tidak ada PERDA ADA:

LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : PURBALINGGA ASPEK 1

FOKUS

KETENTRAMAN DAN Peraturan ttg KETERTIBAN UMUM ketertiban DAERAH penataan ruang

No 1

2

3

Peraturan ttg kependudukan

4

5

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jenis Data (Tahun 2016)

Keberadaan PERDA IMB

Ada/tidak ada PERDA ADA:

Rasio Rumah ber IMB

Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah 1 rumah seluruhnya

-

Perda No.19 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

-

Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2016, sebanyak 44.238 unit.

-

Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2016, sebanyak 120.080 unit.

Keterangan

Ada

KPMPT

36,84%

KPMPT

KPMPT

Keberadaan PERDA RTRW

Ada/tidak ada PERDA RTRW

Pengurusan EKTP

Jumlah Penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi jumlah penduduk yang wajib ber-KTP

- Jumlah Penduduk yang sudah terekam dalam EKTP = 684.949 orang

Biaya KTP dalam PERDA

1. Dinpendukcapil per 1 Januari 2014 tidak a. WNI miskin Rp.0,memungut biaya, retribusi biaya pengurusan b. WNI lansia Rp.0,dokumen kependudukan dan pencatatan sipil c. WNI Rp.0,ditetapkan GRATIS d. WNA Rp.0,2. Dasar hukum Retribusi GRATIS :

Biaya KTP

ADA :

Capaian KInerja

Ada

BAPPEDA

Perda Kab. Purbalingga No. 05 Thn 2011 ttg RTRW Kab. Purbalingga Thn 2011-2031 96,31%

DINPENDUKCAPIL

- Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP = 711.196 orang DINPENDUKCAPIL

a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, Pasal 79 (A) berbunyi Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya 1

Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukinan maupun rumah liar yang berdomisili dikawasan lindung. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Lampiran I

L-I.1

ASPEK

FOKUS

No

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

(GRATIS) b. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil c. SOP Dinpendukcapil Tahun 2014

2

KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAH AN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

Jumlah personil Satpol Rasio personil PP pada akhir tahun SatpoL PP terhadap jumlah 2016 dibagi 10.000 penduduk x 100% penduduk

Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)

6

Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.

7

Ada atau tidak ada Keberadaan PERDA tentang PERDA PSK dan PKL PSK, PKL, atau PMKS

Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten

8

Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten

Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten

Penyampaian laporan kepada pemerintah

9

Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2010,

Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan

Penyampaian laporan keuangan dan kinerja

10 Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006

-

Personil Satpol PP (PNS) padaTahun 2016, sebanyak = 50 orang Penduduk pada akhir tahun 2016, berjumlah = 937.758 orang

ADA: Sebutkan dasar hukumnya. Perda No. 9 Tahun 2016 ttg Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Purbalingga dan SK Bupati Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penunjukkan Lokasi Tempat Berjualan bagi PKL di Kabupaten Purbalingga ADA: Sebutkan dasar hukumnya, - Perda No. 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah - Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Bukti Pengiriman :

Ada

Ada

- Satpol PP - DINPENDUKCAPIL

- Bagian Hukum & HAM Setda - Satpol PP

- Bagian Hukum & HAM Setda - Satpol PP - DPU

Tepat

BAG OTDA

Tepat

BAKEUDA

LPPD Tahun 2016 disampaikan pada tanggal ......... sesuai surat pengantar Nomor .................. tanggal.............. 2017.

Tepat atau tidak tepat Bukti Pengiriman: penyampaian sesuai - Laporan Keuangan 2016, disampaikan pada jadwal yang telah tanggal ----- 2017 sesuai surat pengantar ditetapkan oleh Nomor ----- tanggal ------- 2017. peraturan perundangan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Lampiran I

0,005%

L-I.2

ASPEK

FOKUS

No

RUMUS/ PERHITUNGAN

IKK

11 Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja berdasarkan PP 8/2016

3

KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN


Capaian KInerja

Laporan Kinerja tahun 2016, disampaikan pada tanggal ----- 2017 sesuai surat pengantar Nomor------tanggal ------ 2017

Tepat

Keterangan Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

12 Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND.

Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak 15 urusan, yang terdiri dari: 1) Urusan Pendidikan 2) Urusan Kesehatan 3) Urusan Lingkungan Hidup 4) Urusan Pekerjaan Umum 5) Urusan Perumahan 6) Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7) Urusan Ketenagakerjaan 8) Urusan Ketahanan Pangan 9) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 11) Urusan Perhubungan 12) Urusan Komunikasi dan Informatika 13) Urusan Pemerintahan Dalam Negeri 14) Urusan Sosial 15) Urusan Kebudayaan (Kesenian)

26 Urusan

SPM yang ditetapkan Pemerintah sampai dengan Tahun 2016, sebanyak 15 urusan. - Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda

Hubungan antar daerah

13 Kerjasama dengan daerah lain

Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2016

Jumlah MoU yang masih berlaku pada tahun 2016, sebanyak 10 MoU

10 MoU

BAGIAN HUKUM DAN HAM

Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah

14 Kesesuaian prioritas pembangunan

Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional

63,64%

BAPPEDA

2

-

Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 7 program.

-

Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program prioritas.

2

Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertingggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknlogi


L-I.3

ASPEK PEMERINTAH

FOKUS Kewenangan

Keuangan

No

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

15 Urusan wajib yang diselenggarakan daerah

Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%

16 Waktu penetapan PERDA APBD 2016

Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2016

17 Keberadaan Ada atau tidak adanya PERDA tentang PERDA ttg pengelolaan pengelolaan keuangan daerah keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 18 Belanja untuk Jumlah belanja untuk pelayanan dasar pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%



Capaian KInerja 100%

Sesuaikan dgn dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2016. APBD terakhir, LKD BAG OTDA

Tepat

Tidak tepat, apabila APBD ditetapkan setelah 31 Desember 2015. DPPKAD

Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2016 (APBD) = 26 urusan.

Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. Perda No 08/2015 ttg APBD TA.2016 tanggal 29 Desember 2015 Apabila ADA:

Keterangan

Ada

DPPKAD

66,33%

DPPKAD

Sebutkan legal formalnya. Perda No. 10/2006 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2016. 1) Urusan Pendidikan Rp.629.640.523.351,2) Urusan Kesehatan Rp.294.126.006.105,3) Urusan Pekerjaan Umum Rp.225.769.918.591,4) Urusan Lingkungan Hidup Rp.8.761.062.786,5) Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp.4.927.489.499,6) Urusan Sosial Rp.11.802.518.053,7) Urusan Tenaga Kerja Rp.5.866.647.828,8) Urusan Koperasi dan UKM Rp.9.449.684.515,9) Urusan Kesbangpol Rp.12.340.886.279,Total Belanja pelayanan dasar Rp.1.202.684.737.007,Total Belanja APBD 2016, sebesar Rp.1.813.162.137.468,-

L-I.4

ASPEK

FOKUS

No 19

IKK Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan

RUMUS/ PERHITUNGAN Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%

Jenis Data (Tahun 2016) Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2016. 1) Urusan Pendidikan Rp.629.640.523.351,2) Urusan Kesehatan Rp.294.126.006.105,Total Belanja Pendidikan & Kesehatan Rp.923.766.529.456,-

Capaian KInerja 50,95%

Keterangan DPPKAD

Total Belanja APBD 2016, sebesar Rp.1.813.162.137.468,-

Pelayanan Publik

Kepegawaian

Kelembagaan

20 Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik 3 sesuai dengan peraturan perundangundangan 21 Ratio PNS terhadap penduduk

Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik

ADA: Perda No.1 Thn 2008 ttg Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga

Jumlah PNS kabupaten Jumlah PNS kabupaten tahun 2016 sebanyak 8.062 dibagi jumlah penduduk orang. Jumlah penduduk kabupaten tahun 2016 sebanyak 937.758 orang. 22 Sistem Informasi Ada atau tidak adanya ADA, Kepegawaian data base kepegawaian Sistem database: SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) 23 Penataan SKPD Jumlah pembentukan Jumlah SKPD, sbb : SKPD berdasarkan PP - Bagian (Setda) = 8 unit 41/2007 - Sekretariat DPRD = 1 unit

