the threats), sifat ancaman (the nature of thearts), respon (responses), perubahan tanggungjawab terhadap keamanan (changing responsibility of
security), dan nilai inti dari keamanan (core values of security).7 Kelima dimensi berikut dengan atributnya dapat kita lihat dalam tabel berikut ini :
6 7
Opcit., hal 38-39 Ibid., hal 41-43
asal dari ancaman (the origin of the threats) sifat ancaman thearts)
(the
nature
of
Tradisional Negara rival
Non Tradisional Negara dan non negara : domestic dan transnasional
Kapabilitas Militer
Non militer : ekonomi domestic, lingkungan hidup, terorisme, penyakit menular, narkoba
respon (responses)
Militer
Non militer : liberalisasi ekonomi, demokratisasi, HAM
perubahan tanggungjawab terhadap keamanan (changing responsibility of security)
Negara
Negara, organisasi/institusi internasional, individu
Kesejahteraan ekonomi, hak asasi nilai inti dari keamanan (core Kemerdekaan nasional, integritas manusia, perlindungan terhadap values of security) territorial, kedaulatan lingkungan hidup SUmber : Perwita, Anak Agung Banyu, “Redifinisi KOnsep Keamanan : PAndangan Realisme dan Neo Realisme dalam HI Kontemporer” dalam Hermawan, Yulius P (ed), “TRansformasi dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu dan Metodologi, Graha Ilmu, Bandung, 2007, hal 43
Non traditional security dalam neo realisme sebenarnya membawa pesan bagi masyarakat negara bangsa akan dua hal. Pertama, isu keamanan yang menyangkut kepada hakekat manusia telah berkembang sehingga setiap aspek yang menyangkut tentang ancaman dan akibat yang ditimbulkannya kepada manusia masuk dalam konsep keamanan dewasa ini. Keamanan tidak lagi dilihat dari hal yang bersifat fisik seperti kekuatan militer namun juga hal yang bersifat non fisik seperti demokrasi, kemiskinan, pendidikan HAM dan lain sebagainya. Kedua, perkembangan dunia internasional saat ini tidak lagi dapat dikotomikan dalam level nasional/domestic dengan internasional sebagai dua entitas yang berbeda dan terpisah. Melainkan, keduanya sekarang ini telah terintegrasi dalam kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan kata lain, fenomena yang terjadi dalam dunia internasional akan berpengaruh dalam kehidupan domestic, sebaliknya kasus yang terjadi dalam negeri akan membawa implikasi dalam dunia internasional.
Konsep Human security Perkembangan demokrasi di Indonesia yang menghasilkan penguatan civil society seharusnya tidak hanya dipahami dalam satu aspek politik saja. Melainkan beberapa aspek lain yang menyangkut kepada keamanan warga negara Indonesia secara keseluruhan. Seringkali, dalam tatanan pembahasan demokrasi di Indonesia, kita banyak menghabiskan perhatian pada aspek politik dan mengabaikan beberapa aspek lain seperti ekonomi, lingkungan dan sebagainya sebagai sebuah bagian integral dari proses demokratisasi itu sendiri. Untuk menunjukkan integrasi dari demokratisasi dengan beberapa aspek keamanan non tradisional maka penulis dalam hal ini menggunakan konsep human security. Dalam bagian sebelumnya, konsep human security muncul dalam pembahasan tentang munculnya isu dan ancaman baru dalam studi hubungan internasional. Human security muncul dari sumber ancaman baik militer dan non militer pada level masyarakat, kelompok dan individu. Konsep human security ini berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, ancaman ekonomi, keberadaan masyarakat, kelompok dan individual. Hideaki Shinoda mengungkapkan terdapat hubungan antara proses demokratisasi dengan perkembangan human security sebagai bagian dari non traditional security. Shinoda menyebutkan bahwa perkembangan konsep keamanan ini dipengaruhi oleh tiga aspek utama yaitu demokratisasi, internasionalisasi dan sosialisasi. Ia berpendapat bahwa munculnya ide tentang tanggung jawab atas permasalahan politik, ekonomi dan social dalam masyarakat
menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini kemudian mengembalikan konsep keamanan kepada manusia yang berujung pada konseptualisasi dari human security.8
Human security menurut Shinoda berkaitan dengan dua aspek utama. Pertama, human security berkaitan dengan kebebasan atau keamanan terhadap ancaman kronik seperti kelaparan, penyakit dan penindasan dan kedua berkaitan dengan perlindungan terhadap penderitaan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu human security berkaitan pula dengan tujuh kategori utama yaitu ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas dan keamanan politik.9 Pendapat ini memuat pesan bahwa telah terjadi perkembangan dalam konsep keamanan dunia yang kemudian mengarah kepada perkembangan actor diluar negara dan juga pada aspek mana keamanan ini berlaku. Dari tujuh dimensi human security ini dapat kita lihat implementasinya sebagai berikut :
•
Economic security — the threat is poverty.
•
Food security — the threat is hunger and famine.
•
Health security — the threat is injury and disease.
•
Environmental security — the threat is pollution, environmental degradation, and resource depletion.
•
Personal security—the threat involves various forms of violence.
•
Community security — the threat is to the integrity of cultures.
•
Political security — the threat is political repression.
Uni Eropa menanggapi beberapa krisis kemanusiaan seperti di Balkan kemudian mengeluarkan A Human security Doctrine for Europe yang menyatakan bahwa pendekatan
8
Shinoda, Hideaki, “The Concept of Human security : Historical and Theoritical Implications”, IPSHU English Report Research Series No.19, 2004 9 Ibid., hal 10
human security untuk Uni Eropa dipahami berkaitan dengan segala usaha untuk ikut serta dalam perlindungan untuk setiap kehidupan manusia yang tidak hanya berkaitan dengan pertahanan batas-batas Eropa namun juga berkaitan pada aspek didalam negara bangsa.10 Sementara itu di Asia Tenggara sendiri, beberapa isu berkaitan dengan human
security didalam non traditional security telah berkembang semakin kompleks. Beberapa isu yang muncul di kawasan Asia Tenggara ini dapat kita lihat dalam tabel berikut ini : Orientasi Konseptual
Pokok permasalahan
Traditional-realist
Keutuhan territorial dan kedaulatan negara Identitas etniskeagamaan negara dan keutuhan territorial Keamanan jalur perdagangan Polusi udara
Traditional-non traditional
Obyek acuan keamanan (referent object) Negara dan keamanan nasional
Sumber ancaman
Contoh
Negara lain
Konflik atas Kepulauan Spratley
Negara dan kelompok etnis
Negara dan Konflik di Thailand kelompok etnis- Selatan, Philipina keagamaan dan Selatan dan Papua terorisme Non traditional Negara Pembajak laut dan Keamanan Selat aksi terorisme Malaka Non traditional Manusia Perusahaan Kebakaran hutan di (warganegara) perkebunan yang Sumatera dan membakar hutan, Kalimantan peladang yang membuka lahan baru Sumber : Jemadu, Aleksius, “POlitik Global dalam Teori dan Praktik”, Graha Ilmu, Bandung, 2008 hal 144
Banyu Perwita mengungkapkan dalam analisa human security dapat dilakuka dengan menggunakan pendekatan konstruksi social. Dalam pendekatan ini, human security berkaitan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut : 1. Apa yang disebut aman dan aman dari apa, untuk siapa dan bagaimana 2. Mendefiniskan keamanan adalah hasil kesepakatan actor yang terlibat dalam diskursus social
10
European Union, A Human security Doctrine for Europe: The Barcelona Report of the Study Group on Europe’s Security Capabilities, Barcelona, 15 September 2004, p. 5, http://www.lse.ac.uk/Depts/global/ Publications/HumanSecurityDoctrine.pdf
3. Human security menekankan keadilan dan emansipasi 4. Humans ecurity menghubungkan politik domestic dan hubungan internasional sebab gagasan human security menghadapkan negara dan keadulatannya (state sovereignity) pada kedaulatan individu (individual’human sovereignity)11 Disisi lain human security juga memuat hal-hal baru seperti misalnya masalah kesejahteraan social, perlindungan kelompok minoritas, anak-anak, perempuan, dalam setiap aspek maslaah social, ekonomi dan politik. Namun human security ini juga mendapatkan kritikan terutama ketika dikaitkan dengan HAM karena beberapa aspek dari human security ini terbangun atas pemikiran Barat tentang universalisme yang pada beberapa sisi tidak sejalan dengan relativisme budaya terutama pada masyarakat Timur seperti di Asia.