-

Ada

0,86%

- Bagian Hukum dan HAM Setda - Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda BKD DINPENDUKCAPIL

Ada

67 unit

BKD

Bagian Organisasi dan Kepegawaian

Inspektorat = 1 unit Dinas = 11 unit Badan = 5 unit Kantor = 3 unit Rumah Sakit = 1 unit RSKBD = 1 unit Lembaga Teknis lainnya = 3 unit Kecamatan/Distrik = 18 unit Kelurahan = 15 unit

3

Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Lampiran I

L-I.5

ASPEK 4

FOKUS

EFEKTIVITAS Produk HUBUNGAN ANTARA peraturan PEMDA DAN DPRD perundangan RAPERDA yang diajukan tahun berjalan

5

6

7

No

IKK

24 PERDA yang ditetapkan

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jumlah PERDA yang PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2016, ditetapkan dalam tahun sebanyak 14 Perda 2016

25 RAPERDA yang Jumlah RAPERDA disetujui DPRD yang disetujui DPRD tahun 2016 tahun 2016 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2016 Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .


RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016, sebanyak 14 RAPERDA.

-

RAPERDA yang diusulkan tahun 2016, sebanyak 16 RAPERDA.

-

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2016, sebanyak 27 keputusan.

-

Keputusan DPRD dalam tahun 2016, sebanyak 27 keputusan.

EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti

EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Tindaklanjut keputusan Bupati

27 Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti

Tindaklanjut Peraturan Bupati

28 Peraturan Bupati Jumlah Peraturan yang Bupati yang ditindakditindaklanjuti lanjuti dibagi jumlah Peraturan Bupati dalam tahun 2016 x 100%

26

KETAATAN PERDA yang PELAKSANAAN dibatalkan PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

29 Jumlah PERDA yang dibatalkan

Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2016 x 100%

-

Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2016 x 100%

Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%


Keputusan Bupati tahun 2016 yang ditindaklanjuti, sebanyak 356 keputusan.

Capaian KInerja

Keterangan

14 PERDA


87,50%


100%

SET DPRD

100%


100%


0%


Keputusan Bupati tahun 2016, sebanyak 356 keputusan.

Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti dalam tahun 2016, sebanyak 121 Perbup. Peraturan Bupati dalam tahun 2016, sebanyak 121 Perbup.

Perda yang dibatalkan, sebanyak 0 Perda yang dikirim ke Pemerintah untuk dievaluasi sebanyak 4 buah

L-I.6

ASPEK 8

9

FOKUS

No

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH

PERDA tentang konsultasi publik

30 Keberadaan Ada/tidak PERDA/PerBup PERDA/PerBup tentang konsultasi publik

Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. PERDA atau Perbup Nomor Tahun -------- tentang ------------ (konsultasi publik)

Tidak Ada

Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik

31 Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)

Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup

Apabila ADA, Sebutkan Nama Medianya : a. Derap Perwira b. Gema Legislatif c. Website Pemda : www.purbalinggakab.go.id d. Radio Suara Perwira FM e. Radio Ardi Lawet FM - Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga - Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 864 Tahun 2012 Tentang Izin Prinsip Penyiaran LPPL Jasa Penyiaran Radio Publik Kabupaten Purbalingga Suara Ardilawet FM - Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 42 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ardi Lawet FM Kabupaten Purbalingga - Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 43 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Perwira Kabupaten Purbalingga

Ada

TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL

Serapan dana perimbangan

32 Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan

Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%

-

Dana perimbangan yang terserap Tahun 2016 sebesar Rp1.175.813.221.860,-

-

33 Belanja Publik terhadap DAU

Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%

-

Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2016 sebesar Rp.1.270.384.508.000,Belanja publik APBD tahun 2016, sebesar Rp.715.219.956.224,DAU Tahun 2016, sebesar Rp.897.337.823.000,-

Alokasi Belanja pada APBD dari DAU Alokasi Belanja pada APBD

34 Belanja Langsung terhadap total APBD

Total belanja Langsung dibagi APBD x 100% -


Total Belanja langsung APBD tahun 2016, sebesar Rp.715.219.956.224,Total Belanja APBD 2016, sebesar Rp.1.813.162.137.468,-