Human security dan Demokratisasi di Indonesia Reformasi di Indonesia telah berjalan lebih dari satu dasawarsa. Dalam perkembangan ini telah banyak perubahan dalam sisi politik di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari perkembangan demokrasi dimana hak-hak individu terutama dalam bidang politik telah banyak terjadi perubahan. Masyarakat Indonesia telah semakin terbiasa dengan kebebasan mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berorganisasi berdasarkan atas keinginannya sendiri bukan atas dasar paksaan dari pemerintah yang berkuasa. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah pada aspek mana dan seberapa signifikan proses demokratisasi di Indonesia terimplementasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari? Jika kita menggunakan pendekatan politik untuk menjawab pertanyaan ini maka jawaban utama mungkin akan muncul dari hak politik masyarakat yang semakin diakui dan
11
Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyang Mochamad logcit., hal 131
perkembangan political literacy. Atau dengan kata lain, dilihat dari sisi politik, perkembangan demokrasi di Indonesia tentusaja memiliki hubungan yang sangat signifikan. Perkembangan demokrasi telah menjadikan masyarakat sadar politik, sadar akan halnya untuk memberikan masukan dan mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan politik di Indonesia. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana perkembangan demokratisasi ini dilihat dari aspek yang lain? Kita dapat mendekatinya dengan menggunakan pendekatan human security. Pada bagian sebelumnya telah dibahas bahwa konsep human security berkaitan dengan masalah yang melekat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari seperti masalah pendidikan, kemiskinan, lingkungan hidup dan sebagainya. Oleh karena itu seberapa signifikansikah demokrasi yang terbangun di Indonesia berkaitan dengan pengembangan masyarakat dari sisi ekonomi, social dan budaya terkait dengan segala permasalhannya. Dalam beberapa kasus kita masih melihat bahwa praktik demokrasi di Indonesia justru melanggar atau mengancam keamanan masyarakat yang lain. Sebagai contoh kita bisa melihat kasus demonstrasi anarkhis di Medan yang berakibat kepada meninggalnya ketua parlemen daerah. Contoh yang lain misalnya adalah aktualisasi dari aspirasi yang berujung kepada kerusuhan dan keresahan dalam masyarakat seperti Kasus Monas, sweeping oleh kelompok masyarakat dengan mengatasnamakan negara, kampanye yang merugikan kepentingan umum karena menganggu pengguna jalan dan merusak fasilitas umum. Dalam bidang ekonomi kita juga masih melihat belum optimalnya penguatan masyarakat untuk turut serta memberikan masukan terhadap kebijakan ekonomi. Beberapa kebijakan seperti konversi minyak ke gas tidak diawali dengan persiapan sarana dan prasarana yang ada sehingga justru menimbilkan ancaman bagi masyarakat baik berupa
kelangkaan minyak dan gas dipasar dan juga aspek keamanan dari tabung gas yang pada beberapa kasus telah menyebabkan kerugian baik materi maupun jiwa. Dibidang social, kita masih melihat ketimpangan kemiskinan dan juga beberapa masalah berkaitan dengan pendidikan. Kemiskinan di Indonesia masih didefinisikan oleh negara bukan oleh masyarakat itu sendiri. Indicator yang digunakan perlu mendapatkan penyesuaian dari waktu ke waktu sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat disesuaikan. Dalam bidang pendidikan
kita masih melihat ketimpangan pendidikan dimana masih
terdapat banyak anak-anak yang hidup dijalan dan tidak mendapatkan pendidikan dasar atau jika mendapatkan pendidikan namun tidak mendapatkan fasilitas yang memadai. Masyarakat secara umum juga masih belum mendapatkan perlindungan dan mendapatkan rasa yang aman dari fasilitas public yang ada. Contoh yang paling sederhana adalah bagaimana penghargaan terhadap pejalan kaki. Bagaimana fasilitas yang diberikan kepada pejalan kaki dan bagaimana respon pengguna jalan terhadap pejalan kaki. Trotoar yang seharusnya menjadi tempat bagi pejalan kaki justru menjadi tempat berdagang dan semakin sulitnya pejalan kaki untuk menyeberang jalan karean egoism pengguna jalan atau jika tidak, fasilitas penyeberangan jalan yang masih langka. Dibidang lingkungan kita masih melihat bagaimana terjadi pembakaran hutan, eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan aspek keamanan lingkungan (environmental security). Ujung-ujungnya adalah terjadi bencana asap, banjir, longsor dan sebagainya. Bagaimana demokrasi di Indonesia turut berpartisipasi dalam penyelesaian masalah ini? Memang secara langsung demokrasi tidak berkaitan dengan berbagai masalah lingkungan ini, namun justru demokrasilah yang sebenarnya harus menggiring masyarakat dan pemangku kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang mampu melakukan perlindungan terhadap lingkungan sebagai bagian dari human security itu sendiri.
Tentu saja masih banyak lagi contoh beberapa ketidaknyamanan dan ketidakamanan yang dirasakan masyarakat Indonesia. Padahal berdasarkan teori, perkembangan demokrasi seharusnya menghasilkan penghormatan terhadap human security. Demokrasi masih dimaknai dan didominasi dalam pemikiran secara politik, belum meluas kepada aspek yang lain. Kita lihat begitu hiraunya masyarakat dan kelompok kepentingan terhadap permasalahan seperti pemekaran dan pemilihan kepala daerah, namun begitu sunyi menanggapi masalah banjir, kebakaran hutan, penguatan fasilitas umum dan lain-lain. Kita sebenarnya dapat berkaca kepada negara-negara di Asia Timur dalam membangun demokrasi berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam analisa terhadap perkembangan politik Jepang pasca industry, kita dapat menggunakan pendekatan redressive
politics yang berorientasi pada masalah yang berfokus kepada masyarakat. Pendekatan ini menfokuskan tujuannya pada memajukan kesejahteraan warga negara secara kolektif sekalipun akan merugikan kepentingan swasta sektoral.12 Hal ini yang mungkin dapat menjadi pelajaran bagi perkembangan demokrasi di Indonesia yang masih berkutat utamanya pada permasalahan politik agar aspek politik ini kemudian benar-benar membawa implikasi kepada kesejahteraan masyarakat secara umum. Contoh yang lain kita bisa melihat bagaimana masyarakat Korea Selatan menyelesaikan krisis ekonomi tahun 1997. Masyarakat Korea Selatan dalam kondisi politik yang stabil sering kali muncul perdebatan dan perbedaan pendapat. Namun ketika masyarakat atau negara mengalami permasalahan maka mereka dapat bersatu untuk menyelesaikan permasalahan bersama ini. Pelajaran yang dapat kita ambil dalam perkembangan masyarakat di Jepang dan Korea Selatan adalah muculnya identitas bersama yaitu sebagai bangsa. Oleh karena itu, jika muncul ketidaksignifikansian dari perkembangan demokrasi di Indonesia
12
Winarno, Budi, “Globalisasi Peluang atau Ancaman Bagi Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2008, hal 7879