Keterangan BAGIAN HUKUM DAN HAM

- HUMAS - DINHUBKOMINFO

92,56%

DPPKAD

79,70%

DPPKAD

39,45%

DPPKAD

L-I.7

ASPEK 10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH 11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD

FOKUS

No

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

35 Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)

Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)

36 Opini BPK Jenis opini BPK terhadap LapKeu terhadap Daerah Hasil LapKeu Daerah untuk 2 tahun terakhir

Besaran SILPA

37

Realisasi belanja

38

39 Pengawasan Inspektorat Kabupaten

Rasio SILPA thdp total pendapatan

Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD (realisasi) X 100%

Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%


Capaian KInerja

-

PAD APBD (Realisasi) Tahun 2016, sebesar Rp.251.785.983.722,-

14,42%

-

Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2016, sebesar Rp.1.746.205.014.807,-

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2014, dengan opini: WDP Pengelolaan Aset Daerah - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015, dengan opini: WDP Pengelolaan Aset Daerah

-

SILPA Tahun 2016, sebesar Rp.160.212.926.153,-

-

Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2016, sebesar Rp.1.746.205.014.807,-

Rasio realisasi Realisasi belanja dibagi belanja thd total anggaran belanja anggaran belanja APBD X 100% Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti

Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2016 -


Realisasi Belanja Tahun 2016, sebesar Rp.1.813.162.137.468,Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2016, sebesar Rp.2.087.360.380.000,Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2016, sebanyak 20 temuan/rekomendasi. Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak 28 temuan/rekomendasi.

Keterangan DPPKAD

- Opini tahun 2014 = Opini,: WDP Pengelolaan 1) WTP/ unqualified Aset Daerah

opinion); 2) WDP/ qualified opinion); - Opini tahun 2015 = WDP Pengelolaan 3) TMP/ disclaimer opinion), atau Aset Daerah 4) TIDAK WAJAR (TW/adverse opinion). Opini LHP Tahun 2016, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda INSPEKTORAT

9,17%

DPPKAD

86,86%

Realisasi belanja disesuaikan dengan LRA.

71,43%

DPPKAD LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas LKPD Kab.Purbalingga TA. 2015. INSPEKTORAT

L-I.8

ASPEK 12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH

FOKUS Peta potensi daerah

Peningkatan PAD

No 40

41

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Rasio realisasi PAD 2016 terhadap potensi PAD

Jumlah realisasi PAD 2016 dibagi dengan potensi PAD

Peningkatan PAD

Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100%

Pengadaan barang dan jasa

-

Realisasi PAD Tahun 2016, sebesar Rp.251.785.983.722,-

-

Potensi PAD (RPJMD 2016-2021) sebesar Rp.218.382.360.000,-

-

Total PAD pada Tahun 2016 sebesar Rp.251.785.983.722,-

-

Total PAD pada Tahun 2015 sebesar Rp.215.622.047.787,-

X 100%

(PAD 2016- PAD 2015) : PAD 2015 X 100%) 13 TEROBOSAN/ Penghargaan INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRA-AN PEMERINTAHAN DAERAH


42

Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2016.

Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2016

186 Penghargaan  123 penghargaan dari Provinsi Jawa Tengah.  63 penghargaan Tingkat Nasional

43

Keberadaan

Ada/Tidak

Apabila ADA

E-procurement

Capaian KInerja

Keterangan

115,30%

DPPKAD

16,77%

DPPKAD

186 Penghargaan

Ada

Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada tanggal 12 Desember 2011

BAG HUMAS

Dasar : Perbup No.27/2011 ttg Penerapan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (e-Procurement) di Lingk. Pem. Kab. Pbg. BAG PEMBANGUNAN

Daya saing daerah

44

Jumlah persetujuan investasi

Jumlah ijin investasi dalam tahun 2016


Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2016, sebanyak 2.272 ijin

2.272 ijin

KPMPT

L-I.9

tidak ada PERDA ADA:

Recommend Documents