terhadap aspek human security kita perlu meninjau ulang demokrasi yang berkembang di Indonesia saat ini, apakah untuk kepentingan bangsa atau untuk kepentingan kelompok atau elit politik? Aspek lain dari human security dan non traditional security adalah berkembangnya aspek domestic dalam dunia internasional. Pada belahan dunia yang lain, masyarakat berupaya untuk bersatu mengatasi permasalahan bersama seperti di Eropa. Masyarakat mulai mengangkat sekat-sekat yang ada untuk kemajuan bersama. Namun di Indonesia, sekat-sekat ini justru dipertajam dengan melakukan identitasian diri secara kedaerahan yang berbeda. Hal ini pada aspek tertentu memang membawa kebaikan namun dalam aspek yang lain justru membawa keburukan. Tidak jarang isu pemekaran ini menjadi sebuah kepentingan politik elit. Dan kemudian pada akhirnya permasalahan human security kemudian muncul karena elit hanya berkutat pada masalah politik dan mengabaikan aspek yang lain. Perkembangan demokrasi di Indonesia, jika tidak dikatakan perlu diredefinisi maka seharusnya dilakukan relightenment atau mengembalikan bangunan demokrasi kepada kepentingan masyarakat tidak hanya aspek politik namun pada masalah ekonomi, social dan budaya. Kita perlu banyak belajar terhadap beberapa negara tetangga di Asia Tenggara maupun di Asia Timur yang proses demokratisasinya berhasil membangun good governance dan civil society yang mampu memberikan perlindungan terhadap human security. Atau dengan kata lain, perkembangan demokrasi di Indonesia masih berkutat pada demokrasi simbolik yang masih berada pada kawasan politik praktis, belum secara optimal melakukan
trickle down effect kepada aspek yang lain seperti yang tercantum dalam human security.
Penutup Inti dari perkembangan demokrasi di Indonesia adalah perlu dilakukan relightenment atau pecerahan kembali terhadap apa yang telah kita lakukan dalam demokrasi ini, apa yang telah kita hasilkan dan apa yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan human
security di Indonesia yang menyangkut masalah diluar politik seperti ekonomi, social dan budaya masih belum secara optimal ditangani oleh hasil proses demokratisasi itu sendiri. Demokrasi seharusnya membawa perubahan tidak hanya dalam aspek politik namun juga pada aspek yang lain. Hal inilah yang perlu dipahami agar praktik demokrasi yang mengatasnamakan penghormatan terhadap hal politik manusia tidak melanggar atau justru memunculkan ancaman dalam bentuk yang lain terhadap manusia itu sendiri. Disisi lain, masyarakat Indonesia harus mamahami bahwa perkembangan dunia saat ini telah menjadikan konsep baru seperti glokalisasi (globalisasi-lokalisasi) atau intermestik (internasional-domestik). Sehingga isu-isu dalam dunia internasional tidak akan bisa dilepaskan dari isu domestic demikian pula sebaliknya. Masyarakat semakin terintegral dalam sebuah permasalahan global. Oleh karena itu dengan melihat pada pengalaman negara bangsa
yang
lain
dalam
mengatasi
permasalahan
yang
ada
kita
dapat
mengimplementasikannya di Indonesia. Dan salah satu syaratnya adalah pembentukan dan penguatan identitas nasionalisme yang dapat menjadi focus dan pegangan dalam praktik demokrasi. Bagaimana masalah human security di Indonesia bisa teratasi jika kita masih berkutat pada masalah politik saja dan bagaimana terjadi perubahan jika rumah telah berganti, baju telah berganti, lingkungan telah berganti, namun orang yang ada tidak mau melakukan penyesuaian dan adaptasi?
Daftar Pustaka Barry Buzan, “People, States and Fear : An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War” dalam Perwita, Anak Agung Banyu, “Redifinisi KOnsep Keamanan : PAndangan Realisme dan Neo Realisme dalam HI Kontemporer” dalam Hermawan, Yulius P (ed), “TRansformasi dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu dan Metodologi, Graha Ilmu, Bandung, 2007 Booth, Ken (ed), “New Thinking About Strategy and International Security”, Harper Collin, London, 1991 Caballero, Mely dan Anthony, “Revisioning Human Security in Southeast Asia”, ASIAN PERSPECTIVE, Vol.28 No. 2, 2004 Castells, Manuel, “End of Millenium, second edition”, Blackwell Publishing, Oxford, 1999 European Union, A Human security Doctrine for Europe: The Barcelona Report of the
Study Group on Europe’s Security Capabilities, Barcelona, 15 September 2004, p. 5, http://www.lse.ac.uk/Depts/global/Publications/HumanSecurityDoctrine.pdf Friedman, Thomas L, “The World is Flat : A Brief History of The Twenty-first Century”, Farrar, Strays and Giroux, 2005 Fukuyama, Francis, “The End of History and The Last Man : Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal”, Qalam, Yogyakarta, 2004 Groom, AJR dan Light, Margot (eds), “Contemporary International Relations : A Guide to Theory”, Printer Publisher, London, 1994
Hefner, Robert W (ed), “POlitik Multikulturalisme : Menggugat Realitas Kebangsaan”, Kanisius, Yogyakarta, 2007 Held,
David,
“Demokrasi
dan
tatanan
Global
:
Dari
Negara
Modern
hingga
Pemerintahan Kosmopolitan”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004 Hermawan, Yulius P (ed), “TRansformasi dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu dan Metodologi, Graha Ilmu, Bandung, 2007 Perwita, Anak Agung Banyu, “Redifinisi KOnsep Keamanan : PAndangan Realisme dan Neo Realisme dalam HI Kontemporer” dalam Hermawan, Yulius P (ed), “TRansformasi dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu dan Metodologi, Graha Ilmu, Bandung, 2007 Perwita,
Anak
Agung
Banyu
dan
Yani,
Yanyan
Mochamad,
“Pengantar
Ilmu
Hubungan Internasional, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005 Shinoda, Hideaki, “The Concept of Human security : Historical and Theoritical Implications”, IPSHU English Report Research Series No.19, 2004 Sorensen, George dan Jackson, Robert, “Introduction to International Relations”, Oxford University Press, Oxford, 1999 Winarno, Budi, “Globalisasi Peluang atau Ancaman Bagi Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2008
Biodata Penulis : Tonny
Dian
Internasional, Lahir
di
Effendi Effendi, FISIP,
Blitar
12
Dosen
Universitas Agustus
jurusan
Ilmu
Muhammadiyah
1982.
Alumni
Hubungan Malang.
jurusan
Ilmu
Hubungan Internasional Universitas Jember pada tahun 2005 dan saat ini sedang menempuh pendidikan S2 Program Sosiologi
Universitas
Muhammadiyah
Malang
dengan
penelitian tentang Keberlanjutan Sosialisme dalam Kapitalisme China ditinjau dari
Sosiologi Politik. Menjadi dosen HI UMM sejak tahun 2007 dan saat ini sebagai ketua Centre for East Asia Studies jurusan HI UMM. Fokus Kajian Penelitian pada Diplomasi, Ekonomi Politik Internasional, Globalisasi dan Kawasan Asia Timur (China, Jepang dan Korea). Tulisan yang telah dipublikasikan antara lain e –diplomacy
sebagai sarana promosi potensi daerah (Jurnal Global dan Strategis, Universitas Airlangga, 2008), Krisis Pangan Dunia : Revitalisasi Neo-Fungsionalisme? (Jurnal Bestari, UMM, 2008), Tanggung jawab Perusahaan terhadap Lingkungan : Salah
Satu Aspek Penting Implementasi konsep CSR (Jurnal Sosial-Budaya dan Politik , Universitas Jember, 2007).
